173/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 173/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Feri Kurniawan, S.H. Pekerjaan : Calon Advokat Alamat : Jalan Badak Raya, RT/RW 005/009, Bukit Tunggal, Jekan raya, Kota Palangkaraya Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Fatchurozak Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah Alamat : Kalibata Timur I, RT/RW 001/001, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 September 2025 memberi kuasa kepada Ramjahif Pahisa Gorya Fiver, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., dan Feri Kurniawan, S.H., kesemuanya merupakan Kuasa Hukum yang memilih domisili hukum di Perumahan Hokiko Babelan Residence, Blok D2, Nomor 18, Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 2 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 176/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 173/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 29 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"), yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 turut ditegaskan di dalam 3 ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang selengkapnya menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 4. Bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), ditegaskan mengenai kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang- undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 5. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga termaktub di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU PPP"), yang selengkapnya menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji 4 undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK 7/2025"), yang menyatakan: Pasal 1 angka 3 PMK 7/2025 "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."; Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025 “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”; 7. Bahwa selanjutnya, kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 salah satunya yakni mencakup pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 yang selengkapnya berbunyi: “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”; 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut “UU 24/2009”), yang menyatakan: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”; 9. Bahwa objek pengujian materiil dalam permohonan ini adalah norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang masih merupakan lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025; 10. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi 5 dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma yang sama dalam pengujian tidak dilakukan berulangkali (ne bis in idem) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025. Namun ketentuan nebis in idem tersebut dapat dikecualikan menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 sepanjang materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan yang berbeda; 11. Bahwa pengujian materiil permohonan ini menggunakan norma konstitusi yang berbeda sebagai dasar pengujian dibandingkan dengan perkara pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diuraikan secara detail dalam bagian Alasan-Alasan Para Pemohon. Oleh karenanya permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan nebis in idem dan dapat dipertimbangkan substansinya oleh Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang didasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945 yang berbeda sebagai dasar pengujian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa berkenaan dengan kedudukan para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo telah ditentukan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan para Pemohon turut pula diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak 6 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.”; 3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007, yakni apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan kedudukan hukum para Pemohon secara spesifik, para Pemohon terlebih dahulu perlu menjelaskan perihal perkembangan penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam pengujian materiil undang- undang sehubungan dengan kerugian konstitusional sebagai berikut: 4.1. Pertama, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025. Dalam menilai eksistensi kerugian konstitusional yang 7 dimaksud, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau sekurang-kurangnya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak selalu menerapkan secara kaku (rigid) penilaian tersebut, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual; 4.2. Kedua, sebagai contoh dalam penanganan sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak jarang memberikan kelonggaran dalam melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon, antara lain: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, secara substantif Pemohon I menyampaikan kedudukan hukumnya sebagai advokat sekaligus warga negara yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi (constitutional morality), khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Dalam permohonannya, Pemohon I sebetulnya tidak menguraikan kerugian aktual dan potensial secara eksplisit dan spesifik, namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum bagian [3.5] paragraf 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025 mempertimbangkan sebagai berikut: “Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan 8 pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019”; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat minimal usia menjadi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon menyampaikan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan bercita-cita menjadi presiden dan wakil presiden. Secara substantif, Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya tersebut tidak juga mendeskripsikan secara eksplisit terkait kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial yang berkorelasi kausal dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan penalaran yang wajar. Meskipun demikian, dalam bagian Pertimbangan Hukum bagian [3.6] paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi”; c. Selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru, para Pemohon mencermati adanya perkembangan lain misalnya dalam penanganan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan 15/PUU- XXIII/2025. Dalam perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025, objek norma yang diuji adalah Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 9 Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya mengatur mengenai anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Pemohon dalam perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 berstatus sebagai advokat/mahasiswa serta menguraikan kedudukan hukumnya berdasarkan kepentingannya sebagai pembayar pajak “no participation without tax”. Adapun pada perkara nomor 15/PUU- XXIII/2025, objek yang diuji adalah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya mengatur jaksa dapat ditugaskan menduduki atau mengisi jabatan pada posisi institusi tertentu, kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan hukum, dan beberapa kewenangan lain. Dalam perkara nomor 15/PUU- XXIII/2025 Pemohon I merupakan aktivis/mahasiswa (calon pengacara), Pemohon II merupakan advokat, dan Pemohon III merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang mana ketiganya tidak menguraikan kerugian konstitusional yang aktual dan potensial yang spesifik. Namun Mahkamah Konstitusi menilai terhadap perkara tersebut perlu diperiksa pokok perkaranya dan masuk dalam agenda sidang Pemeriksaan Pokok Perkara dengan memanggil Para Pihak; 4.3. Ketiga, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual—atau minimal bersifat potensial yang secara wajar dapat diprediksi akan terjadi—serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter yang kaku. Penilaian kerugian konstitusional tersebut bergantung pada penilaian Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional; 4.4. Keempat, oleh karenanya, demi menegakkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI1945 yang 10 salah satu pilarnya yakni kepastian hukum, serta mewujudkan kejelasan akibat hukum (baca: sanksi hukum) dari kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang tertera pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, yang mana selama ini telah menimbulkan ketidakpastian tafsir terhadapnya. Maka sudah tentu dalam perkara a quo, para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon tidak semata didasarkan pada kerangka hukum normatif yang kaku, melainkan juga mempertimbangkan urgensi untuk memberikan penafsiran konstitusional yang dapat menjamin kejelasan atas akibat hukum (baca: sanksi) terhadap norma kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagai bentuk penguatan nilai- nilai konstitusi (constitutional morality) yang menjamin kejelasan atas setiap hukum yang berlaku; 5. Bahwa selanjutnya, pembahasan perihal kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini; - PEMOHON I DAN II ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA 6. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Kurniawan; 7. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatchurozak; 8. Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025; - KEPENTINGAN DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DAN PEMOHON II 9. Bahwa pertama-tama, tanpa bermaksud mendahului uraian pada bagian Alasan-Alasan Para Pemohon, para Pemohon perlu menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga keberlakuannya 11 menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Norma a quo berbunyi: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia." 10. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara tegas merumuskan suatu "kewajiban" hukum, namun tanpa disertai norma sanksi (norma sekunder) yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing oleh para pihak yang tunduk pada kewajiban tersebut; 11. Bahwa selanjutnya, berangkat dari anggapan adanya isu konstitusional pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 maka kemudian perlu mengukur adanya hak-hak yang diberikan oleh konstitusi (vide Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025). Sebelum menguraikan hak-hak konstitusionalnya, Pemohon I merasa perlu terlebih dahulu mengemukakan kepentingan hukumnya dalam permohonan ini; 12. Bahwa, Pemohon I merupakan seorang sarjana hukum yang tengah menempuh karier hendak menjadi advokat dan saat ini telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atas nama Feri Kurniawan, S.H., tertanggal 23 Februari 2025 (Bukti P-3). Dengan demikian, Pemohon I mempunyai kepentingan hukum sebagai calon advokat dalam permohonan ini; 13. Bahwa kepentingan hukum Pemohon I sebagai calon advokat dapat diuraikan sebagai berikut: 13.1. Bahwa sebagai seorang calon advokat, Pemohon I dipersiapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi advokat secara profesional. Fungsi- fungsi advokat tersebut mencakup pekerjaan untuk menyusun dan/atau menelaah dokumen-dokumen hukum, seperti perjanjian dan nota kesepahaman. Dalam proses menyusun dan/atau menelaah dokumen-dokumen hukum khususnya seperti perjanjian dan nota kesepahaman sudah tentu wajib berpedoman pada undang- undang yang berlaku; 13.2. Bahwa mengingat setiap penyusunan dan/atau penelaahan 12 dokumen-dokumen perjanjian dan nota kesepahaman wajib berpedoman pada undang-undang yang berlaku, maka sudah seharusnya setiap muatan norma undang-undang yang menjadi pedoman bagi advokat dalam menyusun perjanjian dan nota kesepahaman haruslah jelas, tidak ambigu, dan logis; 13.3. Bahwa muatan norma undang-undang yang jelas, tidak ambigu, dan logis adalah muatan norma undang-undang yang akibat hukumnya— termasuk sanksinya—dapat diprediksi dengan pasti (predictibility); 13.4. Bahwa dengan demikian, Pemohon I sekalipun masih berstatus sebagai calon advokat mempunyai kepentingan konstitusional akan adanya kepastian hukum terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan pekerjaannya; 14. Bahwa kepentingan hukum Pemohon I di atas pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagai hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."; 15. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan, serta bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK 7/2025), maka Pemohon I akan menguraikannya di bawah ini; 16. Bahwa Pemohon I, selaku calon advokat yang di masa mendatang akan menjalankan profesinya, memiliki kepentingan hukum yang nyata dan merasa dirugikan oleh ketidakpastian norma dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Hal ini karena Pemohon I sejatinya berhak atas jaminan konstitusional untuk memperoleh ekosistem dan lingkungan kerja yang berkepastian hukum di masa depan (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Kepastian tersebut mutlak diperlukan, mengingat profesi advokat bertumpu sepenuhnya pada kejelasan dan ketegasan norma hukum sebagai dasar pijakan dalam menjalankan tugas profesinya; 17. Bahwa selain itu, Pemohon I selaku calon advokat yang memiliki kepentingan hukum juga menilai bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 13 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional lain di kemudian hari ketika menjadi advokat berupa: 17.1. Dalam menyusun nota kesepahaman dan/atau perjanjian bagi klien yang merupakan subjek hukum Indonesia, Pemohon I akan dibayangi oleh risiko hukum berupa absah tidaknya suatu perjanjian apabila nota kesepahaman dan/atau perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa asing; 17.2. Dalam melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap perjanjian berbahasa asing bagi klien yang merupakan subjek hukum Indonesia, Pemohon I tidak akan dapat memberikan kesimpulan yang definitif terhadap keabsahannya; 17.3. Dalam memberikan nasihat hukum, Pemohon I tidak akan dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang definitif dan pasti kepada klien yang merupakan subjek hukum Indonesia mengenai akibat hukum dari perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing. Hal ini kemudian dapat mencederai integritas profesional Pemohon I; 17.4. Dalam proses litigasi, Pemohon I dan kliennya akan dihadapkan pada risiko interpretasi hakim yang berbeda-beda di berbagai tingkatan pengadilan, yang dapat berujung pada putusan yang tidak prediktabel dan inkonsisten; 18. Bahwa menurut Pemohon I, terlepas dari kepentingan hukumnya sebagai calon advokat yang memiliki korelasi erat dengan norma a quo, jaminan kepastian hukum atas muatan setiap norma undang-undang merupakan perwujudan paling asasi dari hak konstitusional setiap warga negara, tanpa memandang status maupun profesinya, serta tanpa bergantung pada ada atau tidaknya kepentingan langsung terhadap suatu undang-undang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 19. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak-hak yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemohon II (vide Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025), maka perlu kiranya terlebih dahulu mengemukakan kepentingan hukum Pemohon II; 20. Bahwa Pemohon II adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah (sworn translator) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 14 Nomor AHU-34.AH.03.07 Tahun 2024 atas nama Fatchurozak tertanggal 3 Juni 2024 (Bukti P-4); 21. Bahwa Pemohon II mempunyai kepentingan hukum sebagai penerjemah tersumpah yang mana salah satu tugas utamanya adalah memberikan jaminan formal dan sertifikasi bahwa sebuah dokumen termasuk perjanjian dan nota kesepahaman yang berbahasa asing memiliki kesetaraan makna dan kekuatan hukum yang sama dengan versi terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya; 22. Bahwa kepentingan hukum Pemohon II sebagai seseorang yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagai hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." 23. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak konstitusional Pemohon II yang dirugikan, serta bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK 7/2025), maka Pemohon II akan menguraikannya di bawah ini; 24. Bahwa Pemohon II merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang telah menciptakan ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya suatu nota kesepahaman dan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing (tanpa versi Bahasa Indonesia) oleh subjek hukum Indonesia. Ketidakpastian ini pada akhirnya menimbulkan serangkaian kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial bagi Pemohon II sebagai seorang penerjemah yang salah satu lingkup pekerjaannya adalah menerjemahkan nota kesepahaman dan perjanjian; 25. Bahwa tidak jelasnya sanksi atas pelanggaran atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia, sebagaimana tertera dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, telah mengakibatkan munculnya penafsiran bahwa nota kesepahaman dan perjanjian berbahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia tetap sah sehingga secara aktual berakibat pada 15 menurunnya permintaan atas jasa penerjemahan nota kesepahaman maupun perjanjian, yang merupakan salah satu sumber utama penghasilan Pemohon II; 26. Bahwa dengan menurunnya permintaan atas jasa penerjemahan nota kesepahaman dan perjanjian asing ke dalam Bahasa Indonesia secara aktual dan nyata telah menggerus sumber pendapatan utama Pemohon II; 27. Berdasarkan uraian di atas, dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa kerugian tersebut akan berkembang menjadi kerugian potensial berkelanjutan di masa mendatang, yang pada akhirnya mengancam sustainabilitas dan relevansi profesi Pemohon II sebagai penerjemah tersumpah dalam setiap tahapan penyusunan perjanjian dan nota kesepahaman yang secara normatif seharusnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia; 28. Bahwa berdasarkan keseluruhan paparan mengenai berbagai bentuk kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial yang diderita oleh para Pemohon—yakni Pemohon I dalam kepentingan hukumnya selaku calon advokat dan Pemohon II dalam kepentingan hukumnya sebagai penerjemah tersumpah—sebagaimana telah diuraikan secara terperinci pada butir-butir sebelumnya, maka menurut penalaran yang wajar dapat ditarik simpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband); 29. Bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, para Pemohon mendalilkan bahwa dirinya memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang memadai untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan kualifikasi pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan kriteria kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, yang menurut para Pemohon bermasalah dikarenakan ketiadaan sanksi yang jelas 16 apabila terdapat pelanggaran atas pada kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat nota kesepahaman dan perjanjian; 2. Bahwa untuk jelasnya para Pemohon kutip isi ketentuan dari Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”; B. DASAR PENGUJIAN UUD NRI 1945 1. Bahwa para Pemohon menilai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum."; 3. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; C. DALIL-DALIL PARA PEMOHON - PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI ( TIDAK NEBIS IN IDEM) SESUAI KETENTUAN PASAL 60 AYAT (2) UU MK JUNCTO PASAL 72 AYAT (2) PMK 7/2025 1. Bahwa para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan a quo, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pernah diuji sebanyak 1 (satu) kali dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025; 2. Bahwa meskipun ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan a quo menurut para Pemohon masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya kembali ke Mahkamah Konstitusi (tidak “nebis in idem”) sebagaimana diuraikan di bawah ini: 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, dapat dikecualikan untuk 17 dimohonkan pengujian kembali dengan syarat: 1. Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 2. terdapat alasan permohonan yang berbeda; 4. Bahwa oleh karenanya perlu para Pemohon jelaskan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang objek pengujiannya sama dengan objek pengujian permohonan a quo sebagai berikut: Tabel 1 Putusan MK 127/PUU-XXIII/2025 No. Nomor Perkara Pasal yang Diuji Batu Uji Amar Putusan 1. 127/PUU- XXIII/2025 1. Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 2. Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 2. Pasal 36 UUD NRI 1945 Permohonan tidak dapat diterima (NO) 5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU- XXIII/2025 yang menguji Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah diputus dengan Amar Putusan: Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, dan bagian konklusinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; 6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sejatinya belum pernah menilai secara substantif pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025, sehingga belum ada pertimbangan hukum yang menilai pertentangan norma antara Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pengujian. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi belum menilai konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009; 7. Bahwa selain itu, terdapat perbedaan dasar pengujian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 dan permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 dasar pengujiannya meliputi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 36 UUD NRI 1945. Adapun dalam permohonan para Pemohon dasar pengujiannya mencakup Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 18 Tabel 2 Komparasi Dasar Pengujian Permohonan No. 127/PUU-XXIII/2025 Permohonan para Pemohon 1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 2. Pasal 36 UUD NRI 1945 1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 2. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan para Pemohon menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 masih dapat dimohonkan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi in casu tidak nebis in idem; - NORMA PRIMER KEWAJIBAN PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 TIDAK MEMILIKI ATAU MEMUAT NORMA SEKUNDER BERUPA SANKSI HUKUM YANG JELAS SEHINGGA MENIMBULKAN MASALAH MULTITAFSIR DALAM IMPLEMENTASINYA 9. Bahwa sebelum menguraikan pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terlebih dahulu perlu dipaparkan permasalahan yang melekat pada norma a quo; 10. Bahwa permasalahan pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terletak pada perumusan norma primer berupa kewajiban (gebod) penggunaan Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada subjek hukum, yakni lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, serta perseorangan warga negara Indonesia, dalam melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan perjanjian dan nota kesepahaman, namun norma tersebut tidak disertai norma sekunder yang menegaskan konsekuensi atau sanksi hukum apabila kewajiban dimaksud dilanggar. Adapun bunyi lengkap norma adalah sebagai berikut. Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”; 11. Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai konsekuensi pelanggaran tersebut tidak hanya inheren pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, melainkan juga tercermin pada keseluruhan struktur UU 24/2009, 19 dengan kata lain, norma sekunder yang seharusnya mengatur sanksi atas pelanggaran kewajiban itu tidak dijumpai baik dalam Pasal 31 ayat (1) sendiri maupun pada pasal dan/atau bab lain dalam UU 24/2009, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan sanksi yang berdampak langsung pada kepastian dan prediktabilitas hukum; 12. Bahwa dengan demikian, norma primer kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada hakikatnya bersifat kurang lengkap (lex imperfecta), karena tidak disertai norma sekunder berupa sanksi hukum yang tegas dan jelas; 13. Bahwa tidak lengkapnya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang tidak memuat norma sekunder berupa sanksi hukum yang jelas telah secara nyata melahirkan dua cara pandang penafsiran yang saling bertolak belakang di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan bahkan dalam putusan pengadilan, yakni: 13.1. Pertama, pelanggaran atas kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat batal demi hukum. Pendapat ini menghubungkan kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya syarat keempat, yaitu "suatu sebab yang halal" (geoorloofde oorzaak). Argumentasinya adalah, karena UU 24/2009 adalah undang-undang yang bersifat memaksa (dwingend recht), maka pelanggaran terhadap kewajiban di dalamnya menjadikan "sebab" atau "causa" dari perjanjian tersebut menjadi tidak halal atau terlarang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsekuensi dari perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula. Misalnya saja dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 106/PDT/2025/PT BDG yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg., 20 dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan dasar bahwa pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat pada sanksi hukum berupa batal demi hukum; 13.2. Kedua, pelanggaran atas kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak berakibat batal demi hukum sepanjang adanya iktikad baik. Pendapat ini berangkat dari asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan iktikad baik (good faith) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Argumentasinya adalah bahwa tujuan dari Pasal 31 ayat (1) adalah untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan bukan untuk membatalkan hubungan bisnis yang substansinya telah disepakati oleh para pihak. Selama para pihak memahami isi dan maksud dari perjanjian (meskipun dibuat dalam bahasa asing) dan melaksanakannya dengan iktikad baik. Menurut pandangan ini, ketiadaan Bahasa Indonesia seharusnya tidak membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Pandangan demikian dapat dijumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, bagian “B. Rumusan Hukum Kamar Perdata”, sub-bagian “1. Perdata Umum” yang menyatakan bahwa lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak; - PERMASALAHAN NORMA PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 (KETIADAAN NORMA SANKSI DAN IMPLEMENTASI YANG MULTITAFSIR) TELAH BERTENTANGAN DENGAN KONSEP DAN PILAR NEGARA HUKUM PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 14. Bahwa pertama-tama, perlu diuraikan bahwasanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara hukum; 15. Bahwa prinsip negara hukum mengharuskan bahwa segala aktivitas 21 negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan aktivitas warga negara harus didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum terdapat persatuan maupun kesatuan, dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Rouhi, dkk, “Rule of Law and Its Guidelines and Indicators for Judiciary in Human Rights Issues”, 2016); 16. Bahwa negara hukum secara umum memiliki beberapa syarat fundamental, yaitu: asas legalitas sebagai prinsip bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan; perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari hukum; supremasi hukum dimana tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum; dan kepastian hukum yang mengharuskan hukum jelas, tegas, dan dapat diakses oleh publik; 17. Bahwa dalam prinsip negara hukum, salah satu persyaratan mendasar adalah adanya hukum yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam negara hukum mengharuskan setiap peraturan memiliki kejelasan norma dan sanksi; 18. Bahwa konsep “hukum yang jelas” secara teoretik harus memenuhi prinsip foreseeability (dapat diprediksi) dan memberikan kepastian hukum bagi para adressat norma. Dalam negara hukum, setiap hukum harus dapat diprediksi dan diketahui secara jelas akibat hukumnya untuk mencegah ketidakpastian dan kebingungan. Dengan kata lain, dalam perspektif negara hukum setiap norma hukum haruslah memenuhi syarat kejelasan (clarity), aksesibilitas (accessibility), dan prediktabilitas (predictability), sehingga setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari perbuatannya; 19. Bahwa kejelasan suatu norma hukum (lex certa) tidak hanya terletak pada rumusan norma primer yang berisi perintah atau larangan, tetapi juga, dan yang tidak kalah pentingnya, terletak pada kejelasan norma sekunder yang mengatur sanksi atau akibat hukum dari pelanggaran norma primer tersebut. Sebuah norma yang memuat kewajiban (imperative norm) namun tidak disertai dengan sanksi atau akibat 22 hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut dilanggar, secara yuridis merupakan suatu norma yang tidak lengkap (lex imperfecta); 20. Bahwa ketiadaan sanksi hukum yang jelas dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 jelas bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan pilar negara hukum. Asas legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum dan kejelasan konsekuensi hukum agar setiap norma adressat dan penegak hukum dapat memahami konsekuensi hukum; 21. Bahwa selain itu, ketiadaan sanksi hukum yang jelas pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak sesuai dengan ketentuan UU PPP yang notabenenya merupakan aturan main perumusan norma peraturan perundang-undangan. UU PPP sendiri dapat dikatakan sebagai undang-undang delegasi yang diamanatkan secara langsung oleh Pasal 22A UUD NRI 1945 sehingga kedudukannya teramat penting sebagai paramater penilaian terhadap perumusan norma undang- undang. Berdasarkan UU PPP suatu norma kewajiban berakibat pada timbulnya sanksi hukum apabila tidak dipenuhi. Yang mana hal tersebut juga pernah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum bagian [3.10.4] paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: “... Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ihwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU12/2011 bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi” [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011].” 22. Bahwa dengan demikian, dapat dikonfirmasi secara normatif bahwa suatu norma kewajiban haruslah dibarengi dengan adanya suatu norma yang mengatur mengenai akibat hukum atau sanksi yang jelas apabila norma kewajiban dilanggar; 23. Bahwa lebih lanjut, perlunya norma sanksi yang mengikuti norma kewajiban dapat dijelaskan secara teoretis sebagai berikut: 23.1. Bahwa meminjam pandangan Kelsen, norma primer dan norma sekunder saling berpasangan sebagai satu kesatuan struktur norma hukum yang utuh. Sebagai catatan kontekstual, Kelsen menggunakan terminologi norma hukum 23 primer (primary legal norm) untuk mendeskripsikan norma berisi sanksi atau konsekuensi hukum (sanction/legal consequence) dan norma sekunder (secondary legal norm) untuk mendeskripsikan norma yang berisi perintah atau larangan (ought statement) yang ditujukan kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu; 23.2. Dalam pandangan Kelsen, norma primer—yang menetapkan tindakan koersif (coercive act) atau sanksi—adalah norma hukum yang paling mendasar. Norma ini menunjukkan peran sentral sanksi dalam tatanan hukum. Hukum positif memerintahkan perilaku tertentu (menjadikannya kewajiban hukum) justru karena ia melekatkan tindakan koersif sebagai sanksi pada perilaku yang berlawanan (Hans Kelsen, General Theory of Norms, Oxford, 1991, hlm. 142); 23.3. Bahwa untuk menjelaskan relasi antara kedua norma hukum di atas, Kelsen mengenalkan suatu konsep yang ia sebut sebagai “hypothetical norm”, yaitu norma hukum yang selalu berbentuk proposisi hipotetis: "Jika kondisi X terpenuhi, maka akibat hukum Y harus diterapkan" (If X, then Y ought to be) (Lihat dalam J.J. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 110). Dalam konteks ini:  Kondisi X adalah perbuatan yang diwajibkan atau dilarang (norma sekunder);  Akibat hukum Y adalah sanksi yang akan dijatuhkan apabila kewajiban dilanggar (norma primer). 23.4. Bahwa oleh karena itu, Kelsen melakukan demarkasi yang tajam antara norma hipotetik (hypothetical norm) dan norma kategoris (categorical norm) sebagaimana yang ia katakan: "The difference between categorical and hypothetical norms is the difference between norms which decree that a certain behaviour is obligatory unconditionally and those which decree that a certain behaviour is obligatory only under certain conditions." (Terjemahan bebas: Perbedaan antara norma kategoris dan hipotetis adalah perbedaan antara norma yang menetapkan suatu perilaku wajib tanpa syarat dan 24 norma yang menetapkan suatu perilaku wajib hanya di bawah kondisi tertentu). Bagi Kelsen, norma umum (baik moral maupun hukum) pada dasarnya adalah hipotetis: "The General Norms of Positive Morality and Positive Law are always Hypothetical". (Terjemahan bebas: Norma-norma Umum Moralitas Positif dan Hukum Positif selalu bersifat hipotetis (Lihat Hans Kelsen, General Theory of Norms, Oxford, 1991, hlm. 19-21); 24. Bahwa maka berdasarkan seluruh uraian di atas, norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, karena ketiadaan kejelasan sanksi dan akibat hukumnya, telah secara langsung bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945); - PERMASALAHAN NORMA PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 (KETIADAAN NORMA SANKSI DAN IMPLEMENTASI YANG MULTITAFSIR) MENGAKIBATKAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA UNTUK MENJUNJUNG HUKUM MENJADI TIDAK EFEKTIF SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UUD NRI 1945 25. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 26. Bahwa frasa "wajib menjunjung hukum" dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki makna yang lebih dalam dan aktif daripada sekadar "menaati/mematuhi hukum" atau "tidak melanggar hukum". Secara filosofis dan yuridis, "menjunjung hukum" mengandung beberapa makna fundamental: 26.1. Penghormatan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Kata "menjunjung" (berasal dari kata 'junjung') secara harfiah berarti mengangkat dan menempatkan sesuatu di atas kepala. Secara metaforis, ini berarti menempatkan hukum pada posisi yang terhormat dan tertinggi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi setiap warga negara; 26.2. Kepatuhan hukum yang dilandasi kesadaran (conscious obedience). Kewajiban menjunjung hukum mensyaratkan adanya kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran rasional dan moral akan pentingnya tatanan hukum; 25 26.3. Pelaksanaan aktif. Amanat dalam kata "menjunjung hukum" juga menyiratkan adanya upaya aktif untuk melaksanakan, menegakkan, dan memastikan nilai-nilai serta norma hukum terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 27. Bahwa agar seorang warga negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk "menjunjung hukum" secara rasional dan sadar, maka negara (melalui pembentuk undang-undang) memiliki kewajiban untuk menyediakan produk hukum yang layak untuk dijunjung (baca: norma hukum jelas dan pasti). Hukum yang layak dijunjung adalah hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan panduan perilaku yang lengkap; 28. Bahwa ketiadaan sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara langsung menghambat dan mendelegitimasi kemampuan warga negara untuk menjunjung hukum tersebut (baca: kewajiban hukum menggunakan Bahasa Indonesia dalam membuat nota kesepahaman dan perjanjian) secara optimal. Hal ini terjadi melalui beberapa mekanisme logis berikut: 28.1. Menghilangkan dimensi rasionalitas terhadap kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum dalam sebuah negara hukum modern tidak hanya didasarkan pada moral, tetapi juga pada kalkulasi rasional. Warga negara dan badan hukum perlu memahami secara utuh sebuah norma, yang mencakup perintah/larangan dan konsekuensi dari pelanggarannya, untuk dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Tanpa mengetahui sanksi dari pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, maka artinya setiap adressat norma yakni lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan warga negara Indonesia tidak dapat melakukan kalkulasi risiko akibat hukum. Kondisi ketidakpastian risiko akibat hukum ini tentu saja bukan merupakan bentuk "menjunjung hukum" yang ideal dalam kerangka kepatuhan hukum; 28.2. Mendorong sikap menganggap remeh hukum (disregard for the law). Ketika sebuah kewajiban yang dinyatakan "wajib" 26 ternyata dapat dilanggar tanpa adanya konsekuensi yang jelas dan terukur, maka secara psikologis norma adressat akan menumbuhkan sikap meremehkan norma tersebut. Alih-alih "menjunjung" norma hukum, maka lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan warga negara Indonesia justru akan terdorong untuk "melanggar" norma hukum tersebut demi kepraktisan ekonomis ataupun kepraktisan hal-hal lain yang bermotif individual. Dengan demikian, ketidakjelasan sanksi hukum pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 justru kontra-produktif terhadap tujuan dari Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945; 29. Bahwa dengan kata lain, timbul pertanyaan hukum bagaimana mungkin seorang warga negara dapat secara sadar dan rasional "menjunjung" sebuah kewajiban hukum, jika pembentuk undang-undang sendiri tidak menguraikan seberapa penting kewajiban tersebut melalui perumusan sanksi atau akibat hukum yang jelas? Kegagalan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma secara lengkap dan jelas telah mengakibatkan kewajiban konstitusional warga negara pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi sulit, bahkan mustahil, untuk dilaksanakan secara optimal dan efektif dalam konteks penerapan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009; 30. Bahwa untuk itu, para Pemohon akan menguraikan lebih dalam di bawah ini menyangkut esensi dari makna kewajiban dan sanksi hukum. Terutama, untuk menanggapi argumentasi lain yang menyatakan bahwa tidak semua norma kewajiban harus diikuti sanksi. Para Pemohon menyadari bahwa dalam teori hukum, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua norma kewajiban harus diikuti oleh sanksi hukum, hal diametral dengan teori yang para Pemohon bangun dalam Poin 23. Hans Kelsen sendiri membedakan antara norma hukum (legal norm) dan norma moral positif (positive morality), di mana norma moral positif adalah norma yang berisi kewajiban tetapi tidak disertai dengan sanksi yang dapat dipaksakan oleh otoritas hukum; 31. Bahwa menurut Kelsen, norma moral positif adalah norma yang bersumber dari kesadaran sosial atau moral masyarakat, bukan dari 27 kehendak negara (state will). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma moral positif tidak mengakibatkan sanksi hukum yang dapat dipaksakan oleh hakim atau aparat negara, melainkan hanya mengakibatkan sanksi sosial (social sanction) berupa celaan moral, kehilangan reputasi, atau pengucilan sosial. - PERBANDINGAN HUKUM DENGAN NEGARA LAIN, NORMA KEWAJIBAN PADA ASPEK KEBAHASAAN PERJANJIAN MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM YANG JELAS 32. Bahwa prinsip kewajiban harus disertai sanksi yang jelas ini bukan hanya merupakan prinsip teoretis, tetapi juga telah menjadi praktik universal dalam sistem hukum di berbagai negara. Hal ini terlihat jelas dalam pengaturan kewajiban penggunaan bahasa dalam kontrak atau perjanjian di berbagai yurisdiksi yang memiliki kebijakan bahasa (language policy) yang kuat; 33. Bahwa untuk menunjukkan pentingnya kejelasan sanksi dalam norma kewajiban penggunaan bahasa, para Pemohon akan menguraikan perbandingan hukum (comparative law) terhadap beberapa negara yang memiliki regulasi serupa dengan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, namun dengan sanksi yang jelas; 34. Bahwa di Belgia, terdapat dekrit bahasa (language laws) yang sangat ketat, khususnya dalam konteks perjanjian hubungan kerja. Belgia memiliki tiga wilayah bahasa resmi: wilayah berbahasa Belanda (Flanders), wilayah berbahasa Prancis (Wallonia), dan wilayah dwibahasa Brussels; 35. Bahwa berdasarkan Decree of the Flemish Community of 19 July 1973 on the Use of Languages in Relations between Employers and Employees, as well as for Company Documents and Papers Required by Law and by Regulation (Staatsblad 6 September 1973, hal. 10089), sebagaimana telah diubah dengan Decree of 14 March 2014 (Staatsblad 22 April 2014, hal. 34369) (selanjutnya disebut “Decree of the Flemish Community”), semua dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja di wilayah berbahasa Belanda wajib menggunakan bahasa Belanda. Ketentuan tersebut secara spesifik diatur di dalam ketentuan Pasal 5 § 1 Decree of the Flemish Community, yang berbunyi: 28 “De te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen en voor alle documenten die bestemd zijn voor het personeel, is het Nederlands”. (Terjemahan Bahasa Inggris versi Court of Justice of the European Union (CJEU) dalam perkara C-202/11: “The language to be used for relations between employers and employees, as well as for company acts and documents required by law, and for all documents intended for staff, shall be Dutch”) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut termasuk dalam hal ini dokumen perjanjian kerja (Arbeidsovereenkoms). Walaupun, ketentuan Pasal 5 § 2 Decree of the Flemish Community memungkinkan digunakannya bahasa lain pada dokumen perjanjian kerja, yakni bahasa-bahasa resmi Uni Eropa (een officiële taal van de Europese Unie) dan bahasa salah satu Negara Anggota Wilayah Ekonomi Eropa yang bukan anggota Uni Eropa), tetap bahwa versi Bahasa Belanda haruslah ada; 36. Bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Belanda pada dokumen- dokumen hukum (termasuk perjanjian kerja) yang diatur dalam Pasal 5 § 1 Decree of the Flemish mempunyai akibat hukum negatif atau sanksi hukum keperdataan berupa batal demi hukum (zijn nietig/ null and void) setalah diputus pengadilan sebagaimana termaktub dalam bunyi Pasal 10 Decree of the Flemish: “De stukken of handelingen, die in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet, zijn nietig. De nietigheid wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld” (Terjemahan Bahasa Inggris versi Court of Justice of the European Union (CJEU) dalam perkara C-202/11: “Documents or acts that are contrary to the provisions of this Decree are null and void. The nullity shall be determined ex officio by the court”; 37. Bahwa selanjutnya, di bawah ini disajikan tabel mengenai adanya norma kewajiban dan norma sanksi dalam beberapa hukum terkait penggunaan bahasa pada perjanjian tertentu di negara lain. Negara/Yurisdiksi Norma Kewajiban Norma Sanksi Quebec (Kanada) Article 55 Charte de la langue française (Charter of French Language): Article 208.3 Charte de la langue française (Charter of French Language): 29 "Adhesion contracts and related documents must be drawn up in French. They may be drawn up only in another language if that is the express wish of the parties, after the adhering party has been given a French version of those contracts and documents." “An adhering party may apply for the rescission or annulment of an adhesion contract that was not drawn up in French in accordance with section 55 or that was not accompanied by a French version at the time it was entered into.” Lithuania Article 9 Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Law on the State Language): "All the transactions of legal and natural persons of the Republic of Lithuania shall be conducted in the state language. Translations into one or more languages may be attached to them. Transactions with natural and legal persons of foreign states shall be conducted in the state language and another language acceptable to both parties." Article 24 Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Law on the State Language): "Any actions against the state language status which is established by the Constitution of the Republic of Lithuania shall be prohibited. Heads of institutions, offices, enterprises, services and organizations shall be responsible for the direct execution of the provisions of this Law. Persons who violate this Law shall be liable in the procedure established by laws." Prancis Article L.1221-3 (1) Code du Travail: “The employment contract drawn up in writing shall be drafted in French” Article L.1221-3 (4) Code du Travail: “The employer cannot rely on, against the employee who would be aggrieved thereby, clauses of an employment contract concluded in violation of this article” 30 38. Bahwa berdasarkan komparasi dari berbagai yurisdiksi yang telah diuraikan di atas terdapat benang merah, yakni: 38.1. Negara-negara yang memiliki norma kewajiban (terutama dalam konteks penggunaan bahasa dalam perjanjian tertentu) selalu mencantumkan ancaman sanksi atau akibat hukum negatif; 38.2. Tidak ada satu pun negara yang membiarkan norma kewajiban (dalam konteks penggunaan bahasa dalam perjanjian tertentu) tanpa sanksi, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penafsiran; 39. Bahwa oleh karena itu, ketiadaan sanksi yang jelas dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah anomali dalam sistem hukum modern yang berbasis pada rule of law dan kepastian hukum; - PERLUNYA PENEGASAN SANKSI BATAL DEMI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 40. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebelumnya, diketahui bahwa penting adanya norma sanksi yang jelas atas norma kewajiban yang ditetapkan (in casu Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009). Untuk menunjukkan pentingnya kejelasan sanksi dalam norma kewajiban, para Pemohon di bawah ini akan menguraikan secara runtut berkenaan dengan esensi kewajiban hukum dan esensi sanksi hukum dari segi teroretik dan filosofis; 41. Bahwa esensi kewajiban hukum mempunyai multifaset pengertian. Secara garis besar. kewajiban merupakan perintah dan mempunyai implikasi negatif apabila tidak dipatuhi. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa ahli hukum berikut: 41.1. John Austin memahami hukum sebagai “perintah” dari otoritas yang berdaulat kepada yang berada di bawahnya, yang memunculkan “kewajiban” pada pihak yang harus mematuhi, dan ketidakpatuhan diancam “sanksi.” Di titik ini, perintah, kewajiban, dan sanksi adalah konsep yang saling terkait dan korelatif dalam konstruksi Austin. Ia menegaskan bahwa “command and duty are correlative,” sehingga di mana ada kewajiban, di sana ada perintah yang ditujukan, dan ancaman sanksi menjelaskan sisi “duty” dari kewajiban tersebut (Leslie Green dan Brian Leiters, Oxford Studies in Philosophy of Law Volume 2, Oxford, 2013); 31 41.2. Kelsen memberikan pengertian tentang kewajiban hukum sebagai suatu penghindaran dari “delict”. Secara hukum diwajibkan untuk perilaku tertentu berarti bahwa perilaku yang berlawanan adalah “delict” dan dengan demikian adalah kondisi bagi sanksi yang ditentukan oleh norma hukum (H.L.A. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford, 1983); 42. Bahwa oleh karena itu, suatu kewajiban pada dasarnya harus dibarengi oleh sanksi sebagaimana diuraikan secara teoretik berikut: 42.1. Bahwa meminjam pandangan Kelsen, norma primer dan norma sekunder saling berpasangan sebagai satu kesatuan struktur norma hukum yang utuh. Sebagai catatan kontekstual, Kelsen menggunakan terminologi norma hukum primer (primary legal norm) untuk mendeskripsikan norma berisi sanksi atau konsekuensi hukum (sanction/legal consequence) dan norma sekunder (secondary legal norm) untuk mendeskripsikan norma yang berisi perintah atau larangan (ought statement) yang ditujukan kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu; 42.2. Dalam pandangan Kelsen, norma primer—yang menetapkan tindakan koersif (coercive act) atau sanksi—adalah norma hukum yang paling mendasar. Norma ini menunjukkan peran sentral sanksi dalam tatanan hukum. Hukum positif memerintahkan perilaku tertentu (menjadikannya kewajiban hukum) justru karena ia melekatkan tindakan koersif sebagai sanksi pada perilaku yang berlawanan (Hans Kelsen, General Theory of Norms, Oxford, 1991, hlm. 142); 42.3. Bahwa untuk menjelaskan relasi antara kedua norma hukum di atas, Kelsen mengenalkan suatu konsep yang ia sebut sebagai “hypothetical norm”, yaitu norma hukum yang selalu berbentuk proposisi hipotetis: “Jika kondisi X terpenuhi, maka akibat hukum Y harus diterapkan” (If X, then Y ought to be) (Lihat dalam J.J. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 110). Dalam konteks ini:  Kondisi X adalah perbuatan yang diwajibkan atau dilarang 32 (norma sekunder);  Akibat hukum Y adalah sanksi yang akan dijatuhkan apabila kewajiban dilanggar (norma primer). 42.4. Bahwa oleh karena itu, Kelsen melakukan demarkasi yang tajam antara norma hipotetik (hypothetical norm) dan norma kategoris (categorical norm) sebagaimana yang ia katakan: “The difference between categorical and hypothetical norms is the difference between norms which decree that a certain behaviour is obligatory unconditionally and those which decree that a certain behaviour is obligatory only under certain conditions.” (Terjemahan bebas: Perbedaan antara norma kategoris dan hipotetis adalah perbedaan antara norma yang menetapkan suatu perilaku wajib tanpa syarat dan norma yang menetapkan suatu perilaku wajib hanya di bawah kondisi tertentu). Bagi Kelsen, norma umum (baik moral maupun hukum) pada dasarnya adalah hipotetis: “The General Norms of Positive Morality and Positive Law are always Hypothetical”. (Terjemahan bebas: Norma-norma Umum Moralitas Positif dan Hukum Positif selalu bersifat hipotetis (Lihat Hans Kelsen, General Theory of Norms, Oxford, 1991, hlm. 19-21); 43. Bahwa setelah memahami hal di atas secara teoretik, maka berdasarkan serangkaian dalil yang telah diuraikan—mulai dari pertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) hingga penghambatan kewajiban menjunjung hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945)— para Pemohon sampai pada kesimpulan dan penegasan bahwa akar dari isu konstitusional permohonan a quo memang terletak pada ketiadaan sanksi hukum atau akibat hukum yang jelas terhadap pelanggaran atas norma kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009; 44. Bahwa untuk menyelesaikan isu konstitusional a quo, menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir yang tegas mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. para Pemohon dalam hal ini mendalilkan bahwa sanksi yang paling tepat secara teoretik, filosofis, dan sistematis adalah batal demi 33 hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini; 45. Bahwa pertama, norma kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat nota kesepahaman dan perjanjian pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 merupakan norma hukum yang bersifat imperatif (memaksa), bukan norma hukum yang bersifat opsional. Sehingga, sangat logis secara hukum apabila sanksi hukum terhadap pelanggarannya berakibat pada batal demi hukum; 46. Bahwa kedua, pelanggaran atas norma kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang berakibat batal demi hukum didasarkan pada argumentasi bahwa perjanjian haruslah tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata, utamanya terpenuhinya syarat objektif kausa yang halal. Sebagaimana diperjelas dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata— secara a contrario—kausa yang halal adalah kausa yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum; 47. Bahwa, dengan mendasarkan pada bangunan argumentasi di atas, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 hendaknya dimaknai: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman dan perjanjian tersebut batal demi hukum.", 48. Bahwa menurut para Pemohon, pemaknaan konstitusional yang menegaskan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran norma kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) 24/2009 akan mengakhiri ketidakpastian hukum yang selama ini timbul. Dengan adanya penafsiran yang tegas dari Mahkamah Konstitusi, sanksi hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia menjadi terang benderang dan tidak lagi menimbulkan kebingungan di kalangan advokat, hakim, akademisi maupun masyarakat; 49. Bahwa selain itu, pemaknaan konstitusional yang demikian akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang koheren dan konsisten. Hal ini akan menjadi preseden konstitusional yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan isu-isu 34 hukum serupa di masa depan, sehingga memperkuat budaya hukum Indonesia yang mengedepankan kepastian dan konsistensi. Terang benderangnya sanksi hukum melalui penafsiran konstitusional ini juga akan meningkatkan kesadaran hukum bagi subjek hukum Indonesia untuk mematuhi ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian, karena konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut dapat dipastikan secara jelas serta prediktif; 50. Bahwa sekalipun demikian para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa pemaknaan konstitusional yang mempertegas adanya sanksi batal demi hukum terhadap nota kesepahaman dan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia di dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada dan masih berlaku; 51. Bahwa untuk mengatasi kekhawatiran sebagaimana disebut di atas, menurut para Pemohon terhadap nota kesepahaman dan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia dan saat ini masih berlaku, para Pemohon menilai terhadap nota kesepahaman dan perjanjian tersebut akan baru menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan tidak dibuat versi Bahasa Indonesia-nya. Jangka waktu ini menurut para Pemohon cukup rasional agar para pihak dalam nota kesepahaman dan perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai waktu yang cukup untuk membuat versi Bahasa Indonesianya; 52. Bahwa oleh karena itu, dapat dipastikan dengan ditegaskannya norma sanksi batal demi hukum dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menurut para Pemohon justru tidak akan menciptakan ketidakpastian hukum baru. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum dan mengakhiri ketidakjelasan multitafsir atas sanksi hukum bagi keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat bukan dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia; 35 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian tersebut batal demi hukum.", 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atas nama Feri Kurniawan, S.H., tertanggal 23 Februari 2025; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34.AH.03.07 Tahun 2024, atas nama Fatchurozak, tertanggal 3 Juni 2024; 36 Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan seorang ahli yaitu Prof. Dr. Rahayu Surtiati yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2025 dan seorang saksi yaitu Azali Pangiringan Samosir. Keduanya telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Ahli Prof. Dr. Rahayu Surtiati 1. Pendahuluan Dalam UU 24/2009, Pasal 31 mengatur penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam perjanjian atau nota kesepahaman. Pasal 31 UU 24/2009 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nata kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa lnggris. Pada ayat (1) tertulis bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam teks yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu nota kesepahaman atau perjanjian. Sementara itu, pada ayat (2) bahasa asing digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia dalam nota kesepadanan atau perjanjian. Jadi, dalam nota kesepahaman dan perjanjian, bahasa Indonesia wajib digunakan, sedangkan bahasa nasional pihak asing, atau bahasa asing bagi penutur bahasa Indonesia, dan/atau bahasa lnggris hanya digunakan ketika nota kesepahaman atau perjanjian melibatkan orang asing. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam nota kesepahaman dan perjanjian ketika orang Indonesia dan orang asing bekerja sama, banyak yang mengabaikan Pasal 31 undang-undang tersebut. Menjadi "kelaziman" bahwa nota kesepahaman dan perjanjian hanya ditulis dalam bahasa lnggris. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman, bahkan sengketa. Oleh karena itu, di sini kata wajib dalam Pasal 31, UU 24/2009 akan dijelaskan dari sudut pandang kebahasaan dan penggunaannya di samping kata-kata lain yang mirip maknanya. Selain itu, akan dibandingkan penggunaan kata wajib dalam UU 24/2009 ini dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 37 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"). 2. Arti Kata Wajib Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi VI daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), pemutakhiran terakhir April 2025, Kata wajib yang termasuk kelas kata verba berasal dari bahasa Arab wtijib yang artinya 'harus'. Dalam bahasa Indonesia kata wajib memiliki dua makna. 1. v harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan): seorang muslim -- salat lima kali dalam sehari semalam 2. v sudah semestinya; harus: kalau kita ingin berhasil dalam usaha, kita -- berikhtiar Tampak bahwa dalam KBBI kata wajib, yang termasuk kelas kata verba, mempunyai dua makna. Makna pertama 'harus dilakukan' dan 'tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)'. Sementara itu, makna kedua adalah 'harus' di samping 'sudah semestinya'. Keberadaan 'harus' pada makna pertama dan makna kedua menimbulkan ketidakjelasan. Pada makna pertama, jelas bahwa harus sama artinya dengan kata wajib, yaitu tidak boleh tidak dilaksanakan. Namun, pada makna kedua 'harus' sama artinya dengan 'sudah semestinya' sehingga makna kata wajib menjadi tidak jelas. Agar lebih jelas, berikut ini definisi kata harus sebagai adverbia dalam KBBI yang mempunyai dua makna, 1. adv patut 2. adv wajib; mesti (tidak boleh tidak): kalau dia tidak datang, kau - menggantikannya Pada makna harus yang kedua, kata wajib termasuk kelas kata adverbia. Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Pada makna kedua disebutkan juga kata mesti (tidak boleh tidak). Jadi, kata mesti mempunyai makna yang sama kuat dengan kata wajib. Sebagai catatan, dalam bahasa, verba adalah unsur paling penting karena memberi makna. Sementara itu, adverbia, adjektiva, nomina, dan pronomina adalah unsur lain yang harus disandingkan dengan verba untuk memperoleh makna yang pasti dan jelas. Contoh, 38 Kita wajib berusaha kalau mau berhasil. Contoh kalimat itu menunjukkan bahwa terdapat dua verba: wajib dan berusaha. Kata berusaha mendapat makna baru ketika disandingkan dengan kata wajib. Artinya, berusaha merupakan syarat, keharusan jika kita mau berhasil. Sementara itu, kata mesti (adv) mempunyai dua arti: (1) pasti; tentu. Contoh: Kalau kauturuti nasihat itu, mesti tercapai maksudmu (2) tidak boleh tidak; harus. Berikut ini contoh penggunaan kata mesti yang bermakna 'tentu'. Kalau kauturuti nasihat itu, mesti tercapai maksudmu. Contoh penggunaan kata mesti yang bermakna 'wajib'. Kalau mengambil barang di toko, kau mesti membayar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harus dan mesti bersinonim dengan kata wajib, artinya ada tiga kata dalam bahasa Indonesia yang bersinonim, atau mempunyai makna hampir sama. Hanya penggunaannya dalam kalimat yang dapat memastikan maknanya. Dalam teks hukum, ketika kata wajib digunakan dalam UU 24/2009, terasa maknanya ada dua sehingga kurang jelas dan juga kurang kuat, juga berpotensi membingungkan. Kata wajib memerlukan konteks, sedikitnya sebuah kalimat, agar jelas maknanya. Bandingkan kedua kalimat di bawah ini. (1) Mahasiswa wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan tugas akhir. (2) Sebelum makan kita wajib mencuci tangan. Pada kalimat (1), kata wajib bermakna 'tidak boleh tidak dilaksanakan'. Kepada pelanggarnya akan dikenakan sanksi akademis, misalnya tugas akhirnya ditolak dan mahasiswa tidak lulus. Pada kalimat (2), kata wajib bermakna 'sudah semestinya'. Kepada pelanggarnya tidak dikenakan sanksi, tetapi ia akan mendapat kesulitan. Kuman di tangannya masuk ke prutnya sehingga ia sakit perut. Jika arti kata wajib adalah 'tidak boleh tidak dilaksanakan', ikutannya adalah sanksi. Menurut saya, sebaiknya dalam definisi kata wajib ditambahkan penjelasan mengenai sanksi. 39 DALAM UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERDAPAT "LAMPIRAN II" YANG MENYEBUTKAN SECARA TEGAS SANKSI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN. 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. (tambahan ahli). Sementara itu, kata harus juga ditegaskan penggunaannya. 269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. (tambahan ahli) Untuk menjelaskan lebih lanjut aturan tersebut, diberikan contoh dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut "UU 6/2011"). Pasal 19 UU 6/2011 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia. (3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku. (4) Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat lmigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia. MENGINGAT KETERSEDIAAN TENTANG PENJELASAN KATA WAJIB, PERLU KIRANYA DITAMBAHKAN DALAM UU 24/2009, PASAL 31 PENJELASAN MENGENAI SANKSI PELANGGARANNYA. 3. Penutup Mendefinisikan suatu kata dalam kamus bahasa memang tidak pernah memuaskan karena bahasa berubah seiring dengan zaman dan keperluan. Namun, menyajikan 40 definisi beberapa kata yang bersinonim perlu tegas sehingga jelas bagi pengguna kamus. Kasus penggunaan kata wajib dalam teks hukum menyadarkan kita akan ketidaksempurnaan itu sehingga diperlukan revisi yang menyempurnakan penjelasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah sampai Edisi keenam. ltu menandakan bahwa kamus tidak menyajikan penjelasan tetap sampai akhir zaman, tetapi berubah sesuai dengan keperluan zaman. Apalagi bahasa Indonesia masih muda dibandingkan bahasa lain, seperti bahasa lnggris, Prancis, Mandarin sehingga kamus harus dinamis. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah semakin jelas, apalagi bahasa Indonesia dalam ranah hukum. Keterangan Saksi Azali Pangiringan Samosir Saksi adalah seorang penerjemah tersumpah dan Juru Bahasa professional sejak tahun 2003. 1. Saksi juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia (IPPTI) periode 2025 – 2027. 2. Bahwa sebelum tahun 2023, permintaan penerjemahan dokumen perjanjian dan nota kesepahaman cukup tinggi, baik dari pihak domestic dan pihak asing, serta dari berbagai sektor diantaranya perusahan swasta, lembaga negara dan instansi pemerintahan, kantor/firma hukum, kantor notaris, dan perseorangan. 3. Bahwa kesadaran klien untuk menerjemahkan dokumen perjanjian dan nota kesepahaman ke dalam Bahasa Indonesia cukup tinggi karena adanya kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, dan juga karena adanya sejumlah putusan pengadilan yang memutuskan bahwa perjanjian dengan pihak Indonesia yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum (tidak sah). 4. Bahwa Saksi mendengar sekitar 2 tahun yang lalu telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang pada intinya memberikan panduan kepada hakim bahwa perjanjian yang tidak dibuat atau dibarengi dengan versi Bahasa Indonesia tidak otomatis batal. Sejak adanya SEMA tersebut, klien-klien saksi beranggapan bahwa tidak ada risiko hukum yang serius apabila perjanjian atau nota kesepahaman hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia. 5. Bahwa Saksi dan anggota IPPTI dalam kurun 2 tahun terakhir mengalami penurunan permintaan jasa penerjemah tersumpah perjanjian dan nota kesepahaman yang signifikan. Padahal jenis jasa penerjemah tersumpah 41 dokumen merupakan sumber penghasilan yang dominan dibandingkan jenis jasa lain dalam profesi ini. 6. Bahwa menurut Saksi, kondisi tidak adanya kepastian hukum atas penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman tanpa sanksi yang jelas akan mengancam keberlanjutan profesi penerjemah tersumpah kedepannya. [2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 42 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. DPR RI berpandangan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian Pasal a quo. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma yang mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam konteks ini, hak-hak konstitusional tersebut telah diperoleh oleh para Pemohon dan tidak dikurangi atas berlakunya norma dalam UU a quo. Justru, ketentuan a quo hadir sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum melalui nota kesepahaman dan/atau perjanjian. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dimaksudkan agar para pihak memiliki pemahaman yang setara terhadap isi, maksud, dan akibat hukum dari perjanjian tersebut, sekaligus memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan hukum nasional. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya, norma tersebut justru memperkuat prinsip kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara Indonesia dalam transaksi keperdataan, termasuk yang melibatkan pihak asing. 3. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pernah dijadikan batu uji pengujian materiil norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2009, sehingga telah memenuhi kualifikasi ne bis in idem. Pengajuan kembali permohonan pengujian dengan objek dan batu uji yang sama akan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, efisiensi peradilan konstitusi, dan finalitas putusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 43 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya perlakuan berbeda dihadapan hukum dan pemerintahan terhadap warga negara. Hak konstitusional para Pemohon atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan dalam ketentuan ini sama sekali tidak terkurangi maupun terhalangi dengan berlakunya Pasal a quo. Pasal a quo justru merupakan perwujudan dari fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang tidak sama sekali mengatur perlakuan di dalam hukum dan pemerintahan. Norma tersebut justru dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan bahasa nasional dalam hubungan hukum, baik di tingkat publik maupun privat. Oleh karenanya, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara keberlakuan Pasal a quo dengan terlanggarnya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Lebih lanjut, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji pengujian UU a quo. Padahal uraian pertentangan norma yang diujikan dengan dasar pengujian atau batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah syarat mutlak dan fundamental yang menjadi dasar pengujian undang-undang di MK. 6. Bahwa kemudian para Pemohon mendalilkan adanya potensi kerugian yang akan dialami oleh profesi penerjemah dikarenakan keberlakuan Pasal a quo yang mewajibkan pembuatan nota kesepahaman hanya dalam Bahasa Indonesia. Adapun, norma a quo tidak meniadakan ataupun membatasi ruang lingkup pekerjaan profesi penerjemah, karena kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian tidak berarti meniadakan kebutuhan terhadap penerjemahan dokumen hukum, terutama dalam hal perjanjian yang melibatkan pihak asing. Justru dengan adanya ketentuan a quo, kebutuhan terhadap jasa penerjemah yang kompeten semakin meningkat, mengingat setiap nota kesepahaman 44 dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa selain Bahasa Indonesia tetap harus memiliki padanan resmi dalam Bahasa Indonesia agar dapat memenuhi ketentuan hukum nasional dan menjamin kesetaraan pemahaman antar pihak. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 31 ayat (2) UU a quo yang menegaskan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi profesi penerjemah, melainkan mempertegas peran strategis penerjemah tersumpah dalam menjamin akurasi dan keabsahan perjanjian bilingual. 7. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian konstitusional yang dengan keberlakuan pasal a quo, maka tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 8. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Pasal a quo dan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan Pasal a quo UU 24/2009 yang diajukan permohonan oleh para Pemohon. 9. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa bila permohonan para Pemohon dikabulkan justru akan menimbulkan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang 45 Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu secara kumulatif. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagaimana telah diakomodasi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa Bendera Negara, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan merupakan simbol kedaulatan sekaligus identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36B UUD NRI Tahun 1945. Keempat simbol tersebut mencerminkan jati diri, kemandirian, dan eksistensi bangsa Indonesia dalam pergaulan antarnegara, sehingga 46 penggunaannya wajib dijunjung tinggi sebagai perwujudan rasa hormat terhadap negara dan kebanggaan nasional. Dalam konteks tersebut, Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan hukum nasional. 2. Bahwa konsepsi "Bahasa Negara" Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 secara inheren mengandung makna kedaulatan bahasa (linguistic sovereignty). Kedaulatan bahasa bermakna bahwa dalam seluruh ranah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat resmi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, Bahasa Indonesia wajib diutamakan dan menjadi bahasa utama yang digunakan. 3. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, mensyaratkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyusunan nota kesepahaman maupun perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia baik yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia ataupun perseorangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan posisi hukum, menghindari terjadinya ketimpangan pemahaman, serta memastikan perlindungan kepentingan hukum pihak Indonesia dalam setiap hubungan perdata yang bersifat lintas subjek hukum. 4. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau Bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa- bahasa organisasi internasional. 5. Kemudian, Pasal a quo kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019), khususnya dalam Bagian Ketujuh terkait Nota Kesepahaman atau Perjanjian dalam Pasal 26 menyatakan bahwa 47 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.” 6. Bahwa dalam praktik hubungan keperdataan, suatu kontrak atau perjanjian pada dasarnya lahir dari perbedaan kepentingan antara para pihak yang kemudian diselaraskan melalui proses negosiasi hingga tercapai kesepahaman bersama. Kesepahaman tersebut umumnya dituangkan terlebih dahulu dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai tahap prakontraktual sebelum perjanjian utama disusun. 7. Bahwa Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian menganut sistem terbuka (open system), yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, mengenai hal apa pun, dalam bentuk dan cara apa pun, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan demikian, hukum perjanjian di Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan dunia usaha. 8. Bahwa sistem terbuka tersebut dilandasi oleh asas-asas fundamental hukum kontrak, antara lain: (a) asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian; (b) asas konsensualisme yang menegaskan para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan; (c) asas itikad baik yang menghendaki agar perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan jujur, adil, serta menjunjung kepercayaan dan kepatutan; dan (d) asas pacta sunt servanda yang bermakna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. 48 C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hubungan hukum dan perjanjian keperdataan, merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap kedaulatan bahasa nasional dan perwujudan nilai-nilai konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa bahasa dalam perjanjian bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kesepahaman kehendak para pihak (meeting of minds), menjelaskan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menghindari potensi salah tafsir terhadap isi perjanjian. Peranan bahasa menjadi semakin krusial apabila salah satu pihak dalam perjanjian adalah pihak asing yang memiliki perbedaan bahasa dan sistem hukumnya sehingga dapat menimbulkan risiko salah pengertian (misinterpretation) atau ketidakseimbangan posisi hukum. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 31 UU 24/2009 yang mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman maupun perjanjian justru merupakan instrumen yuridis yang bertujuan untuk untuk melindungi kepentingan hukum pihak Indonesia, menjamin kesetaraan posisi para pihak, serta memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan esensi dari kebebasan berkontrak para pihak. 3. Bahwa menurut Para Pemohon norma Pasal a quo merumuskan suatu “kewajiban” hukum, namun tanpa disertai norma sanksi (norma sekunder) yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keabsahan nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing oleh para pihak yang tunduk pada kewajiban tersebut. Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada dasarnya mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap nota 49 kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) maupun perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, baik itu lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum swasta Indonesia, maupun perseorangan warga negara Indonesia. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) mempertegas bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” juga mencakup perjanjian internasional, yakni setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. b. Norma kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sejatinya memiliki fungsi strategis dalam menegakkan kedaulatan bahasa negara serta menjamin kepastian hukum dan kesetaraan para pihak dalam setiap hubungan hukum, baik perdata maupun publik. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merupakan instrumen substantif yang memastikan seluruh pihak, khususnya subjek hukum Indonesia, memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, norma ini berperan mencegah terjadinya kesalahpahaman, manipulasi klausul, atau ketimpangan posisi tawar akibat penggunaan bahasa asing yang berpotensi tidak dipahami secara utuh oleh pihak Indonesia. Hal tersebut juga mendukung Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai syarat sah perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman yang jelas dan tanpa kekhilafan terhadap isi dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. c. Hal tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perpres 63/2019 yang pada hakikatnya menegaskan nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak 50 asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman atau perjanjian dengan pihak asing. Dapat dipahami bahwa dalam hal nota kesepahaman dan/atau perjanjian melibatkan pihak asing maka selain versi Bahasa Indonesia, dapat disertakan versi bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris, yang mana berfungsi bukan untuk menggantikan melainkan sebagai padanan atau terjemahan dari versi Bahasa Indonesia dengan fungsi menyamakan pemahaman antar kedua belah pihak. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat (4) Perpres a quo dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau terjemahan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian. Dengan demikian, peraturan ini memberikan fleksibilitas kontraktual bagi para pihak, dengan tetap menjaga posisi hukum Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang wajib dicantumkan. d. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU a quo tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan atau penghalang terhadap penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Dalam pasal tersebut keharusan mencantumkan versi Bahasa Indonesia sebagai wujud penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional dan perlindungan terhadap pihak Indonesia, bukan sebagai syarat yang mengakibatkan ketidakabsahan suatu perjanjian apabila versi bahasa asing juga digunakan. Norma tersebut sama sekali tidak menghapus atau membatalkan keberlakuan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing, sepanjang terdapat versi Bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan hukum sejajar atau sebagai acuan resmi apabila terjadi perbedaan penafsiran. Justru, ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi subjek hukum Indonesia agar memahami secara utuh hak dan kewajibannya dalam setiap hubungan kontraktual, baik domestik maupun internasional. Hal tersebut sebagaimana juga diterangkan dalam Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 yang bermakna bahwa nota kesepahaman dan/atau 51 perjanjian juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, yang juga kembali diuraikan dalam Perpres 63/2019. e. Perjanjian yang melibatkan pihak asing umumnya berkaitan dengan kegiatan strategis seperti alih teknologi, penanaman modal, pemanfaatan sumber daya alam, maupun kerja sama komersial berskala besar yang memiliki implikasi luas terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, pembiaran atas pembuatan perjanjian semacam itu tanpa menggunakan Bahasa Indonesia merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan negara dalam relasinya dengan subjek hukum asing. Secara simbolik, tindakan demikian menunjukkan penurunan martabat bahasa negara, dan secara substantif menimbulkan risiko subordinasi terhadap sistem dan kepentingan hukum nasional dibandingkan dengan bahasa serta hukum yang digunakan oleh pihak asing. f. Lebih lanjut, Pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon telah sejalan dengan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 yang tidak semata-mata memiliki makna deklaratif, melainkan juga mengandung implikasi yuridis yang bersifat mengikat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan hukum di Indonesia. Konsekuensi normatif dari ketentuan tersebut ialah bahwa setiap tahapan dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum wajib dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Keterkaitan yang bersifat prinsipil antara kedaulatan bahasa dan sistem hukum nasional menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya instrumen komunikasi, tetapi juga instrumen normatif yang menentukan legitimasi dan efektivitas hukum. 4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak memiliki atau memuat norma sekunder berupa sanksi hukum yang jelas sehingga menimbulkan masalah multitafsir dalam implementasinya sehingga perlunya penegasan sanksi “batal demi hukum” dalam Pasal a quo. Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 52 a. Bahwa berdasarkan pandangan Prof. Maria Farida Indrati (Ilmu Perundang-undangan hlm. 32-36) terdapat 2 (dua) macam norma hukum yaitu norma tunggal dan norma hukum berpasangan. Adapun, norma hukum tunggal adalah norma yang berisi suatu suruhan atau tindakan tertentu yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Artinya, suruhan dapat berupa perintah, larangan atau kebolehan yang berdiri sendiri tidak diikuti norma hukum lainnya. Sedangkan norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang didampingi atau diikuti norma hukum lain. Norma hukum berpasangan kemudian dibagi lagi menjadi norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang mengikuti norma hukum primer. Oleh karenanya, norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada. Norma hukum sekunder berfungsi memberikan pedoman bagi penegak hukumnya berupa tindakan yang diambil ketika norma hukum primer tidak dipatuhi. Pada norma hukum berpasangan inilah, dikenal adanya kebutuhan pencantuman sanksi. b. Ketentuan Pasal a quo masuk dalam kategori norma tunggal sehingga tidak diperlukan pengaturan mengenai sanksi (lex imperfecta). Lebih lanjut, dalam ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) tidak ada kewajiban pencantuman sanksi tertentu dalam suatu norma. c. Pencantuman sanksi pada peraturan perundang-undangan bersifat opsional dan bukanlah suatu keharusan. Oleh karena itu, ketiadaan sanksi dalam suatu norma tidak serta merta meniadakan kekuatan mengikat atau keberlakuan norma tersebut secara hukum. Norma tanpa sanksi tetap memiliki fungsi pengaturan (regulatif) dan fungsi deklaratif atau normatif, terutama untuk mengarahkan perilaku hukum, memberikan pedoman, atau menegaskan asas-asas fundamental dalam sistem hukum. Dengan demikian, suatu norma tetap sah dan mengikat secara 53 hukum meskipun tidak mencantumkan sanksi, sepanjang norma tersebut memenuhi unsur kejelasan rumusan, tujuan pengaturan, dan dapat dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. d. Bahwa DPR RI berpandangan adanya perbedaan penafsiran dan disparitas praktik peradilan dalam menilai keabsahan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia merupakan persoalan implementasi, bukan masalah konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2023) yang pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum ditegaskan bahwa “lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak.” e. Bahwa meskipun SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun dalam hal ini SEMA tetap memiliki kekuatan mengikat bagi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyeragamkan penerapan hukum oleh para hakim di seluruh Indonesia dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Dengan demikian, keberadaan SEMA 3/2023 telah memberikan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketiadaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum, melainkan perlu dinilai berdasarkan kesepakatan para pihak, maksud perjanjian, serta asas itikad baik. 54 5. DPR RI menegaskan bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berfungsi untuk menjamin agar para pihak, khususnya pihak Indonesia, memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan dalam kesepakatan. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 26 Perpres 63/2019, yang memperbolehkan penggunaan bahasa asing sebagai padanan atau terjemahan dari Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman para pihak, serta menegaskan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, bahasa yang digunakan adalah yang disepakati dalam perjanjian. Hal tersebut guna mencegah tidak pahamnya salah satu pihak terkait dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang dapat menjadi salah satu alasan suatu perjanjian dapat dibatalkan. 6. Dengan demikian, penambahan makna bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum akan bertentangan dengan hukum perdata nasional dan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperluas tafsir Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara bertentangan dengan undang-undang (contra legem), karena unsur bahasa tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dan tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai unsur yang membatalkan perjanjian secara otomatis. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 55 4. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pokok-pokok permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut. Berikut adalah alasan para Pemohon. 1. Menurut para Pemohon, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 telah menetapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungannya dengan hukum. Namun, norma tersebut tidak diikuti dengan konsekuensi hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi, ketiadaan konsekuensi hukum membuat norma tersebut berkarakter lex imperfecta, yaitu norma yang memuat perintah tanpa sanksi sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum. 2. Menurut para Pemohon, suatu ketentuan yang mewajibkan tanpa menjelaskan sanksi atau akibat pelanggaran tidak memberikan kepastian hukum, yakni jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda. Ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability, yaitu kemampuan subjek 56 hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan, sehingga norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum. 3. Menurut para Pemohon, norma yang tidak memuat akibat pelanggaran tidak memberikan tolok ukur bagi masyarakat tentang bagaimana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia harus dipatuhi sehingga menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma. Ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. 4. Menurut para Pemohon, teori norma hukum menegaskan perlunya keterpaduan antara norma primer dan norma sekunder. Norma primer menetapkan perintah atau larangan, sedangkan norma sekunder menetapkan sanksi atau akibat jika norma primer dilanggar. Tanpa norma sekunder, kewajiban itu mengalami kehilangan sifat mengikat sebagai norma hukum. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK No. 2 Tahun 2021), disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 57 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dijelaskan dan dibuktikan hal-hal sebagai berikut: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan lima syarat, yaitu a. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 58 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, yaitu apakah sudah tepat menjadi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya dan apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta apakah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Berkaitan dengan kedudukan hukum, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah perlu menyampaikan hal-hal berikut. a. Para Pemohon Perkara 173/PUU-XXIII/2025 1) Kedudukan Hukum sebagai Calon Advokat dan Penerjemah Tersumpah Pemohon I merupakan calon advokat yang mendalilkan bahwa dirinya melakukan pekerjaan advokat pada masa depan (setelah menjadi advokat, baik untuk melakukan penyusunan nota kesepahaman/perjanjian dan uji tuntas maupun memberikan pendapat hukum) dengan dibayangi risiko, tanpa memberikan kesimpulan dan pendapat hukum yang definitif, dan bahwa dirinya menghadapi litigasi yang berpotensi perbedaan interpretasi hukum. Dalil Pemohon I merupakan alasan yang 59 mengada-ada dan hipotetis yang tidak berdasar. Dalil Pemohon I yang demikian itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan sebagai advokat pada masa mendatang (Pemohon pada saat ini adalah calon advokat) dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009. Pemohon I akan tetap dapat melaksanakan pekerjaan sebagai advokat, sebagaimana gambaran pekerjaan yang didalilkannya, meskipun Pasal 31 ayat (1) a quo tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi. Ketiadaan ketentuan sanksi tidak mengakibatkan pekerjaan sebagai advokat terhalang atau terkurangi atau bahkan hilang. Imajinasi hipotetis mengenai kekhawatiran dalam hal pekerjaan advokat oleh karena masalah tidak adanya sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak berkaitan dengan status Pemohon sebagai calon advokat atau advokat pada masa mendatang. Pemohon II merupakan penerjemah tersumpah yang mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan adanya penerjemahan dokumen ke dalam suatu bahasa sesuai dengan permintaan dari klien. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak mempunyai hubungan sebab-akibat. Dalam hal ini ketiadaan ketentuan sanksi pada Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengakibatkan Pemohon sebagai penerjemah tersumpah kehilangan, terkurangi, dan terlanggar haknya dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini adalah karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” 60 Hal tersebut mengatur ketentuan penulisan nota kesepahaman atau perjanjian yang dilakukan pula dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, ketiadaan ketentuan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) tidak berakibat hilang, berkurang, atau terlanggar dan bahkan terhalang profesinya dalam pekerjaan sebagai penerjemah tersumpah. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009. 2) Permohonan Kabur Pemohon jelas menyatakan dalam Permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun demikian, dalam uraian kedudukan hukum dan anggapan kerugian konstitusional, para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, tampak bahwa alasan-alasan permohonan (posita) tidak dijelaskan secara konsisten ihwal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, termasuk tidak diuraikannya pula dasar argumentasi berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 serta Pasal 4 ayat (2) PerMK Nomor 2 Tahun 2021. 61 III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON Sebelum Pemerintah menyampaikan hal-hal guna memberikan keterangan sebagai respons terhadap empat dalil pokok Pemohon, perlu kami sampaikan pengantar dan konteks pengaturan bahasa. UUD NRI 1945 mengatur aspek identitas negara dalam Bab XV yang berisi tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Pasal 36B menyebutkan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 36C UUD NRI 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan ketentuan Pasal 36C a quo diwujudkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam konsiderans Menimbang undang-undang a quo ditegaskan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara dan merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Dengan fungsi demikian, bahasa Indonesia mempunyai konteks fundamental 62 dalam negara kesatuan dengan fakta keragaman suku, bahasa, dan wilayah, serta budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa (vide Pasal 26 ayat (3)). Dalam konteks sebagai bahasa resmi negara, pengaturan mengenai bahasa dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 45, dengan karakter operator norma kewajiban. Karakter yang demikian itu menunjukkan adanya komitmen yang kuat yang didasari oleh landasan historis upaya persatuan Indonesia sebagai salah satu aspek penting dalam perjuangan kemerdekaan. Hal itu berarti bahwa norma wajib dalam pengaturan bahasa dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, norma wajib ini dapat ditemukan mulai Pasal 26 sampai dengan Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42. Bahkan, di luar konteks kewajiban tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1). Dalam semua konteks wajib yang melingkupi ketentuan dalam pengaturan ihwal bahasa Indonesia, salah satu yang tidak dilupakan adalah bahwa pemerintah berupaya mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman (vide Pasal 41 ayat (1)). Dengan demikian, bahasa dan sastra Indonesia berkembang sesuai dengan zamannya sehingga sejalan dengan dinamika peradaban bangsa Indonesia. Pengertian frasa sesuai dengan perkembangan zaman adalah bahwa bahasa Indonesia memiliki sifat yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri atau esensinya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia berkembang mengikuti 63 perubahan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat sehingga tetap relevan dan tidak kaku. Dalam konteks ini kita berhadapan pada fakta bahwa pergaulan individu, masyarakat, swasta, organisasi, dan negara—baik dalam kerangka nasional maupun global — memastikan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana verbal untuk mengembangkan akal budi guna memelihara kerja sama demi terwujudnya tujuan bersama. Dalam konteks ini pula, penggunaan bahasa untuk berbagai keperluan secara faktual adalah beragam seperti halnya penggunaan bahasa daerah dalam hubungan antar-individu pada suatu daerah yang spesifik dan penggunaan bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa serta pengunaan pilihan bahasa yang disepakati dalam hubungan bisnis global. Keberagaman seperti itu merupakan hal yang perlu menjadi perhatian dan disikapi secara cermat dan kontekstual. Pengaturan norma wajib dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi—dalam pandangan Pemerintah—bukan merupakan hal pengaturan yang tidak mempunyai konsekuensi. Dari sisi penormaan pun, hal demikian itu tidak serta merta dikategorikan sebagai norma atau ketentuan yang tidak sempurna (lex imperfecta). Hal tersebut merupakan argumen pokok yang menjadi dalil dari Pemohon sehingga pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk melaksanakan kewajiban dalam ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 khususnya dalam hal bahasa merupakan hal yang sudah seharusnya. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Menurut para Pemohon, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 telah menetapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungan hukum. Namun, norma tersebut tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi. Ketiadaan konsekuensi hukum itu membuat norma tersebut berkarakter lex imperfecta (norma yang memuat perintah, tetapi tanpa sanksi) sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum. 64 Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi. Dalil pokok Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan konsekuensi hukum membuat norma tersebut berkarakter lex imperfecta (norma yang memuat perintah, tetapi tanpa sanksi) sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum merupakan dalil yang memandang dan menilai susunan/ sistematika pada satu konteks saja. Pemerintah menerima pemahaman demikian, tetapi tidak menjadikan dalil tersebut satu-satunya ukuran untuk menentukan bagaimana daya paksa dan efektivitasnya. 2. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sesuatu yang tidak diatur dengan ketentuan sanksi atas norma kewajiban bukan merupakan hal yang tidak dapat ditegakkan (justiciable) sehingga bukan merupakan lex imperfecta. Beranjak dari dalil Pemohon bahwa seturut ketiadaan sanksi dalam peraturan perundang- undangan yang berisi ketentuan norma kewajiban, Pemerintah perlu memberikan berbagai contoh dalam perundang-undangan sebagai berikut. a. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Ketentuan ini tidak diikuti dengan pendelegasian pengaturan dan juga tidak pula dilengkapi dengan sanksi. b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” c. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, “Masyarakat Desa berkewajiban menjaga lingkungan hidup Desa.” d. Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: (a) permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; 65 (b) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.” Semua contoh tersebut tidak diatur dengan ketentuan sanksi, baik dirumuskan secara langsung setelah ketentuan pasal atau ayat yang memuat kewajiban maupun yang diatur pada bagian lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 3. Dengan konteks demikian, hal penting dalam ketiadaan ketentuan sanksi yang mengikuti pengaturan norma kewajiban bukan merupakan ketentuan tanpa adanya konsekuensi. Misalnya, terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam contoh di atas, konstruksi konsekuensi tidak ditemukan dalam UU MK. Namun, hal demikian tidak berarti bahwa tidak ada konsekuensi. Hal demikian itu dapat pula menganut pola deferral clause (klausul rujukan lain/masa depan) secara tidak langsung. Dalam konteks ini, apabila MK tidak melakukan keterbukaan sebagaimana perintah Pasal 13, konsekuensi yuridisnya adalah rujukan pada ketentuan perundang- undangan di bidang keterbukaan informasi publik. 4. Pada sisi lain, makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidak selalu berupa sanksi yang dirumuskan secara spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa. Dalam konteks pengaturan bahasa yang di dalamnya tidak ada ketentuan sanksi atas semua norma kewajiban dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, konsekuensi dimaksud adalah pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mengatur ketentuan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.” Konteks tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus sesuatu apabila ada sengketa itu merupakan suatu konsep akibat yang timbul oleh adanya suatu 66 putusan dari lembaga penyelesaian sengketa atau penegakan hukum, termasuk pengadilan. 5. Dimensi lain dari konsekuensi atas pengaturan kewajiban adalah konsekuensi yang lebih berkarakteristik etis dan sosial serta relasional daripada berkarakter koersif. Misalnya, dalam contoh di atas, dengan UU Desa yang mengatur bahwa “Masyarakat Desa berkewajiban menjaga lingkungan hidup Desa,” seseorang yang abai atau bahkan merusak lingkungan akan mempunyai konsekuensi etis dan sosial serta moral dalam konteks masyarakat desa. Lebih jauh lagi, terdapat pula dimensi akibat hukum atau sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 6. Dalam hal dalil Pemohon mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungan hukum, Pemerintah menyatakan bahwa dalil demikian itu perlu dicermati secara luas dan komprehensif. Pemerintah menyatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah berdaulat sepenuhnya sehingga ketiadaan ketentuan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak relevan untuk menyatakan berakibat tidak adanya kedaulatan bahasa. Dalam perspektif ini, patut dicermati bahwa dalam pergaulan internasional yang melibatkan negara sebagai pihak, negara terikat pula dalam ketentuan internasional yang telah disepakati, seperti penggunaan bahasa dalam negosiasi, nota kesepahaman dan perjanjian baik multilateral maupun bilateral. Hal demikian itu tidak akan mengakibatkan Indonesia tidak bisa menjadi para pihak atau menjadi dirugikan serta tidak berdaulat akibat dari bahasa Indonesia yang tidak digunakan. B. Menurut para Pemohon, suatu ketentuan yang mewajibkan tanpa menjelaskan sanksi atau akibat pelanggaran tidak memberi kepastian hukum (jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda) sehingga ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability (kemampuan subjek 67 hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan). Hal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Anggapan bahwa tidak ada kepastian hukum (jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda) sehingga ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability (kemampuan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan) dan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum merupakan dalil yang dapat dipahami. Namun, hal tersebut tidaklah serta merta berakibat runtuhnya negara hukum yang dianut. 2. Dengan merujuk pendapat Prof. Saldi Isra, secara konseptual dinyatakan bahwa negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan (contrast) dengan konsep rule of man, yang dalam modern constitutional state, salah satu ciri dari konsep negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern (https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/301- negara-hukum-). Serupa dengan pandangan Prof. Saldi Isra, adalah pandangan Neil MacCormick dalam karya “Legal Reasoning and Legal Theory” yang berisi gagasan dasar dari konsep ini: “the very idea of the rule of law or rechtsstaat is that of a state in which determinate and pre-determined rules govern and restrict the exercise of power and regulate the affairs of citizens”. Dengan merujuk konsep yang mendasar itu, Pemerintah menegaskan bahwa ketiadaan sanksi dalam pengaturan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak berakibat hilangnya pembatasan kekuasaan dan juga tidak berakibat bahasa Indonesia tidak lagi berdaulat. 3. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan fundamental dalam negara kesatuan dengan fakta adanya keberagaman suku, bahasa, 68 wilayah, serta budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan; pengantar pendidikan; komunikasi tingkat nasional; pengembangan kebudayaan nasional; transaksi dan dokumentasi niaga; serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta bahasa media massa. Namun, bahasa itu eksis pada pergaulan dan dinamika antar-individu, antar-negara, antar-entitas swasta, dan sebagainya sehingga UU Nomor 24 Tahun 2009 telah menggarisbawahi keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Dengan konteks demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia—sebagai kewajiban yang tidak disertai ketentuan sanksi—harus dikaitkan dengan aspek lain dan ketentuan perundang-undangan lain, termasuk dalam kerangka hubungan internasional. 5. Dalam hal ini, misalnya, pada konteks perjanjian internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 tidak mewajibkan penggunaan bahasa Inggris. Akan tetapi, dalam melakukan autentifikasi suatu perjanjian, sudah merupakan kebiasaan internasional (international customary law) bahwa bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian adalah bahasa negosiasi, yaitu bahasa Inggris. Dengan konteks demikian, Indonesia terikat pula terhadap international customary law sehingga kemudian—apabila pengikatan diri Indonesia dalam perjanjian internasional (multilateral) yang tidak dalam bahasa Indonesia—akan ada akibat sanksi atau batal demi hukum menurut hukum Indonesia. Adapun penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks sebagai peserta (party) dari suatu perjanjian internasional seperti treaty atau convention dilakukan setelah ratifikasi sebagai pemberlakuan dalam hukum nasional berbentuk undang-undang atau peraturan presiden. 69 6. Pada sisi lain, untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu teks perjanjian internasional, secara khusus dalam setiap perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, Pemerintah Indonesia selalu memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian dengan beberapa contoh sebagai berikut. a. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia– Australia (Article 21.7-Authentic Text): “This Agreement is done in duplicate in the Indonesian and English languages. Both texts of this Agreement shall be equally authentic.” b. Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Commission for Development and Life without Drugs of the Republic of Peru Concerning Technical Cooperation in the Fight Against The Illicit Production, Preparation, and Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Their Precursors. Dalam penutupnya diatur bahwa dibuat dalam tiga bahasa (Inggris, Indonesia, dan Spanyol) dan apabila ada perbedaan interpretasi, teks bahasa Inggris yang berlaku: “...in Indonesian, Spanish, and English, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.” c. Dalam hal perjanjian internasional yang sifatnya regional (ASEAN), atau multilateral (PBB), teks perjanjian dibuat dengan bahasa Inggris. Adapun penerjemahan ke bahasa Indonesia tetap dilakukan oleh Pemerintah dalam proses pengesahan/ratifikasi, dengan contoh, antara lain, sebagai berikut: 1) Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP); dan 2) Agreement on Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (Perjanjian BBNJ). 7. Adapun dalam konteks lembaga swasta dan individu, pengaturan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak dapat 70 berdiri sendiri, tetapi akan berkaitan dengan ketentuan dalam bidang keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah menyampaikan bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) menyatakan, “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.” Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) berhubungan dengan ketentuan pada undang-undang sederajat sehingga perlu menimbang berbagai aspek lain. C. Menurut para Pemohon, norma yang tidak memuat akibat pelanggaran tidak memberikan tolok ukur bagi masyarakat tentang bagaimana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia harus dipatuhi sehingga menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Pemerintah menegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan bahwa sesuatu yang tidak diatur sanksi atas norma kewajiban tidak berarti tidak dapat ditegakkan (justiciable) sehingga bukan merupakan lex imperfecta yang kemudian menciptakan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi. Pemerintah mengulang kembali bahwa makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidak selalu berupa sanksi yang dirumuskan secara spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai 71 kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya sikap abai merupakan hal yang tidak demikian. 2. Tiadanya sikap abai ini dapat dicontohkan dalam konteks perjanjian internasional, baik dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian yang melibatkan lembaga negara. Instansi pemerintah Republik Indonesia telah secara konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” Dalam hal ini dapat diberikan beberapa contoh, selain yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai berikut. a. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Polandia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dalam Penutup terdapat ketentuan: “Done in …. In two original texts, each in the Indonesian, Polish and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of interpretational differences, the English text shall prevail.” b. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of National Defence of Canada on Cooperative Activmes in the Field of Defence). Dalam penutupnya diatur, “…. in the Indonesian, English, and French languages, each text being equally valid.” Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebagai penyimpan naskah perjanjian internasional (depository) berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah menyimpan seluruh naskah teks Perjanjian Internasional, termasuk teks dalam bahasa Indonesia. 72 Adapun seluruh teks Perjanjian Internasional tersebut dapat diakses oleh publik melalui https://treaty-room.kemlu.go.id/ . 3. Dalil bahwa ketiadaan sanksi akan menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional dan berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan dalil yang perlu mempertimbangkan aspek dan kondisi yang lebih luas dengan tidak menggunakan pendekatan koersif. Secara sederhana, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, khususnya antar-individu dapat berupa berbagai hal dan secara sosiologis masih terdapat kemungkinan perjanjian ditulis dalam bahasa daerah atau bahkan dalam bahasa adat dalam negara kesatuan. Hal demikian tidak bisa serta merta disimpulkan sebagai ketidakpatuhan dalam perjanjian karena dapat disebabkan berbagai faktor, seperti ruang lingkup perjanjian, kebiasaan komunitas, penguasaan bahasa dan literasi, serta sebab-sebab lain yang bukan dimaksudkan sebagai abai atau ketidakpatuhan. D. Menurut para Pemohon, teori norma hukum menegaskan perlunya keterpaduan antara norma primer dan norma sekunder. Norma primer menetapkan perintah atau larangan, sedangkan norma sekunder menetapkan sanksi atau akibat jika norma primer dilanggar. Tanpa norma sekunder, kewajiban kehilangan sifat mengikat sebagai norma hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Dalil Pemohon yang menyatakan norma primer harus diikuti dengan norma sekunder sehingga adanya keterpaduan merupakan dalil yang perlu dilengkapi dengan perspektif lain sebagaimana telah dijelaskan Pemerintah pada bagian sebelumnya dengan menyertakan berbagai contoh dalam undang-undang. 2. Berkaitan dengan norma, Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan menjelaskan bahwa norma hukum berpasangan merupakan satu norma hukum yang kemudian didampingi atau diikuti oleh norma hukum lainnya. Norma hukum 73 berpasangan dibagi menjadi norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang mengikuti norma hukum primer. Oleh karena itu, norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada. Penjelasan Maria Farida Indrati ini menegaskan bahwa hal utama adalah norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada sehingga telah jelas bahwa norma sekunder tidak boleh diciptakan jika norma primer tidak ada. Sebaliknya, norma sekunder bukan keharusan meskipun ada norma primer. Pandangan ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Lampiran pada angka 66a “Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.” Dengan konteks demikian, suatu norma yang tidak diatur sanksinya setelah adanya norma obligatoir merupakan norma tunggal. 3. Namun, meskipun norma kewajiban diatur tanpa diikuti ketentuan sanksi, hal demikian tidak berarti kehilangan sifat mengikat. Sifat mengikat dalam konteks ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dapat menganut pola deferral clause (klausul rujukan lain/masa depan) secara tidak langsung. Dalam konteks ini, apabila Mahkamah Konstitusi tidak melakukan keterbukaan sebagaimana perintah Pasal 13, konsekuensi yuridisnya adalah merujuk pada ketentuan perudang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Pada sisi lain, makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidaklah selalu berupa sanksi yang dirumuskan spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa (putusan pengadilan). 4. Tidak diaturnya konsekuensi atau saksi dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) membuat hal ini tidak berarti bahwa terjadi ketidakpastian hukum. Dalam konteks, khususnya bagi swasta dan perseorangan 74 warga negara Indonesia, hal demikian pada dasarnya merupakan suatu kebebasan berkontrak yang keabsahanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perdata. Tujuan utama penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, selain untuk mendudukan fungsi bahasa Indonesia, adalah untuk melakukan pelindungan hukum bagi warga negara. Pelindungan hukum dimaksud tentunya berkaitan dengan kecakapan dan kesepakatan para pihak, termasuk dalam hal bersepakat mengenai penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023), dinyatakan Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Sub 1 Perdata Umum sebagai berikut: “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.” 5. Dalam konteks perjanjian internasional, setelah pemberlakukan UU Nomor 24 Tahun 2009, seluruh penyusunan perjanjian internasional telah memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu teks aslinya. Adapun untuk perjanjian internasional yang sifatnya regional dan multilateral hanya digunakan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesia tetap dilakukan dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dimaksud. Dengan memasukkan sanksi terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 justru berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yaitu “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.” Oleh karena itu, pada konteks perjanjian internasional yang sifatnya regional dan multilateral, hanya digunakan bahasa Inggris. Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak atau 75 dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ketentuan perjanjian tersebut telah diatur dalam konvensi internasional dan Indonesia menjadi pihak yang terikat. E. Menurut Para Pemohon, makna frasa “suatu sebab” (oorzaak) pada Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata adalah multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman dan pemaknaan konsep frasa "suatu sebab" tersebut dalam implementasinya hanya mengandalkan doktrin- doktrin yang berkembang, mengingat bahwa KUHPerdata tidak menyediakan definisi pasti atau penjelasan eksplisit terhadap makna konsep tersebut. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Dalil Pemohon mengenai suatu norma dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman merupakan dalil yang menunjukkan bahwa posita dalam pengujian undang-undang ini adalah mengenai cita-cita hukum, bukan mengenai pertentangan norma dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, pandangan bahwa suatu hal yang tidak didefinisikan dalam hukum dianggap merupakan hal yang tidak berkepastian hukum dan merupakan dalil yang menutup cara berhukum yang memang tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal berhukum tersebut, terdapat sumber hukum berupa doktrin dari para ahli hukum dan putusan pengadilan. 2. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata, perlu terlebih dahulu untuk juga melihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum boleh membuat perjanjian apa saja selama dibuat secara sah. Istilah “semua perjanjian” mengandung asas kebebasan membuat perjanjian atau asas kebebasan berkontrak sehingga hanya perjanjian yang dibuat 76 secara sah saja yang mengikat para pihak pembuatnya seperti undang-undang. 3. Perjanjian yang mengikat ini dikaitkan dengan frasa “suatu sebab" atau "oorzaak”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Azas-Azas Hukum Perjanjian, dinyatakan bahwa oorzaak adalah mengenai isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu. Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata dinyatakan, “Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu oorzaak (causa) yang diperbolehkan. Secara letterlijk kata ‘oorzaak’ atau ‘causa’ berarti ‘sebab’, tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah ‘tujuan’, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dengan kata lain, causa berarti: isi perjanjian itu sendiri.” 4. Jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009, hal ini merupakan ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan berkaitan dengan ketentuan dalam bidang keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) merupakan salah satu konstruksi dalam pemaknaan mengenai frasa “suatu sebab”. Dalam SE a quo dinyatakan, “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam Bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.” Berdasarkan uraian keterangan tersebut, tidak diaturnya ketentuan sanksi atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak berarti bahwa hal demikian menyebabkan runtuhnya negara hukum dan dilanggarnya kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. 77 Pemerintah mempunyai kewajiban dan komitmen dalam penguatan bahasa negara yang ditempuh melalui kebijakan kebahasaan yang membangun kepatuhan dari tingkat hulu, yakni melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), layanan pembinaan dan pendampingan, serta pengukuran yang terpublikasi. Pendekatan ini menutup kebutuhan yang bergantung pada ancaman sanksi. Fokusnya ialah pada kemampuan lembaga dan warga negara untuk berbahasa secara baik dan benar serta fungsional dalam praktik sehari-hari. Untuk itu, upaya yang dilakukan telah diatur dalam implementasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah; dan Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1722/I/BS.01.01/2025 tentang Ketentuan Teknis Operasional Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Hasil upaya yang telah dilakukan tersebut terukur melalui Indeks Pembangunan Kebahasaan yang ditetapkan sebagai indikator resmi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 79/P/2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Kebahasaan. Secara khusus, untuk memotret capaian pusat dan daerah, hasil pembangunan kebahasaan pada tahun 2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 90/P/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2024. Potret capaian pusat dan daerah itu menjadi rujukan perbaikan program serta mewujudkan transparansi capaian kinerja pemerintah dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen resmi dan perjanjian terlaksana melalui standar kontrak dwibahasa, penerjemahan resmi, serta pemeriksaan administrasi di berbagai titik layanan (seperti kenotariatan, pengadaan, dan/atau perizinan), termasuk penggunaan klausul prevalensi antara dua bahasa dan opsi addendum/novasi untuk memastikan kesetaraan 78 naskah sebagai “rem” dan “penuntun” perilaku hukum walaupun tidak ada pasal tentang sanksi. Hal itu berarti bahwa efek normatif tetap berlaku. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, antara lain untuk meningkatkan kompetensi penulis naskah, editor bahasa, dan pejabat penanda tangan dokumen resmi dan/atau perjanjian. Perbaikan mutu atau peningkatan kapasitas pengguna bahasa Indonesia akan memperkecil kebutuhan penindakan. Selain itu, adanya Indeks Pembangunan Kebahasaan menampilkan capaian secara terbuka sehingga publik dapat membandingkan kinerja antardaerah dan/atau antarlembaga pengguna bahasa Indonesia. Mekanisme ini memperkuat dorongan kepatuhan melalui transparansi dan reputasi sehingga akuntabilitas pembinaan bahasa Indonesia pun dapat diukur. Penghargaan dan pengakuan publik mendorong perubahan yang berkesinambungan. Pendekatan ini menumbuhkan kepatuhan, bukan karena ketakutan atau ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran akan sikap positif berbahasa Indonesia. Penghargaan apresiatif lebih efektif untuk perubahan perilaku ketika diberikan kepada instansi pemerintah daerah, lembaga swasta, satuan pendidikan, dan perseorangan yang telah menunjukkan komitmen mengutamakan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Pendekatan ini pun dapat terlaksana tanpa mengurangi kewenangan sektor terkait untuk meningkatkan kepatuhan berbahasa Indonesia. Pemerintah menegaskan kewajiban negara untuk memartabatkan bahasa Indonesia melalui kebijakan kebahasaan yang lengkap: regulasi turunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pembinaan dengan menerapkan pengawasan dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, penguatan penggunaan bahasa Indonesia tidak semata-mata bergantung pada pengaturan sanksi. Kepatuhan dibangun melalui standar yang jelas, kontrak dwibahasa/terjemahan resmi, layanan pembinaan, indikator publik, serta mekanisme apresiasi. Efek hukum tetap hadir melalui sistem administrasi dalam konteks wewenang pemerintah dan praktik perdata yang berlaku umum, termasuk melalui putusan pengadilan. Dalam hal ketentuan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur nota kesepahaman atau perjanjian yang dibuat dengan melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia dengan pihak asing, baik 79 dalam kerangka perjanjian regional maupun internasional atau baik perjanjian bilateral maupun multilateral, segala aspek yang berkaitan dengan hukum internasional perlu memperoleh perhatian. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai padanan bahasa asing dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut berperan memberikan informasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah/negara dalam konteks produknya sebagai hukum publik yang harus diketahui oleh publik. Dalam hal dalil Pemohon yang mengutip perbandingan pada hukum nasional negara lain, dalil yang mempunyai konteks, histori, kondisi, dan pertimbangan nasional masing-masing tidak dapat menjadi benchmark yang diadopsi. Pada aspek perbandingan hukum yang diuraikan oleh pemohon tersebut, pengaturan yang ada di negara Belgia yang disebutkan dalam Decree of the Flemish Community merupakan pengaturan yang ditujukan untuk perjanjian khusus, yaitu perjanjian kerja yang mengatur hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan. Hal ini tentunya menjadi karakter yang berbeda sebagaimana pengaturan yang ada dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang diperuntukkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian dalam arti yang luas. Pada konteks ini, pengaturan dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut merupakan pengaturan yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan jenis nota kesepahaman dan perjanjian yang diakui baik tidak hanya dalam area hukum privat maupun dalam area hukum publik yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon juga merujuk pada negara Perancis, yang dalam hal ini disebutkan pengaturan di Negara Perancis tersebut, sebenarnya mengatur perjanjian kerja yang secara khusus ditujukan untuk memberikan pelindungan kepada pekerja. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 80 1. menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. apakah sudah confirm semua lembaga negara atau instansi pemerintah dalam membuat Perjanjian/Mou pasti ada terjemahannya? sebagai bentuk ketaatan lembaga negara maupun instansi pemerintah terhadap norma Pasal 31 ayat (1) ini. Atau mungkin ada yang mungkin ketelingsut sampai tidak diterjemahkan? 2. Mahkamah meminta notulensi atau risalah yang kaitannya dengan norma Pasal 31 ayat (1) ini. 3. Kapan suatu norma wajib atau frasa wajib, harus ditindaklanjuti dengan sanksi dan kapan itu suatu norma wajib tidak harus ditindaklanjuti dengan sanksi? Sehingga masyarakat tahu bahwa kalau itu ada kata wajib, ini tidak ada sanksinya karena ada kriterianya. 81 4. Kalau diletakkan sanksi batal demi hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, apa risikonya? Kalau memang itu diletakkan sanksi batal demi hukum itu? 5. Kalau menurut Pemerintah, jika diberikan sanksi, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, ini kan inginnya Pemohon ini sanksinya adalah batal demi hukum yang mana yang lebih tepatnya, maksud saya. Apakah dapat dibatalkan, ataukah batal demi hukum? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa seluruh Kementerian/Lembaga menerapkan pola dwibahasa atau menyediakan versi Bahasa Indonesia (ekuivalen) pada MoU/kontrak. Namun demikian, sebagai upaya memastikan penerapan dwibahasa ini tidak terlewat, telah dilakukan remediasi melalui addendumlnovasi dan penguatan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan administrasi (pra-paraf, notariat, pengadaan). Selanjutnya untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma wajib dalam penggunaan bahasa Indonesia (termasuk dalam nota kesepahaman dan perjanjian) telah dilakukan upaya memastikan penggunaan bahasa Indonesia, melalui beberapa produk hukum atau pemerintahan sebagai berikut. a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 dan penerbitan Ketentuan Teknis Operasional dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1722/I/BS.01.01/2025. b. Pada Pemerintah Daerah, pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Daerah di Daerah. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana Provinsi Jawa Timur dengan membentuk tim pelaksana pengawasan penggunaan 82 bahasa Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/808/013/2025 tanggal 10 November 2025. c. Dalam konteks memastikan perjanjian internasional juga menggunakan Bahasa Indonesia dan sebagai keterbukaan informasi kepada publik, telah terdapat 3.698 perjanjian yang telah menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia secara konsisten didahulukan sebelum bahasa asing. Dokumen ini secara terbuka tersedia pada laman resmi Kementerian Luar Negeri https://treaty- room.kemlu.go.id/daftar-perjanjian 2. Berkaitan dengan risalah pembahasan ketentuan Pasal 31 ayat (1), kami akan sampaikan seluruh risalah yang relevan (vide bukti PK-1 s.d PK-7). Terhadap risalah tersebut, Pemerintah telah melakukan identifikasi terhadap aspek pembahasan sanksi dalam tabulasi berikut berdasarkan risalah sidang. Tabulasi ini menggambarkan bahwa pembentuk undang- undang memang pada akhirnya tidak menyepakati untuk mengatur adanya sanksi. Artinya hal ini bukan merupakan kelalaian dalam pembentukan materi muatan perundang-undangan, tetapi mengandung maksud dan penekanan tertentu sehingga sampai pada suatu kesepakatan tidak diperlukannya sanksi. Tabel 1: Ringkasan Pembahasan Aspek Sanksi Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. No. Alasan DPR Penjelasan Rinci Rujukan Keterangan DPR 1. Tujuan norma bahasa bukan untuk menghukum, tetapi memberikan kepastian hukum dan kesetaraan para pihak Norma bahasa (misal Pasal 31 ayat (1) bertujuan memastikan WNI memahami isi perjanjian, mencegah manipulasi klausul, dan menjaga posisi tawar. Fokus utamanya adalah Bagian 1(a) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 83 perlindungan, bukan penalti. 2. Fleksibilitas penggunaan bahasa telah diatur dalam Perpres 63/2019, sehingga tidak diperlukan sanksi tambahan di tingkat undang-undang Perpres 63/2019 mengatur bahwa kontrak dengan pihak asing dapat ditulis dalam Bl & bahasa asing. Bahasa yang digunakan mengacu pada kesepakatan para pihak. Norma ini fleksibel, sehingga pemberian sanksi akan bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada. Bagian 1 (b) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 3. Kewajiban bahasa tidak menghapus atau membatalkan keberlakuan kontrak berbahasa asing DPR menegaskan Pasal 31 ayat (1) bukan norma pembatalan dan tidak dimaksudkan untuk membuat kontrak batal demi hukum. Karena itu, tidak mungkin diberi sanksi batal otomatis. Bagian 1(c) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 4. Norma kewajiban bahasa adalah norma Tunggal DPR mengacu pada pandangan Prof. Maria Farida bahwa norma dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah norma tunggal (perintah yang berdiri sendiri). Norma tunggal tidak harus diikuti sanksi, sehingga Bagian 2(a) Keterangan DPR Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 84 ketiadaan sanksi bukan cacat normatif. 5. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan bersifat opsional DPR menegaskan bahwa pencantuman sanksi bukan keharusan, dan norma tanpa sanksi tetap sah, mengikat, dan fungsional. Norma seperti ini berfungsi sebagai pengaturan, pedoman, dan deklaratif untuk mengarahkan perilaku hukum. Bagian 2(b) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 6. Ketiadaan sanksi tidak mengurangi kekuatan hukum norma DPR menegaskan bahwa meskipun tanpa sanksi, norma bahasa tetap memiliki kekuatan mengikat, berlaku penuh, dan mengarahkan perilaku hukum. Bagian 2(b) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 7. Problem multitafsir di pengadilan adalah persoalan implementasi, bukan kekurangan norma DPR menyatakan bahwa disparitas putusan terkait kontrak berbahasa asing terjadi karena isu penegakan dan penafsiran, bukan karena norma tidak memiliki sanksi. Maka, jalan keluarnya bukan menambah sanksi, Bagian 2(c) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 85 melainkan pedoman penafsiran. 8. Sudah ada pedoman pengadilan melalui SEMA 3/2023 sehingga tidak diperlukan sanksi baru SEMA 3/2023 menegaskan kontrak berbahasa asing tanpa terjemahan Bl tidak otomatis batal, kecuali terbukti adanya itikad tidak baik. SEMA ini menjadi pedoman resmi, sehingga sanksi kebahasaan tidak dibutuhkan. Bagian 2(c) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 9. Penambahan sanksi batal demi hukum akan bertentangan dengan KUHPerdata (Pasal 1320 dan 1337) DPR menolak usulan pemohon agar kontrak tanpa Bl dibatalkan demi hukum karena: bahasa bukan syarat sah perjanjian, sehingga menjadikannya alasan batal otomatis bertentangan dengan hukum perdata nasional. Bagian E Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 10. Menambahkan sanksi akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru Jika bahasa dijadikan syarat sah perjanjian atau dasar pembatalan, DPR menilai akan muncul ketidakpastian hukum, termasuk risiko kontrak internasional Bagian E Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 86 mudah dipersoalkan. 11. Pemberian sanksi justru kontra-legem terhadap maksud pembentuk UU DPR menyatakan Pemohon ingin memperluas tafsir (menjadi batal demi hukum), namun hal itu akan bertentangan dengan tujuan asli UU 24/2009 yang memang tidak dimaksudkan sebagai norma sanksi. Bagian E Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 12. Esensi pengaturan bahasa adalah penguatan identitas dan kedaulatan, bukan penegakan pidana/administrative Norma dalam BAB III lebih menekankan fungsi simbolik, konstitusional, dan kedaulatan bahasa, sehingga sifatnya tidak memerlukan sanksi represif. Inti Keterangan DPR Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 13. Tidak adanya sanksi adalah pilihan kebijakan legislatif (open legal policy) DPR menegaskan bahwa isi dan model pengaturan, termasuk keberadaan sanksi, merupakan ranah pembentuk undang-undang, dan tidak merupakan pelanggaran konstitusi. Kesimpulan DPR Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 3. Bahwa mengenai kapan suatu norma wajib atau frasa wajib, harus ditindaklanjuti dengan sanksi dan kapan itu suatu norma wajib tidak harus ditindaklanjuti dengan sanksi, Pemerintah perlu menyampaikan beberapa 87 aspek yang dapat menjadi indikator sebagai tolok ukur agar suatu norma atau frasa wajib diikuti dengan ketentuan sanksi dalam konteks perkara pengujian undang-undang ini antara lain: a. tingkat atau derajat resiko atau akibat terhadap kepentingan publik, kebaikan publik dan ketertiban umum; b. tingkat atau derajat resiko atau akibat terhadap kepentingan negara atau pemerintah. Dalam hal ini konteks kedaulatan dan kepentingan negara yang sejalan dengan konstitusi merupakan hal yang diutamakan sebagaimana dicerminkan dari konsidera UU yang diuji ini; dan c. proporsionalitas biaya-manfaat untuk menuntut kepatuhan dwi bahasa dipenuhi melalui compliance pathway (dwibahasa, penerjemah tersumpah, adendum). 4. Berkaitan dengan pertanyaan No. 4 dan No. 5 yang pada pokoknya berkaitan dengan akibat hukum, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa menurut KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu: a. sepakat pihak yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat perikatan; c. suatu hal tertentu; dan d. sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan). Pada hukum perikatan pada umumnya dipahami terdapat 3 (tiga) kemungkinan kekuatan hukum suatu perjanjian, yaitu: a. sah (wettig); b. dapat dibatalkan (vernietigbaar); atau c. batal demi hukum (nietig van rechtwege). Sah mengandung arti bahwa perjanjian yang ditutup memenuhi seluruh syarat yang ditentukan, sedangkan dibatalkan mengandung arti bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif. Adapun dalam hal batal demi hukum, terjadi karena tidak dipenuhinya syarat objektif, yaitu syarat tentang hal tertentu atau syarat sebab. Akibat hukum perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pihak (pacta sunt servanda}, perjanjian yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) mempunyai 88 kekuatan hukum sampai saat adanya putusan pembatalan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum (nietig van rechtwege) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanjian ditutup. Terhadap tuntutan seharusnya batal demi hukum, pemerintah mengidentifikasi bahwa hal demikian akan berakibat: ketidakpastian dan resiko usaha khususnya dalam konteks kontrak bisnis, yang berpotensi mengakibatkan hal-hal seperti, fluktuasi, atau "kegoyahan" harga suatu aset atau indeks pasar dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini pembubaran perikatan Ex Tune, maka semua kontrak yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Hal ini memicu kewajiban untuk pemulihan hak (restitutio in integrum), yaitu mengembalikan para pihak ke posisi semula sebelum kontrak ditandatangani. Hal yang demikian berimplikasi pada kontrak bernilai besar dan jangka panjang (seperti proyek infrastruktur, investasi asing, pinjaman bank/obligasi, atau merger&acquisition). Akibat batal demi hukum akan menyebabkan kekosongan dasar hukum bagi kegiatan ekonomi yang telah berlangsung. Selain itu hal ini dapat berakibat kerugian dan biaya transaksi seperti klaim restitusi dan ganti rugi. Proses mengembalikan situasi seperti semula (restitutio in integrum) akan memicu tuntutan pengembalian prestasi (barang, uang, jasa) yang telah diterima. Proses ini rumit dan berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di pengadilan. Hal lain adalah yang juga patut dipertimbangkan adalah penurunan investasi dari luar negeri dimana akibat batal demi hukum akan berdampak negatif pada daya tarik investasi Indonesia karena mengurangi kepastian hukum dan melanggar prinsip pacta sunt servanda (kecuali jika pelanggaran tersebut adalah inti dari kontrak). Secara spesifik, jika kontrak-kontrak yang terkena dampak adalah kontrak dengan lembaga keuangan (seperti perjanjian kredit atau penerbitan obligasi), pembatalan secara massal dapat menciptakan risiko sistemik bagi stabilitas sektor keuangan. Bahwa dengan mengingat terjadinya kesepakatan itu pada umumnya didahului dengan suatu perundingan atau tawar menawar (negosiasi). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka hal itu mengandung makna para pihak mengerti atau mengetahui hal apa yang dirundingkan atau dinegosiasikan 89 tersebut. Sepanjang tidak terdapat cacat kehendak dalam proses perundingan atau tawar menawar (negosiasi) baik berupa kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka kesepakatan yang terbentuk harus dinilai sah dan karenanya mengikat. Oleh karena itu sanksi lebih tepat, proporsional, dan adaptif terhadap perjanjian, khususnya pada konteks swasta atau para pihak privat dan mempertimbangkan realitas komersial adalah "Dapat Dibatalkan". 8. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Dr. H. Asrul Sani, S.H., M.H., M. Si., Pr.M. a. tentu kami memerlukan risalah pembahasan. Karena di satu sisi pasal yang dimohonkan pengujian ini, yaitu Pasal 31 ayat (1) itu meletakkan satu kewajiban, tapi di sisi lain tidak memberikan satu sanksi yang spesifik, yang khusus. b. saya kira ini memang saya sepakat dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur bahwa ini harus dilihat. Karena kalau seperti yang dimohonkan, saya belum bisa membayangkan juga ketika sebuah perjanjian oleh 2 pihak swasta, sudah dilaksanakan, ada hak dan kewajiban yang sudah dijalankan, dan kemudian karena persoalan bahasa yang belum diterjemahkan, kemudian salah satu pihaknya mulai ada yang beriktikad tidak baik dan menggunakan Jubang ini, kemudian untuk menyatakan batal demi hukum. Konsekuensi batal demi hukum itu, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Kembali pada posisi 0-0 lah dalam permainan. c. berbeda kalau itu dapat dibatalkan, tadi yang disebut oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Keadaannya itu kan kemudian konsekuensi batalnya itu kan berlaku untuk ke depan, bukan sejak kemudian perjanjian itu dibuat, tapi sejak putusan yang berkekuatan tetap itu, itu diucapkan kan seperti itu. Nah, untuk melihat ini, menurut hemat saya, kami juga memerlukan juga ... Mahkamah ini, kira-kira risalah pembahasan yang 21 terkait dengan konsekuensi, terlepas kemudian pilihan katanya di undang-undang itu. pilihan politik hukumnya tidak ada konsekuensi, ini seperti apa? Ada enggak dulu perdebatan soal ini harus ada konsekuensinya antara batal atau batal demi hukum, voidable dengan null and void, gitu. Nah, ini saya kira mohon ditambahkan oleh Kuasa Presiden. 90 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. H. Asrul Sani, S.H., M.H., M. Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Mengingat pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Asrul Sani, S.H., M.H., M. Si., Pr.M., memiliki substansi sama dengan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., maka penjelasan/tanggapan Pemerintah idem ditto dengan penjelasan/tanggapan untuk pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 1. Bisa dijelaskan juga apa bedanya Undang-Undang 24/2009 dengan KUH Perdata ini, soal pengaturan pemakaian Bahasa Indonesia dalam perjanjian itu. Kalau KUH Perdata kan jelas kesepakatan para pihak. Jadi, mau menggunakan bahasa apapun kan tidak bisa negara itu melarang karena kebebasan berkontrak dan wilayahnya ada wilayah privat itu. Nah, ini apakah undang-undang 24/2009 ini memang adressat-nya areanya publik atau bagaimana, Pak? Nanti bisa dijelaskan supaya ... sehingga negara bisa kemudian ikut mengatur, orang mau buat perjanjian pun harus pakai Bahasa Indonesia. lni penting filosofi ini. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa secara umum ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Dengan mempertimbangkan risalah pembentuk UU a quo, pemerintah menyatakan bahwa pada dasarnya kewajiban ini memberikan penekanan dan pengutamaan dalam konteks kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka sesuai dengan konsideran menimbang UU a quo, bahasa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman 91 budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ratio legis aturan ini memberikan penekanan pada melindungi kedaulatan dan kehormatan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu aturan ini sifatnya memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) sepanjang yang mengikatkan diri dalam nota kesepahaman atau perjanjian itu adalah lembaga kenegaraan. Untuk itu jika Lembaga swasta atau perseorangan melakukan nota kesephaman atau perjanjian dengan pihak asing maka harus dimaknai bahwa pihak lembaga swasta atau perseorangan tersebut telah memahami dan bertanggung jawab atas hal-hal yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut. Keterangan pemerintah ini sejalan dengan risalah sidang dimana pada Tabel 1 Keterangan Tambahan ini, tidak adanya sanksi memang mengindikasikan bahwa upaya penguatan dan pembudayaan bahasa Indonesia adalah berkarakter pembinaan, perlindungan dan tidak represif. Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi tanggapan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislator DPR-RI tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 7 Juni 2008; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 9 Juni 2008; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 11 Juni 2008; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 1 Juli 2008; 92 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 2 Juni 2009. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama . Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., dan Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D serta seorang saksi atas nama Shanti Utami Retnaningsih yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2026, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut. 1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. 1. KEABSAHAN PERJANJIAN (KONTRAK) Hukum Perjanjian merupakan bagian dari Hukum Perikatan. Sumber hukum Hukum Perikatan terdapat pada Buku Ill Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berlaku sejak tahun 1838 di negeri Belanda, lalu tahun 1848 berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Dengan demikian, saat ini usia KUHPerdata dalah 188 tahun. Dalam KUHPerdata diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjaniian, yaitu: sepakat pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan). Dalam teori Hukum Perikatan pada umumnya dipahami terdapat 3 (tiga) kemungkinan kuatan hukum suatu perjanjian, yaitu: sah (wettig) , dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig van rechtwege). Sah mengandung arti bahwa perjanjian yang ditutup memenuhi seluruh syarat yang ditentukan. Dapat dibatalkan mengandung arti bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif; dalam hal ini syarat kesepakatan atau syarat kecakapan. Sedangkan kemungkinan yang ketiga adalah batal demi hukum; terjadi karena tidak dipenuhinya syarat objektif, yaitu syarat tentang hal tertentu atau syarat sebab. Akibat hukum perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pihak (pacta sunt servanda), perjanjian yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) mempunyai kekuatan hukum sampai saat adanya putusan pembatalan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum 93 (nietig van rechtwege) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanian ditutup. Terkait dengan kekuatan hukum suatu perjanjian, kiranya perlu diperhatikan jenis kontrak yang dikategorikan sebagai unenforceable contracts seperti yang dikenal dalamm system common law ini terdapat dalam kontrak yang tidak memenuhi syarat formal dalam pembuatannya, misalnya: jika menurut aturan hukum, kontrak wajib memenuhi aturan tentang stamp (meterai) maka kontrak belum dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan tentang meterai tersebut belum terpenuhi. 2. MAKNA KESEPAKATAN (TOESTEMMING) Syarat utama dalam penutupan perjanjian adalah kesepakatan di antara para pihak. Syarat ini bersifat universal. Berlaku pada semua system hukum. Terdapat 2 (dua) elemen dalam kesepakatan, yaitu: penawaran (offer) dan akseptasi (acceptance). Penawaran pada intinya adalah pernyataan kehendak berupa usulan untuk mengadakan perjanjian, sedangkan akseptasi adalah pernyataan kehendak yang menerima suatu penawaran. Dalam teori dikatakan jika terjadi suatu kesepakatan maka di situ terdapat persesuaian kehendak dari para pihak (meeting of minds atau toestemming). Persesuaian kehendak mengandung makna ada kecocokan kehendak, bukan berarti sama. Misalnya dalam jual beli, pihak pertama akan menjual pihak yang lain berniat membeli. Atau dalam sewa menyewa, pihak pertama hendak menyewakan sedangkan pihak yang lain akan menyewa. Terjadinya kesepakatan itu pada umumnya didahului dengan suatu perundingan atau tawar menawar (negosiasi). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka hal itu mengandung makna para pihak mengerti atau mengetahui hal apa yang dirundingkan atau dinegoisiasikan tersebut. Sepanjang tidak terdapat cacat kehendak dalam proses perundingan atau tawar menawar (negosiasi) baik berupa kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka kesepakatan yang terbentuk harus dinilai sah dan karenanya mengikat 94 3. LIMITASI KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACTS) Dalam Hukum Perjanjian terdapat prinsip hukum yang disebut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). Maksudnya, dalam membuat perjanjian (kontrak) para pihak mempunyai kebebasan. Kebebasan ini pada intinya dalam 2 (dua) hal, yaitu kebebasan dalam menentukan isinya (freedom to decide the content of the contract) dan kebebasan dalam menentukan bentuknya (freedom to decide the form the contract). Kebebasan berkontrak mengandung limitasi. Dalam system kita, limitasi itu kita jumpai dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang pada intinya menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Frasa "bertentangan dengan undang-undang" dalam Pasal 1337 KUHPerdata memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pertama, kata "undang- undang" dalam pasal ini telah dipahami secara luas sebagai peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang an sich. Kedua, kata "bertentangan" seyogyanya dimaknai ada aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht atau compulsory rules) yang dilanggar. Untuk memahami karakter suatu aturan hukum dalam KUHPerdata apakah bersifat memaksa (dwingend rechts atau compulsory rule) atau melengkapi (aanvullend rechts atau voluntary rules) pada umumnya digunakan 2 (dua) cara. Pertama, dengan memperhatikan formulasi perumusan normanya. Kata-kata misalnya, "kecuali" atau "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" atau "jika tidak diperjanjikan sebaliknya" menunjukkan bahwa norma yang bersangkutan bersifat melengkapi (aanvullend rechts atau voluntary rules). Sedangkan kata-kata, misalnya "harus", “wajib" atau “tidak boleh" menunjukkan bahwa norma hukum tersebut bersifat memaksa (dwingendrechts atau compulsory rules). Kedua, dengan cara melihat daya kerja suatu aturan. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan suatu aturan (pasal) dengan aturan (pasal) lain. Misalnya, Pasal 1504 KUHPerdata. Pasal ini mengatur, "... penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi ...". Kata diwajibkan dalam pasal ini berarti memaksa. Tetapi, jika dihubungkan dengan pasal lain, yaitu Pasal 1506 KUHPerdata, ternyata kewajiban menanggung cacat tersembunyi dapat 95 disimpangi. Artinya, sekalipun terdapat kata "diwajibkan" dalam Pasal 1504 KUHPerdata, ternyata aturan ini bersifat melengkapi (aanvullend recht atau voluntary rule). 4. RATIO LEGIS PASAL 31 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (UU No. 24/2009) mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ratio legis aturan ini menurut hemat saya adalah untuk melindungi kedaulatan dan kehormatan negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsiderans undang-undang a quo. Oleh sebab itu aturan ini sifatnya memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) sepanjang yang mengikatkan diri dalam nota kesepahaman atau perjanjian itu adalah lembaga kenegaraan. Adalah tidak patut jika lembaga kenegaraan dalam membuat nota kesepahaman atau perjanjian dengan negara lain atau badan internasional tidak menggunakan versi Bahasa Indonesia, di samping bahasa asing atau Bahasa lnggris dari negara dengan siapa kita membuat nota kesepahaman atau perjanjian. Dalam kaitanꞏdengan nota kesepahaman atau perjanjian melibatkan lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia maka ketentuan Pasal 31 UU No.24/2009 juga berlaku. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ratio legis undang-undang a quo bukan untuk melindungi kepentingan pihak lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia dari timbulnya suatu kerugian. Jika lembaga swasta atau perseorangan melakukan nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing maka harus dimaknai bahwa pihak lembaga swasta atau perseorangan tersebut telah memahami dan bertanggung jawab atas hal- hal yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersbut. Jika suatu nota kesepahaman atau perjanjian, terlebih perjanjian komersial yang melibatkan pihak swasta atau perseorangan swasta dinilai batal demi hukum (nietig van rechtwege) karena dokumen nota kesepahaman atau perjanjian tersebut tidak disertai terjemahan dalam 96 Bahasa Indonesia maka terdapat 2 (dua) implikasi hukum yang memerlukan perhatian kita, yaitu: pertama, terdapat potensi penyalahgunaan aturan tentang kewajiban menterjemahkan. Sangat janggal jika lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia menjalin hubungan hukum (dengan nota kesepahaman atau perjanjian) dengan pihak asing lalu meminta agar hubungan hukum tersebut dinyatakan batal karena bertentangan undang-undang Republik Indonesia. Kedua, akan mengurangi kepercayaan asing dalam menjalin hubungan dagang dengan pihak lembaga swasta atau peserseorangan warga negara Indonesia bahkan dengan pemerintah Republik Indonesia. 5. PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG AJARAN CAUSA (SEBAB) DALAM NBW Perlu pula saya sampaikan dalam keterangan ini bahwa ajaran tentang causa (sebab) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320-4, Pasal 1335, Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUHPerdata sudah ditinggalkan. NBW sudah tidak lagi mengatur hal causa (sebab) sebagai syarat dalam pembuatan perjanjian karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Arthur S. Hartkamp mengemukakan sebagai berikut, “The requirement of a cause has created great uncexainy...therefore the provision was not maintained in the new Code”. 2. Keterangan Ahli Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. PENGANTAR KASUS Mengapa tidak ada norma sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009? Ketidakadaan Sanksi Pada tahun 2009 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Khusus mengenai bahasa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 itu menyatakan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia". Pasal 31 ayat (1) itu merupakan kewajiban dalam 97 bentuk norma tunggal, tanpa norma berpasangan seperti dalam undang-undang yang menyatakan kewajiban dengan disertai sanksi. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 itu tidak memberikan sanksi terhadap individu atau institusi yang melanggar Pasal 31 ayat 1 itu. Ketidakadaan sanksi terhadap tindakan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (I) didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama adalah pertimbangan linguistik; kedua, pertimbangan tugas lembaga kebahasaan, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) sebagaimana tertuang pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45; dan ketiga adalah pertimbangan terkait prinsip pedagogis. Dengan ketiga pertimbangan itu, ketidakadaan sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis. BEDAH KASUS 1. Pertimbangan Linguistik Dengan digunakannya kata wajib dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang No. 24 Tahun 2009 (selanjutnya dintjuk sebagai Pasal itu), teks Pasal itu merupakan kewajiban. Kosakata wajib dalam Bahasa Indonesia berasal atau diserap dari bahasa Arab yang secara konseptual berarti: (1) "harus dilakukan''; "tidak boleh tidak dilaksanakan" dan (2) "sudah semestinya"; "harus" (KBBI). Secara konseptual sebagai kosakata yang berdiri sendiri, kata wajib tidak banyak memberikan makna atau implikasi. Kata wajib akan jelas maknanya jika dikaji dalam perspektif tata bahasa. Kata sebagai unsur pembangun teks akan lebih baik dipahami dalam konteks tata bahasa. Dalam tata bahasa, kata wajib merupakan modalitas. Modalitas adalah arti atau makna sikap penutur atau pembicara yang diberikan kepada suatu fungsi ujar. Modalitas terbagi ke dalam empat kategori dan satu di antara keempat kategori itu terkait dengan wajib. Modalitas wajib menjadi fokus dalam bahasan ini. Karena modalitas merupakan sistem, bahasan tentang wajib itu dibicarakan dalam kaitannya dengan unsur fungsi ujar, nilai, dan konteks pemakaian bahasa. Berikut ini diuraikan makna dan pemakaian modalitas wajib serta keterkaitannya dengan tata bahasa berdasarkan teori linguistik fungsional sistemik (Halliday & Matthiessen, 2014: Bab 4 dan Bab 10; Halliday: 2016). Fungsi Ujar Modalitas wajib terkait dengan fungsi ujar (FU). FU adalah peran atau fungsi yang dilakukan pemakai bahasa dalam satu interaksi dan komoditas 98 yang terkait dengan peran atau fungsi itu. Ketika berinteraksi, seorang pemakai bahasa melakukan dua pilihan peran, yakni memberi atau meminta. Sesuatu yang diberi atau diminta dalam interaksi bahasa itu diistilahkan sebagai komoditas, yang terjadi dari dua pilihan pula, yakni informasi atau barang & jasa (barang dan/atau jasa). Jika unsur peran dan komoditas diklasikasi silang atau intersect, terbentuk empat fungsi ujar, yaitu (1) pernyataan, (2) pertanyaan, (3) penawaran, dan (4) perintah, seperti digambarkan dalam Tabel 1. Tabel 1. Fungsi Ujar Peran Komoditas Informasi Barang & Jasa Memberi Pernyataan penawaran Meminta pertanyaan Perintah Keempat FU itu adalah (1) pernyataan (memberi informasi), seperti dia pergi ke Jakarta. (2) pertanyaan (meminta informasi), seperti pergikah dia ke Jakarta? (3) penawaran (memberi barang dan jasa), seperti biar saya pergi ke Jakarta. (4) perintah (meminta barang dan jasa), seperti pergilah ke Jakarta. Masing-masing FU itu membentuk kontinum dengan titik negatif (0%- tidak) di satu sisi dan titik positif (100%-ya) di sisi lain, seperti digambarkan pada Figura I. Misalnya, FU pernyataan dia tidak pergi ke Jakarta di satu titik kontinum bermakna kegiatan atau aktivitas pergi itu tidak terjadi atau 0% terjadi. FU pernyataan dia pergi ke Jakarta bermakna kegiatan atau aktivitas pergi itu terjadi atau tidak berlangsung I 00%. Di antara kedua titik kontinum 0%-tidak dan I00%- ya, terdapat sejumlah titik (makna sikap penutur atau pembicara), seperti ingin, mau, akan, rencana, siap, pasti yang masing-masing dengan nilai bergerak dari 0,1 % sampai 99%). Dengan demikian terdapat titik tidak (0%), ingin (5%), mau (25%), akan (40%), rencana (50%), siap (85%), pasti (99%), ya (100%). Semua titik (makna sikap penutur atau pembicara) itu disebut modalitas yang nilainya bergantung pada tiap-tiap individu. Sebagai contoh, dalam teks dia ingin pergi ke Jakata pelaksanaan atau eksekusi kegiatan itu berlangsung dianggap 5%. Dalam teks dia mau pergi ke Jakarta berlangsung 25%... sampai ke dia pasti pergi ke Jakarta dengan nilai 99%. Semua titik modalitas itu menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas belum berlangsung atau belum terjadi. Dengan 99 kata Iain, dalam teks kalimat dia pasti pergi ke Jakarta atau insya Allah dia pergi ke Jakarta aktivitas belum/tidak berlangsung. Pada titik kontinum 100% ya, barulah kegiatan itu berlangsung. Titik modalitas sangat banyak bergantung pada konteks sosial dan nilainya bervariasi bagi tiap-tiap individu. Untuk tujuan praktis, nilai modalitas dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni modalitaas dengan nilai yang dekat ke 0% diistilahkan sebagai modalitas nilai rendah (R), yang dekat ke 100% sebagai modalitas nilai tinggi (T), dan di antara R dan T sebagai modalitas dengan nilai menengah (M). Dengan kata lain, setiap titik R, M, dan T sebenarnya terjadi dari atau mewakili sejumlah titik (makna sikap penutur atau pembicara). FU pernyataan dan pertanyaan dengan komoditas informasi diistilahkan sebagai proposisi dan FU penawaran dan perintah dengan komoditas barang & jasa sebagai proposal. Modalitas terhadap proposisi diistilahkan sebagai modalisasi dan terhadap proposal sebagai modulasi. Selanjutnya, modalisasi terbagi ke dalam dua kategori yakni probabilitas dan kekerapan. Modulasi juga terbagi ke dalam dua kategori, yakni keharusan atau obligasi dan tekad atau inklinasi. Masing-masing kategori modalitas FU itu memiliki nilai R, M dan T seperti ditampilkan dalam Tabel 2. Misalnya, probabilitas memiliki nilai R (mungkin), M (siap) dan T (pasti). Modalitas mungkin (R), akan (M) clan harus (T) merampat atau generate kedua kategori modalitas, yakni modalisasi dan modulasi. Karena fokus dalam bahasan ini adalah modalitas wajib, bahasan terpusat kepada hal yang terkait dengan modalitas wajib itu. dia tidak pergi ke Jakarta tidak pergikah dia ke Jakarta? biar saya tidak pergi ke Jakarta jangan pergi ke Jakarta 0% - tidak 100% - ya dia pergi ke Jakarta pergikah dia ke Jakarta? biar saya pergi ke Jakarta pergi ke Jakarta 0% tidak 100% ya 85% siap 50% rencana 40% akan 25% mau 5% ingin 99% pasti 100 Tabel 2: Kategori Modal dan Nilai MODALISASI MODULASI pernyataan/ pertanyaan 100% pernyataan/ pertanyaan perintah 100% penawaran PROBALITAS YA KEKERAPAN KEHARUSAN YA TEKAT T(inggi) pasti harus selalu wajib harus terpanggil M(enengah) siap akan sering harap akan (ber)tekat R(endah) mungkin mungkin kadang- kadang izin mungkin ingin 0% - Tidak 0%-Tidak Modalitas wajib terkait dengan FU perintah, yakni perintah yang ditujukan kepada orang kedua: engkau, kamu, Anda, Saudara... dll. Secara berurut berdasarkan nilainya dari tertinggi kc terendah dan kaitannya dengan kategori modalitas keharusan, modalitas wqjib ditampilkan pada contoh berikut (1). (1) (Engkau) pergi ke Jakarta (100%). (Engkau) wajib pergi ke Jakarta (T). (Engkau) diharapkan pergi ke Jakarta (M). (Engkau) diizinkan pergi ke Jakarta (R). (Engkau) dilarang pergi ke Jakarta (0%). Sekaitan dengan itu teks berikut (2) menampilkan modalitas wajib dalam konteks. (2) (Anda) menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (100%). (Anda) wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (T). (Anda) diharapkan menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (M). (Anda) diizinkan menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (R). (Anda) dilarang menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (0%). Untuk memahami perbedaan modalitas wajib dengan yang lain dan sebagai perbandingan modalitas terpanggil terkait dengan FU penawaran dalam 101 ketegori modalitas tekad. Modalitas terpanggil terkait dengan orang pertama: saya, aku, kami, kita. Secara berurut berdasarkan nilainya dari tertinggi ke terendah, modalitas terpanggil ditampilkan pada (2). (2) Saya pergi ke Jakarta (100%). Saya terpanggil pergi ke Jakarta (T). Saya bertekad pergi ke Jakarta (M). Saya ingin pergi ke Jakarta (R). Saya tidak pergi ke Jakarta (0%). Jika modalitas T negatif dan aktivitas positif, makna teks adalah sama dengan modalitas R positif dan aktivitas negatif. Sebaliknya, jika modalitas T positif dan aktivitas negatif, makna teks adalah sama dengan modalitas R negatif dan aktivitas positif, seperti ditampilkan pada (3) berikut ini. (3) - Engkau tidak wajib pergi ke Jakarta=Engkau diizinkan tidak pergi ke Jakarta - Engkau wajib tidak pergi ke Jakarta=Engkau tidak diizinkan pergi ke Jakarta Jadi, tidak wajib... = diizinkan tidak... dan wajib tidak... = tidak diizinkan ... Berbeda dengan itu, modalitas M negatif adalah sama dengan aktivitas negatif, seperti pada (4). (4) (Engkau) tidak diharapkan pergi ke Jakarta= (Engkau) diharapkan tidak pergi ke Jakarta Saya tidak bertekad pergi ke Jakarta= Saya bertekad tidak pergi ke Jakarta. Uraian tentang modalitas menunjukkan bahwa modalitas wajib terkait dengan perintah dengan nilai tingkat tinggi. Artinya, modalitas wajib itu meminta atau memerintah agar seseorang melakukan tindakan terkait dengan komoditas barang dan/atau jasa dengan intensitas keharusan pada level tertinggi. Sekaitan dengan Pasal itu, ada perintah agar Bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Untuk sampai ke tingkat tertinggi, dilalui intensitas perintah R diizinkan dan M diharapkan. Dengan kata lain, secara pedagogis agar seseorang melakukan suatu perintah, terjadi proses bertingkat atau bertahap: mulai dari 102 belum/tidak atau 0% melakukan ... , diizinkan melakukan... , diharapkan melakukan ... , diwajibkan melakukan... dan benar-benar 100% melakukan aktivitas. Tugas pedagogis itulah yang diemban atau dilakukan oleh Badan Bahasa dalam tugas bidang kebahasaan di bawah Menteri Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai lembaga kebahasaan yang tugasnya disebutkan dalam Pasal 41 (pengembangan, pembinaan, dan pelindungan). Tugas pedagogis tersebut dilakukan melalui sistem yang edukatif, yaitu norma hukum dalam ketentuan Pasal 31 sebagai sebuah norma hukum tunggal yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum, tidak untuk memberi sauksi. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia tidak dapat diwujudkan melalui sistem yang represif, tetapi diwujudkan melalui sistem yang edukatif. Oleh karena itu. Jika pada tahap wajib diherikan sauksi tahapan untuk sampai pada tingkat 100% akan terhalang atau terganggu. 2. Pertimbangan Tugas lembaga Kebahasaan (Badan Bahasa) 2.1 Perencanaan Bahasa Perencanaan Bahasa (PB) merupakan kajian linguistik terapan yang bersifat interdisiplin yang mengkaji perencanaan bahasa berdasarkan kebijakan bahasa di suatu negara. PB mengkaji upaya pemerintah yang berwewenang, berjangka panjang, berkesinambungan untuk mengubah fungsi bahasa di dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan masalah komunikasi agar pelaksanaan pembangunan efektif. Satu bagian dari PB adalah memperkasa bahasa sehingga bahasa nasional berwibawa. Dalam kaitan tugas itu pemerintah telah menetapkan tugas lembaga kebahasaan (Badan Bahasa) sebagaimana tertuang pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45. 2.2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bertugas melakukan perencanaan bahasa (PB) di Indonesia. Secara rinci tugas Badan Bahasa adalah melakukan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa yang mencakupi tiga kategori bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Di Indonesia Badan Bahasa memberikan panduan dan penggunaan Bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah dan kebijakan dalam pembelajaran bahasa asing. Sebagai upaya mcndaulatkan (memperkasa) Bahasa Indonesia dan menguatkan jati diri bangsa Indonesia, 103 pemerintah telah menguatkuasakan undang-undang mengenai bahasa yang terealisasi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Di dalam Pasal 31 ayat (1) tertulis "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia". Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tidak mencanturnkan sanksi. Ada beberapa alasan mengapa Pasal 31 ayat (I) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tidak disertai sanksi. (1) Tugas utama Badan Bahasa adalah mendidik dan membelajarkan masyarakat untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengapresiasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas atau jatidiri bangsa Indonesia dan bangga memperkasa Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu, aktivitas bertindak mencoba (jadi) benar dan salah (trial and error) tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, membangun kebiasaan yang baik dan benar hanya terjadi melalui tubian atau ulangan yang bisa benar bisa salah. Jika berbuat kesilapan atau kesalahan dalam proses pendidikan pembelajar mendapat hukuman, proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan berlangsung secara baik dan alamiah. ltulah sebabnya Badan Bahasa dalam misi- undang-undang tersebut lebih mengutamakan pemberian penghargaan (reward) daripada sanksi atau hukuman (punishment). Misalnya, Badan Bahasa telah memberikan penghargaan kepada surat kabar pengguna Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengarang atau penulis dengan karya dalam Bahasa Indonesia yang menginspirasi dan temuan-temuan baru dalam perkembangan Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemberian sanksi dalam kesalahan berbahasa atau penggunaan bahasa bertentangan dengan prinsip pembelajaran/pedagogi. Tindakan preventif melalui sistem yang edukatif untuk mencegah terjadinya kesalahan berbahasa Indonesia merupakan hal yang utama dan terpenting, alih-alih penindakan dengan sanksi. 104 (2) Badan Bahasa tidak memiliki misi atau mekanisme kerja untuk memberikan sanksi kepada institusi/lembaga atau perseorangan pengguna bahasa yang dalam tingkah lakunya membuat kesalahan berbahasa. Hampir di semua negara demokrasi yang memiliki badan atau institusi yang mengurusi bahasa dan yang beranalogi tugasnya dengan Badan Bahasa di Indonesia, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia), British Council (lnggris), Academie Francaise (Prancis), Rat fur deutsche Rechtschreibung (RdR) (Jerman), Nederlandse Taalune (NTU) (Belanda), Accademia della Crusca (Italia), Sprakradet (Swedia), Foras na Gaeilge (Irlandia), Bunka-cho (Jepang), Te Taura Whiri i te Reo Maori (Selandia Baru), Sirindhom Thai Language Institute (Thailand), Official Languages Commission (India), Farhangestan-e-Zaban-o-Adab e Farsi-Akademi Bahasa dan Sastra Farsi (Iran), Majma al Logha al-Aarabiya bi al-Qahirah-Akademi Bahasa Arab di Kairo (Mesir) dll tugas dari badan atau institusi bahasa itu adalah memberikan panduan penggunaan bahasa nasional yang mencakupi ejaan, kosakata, tata bahasa, dan stilistika, serta kebijakan bahasa nasional. Semua institusi bahasa itu memberikan motivasi dan pemodelan yang diacu. Mereka tidak bertugas memberi sanksi terhadap kesalahan menggunakan bahasa. 2.3 Pertimbangan Pedagogis Para pakar psikologi seperti Skinner, B.F, Thorndike, E, Homans, G.C. berpendapat bahwa pemberian penghargaan (reward) jauh lebih baik dan memberikan hasil positif dan efektif daripada pemberian sanksi karena pemberian penghargaan potensial (a) membangun motivasi intrinsik dalam bertindak, (b) memperkuat periJaku positif, (c) menciptakan lingkungan belajar yang positif, (d) memberikan contoh panduan yang diacu, dan (e) menghindari efek samping negatif dari hukuman yang dapat berupa (1) kecemasan, (2) kebencian, (3) penurunan harga diri, dan (4) peningkatan perilaku agresif. Di samping itu, pemberian penghargaan dapat memberi efek jangka panjang yang menggembirakan karena penuh dengan harapan. Sementara itu, pemberian hukuman hanya memberi efek jangka pendek yang menyakitkan. 105 PENUTUP Teks Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 itu merupakan kewajiban dalam bentuk norma tunggal dengan tidak disertai sanksi. Ketidakadaan sanksi ini didasarkan pada pandangan linguistik, tugas atau fungsi Badan Bahasa sebagai institusi, dan prinsip pedagogis yang ketiganya mengutamakan pemberian penghargaan untuk membangun kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembangunan kesadaran berbahasa Indonesia tersebut dilandasi dengan prinsip penghormatan terhadap hak individu dalam menggunakan setiap bahasa yang dimiliki atau dituturkannya. Teks Pasal 31 ayat (1) merupakan kewajiban dalam sistem yang edukatif, bukan represif. 3. Keterangan Saksi Shanti Utami Retnaningsih I. KETERANGAN SAKSI PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU 24/2000”) mengadopsi definisi Perjanjian Internasional dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (“VCLT”) sebagai “perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”. Pengertian tersebut tidak mensyaratkan penggunaan bahasa tertentu sebagai syarat sahnya suatu perjanjian internasional ataupun nota kesepahaman. Penggunaan Bahasa dalam suatu nota kesepahaman bergantung pada kesepakatan para pihak yang diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 33 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menyerahkan interpretasi perjanjian dengan dua atau lebih Bahasa kepada kesepakatan para pihak. Penggunaan Bahasa Inggris dalam perjanjian internasional dan nota kesepahaman merupakan praktik universal dikarenakan Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi yang paling utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lazim digunakan dalam proses negosiasi. 106 Pasal 12 ayat 1 UU 24/2000 merupakan satu-satunya pasal yang menyinggung aspek Bahasa Indonesia, dalam hal itu mengatur mengenai “terjemahan” dalam proses pengesahan atau ratifikasi Perjanjian Internasional, yaitu: “Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.” Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia. Meskipun penggunaan Bahasa tidak menentukan sahnya suatu perjanjian internasional, Pemerintah, khususnya sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 2009, telah secara konsisten menggunakan Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan nota kesepahaman dan perjanjian internasional dengan negara mitra. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perjanjian bilateral terbaru Indonesia, diantaranya: 1. Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership tahun 2025, pada Pasal 13.8 mengenai naskah asli, menyatakan bahwa "Persetujuan ini dibuat dalam duplikat dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan Spanyol. Semua teks Persetujuan ini memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks Bahasa Inggris yang wajib berlaku.” 2. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2025, pada Pasal 26.7 mengenai Naskah yang Autentik, menyatakan bahwa “Naskah Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis dari persetujuan ini adalah secara setara autentik” (equally authentic). 3. Memorandum Saling Pengertian antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Divisi Kabinet yang diwakili oleh Arsip Nasional Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kearsipan tahun 2025, dimana dalam paragraph penutupnya dinyatakan “dibuat … masing-masing dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, maka naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.” 107 Pada perjanjian bilateral, naskah perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa nasional dari suatu negara juga turut ditandatangani bersamaan dengan naskah perjanjian dalam Bahasa Inggris. Adapun pada perjanjian internasional, regional dan multilateral, penggunaan Bahasa pada naskah resmi perjanjian terbatas hanya pada Bahasa Inggris sebagai Bahasa negosiasi, atau dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Pada konteks ini, terjemahan naskah perjanjian ke dalam Bahasa Indonesia dilakukan dalam proses pengesahan/ratifikasi, diantaranya adalah: 1. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). 2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Proses penerjemahan teks baik bilateral dan multilateral melibatkan Jabatan Penerjemah pada Kementerian Sekretariat Negara atau penerjemah tersumpah. Dalam melakukan proses penerjemahan, khususnya terkait penerjemahan Perjanjian Internasional yang memiliki kompleksitas baik dari sisi substansi (kualitatis) dan jumlah halaman (kuantitatif), Pemerintah selalu melibatkan jasa profesional penerjemah, termasuk pejabat fungsional penerjemah yang berada di Kementerian. Hal ini merefleksikan bahwa dalam menjalankan amanat Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009, Pemerintah tidak hanya memperhatikan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dari segi keilmuan Tata Bahasa Indonesia, tetapi juga dari segi Bahasa sesuai konteks hukum. UU 24/2000 juga mengamanahkan Kementerian Luar Negeri sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara naskah asli dan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian internasional yang ditandatangani Pemerintah. Dalam hal ini, Kemlu telah konsisten melakukan administrasi perjanjian internasional dan menyimpan naskah terjemahan Bahasa Indonesia di treaty room yang dapat diakses publik melalui www.treaty-room.kemlu.go.id. 108 Kementerian Luar Negeri, dalam melaksanakan mandat Pasal 2 UU 24/2000: “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.” Dalam memberikan pertimbangan hukum dan politis, baik secara tertulis ataupun dalam rapat koodinasi, Kemlu selalu menekankan kepada Kementerian dan Lembaga agar mempersiapkan naskah terjemahan Bahasa Indonesia dari setiap nota kesepahaman sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009. Dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya, ketiadaan sanksi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tidak mengurangi intensi Pemerintah untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dalam mewujudkan eksistensi bangsa sebagaimana konsiderans UU No. 24 tahun 2009, yang terefleksikan dari berbagai perjanjian internasional atau nota kesepahaman yang dibuat Pemerintah atau Kementerian/Lembaga. Sanksi Usulan penambahan elemen sanksi pada Pasal 31 UU no. 24 tahun 2009 sehingga nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum atau tidak sah, justru akan menimbulkan komplikasi dalam hukum internasional dan hubungan internasional, diantaranya sebagai berikut: 1. Pencantuman naskah bahasa nasional suatu negara sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktik internasional, yang sudah berjalan dengan konsisten tanpa adanya sanksi dalam kerangka hukum domestik. 2. Pemberian sanksi terhadap penerapan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tidak tepat karena akan menambah dan mempengaruhi substansi atau syarat sahnya suatu perjanjian internasional yang bukan ranah dari UU No. 24 tahun 2009, melainkan ranah dari UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3. Pembatalan nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang telah disepakati melanggar kewajiban dalam hukum internasional, dan karenanya dapat memunculkan potensi gugatan terhadap Pemerintah. 109 Ketentuan Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa suatu negara pihak tidak dapat menerapkan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai justifikasi atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional (“a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”). 4. Pembatalan perjanjian internasional yang telah disepakati akan menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas Pemri dalam melaksanakan komitmen di tingkat global. - Bahwa terdapat kurang lebih sekitar 500-an perjanjian internasional yang hingga saat ini tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun 1990-an dan setelahnya. - Bahwa secara umum, Perjanjian yang dibuat setelah berlakunya UU 24/2009 dan dibuat hanya dalam Bahasa Inggris adalah Perjanjian dengan nomenklatur Agreed Minutes, Record of Discussion, Joint Statement, dan Joint Declaration. Jenis perjanjian tersebut, sesuai kebiasaan yang berlaku di antara negara-negara hanya menggunakan satu bahasa, yaitu Bahasa Inggris. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut: Kesimpulan para Pemohon I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa objek permohonan pengujian materiil dalam permohonan a quo adalah Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”). Objek pengujian materiil a quo masih termasuk dalam lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU 110 P3”), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”), dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (“PMK No. 7 Tahun 2025”); 2. Bahwa oleh karena permohonan a quo menggunakan norma konstitusi yang berbeda sebagai dasar pengujian (batu uji) dibandingkan dengan perkara pengujian Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa yang telah diputus sebelumnya, maka permohonan ini tidak terhalang oleh ketentuan ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 72 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025, serta Mahkamah Konstitusi dengan demikian berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil a quo. Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang sah, yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa perorangan warga negara Indonesia berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dengan demikian, Para Pemohon secara yuridis memiliki kapasitas hukum untuk tampil sebagai pihak Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yakni: Pertama, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945). Kedua, hak konstitusional Para Pemohon tersebut telah dirugikan secara nyata oleh berlakunya norma a quo yang tidak mengatur sanksi tegas atas pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, 111 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomi, sebagaimana kondisi yang serupa dapat dibaca dan ditangkap dalam keterangan Saksi Azali Pangiringan Samosir (Ketua Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia) pada tanggal 03 Desember 2025. Ketiga, kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat aktual maupun potensial. Keempat, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya norma a quo (ketidakpastian hukum); 3. Bahwa adanya pemeriksaan permohonan a quo hingga tahapan Mendengar Keterangan Presiden (18 November 2025), DPR, Ahli dan Saksi Para Pemohon (03 Desember 2025) serta Ahli dan Saksi Presiden (22 Januari 2026) merupakan indikator kuat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima secara implisit kedudukan hukum Para Pemohon; III. ANALISIS HUKUM DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN - FAKTA PERSIDANGAN MENGUNGKAP BAHWA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TIDAK MEMPUNYAI PARAMETER OBYEKTIF DAN PASTI KAPAN KATA “WAJIB” DISERTAI SANKSI DAN KAPAN TIDAK, SERTA ADANYA PERTENTANGAN DENGAN STANDAR PERUMUSAN NORMA UU P3 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Keterangan Presiden maupun Keterangan DPR sama-sama mengakui secara eksplisit bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa memang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi. Baik Keterangan Presiden maupun DPR, menormalisasikan bahwa kata “wajib” tidak selalu harus berdampingan atau mempunyai sanksi. Sekalipun tidak adanya sanksi, menurut Keterangan Presiden dan DPR, norma a quo bukan berarti tidak dapat ditegakkan. Ada beberapa mekanisme selain sanksi yang sifatnya administratif maupun sosial ataupun moral yang dapat digunakan sebagai daya penggerak atau pengikat. Sehingga, tidak adanya sanksi Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa bukanlah identik sebagai lex imperfecta (vide Risalah Sidang tanggal 18 November 2025, hlm. 17, Risalah Sidang tanggal 3 Desember 2025, hlm. 6); 2. Bahwa terkait dengan Keterangan Presiden dan DPR tersebut, menurut Para Pemohon dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. Pertama, 112 Keterangan Presiden maupun DPR, bahwa kata “wajib” dalam undang- undang tidak harus berarti disertai sanksi telah bertentangan dengan UU P3. Hal ini dapat dicermati berdasarkan fakta persidangan, di mana menurut Ahli Prof. Dr. Rahayu Surtiati (Guru Besar FIB Universitas Indonesia), dalam UU P3 Lampiran II No. 268, telah mengatur dengan jelas, untuk menyatakan adanya kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata “wajib”. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sementara itu, kata “harus juga ditegaskan penggunaannya. Lampiran II No. 269, untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata “harus”. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut (Risalah Sidang tanggal 3 Desember 2025, hlm. 12). Ini artinya, baik Presiden maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak mencermati dengan seksama bagaimana standar perumusan norma yang telah ditetapkan; 3. Bahwa kedua, sekalipun Keterangan Presiden dan DPR mengakui adanya penyimpangan standar perumusan norma tersebut, di mana kata “wajib” tidak selalu diikuti sanksi, tetapi keduanya gagal memberikan parameter obyektif kapan pengesampingan bahwa kata “wajib” haruslah diikuti sanksi dan kapan tidak. Berdasarkan fakta persidangan dalam agenda Mendengar Keterangan DPR, Presiden, sampai dengan Ahli Presiden, parameter penggunaan kata “wajib” kapan disertai sanksi dan kapan tidak, tidaklah pernah dijelaskan secara memadai. Bahkan, berdasarkan fakta persidangan, tercatat ada pertanyaan serupa dari Yang Mulia M. Guntur Hamzah (Risalah Sidang tanggal 18 November 2025, hlm. 18, Risalah Sidang tanggal 3 Desember 2025, hlm. 26, Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 26), yang mana menurut Para Pemohon semua jawaban yang tersedia kurang memadai dan tidak menjawab; 4. Bahwa ketiga, Keterangan Pemerintah yang menyatakan "konsekuensi dapat berupa pengawasan atau putusan badan lain" (Risalah Sidang tanggal 18 November 2025, hlm. 6) justru membuktikan kegagalan norma Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa sebagai norma yang lengkap. 113 Sebab, pembentuk undang-undang sendiri dalam memaknai kata “wajib” memerlukan "pencarian" konsekuensi hukum di tempat lain, yang berarti norma tersebut secara desain memanglah inkomplit. Ini sekaligus mengafirmasi dalil-dalil Para Pemohon serta membuktikan adanya ketidakpastian yang struktural pada persoalan norma kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa yang tidak disertai sanksi— sebagaimana ditentukan UU P3; 5. Bahwa pengesampingan standar perumusan norma “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa oleh pembentuk undang-undang, serta tidak memadainya justifikasi parameter yang obyektif atas hal tersebut oleh pembentuk undang-undang, kembali mengafirmasi dalil-dalil Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa memerlukan adanya penegasan sanksi; - FAKTA PERSIDANGAN MENGUNGKAP BAHWA KEWAJIBAN PASAL 31 AYAT (1) UU BAHASA SESUNGGUHNYA LEBIH TEPAT DIMAKNAI IMPERATIF, SERTA PENTINGNYA PENEGASAN SANKSI YANG JELAS TERHADAP PASAL A QUO 6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Presiden telah menghadirkan Ahli Prof. Amrin Saragih, MA, Ph.D., untuk menerangkan makna dan tingkat imperatif dari kata “wajib” pada Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Dalam keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi, Prof. Amrin Saragih, MA, Ph.D., menggunakan pendekatan linguistik fungsional sistemik dengan konsep modalitas untuk menjelaskan makna kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Terhadap keterangan-keterangan Ahli Prof. Amrin Saragih, MA, Ph.D., tersebut, Para Pemohon mengambil beberapa kesimpulan berikut; 7. Bahwa pertama, Ahli Prof. Amrin Saragih, MA, Ph.D., menerangkan modalitas "wajib" berada pada tingkat modalitas tinggi dalam rentang 0% hingga 100%, di mana 100% berarti tindakan telah dieksekusi, sedangkan "wajib" berada di bawah 100% sebagai modalitas nilai tinggi (Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 6). Pendekatan persentase ini menurut Para Pemohon tidak memadai dan tidak relevan untuk menjelaskan sejauh mana imperatifnya kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa tanpa mengaitkannya dengan UU P3. Bahwa 114 secara tegas dan tidak terbantahkan sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Rahayu Surtiati, Lampiran II No. 268 UU P3 secara eksplisit mengatur penggunaan kata “wajib” dalam peraturan perundang-undangan yang mana diasumsikan adanya sanksi di baliknya. Parameter UU P3 dalam mengelaborasi kata “wajib” jauh bersifat objektif, tertulis, dan mengikat bagi seluruh pembentuk peraturan perundang-undangan dan penafsir hukum di Indonesia; 8. Bahwa kedua, Ahli Prof. Amrin Saragih, MA, Ph.D., dalam menjawab pertanyaan menyatakan bahwa kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa bersifat "edukatif" bukan "represif", dengan argumentasi bahwa tugas Badan Bahasa adalah pembelajaran dan pemberian panduan, sehingga lebih mengutamakan reward (penghargaan) daripada sanksi (Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 30-31). Bahwa argumentasi tersebut menurut Para Pemohon tidak koheren dengan bunyi Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa yang secara ekspresif menggunakan kata "wajib", bukan kata “harus” (baca: "diharapkan", "sebaiknya", atau "dianjurkan"). Jika memang pembentuk undang- undang menghendaki sifat edukatif, maka seharusnya tidak menggunakan kata "wajib" yang menurut UU P3 secara objektif dikonstruksi sebagai kewajiban yang disertai sanksi. Lagipula, klaim bahwa aspek edukatif yang dinilai dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa dapat dibantah berdasarkan fakta persidangan. Secara jelas, Saksi Azali Pangiringan Samosir telah menyaksikan dan mengalami bagaimana ketiadaan sanksi yang jelas (baca: “upaya edukatif”) telah merugikan dirinya dan rekan-rekan seprofesinya sebagai penerjemah tersumpah. Sebab, ketiadaan sanksi mendorong munculnya persepsi yang justru salah di kalangan klien penerjemah tersumpah, bahwa perjanjian atau nota kesepahaman tidak wajib dan tidak perlu dibuat dalam Bahasa Indonesia (Risalah Sidang tanggal 3 Desember 2025, hlm. 16); 9. Bahwa ketiga, dalam menilai seberapa imperatifnya kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, perlu melihat kondiserans-nya. Bahwa UU Bahasa secara tegas menyatakan bahasa adalah simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Ini selaras pula dengan keterangan Ahli Prof. 115 Amrin Saragih, MA, Ph.D., bahasa merupakan kedaulatan dari suatu bangsa itu sendiri (Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 30). Menurut Para Pemohon, sudah tentu kedaulatan tidak dapat ditegakkan hanya dengan pendekatan edukatif dan penghargaan. Kedaulatan memerlukan penegakan hukum yang tegas serta melalui sanksi yang jelas agar lebih efektif; 10. Bahwa kemudian, Presiden juga telah menghadirkan Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., guna menerangkan aspek hukum dari makna kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, serta sejauh mana sifat imperatifnya. Terhadap keterangan-keterangan Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Para Pemohon mengambil beberapa kesimpulan berikut: 11. Bahwa, pertama, Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., menggunakan metode strekking (daya kerja norma) dengan menganalogikan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa pada Pasal 1504-1506 KUH Perdata tentang cacat tersembunyi. Di mana, sekalipun pasal a quo menggunakan kata “wajib” tetapi ternyata dapat disimpangi (Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 10). Namun demikian, menurut Para Pemohon, analogi yang digunakan Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., kurang tepat. Sebab, Pasal 1504 KUH Perdata dapat disimpangi karena eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1506 KUH Perdata bahwa "...kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun". Sebaliknya, tidak ada satu pun pasal yang eksplisit di dalam UU Bahasa yang memberikan ruang penyimpangan terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa; 12. Bahwa, kedua, Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, dalam keterangannya telah mengabaikan UU P3 yang tegas membedakan: (i) kata "wajib", artinya kewajiban yang harus disertai sanksi jika tidak dipenuhi; dan (ii) kata "harus", artinya keharusan tanpa sanksi. Dengan demikian, pemilihan kata "wajib" oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 31 ayat (1) bukan suatu ketidaksengajaan, melainkan kesengajaan normatif untuk menciptakan norma yang bersifat dwingendrecht (memaksa); 116 13. Bahwa dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa—dengan mempertimbangkan makna yang dikonstruksi dari bahasa hukum UU P3, secara tegas dan meyakinkan seyogyanya dimaknai bersifat imperatif sehingga tidak dapat disimpangi. Dengan dimaknainya imperatif pasal a quo, maka penting adanya penegasan sanksi yang jelas. Penegasan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa juga penting berdasarkan alasan-alasan berikut: a. Agar sesuai dengan standar rumusan norma dalam UU P3 (Ahli Prof. Dr. Rahayu Surtiati, Risalah Sidang tanggal 3 Desember 2025, hlm. 13) ; b. Mengakhiri ketidakpastian hukum sehingga merugikan baik materiil maupun imateriil bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun profesi terkait (Saksi Azali Pangiringan Samosir, Risalah Sidang tanggal 3 Desember 2025, hlm. 16); c. Penegakan bahasa negara sebagai simbol kedaulatan negara menjadi lebih efektif; - MENURUT PARA PEMOHON SANKSI YANG TEPAT ATAS PELANGGARAN PASAL 31 AYAT (1) UU BAHASA ADALAH BATAL DEMI HUKUM SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG 14. Bahwa, berdasarkan konstruksi hukum yang telah diuraikan sebelumnya, di mana kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa memiliki sifat imperatif (perintah mutlak yang tidak dapat ditawar), maka konsekuensi yuridis yang logis atas pelanggarannya adalah sanksi batal demi hukum. Sanksi ini bukan hanya sesuai dengan yurisprudensi pengadilan yang telah ada, tetapi juga merupakan keharusan sistemik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut: a. Bahwa, sanksi batal demi hukum merupakan konsekuensi logis dari sifat imperatif norma. Norma yang bersifat imperatif (dwingend recht) menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum apabila dilanggar, berbeda dengan norma pelengkap (aanvullend recht) yang hanya menimbulkan akibat dapat dibatalkan (voidable). Oleh karena kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa bersifat 117 imperatif, maka pelanggaran terhadapnya secara logis harus mengakibatkan perjanjian batal demi hukum; b. Bahwa dengan asumsi Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa merupakan suatu norma imperatif atau dwingend recht, maka konsekuensi batal demi hukum atas pelanggarannya akan selaras dengan Pasal 1320, 1335, dan 1337 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian dengan sebab yang terlarang oleh undang-undang adalah tidak mempunyai kekuatan; c. Bahwa, penerapan sanksi batal demi hukum telah mendapat legitimasi melalui yurisprudensi pengadilan, di mana sejumlah putusan Mahkamah Agung secara tegas memutuskan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah batal demi hukum. Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa hakim-hakim telah menafsirkan sifat imperatif Pasal 31 ayat (1) UU UU Bahasa sebagai mengharuskan sanksi yang bersifat absolut, bukan relatif. IV. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon menyimpulkan dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035} adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian tersebut batal demi hukum.ꞏ, 118 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Serita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Presiden I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Nomor 173/PUU-XXlll/2025 dan 188/PUU-XXlll/2025, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana dalam Keterangan Presiden bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian perkara a quo karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, maupun kerugian oleh karena tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang diuji. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvarkelijk verklaard). II. PERMOHONAN PEMOHON KABUR Sehubungan dengan permohonan pemohon Pemohon jelas menyatakan dalam Permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun demikian, dalam uraian kedudukan hukum dan anggapan kerugian konstitusional, para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, tampak bahwa alasan-alasan permohonan (posita) tidak dijelaskan secara konsisten ihwal pertentangan 119 norma yang diuji dengan dasar pengujian, termasuk tidak diuraikannya pula dasar argumentasi berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). III. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa pada masa persidangan atas permohonan pengujian materiil UU 24/2009, terdapat keterangan Saksi dan keterangan Ahli Pemohon, serta keterangan Ahli Pemerintah dan keterangan Saksi Pemerintah yang disampaikan secara tertulis. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Pemohon I perkara 173/PUU- XXlll/2025 atas nama Prof. Rahayu Surtiati (dalam persidangan tanggal 3 Desember 2025). Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ahli Pemohon, Prof. Rahayu Surtiati pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: a. Makna kebahasaan frasa "wajib" dalam norma hukum Ahli menerangkan bahwa secara kebahasaan, kata "wajib" memiliki makna perintah yang kuat, setara dengan "harus" dan "tidak boleh tidak dilaksanakan", sehingga dalam teks hukum menunjukkan adanya larangan untuk tidak mematuhi ketentuan tersebut. b. Keterkaitan bahasa hukum dengan kepastian makna Ahli menjelaskan bahwa bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan secara cermat karena bahasa hukum menuntut kepastian makna, dan penggunaan kata tertentu-termasuk kata "wajib"-tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi normatif yang ditimbulkannya. c. Kebutuhan penjelasan lebih lanjut atas norma Ahli menyampaikan adanya kekhawatiran bahwa ketiadaan penjelasan lebih lanjut terhadap norma kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk mengenai konsekuensi pelanggaran, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik penerapan norma. d. Bahasa Indonesia dalam ranah hukum, Ahli menekankan pentingnya kejelasan penggunaan Bahasa Indonesia dalam ranah hukum agar norma dapat dipahami dan dipatuhi secara konsisten oleh para subjek hukum, khususnya dalam konteks perjanjian atau nota kesepahaman. 120 Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Ahli Prof. Rahayu Surtiati: a. Mengenai makna kebahasaan frasa "wajib" Pemerintah mencatat penjelasan Ahli mengenai makna kebahasaan kata "wajib" sebagai perintah yang bersifat kuat. Namun demikian, Pemerintah berpandangan bahwa pemaknaan kebahasaan semata tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam konteks sistem hukum dan teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang secara sadar membedakan antara norma kewajiban dan norma yang disertai sanksi. b. Mengenai kepastian makna dalam bahasa hukum Pemerintah sependapat bahwa bahasa hukum harus menjamin kejelasan dan kepastian makna. Akan tetapi, kepastian makna norma tidak selalu identik dengan keharusan adanya konsekuensi hukum tertentu, karena pembentuk undang-undang dapat memilih untuk menetapkan norma kewajiban sebagai pedoman perilaku tanpa menetapkan sanksi secara eksplisit. c. Mengenai kebutuhan penjelasan lebih lanjut atas norma Pemerintah memahami kekhawatiran Ahli terkait ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Namun, Pemerintah menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan sanksi merupakan pilihan pembentuk undang-undang, dan penambahan atau perumusan konsekuensi hukum lebih lanjut berada dalam ranah kebijakan legislasi. d. Mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam ranah hukum Pemerintah sependapat bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam ranah hukum penting untuk menjamin pemahaman para pihak. Namun demikian, pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia tidak serta-merta menuntut konsekuensi pembatalan atau akibat hukum tertentu, sepanjang norma yang berlaku tidak mengaturnya secara tegas. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa keterangan Ahli Prof. Rahayu Surtiati memberikan perspektif kebahasaan yang relevan, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menambahkan konsekuensi hukum yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 2009 dan tidak 121 pula hal demikian mengakibatkan ketentuan a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945. 2. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi Pemohon I perkara 173/PUU-XXlll/2025 Azali Pangiringan Samosir. (dalam sidang tanggal 3 Desmber 2025) Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Saksi Pemohon Azali Pangiringan Samosir yang pada pokoknya menyampaikan: a. Pemahaman terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia Saksi menerangkan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 dipahami sebagai kewajiban hukum penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman. Kata "wajib" dipahami sebagai perintah yang tidak boleh tidak dilaksanakan, sehingga menurut saksi memiliki makna yang kuat secara normatif. b. Pengalaman praktik penerjemahan perjanjian Saksi menyampaikan bahwa dalam praktiknya, ia menerima permintaan penerjemahan baik terhadap dokumen perjanjian yang telah ditandatangani (executed documents) maupun dokumen yang belum ditandatangani (non- executed documents), tanpa dapat memastikan secara pasti mana yang lebih dominan karena tidak dilakukan pendataan khusus. c. Kondisi praktik sebelum terjadinya perubahan persepsi Berdasarkan pengalaman saksi, sebelum terjadinya perubahan persepsi, kesadaran para klien untuk menerjemahkan perjanjian atau nota kesepahaman ke dalam Bahasa Indonesia relatif tinggi, baik karena kewajiban hukum maupun karena adanya pemahaman praktik yang berkembang di kalangan pengguna jasa hukum. d. Perubahan kondisi dan kekhawatiran yang dirasakan saksi. Saksi menyampaikan adanya kekhawatiran terhadap kondisi terkini yang dipersepsikan sebagai lemahnya penegakan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian, yang menurut saksi berdampak pada menurunnya kepastian hukum serta berpengaruh terhadap praktik penerjemahan perjanjian. e. Dampak faktual terhadap profesi penerjemah tersumpah. Saksi menerangkan bahwa ketidakpastian hukum atas kewajiban 122 penggunaan Bahasa Indonesia, apabila dibiarkan tanpa kejelasan konsekuensi, dipandang berpotensi mengancam keberlangsungan profesi penerjemah tersumpah, khususnya bagi penerjemah yang masih merintis karier. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Saksi Azali Pangiringan Samosir: a. Mengenai pemahaman kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia Pemerintah mencatat bahwa saksi memahami ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman. Pemerintah memandang bahwa pemahaman tersebut merupakan bagian dari persepsi dan pengalaman saksi dalam praktik profesinya, yang dapat berbeda dengan praktik para pihak lain dalam hubungan kontraktual. b. Mengenai praktik penerjemahan dokumen perjanjian Pemerintah mencatat keterangan saksi bahwa permintaan penerjemahan mencakup dokumen yang telah ditandatangani maupun yang belum ditandatangani, serta bahwa saksi tidak memiliki data kuantitatif mengenai proporsi masing-masing jenis dokumen. Dengan demikian, keterangan tersebut bersifat pengalaman individual dan tidak disertai dukungan data empiris yang terukur. c. Mengenai kondisi praktik sebelum terjadinya perubahan persepsi Pemerintah memahami bahwa sebelum terjadinya perubahan persepsi sebagaimana disampaikan saksi, terdapat praktik penerjemahan yang relatif intensif. Namun, praktik tersebut merupakan bagian dari dinamika penerapan norma di lapangan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan bisnis, kebijakan internal para pihak, dan perkembangan teknologi. Dengan konteks demikian, hal ini tidak relevan dan tidak berhubungan dengan ketiadaaan ketentuan sanksi berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1). d. Mengenai perubahan kondisi dan persepsi yang dirasakan saksi Pemerintah mencatat adanya persepsi perubahan kondisi yang dirasakan saksi terkait dengan praktik penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. Pemerintah berpandangan bahwa perubahan 123 persepsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika penegakan hukum, perkembangan praktik kontraktual, serta faktor-faktor eksternal lain yang memengaruhi perilaku para pelaku usaha dan profesi pendukung. e. Mengenai dampak terhadap profesi penerjemah tersumpah Pemerintah memahami adanya kekhawatiran yang disampaikan saksi terkait dampak perubahan praktik terhadap keberlangsungan profesi penerjemah tersumpah. Namun demikian, dampak tersebut merupakan konsekuensi faktual dari dinamika praktik dan kebijakan, yang memerlukan penanganan melalui pendekatan kebijakan dan pembinaan profesi, bukan semata-mata melalui penafsiran norma dalam forum persidangan. Hal yang paling fundamental adalah bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang tidak dilengkapi ketentuan sanksi, tidaklah berakibat hilang, terhalang, terhambat dan terganggu profesi penerjemah tersumpah. 3. Keterangan Ahli dan Saksi Pemerintah a. Keterangan Ahli Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D., yang pada pokoknya menyatakan: 1) Pertimbangan Linguistik Dengan digunakannya kata wajib dalam pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, teks pasal itu merupakan kewajiban. Kosakata wajib dalam Bahasa Indonesia berasal atau diserap dari bahasa Arab yang secara konseptual berarti: (1) "harus dilakukan", "tidak boleh tidak dilaksanakan" dan (2) "sudah semestinya", "harus" (KBBI) secara konseptual sebagai kosakata yang berdiri sendiri, kata wajib tidak banyak memberikan makna atau implikasi. Kata wajib akan jelas maknanya jika dikaji dalam perspektif tata bahasa. Kata sebagai unsur pembangun teks akan lebih baik dipahami dalam konteks tata bahasa. Modalitas wajib terkait dengan fungsi ajar (FU), FU adalah peran atau fungsi yang dilakukan pemakai bahasa dalam satu interaksi dan komoditas yang terkait dengan peran atau fungsi itu. Ketika berinteraksi, seorang pemakai bahasa melakukan dua pilihan peran, yakni memberi atau meminta. Sesuatu yang diberi atau 124 diminta dalam interaksi bahasa itu diistilahkan sebagai komoditas, yang terjadi dari dua pilihan, yakni informasi atau barang dan jasa. Jika unsur peran dan komoditas diklasifikasi silang terbentuk empat fungsi ajar yaitu: (1) pernyataan, (2) pertanyaan, (3) penawaran, dan (4) perintah. Titik modalitas sangat banyak bergantung pada konteks sosial dan nilainya bervariasi bagi tiap-tiap individu. Untuk tujuan praktis, nilai modalitas dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yakni modalitas dengan nilai yang deket 0% diistilahkan sebagai modalitas nilai rendah (R), yang dekat ke 100% tinggi (T), yang nilai menengah (M). dengan kata lain, setiap titik R, M, dan T sebenarnya terjadi dari atau mewakili sejumlah titik (makna sikap penutur atau pembicara). FU pernyataan dan pertanyaan dengan komoditas informasi diistilahkan sebagai proposisi dan FU penawaran dan perintah dengan komoditas barang dan jasa sebagai proposal. Modalitas terhadap proposisi diistilahkan sebagai modalisasi dan terhadap proposal sebagai modulasi. Modalisasi terbagi kedalam 2 (dua) kategori yakni probabilitas dan kekerapan. Modulasi terbagi kedalam 2 (dua) kategori yakni keharusan atau obligasi dan tekad atau inklinasi. Uraian tentang modalitas menunjukan modalitas kata wajib terkait dengan perintah dengan nilai tingkat tinggi. Artinya, modalitas wajib itu meminta atau memerintah agar seseorang melakukan tindakan terkait dengan komoditas barang dan/atau jasa dengan intensitas keharusan pada level tertinggi. Sekaitan dengan pasal 31 ada perintah agar Bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lnstansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorang warga Negara Indonesia. Tugas pedagogis itulah yang diemban atau dilakukan oleh Badan bahasa dalam tugas bidang kebahasaan di bawah Menteri Pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 45 UU 24/2009. Tugas pedagogis tersebut dilakukan melalui sistem yang edukatif, yaitu norma hukum dalam ketentuan Pasal 1 sebagai sebuah norma 125 hukum tunggal yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum, tidak untuk memberi sanksi. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia tidak dapat diwujudkan melalui sistem yang represif, tetapi diwujudkan melalui sistem yang edukatif. 2) Pertimbangan Tugas Lembaga Kebahasaan (Badan Bahasa) a. Perencanaan Bahasa Perencanaan Bahasa (PB) merupakan kajian linguistik terapan yang bersifat interdisiplin yang mengkaji perencanaan bahasa berdasarkan kebijakan bahasa di suatu negara. PB mengkaji upaya pemerintah yang berwenang, berjangka panjang, berkesinambungan untuk mengubah fungsi bahasa dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan masalah komunikasi agar pelaksanaan pembangunan efektif. Satu bagian dari PB adalah memperkasa bahasa sehingga bahasa nasional berwibawa. Tertuang dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 UU 24/2009. b. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Didalam pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak mencantumkan sanksi. Ada beberapa alasan mengapa pasal 31 ayat UU 24/2009 tidak disertai sanksi. i. Tugas utama Badan Bahasa adalah mendidik dan membelajarkan masyarakat untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengapresiasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas atau jatidiri bangsa bangsa Indonesia dan bangsa memperkasa Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu terjadi benar dan salah (trial and error) tidak dapat dipungkir. Membangun kebiasaan baik dan benar hanya terjadi melalui tubin atau ulangan yang bisa benar dan bisa salah. Jika berbuat kesalahan dalam proses pendidikan pembelajar mendapat hukuman, proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan berlangsung secara baik dan alamiah. ltulah sebabnya Badan Bahasa dalam misi UU 126 24/2009 lebih mengutamakan pemberian penghargaan (reward) daripada sanksi atau hukuman (punishment). ii. Badan Bahasa tidak memiliki misi atau mekanisme kerja untuk memberikan sanksi kepada institusi/lembaga atau perseorangan pengguna bahasa yang dalam tingkah lakunya membuat kesalahan berbahasa. c. Pertimbangan Pedagogis Menurut B.F, Thorndike, E, Homans, G.C., berpendapat bahwa pemberian penghargaan (reward) jauh lebih baik dan memberikan hasil positif dan efektif daripada pemberian sanksi karena pemberian penghargaan potensial: (a) membangun motivasi intrinsik dalam bertindak, (b) memperkuat perilaku positif, (c) menciptakan lingkungan belajar yang positif, (d) memberikan contoh panduan yang diacu, dan (e) menghindari efek samping negatif dari hukuman yang berupa: (1) kecemasan, (2) kebencian, (3) penurunan harga diri, dan (4) peningkatan perilaku agresif. Pemberian penghargaan dapat memberikan efek jangka panjang yang menggembirakan karena penuh dengan harapan. Teks pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 itu merupakan kewajiban dalam bentuk norma tunggal dengan tidak disertai sanksi. Ketiadaan sanksi ini didasarkan pada pandangan linguistik, tugas dan fungsi Badan Bahasa sebagai institusi, dan prinsip pedagogis yang ketiganya mengutamakan pemberian penghargaan untuk membangun kebiasaan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembangunan kesadaran berbahasa Indonesia tersebut dilandasi dengan prinsip penghormatan terhadap hak individu dalam menggunakan setiap bahasa yang dimiliki atau dituturkan. Teks pasal 31 ayat (1) merupakan kewajiban dalam sistem yang edukatif, bukan represif. b. Keterangan Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait: 1) Keabsahan Perjanjian (Kontrak) 127 Hukum Perjanjian Merupakan bagian dari Hukum Perikatan. Sumber hukum, hukum perikatan terdapat pada buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan satu atau orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu: sepakat pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan). Dalam teori hukum perikatan pada umumnya dipahami terdapat 3 (tiga) kemungkinan kekuatan hukum suatu perjanjian, yaitu: sah (wettig), dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig van rechtswege). Akibat hukum perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pihak (pacta sunt servanda), perjanjian yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) mempunyai kekuatan hukum sampai saat adanya putusan pembatalan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum (nietig van rechtswege) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanjian ditutup. Terkait dengan kekuatan hukum suatu perjanjian, kitanya perlu diperhatikan jenis kontrak yang dikategorikan sebagai unenforceable contracts seperti yang dikenal dalam sistem common law. lni terdapat dalam kontrak yang tidak memenuhi syarat formal dalam pembuatannya, misalnya: jika menurut aturan hukum, kontrak wajib memenuhi aturan tentang stamp (meterai) maka kontrak belum dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan tentang meterai tersebut belum terpenuhi. 2) Makna Kesepakatan (Toestemming) Syarat utama dalam penutupan perjanjian adalah kesepakatan di antara para pihak. Syarat ini bersifat universal. Berlaku pada semua sistem hukum. terdapat 2 (dua) elemen dalam kesepakatan, yaitu: penawaran (offer) dan akseptasi (acceptance). Penawaran pada intinya Adalah pernyataan kehendak berupa usulan untuk mengadakan perjanjian, sedangkan akseptasi Adalah pernyataan kehendak yang menerima suatu penawaran. Dalam teori dikatakan 128 jika terjadi suatu kesepakatan maka di situ terdapat persesuaian kehendak dari para pihak (meeting of minds atau toestemming). Persesuaian kehendak mengandung makna ada kecocokan kehendak, bukan berarti sama. Terjadinya kesepakatan itu pada umumnya didahului dengan suatu perundingan atau tawar menawar (negosiasi). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka dinegosiasikan tersebut. Sepanjang tidak terdapat cacat kehendak dalam proses tawar menawar (negosiasi) baik berupa kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka kesepakatan yang terbentuk harus dinilai sah dan karenanya mengikat. 3) Limitasi Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contracts) Dalam hukum perjanjian terdapat prinsip hukum yang disebut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). Maksudnya, dalam membuat perjanjian (kontrak) para pihak mempunyai kebebasan. Kebebasan ini intinya dalam 2 (dua) hal, yaitu kebebasan dalam menentukan isinya (freedom to decide the content of the contract) dan kebebasan dalam menentukan bentuknya (freedom to decide the form the contract). Untuk memahami karakter suatu aturan hukum dalam KUHPerdata apakah bersifat memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) atau melengkapi (aanvullend recht atau voluntary rules) pada umumnya digunakan 2 (dua) cara. Pertama dengan memperhatikan formulasi perumusan normanya. Kedua dengan cara melihat daya kerja suatu aturan. 4) Ratio Legis pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Pasal 31 UU 24/2009 mengatur bahwa Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ratio Legis aturan ini menurut Prof. Sagar 129 Adalah untuk melindungi kedaulatan dan kehormatan negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsiderans undang- undang a quo. Oleh sebab itu aturan ini sifatnya memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) sepanjang mengikatkan diri dalam nota kesepahaman atau perjanjian itu Adalah Lembaga kenegaraan. Perlu dipahami bahwa Ratio Legis undang-undang a quo bukan untuk melindungi kepentingan pihak Lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia dari timbulnya suatu kerugian. jika suatu nota kesepahaman atau perjanjian, terlebih perjanjian komersil yang melibatkan pihak swasta atau perseorangan swasta dinilai batal demi hukum tidak disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia maka terdapat 2 (dua) implikasi hukum yang memerlukan perhatian kita, yaitu: pertama, terdapat potensi Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia menjalin hubungan hukum (dengan nota kesepahaman atau perjanjian) dengan pihak asing lalu meminta agar hubungan hukum tersebut dinyatakan batal karena bertentangan undang-undang Republik Indonesia. Kedua, akan mengurangi kepercayaan asing dalam menjalin hubungan dagang dengan pihak Lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia bahkan dengan pemerintah Republik Indonesia. 5) Perkembangan Hukum Tentang Ajaran Causa (Sebab) Dalam NBW perlu disampaikan dalam keterangan ini bahwa ajaran tentang causa (sebab) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320-4, Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdata sudah ditinggalkan. NBW sudah tidak lagi mengatur hal causa (sebab) sebagai syarat dalam pembuatan perjanjian karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. c. Keterangan Saksi Shanti Utami Retnaningsih, yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait: 1) Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional Perjanjian lnternasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional (UU 130 24/2000) mengadopsi definisi perjanjian internasional dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) sebagai "perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Penggunaan Bahasa dalam suatu nota kesepahaman bergantung pada kesepakatan para pihak yang diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 33 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menyerahkan interpretasi perjanjian dengan dua atau lebih Bahasa kepada kesepakatan para pihak. Pasal 12 ayat 1 UU/2000 merupakan satu-satunya pasal yang menyinggung aspek bahasa Indonesia, dalam hal itu mengatur mengenai "terjemahan" dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional, yaitu: "Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan." Meskipun penggunaan Bahasa Indonesia tidak menentukan sahnya suatu perjanjian lnternasional, pemerintah, khususnya sejak berlakunya UU 24/2000, telah secara konsisten menggunakan Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan nota kesepahaman dan perjanjian internasional dengan negara mitra. Dapat dilihat dari beberapa perjanjian bilateral terbaru Indonesia, diantaranya: a) Indonesia-Peru Comprehensive Economic partnership tahun 2025, pada Pasal 13.8 mengenai naskah asli, menyatakan bahwa "persetujuan ini dibuat dalam duplikat dalam bahasa lnggris, Indonesia, dan Spanyol. Semua teks persetujuan ini memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks Bahasa lnggris yang wajib berlaku." b) Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2025, pada Pasal 26.7 mengenai naskah 131 yang autentik, menyatakan bahwa "Naskah Bahasa lnggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Prancis dari persetujuan ini adalah secara autentik" (equally authentic). c) Memorandum Saling Pengertian antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Divisi Kabinet yang diwakili oleh Arsip Nasional Republik Islam Pakistan tentang Kerjasama Kearsipan tahun 2025, dimana dalam paragraf penutupnya dinyatakan "dibuat... masing-masing dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, maka naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku." Adapun perjanjian lnternasional, regional dan multilateral, penggunaan Bahasa pada naskah resmi perjanjian terbatas hanya pada Bahasa lnggris sebagai Bahasa negosiasi, atau dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan bahasa resmi PBB yaitu Arab, lnggris, Mandarin, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Terjemahan naskah perjanjian ke dalam Bahasa Indonesia dilakukan dalam proses pengesahan/ ratifikasi, diantaranya adalah: a) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). b) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 tentang pengesahan Agreement On Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Proses penerjemahan teks baik bilateral dan multilateral melibatkan jabatan penerjemah pada Kementerian Sekretariat Negara atau penerjemah tersumpah. Dalam melakukan proses penerjemahan, khususnya penerjemahan internasional pemerintah selalu melibatkan jasa profesional penerjemah, termasuk pejabat fungsional penerjemah. Hal ini merefleksikan bahwa dalam menjalankan amanat pasal 31 UU 24/2009, pemerintah tidak hanya memperhatikan kewajiban Bahasa Indonesia dari segi keilmuan Tata Bahasa Indonesia, tetapi 132 juga dari segi Bahasa sesuai konteks hukum. Dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya, ketiadaan sanksi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tidak mengurangi intensi Pemerintah untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dalam mewujudkan eksistensi bangsa sebagaimana konsiderans UU 24/2009, yang terefleksikan dari berbagai perjanjian internasional atau nota kesepahaman yang dibuat Pemerintah atau Kementerian/Lembaga. Usulan penambahan elemen sanksi pada pasal 31 UU 24/2009 justru akan menimbulkan komplikasi dalam hukum internasional dan hubungan internasional, diantaranya sebagai berikut: a) Pencantuman naskah bahasa nasional suatu negara sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktik internasional, yang sudah berjalan dengan konsisten tanpa adanya sanksi dalam kerangka hukum domestik. b) Pemberian sanksi terhadap penerapan Pasal 31 UU 24/2009 tidak tepat karena akan menambah dan mempengaruhi substansi atau syarat sahnya suatu perjanjian internasional yang bukan ranah dari UU 24/2009, melainkan ranah dari UU 24/2000 tentang perjanjian Internasional. c) Pembatalan nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang telah disepakati melanggar kewajiban dalam hukum internasional, dan karenanya dapat memunculkan potensi gugatan terhadap pemerintah. Ketentuan Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa suatu negara pihak tidak dapat menerapkan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai justifikasi atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional ("a party may not invoke the provisions of its internal law as Justification for its failure to perform a treaty"). d) Pembatalan perjanjian internasional yang telah disepakati akan menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap 133 kredibilitas Pemerintah melaksanakan komitmen di tingkat global. Demikian tanggapan dalam Kesimpulan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 134 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 135 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 136 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. 2. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan calon advokat. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah (sworn translator); 4. Bahwa Pemohon I merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 karena norma a quo yang tidak disertai dengan norma sanksi telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat dan mempengaruhi profesionalitas Pemohon I dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dimasa yang akan datang untuk memberikan nasihat maupun pendapat hukum kepada klien. Sedangkan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia sehingga berpengaruh pada menurunnya permintaan atas jasa penerjemahan nota kesepahaman maupun perjanjian yang merupakan sumber utama penghasilan Pemohon II. Kerugian Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknyanya potensial. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I dan Pemohon II, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang 137 dijamin UUD NRI Tahun 1945, di mana Pemohon I adalah calon advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) [vide Bukti P-3], dan Pemohon II merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-34.AH.03.07 Tahun 2024 tertanggal 3 Juni 2024 [vide Bukti P-4]. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terkait ketidakjelasan sanksi atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Indonesia. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab-akibat (causal-verband) serta bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial bagi Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I beranggapan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat menghambat dan memengaruhi profesionalitas Pemohon I sebagai calon advokat, sedangkan Pemohon II beranggapan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengakibatkan menurunnya permintaan atas jasa penerjemahan nota kesepahaman maupun perjanjian. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian yang dimaksudkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya 138 dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak memiliki atau memuat norma sekunder berupa sanksi hukum yang jelas sehingga menimbulkan masalah multitafsir dalam implementasinya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan norma sanksi pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan norma sanksi pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengakibatkan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum menjadi tidak efektif sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, akar dari isu konstitusionalitas permohonan a quo terletak pada ketiadaan sanksi hukum atau akibat hukum yang jelas terhadap pelanggaran atas norma kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Dengan demikian untuk menyelesaikan isu konstitusionalitas tersebut, norma a quo perlu diberikan tafsir yang tegas mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. 5. Bahwa menurut para Pemohon, sanksi yang paling tepat secara teoretik, filosofis, dan sistematis atas pelanggaran atas norma kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah batal demi hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian tersebut batal demi hukum”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, seorang ahli yaitu Prof. Dr. Rahayu Surtiati serta seorang saksi 139 yaitu Azali Pangiringan Samosir, yang masing-masing keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2025, yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 17 November 2025, disertai tambahan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2026 dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., dan Prof. Amrin Saragih, M.A, Ph.D., serta seorang saksi yaitu Shanti Utami Retnaningsih yang keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2026. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 diajukan kembali, karena sebelumnya norma pasal a quo pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: 140 Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon sebelumnya dalam Permohonan Nomor 127/PUU-XXIII/2025, sekalipun terdapat pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan Nomor 127/PUU-XXIII/2025 sama dengan pasal dalam permohonan a quo, namun telah ternyata para Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 127/PUU-XXIII/2025. Dalam Permohonan Nomor 127/PUU- XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian dalam permohonan Nomor 188/PUU-XXIII/2025, menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan kedua permohonan tersebut, sehingga tanpa perlu menguraikan ihwal apakah terdapat perbedaan alasan pengujian permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya, maka berkaitan dengan pengujian norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo dapat dibuktikan atau tidak, menurut Mahkamah secara formal permohonan pengujian norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 a quo dapat diajukan kembali. 141 [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang tidak memuat ketentuan sanksi batal demi hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum dan melanggar prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan sebelumnya. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permasalahan konstitusional para Pemohon, yaitu apakah ketiadaan sanksi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah inkonstitusional. Dalam konteks ini para Pemohon juga mendasarkan pada norma Angka 268 Lampiran II UU 12/2011 yang menentukan adanya pengaturan mengenai sanksi dalam suatu norma yang menggunakan kata “wajib” sebagai konsekuensi atas ketidakterpenuhan kewajiban yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam menjawab permasalahan konstitusional a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) penafsiran gramatikal; (ii) bentuk norma hukum; dan (iii) politik hukum pembentukan UU 24/2009, sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan suatu kata atau diksi tertentu, memiliki konsekuensi normatif yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan redaksional semata, termasuk juga penggunaan kata “wajib” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang menjadi permasalahan utama yang dimohonkan para Pemohon. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memahami kata “wajib” ini dengan menggunakan interpretasi gramatikal atau tekstual. Secara leksikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wajib” yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, menunjuk pada arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); sudah semestinya; dan harus. Dalam tata bahasa normatif, makna demikian berbeda dengan penggunaan kata “dapat” 142 yang menunjukkan diskresi, atau kata “berhak” yang memberikan otoritas atau kewenangan kepada subjek hukum yang dituju. Oleh karena itu, wajib adalah bentuk suatu perintah yang bersifat imperatif sebagai bentuk ekspresi atas kehendak dari pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu keharusan. Dalam konteks demikian, kata “wajib” dapat berdiri sendiri secara independen dan tidak dipengaruhi oleh konsekuensi atau akibat hukum yang mengikutinya. Artinya, apabila suatu norma menyatakan bahwa subjek hukum “wajib” melakukan tindakan tertentu, maka secara gramatikal norma tersebut telah lengkap sebagai norma perilaku yang mengikat. Sanksi merupakan persoalan akibat hukum, sedangkan kata “wajib” merupakan pernyataan tentang sifat keharusan itu sendiri. Secara a contrario, penilaian tanpa adanya sanksi maka suatu kewajiban menjadi kehilangan kekuatan mengikatnya justru akan mereduksi fungsi normatif teks hukum itu sendiri dan berpotensi memunculkan pengertian yang bertentangan dengan makna bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. [3.14.2] Bahwa secara konseptual, apabila dilihat dari segi wujudnya, suatu norma hukum dikategorikan menjadi norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan, norma hukum berpasangan terdiri dari norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer adalah suatu norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara kita harus berperilaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, norma hukum sekunder adalah suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipenuhi dan mengandung sanksi. Kedua wujud norma hukum ini (tunggal dan berpasangan) merupakan hasil sedimentasi dari dinamika perkembangan pemikiran teori hukum mengenai dasar-dasar ilmu hukum normatif. Norma hukum berpasangan menekankan validitas suatu norma hukum pada sanksi dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang dan menjamin pelaksanaan dari perbuatan yang dikehendaki tersebut. Sanksi dalam konteks ini tidak hanya dalam lingkup pidana, melainkan juga termasuk dalam lingkup perdata dan administratif. Secara normatif, UU 12/2011 tidak mengatur secara spesifik mengenai pengertian serta ruang lingkup norma hukum tunggal dan berpasangan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas panduan normatif pada Angka 268 Lampiran II UU 12/2011, menurut Mahkamah, berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana telah diuraikan di atas, panduan normatif pada Angka 268 Lampiran II UU 12/2011 merupakan tata cara atau pedoman untuk menyusun materi norma yang termasuk dalam ruang lingkup norma hukum yang berpasangan. Sedangkan, norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berdasarkan wujudnya termasuk dalam rumpun norma hukum tunggal yang berdiri sendiri dan materinya lebih ditujukan untuk mengatur perilaku sosial yang sifatnya lebih pada penekanan, in casu penekanan penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian. [3.14.3] Bahwa pengunaan kata “wajib” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juga tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pembentukan UU 24/2009 yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasca dilakukannya perubahan konstitusi. Disepakatinya rumusan sebagaimana diatur dalam Bab 143 XV UUD NRI 1945 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan upaya negara untuk menegaskan kembali simbol- simbol kedaulatannya. Sebelum tahun 2009, pengaturan mengenai simbol negara masih tersebar dalam berbagai regulasi (yang bersifat parsial) menurut kebutuhan isinya dan tidak diatur secara lengkap dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pada saat UU 24/2009 dibentuk, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 [vide Alinea 3 Penjelasan Umum UU 24/2009]. Dalam konteks demikian, pembentukan UU 24/2009 menunjukkan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk melakukan kodifikasi dan harmonisasi norma-norma yang berkaitan dengan identitas dan simbol negara dalam satu undang-undang secara komprehensif. Selain secara tegas diamanatkan oleh norma Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945, materi muatan norma dalam UU 24/2009 merupakan bentuk konkret yang lebih teknis dari keinginan negara untuk melakukan perlindungan terhadap simbol negara sebagai identitas dan alat pemersatu, sekaligus sebagai penguatan kedaulatan hukum nasional dalam arus globalisasi tanpa harus menutup diri dari perkembangan internasional. Hal demikian menunjukkan adanya politik hukum yang bersifat protektif sekaligus afirmatif secara seimbang dan proporsional. Terkait dengan pengaturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, pembentuk undang-undang harus dapat meramu tatanan norma hukum positif yang tetap memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, sekaligus memberikan ruang pada penggunaan bahasa asing dalam kondisi tertentu sesuai dengan kelaziman dalam pergaulan lintas negara. Kebutuhan politik hukum yang demikian tentu mempengaruhi bentuk atau pilihan rumusan norma dalam UU 24/2009, in casu penggunaan kata “wajib” tanpa disertai adanya sanksi yang mengikuti. Apabila dicermati secara komprehensif, selain norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, terdapat juga beberapa norma pasal yang menggunakan kata “wajib” menggunakan Bahasa Indonesia dalam UU 24/2009, yaitu norma Pasal 26 sampai dengan Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU 24/2009. Kesemua norma yang disebutkan tersebut juga tidak memiliki atau diikuti dengan adanya pengaturan sanksi namun tidak juga serta-merta menghapus sifat imperatif dari norma tersebut. Hal demikian menunjukkan adanya karakter khusus pengaturan norma dalam UU 24/2009 yang menyesuaikan dengan politik hukum yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang kemudian membentuk makna serta ruang lingkup kata “wajib” yang memiliki kekhususan dan berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang lainnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam pengertian kata “wajib” sebagaimana panduan normatif pada Angka 268 Lampiran II UU 12/2011. Akan tetapi, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah, hendaknya pembentuk undang- undang dalam menentukan kata “wajib” dilakukan secara lebih selektif dan bijak guna memastikan penggunaan kata “wajib” dimaksud tepat sesuai dengan konteksnya. Jika mengharuskan penggunaan kata wajib namun tanpa disertai sanksi, maka untuk kepentingan edukasi kepada perancang undang-undang dan masyarakat, seharusnya penuangan kata “wajib” dalam norma undang- undang yang tanpa dikenakan sanksi, agar diberikan penjelasan yaitu dalam 144 bagian penjelasan umum atau penjelasan pasal dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketiadaan sanksi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah menyebabkan norma pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil permohonan para Pemohon, dikarenakan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan dalam Permohonan a quo sama dengan persoalan konstitusionalitas yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025, yakni mengenai ketiadaan sanksi batal demi hukum atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon a quo. Dengan demikian, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk berubah pendirian berkenaan dengan hal tersebut, maka berkaitan dengan dalil para Pemohon dalam permohonan a quo haruslah dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak melanggar prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 145 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU- XXIII/2025 sepanjang berkenaan dengan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 146 Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati