171/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 171/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 25 September 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Fendi Darmawan, yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 174/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025. Selanjutnya, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 September 2025 dengan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 mengenai permohonan pengujian materiil norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 2 selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 171.171/PUU/TAP.MK/Panel/09/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025, bertanggal 25 September 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 171-171/PUU/TAP.MK/HS/09/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025, bertanggal 25 September 2025; 3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 171.1-171/PUU/TAP.MK/HS/09/2025 tentang Penjadwalan Ulang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 171/PUU-XXIII/2025, bertanggal 29 September 2025; c. bahwa pada tanggal 29 September 2025, Mahkamah telah menerima surat secara daring dari Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025, bertanggal 26 September 2025; d. bahwa pada tanggal 1 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan/penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal pencabutan/penarikan Permohonan Nomor 171/PUU- XXIII/2025 [vide Risalah Sidang tanggal 1 Oktober 2025, hlm. 2]. Berkenaan dengan alasan penarikan/pencabutan permohonan, dalam persidangan Pemohon menyampaikan bahwa telah menemukan alternatif penyelesaian persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemohon, sehingga 3 Pemohon menganggap pengujian terhadap norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah tidak diperlukan lagi. e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Oktober 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 4 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 171/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani 5 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani