173/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 173/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Binti Lailatul Masruroh Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : RT 03 RW 01 Dsn. Setinggil Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi ,Kabupaten Blitar, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 169/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 173/PUU-XXII/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, yang telah 2 diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 melalui surat elektronik (e-mail), pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhiryang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhiryang putusannya 3 bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada); 9. Bahwa Pengujian Materril Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) diujikan dengan dasar konstitusional yaitu terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang- undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak 5 hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Delam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa, ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6 d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang- undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Binti Lailatul Masruroh (Bukti P-3); 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Binti Lailatul Masruroh dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-4); 8. Bahwa Pemohon sebagai masyarakat yang memiliki peran untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilihan demokratis sebagai bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, partisipasi ini berkesinambungan dengan Pemohon yang disisi lain sebagai Mahasiswa yang berperan sebagai agen of change dalam masyarakat, dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan mengenai peran mahasiswa dalam pemilu dan pilkada sebagai berikut; a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU- XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 69 huruf i UU Pilkada diubah sehingga memungkinkan kampanye di perguruan tinggi selama telah mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan tanpa atribut kampanye pemilu. Sebelumnya, UU Pilkada melarang kampanye di tempat pendidikan, termasuk perguruan tinggi; b. Bahwa pada pelaksanaannya di kampus pemohon masih dijembatani KPU Jawa Timur pada agaenda KPU Jawa Timur Goes To Campus jelang pilkada pada tanggal/hari Selasa, 05 November 2024 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan memberikan edukasi tentang pentingnya pemilihan 7 kepala daerah [lihat: Jelang Pilkada 2024, KPU Jatim dan UIN SATU Gelar KPU Jawa Timur Goes to Campus - UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung] c. Bahwa sebagaimana dalam kegiatan yang diikuti pemohon di Universitas menggaris besarkan organisasi mahasiswa yang mewakili pihak perguruan tinggi sebagai penyambung lidah rakyat harus memiliki tekad untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pasangan calon kepala daerah; d. Bahwa dalam agenda tersebut juga menekankan diskusi kompetensi calon kepala daerah, pembahasan money politic, hak pilih, dan konsultan politik sosialisasi ini menjadi strategi dan sarana untuk menjadikan mahasiswa sebagai pemilih yang cerdas dan bijak dalam menentukan pemimpin baru yang tepat; e. Bahwa dalam masa pemilihan perlunya pemikiran dan informasi terbuka publik oleh pemerintah juga menjadi faktor utama karena mahasiswa atau yang saat ini kerap disapa sebagai generasi Z memiliki ruang dalam hal akses informasi melalui media sosial sehingga dalam momentum pilkada kali ini media sosial juga memiliki peran yang sangat penting untuk menyebarkan informasi tentang pilkada; f. Bahwa informasi kejelasan alur perkembangan kinerja daerah juga menjadi faktor pemilih untuk memnentukan potensi yang bisa dikembangkan pada daerah masing-masing dengan menyerahkan mandat melalui calon pasangan yang maju dalam kontestasi pilkada, dengan adanya keterbatasan informasi yang jelas dari pihak pemerintah maka tidak terpenuhinya asas-asas pemerintahan yang baik; g. Menurut Asep Ridwan (2004) “Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara, dalam hal ini keberadaan informasi publik terutama berkaitan dengan calon pasangan 8 sangat mempengaruhi daya partisipasi pemilih yang jika di logiskan ketika banyak masyarakat yang memiliki pola pemilihan berdasarkan trackrecord pasangan maka meminimalkan adanya money politic; h. Bahwa menurut Ramlan Surbekti, perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh seseorang yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih pada suatu pemilihan umum. Perilaku memilih (voting behavior) dalam suatu pemilihan umum bukan hanya sekedar perilaku yang bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi unsur refleksi struktur sosial budaya, eknomi, dan politik yang mempengaruhinya; i. Bahwa berhubungan dengan adanya kebijakan yang melibatkan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat maka keterbukaan data informasi mengenai isu seharusnya lebih transparan,karena keterkaitan dengan dana APBD yang bersinggungan langsung dengan petahana yang memiliki kewenangan dalam proses sosialisasi Pilkada ataupun pemilihan sangat berorientasi dalam keterbukaan dan Independensi KPU sebagai penyelenggara. 9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan posisi pemohon sebagai mahasiswa yang memiliki keterkaitan dengan proses kampayne pilkada ataupun pemilu yang menjadikan Perguruan Tinggi sebagai tempat berkampanye dan Sosialisasi Program Lembaga Negara yaitu KPU, maka sebagimana kedudukan konstitusional pemohon yaitu dilandaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, sebagai warga negara yang dianggap mengetahui hukum maka partisipasi Pemohon sebagai bentuk kepatuhan pada hukum; 9 10. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada sebagai salah satu landasan pembebanan dana penyelenggaraan pilkada pada APBD serta mengancam Independensi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota karena bersifat permohonan dana tidak dalam alokasi satu pintu. Pemohon melihat adanya potensi adanya kerugian inkonstitusional akibat tidak jelasnya pasal a quo yang secara rinci akan dibahas selanjutnya; 11. Bahwa dengan kondisi itu, Pemohon menjadi memiliki kedudukan hukum untuk memohon kepada Mahkamah agar mengawal kepastian demokrasi dan hak konsitusional Pemohon untuk memberikan tafsir baru kepada ketentuan di dalam UU a quo, sehingga format mekanisme penganggaran dana Pilkada Serentak berpusat satu pintu melalui KPU untuk menjaga indepensi KPU dan program-program yang berkaitan dengan kedudukan Pemohon; 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 10 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Bahwa ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: 1) Bahwa terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dilanggar dengan ketentuan yang ada dalam pasal a quo. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: a. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; b. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. c. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. a. Bahwa pilkada serentak telah dilaksanakan yang telah mengasilkan calon gubernur, walikota dan bupati yang terpilih 11 meskipun di wilayah Pemohon paslon incumbent tidak memenangkan jabatan dalam perhelatan pilkada tetapi isu demokrasi dan keterbukaan pemerintah menyelimuti proses perhelatan pilkada khususnya di wilayah Blitar dan Jawa Timur; b. Bahwa kedudukan Pemohon sebagai mahasiswa yang diberikan peran untuk menyalurkan suara rakyat terbatas krena tidak adanya informasi terbaru mengenai Pilkada terutama dalam hal transparansi agenda pencapaian kinerja calon incumbent Kabupaten Blitar yang maju dalam perhelatan Pilkada dan transparansi dana pelaksanaan pilkada yang merupakan informasi publik sebagimana yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU wilayah Blitar Kota dan pemerintah pusat (RI); c. Bahwa proses pendanaan pilkada merupakan proses yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” yang dalam hal ini hak Pemohon tidak terpenuhi karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dan lembaga yang berwenang lainnya; d. Bahwa sebagaimana kedudukan Pemohon debagai mahasiswa yang diberikan fasilitasi untuk berdiskusi terbuka dan mendapat informasi kredibel sebagimana yang disampaikan oleh KPU Jawa Timur 2024 tidak terpenuhi oleh Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten; e. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa yang memiliki hak pilih di wilayah Kabupaten Blitar terkahir mendaptakan informasi terbuka mengenai pendanaan pilkada oleh NPHD adalah mengenai revisi alokasi dana pilkada 2024 sebelum adanya teken atau penandatanganan [lihat: https://radartulungagung.jawapos.com/blitar/763043252/ang 12 garan-pilihan-bupati-blitar-dipangkas-rp-34-m-begini- penjelasannya]; f. Bahwa kedudukan Pemohon sebagai mahasiswa dan warga Blitar yang ditetapkan memiliki hak pilih dibingungkan dengan pilihan dikarenakan keterbatasan akses trackrecord paslon incumbent dana kejelasan mekanisme pencairan dana 405 dan 60% apakah digunakan oleh incumbent untuk berkampanye? g. Bahwa jika hal tersebut dibiarkan muncul ketidakadilan yang mencoreng ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dimana petahana tidak menjunjung asas-asas pemerintahan yang baik dan menimbulkan asumsi tentang penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah yang malah menyokong isu-isu kepentingan jabatan subur di masyarakat; h. Bahwa kondisi tersebut telah merugikan Pemohon untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama terhadap prinsip negara demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; i. Bahwa kondisi tersebut telah merugikan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan amanat kedaulatan rakyat yang dipercayakan pada lemabaga independen berklurang sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dengan adanya ketentuan didalam UU a quo telah secara nyata membuat hak konstitusional dalam pemilihan yaitu mndapatkan kualitas pemilihan daerah tanpa adanya manipulasi terlanggar. Hal ini disebabkan oleh Pencairan dana hibah Pilkada bergantung pada kondisi politik lokal daerah setempat karena ada tiga pihak yang terlibat, yakni pemda, DPRD, dan penyelenggara 13 (KPU/Bawaslu Daerah). Menelisik keterlibatan yang terjadi dalam proses alokasi dana pilkada yang efektif secara langsung telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Karena adanya persyaratan tertentu untuk KPU dan Bawaslu Daerah mendapatkan alokasi pendanaan pilkada yaitu dengan mekanisme penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana dalam implementasi prakteknya pemerintah kurang tanggap dalam memastikan proses penganggaran ini bisa berjalan sesuai waktu dengan ketentuan dalam Pasal UU a quo yaitu pada frasa “membebankan pada APBD” Pasal 166 ayat (1) memunculkan ketidakpastian hukum sebagaimana kelanjutan pada Pasal 166 ayat (3) Permendagri 41 Tahun 2020 Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa pendanaan Pilkada berasal dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Daerah; (Bukti P-5) 4. Bahwa ketiadaan perbaikan sistem pengalokasian dana Pilkada yang mandiri dan transparan yang semestinya mengikuti pertimbangan Mahkamah yaitu dengan memperhatikan kemudahan pelaksanaan pemilihan umum dan pemiihan di wilayah daerah serta menghitung betul beban penyelenggaraan sekalian dengan mekanisme sistem hukumnya. Menilisik rezim pilkada yang sedari awal berubah-ubah hingga adanya ketentuan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyerentakkan sistem pemilihan menimbulkan masalah hukum lain selain masalah pendanaan pilkada yang pada hal ini kerugian konstitusional Pemohon dikemudian hari dapat terjadi lagi, bahwasanya secara aktual kerugian Pemohon sebagai mahasiswa yang terdata sebagai warga blitar terkait pendanaan pilkada yaitu adanya perbaikan signifgikan infrastuktur jalan wilayah Pemohon yang terletak pada wilayah perbatasan dua kabupaten yang merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten; 5. Bahwa jika hal tersebut dibiarkan tentu akan sangat mencoreng nilai keadilan hukum sesuai amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 14 1945 serta prinsip-prinsip negara demokrasi. Sebab, kemudahan dan perlakuan khusus sebagai warga negara seharusnya terealisasikan dengan adanya otonomi daerah guna memprioritaskan dan memaksimalkan manfaat kebijakan otonomi daerah digunakan untuk kepentingan dan menyamaratakan keadilan secara menyeluruh hingga ke pelosok, akan tetapi dalam hal ini hak konstitusiuonal untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik berupa sarana dan prasana jalan tidak terpenuhi; 6. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain: • Kerugian secara potensial dialami oleh Pemohon dalam dua kondisi: 1) Pertama, tidak terdapat kepastian hukum bahwa tidak ada kepentingan kader incumbent ataupun incumbent yang menjadi paslon diiringi dengan adanya mekanisme Pemda, DPRD, dan KPU /Bawaslu yang dapat menjamin ketransparansian alokasi dana kepada publik mengingat pendanaan tersebut merupakan APBD yang digunakan pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah mulai dari SDM dan SDA di Daerah. Maka, dalam hal ini hak konstituisional Pemohon pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikemudian hari akan terulang dicederai dengan alasan kepentingan bersama; a. Bahwa dengan kedudukan pemohon sebagai mahasiswa berhubungan dengan kondisi tersebut tidak menutup pula mempengaruhi penurunan indeks kualitas demokrasi berdasarkan kepercayaan kualotas suara di tingkat daerah bahkan nasional menurun yang disebabkan oleh adanya kualitas mekanisme sistem penyelenggaraan yang telah terkontaminasi kepentingan politik incumbent; b. Bahwa kerugian potensial Pemohon dikemudian hari terkait hak politik dan hak yang diatur pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berpotensi tidak menerima 15 hak pembayaran honorarium secara tepat waktu ketika pemophon dikemudian hari menghendaki menjadi petugas atau panitia pemilihan hal ini menjadi kerugian yang secara umum telah ditemukan Pemohon pada wilayah Pemohon, mengingat Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada, termasuk menjadi bagian dari kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau badan penyelenggara pemilu lainnya; c. Bahwa kerugian potensial Pemohon dikemudian hari dengan adanya mekanisme pendanaan yang merupakan kewenangan petahana atau kepala daerah yang dapat merevisi bahkan melakukan pengurangan dan penambahan alokasi dana kebutuhan, maka dalam hal ini secara potensial hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya berpotensi dilanggar dikemudian hari ketika dihadapkan oleh pasangan calon incumbent yang terbatas akan trackrecord yang dibersamai dengan ketidak transparan mekanisme tahap pencairan yang berdekatan dengan kampanye; 2) Kedua, apabila mekanisme pendanaan Pilkada tetap dibebankan pada APBD berpotensi menimbulkan politik kepentingan petahana melihat masih ada peran DPRD dan pemerintah daerah dalam proses politik anggaran yang dimana KPU sebagai lembaga independen memohonkan dana kepada pihak pemerintah daerah yang kemudian di setujui oleh kepala daerah dalam hal ini kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar sebelum adanya penandatanganan NPHD pada Oktober 2023 adanya pengurangan dana hibah dengan 16 alasan untuk pemaksimalan Infrastruktur. Maka, dalam hal ini frasa mandiri lembaga KPU di daerah harus dijamin independensinya dalam menyelenggarakan Pilkada langsung, dan apabila independensi KPU Daerah tidak dijamin, hal ini akan mengganggu pelaksanaan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 7. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; 1) Bahwa pasal a quo adalah pasal yang sebenarnya berfungsi untuk mengakomodir bagaimana mekanisme pendanaan penyelenggaraan pilkada untuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun, dengan tidak diaturnya limitasi pada pasal tersebut dapat menciptakan kesewenangan pengurangan, penambahan bahkan pemerasan dana oleh petahana guna memenuhi ketentuan yang di amanatkan dari pasal a quo tersebut; 2) Bahwa dengan tidak adanya limitasi tersebut, pelaksanaan tahapan pilkada mengalami hambatan karena anggaran pilkada digunakan sebagai “alat” politik oleh petahana yang berpotensi mengganggu kemandirian penyelenggara pilkada yang demokratis; 3) Secara kausalitas, manakala frasa “dibebankan pada APBD dan dibantu dengan APBN” diberi limitasi yang jelas dalam undang-undang maka Pertama, terciptanya standar penyelenggaraan Pilkada dan pendanaan yang efisien. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi bahwa penyelenggaraan pilkada yang tidak efisien dapat dipandang sebagai sebuah bentuk perilaku korupsi, sehingga dapat menyebabkan tantangan terhadap kredibilitas penyelenggara; 17 4) Kedua, praktik politik gembong kader akan dapat dihilangkan oleh karena proses pendanaan pilkada bertumpu pada satu pintu yaitu APBN, pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih atau incumbent tidak dapat melakukan kampanye yang terindikasi menggunakan APBD ataupun mencederai hak honoranium profesi di ranah instansi pemerintahan. 8. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 1) Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon sebagai Mahasiswa yang dilibatkan dalam kebijakan kampanye sebagaimana pada ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada karena berpotensi hilangnya mandat, kualitas suara yang jurdil dan potensi hilangnya kesejahteraan pelayanan publk tidak akan terjadi dikemudian hari. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pilkada yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip dan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan argumentasi terkait dengan pengujian UU a quo, Pemohon menyadari bahwa pengujian terhadap ketentuan pelaksanaan Pilkada, bukanlah pengujian yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah; 2. Bahwa sepanjang penelusuran Pemohon, pengujian terhadap ketentuan di dalam UU a quo, sudah dua kali diajukan kepada Mahkamah, yakni melalui Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024; 3. Bahwa di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang memberikan prasyarat untuk dapat melakukan pengujian kembali terhadap materi muatan pasal ataupun ayat dari sebuah undang-undang yang sudah pernah diuji sebelumya di Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa ketentuan yang mesti dijelaskan dan mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon kepada Mahkamah, khususnya terkait dengan perbedaan dasar konstitusional, dan argumentasi permohonan yang berbeda; 18 4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; b. Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. 5. Bahwa terkait dengan permohonaan yang diajukan oleh Pemohon ini, ketentuan pasal dan ayat yang diuji memag pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya. Tetapi, ketentuan yang pasal dan ayat yang sama persis dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang yang pemohon telusuri belum ada, yakni permohonan yang mengajukan ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3); 6. Bahwa di dalam permohoan a quo, Pemohon mengajukan permohonan terkait ketentuan pendanaan pilkada, berbarengan pula dengan ketetuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang ada di dalam UU Pilkada. Artinya, dengan ketentuan tersebut, sepanjang penelusuran Pemohon, belum ada permohonan sebelumnya, yang mengajukan ketentuan pasal a quo, seperti yang diajukan oleh Pemohon di dalam UU a quo; Tabel.1 Permohonan Terkait Ketentuan Pilkada Yang Pernah Dimohonkan di Mahkamah Konstitusi No. Nomor Perkara Dasar Konstitusional Yang digunakan 1. Nomor 85/PUU-XX/2022 Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 2. Nomor 12/PUU-XXII/2024 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 19 7. Bahwa selain ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU a quo yang berbeda, Pemohon di dalam permohonan ini juga mengajukan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang diajukan kepada Mahkamah. Permohon menggunakan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan tabel yang sudah ditunjukkan oleh Pemohon diatas, secara terang terlihat belum ada permohonan terdahulu yang menggunakan pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan sebagai dasar konstitusional yang sama dengan permohonan pemohon; 8. Bahwa selain ruang lingkup pasal yang berbeda, serta dasar konstitusional yang digunakan juga berbeda, alasan-alasan permohonan yang disampaikan di dalam permohoa a quo juga berbeda. Pemohon di dalam permohonan ini akan menyampaikan argumentasi empirik berdasarkan dua kali penyelenggaraan pilkada, yakni pada tahun 2020 dan tahun 2024, yang telah terbukti melemahkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan transparansi publik, melemahkan kualitas kemandirian KPU serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 9. Bahwa adanya mekanisme pendanaan melalui NPHD yang tidak terbuka pada publik selain menyinggung kemandirian KPU sebagai penyelenggara juga melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adaministrasi Pemerintahan disebutkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 20 f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK menyebutkan “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945”, maka untuk perbaikan sistem pilkada serentak dan menjaga kredibelitas serta kualitas suara yang jurdil di penyelenggaraan mendatang perlu adanya perbaikan mekanisme pendanaan pilkada untuk KPU Daerah cukup satu pintu untuk menjamin penyelenggaraan pilkada tidak ada politik-politik anggaran yang melibatkan kepentingan petahana dengan melakukan perbaikan mekanisme yang secara jelas dimuat dalam regulasi; 11. Bahwa seluruh simpul argumentasi yang akan Pemohon jelaskan pada bagian berikutnya, belum perah diajukan oleh permohonan-permohonan sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara ini, telah memenuhi kualifikasi Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang memberikan prasyarat permohonan dengan pasal dan ayat yang sama, dapat diajukan kembali kepada Mahkamah dengan dasar konstitusional yang berbeda. Di dalam permohonan ini, Pemohon tidak hanya menggunakan dasar konstitusonal yang berbeda, tetapi juga ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU a quo yang berbeda, serta alasan- alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya; 13. Bahwa sesuai dengan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, in casu untuk ketentuan di dalam UU a quo dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah, beralasan menurut hukum. I. TENTANG SEJARAH TANTANGAN REZIM PEMILHAN KEPALA DAERAH DARI PEMILUKADA HINGGA PILKADA SERENTAK 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran serta koreksi terhadap ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang terkait dengan eksistensi KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional dan hierarkis yang mempunyai wewenang menyusun regulasi serta melakukan pengawasan 21 internal sebagai bahan supervisi kepada KPU provinsi, kabupaten/kota sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pilkada; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi pun berulang kali telah menekankan tentang pelaksanaan Pilkada secara adil untuk mencapai fairness antar peserta Pilkada. Salah satunya adalah syarat pengunduran diri bagi kepala daerah petahana (incumbent) yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 17/PUU-VII/2008 adalah suatu cara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (abuse of power) dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (fairness) di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain; 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004: pada awalnya yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada itu adalah Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Secara historis Mahkamah Konstitusi meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945….”. Atas dasar demikian, pilkada masuk ke dalam rezim pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tentang hasil pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus; (Bukti P-6) 4. Pasang surut desain kelembagaan penyelenggara pemilu terjadi karena pergulatan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 bahwa pilkada sebagai rezim pemerintah daerah, sementara pelaksanaan pilkada menggunakan asas pemilu yaitu langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil; (Bukti P-7) 5. Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada 22 dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional; (Bukti P-8) 6. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019: Putusan ini memberikan sejumlah model keserentakan pemilihan umum (Pemilu) yang dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menegaskan bahwa Pemilu serentak dapat dilakukan dengan berbagai model, seperti pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, atau kombinasi keduanya; (Bukti P- 9) 7. Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanen. (Bukti P- 10) 8. Bahwa perdebatan politik pendanaan pilkada masih menjadi msalah yang berulang, selain faktor rezim pemilu dan pilkada yang sering kali di kategorikan sebagai opened legal policy oleh pembuat undang-undang sehingga mengancam lembaga KPU tersendiri dan menciptakan tantangan baru yaitu dengan adanya Politik anggaran yang berulang di ranah DPRD dan Pemda sehingga KPU sebagai lembaga yang dindependen tidak ada kontrol penuh akan pendanaan yang berpotensi ditunggangi kelompok berkepentingan dalam mkasa Politik Anggaran Tersebut [lihat: https://perludem.org/2019/10/10/perludem-sumber- anggaran-pilkada-dari-apbd-jadi-masalah-yang-terus-berulang/], Dalam paparan tersebut selain masalah sengketa Pilkada yang dirubah rezim oleh Putusan MK juga berdampak pada sifat Pilkada dan Pemilu sehingga menimbulkan kondisi baru yaitu penyerentakan Pemilu dan Pilkada dimana permasalahan perhelatan yang serentak tidak efisien karena banyak daerah yang gagal memenuhi syarat waktu pencairan dana dan tidak adanya limitasi sanksi dalam pengaturan yang jelas; 9. Bahwa secara histori, KPU memperoleh posisi dan kedudukan yang kuat pasca pengesahan hasil amandemen ketiga, itu artinya UU No. 3 Tahun 1999 mengenai penyelenggara pemilu belum secara spesifik berada dalam kedudukan yang tetap dan mandiri. Keanggotaan KPU pada 23 Pemilu 1999 sudah mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan penyelenggara pemilu era orde baru, namun komposisi keanggotaannya berasal dari wakil partai politik dan wakil pemerintah, karena itu kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan arena kontestasi antar kekuatan-kekuatan politik; 10. Bahwa dalam sejarahnya berbagai upaya untuk mendegradasi tingkat kemandirian lembaga penyelenggara pemilu selalu muncul silih berganti. Hal ini utamanya terjadi setiap kali berlangsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan pilkada. Studi mengenai kelembagaan KPU sudah dilakukan oleh sejumlah sarjana, baik secara utuh membahas terkait dengan KPU maupun pada bagian-bagian tertentu, termasuk artikel pada jurnal ilmiah menyinggung kemandirian KPU, lebih jauh lagi, studi mengenai pemilu sendiri dalam konteks Indonesia masih terbatas. Meskipun demikian, tulisan Pramono Tanthowi mempertahankan Kemandirian KPU merupakan tulisan yang cukup komprehensif dengan menggunakan studi komparasi antara produk legislative dengan Mahkamah Konstitusi. KPU tidak seluruhnya melakukan transformasi yang normal, ada fase pelemahan KPU dan gerakan untuk tetap memperkuat kemandirian dan independensi KPU; 11. Bahwa dalam konstitusi disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu, hal dikenal dalam tiga serangkai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI) dan DKPP. Ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Meminjam analisis Bourdieu bahwa penyelenggara Pemilu yang terproliferasi (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan habitus yang selalu mengalami proses yang terstruktur dan menstrukturkan dirinya dalam arena dan doxa yang merupakan hasil konsensus politik. Konstruksi KPU yang bersifat tetap dan mandiri menjadi agenda strategis bersama, oleh karena itu dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat kelembagaan KPU; 24 12. Bahwa mengenai terstruktur dan menstrukturkan dengan tujuan menghindari conflict of interest dalam KPU dan memastikan bahwa KPU benar-benar independen seharusnya diberikan artgian yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum pada KPU Daerah yang merupakan lembaga struktural yang berhubungan terpusat dengan KPU RI bukan lagi mengenai independen sebagai lembaga namun juga harus indpenden dalam hal administrasi dan pendanaan sehingga ketika ada sengketa proses yang mempertanyakan KPU bisa lebih jelas dalam menegaskan struktur yang tidak terombang-ambing dengan keputusan rezim pemilu maupun pilkada; 13. Bahwa MK juga berpendapat bahwa dana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bersumber/berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh KPUD harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,20 tidak hanya semata kepada DPRD. Selain itu, pembatalan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang (money politics) bukan merupakan kewenangan DPRD; 14. Bahwa dengan merujuk prinsip a contrario actus yang berlaku universal dalam ilmu hukum, MK menyatakan bahwa karena KPUD berwenang menetapkan siapa pasangan calon yang akan ikut dalam kontestasi, maka KPUD pula yang seharusnya diberikan kewenangan untuk membatalkannya; 15. Bahwa adanya putusan ini membawa dampak positif bagi kelembagaan KPUD dari aspek kelembagaan maupun kewenangannya. Meskipun ada perdebatan bahwa pilkada masuk dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilu, namun MK menguatkan keberadaan KPU dan KPUD sebagai satu kesatuan hierarki yang oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan memiliki sifat yang mandiri. KPUD merupakan perpanjangan tangan KPU di daerah dalam melaksanakan pemilihan yang berdasarkan asas-asas pemilu; 25 16. Bahwa adanya ketidaksesuaian dengan pertangungjwaban dimana proses politik anggaran untuk Penyelenggaraan Pilkada yang malah menggunakan mekanisme permohonan KPU kepada Pemerintah Daerah yang kemudian masih meminta persetujuan DPRD menimbulkan penegertian baru kalau KPU Daerah bertanggungjawab kepada DPRD sehingga menimbulkan ketidakjelasan posisi lembaga KPU. II. KONDISI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 SETELAH BERLAKUNYA PENYERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 1. Bahwa mengamati jadwal pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu dimana pada Pasal 166 ayat (3) pendanaan pilkada diatur oleh Permendagri di mana didalamnya dimuat limitasi pencairan atau pengalokasian dana dengan rentang terkahir 5 bulan sebelum pemungutan suara dimulai, ketidaklogisan pencairan dana pilkada terkait limitasi batas waktu yang diatur sebagaimana dalam norma lanjutan yaitu Permendagri sebagai berikut: a. Pendelegasian norma dari Pasal 166 ayat (3) memuat aturan lanjutan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dilanjutkan dengan pengaturan pada Permendagri 41 tahun 2020 tentang dana hibah APBD pada Pasal 14 sebagaimana berikut; i. KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD; ii. Kepala Daerah berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima; b. Persoalan ketidakpastian hukum terletak pada Pasal 166 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 yang seharusnya pendanaan lembaga independen terpusat sehingga dengan adanya pasal ini mencederai sifat KPU sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri; c. Kerugian yang dialami pemohon dan sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih tercederai dengan ketentuan Pasal 166 26 dikarenakan adanya tunggangan politik kepentingan dan jabatan sehingga menimbulkan potensi terselenggarakannya pilkada kabupaten tidak jujur dan adil; d. Bahwa kelanjutan norma dan frasa dari Pasal 166 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 di implikasikan pada Pasal 14 ayat (4) huruf a dengan menyatakan: “KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD”; e. Bahwa pemohon mengalami kerugian Konstitusional terhadap akan dilaksanakannya pilkada serentak 27 November 2024 khususnya pada pilkada Kabupaten Blitar, pasalnya Bupati Blitar periode tahun 2020 tahun ini ikut serta kembali menjadi Bupati, titik permasalahan yaitu Bupati Blitar secara langsung tahu menahu tentang APBD yang di gelontorkan untuk pilkada; f. Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah APBD Kabupaten Blitar yang digelontorkan dalam rangka penyelenggaraan pilkada ditandatangani H-1 tahun yakni pada bulan November 2023 yang mana pemilihan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Permasalahan penggelontoran dana yang tidak dilaksanakan secara utuh setelah penandatanganan nota perjanjian melainkan dapat diangsur dua kali. Proses pengangsuran ini memantik banyak persoalan yang mempertanyakan kenetralan pemberi dana hibah APBD dalam artian pemerintah daerah itu sendiri. Sebab proses pengangsuran kedua dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 5 bulan sebelum hari h pemungutan suara. Sistem penganggaran di demikianlah tidak logis, di samping penetapan anggaran penyelenggaraan pemilu yang harus sudah pasti dan tersedia sejak awal proses penyelenggaraan pilkada. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Bahas Ranperda Perubahan APBD 2024 | Blitar | Nusantara Terkini (Bukti P-11); g. Bahwa tahapan pencairan dana hibah tersebut juga terimplementasi pada proses pilkada serentak 2024 yang mana terdapat kekhawatiran keterlambatan pencairan anggaran pilkada. Pasalnya melalui 27 pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Presiden beberapa saat lalu per tanggal 31 Juli diungkap sebanyak 97 pemda yang belum mencairkan anggaran pilkada berupa dana hibah secara utuh 100 persen padahal kondisi a quo menunjukkan menjelang h-4 bulan pemungutan suara. Segini Besaran Anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar yang Diterima KPU dan Bawaslu-Tribunjatim.com (Bukti P-12) 4. Bahwa tentang Pasal 166 ayat (1) dan (3) yang menghasilkan ketentuan Pendanaan Pilkada bersumber dari Hibah (NPHD) Daerah yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten dengan mekanisme permohonan yang diatur dalam Permendagri 41 Tahun 2020 pada Pasal 16 ayat (4) (Bukti P-13); 1) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan; 2) Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan 3) Tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara. 5. Bahwa, ketidakpastian hukum akibat peraturan pelaksanaan dari Pasal 166 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan potensi terselenggaranya pilkada yang tidak mandiri serta dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Sebagai pemilih, Pemohon merasa hak pilihnya tercederai karena terdapat ketergantungan pada pihak kepala daerah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap netralitas dan kemandirian pilkada; 6. Bahwa, kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seharusnya bertindak sebagai lembaga independen dalam penyelenggaraan Pilkada dapat dipengaruhi secara langsung oleh ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016. Ketergantungan pendanaan Pilkada pada APBD, yang mensyaratkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah 28 Daerah) disetujui oleh kepala daerah, dapat menciptakan situasi di mana kepala daerah yang memiliki kepentingan dalam pemilihan ini memiliki kendali atas alokasi anggaran Pilkada; 7. Bahwa pemohon berpotensi akan mendapatkan imbas seperti dalam kasus Gubernur Bengkulu, dana sebesar Rp 7 miliar yang diperoleh melalui pemerasan digunakan untuk mendukung petahana, merugikan dan mengancam hak individu dan profesi yang lain. https://medan.kompas.com/read/2024/11/24/180000078/5-fakta- gubernur-bengkulu-kena-ott-kpk-barang-bukti-uang-tunai-dan-respons (Bukti P-14); 8. Bahwa alokasi anggaran untuk kepentingan politik mengurangi pelayanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya adalah kasus jalan rusak di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, di mana masyarakat harus menanam pohon pisang di jalan sebagai bentuk protes akibat minimnya perbaikan. Soal Jalan Rusak di Wonodadi Blitar yang Jadi Waterpark, Ini Kata Dinas PUPR - Klik Times (Bukti P-15); 9. Bahwa dengan bukti empirik berupa kasus hukum yang terjadi dalam masa menjelang pelaksanaan pilkada perlu adanya rekonstruksi politik hukum mengenai sistem dan mekanisme pendanaan pilkada di tahun penyelenggaran selanjutnya. Penekanan pengaturan limitasi dan waktu penyelenggaraan pilkada yang dinilai terlalu mepet dengan NPHD menimbulkan reaksi politik jabatan dimana hal yang berdekatyan ini dapt dimanfaatkan oleh calon incumbent menggunakan program-program daerah yang belum terealisasikan untuk digunakan sebagai bahan kampanye; 10. Bahwa dengan kondisi objektif dimana banyaknya potensi kesalahan, potensi konflik, atau bahkan tindakan yang memang disengaja dilakukan bertentangan dengan prinsip, nilai, dan kerangka hukum kepemiluan untuk mendapatkan kemenangan di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan sistem hukum pemilu yang salah satunya adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 29 11. Bahwa akibat hukum dalam konteks hari ini, dalam kondisi mutakhir, untuk menjawab kebutuhan memastikan adanya lembaga yang kredibel, untuk memastikan terselenggaranya dan mengawal tahapan penyelesaian pencairan dana untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara professional, transparan, akuntabel, dan kredibel, tidak terletak pada KPU sehingga KPU di daerah dianggap ada potensi politik transaksional ataupun politik etis terhadap kelancaran proses pencairan dan pengalokasian APBD untuk NPHD Pilkada; 12. Bahwa berdasarkan studi komparansi mengenai mekanisme pendanaan pemilu dan pilkada sebagaimana COMELEC Filiphina dimana mekanisme penurunan artau alokasi pendanaan KPU secara struktural dan hierarkies berpusat pada KPU Pusat sehingga ketika proses pendanaan yang terlibat dalam mekanisme hanya antara KPU Pusat dengan KPU Daerah atau dibawahnya Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga pertanggungjawaban dan kepastian hukum dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tidak bercabang luas; 13. Bahwa menelisik model pendanaan Australia sebagai pemerintahan federal mereka malah sanggup untuk pendanaan pemilu penggantian biaya elektoral yang dikeluarkan dalam pemilihan federal atau karena pemilihan partai politik, kandidat, dan kelompok Senat yang memenuhi syarat yang di limpahakan sebagai bentuk keweangan AEC (Australian Electoral Commision); 14. Bahwa, menelaah mekanisme dari negara lain mengingat penuturan Mantan Ketua KPU Hafiz Anshari pun turut mengangkat isu kerusakan yang ditimbulkan oleh pilkada langsung. "Hampir semua pilkada itu curang dan rusak kehidupan masyarakat. Apa kerusakan ini? Data resmi yang dikemukakan ketika itu, 62 persen kepala daerah hasil pilkada itu terlibat korupsi," kenangnya. Mahfud juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2020, saat ia menjabat sebagai Menko Polhukam, data dari KPK menunjukkan bahwa 84 persen pilkada dibiayai oleh cukong. "Ketika dia menang atas dukungan cukong, maka konsesi-konsesi akses terhadap APBD, akses terhadap APBN untuk proyek di daerah itu harus dibuka untuk para cukong, termasuk lisensi-lisensi untuk perizinan SDA," lanjutnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pernah 30 Dukung Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Mahfud: Waktu Itu Masyarakat Rusak, Korupsi Luar Biasa" [lihat; https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/22061931/pernah- dukung-pilkada-dikembalikan-ke-dprd-mahfud-waktu-itu-masyarakat] dengan melihat Pilkada pada tahun 2020 maka seyogyanya Pendanaan Pilkada bersumber pada APBN dengan mekanisme satu pintu dari KPU Pusat turun secara herarkies terhadap KPU Daerah. III. TENTANG KETERKAITAN DASAR KONSTITUSIONALITAS TERHADAP AKTUALISASI ISU HUKUM PILKADA SERENTAK 2024 15. Bahwa memperhatikan agenda penyelenggaraan pemilu nasional dan Pilkada dilaksanakan secara serentak, maka biaya penyelenggaraan Pilkada yang sampai dengan saat ini berasal dari APBD, sebaiknya di bebankan pada APBN. Bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada yang berasal dari APBD berpotensi mempengaruhi independensi penyelenggara Pemilu. Memperhatikan skema pembahasan anggaran yang terdiri dari; kepala daerah selaku pemegang kekuasaan anggaran, Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penglola Keuangan Daerah (PPKD), DPRD yang memiliki fungsi anggaran, dan lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini sebagai kuasa pengguna anggaran. Penyelenggara pemilu seringkali terkendala dengan penentuan anggaran pilkada karena bergantung pada persetujuan kepala daerah yang juga merupakan calon incumbent, serta partai politik pendukungnya di DPRD; 16. Bahwa pemenuhan hak konstitusional sebagai hak pilih Pemohon tergantung pada mekanisme pendanaan pilkada serentak, maka dengan adanya pemenuhan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”; dengan maksud untuk mencegah kerugian potensial berupa kehilangan hak honorium seperti pada kasus Bengkulu dimana ketidak terlaksanaanya atau tidak mampu adanya pemenuhan penyisihan APBD oleh pemerintah daerah yang ditujukkan untuk KPU daerah maka dikemudian hari akan terulang hal yang sama karena sifat pendanaanya tidak satu pintu seperti KPU RI. Kepala daerah, terutama yang incumbent, memiliki pengaruh besar dalam menentukan anggaran pilkada, yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau bahkan 31 menghambat penyelenggaraan pilkada jika anggaran tidak memadai atau terlambat disetujui. Hal ini berisiko mengganggu integritas penyelenggaraan pilkada dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi; 17. Bahwa pemenuhan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bahwa Pemohon, melihat pengalaman 4 kali gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia pada tahun 2015, 2017, dan tahun 2018, 2024 serta memperhatikan pula kebaharuan hukum dan paradigma penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia, terutama untuk aspek keserentakkan penyelenggaraan, Mahkamah mengonfirmasi adanya keadaan hukum baru tersebut, yang tertuang di dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022; 18. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Bahwa apabila anggaran Pilkada dibebankan pada APBD, maka ada kemungkinan pemerintah daerah akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang justru seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan demikian, jika anggaran pilkada tidak bersumber dari APBN, maka kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya bisa terganggu sebagaimana kasus di Kabupaten Blitar sebelum adanya taken perjanjian Hibah daerah adanya perevisian alokasi dana maka dalam hal ini KPU Daerah hanya bisa mengajukan permohonan dana tyanpa bisa memiliki kendali lebih dan tidak ada kepastian yang menjamin dana alokasi tersebut cukup dan tidak ada katerlambatan; 19. Bahwa secara fakta sejarah pada 4 kali gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia pada tahun 2015, 2017, dan tahun 2018, pendanaan pilkada ada yang bersifat terpusat atau menggunakan APBN sebagimana pada lampiran [lihat: Disertasi Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia oleh Idha Budhiati, hal.365] yaitu sebagai berikut; 32 Tabel.2 Desin Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia Elemen Pilkada 2014 Pilkada 2015 UU No. 22/2014 Perppu No. 1/2014 UU No. 1/2015 UU No. 8/2015 Kelembagaan Ad Hoc Permanen Permanen Permanen Struktur Daerah Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah Tugas dan Wewenang Pelaksana UU dan Peraturan Presiden Pelaksana Per UU Pilkada, fungsi regulasi oleh KPU Pelaksana Per UU Pilkada, fungsi regulasi oleh KPU Pelaksana Per UU Pilkada, fungsi regulasi oleh KPU Keanggotaan Fraksi Independen Independen Independen Akuntabilitas Bertanggungja wab kepada DPRD Bertanggungj awab kepada KPU secara herarkhis Bertanggungjaw ab kepada KPU secara herarkhis Bertanggungjaw ab kepada KPU secara herarkhis Pendanaan APBD APBN APBN APBD 20. Bahwa alokasi pelaksanaan PILKADA harusnya bertumpu pada APBN mengingat KPU wilayah daerah merupakan perpanjangan tangan dan memiliki hubungan vertikal dengan KPU RI atau pusat, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan publik yang baik, karena menurut data kasus dikabupaten Blitar seperti kasus yang terjadi di wilyah pemohon adanya ketidakmanfaatan pembebanan APBD untuk Pilkada yang berimbas pada keterlambatan penanganan Infrastuktur Daerah; 21. Bahwa terjadinya kerugian potensial Pemohon dan ketidakmurnian persaingan calon kepala daerah juga difaktori oleh penataan jadwal keserentakkan pemilu dengan model serentak nasional dan serentak daerah, diperlukan masa transisi dan pengalokasian dana yang terstruktur. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBD selama pilkada, seperti dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pejabat daerah, mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dari lembaga terkait serta pemerintah daerah yang jelas dan akurat; 33 22. Bahwa adanya permohonan pengujian materiil Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melihat kondisi aktual dan mencegah kerugian potensial pemohon dikemudian hari tidak berulang menjadi alasan pokok pemohon agar pendanaan penyelenggaraan Pilkada secara tegas dan jelas diatur dalam Undang-undang yang awalnya dibebankan pada APBD untuk kemudian dirubah menjadi bersumber dari APBN sebagai anggaran yang terpusat dan independen. IV. PETITUM Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai dengan “Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh APBD dengan ketentuan Peraturan Menteri”; 3. Menyatakan frasa pada Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai sebagai frasa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.”; 4. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 34 Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Binti Lailatul Masruroh; 4. Bukti P-4 : Fotokopi DPT Binti Lailatul Masruroh dari situs cekdptonline.kpu.go.id; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 14 ayat (4) Permendagri 41 Tahun 2020; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073/PUU-II/2004; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita “Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Bahas Ranperda Perubahan APBD 2024”, Blitar, Nusantara Terkini; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita “Segini Besar Anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar yang Diterima KPU dan Bawaslu”, Tribunjatim.com; 35 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita “5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan”; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita “Soal Jalan Rusak di Wonodadi Blitar yang Jadi Waterpark, Ini Kata Dinas PUPR”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 36 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan uraian adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Desember 2024, hlm. 10, 14] serta berkenaan dengan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Desember 2024, hlm. 10, 13, dan 15]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada Rabu, tanggal 25 Desember 2024, pukul 10.16 WIB melalui surat elektronik (e-mail). [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; 37 b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. Bahwa, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon a quo telah ternyata, rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut: 2. “Menyatakan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai dengan “Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh APBD dengan ketentuan Peraturan Menteri”; 3. Menyatakan frasa pada Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai sebagai frasa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.”; [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta pada bagian posita Pemohon menempatkan pendanaan untuk pemilihan kepala daerah bertumpu pada APBN. Sementara itu, dalam bagian petitum, Pemohon tetap menempatkan APBD sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan perihal bentuk hukum yang akan mengatur pendanaan dimaksud, namun tiba-tiba pada bagian petitum memohonkan agar dimaknai berdasarkan ketentuan peraturan menteri dan peraturan perundang-undangan. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada alasan-alasan permohonan dengan yang dimohonkan dalam petitum. Terlebih, dalam rumusan petitum angka 3 permohonan a quo, dengan tegas 38 memohon pendanaan kegiatan pemilihan seolah-olah hanya bersumber dari APBN saja. [3.3.4] Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 39 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 17.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat 40 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika