17/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 17/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Kiki Supardji Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Bibis Bunder RT.008 RW.002, Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Provinsi Jawa Timur 2. Nama : Andy Savero Pekerjaan : Tabib Alamat : Rusunawi Bandar Kemayoran Tower A4 Lt. 17 Nomor 10, RT.018 RW.010 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PSNR/11/2024, bertanggal 23 November 2024 memberi kuasa kepada Yonathan Ambat Eka P. S.H., M.M., Fransiska Jeane, S.H. dan Ni Ketut Marginingsih, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor LBH Pelita Satya Nusantara Raya, yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IX Nomor 9A, RT.007, RW.04, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 17/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 4 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman” menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir keputusannya bersifat final untuk : A. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945” Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir keputusannya bersifat final untuk : B. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. 3 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan langsung terhadap berlakunya UU JPH, karena: 1. Para Pemohon merupakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak secara langsung oleh ketentuan dalam UU JPH; 2. Para Pemohon merasa hak-haknya yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, 28D, 28E, 28H, 28I, 28J , Pasal 29 ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5), terlanggar dengan pemberlakuan UU JPH; 3. Para Pemohon keberatan dalam memenuhi kewajiban administratif dan biaya yang diatur dalam UU tersebut. 3. DASAR HUKUM GUGATAN Keseluruhan pasal-pasal dalam UU JPH bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Ideologi Pancasila, Pasal-pasal dalam UUD 1945, dan Undang-Undang yang lain seperti yang tertera dibawah ini: 1. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh 4 hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28A berbunyi : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28D berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28E berbunyi : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Pasal 28I berbunyi : (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, pasal 28J berbunyi : (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 4. Pasal 29 UUD 1945 berbunyi : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 5 5. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan beberapa Pasal yang menjadi point sebagai penjelasan berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 ayat (1). Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 6 menghambat persaingan usaha. 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. 10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. 12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. 13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. 14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. 15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. 16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud 7 dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Pasal 2 Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3 point a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dengan beberapa Pasal yang menjadi point sebagai penjelasan tentang Rahasia Dagang, berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini. 3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang. 4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri. 5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Pasal 2 : Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi 8 dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pasal 3 ayat (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Pasal 4 Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk: a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pasal 5 (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. 4. PERMASALAHAN Dengan berlakunya UU JPH terdapat beberapa ketentuan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain: 1. Pasal 4: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kata wajib ini dinilai melanggar Hak Asasi Manusia karena membatasi hak konsumen non-Muslim untuk memilih produk sesuai keyakinannya dan bersifat diskriminasi. Hal ini bertentangan dengan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, 28D, 28E, 28H, 28I, 28J , Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dan memberatkan pelaku usaha terutama UMKM karena adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal.. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 9 2. Pasal 10 ayat (1) berbunyi : Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk Monopoli Sertifikasi: Penyelenggaraan sertifikasi halal yang dikendalikan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan MUI berpotensi menimbulkan praktik monopoli, sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat, yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli. 3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi : (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang memiliki akses dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pelaku usaha. 4. Pasal 17 berbunyi : (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; atau d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait bahan baku dan proses produksi kepada lembaga pemeriksa halal melanggar UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, karena informasi tersebut bisa jadi merupakan rahasia bisnis yang tidak seharusnya dibuka kepada publik. 5. Pasal 26 berbunyi : (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Kewajiban mencantumkan label "tidak halal" dapat berdampak negatif pada penjualan produk tertentu dan dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi kriteria halal, yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli. 6. Pasal 48 berbunyi : (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Beban biaya sertifikasi halal dinilai memberatkan para pelaku UMKM dibandingkan perusahaan besar. Hal ini berpotensi membatasi hak ekonomi warga negara untuk mencari penghidupan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila dapat terganggu karena regulasi ini memberatkan kelompok usaha kecil, sementara perusahaan besar lebih mampu memenuhi persyaratan administratif dan finansial. 5. POSITA Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, kami, Para Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan pertimbangan: 1. Bahwa UU JPH bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, 28D, 28E, 28H, 28I, 28J, Pasal 29 ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5), bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 2. Bahwa UU JPH berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. 3. Bahwa UU JPH dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha, terutama UMKM, serta menciptakan ketidakadilan dalam perekonomian. 11 4. Bahwa UU JPH secara keseluruhan telah memberlakukan standar agama tertentu secara universal tanpa mempertimbangkan keragaman keyakinan masyarakat Indonesia, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi. 6. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk: 1. Mengabulkan permohonan uji materiil ini secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan dan UUD 1945, UU Anti Monopoli, dan UU Rahasia Dagang. 3. Mencabut atau membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain (Uitvoerbarr bij voorrad). Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi UU 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; 5. Bukti P-5 : Tangkapan layar berita kasus-kasus terkait penerapan UU Jaminan Produk Halal; 6. Bukti P-5A : Tangkapan layar berita kasus pemerasan Almaz Fried Chicken diminta bayar milyaran; 7. Bukti P-5B : Tangkapan layar berita kasus warteg diminta 10 juta; 8. Bukti P-5C : Tangkapan layar berita kasus warga Jerman ungkap aksi jahat anggota MUI soal pungli Sertifikat Halal sebesar 50 ribu euro atau setara 780 juta rupiah; 12 9. Bukti P-6 : Tangkapan layar berita kasus kedai non halal di LubukLinggau yang sudah memasang tulisan non halal di spanduk tapi masih digerebek oleh Pemkot setempat. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 13 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 13 Maret 2025. Dalam persidangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar para Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, bertanggal 13 Maret 2025, hlm 4 s.d 16]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 13.22 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, di mana perbaikan dimaksud terlambat disampaikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Persidangan Pendahuluan bahwa perbaikan permohonan disampaikan kepada Mahkamah, yaitu paling lambat pada tanggal 26 Maret 2025 [vide Risalah Sidang, bertanggal 13 Maret 2025, hlm.18]. Kemudian Mahkamah memeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 21 April 2025. Dalam sidang perbaikan permohonan dimaksud, meskipun para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya namun para Pemohon tetap menyampaikan pokok perbaikan permohonan yang merupakan tambahan penjelasan yang mendukung permohonannya berupa fakta-fakta bahwa adanya penerapan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya telah merugikan para Pemohon karena adanya kewajiban sertifikasi halal atas setiap produk usahanya dan adanya kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal yang justru bertentangan dengan keyakinan agama para Pemohon dalam menjalankan usahanya. 14 [3.3.3] Bahwa oleh karena keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang maka Mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma pasal dalam UU 33/2014 yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, namun para Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut di mana letak pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Terlebih dalam permohonannya, para Pemohon justru mempertentangkan UU 33/2014 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sedangkan, yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengadili dan memutus pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, Mahkamah tidak dapat memahami persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Padahal, syarat utama agar suatu norma dalam undang-undang dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah norma tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pertentangan dimaksud sama sekali tidak dijelaskan dalam permohonan a quo. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, apabila dicermati lebih lanjut rumusan pada bagian hal-hal yang dimohonkan (petitum), para Pemohon pada petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk: 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan dan UUD 1945, UU Anti Monopoli, dan UU Rahasia Dagang. 3. Mencabut atau membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain (Uitvoerbarr bij voorrad). 15 Menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan para Pemohon demikian, selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena uraian alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan adanya hal-hal yang dimohonkan (petitum) para Pemohon yang tidak lazim serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah posita dan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 16 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 17 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra