17/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 17/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Risky Kurniawan Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa Alamat : Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 31 Desember 2023, memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda, beralamat di Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, Otniel Raja Maruli Situmorang, beralamat di Perum Masyeba Permai Blok J No.10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau. dan Teja Maulana Hakim, beralamat di KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 17/PUU-XXII/2024 pada tanggal 15 Januari 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang 3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU, yang menyatakan: a. Pasal 51 ayat (5) UU MK “Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan 4 pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. … (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa : “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan : “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian 5 bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: “a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;” 4. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Terhadap Pasal 68 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah Pemerintah.” 5. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas [Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-3] yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial atau aktual) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu. 6. Bahwa Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan juga Mahasiswa Hukum dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK, Bahwa Pemohon memiliki tujuan dan kepentingan untuk membangun negara Indonesia serta melindungi bangsa Indonesia sebagaimana juga 6 diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK, karena keterbatasan dalam terlibat untuk membela negara dari ancaman-ancaman dari Partai Politik yang mungkin akan terjadi suatu saat nanti sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selanjutnya, Pemohon dirugikan akibat pasal a quo yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah, sehingga jaminan dan perlindungan sebagaimana dilindungi oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar, sebab Pemerintah itu sendirinya merupakan bagian dari anggota Partai Politik. 6. Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakukan Pasal 68 ayat (1) UU MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari Partai Politik. 7. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 8. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal a quo. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON A. Permohonan Pemohon Tidak Nebis In Idem. 1. Bahwa Permohonan a quo adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 68 ayat (1) UU MK, kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Permohonan Pemohon tidak nebis in idem karena dasar pengujian berbeda, Pemohon menggunakan Pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, sebagaimana 7 ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” B. Analisis Umum Partai Politik Dibubarkan Dalam Konteks Permohonan Pemohon. 2. Bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (5) UU Parpol. 3. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik sehingga Pemohon berhak untuk menguji Pasal 68 ayat (1) UU MK. 4. Bahwa, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menyatakan, “melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol tidak menyatakan secara eksplisit mengenai Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara keuangan ataupun martabat bangsa. Berkenaan dengan frasa yang dimaksud Pemohon pada “Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi” Bahwa Partai Politik adalah badan hukum. Partai Politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, Partai Politiknya harus dibubarkan. Selanjutnya, frasa dalam Pasal 40 ayat (2) “peraturan perundang-undangan” dapat menjadi entry point sebagai pertimbangan hukum apabila Partai Politik melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam kehidupan masyarakat secara nasional (crime against 8 humanity), terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Lebih lanjut, bahkan Mahfud MD mengatakan, jika ketidakadilan dan korupsi pada suatu negara sudah merajalela, itu berarti sudah terjadi disorientasi terhadap tujuan bernegara. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan terjadi ketidakpercayaan di kalangan publik. “Jika sekarang ada kebijakan baru tertentu pada suatu negara, rakyat akan menilai itu bohong. Rakyat menilai itu hanya main-main. Jika terus dibiarkan akan terjadi pembangkangan,” kata Mahfud, Senin (20/8/2018) di Jakarta. Jika pembangkangan terjadi di kalangan rakyat, lanjut Mahfud, maka akan terjadi disintegrasi pada suatu negara. “Orang Indonesia itu miskin, tidak apa-apa asal tidak dibohongi oleh pemimpinnya,” tambah Mahfud. “Kita terlibat dalam pemilu bukan untuk memilih calon yang paling bagus. Tapi untuk menghindari orang jahat memimpin negara - Mahfud” 5. Bahwa mengenai frasa “melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa: a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature. 6. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan Positive Legislature dalam permohonan in casu, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat 9 beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain: 1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; 2. Situasi yang mendesak; 3. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Tambahan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Pemohon dan Para Kuasa, ada beberapa kualifikasi positive legislature, sebagai berikut: 1. Tidak berbentuk kriminalisasi, penjelasannya pada Pasal 15 ayat (1) UU PPP, menyatakan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” maksud dari pasal tersebut, apabila Permohonan bersifat kriminalisasi, maka itu sepenuhnya merupakan kewenangan Pembentuk Undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada Permohonan yang sifatnya dekriminalisasi; 2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bertentangan dengan seluruh atau sebagian substansi UUD 1945, maupun untuk melindungi hak konstitusional warga negara namun disatu sisi juga merugikan hak konstitusional warga negara lain; 3. Harus jelas dan tepat sehingga tidak obscuur, yaitu perumusan pasal yang diuji harus jelas pemaknaannya serta tepat penempatan suatu norma. Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut: 1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, bahwa terhadap “keadilan” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” menjadikan jaminan perlindungan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahwa terhadap “kemanfaatan Rakyat” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” sebagai upaya bela negara dengan cara membubarkan Partai korup yang menyelenggarakan negara. 2. Memaknai situasi mendesak, bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat, dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional. Dalam 10 menjawab parameter “keadaan mendesak atau darurat”, Pemohon adalah warga negara indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa dengan cara-cara Partai korup menyelenggarakan negara untuk mengatur seluruh Warga Negara Indonesia, Partai korup itu harus dibubarkan. 3. Memaknai mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dapat mengisi kekosongan hukum serta mencegah sentralisasi kewenangan pemerintah dalam membubarkan Partai Politik, yang akibat dari “sentralisasi kewenangan pemerintah” dapat timbul abuse of power, untuk tidak membubarkan Partai korup. 7. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat - positive legislature, antara lain: a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU- V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada. b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor. c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 11 d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan. e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’”. D. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 68 ayat (1) UU MK Terhadap Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. 8. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” 9. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren. Hal ini sesuai prinsip ought implies can, di mana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak. Perlu diketahui makna kewajiban membela negara melekat pada setiap warga negara tanpa harus menunggu keadaan tertentu. Tidak harus seseorang menjadi PEMERINTAH ATAU PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK untuk membela negara, kewajiban tersebut melekat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. 10. Bahwa berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK telah menghambat, merugikan, atau paling tidak potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ingin membubarkan Partai korup untuk mewujudkan upaya bela negara. Bahwa Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan: “bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang- 12 Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.” 11. Bahwa benar, Pasal 68 ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah Pemerintah” juga berkaitan erat dengan bunyi alinea keempat pembukaan UUD 1945,"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 12. Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2004, dari kecil-sampai dengan saat ini sering mendengar kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik terutama dari pihak anggota Partai Politik. Bahwa, seharusnya tidak hanya Pemohon yang dari kecil sering mendengar kasus-kasus korupsi ini. Muncul beberapa pertanyaan bahwa bagaimana seandainya anak-anak kecil lainnya yang mendengar berita korupsi, lalu ia beranjak dewasa atau setidak- tidaknya sudah umur 17 tahun memiliki perspektif yang buruk terhadap Partai-partai korup yang sedang menyelenggarakan negara ini? Tentu, ini suatu masalah besar yang harus diselesaikan secara cepat. 13. Bahwa, sampai dengan saat ini, terdapat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang pelakunya berasal dari anggota Partai. Pertanyaannya adalah dimana muka pemerintah dalam hal penanganan partai korup? yang bahkan sudah diberikan amanat pada alinea keempat. 14. Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam hal upaya bela negara, kewenangan pemerintah tidak cukup (bukan berarti kewenangan pemerintah dihapuskan) untuk membubarkan Partai korup. Sehingga perorangan warga negara indonesia harus diberikan pula kewenangan untuk membubarkan partai korup. 13 15. Selanjutnya, bahwa disamping itu ternyata Partai korup memberikan efek positif bagi Pemohon maupun warga negara untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Sehingga permohonan ini merupakan wujud dari hal tersebut. 16. Bahwa terhadap upaya bela negara, kini ancaman terhadap bangsa justru semakin berat dan kompleks sifatnya. Kalau dahulu musuh berwujud fisik berupa penjajahan asing, kini sumber ancaman tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri. Bentuk dan ciri musuh bisa seperti korupsi yang dilakukan oleh pihak dalam tubuh bangsa sendiri. "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri" - Soekarno E. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 68 ayat (1) UU MK Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 18. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 68 ayat (1) UU MK telah melanggar frasa “jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dalam hal tidak memberikan kewenangan perorangan warga negara untuk membubarkan Partai korup. Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK saat ini, yang berhak untuk membubarkan adalah Pemerintah. Hal ini menyebabkan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan pembubaran terhadap Partai korup. Dengan demikian, tentu Pemohon dirugikan oleh pasal a quo yang tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil. 19. Bahwa pada hakikatnya Partai korup yang menyelenggara negara dengan amat banyak melakukan korupsi, merupakan kejahatan terhadap warga negara (crime against humanity). 14 20. Bahwa dikutip dari buku (Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional) yang ditulis Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, menjelaskan beberapa asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu salah satunya “dapat dilaksanakan” dengan penjelasan bahwa setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas pelaksanaan daru peraturan tersebut di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selanjutnya, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa menurut hemat Pemohon, apabila perorangan warga negara indonesia diberikan haknya untuk membubarkan Partai korup, maka 2 (dua) asas yang disebutkan akan dipenuhi. F. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi. 21. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu: a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. c. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur: - Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan - Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia - Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain 15 - Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujdukan keadilan dlam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. - Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. 22. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa: “Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the leaders and the led. As a result of organization, every party or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.” 23. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi peranannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan citacita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non-rational organizational and individual decision- making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior, from previously virtuous to iniquitous individual moral 16 behavior. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri. 24. Bahwa perilaku korup tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri, namun ada gerakan struktural dan sistematis. Bahkan gerakan tersebut mampu merusak lembaga-lembaga, contoh: lembaga yang disebut independen dan paling kritis dalam hal pemeriksaan keuangan negara, BPK. auditor BPK RI Gilang Gumilar divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor-bpk- gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia”; 17 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Risky Kurniawan (Pemohon); [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 68 (1) UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 19 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pemohon adalah Pemerintah. (2) ... 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa fakultas hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, karena membatasi hak Pemohon untuk dapat mengajukan pembubaran partai politik yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, ataupun merugikan keuangan negara; 20 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan akibat ketentuan a quo yang menyebabkan adanya keterbatasan untuk terlibat membela negara dari ancaman partai politik yang korup yang mungkin akan terjadi. Pemohon dalam hal ini meragukan independensi pemerintah, karena pemerintah juga merupakan anggota partai politik. Pemohon mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakukan Pasal 68 ayat (1) UU MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari Partai Politik; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki yaitu berkaitan dengan adanya pembatasan bagi perorangan warga negara untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang anggota partai politiknya melakukan tindak pidana korupsi. Anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 68 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 21 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik sehingga Pemohon berhak untuk menguji Pasal 68 ayat (1) UU MK. 2. Bahwa menurut Pemohon, partai politik yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi dasar bagi perseorangan warga negara untuk mengajukan pembubaran partai politik. 3. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan Putusan yang bersifat positive legislature dalam permohonan in casu, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan yang bersifat positive legislature dalam putusan-putusan sebelumnya. 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK telah menghambat, merugikan, atau paling tidak potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ingin membubarkan Partai yang melakukan korupsi untuk mewujudkan upaya bela negara. Menurut Pemohon, dalam hal upaya bela negara, kewenangan pemerintah tidak cukup (bukan berarti kewenangan pemerintah dihapuskan) untuk membubarkan Partai yang melakukan korupsi. Sehingga menurut Pemohon, perorangan warga negara Indonesia harus diberikan pula kewenangan untuk membubarkan partai politik tersebut. 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 68 ayat (1) UU MK telah melanggar frasa “jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dalam hal tidak memberikan kewenangan perorangan warga negara untuk membubarkan Partai Politik yang korup. Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK saat ini, yang berhak untuk membubarkan adalah Pemerintah. Hal ini menyebabkan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan pembubaran terhadap Partai yang melakukan korupsi. Dengan demikian, tentu Pemohon dirugikan oleh Pasal a quo yang tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan 22 dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan setelah disandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, yaitu Perkara Nomor 53/PUU- 23 IX/2011 dan Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya, yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perkara 53/PUU-IX/2011) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perkara 16/PUU-XXII/2024). Sedangkan, dalam permohonan a quo, salah satu norma UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, in casu Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak dimungkinkannya perseorangan atau warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam pembubaran Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, telah ternyata penafsiran konstitusional yang diajukan oleh Pemohon adalah sama dengan apa yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara a quo dan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia”. Berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, Mahkamah telah 24 mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang juga dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XXII/2024, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.12.2] Menurut Mahkamah, Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, pada petitum permohonannya, para Pemohon memohon Mahkamah untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, kecuali sepanjang dimaknai: “tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”. Rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada Undang-Undang. Menurut Mahkamah, kata-kata “Pemerintah” pada Pasal a quo telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum” sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memilki kekuatan hukum terhadap frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang a quo, maka norma pada UU MK mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum; [3.12.3] Bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (legislative review). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 56 ayat (3) UU MK]; Selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pendirian Mahkamah terhadap pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- IX/2011 a quo. Pada pertimbangannya, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 25 …Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah telah berpendirian kata “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK secara expressis verbis memberikan batasan subjek hukum yang dapat mengajukan pembubaran Partai Politik di MK adalah Pemerintah. Terlebih, baik dalam norma Pasal 68 ayat (1) UU MK maupun dalam Penjelasannya, yang dimaksud Pemerintah adalah “Pemerintah Pusat”. Oleh karena itu, hal tersebut menegaskan subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah, in casu Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”, maka jika subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dapat diajukan oleh peorangan atau badan hukum, hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (legislative review). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan alasan yang fundamental untuk bergeser pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, maka pertimbangan hukum Putusan tersebut secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam menjawab isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. [3.12.2] Bahwa pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jika suatu partai politik dinilai telah melanggar UUD 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna mengajukan pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku. Dalam penerapan di berbagai negara, pembubaran partai politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa cara, antara lain dinyatakan diatur dengan aturan hukum, diputuskan oleh pengadilan atau prosedur yustisial, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sebagai konsekuensi yuridisnya pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dalam hal ini dapat memberikan pendelegasian kepada antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, atau Jaksa Agung. Meskipun terdapat pula praktik negara lain di mana permohonan pembubaran partai politiknya diajukan oleh Pemerintah dan parlemen (atau jumlah tertentu anggota parlemen), Pemerintah dan partai politik, atau dapat pula diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Praktik tersebut antara lain terdapat di negara Rumania, Armenia, Georgia, Jerman, dan Slovakia. Artinya, secara umum pada negara-negara tersebut tidak memberikan hak kepada perseorangan. Berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut, sekalipun Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda, in casu adanya penambahan Pasal 26 27 ayat (3) UUD 1945 dengan permohonan sebelumnya, namun menurut Mahkamah, esensi dari permohonan a quo adalah sama, yaitu isu konstitusional Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 68 ayat (1) UU MK. Isu a quo telah dijawab dan ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk perkara a quo, sehingga norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan hak untuk turut serta dalam melakukan upaya pembelaan negara. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi hak untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 27 [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum perkara a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau 28 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas