170/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 170/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Jalan Nusa Indah XXIII, RT 10 RW 0, Baler Bale Agung, Negara, Jembrana, Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024, memberikan kuasa kepada kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Faisal Wahyudi Wahid Putra, S.H., M.H., M.Kn., Ferry Juli Irawan, S.E., S.H., M.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Rr. Adinda Dwi Inggardiah, S.H., M.H., Nining Kurniati, S.H., M.H., dan Fitri Ida Laela, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat pada Sitomgun Law Firm, yang berdomisili di Jalan Patal Senayan 38 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 November 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 165/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Nomor 170/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076] menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226] selanjutnya disebut: UU MK}, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398], menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa, Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa benar, PEMOHON mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’; 7. Bahwa, permohonan PEMOHON adalah pengujian materiil Undang-Undang in casu PEMOHON mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 143 ayat (2) beserta Penjelasannya KUHAP sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan PEMOHON a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PEMOHON 1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga Negara; 2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005, bertanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima [31~5~2005] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007, bertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh [20~9~2007], telah menentukan lima [5] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat [causal verband] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa benar, PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk [N.I.K.]: 5101012602940005, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 143 ayat (2) KUHAP sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya; 5 5. Bahwa benar, PEMOHON sampai hari ini masih berstatus sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka] yang mencari keadilan pada Pengadilan Negeri Negara, Jalan Mayor Sugianyar Nomor 1, Pendem, Negara, Jembrana, Bali ~ 82218, Negara Republik Indonesia, karena secara aktif menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, dengan nomor perkara: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga; 6. Bahwa benar, persidangan PEMOHON telah mendengarkan Putusan Sela [BUKTI P8] oleh Majelis Hakim perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga a quo, pada hari Kamis Pahing, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21~10~2024], yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI : Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut tidak diterima; Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga atas nama Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut di atas; Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. 7. Bahwa benar, dalam dokumen yang berjudul Tanggapan Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa [dahulu Tersangka] Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa [dahulu Tersangka] I Gusti Ngurah Agung Adi Putra Perkara Pidana Nomor REG: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024, bertanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Jaksa/Penuntut Umum atas nama MUHAMMAD FAISAL ARIFUDDIN, S.H. {AJUN JAKSA MADYA [NIP. 19950505 202203 1 001]} [BUKTI P7] hanya menanggapi bahwa Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa [dahulu Tersangka], tanpa membahas Frasa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’, oleh karenanya, Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Negara, Jembrana, yang memeriksa dan memeriksa perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut: 6 1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; 2. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima/ditolak; 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. 8. Bahwa benar, pada dokumen nota keberatan [BUKTI P5] yang telah disusun, dibacakan, dan diserahkan kepada Majelis Hakim serta Jaksa/Penuntut Umum perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga, yaitu Jaksa/Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} melalui Jaksa/Penuntut Umum kedua atas nama Muhammad Faisal Arifuddin, S.H. oleh tim penasihat hukum PEMOHON, pada pokoknya berisi petitum sebagai berikut: M E N G A D I L I: 1. Menerima Nota Keberatan [eksepsi] dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA; 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 sebagai dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA “menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanama bagi diri sendiri”; 4. Memerintahkan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA ditempatkan di tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Jalan Kusumayudha Nomor 29, Kawan, Bangli, Bangli, Bali ~ 80661, Negara Republik Indonesia. 9. Bahwa benar, pada posita nota keberatan 102/Pid.Sus/2024/PN Nga a quo, tim penasihat hukum PEMOHON menguraikan alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi hukum yang pada pokoknya mengerucut pada: a. Kesatu, karena Jaksa/Penuntut Umum telah dianggap oleh tim penasihat hukum tidak cermat, dalam mencantumkan Pasal Dakwaan, karena Jaksa/Penuntut Umum telah mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, yaitu berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali bernomor R/114/VIII/KA/PB/2024 7 yang ditandatangani secara digital oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. [BUKTI P6] namun tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Maka, sudah sepatutnya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur [Obscuur Libel]. VIDE: Halaman 20 dari 22 halaman | Nota Keberatan: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga; b. Kedua, karena Jaksa/Penuntut Umum kesatu atasnama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} yang TIDAK memberi tanggal dan TIDAK menandatangani kedua versi surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM- 630/N.1.16/Enz.2/09/2024 yang diberikan kepada PEMOHON sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka] dan/atau tim penasihat hukumnya pada hari Selasa Pahing tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat [22~10~2024] [BUKTI P3] dan pada hari Selasa Wage tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat [29~10~2024] [BUKTI P4]. VIDE: https://www.instagram.com/reel/DCDrn2aSXAh/?igsh=MWticjdmMXJ 3MWVobw== 10. Bahwa benar, berdasarkan putusan sela nomor yang dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga pada hari Kamis Pahing, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21~10~2024], semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab~akibat [causal verband] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 11. Bahwa benar, PEMOHON dan keluarganya bertaya-tanya, apakah Surat Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka]/Penasihat Hukumnya yang tanpa diberi tanggal dan ditandatangani adalah sah menurut hukum di Indonesia, walaupun faktanya hanyalah turunan dari Surat Dakwaan yang dilimpahkan Jaksa/Penuntut Umum beserta berkas perkara ke Pengadilan Negeri??? 8 12. Bahwa benar, hak PEMOHON uji materiil sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka] untuk mendapatkan putusan sela dengan amar yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, demi terpenuhinya proses peradilan yang cepat, adil, berbiaya ringan menjadi terganggu, hanya karena pendapat pribadi majelis hakim 102/Pid.Sus/ 2024/PN Nga yang menilai kekurangan administratif berupa TIDAK diberi tanggal dan TIDAK ditandatanganinya dua [2] versi surat dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka]/penasihat hukumnya tidak menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, dengan argumentasi bahwa yang diterima oleh Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh Jaksa/Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan, dua [2] bundle berkas turunan surat dakwaan yang diterima oleh Pemohon uji materiil sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka], kedua-duanya adalah turunan ‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh Jaksa/Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}, lagipula, Terdakwa [dahulu Tersangka]/tim penasihat hukumnya tidak bisa menyaksikan kejujuran fakta kapankah ‘surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 yang diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh Jaksa/Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}? Apakah benar, pada saat pelimpahan berkas perkara oleh jaksa/penuntut umum kejaksaan negeri negara kepada Pengadilan Negeri Negara, sesuai amanat Pasal 143 ayat (1) KUHAP ataukah justru ‘surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 yang diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh Jaksa/Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} setelah dibacakannya materi nota keberatan Terdakwa [dahulu Tersangka]/tim penasihat hukumnya?; sehingga mengakibatkan penahanan yang lebih lama dan/atau kerugian psikologis dan/atau kerugian sosial lainnya. 9 13. Bahwa benar, karena Surat Dakwaan adalah bekal awal Terdakwa [dahulu Tersangka] dalam memperjuangkan nasib dalam hukum pidana, seyogyanya semua Jaksa/Penuntut Umum tidaklah melalaikan kewajibannya untuk melakukan double check turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani untuk diberikan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya; 14. Bahwa benar, Pasal 143 ayat (2) KUHAP mensyaratkan bahwa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh jaksa/penuntut umum. Frasa ini sering digunakan sebagai syarat formil keabsahan surat dakwaan. Bilamana penerapannya mengakibatkan tidak diterimanya nota keberatan Terdakwa [dahulu Tersangka] atau penasihat hukumnya, dan dakwaan dinyatakan memenuhi ketentuan administratif ini, dengan alasan bahwa yang diterima oleh Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan, dua [2] bundle berkas turunan surat dakwaan yang diterima oleh PEMOHON uji materiil sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka], kedua-duanya adalah turunan ‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 15. Bahwa benar, dalam kerugian a quo, seyogyanya Pasal 143 ayat (2) KUHAP harusnya mengatur ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang menyertai pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri serta turunan surat dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka]/penasihat hukumnya sebagai syarat formil agar perkara dapat diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan dokumen dakwaan. 16. Bahwa benar, saat ketentuan ini menjadi multitafsir, tanpa mempertimbangkan esensi keadilan dan tujuan peradilan, hal ini tentu merugikan hak Terdakwa [dahulu Tersangka] yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 10 17. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bersifat spesifik [khusus] yang didalilkan PEMOHON tidak lagi terjadi; 18. Bahwa benar, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum [legal standing] sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. POKOK-POKOK PERMOHONAN Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan Pengujian: Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya. [BUKTI P2] Dasar Konstitusionalitas yang digunakan: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**) [BUKTI P1] 1. Penjelasan Detail Mengenai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal ini merupakan bagian dari Bab XA UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang ditambahkan melalui Amandemen Kedua pada tahun 2000. Pasal ini menjadi landasan konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, khususnya kepastian dan keadilan dalam proses hukum. 2. Elemen Utama Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 2.1. Pengakuan Hak 2.1.1. Negara wajib mengakui keberadaan hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional. 2.1.2. Hak ini meliputi pengakuan atas hak asasi manusia, hak milik, hak identitas, serta hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam setiap proses hukum. 2.2. Jaminan dan Perlindungan Hukum 2.2.1. Negara bertanggung jawab memberikan jaminan hukum melalui peraturan yang jelas dan sistem peradilan yang berfungsi secara efektif. 11 2.2.2. Perlindungan hukum mencakup pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pemulihan ketika hak seseorang dilanggar. 2.3. Kepastian Hukum yang Adil 2.3.1. Kepastian hukum berarti hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga orang mengetahui hak dan kewajibannya. 2.3.2. Kepastian ini juga harus adil, yaitu tidak diskriminatif, tidak memberatkan pihak tertentu, dan memberikan hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan. 2.4. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum 2.4.1. Prinsip equality before the law ini menegaskan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan setara oleh hukum. 2.4.2. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau alasan lainnya dalam penerapan hukum. 3.Implikasi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 3.1.Kewajiban Negara: 3.1.1. Membentuk dan menegakkan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 3.1.2. Memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara, terutama kelompok rentan seperti minoritas, anak-anak, atau perempuan. 3.2. Hak Warga Negara: 3.2.1. Hak atas proses hukum yang adil, baik di peradilan pidana, perdata, maupun administrasi. 3.2.2. Hak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan ketika haknya dirugikan dalam proses hukum. 4. Prinsip dalam Sistem Peradilan 4.1. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan sepihak atau represif. 4.2. Proses peradilan harus transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan substansial. 12 5.Implementasi dalam Praktik 5.1.Kepastian Hukum: Kasus hukum harus diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contoh: 5.1.1. Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]: Memastikan keputusan pemerintah yang merugikan hak warga negara dapat diuji legalitasnya. 5.1.2. Hukum Pidana: Dakwaan yang cacat formil dapat dianggap melanggar prinsip kepastian hukum. 6. Perlakuan Sama di Hadapan Hukum Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap individu tertentu dalam persidangan. Contoh: Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan diskriminasi berbasis gender dalam kasus hukum adat. 7. Perlindungan Hukum Negara wajib menyediakan mekanisme untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Contoh: Ombudsman atau Komisi Yudisial. 8. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pilar penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Elemen kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan sama adalah prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan struktural. 9. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya; 10. Bahwa, Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 13 hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**), dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut: 10.1. Bahwa benar, kejadian 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang mana Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya tidak diberi tanggal dan ditandatangani menimbulkan multitafsir oleh beberapa ahli hukum. Di antaranya Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. yang sebelum dibacakannya Putusan Sela 102/Pid.Sus/2024/PN Nga sempat menyatakan sebagai berikut, “Dalam hal surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, nanti bisa jadi eksepsi tim penasihat hukum diterima oleh majelis hakim yang mengadili perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga, bisa juga ditolak, peluangnya 50:50”; 10.2. Bahwa benar, kejadian 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang mana Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya tidak diberi tanggal dan ditandatangani menimbulkan multitafsir oleh beberapa ahli hukum. Di antaranya Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H. yang sebelum dibacakannya Putusan Sela 102/Pid.Sus/2024/PN Nga sempat menyatakan sebagai berikut, “Dikarenakan Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya 102/Pid.Sus/2024/PN Nga tidak diberi tanggal dan ditandatangani, mustinya dalam Putusan Sela nanti, yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri dalam 102/Pid.Sus/2024/PN Nga a quo dapat menerima eksepsi Tim Penasihat Hukum, karena hal itu juga menyangkut soal formalitas Surat Dakwaan”; 10.3. Bahwa benar, kejadian 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang mana Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya tidak diberi tanggal dan ditandatangani menimbulkan multitafsir oleh beberapa ahli hukum. Di antaranya Dr. Alfitrah, S.H., M.H. yang sebelum dibacakannya Putusan Sela 102/Pid.Sus/2024/PN Nga sempat menyatakan sebagai berikut, “Kalau surat dakwaan tidak tidak diberi tanggal dan ditandatangani tidak serta merta menjadikan landasan hakim mengabulkan eksepsi 14 tim penasihat hukum, karena dalam KUHAP adalah mengatur Surat Dakwaan saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri”. 11. Dasar Permasalahan Alasan Mengapa Turunan Surat Dakwaan yang diterima Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Tim Penasihat Hukumnya Tidak Diberi Tanggal dan Tidak Ditandatangani Merugikan Hak Konstitusional 11.1. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945] Surat dakwaan merupakan dokumen hukum yang mendasari proses peradilan pidana. Bilamana turunan surat dakwaan tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani: 11.1.1. Kepastian hukum terabaikan: Tidak adanya tanda tangan dan tanggal membuat dokumen tersebut kehilangan legitimasi formal sebagai dokumen hukum yang sah. 11.1.2. Ketidakjelasan waktu penerbitan: Tanpa tanggal, sulit untuk menentukan kapan surat tersebut mulai berlaku, yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum, seperti masa penahanan dan keberatan terhadap dakwaan. 11.2.Pelanggaran terhadap Prinsip Legalitas 11.2.1. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk dianggap sah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 11.2.2. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang tidak ditandatangani dan tidak bertanggal dapat dianggap cacat formil, sehingga tidak memenuhi prinsip legalitas yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi Terdakwa [dahulu Tersangka]. 11.3.Potensi Penyalahgunaan dan Ketidakadilan 11.3.1. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang tidak ditandatangani dapat menimbulkan keraguan tentang keaslian dokumen. 11.3.2. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan proses hukum, seperti manipulasi dokumen atau penyangkalan atas otentikasi surat tersebut, yang jelas-jelas merugikan hak Terdakwa [dahulu Tersangka] dalam pembelaan hukum. 15 11.4.Hak untuk Mendapatkan Proses Hukum yang Transparan dan Akuntabel 11.4.1. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. 11.4.2. Ketidaklengkapan surat dakwaan atau turunan surat dakwaan merugikan hak Terdakwa [dahulu Tersangka] untuk mengetahui secara jelas dasar hukum dakwaan terhadapnya. 11.5.Bertentangan dengan Keadilan Prosedural 11.5.1. Keadilan prosedural [procedural fairness] menuntut agar semua dokumen hukum yang digunakan dalam proses peradilan memenuhi standar administratif. 11.5.2. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang cacat formil menciptakan ketidaksetaraan posisi antara Terdakwa [dahulu Tersangka] dan jaksa/penuntut umum, yang bertentangan dengan prinsip equality before the law. 11.6.Pelanggaran terhadap Kepastian Hukum Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan tanpa tanggal dan tanda tangan kehilangan keabsahan sebagai dokumen resmi. Hal ini melanggar prinsip due process of law dan menciptakan ketidakpastian hukum, yang merugikan Terdakwa [dahulu Tersangka] karena: 11.6.1. Tidak jelas kapan surat dakwaan disusun; 11.6.2. Tidak dapat dipastikan apakah surat dakwaan tersebut asli atau telah dimanipulasi. 11.7.Cacat Formil yang Mengarah pada Pembatalan Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang juga dapat diartikan turunan surat dakwaan, bilamana tidak memenuhi syarat formil dapat dinyatakan batal demi hukum. Surat dakwaan tanpa tanda tangan dan tanggal tidak hanya merugikan Terdakwa [dahulu Tersangka], tetapi juga mencerminkan kelalaian jaksa/penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. 11.8.Pentingnya Tanda Tangan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban 11.8.1. Tanda tangan jaksa/penuntut umum pada surat dakwaan atau turunan surat dakwaan merupakan simbol pertanggungjawaban atas isi dan keabsahan dokumen tersebut. 11.8.2. Tanpa tanda tangan, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas isi surat dakwaan tersebut. 11.8.3. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau manipulasi dokumen yang sangat merugikan posisi Terdakwa [dahulu Tersangka]. 16 11.9.Hak atas Pembelaan Diri yang Efektif Terdakwa [dahulu Tersangka] memiliki hak untuk mempersiapkan pembelaan diri secara maksimal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 KUHAP. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang cacat formil menghambat hak ini karena Terdakwa [dahulu Tersangka] tidak memiliki dokumen yang sah untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembelaan. 11.10.Relevansi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Ketika Terdakwa [dahulu Tersangka] dihadapkan pada turunan surat dakwaan yang tidak sah secara formil, hak konstitusionalnya atas kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan pengakuan di hadapan hukum terlanggar. Hal ini meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan melanggar kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi 12.Teori-Teori 12.1.Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan [Gustav Radbruch] Doktrin hukum Radbruch, bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketentuan administratif seperti turunan ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ adalah aspek kepastian hukum, penerapannya mengakomodir keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum dapat mempertahankan legitimasi moralnya. Dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, surat dakwaan adalah elemen yang sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya. Fokus utama surat dakwaan selain substansi unsur pidana yang didakwakan, adalah aspek formal seperti diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa/Penuntut Umum. Ketentuan administratif ini, harus diterapkan secara teliti, karena bila tidak, berpotensi mengabaikan hakikat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 12.2.Hans Kelsen: Teori Hukum Murni [Reine Rechtslehre] Kelsen menegaskan bahwa norm hukum harus dilihat dalam hierarki. 17 Dalam konteks ini, ketentuan administratif pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak boleh melampaui atau mengabaikan norma yang lebih tinggi, yaitu hak konstitusional PEMOHON, sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 12.3. Lon L. Fuller: Moralitas Internal Hukum Fuller menyatakan bahwa hukum harus memiliki moralitas, termasuk konsistensi dan penerapan yang tidak merugikan pihak yang diproses. Fuller juga mengemukakan, bahwa untuk membuat hukum yang baik, harus ada 8 prinsip, yaitu: 12.3.1. Ada peraturan terlebih dahulu; 12.3.2. Peraturan diumumkan secara layak; 12.3.3. Peraturan tidak berlaku surut; 12.3.4. Perumusan peraturan jelas dan rinci 12.3.5. Peraturan harus dimengerti rakyat; 12.3.6. Hukum tidak meminta hal-hal yang tidak mungkin; 12.3.7. Tidak ada pertentangan antara peraturan satu sama lain; 12.3.8. Peraturan harus tetap, tidak sering diubah-ubah. Ketentuan administratif seperti turunan ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ yang begitu sederhana, senafas dengan prinsip ini, bilamana menyebabkan Terdakwa [dahulu Tersangka] diuntungkan karena alasan yang sangat substansial. 13.Riwayat Pengujian KUHAP 13.1.122/PUU-XXI/2023 Sepanjang Frasa “... Jika dipandang perlu” dan Frasa “Dapat”... pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209]; 13.2. 123/PUU-XXI/2023 Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209]; 18 13.3. 81/PUU-XVII/2019 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] 13.4. 84/PUU-XVI/2018 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] 13.5. 94/PUU-XIV/2016 Pasal 20 ayat (1) dan (2) serta Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] 13.6. 7/PUU-V/2007 Penjelasan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] 13.7. Dengan demikian, maka permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya a quo tidaklah bertentangan dengan asas Ne Bis In Idem. 14.Argumentasi Konstitusional Pasal 28D ayat (1) UU 1945 Pasal ini menegaskan, hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Ketika ketentuan administratif ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ seperti termaktub pada Pasal 143 ayat (2) dan Penjelasannya KUHAP diterapkan secara teliti, kepastian hukum yang adil bagi Terdakwa [dahulu Tersangka] tercapai, karena keadilan juga mencakup prosedur formal dan esensi perlindungan hukum atas hak-hak Terdakwa [dahulu Tersangka]. 19 Pasal ini juga mensyaratkan keabsahan dakwaan berdasarkan kelengkapan formalnya, termasuk ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’. Frasa ini bersifat administratif, tetapi dapat menghilangkan esensi dakwaan walaupun substansi hukum sudah terpenuhi. 14.1.Lex Superior Derogat Legi Inferiori Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan KUHAP. Ketika ketentuan dalam KUHAP melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan/atau disesuaikan. 14.2.Frasa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ tidak menjamin kepastian hukum Frasa tersebut secara eksplisit hanya mensyaratkan bahwa tanggal dan tanda tangan pada surat dakwaan harus merujuk pada pengesahan jaksa/penuntut umum saat pelimpahan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri, lalu bagaimanakah dengan turunan surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa/penuntut umum kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] atau penasihat hukumnya? apakah sah bilamana tidak diberi tanggal dan ditandatangani? Hal ini telah menciptakan multitafsir, sehingga melanggar asas lex certa. 14.3.Tidak konsistennya penerapan oleh Jaksa/Penuntut Umum Dalam praktiknya, seringkali turunan ‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’, sehingga mengindikasikan waktu penyerahan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka], sehingga Terdakwa [dahulu Tersangka] tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai legalitas formil dakwaan yang diberikan. 14.4.Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Frasa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Penjelasanya mengandung sifat formalitas administratif yang dapat berimplikasi pada penegakan hukum substantif. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian administratif pada surat dakwaan seperti ketiadaan tanda tangan berpotensi menjadi alasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketidakjelasan norma tersebut 20 mengakibatkan hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi, khususnya dalam konteks due process of law. 15.Solusi Konstitusional Bersyarat Frasa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ harus dimaknai bahwa surat dakwaan tersebut diberikan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri serta turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya. IV. PETITUM Bedasarkan dasar hukum dan argumentasi-argumentasi di atas, PEMOHON memohon kepada yang terhormat ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ dalam norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasannya [Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yaitu surat dakwaan yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya. Sehingga, norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] selengkapnya berbunyi “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan 21 ditandatangani diberikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Dakwaan yang tidak ditandatangani oleh PUTU WULAN SAGITA PRADNYANI, S.H. versi I, diberika kepada Pemohon pada hari Selasa, 22 Oktober; 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Dakwaan yang tidak ditandatangani oleh PUTU WULAN SAGITA PRADNYANI, S.H. versi II, diberikan kepada Pemohon pada hari Selasa, 29 Oktober; 5. Bukti P-5 Fotokopi Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum 102/Pid.Sus/ 2024/PN Nga, yang disusun oleh SITOMGUM Law Firm, ditandatangani oleh Singgih Tomi Gumilang dan Faisal Wahyudi Wahid Putra; 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali bernomor R/114/VIII/KA/PB/2024 yang ditandatangani secara digital oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H.; 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Tanggapan Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Atas Nama Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Adi Putra Perkara Pidana Nomor REG: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024; 22 8. Bukti P-8 Screen capture Putusan Sela dari laman: https://sipp.pn- negara.go.id/detil_perkara . [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang in casu Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 23 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 24 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan sebagai berikut. “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini masih berstatus sebagai terdakwa dikarenakan secara aktif menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4], yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani”. 3. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri Negara [vide Bukti P-5] dan telah ada putusan sela dari Pengadilan Negeri Negara terkait dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan dari Jaksa yang menangani perkara Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Terdakwa (Pemohon) tidak diterima dan memerintahkan kepada Jaksa untuk tetap melanjutkan perkara tersebut [vide Bukti P-8]. 4. Bahwa dalam dokumen Pemohon yang berjudul Tanggapan Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa (I Gusti 25 Ngurah Agung Adi Putra) Perkara Pidana yang ditandatangani oleh Jaksa secara garis besar hanya menanggapi bahwa Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun tanpa membahas frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” yang dipersoalkan Pemohon [vide Bukti P-7]. 5. Bahwa Jaksa dalam membuat dakwaan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memberi tanggal dan tidak menandatangani surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa (Pemohon) sehingga dakwaan tersebut tidak sah, walaupun faktanya hal tersebut adalah turunan dari surat dakwaan yang dilimpahkan Jaksa beserta berkas perkara ke pengadilan negeri, oleh karenanya tidak sah sehingga merugikan Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3]. Pemohon juga dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena surat dakwaan yang dibuat jaksa/penuntut umum tidak sah sebab tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan sekalipun yang diterima berupa turunan surat dakwaan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 26 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani”, dalam norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan administratif dalam surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani seperti yang termaktub dalam Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 dan penjelasannya harus diterapkan secara teliti demi kepastian hukum yang adil bagi Terdakwa karena keadilan juga mencakup prosedur formal dan esensi perlindungan hukum atas hak-hak Terdakwa. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 telah mensyaratkan keabsahan dakwaan berdasarkan kelengkapan formalnya yaitu termasuk surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani. Meskipun frasa yang diuji bersifat administratif, namun dapat menghilangkan esensi dakwaan walaupun substansi hukum sudah terpenuhi. Selain itu, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan UUD NRI Tahun 1945 lebih tinggi kedudukannya dibandingkan UU 8/1981 sehingga ketika ketentuan dalam UU 8/1981 melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak berlaku. 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena frasa tersebut secara eksplisit hanya mensyaratkan tanggal dan tanda tangan pada surat dakwaan harus merujuk pada pengesahan Jaksa Penuntut Umum saat pelimpahan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam praktiknya, seringkali turunan surat dakwaan tidak diberi tanggal dan ditandatangani sehingga mengindikasikan tidak jelas waktu penyerahan surat dakwaan kepada Terdakwa serta tidak ada informasi yang jelas mengenai legalitas formil dakwaan yang diberikan. 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” dalam Pasal a quo dan Penjelasannya mengandung sifat formalitas administratif yang dalam 27 praktiknya dapat berimplikasi pada penegakan hukum substantif, oleh karena adanya ketidaksesuaian administratif pada surat dakwaan seperti ketiadaan tanda tangan yang berpotensi menjadi alasan bagi hakim untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Selain itu, adanya ketidakjelasan norma tersebut mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi, khususnya dalam konteks due process of law, oleh karenanya frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” harus dimaknai bahwa surat dakwaan tersebut diberikan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada saat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri serta turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” dalam norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yaitu surat dakwaan yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya. Sehingga, norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 selengkapnya berbunyi “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara); 28 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan membaca dengan saksama permohonan Pemohon, pokok persoalan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” dalam norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang turunannya diterima terdakwa atau penasihat hukum yang tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri telah menyebabkan surat dakwaan menjadi tidak sah sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab pokok persoalan tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 belum pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah sehingga pengujian norma a quo tidak terhalang oleh berlakunya Pasal 60 UU MK dan Pasal 70 PMK 2/2021. Namun, secara substansial, berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian berkelindan dengan ayat-ayat lainnya dalam Pasal 143 ayat (1), ayat (3), dan juga ayat (4) UU 8/1981. Sehingga, dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma atau bagian dari norma (frasa) Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 perlu memperhatikan keseluruhan ayat yang ada dalam Pasal 143 UU 8/1981. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip secara lengkap bunyi Pasal 143 UU 8/1981 sebagai berikut. Pasal 143 (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. 29 (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 143 UU 8/1981, Mahkamah telah pernah memutus sejumlah pengujian materiil atas Pasal a quo. Dalam hal ini, terkait konstitusionalitas norma Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. [3.12.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”, menurut Mahkamah, norma ini hanyalah merupakan syarat formal bagi kelengkapan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, di mana harus disertakan permintaan untuk mensegerakan mengadili perkara tersebut. Sebagaimana sifatnya yang berbentuk permintaan, maka merupakan kewenangan pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut untuk mensegerakan atau tidak mensegerakan perkara tersebut, dengan demikian implikasi hukum terhadap pelaksanaan norma ini tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon. Selain itu, norma mengenai kewajiban aparat untuk mensegerakan suatu perkara telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf di atas. Dengan demikan dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, norma Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 pada dasarnya menitikberatkan pada syarat formal dalam proses pelimpahan perkara ke pengadilan, khususnya terkait dengan permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Selanjutnya, kewenangan untuk menyegerakan atau tidak menyegerakan dalam memproses suatu perkara tetap berada pada pengadilan yang menerima pelimpahan perkara dimaksud. [3.12.1] Bahwa selanjutnya terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 143 ayat (3) UU 8/1981 juga telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang mempertimbangkan dan memberikan guideline tentang syarat formil surat dakwaan antara lain sebagai berikut. “[3.13.1] Bahwa secara doktriner surat dakwaan adalah suatu akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi susunan/konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil 30 penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi perpaduan antara fakta- fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersangkutan. Oleh karena surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisikan perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka surat dakwaan tersebut adalah merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan hak dan kewenangan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas, sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum berwenang melakukan suatu penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Sementara itu, dasar hukum pembuatan suatu surat dakwaan adalah Pasal 14 huruf d KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan jika dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan [vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP]. Selanjutnya, surat dakwaan dimaksud dilimpahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili atas perkara yang bersangkutan [vide Pasal 137 KUHAP]. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari sudut kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, maka fungsi suatu surat dakwaan dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori kepentingan, yakni: 1) Bagi jaksa penuntut umum: Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian yuridis dari suatu tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. 2) Bagi terdakwa/penasihat hukum: Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu dakwaan terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 3) Bagi hakim: Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan, serta sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana. [3.13.2] Bahwa berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil. Adapun syarat formil surat dakwaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, meliputi: 1) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan tanda tangan penuntut umum. 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, meliputi: 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” 31 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 telah mengatur syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan. Secara formil, surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap dan harus diberi tanggal dan tanda tangan penuntut umum. Sedangkan secara materiil, surat dakwaan wajib memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, terkait dengan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 juga telah dipertimbangkan antara lain, sebagai berikut. “Adapun berkenaan dengan surat dakwaan batal demi hukum (van rechtswege nietig/null end void) yang artinya dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Terhadap surat dakwaan batal demi hukum tersebut, bukan berarti bahwa perkara tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sebagaimana pengertian “batal demi hukum” pada umumnya. Lebih lanjut, berkenaan dengan jenis-jenis surat dakwaan, secara normative surat dakwaan dapat dibagi menjadi: 1. Dakwaan Tunggal. Arti surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana saja yang didakwakan. Surat dakwaan tunggal diterapkan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan secara alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. 2. Dakwaan Alternatif. Arti surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang memuat satu jenis tindak pidana yang didakwakan, namun antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Terhadap dakwaan jenis ini meskipun diajukan secara berlapis, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Bahkan, tata cara pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurutan sesuai lapisan dakwaannya, tetapi langsung dapat pada dakwaan yang dipandang terbukti. Sebab, apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 3. Dakwaan Subsidair/Subsidiaritas Arti surat dakwaan subsidair/subsidiaritas adalah surat dakwaan yang pembuktiannya dilakukan secara berurutan, dimulai dari lapisan dakwaan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan dakwaan yang terbukti di antara lapisan dakwaan yang didakwakan. 4. Dakwaan Kumulatif Arti surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang berisi beberapa jenis tindak pidana sekaligus, di mana kesemua jenis tindak pidana yang didakwakan tersebut harus dibuktikan satu per satu. Dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak 32 terbukti harus dinyatakan secara tegas dan terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Dakwaan jenis ini diterapkan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing- masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan mempunyai jenis kualifikasi yang berbeda. 5. Dakwaan Kombinasi Arti surat dakwaan kombinasi adalah surat dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi/gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif dan/atau subsidair. Terhadap dakwaan jenis ini dibutuhkan seiring dengan perkembangan/kompleksitas varian tindak pidana, baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, Mahkamah menegaskan bahwa surat dakwaan batal demi hukum tidak serta-merta meniadakan keberadaan perkara yang telah diajukan, melainkan menekankan pentingnya pemenuhan syarat formil dan materiil dalam pembuatan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981. Selanjutnya, penggolongan jenis-jenis surat dakwaan, baik tunggal, alternatif (subsidiaritas), kumulatif, maupun kombinasi/gabungan, memiliki fungsi dan tata cara pembuktian yang berbeda, sehingga harus disesuaikan dengan asas-asas peradilan pidana, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks pengadilan, surat dakwaan yang batal demi hukum tidak menghalangi penuntut umum untuk menyusun kembali dakwaan yang memenuhi persyaratan, sehingga proses peradilan dapat terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. [3.12.2] Bahwa untuk menegaskan ihwal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 juga Mahkamah menyatakan antara lain sebagai berikut: “… Bahwa berkenaan dengan hal tersebut apabila dicermati secara saksama salah satu syarat utama dalam penyusunan surat dakwaan adalah adanya uraian secara cermat yang mengandung arti adanya sifat imperatif berupa ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Sebab, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan bagi seorang terdakwa dalam persidangan yang kebenarannya akan dibuktikan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan untuk selanjutnya hasil pembuktian dalam persidangan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bagi hakim apakah akan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana yang salah satunya berupa perampasan kemerdekaan seseorang. 33 Dengan menempatkan kata "cermat" pada awal rumusan norma Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, secara filosofis dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Bahkan lebih dari itu, oleh karena surat dakwaan merupakan syarat yang fundamental yang dapat berakibat hukum atas perampasan kemerdekaan seseorang apabila kesalahannya dapat dibuktikan, sedangkan kemerdekaan seseorang merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Maka, dalam perspektif perlindungan hukum, undang- undang, dalam hal ini KUHAP, telah memberikan batasan terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan, baik formil maupun materiil, berakibat dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum [vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP]. Bahwa berkaitan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal atau batal demi hukum sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga terhadap putusan tersebut belum melekat unsur nebis in idem [vide Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)]. Oleh karena itu, selain jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum perlawanan kepada pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri yang menyatakan batal atau batal demi hukum surat dakwaan, jaksa penuntut umum masih berwenang juga untuk mengajukan lagi atas perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar- benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya, atas surat dakwaan baru yang diajukan tersebut, pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa. Dengan demikian, sesungguhnya putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal atau batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. [3.15] Menimbang bahwa KUHAP sebenarnya juga mengatur mengenai pengubahan surat dakwaan dan bukan perbaikan surat dakwaan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim. Pengubahan surat dakwaan dimaksud diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi: (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa pengubahan surat dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, waktu pengubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum sidang, pengubahan surat dakwaan hanya satu kali saja, dan turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Ketentuan ini hanya mengatur mengenai prosedur perubahan surat dakwaan, sedangkan materi surat dakwaan tidak diatur apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak boleh diubah, sehingga dapat diambil kesimpulan pengubahan dan/atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan boleh 34 dilakukan tanpa suatu pembatasan, bahkan sampai untuk tidak melanjutkan penuntutan asalkan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHAP. Hal demikian menunjukkan bahwa surat dakwaan adalah hal yang sangat mendasar sehingga jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk melakukan pengubahan sebelum perkara dilakukan pemeriksaan di persidangan dan perbaikan setelah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Bahwa dengan mendasarkan pada kutipan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 mensyaratkan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, sebagai bentuk pemenuhan prinsip due process of law. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah menegaskan bahwa surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum tidak serta-merta menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara. Artinya, jaksa penuntut umum tetap diberi ruang untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaan sesuai ketentuan Pasal 144 UU 8/1981, sepanjang dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan salinan perubahan surat dakwaan tersebut. Lebih lanjut, putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak menyentuh materi pokok perkara dan tidak menimbulkan prinsip ne bis in idem, sehingga membuka peluang bagi jaksa untuk mengajukan kembali perkara yang bersangkutan dengan surat dakwaan baru yang telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. [3.12.3] Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022, Mahkamah juga memberikan pertimbangan khusus terkait dengan jangka waktu kapan surat dakwaan dapat diperbaiki dan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diperbaiki serta berapa kali hakim dapat menyatakan surat dakwaan batal atau batal demi hukum, sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah terhadap surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat formil atau materiil dan surat dakwaan kabur (obscuur libel) berapa kali dapat diajukan terhadap terdakwa di persidangan. Sebab, terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi hukum, jaksa penuntut umum jika keberatan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan [vide Pasal 156 ayat (3) KUHAP]. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi hukum, di samping jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum perlawanan juga berwenang mengajukan kembali perkara yang bersangkutan dalam 35 pemeriksaan sidang pengadilan jika Upaya hukum perlawanan ditolak oleh pengadilan tinggi, dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun, yang menjadi persoalan krusial selanjutnya adalah tidak terdapatnya jangka waktu kapan surat dakwaan tersebut diperbaiki dan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diperbaiki serta berapa kali pula hakim dapat menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum. Dengan demikian, tanpa kejelasan status dan batasan waktu kapan perkaranya akan selesai hal tersebut menjadikan terdakwa dan/atau korban tindak pidana dapat kehilangan hak konstitusionalnya karena dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Bahwa secara normatif permasalahan yang menjadi penyebab dari persoalan tersebut di atas, bukan semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab praktik hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang dapat mengajukan surat dakwaan berkali-kali atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang sudah diperbaiki, setelah sebelumnya pernah dinyatakan batal atau batal demi hukum, dapat terjadi akibat KUHAP tidak memberikan kejelasan pemaknaan Pasal 143 ayat (3) yang diputus berdasarkan putusan sela. Demikian pula untuk hakim atau pengadilan negeri, juga dapat disebabkan karena tidak diaturnya atau ditegaskannya berapa kali surat dakwaan dapat dinyatakan batal/batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Selain dialami oleh Pemohon telah ternyata terhadap hal serupa juga dialami oleh saksi Pemohon dan beberapa terdakwa lainnya sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, menurut Mahkamah terdapat celah dalam pengaturan mengenai perbaikan surat dakwaan a quo yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, baik bagi terdakwa dan/atau korban tindak pidana. Terlebih, secara universal hal tersebut tidak sejalan denganasas litis finiri oportet yang menegaskan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. [3.17] Menimbang bahwa ketidakjelasan mengenai berapa kali perbaikan surat dakwaan dapat dilakukan untuk mengajukan kembali terdakwa di persidangan dan batasan berapa kali hakim dapat menjatuhkan putusan sela, menjadikan status terdakwa dan perlindungan hak korban tindak pidana menjadi persoalan yang harus dijawab dan diantisipasi oleh Mahkamah agar diperoleh adanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan umum. Dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah memberikan Batasan mengenai berapa kali jaksa penuntut umum dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan sehingga terdakwa dapat diajukan kembali pada sidang pengadilan dan berapa kali pula hakim dapat menjatuhkan putusan sela atas surat dakwaan yang diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum. Bahwa sejalan dengan pentingnya pembatasan-pembatasan dimaksud, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewenangan hakim yang memeriksa 36 dan mengadili perkara pidana, di mana sesungguhnya juga melekat kewenangan untuk dapat mempertimbangkan keterpenuhan syarat suatu surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil serta dakwaan yang dinilai kabur secara ex-officio dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara. Namun demikian hal tersebut dapat dikecualikan apabila terhadap perkara pidana yang bersangkutan diajukan keberatan (eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, baik adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka hakim dapat menerima ataupun menjatuhkan putusan bersama-sama dengan putusan akhir setelah pemeriksaan materi pokok perkara selesai [vide Pasal 156 ayat (2) KUHAP]. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagai berikut: Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. 3. Bahwa berpijak dari ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut di atas, apabila dicermati secara saksama, sesungguhnya tidak ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sela pada setiap adanya keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP a quo tidak bersifat imperatif atau opsional, maka demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban pelaku tindak pidana dan juga kepentingan umum, eksistensi Pasal a quo menjadi alasan fundamental untuk dilakukannya pembatasan atas surat dakwaan yang dapat diperbaiki dan dapat diajukannya kembali terdakwa di persidangan secara berulang-ulang. Di samping itu, juga bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan. [3.18] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena sesungguhnya kesempatan untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah hak dan bukan kewajiban, maka sejatinya adanya pembatasan atas perbaikan surat dakwaan yang disebabkan batal atau batal demi hukum dan 37 pembatasan hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum, tidak mengurangi hak-hak terdakwa maupun penuntut umum, bahkan hakim, di dalam keleluasaan memeriksa suatu perkara pidana. Sebab, hakim pengadilan pidana yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dapat melakukan pemeriksaan atas materi perkara besama-sama dengan syarat formil lainnya, yang kemudian atas perkara tersebut dapat dijatuhkan putusan pada putusan akhir secara bersamaan. Hal demikian sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Lebih lanjut, pembatasan perbaikan surat dakwaan jaksa penuntut umum akibat surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum dan putusan sela yang dapat dijatuhkan oleh hakim, di samping memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan umum, juga untuk menghindari adanya perkara yang berpotensi melewati batas daluwarsa penuntutansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP. Terlebih, dalam praktik peradilan, hakim secara ex officio dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara yang bersangkutan, surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, meskipun ditemukan adanya kekurangan syarat formil dan materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud dengan mempertimbangkan secara komprehensif. Dalam kaitan inilah apakah hakim akan menitikberatkan putusannya pada aspek keadilan formil, keadilan materiil, atau memadukan antara keduanya di dalam menilai dan memutus perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, dengan telah diputusnya pada putusan akhir yang mencakup juga materi pokok perkara, maka upaya hukum yang tersedia atas perkara dimaksud dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkeberatan. Terlebih, terhadap perkara yang demikian apabila diajukan kembali dengan perbaikan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum maka akan terkendala dengan ketentuan tentang ne bis in idem, yang artinya perkara dengan terdakwa dan materi perbuatan tindak pidana yang sama telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya [vide Pasal 76 KUHP]. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menurut Mahkamah dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum, apabila dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim. Artinya, pada dakwaan kedua yang diajukan jaksa penuntut umum, apabila masih diajukan keberatan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiil surat dakwaan, maka hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara bersama-sama dengan materi pokok perkara yang kemudian diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir. 38 Dengan demikian, pemaknaan atas frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai menjadi sesuai dengan yang dinyatakan dalam amar putusan a quo. [3.20] Menimbang bahwa dengan telah diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah terhadap frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka terhadap perkara- perkara yang saat ini sudah pernah dinyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi pokok perkara. Sementara itu, terhadap perkara-perkara yang belum pernah sama sekali diajukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo. Namun demikian, melalui putusan a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan agar jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan secara saksama dan berjenjang terhadap surat dakwaan sebelum diajukan dalam persidangan di pengadilan negeri. Sebab, jaksa penuntut umum adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan, yang pada satu sisi berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, dan di sisi lain dakwaan dapat berakibat perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, dengan adanya kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan maka dapat dihindari adanya surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum. Di samping itu, penting pula bagi Mahkamah untuk mengingatkan hakim dalam menangani perkara agar selalu menjaga integritas, dengan tetap mengedepankan kepastian dan keadilan hukum. Sehingga, kemungkinan adanya putusan sela yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum secara berulang-ulang tidak lagi terjadi. Karena, sebagaimana dipertimbangkan di atas, sejatinya hakim dapat memberikan penilaian atas suatu perkara dari aspek keadilan formil, materiil ataupun memadukan keduanya dengan tetap berorientasi pada peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, Mahkamah telah menegaskan pentingnya batasan terhadap perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi hukum. Selain itu, Mahkamah juga mengingatkan pentingnya kecermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, termasuk melakukan pemeriksaan berjenjang sebelum diajukan ke pengadilan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sejak awal, sehingga dapat mengurangi risiko pembatalan dakwaan yang berdampak pada proses peradilan secara keseluruhan. [3.13] Menimbang bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon yang mendalilkan tentang tidak adanya tanggal dan 39 tanda tangan dalam turunan surat dakwaan yang diterima dari jaksa berdasarkan Pasal 143 ayat (4) UU 8/1981 maka dengan merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi pidana yang antara lain dapat berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, jaksa harus cermat dalam menyusun surat dakwaan agar tidak merugikan baik terdakwa maupun kepentingan negara/umum yang diwakilinya. [3.14] Menimbang bahwa terlepas dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara a quo adalah apakah terdapat upaya hukum bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum dalam hal seorang terdakwa menghadapi keadaan nyata dalam proses persidangan perkaranya karena adanya ketidakcermatan dari jaksa penuntut umum dalam menyusun dan menyampaikan surat dakwaan yang berpotensi melanggar hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 di atas, bahwa norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1981 telah mengatur langkah atau upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh terdakwa ketika menurut pendapat terdakwa atau penasihat hukumnya surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dinyatakan dibatalkan, in casu ketika terdakwa atau penasihat hukumnya menganggap surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981. Langkah atau upaya hukum yang tersedia bagi terdakwa adalah mengajukan keberatan (eksepsi) ihwal surat dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal a quo. Terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya dimaksud, menurut Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1981, hakim yang mengadili perkara dimaksud setelah mendengar pendapat/tanggapan dari jaksa penuntut umum wajib memutus melalui sebuah putusan sela. Selanjutnya, jika terdakwa tidak menerima putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim yang mengadilinya, Pasal 156 ayat (4) UU 8/1981 membuka kesempatan dipergunakan 40 upaya hukum perlawanan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya ke pengadilan tinggi yang berwenang. Selain upaya hukum perlawanan terhadap putusan sela, seorang terdakwa atau penasihat hukum juga masih dapat terus membawa hal-hal yang menjadi keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam pembelaan (pleidoi) terdakwa setelah adanya tuntutan pidana (requisitoir) dari jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b UU 8/1981. Jika langkah atau upaya hukum terdakwa atau penasihat hukum tidak berhasil selama proses peradilan tingkat pertama, maka materi keberatan a quo dapat diajukan kembali pada pemeriksaan tingkat banding melalui memori banding sepanjang pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 237 UU 8/1981. Demikian pula, dalam hal kemudian terdakwa menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka berdasarkan Pasal 244 UU 8/1981, terdakwa atau penasihat hukum juga terbuka untuk tetap mengangkat materi yang menjadi keberatan terhadap surat dakwaan sebagai materi memori kasasi atas dasar judex factie dianggap “telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum” yang merupakan salah satu alasan kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Artinya, UU 8/1981 telah mengatur langkah- langkah dan upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam proses peradilan pidana dari sejak pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 143 ayat (2) sepanjang frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangi” telah menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 tidak menimbulkan persoalan pengakuan, jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 41 [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan Pukul 15.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua 42 merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani