170/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 170/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rosul Siregar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Villa Bekasi Indah 1 Blok D4/12 RT 002 RW 012, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya di sebut sebagai --------------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Maksum Harahap Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Papan Mas Blok G43 Nomor 5-6 RT 009 RW 007, Desa Setia, Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2025 dan 15 Oktober 2025 memberi kuasa kepada Ali Mukmin, S.H., S.Pd., Frans Tumengkol, S.H., Ir. Muhammad Aripin, M.M., S.H., M.H., dan Henny Haripin, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasihat hukum pada kantor Hukum Ali Mukmin dan Rekan yang beralamat di Jalan Pendidikan RT 001/RW 018, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai --------------para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 September 2025 dengan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan ketiga, sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa: kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi. 2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan ketiga, sebagaimana di atur dalam Pasal 24C ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut undang-undang kehakiman, yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa: Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perbubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsutusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bahwa Undang-Undang di atas disebut Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf menyatakan bahwa: Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bhawa Undang-udang kedua di atas di sebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan) dengan tegas menyatakan Bahwah Kedudukan/hirarki Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 tidak boleh lebih tinggi dari pada undang-undang , dan kemudian juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) berserta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa setiap ketentuan di dalam Undang- Undang tidak boleh bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 . 6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mempertegas keewengan Mahkamah Konsitusi, bunyi Pasal 9 ayat (1) tersebut adalah: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konsitusi. 4 7. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga hati nurani konstitusi, tempat terakhir rakyat mencari keadilan ketika hukum tertulis berhadapan dengan hati nurani bangsa. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang tidak melangkahi batas nilai keadilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2): (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya: menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Merujuk Pada Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1); objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-undang dan Perppu. sehingga Para Pemohon menilai objek pengujian atas Undang-Undang a quo yang dimohonkan para Pemohon Merupakan Undang-undang yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konsitusi sebagaimana di atur oleh ketentuan dan kekuatan oleh Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, jo Pasal 29 UU kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) huruf a, jo Pasal 51 A ayat (3) Undang-Undang No 24 Tahun 2003, jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 9. Bahwa pengujian a quo diajukan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana, (Lembaran Negara Repubik Indonesisia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 3263), telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246) ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736), dihubungkan dengan ketentuan 5 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ii. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” iii. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” 10. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan ketiga pasal konstitusi di atas, karena penerapan norma a quo:  Menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi wajib pajak tertentu, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  Menghambat hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena pengenaan pajak atas penghasilan tertentu (seperti pesangon, uang pensiun, atau manfaat sosial) dianggap membebani warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara;  Bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, karena kebijakan pajak tersebut justru mengurangi kemampuan negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, disebutkan bahwa: 6 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi, menyatakan: Yang di maksud hak konsitusi adalah hak -hak yang di atur dalam undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebaimana maksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi , kuasa hukum porlu menjelaskan kualifiksi dan kerugian Konsitusional dari masing-masing pemohon. 1. KUALIFIKASI 4. Kualifikasi Pemohon I  ROSUL SIGEGAR, dengan NIK KTP 3216061010680028 adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai karyawan Swasta, Pensiun pada tanggal 9 Oktober 2025 , beralamat Perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok D4. No 12 RT 002, RW 0012 , Desa Mangunaya , Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas kesejahteraan sosial, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dirugikan secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).  Rosul siregar mulai berkerja pada tanggal 27 Juli 2001 sebagai Production Suvervisior  Rosul Sitregar di angkat Menjadi Junior of Manager – Hiusehold Production pada tahun 2005 7  Pada Tanggal 9 Oktober Rosul Siregar, mendapatkan pemutusan Bunganan kerja dalam rangka Pensiun 5. Kualifikasi pemohon II  MAKSUM HARAHAP, warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Karyawan Swasta, dengan NIK KTP 3216060101720042 beralamat di Papan Mas Blok G43 No. 5-6 RT 009 RW 007, Desa Setia, Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, dan secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). B. Kerugian Konsitusional 6. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU 11/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI2007, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian: dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 8 NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka periu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: a) Kerugian para Pemohon Rosul Siregar dan Maksum Harahap Selaku Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu hak atas: i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ii. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” iii. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” b) Hak Kewenangan Konsitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 20221 juncto Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmoniasi Perpajakan yang berbunyi: (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu. setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekaayaan jib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini, 9 b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, c. laba usaha, d. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lannya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya: 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan, e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang: g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 10 i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, l. keuntungan selisih kurs mata uang asing, m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, n. premi asuransi, o. juran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, q. penghasilan dari usaha berbasis syariah, r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan s. surplus Bank Indonesia. c. Penjabaran Kerugian langsung para pemohon 1. Pemohon pertama, Rosul Siregar, akibat diberlakukan pasal 4 sebagaimana mana di maksud uraina di atas dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, Rosul Siregar Kehilangan Uang Sebesas Rp 311.070.041 yang bersumber pertama dari Pajak Pesangon setelah di potong pajak Rp 284.037.060, di berlakukan pajak Progresfi sebesar 25 Persen dari Jumlah Pesangon. Kemudian sumber pajak atas Uang Jaminan Hari Tua setelah di potong pajak Sebesar RP 27.032.981 2. Bahwa Pemohon pertama dari tahun 2019 sapai 2024 Telah Membayar Pajak Penhasilan lebih Rp 700.000 ke Negara belum lagi di hitug mundur sampai ke tahun 2001, penohon meras tidak adil pesangon hanya 1,4 Milyar sebagaimana didalam Bukti Pemutusan hubungan kerja masih di potong inti untuk terahir kalinya. Sampai pada kematian. 11 3. Pemohon kedua, Maksum Harahap. akibat di berlakukan akibat diberlakukan pasal 4 sebagaimana mana di maksud uraina di atas dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Pemohon Kedua Hanya Berpotensi dirugikan, Adapun perkiraan pomtensi kerugian adalah hanya Pokus Kepada Pesangson dan Pengahargaan Yaitu Rp 6.100.0000 dikalikan 19 Bukan Gaji dengan Jumlah Rp 115.900.000 di ptong pajak 5 % potensi kerugian Sebasar Rp 5.795.000. Masa Keja Pemohon dua 24 Tahun. dan tidak ada bukti baru diperkiraan potensi. dan Pemohon dua tidak bersedia memberikan Nama Perusaan tem;at Berkerja. Dengan alassan demi kenyamanan berkerja. IV. Alasan-Alasan Permohonan 1. Objek Permohonan Bahwa objek permohonan Pengujian konsitusionalitas dalam perkara a quo adalah ketentuan pasal 4 ayat (1) Udang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang pajak Penghasislan telah dirubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi perpajakan (UU HPP), serta pasal 17 Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harminasi Perpajakan, yang menetapkan bahwa uang pesangon, dan pension termasuk dalam Objek pajak penghasilan dan di kenakan tarif prosesif. Bahwa secara normatif, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi bahwa pesangon, pension Tunjangan hari tua (THT), dan Jaminan Hari Tua Bahwa secara normative, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi bahwa pesangon , pension , Tunjagang hari tua, dan Jaminan hari tua yang sejatinya merupakan hak normatif pekerja setelah puluhan tahun berkerja, dipersamakan dengan pengahsilan baru hasil aktifitas ekonomi produktif, padalah secara filosofis dan sosiologis pesangon, pension , Tunjagang hari tua, dan Jaminan hari tuabukanlah laba atau keuntungan usaha melainkan hasil tabungan dan penghargaan terakhir atas jasa dan pengabdian selama masa kerja para pekerja Bahwa Pemerintah dan DPR telah menempatkan pesangon dan pensiun sebagai tambahan kemampuan ekonomis, padahal dan sosiologis, pesangon tersebut merupakan hasil potongan gaji serta penghargaan atas jasa dan pengabdian karyawan. Kebijakan tersebut menjadikan negara mengambil 12 bagian dari hak hidup rakyat untuk bertahan hingga masa tua, padahal para pekerja dan pensiunan telah membayar pajak selama bertahun-tahun dan tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi produktif. 2. Ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Prinsip Kepastian Hukum yang Adil) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Namun pengenaan pajak atas pesangon dan pensiun menempatkan pensiunan yang sudah tidak produktif dalam posisi yang sama dengan kelompok masyarakat produktif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial- ekonomi yang berbeda. Norma tersebut karenanya tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil karena membebani kelompok rentan secara fiskal tanpa perlindungan proporsional. b. Bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 (Prinsip Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial) Bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.” Ketika pesangon dan pensiun—yang justru merupakan bentuk nyata jaminan sosial—masih dipotong pajak penghasilan, maka negara telah mengurangi manfaat dari jaminan sosial itu sendiri dan gagal melindungi kelompok lemah. c. Bertentangan dengan Alinea Ke empat Pembukaan UUD 1945 (Prinsip Keadilan Sosial) Bahwa kebijakan perpajakan atas pesangon dan pensiun bertentangan dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Pesangon dan pensiun bukanlah tambahan kemampuan ekonomis baru, melainkan hasil jerih payah seumur hidup. Dengan demikian, pemungutan pajak atasnya berarti mengambil kembali hak rakyat yang telah bekerja dan berkorban bagi negara. 13 d. Pelanggaran terhadap Prinsip Self Assessment dan Beban (Fiskal Tidak Proporsional) Bahwa sistem perpajakan nasional menganut asas self assessment, di mana wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Namun bagi pensiunan yang tidak lagi produktif, asas ini berubah menjadi beban administratif dan psikologis yang tidak proporsional, bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. e. Pelanggaran terhadap Prinsip Self Assessment dan Beban Fiskal (Tidak Proporsional) Bahwa sistem perpajakan nasional menganut asas self assessment, di mana wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Namun bagi pensiunan yang tidak lagi produktif, asas ini berubah menjadi beban administratif dan psikologis yang tidak proporsional, bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. f. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Hak atas Kehidupan Sejahtera) Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Pemotongan pajak atas pesangon dan pensiun mengurangi kemampuan finansial pensiunan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan di masa tua, sehingga melanggar hak konstitusional untuk hidup sejahtera. g. Bertentangan dengan Prinsip Welfare State (Negara Kesejahteraan) Bahwa Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah welfare state yang berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat. Namun kebijakan perpajakan atas pesangon dan pensiun justru menunjukkan sikap negara sebagai pemungut, bukan pelindung, dan mengurangi hak konstitusional rakyat yang telah bekerja dan berkontribusi. h. Pengakuan Legislator melalui Status UU HPP dalam Prolegnas Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2030 untuk direvisi. Hal ini merupakan 14 pengakuan adanya persoalan substantif dalam norma perpajakan, termasuk ketidakadilan fiskal terhadap pensiunan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi patut mempertimbangkan bahwa norma yang diuji memang bermasalah secara konstitusional. i. Bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) bukanlah penghasilan baru, melainkan hasil kerja dan tabungan seumur hidup. Pemajakan atas dana tersebut berarti mengurangi jatah hidup dan martabat manusia, menimbulkan kesulitan ekonomi nyata, serta menurunkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar di masa tua. Hal ini bertentangan dengan cita hukum (rechtsidee) keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap rakyat lemah. j. Beban Psikologis Pensiunan Bahwa pemotongan pajak atas dana pensiun menimbulkan rasa ketidakadilan dan tekanan mental yang mendalam. Dana pensiun yang seharusnya memberikan ketenangan di masa tua justru menimbulkan kecemasan dan ketakutan akan masa depan. k. Bahwa berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 (Bertentangan dengan prinsip keadilan sosial) pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan harus diatur dengan undang-undang yang berkeadilan. Namun pemungutan pajak atas pesangon dan pensiun telah menyimpang dari asas keadilan dan proporsionalitas karena membebani kelompok paling rentan secara ekonomi. l. Hilangnya Rasa Aman dan Kesejahteraan Bahwa pajak atas pensiun telah mengikis rasa aman dan kepastian hidup di hari tua. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis seperti stres dan depresi, bertentangan dengan prinsip perlindungan kesejahteraan rakyat. m. Dampak bagi Keluarga dan Masyarakat Bahwa kebijakan ini juga berdampak pada keluarga pensiunan yang masih bergantung secara ekonomi. Ketidakpastian dan kesulitan ekonomi memperluas rasa ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. 15 n. Alasan Pendukung i. bahwa Pemohon Pertama, telah mengalami Operasi Pasang 2 ring Jantung di buktikan dengan kode ii. bahwa Pemohon Kedua tanggal 9 Oktoober Pensiun2025 , tanggal 11 Oktober 2025 Operasi tumor Jinak di butikan dengan Kode Bukti iii. bahwa Pemohon Kedua masih Mempunyai anak di Insitut teknologi 10 Nobember. Biaya perbulan Sebesa Rp 6.283.000 Perbulan , dan saat ini masih semester 3 , masih ada 30 Bulan kedepan yang harus di biayai Oleh Pemohon kedua iv. Anak-anak Pemohon Kedua belum ada yang menikah otomatis uang yang di dapat dari pesangaon akan di alokasikan untuk pernikahan anak v. bahwa Pemohon dua, Maksum Haraahap, istrinya tekah Mengalami kanker payudara dara IV.Petitum (Permohonan) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa: a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; b. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang dimaknai bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) merupakan objek pajak penghasilan; 16 3. Menyatakan bahwa: Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) merupakan objek pajak penghasilan; 4. Memerintahkan Pemerintah Cq Menteri Keuangan, direktorat jenderal Pajak tidak Melakukan Pemotongan atas Pajak Pesangon dan jaminan Hari terhadap Para Pemohon dalam a quo 5. Menetapkan bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) dikecualikan dari objek pajak penghasilan; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 7. Apabila, Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya Ae quo At Bono [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P -1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 dan Rancangan Undang- Undang Tahun 2025-2029; 6. Bukti P-6 : Surat Kuasa Khusus; 17 7. Bukti P-7 : Fotokopi SK pengangkatan Rosul Siregar sebagai Production Supervisor Tahun 2001; 8. Bukti P-8 : Fotokopi SK pengangkatan Rosul Siregara sebagai Junior Of Manager, Household Production Tahun 2005; 9. Bukti P-9 : Fotokopi SK pemutusan hubungan kerja dan keterangan atas pemotongan pajak; 10. Bukti P-10 : Fotokopi potensi kerugian pemotongan pajak atas pesangon; 11. Bukti P-11 : Fotokopi bukti potong pajak dari tahun 2023 sampai tahun 2024 dan bukti gaji sebagai bahan perhitungan bahwa Pemohon I telah membayar pajak; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rosul Siregar; 13. Bukti P-13 : Fotokopi resume medis rawat jalan atas nama Rosul Siregar; 14. Bukti P-14 : Fotokopi resume medis rawat jalan atas nama Rosul Siregar; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Histopatologi atas nama Siti Rohani; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 18 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3263, selanjutnya disebut UU 7/1983), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan para Pemohon yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon (posita) dan petitum permohonan para Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 6 Oktober 2025, hlm. 4-25]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, pukul 10.31 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: 19 Pasal 30 huruf a UU MK : “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni permohonan para Pemohon pada bagian uraian kewenangan Mahkamah, para Pemohon menyebutkan bahwa para Pemohon menguji Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 6]. Demikian halnya, pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon mendalilkan telah dirugikan secara konstitusional atas keberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 20 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 8-10]. Namun pada bagian alasan permohonan (posita), para Pemohon tidak hanya menguji Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021, para Pemohon juga menguji Pasal 17 UU 7/2021, padahal Pasal 17 UU 7/2021 tersebut tidak terdapat pada bagian kewenangan Mahkamah yang menjadi objek permohonan para Pemohon dan juga tidak terdapat pada bagian kedudukan hukum para Pemohon [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 13-14]. Terlebih lagi, para Pemohon dalam permohonannya juga keliru mencantumkan PMK yang terbaru, yakni PMK 7/2025, namun para Pemohon masih merujuk pada PMK 2/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 9]. Bahkan, dalam beberapa bagian permohonan, para Pemohon hanya menyebut Pasal 4 tanpa menyebutkan ayat secara spesifik, padahal yang seharusnya diuji oleh para Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 [vide perbaikan permohonan para Pemohon, hlm. 13]. Bahwa dari uraian pada bagian kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum, serta alasan permohonan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga, dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh para Pemohon untuk diuji. Bahwa begitupula pada bagian petitum permohonan para Pemohon angka 2 dan angka 3, di mana para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), namun dalam petitum angka 4 dan angka 5, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Pemerintah Cq. Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pemotongan atas pajak pesangon dan jaminan hari tua terhadap para Pemohon dan meminta Mahkamah untuk menetapkan pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Petitum yang demikian, menurut Mahkamah adalah petitum yang tidak lazim karena tidak memberikan pilihan alternatif antara permohonan dalam petitum angka 2 dan angka 21 3 dengan petitum angka 4 dan angka 5, karena petitum angka 4 dan angka 5 adalah petitum yang bersifat berdiri sendiri dan final, tanpa merujuk atau memberikan pengandaian terhadap petitum sebelumnya. Hal tersebut dalam batas penalaran yang wajar menimbulkan kesan seolah-olah para Pemohon meminta Mahkamah untuk secara langsung memberikan putusan normatif administratif terhadap lembaga eksekutif, tanpa terlebih dahulu menilai keabsahan konstitusional norma undang-undang yang menjadi objek pengujian. Seharusnya jika petitum angka 2 dan angka 3 dimaksudkan sebagai permohonan bersyarat, maka petitum angka 4 dan angka 5 disusun sebagai konsekuensi logis apabila Mahkamah mengabulkan permohonan konstitusional tersebut. Oleh karena itu, dengan ketiadaan pilihan (alternatif) dalam petitum permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah petitum tersebut tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK jo. Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025. Dengan demikian, menurut Mahkamah petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya kesesuaian antara bagian yang menjelaskan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan, dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 22 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing- 23 masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar