17/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 17/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Alamat : Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PUU/ PAN.MK/AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Februari 2023 dengan Nomor 17/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Februari 2023 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 5. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 3 a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Advokat (Bukti P-4) dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat; 4. Dalam kedudukan tersebut, sudah pasti adalah suatu keniscayaan bagi Pemohon akan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka (in casu Mahkamah Konstitusi) sebab hakikat perkara uji materiil adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa, sehingga apabila 4 kekuasaan kehakiman tidaklah independen dari penguasa maka akan percuma saja mengajukan uji materiil; 5. Sangat kaget dan khawatir Pemohon ketika mendengar kabar bahwa DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Sebab, secara frontal Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan alasan penggantian Aswanto adalah murni politik karena tidak memiliki komitmen dengan DPR dan menganulir produk DPR, padahal Aswanto adalah hakim konstitusi perwakilan dari DPR. Peristiwa ini tentu secara langsung memiliki dampak terhadap Pemohon; 6. Terlepas dari siapapun hakim yang diganti, Pemohon sebagai pihak yang akan terus berperkara di Mahkamah Konstitusi, sangat membutuhkan independensi hakim (in casu Hakim Konstitusi) dalam memutus. Oleh karenanya, ketika penguasa (in casu DPR) secara frontal terang benderang menyampaikan mereka mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengganti hakim yang menjadi “wakil” mereka, ini tentu sudah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebab, untuk apa mengajukan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi jika nanti hasilnya pasti ditolak oleh karena hakim adalah “wakil” pembentuk undang- undang?; 7. Oleh karenanya, independensi Mahkamah Konstitusi yang sedang digerus oleh DPR melalui upaya mengganti hakim konstitusi agar sejalan dengan mereka, adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka. Ini akan menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari, lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja dengan mengganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka; 8. Juga, tindakan DPR tersebut yang tidak didasarkan kepada dasar hukum apapun, adalah suatu perbuatan inkonstitusional. Padahal sesuai ketentuan konstitusi, DPR hanya berhak mengajukan hakim konstitusi, bukan menjadikan mereka “wakil-wakilnya dan mengontrol mereka dengan cara 5 mengganti ketika tidak sejalan. Hal ini menunjukkan DPR tidak tunduk pada ketentuan konstitusi maupun ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, siapapun, termasuk DPR, harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana amanat Konstitusi; 9. Legal standing tersebut telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara 103/PUU-XX/2022, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk memperkarakan “pemberhentian secara hormat Hakim Konstitusi karena di-recall oleh lembaga pengusungnya yang tidak suka dengan kapasitasnya menjalankan tugas mematikan produk lembaga pengusungnya”; 10. Sangat kaget pemohon ketika menonton ulang rekaman sidang putusan Perkara 103/PUU-XX/2022, dan membaca file putusan beserta risalah sidangnya. Sebab, bisa-bisanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara substansi putusan yang dibacakan dengan substansi di dalam file putusan dan juga risalah sidang, dimana: Dalam pembacaan putusan Perkara 103/PUU-XX/2022 pada sidang yang terbuka untuk umum pada timestamp 15:48 (Bukti P-5): “... Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK ...” Namun, pada file putusan perkara 103/PUU-XX/2022 halaman 51 (Bukti P-6): “... Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK ...” 6 Lalu, pada risalah sidang putusan perkara 103/PUU-XX/2022 halaman 25 (Bukti P-7): “... Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK ...” 11. Pemohon yakin ini adalah suatu kesengajaan yang sangat terang benderang dan bukan sekedar typo belaka, dikarenakan makna kata-kata yang diubah sangatlah signifikan bedanya. Inilah pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, Putusan yang diucapkan berbeda dari putusan yang diterima. Tidak pernah terjadi di pengadilan manapun di Indonesia, hanya di Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang dirugikan tidak bisa untuk tidak berpikiran negatif. Pemohon sangat yakin ini adalah sebuah kesengajaan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Permasalahan yang sekarang harus Pemohon cari jawabannya adalah, siapakah pelakunya? Dalam kapasitas Pemohon, Pemohon hanya bisa menduga untuk menyempitkan lingkup pelakunya, yaitu mereka yang meng-handle putusan dan sidang, sehingga terduga pelaku ada di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ataupun individu hakim Konstitusi. Selebihnya, pemohon harus lemparkan kepada aparat yang berwenang melalui upaya hukum yang menjadi hak Pemohon untuk ditempuh; 13. Pemohon berencana untuk memperkarakan ini bahkan hingga ke ujung bumi sekalipun, dan berencana menempuh semua upaya hukum yang ada. Dalam lingkup pidana, pelaku yang memerintahkan pengubahan substansi putusan ini secara terang-terangan memenuhi unsur dalam 211 dan 421 KUHP. Dalam lingkup tata usaha negara, pengubahan ini secara jelas terang- terangan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam lingkup tata negara dan institusi Mahkamah Konstitusi, maka harus dilakukan penyelidikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut untuk diberikan sanksi; 7 14. Selain itu, karena perkara 103/PUU-XX/2022 perihal “pemberhentian secara hormat Hakim Konstitusi karena di-recall oleh lembaga pengusungnya yang tidak suka dengan kapasitasnya menjalankan tugas mematikan produk lembaga pengusungnya” telah dimanipulasi sebagaimana Pemohon sampaikan di atas, dan bahkan hakim konstitusi Aswanto telah diberhentikan secara hormat oleh lembaga pengusungnya, lalu digantikan oleh Guntur Hamzah beberapa jam saja sebelum Putusan perkara 103/PUU-XX/2022 dibacakan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk memperkarakan ulang permasalahan ini, namun dengan masuk melalui pasal lain yakni pasal 23; 15. Dalam pandangan Pemohon, apa yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi adalah suatu kehinaan terbesar. Pemohon tidak pada peduli pada politik internal Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya politik tersebut telah memberikan kerugian secara nyata bagi Pemohon yang hanya menginginkan suatu Mahkamah Konstitusi yang independen. Apabila hakim konstitusi masih mencintai Mahkamah Konstitusi, maka harusnya hakim Konstitusi juga merasa terhina dengan perbuatan individu yang secara sistematis telah mengubah putusan perkara 103/PUU-XX/2022, karena yang dinodai sebenarnya bukan hanya Pemohon, tapi juga hakim Konstitusi yang telah menjatuhkan putusan sesuai RPH. Sebab, bahkan dewan etik maupun Majelis Kehormatan saja tidak bisa mengubah putusan MK, namun ini hebatnya ada individu yang bisa mengubah putusan MK. Bukankah dalam penalaran yang wajar, hakim konstitusi yang memutus dan mencapai kesepakatan dalam RPH untuk perkara 103/PUU-XX/2022 seharusnya merasa terhina? 16. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 8 III. Perkara Tidak Nebis In Idem 1. Bahwa berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah terdapat Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Namun, Pemohon tidak mengujikan hanya huruf c saja, tetapi Pasal 23 ayat (1) secara keseluruhan, sehingga terdapat perbedaan objek. Selain itu juga putusan perkara tersebut adalah tidak dapat diterima sehingga tidak terpengaruh nebis in idem; IV. Alasan Mengajukan Permohonan Provisi 1. Terhadap permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dikecualikan untuk tidak memeriksa dan memutus pada perkara a quo; 2. Selain itu juga Pemohon meminta agar Panitera Muhidin tidak ikut serta dalam mengurus Administrasi Perkara a quo; 3. Sebagaimana sudah Pemohon sampaikan, terduga pelaku penggantian substansi putusan hanya bisa dilakukan oleh kepaniteraan maupun Hakim Konstitusi. Terkait kepaniteraan, sebagai sebuah organisasi, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Panitera Mahkamah Konstitusi Muhidin. Oleh karenanya, berdasarkan vicarious liability maka terlepas dari siapapun yang melakukan, Panitera Mahkamah Konstitusi Muhidin harus ikut bertanggung jawab dengan tidak ikut mengurus administrasi perkara a quo; 4. Terkait Hakim Konstitusi, Pemohon meminta agar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah untuk dikecualikan karena perkara perubahan putusan perkara 103/PUU-XX/2022 sangat berkaitan erat dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Sebagaimana dapat dilihat pada SIPP PTUN Jakarta, saat ini ada gugatan dengan nomor perkara 2/G/2023/PTUN.JKT yang diajukan oleh Priyanto Hadisaputro terkait Keputusan Presiden tentang pengangkatan Guntur Hamzah. Seharusnya dengan bermodal putusan perkara 103/PUU- XX/2022 yang tidak diubah, maka gugatan tersebut akan memiliki standing kuat untuk dikabulkan. Namun, putusan perkara 103/PUU-XX/2022 dirubah. Oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan hakim konstitusi Guntur Hamzah, maka sepatutnya lah hakim konstitusi Guntur Hamzah tidak mengadili perkara a quo; 9 5. Pemohon juga meminta Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak ikut mengadili perkara a quo, sebab Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengabulkan uji formiil Undang-Undang a quo dan di dalam Putusan 103/PUU-XX/2022 tidak ikut mengadili. Maka sepatutnya lah hakim konstitusi Arief Hidayat tidak mengadili perkara a quo. V. Alasan Permohonan A. Mahkamah Konstitusi adalah final interpreter of the constitution, di dalam negara hukum sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga penggantian hakim konstitusi karena mematikan produm DPR telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is. — Marbury v. Madison, 5 U.S.137.177(1803). “Chief Justice John Marshall reasoned that the Constitution places limits on the government's powers, and that those limits would be meaningless unless they were subject to judicial review and enforcement. He reasoned that the Constitution's provisions limiting Congress's power—such as the export tax clause or the prohibitions on bills of attainder and ex post facto laws—meant that in some cases judges would be forced to choose between enforcing the Constitution or following Congress. Marshall held "virtually as a matter of iron logic" that in the event of conflict between the Constitution and statutory laws passed by Congress, the constitutional law must be supreme.” 1. Pada hakikatnya, Mekanisme Judicial Review lahir sebagai suatu legal remedy terhadap kekuasaan penguasa (eksekutif dan legislatif) agar tercipta check and balances dalam berjalannya pemerintahan. Perkara Marbury v Madison secara tegas meletakkan posisi kekuasaan kehakiman sebagai pemilik final akan apa itu hukum. Adalah keniscayaan bagi hakim, ketika mereka memutus, mereka harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hakim tidaklah tunduk kepada entitas eksekutif sebagai eksekutor peraturan, maupun legislatif sebagai pembentuk peraturan. Namun, tunduk kepada produk hukum yang 10 sudah dibuat sesuai hierarkinya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi; 2. Di Indonesia, dalam sejarahnya, independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baru didapatkan pada masa reformasi. Pada zaman Soekarno, ketua Mahkamah Agung diberikan status sebagai Menteri yang berarti Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden sehingga sangat bertentangan dengan mekanisme check and balances. Intervensi kekuasaan Eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap berlanjut era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pengaturan administrasi, organisasi dan finansial lembaga peradilan, diletakkan di bawah Departemen kehakiman sehingga menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi, Organisasi dan Keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman; 3. Pada masa reformasi, keinginan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang terus mendorong agar adanya Pengujian Undang-Undang di Indonesia terwujud. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc I dengan ISEI, YLBHI, PBHI dan IKADIN pada 17 Februari 2000 akhirnya digagaslah sebuah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Setelah 56 tahun negara ini berdiri, barulah ada kesepakatan bersama pada tahun 2001 untuk menciptakan sebuah lembaga tersendiri dalam kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang; 4. Pemohon menjelaskan kembali fakta sejarah tersebut untuk mengingat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dan pengujian undang- undang bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan cuma-cuma (taken for granted). Semuanya adalah produk sejarah dan memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dan perjuangan banyak sekali pihak. Kemajuan ini didapat bukan sebagai sesuatu yang instan, namun perjuangan yang memiliki nilai tersendiri. Oleh karenanya, apabila sekarang kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi itu hendak digerus oleh kekuasaan yang bernama DPR dengan cara 11 mengganti hakim konstitusi yang tidak sepaham dengan DPR dan menganulir produk DPR, maka itu bukanlah kemajuan tapi justru suatu kemunduran (It is evolving... just backwards -Felix Arvid Kjellberg); 5. DPR secara tenderang benderang menyatakan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah oleh karena murni pertimbangan politik, sebab Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Ini menunjukkan bagaimana intervensi politik ke dalam ranah hukum kekuasaan kehakiman; “It is called a “pure” theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: Its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory.” — Hans Kelsen, book Pure Theory of Law 6. Pada hakikatnya, kemerdekaan hakim adalah sebagai basis untuk menjatuhkan putusan yang murni didasarkan pada pertimbangan hukum. Apabila ada alien elements maka pertimbangan hukum tersebut akan tergeser karena tergerus, sehingga akibatnya tidak lagi pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum, tapi didominansi oleh pertimbangan lain seperti misalnya pertimbangan politik yang mengutamakan kepentingan hakim itu sendiri, dan bukannya murni pertimbangan hukum yang rasional (rasio legis). Sesungguhnya, salah satu progresivitas hukum untuk menjamin kemerdekaan Mahkamah Konstitusi adalah dengan tidak adanya lagi periodisasi sehingga Hakim Konstitusi tidak lagi bertanggung jawab kepada lembaga pengusungnya. Namun sayangnya, penafsiran pasal terhadap pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo di dalam Putusan 96/PUU-XVIII/2020 terkait surat konfirmasi, telah ditafsirkan kembali oleh DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang sebagai surat konfirmasi mengganti Hakim Konstitusi Aswanto yang tidak sejalan dengan DPR. Pada dasarnya, siapapun dan lembaga negara manapun boleh saja menafsirkan konstitusi. DPR pun ketika membentuk Undang-Undang, menafsirkan konstitusi dimana mereka menafsirkannya pada bagian “Mengingat” dalam Undang-Undang; 12 7. Tindakan DPR yang kemudian menafsirkan surat konfirmasi inilah yang kemudian dijadikan celah mengintervensi Hakim Konstitusi sehingga menggerus Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Bagi DPR, mereka sebagai lembaga negara tidak terikat kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK sehingga kemudian menafsirkan sendiri surat konfirmasi tersebut sebagai surat untuk mengganti hakim sesuai keinginan mereka. Ini akan menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari, lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja karena mengganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka; 8. Bahwa “... Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara?... Dari dasar pemikiran inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (interpreter of the constitution) berasal. Dari dasar pemikiran ini pula lahir ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (judicial supremacy), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkaran atau pertikaian politik (political bickering) tanpa akhir. Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi 13 dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi...” (vide. Paragraf [3.12.1], halaman 55 Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019); 9. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah final interpreter of the constitution, sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga penggantian hakim konstitusi karena mematikan produk DPR telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon; B. Perubahan diam-diam substansi Putusan setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka, adalah penghinaan terhadap Mahkamah dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan “... jika suatu undang- undang, baik materi muatan maupun pembentukannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui pengadilan yang bebas dan merdeka, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat ... Oleh karenanya, jika dalam pertimbangan hukum telah ditemukan adanya persoalan konstitusionalitas norma maka akan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat...” (vide Paragraf [3.13.2] halaman 47 Putusan MK Nomor perkara 103/PUU-XX/2022) sehingga telah jelas dalam Pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pembentuk Undang-Undang terikat untuk mematuhi pertimbangan dalam suatu putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional; 2. Mahkamah Konstitusi juga telah berulang kali dengan berdasarkan pertimbangannya saja, menegaskan untuk dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sebagai sesuatu hal yang inkonstitusional atau tidak. Lalu, Mahkamah Konstitusi mengirimkan 14 surat kepada lembaga terkait untuk menindaklanjuti pertimbangannya tersebut. Seperti misalnya, surat Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor 1613/AP.02/04/2022 yang ditandangani oleh Sekretaris Jenderal MK kala itu Guntur Hamzah. Surat tersebut merupakan tindak lanjut putusan 20/PUU-XIX/2021 yang amar putusannya menolak untuk seluruhnya, namun menegaskan bahwa pertimbangan MK dalam putusan tersebut harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh lembaga terkait; 3. Pertimbangan dalam putusan perkara 103/PUU-XX/2022 pun memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap penggantian hakim konstitusi dengan semena-mena oleh DPR. Frasa “Dengan demikian” yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bermakna menyatakan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto adalah inkonstitusional. Sementara, frasa “Ke depan” yang ada di dalam file putusan dan risalah, bermakna bahwa tidak ada masalah terhadap penggantian hakim konstitusi Aswanto; 4. Implikasinya sangat signifikan, terutama karena adanya gugatan dengan nomor perkara 2/G/2023/PTUN.JKT yang diajukan oleh Priyanto Hadisaputro terkait Keputusan Presiden tentang pengangkatan Guntur Hamzah. Seharusnya dengan bermodal putusan perkara 103/PUU-XX/2022 yang tidak diubah, maka gugatan tersebut akan memiliki standing kuat untuk dikabulkan. Namun, Putusan perkara 103/PUU-XX/2022/PUU-XX/2022 dirubah; 5. Oleh karena adanya manipulasi yang demikian, Mahkamah harus mengadili ulang “pemberhentian secara hormat Hakim Konstitusi karena di-recall oleh lembaga pengusungnya yang tidak suka dengan kapasitasnya menjalankan tugas mematikan produk lembaga pengusungnya” melalui perkara a quo di dalam pengujian Pasal 23, karena jelas Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil oleh karena manipulasi tersebut; C. Mahkamah Konstitusi harus menyatakan penggantian Hakim Konstitusi diluar ketentuan Hukum yang Berlaku merupakan penggerusan Independensi Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon 15 1. Bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto (Bukti P-8); 2. Bahwa, Pemohon perlu sampaikan dengan tegas Pemberhentian Aswanto adalah murni politik tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan sama sekali. Bahkan saat ini DPR berusaha melegitimasi pemberhentian Aswanto tersebut dengan cara merevisi UU MK dimana dimasukkan ketentuan mengenai evaluasi Hakim Konstitusi; 3. Terhadap permasalahan a quo juga mendapatkan perhatian dari sembilan Hakim Konstitusi. Selain tiga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva juga terdapat mantan Hakim Konstitusi Maruarar, Laica Marzuki (dari Makassar, Sulawesi Selatan), Harjono (dari Surabaya, Jawa Timur), Achmad Sodiki (dari Malang, Jatim), Maria Farida Indrati (dari Depok, Jawa Barat), dan I Dewa Gede Palguna (dari Denpasar, Bali). Kesemuanya bersepakat bahwa langkah Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah-tengah masa jabatannya adalah perbuatan melanggar Konstitusi dan Undang-Undang MK. Adapun diantara mereka menyatakan hal sebagai berikut: a. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemberhentian Aswanto tidak bisa (dilakukan) karena menurut Undang – Undang harus ada surat dari Ketua MK tentang pemberhentian yang bersangkutan. Apabila surat Pemberhentian tidak ada, maka tidak ada kekosongan hakim sehingga tidak bisa mengangkat penggantinya,” b. Hamdan Zoelva juga memperjelas bahwa DPR melanggar secara prosedur dan secara materiil. Pelanggaran prosedur yang dilanggar adalah berhenti atau berakhirnya jabatan seorang Hakim Konstitusi yang harus diberitahukan kepada lembaga pengusul enam bulan sebelumnya. Pemberitahuan jadi dasar lembaga negara terkait melakukan proses pergantian hakim baru. Selanjutnya pelanggaran dari aspek materiil adalah masa jabatan Hakim Konstitusi saat ini hingga berumur 70 tahun jika mengacu pada UU MK. Apabila terdapat pemberhentian sebelum mencapai batas usia atau batas 16 masa jabatan adalah pemberhentian yang biasanya karena meninggal, mengundurkan diri, ataupun diberhentikan dengan banyak alasan antara lain karena pelanggaran etik (Hukum), namun dalam hal ini tidak ada satupun yang terpenuhi. (Susana Rita Kumalasanti, Nina Susilo, "9 Mantan Hakim Konstitusi: DPR Langgar Konstitusi", Kompas, 2 Oktober 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/01/berhentikan- aswanto-dpr-langgar-konstitusi) 4. Bahwa bagi Pemohon, baik Pemberhentian Aswanto maupun evaluasi Hakim Konstitusi, keduanya adalah bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi dengan cara menggerus kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman in casu Mahkamah Konstitusi. Perbuatan ini tidak dapat dibenarkan sama sekali karena menjerumuskan Lembaga Kehakiman ke dalam manipulasi politik sehingga Hukum (Konstitusi) tidak lagi menjadi panglima dan kalah oleh kepentingan politik yang tidak dapat dibenarkan. 5. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan kejadian-kejadian ini inkonstitusional, maka DPR akan semena-mena kembali melakukan hal-hal ini di masa depan bahkan akan menjadi biasa bagi mereka untuk membangkang Konstitusi. 6. Kita dapat melihat bahwa Hakim Konstitusi Aswanto diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keppres Pemberhentian tersebut. Padahal tidak ada satupun syarat-syarat di Pasal 23 UU MK yang tertulis secara harafiah yang dipenuhi dalam Pemberhentian Aswanto. Karena itu, berarti DPR telah menafsirkan lain terhadap Pasal 23 UU MK yang mana harus dinyatakan tafsir DPR tersebut inkonstitusional. 7. Bahwa tujuan “… Pengujian Undang-Undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan Konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya …” (vide Putusan Nomor 114/PUU-X/2012, hlm. 35). 8. Maka dari itu adalah suatu keniscayaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemberhentian Aswanto dengan hormat yang 17 ditafsirkan DPR sebagaimana di Pasal 23, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat apabila ditafsirkan sebagaimana tafsir DPR. Lebih jauh, evaluasi hakim Konstitusi yang direncanakan dalam UU MK nyata-nyata melanggar indepedensi Mahkamah Konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. 9. Dengan demikian, adalah suatu mandat Konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemberhentian Aswanto inkonstitusional, begitu juga dengan sistem evaluasi hakim konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki keberanian untuk menegakkan Konstitusi terkait hal ini, maka berikutnya Keppres (Bukti P-8) tersebut akan sampai di meja Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, hanya saja Namanya bukan lagi Aswanto melainkan Yang Mulia – Yang Mulia sekalian yang masih menjabat saat ini, sebab dengan melegalkan penggantian Aswanto maka yang mulia sedang menjabat dapat diganti kapan saja juga. VI. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan untuk mengecualikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam mengadili dan memutus perkara a quo; 3. Menyatakan untuk mengecualikan Panitera Muhidin dalam mengurus administrasi Perkara a quo. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai termasuk juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”. 18 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi BAS Pemohon; 5. Bukti P-5 : Printout kanal youtube Mahkamah Konstitusi: Sidang Pengucapan Putusan. Rabu, 23 November 2022 “Pembacaan Putusan 103”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan 103/PUU-XX/2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Risalah Sidang Putusan 103/PUU-XX/2022; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 20 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan spesialisasi bidang hukum tata negara, dan telah mengajukan berbagai perkara pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Hal demikian bagi Pemohon memunculkan kebutuhan akan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 21 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 23 ayat (1) UU MK yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 23 ayat (1) “(1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.” 3. Bahwa Pemohon menguraikan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU MK karena terjadi penggantian (recall) dan pemberhentian dengan hormat hakim konstitusi oleh DPR dengan mendasarkan pada alasan selain alasan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU MK dimaksud. Alasan DPR memberhentikan hakim konstitusi (in casu Hakim Konstitusi Aswanto) adalah karena hakim bersangkutan dianggap “wakil” DPR namun tidak menjaga produk DPR dalam perkara pengujian undang-undang di MK. 5. Bahwa pemberhentian yang demikian menurut Pemohon akan mengganggu bahkan menghilangkan independensi MK, sehingga merugikan Pemohon sebagai pihak pencari keadilan di MK. 6. Bahwa menurut Pemohon Pasal 23 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3), serta berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat (vide Bukti 22 P-4). Dalil Pemohon bahwa yang bersangkutan merupakan advokat dengan spesialisasi bidang hukum tata negara secara de facto diakui oleh Mahkamah berdasarkan adanya beberapa perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai pemohon prinsipal, termasuk perkara a quo. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai pada permohonan Pemohon terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut; Dalam Provisi dan Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut provisi dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”. Dengan kata lain Pemohon menginginkan agar Pasal 23 ayat (1) UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika ditafsirkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”. 2. Bahwa setelah mencermati syarat inkonstitusionalitas yang dirumuskan dalam petitum Pemohon demikian, menurut Mahkamah pada dasarnya Pemohon 23 hendak mengatakan bahwa pemberhentian “… oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung” seharusnya tidak termasuk sebagai alasan pemberhentian dengan hormat yang diatur Pasal 23 ayat (1) UU MK. 3. Bahwa dilihat dari sistematika UU MK, Pasal 23 secara khusus mengatur mengenai alasan pemberhentian hakim konstitusi, di mana Pasal 23 ayat (1) mengatur alasan pemberhentian dengan hormat, sementara Pasal 23 ayat (2) mengatur alasan pemberhentian tidak dengan hormat. 4. Bahwa jika alur penalaran permohonan Pemohon diikuti maka rumusan Pasal 23 ayat (1) UU MK akan memuat lima alasan pemberhentian dengan hormat hakim konstitusi (yang dirumuskan dalam huruf a, b, c, d, dan e) sekaligus satu alasan (yang dimohonkan Pemohon) yang tidak termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat. Artinya dalam satu nafas, ayat (1) dari Pasal 23 UU MK akan sekaligus memuat dua kategori yang bertolak belakang, yaitu kategori pemberhentian dengan hormat yang dianggap Pemohon konstitusional dan kategori pemberhentian yang dianggap Pemohon inkonstitusional. Lebih lanjut, penyatuan dua kategori konstitusionalitas demikian potensial memunculkan kontradiksi yang pada akhirnya Pasal 23 ayat (1) UU MK justru tidak lagi dapat dipahami apalagi dilaksanakan, yang tentunya justru merugikan Pemohon dan masyarakat karena pengaturan mengenai alasan pemberhentian dengan hormat hakim konstitusi tidak lagi dapat diterapkan. 5. Bahwa penambahan makna baru, secara teknis logika hukum, hanya dimungkinkan untuk dilakukan kepada rumusan norma yang mempunyai kedekatan konteks dengan makna baru yang hendak ditambahkan, serta hasil penambahan makna tersebut tidak justru membuat makna keseluruhan menjadi kabur. Dalam permohonan a quo Mahkamah menilai makna baru yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) UU MK berjarak secara konteks bahkan dapat dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna Pasal 23 ayat (1) UU MK secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU MK mengatur tentang alasan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Sebaliknya, petitum yang dimohonkan Pemohon justru mengandung norma berupa larangan sehingga terjadi pertentangan (contradictio in terminis). 24 6. Bahwa petitum yang diajukan Pemohon dalam pemahaman Mahkamah terlihat sebagai pemaknaan dalam dua tingkat/langkah, yaitu: langkah pertama, memberikan tambahan makna bagi Pasal 23 ayat (1) UU MK berupa alasan pemberhentian. Langkah kedua, Pasal 23 ayat (1) UU MK yang sudah dilekati tambahan makna tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pola pemaknaan inkonstitusionalitas bersyarat yang demikian menurut Mahkamah jika diikuti dan diterapkan akan menyulitkan masyarakat dalam memahami Pasal 23 ayat (1) UU MK. 7. Bagi Mahkamah rumusan makna baru demikian akan lebih mudah dipahami secara logika hukum apabila dirumuskan terpisah dari Pasal 23 ayat (1) UU MK, misalnya di ayat yang lain atau bahkan dirumuskan sebagai pasal terpisah. Meskipun di sisi lain perumusan norma baru secara terpisah demikian mengarah pada praktik positive legislator yang tidak dapat dilakukan Mahkamah karena bertabrakan dengan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa dan/atau dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memilik kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [4.4] Provisi dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 25 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 26 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo