17/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 17/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. Korea World Center Indonesia, yang diwakili oleh: Nama : Mr. Gi Man Song Pekerjaan : Direktur Utama PT. Korea World Center Warga Negara : Korea Selatan Alamat : Jalan Kayu Putih Raya Nomor 01, Jakarta Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Februari 2020, memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., Yulius Effendi, S.H., dan Rene Putra Tantrajaya, S.H., LLM., para Kuasa Hukum pada kantor hukum ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Perjuangan Nomor 9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 26/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Februari 2020 dengan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni: Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, …” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstisusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak 4 dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5 4. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni: 4.1 Kualifikasi Pemohon. Pemohon dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, Mr. GI MAN SONG (Warga Negara Korea Selatan) selaku Direktur Utama Perseoran, berdasarkan Akta Risalah Rapat “PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA”, Nomor 14 tanggal 27 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Siti Endaryanti, S.H., adalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (PT.KWCI), dan dalam perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subyek hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya terbatas pada pengertian subyek hukum orang (persoon), telah berkembang menjadi subyek hukum orang (persoon) dan subyek hukum Badan Hukum (rechtpersoon). Bahwa subjek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini, Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, dan karenanya terkualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 4.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni: Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang menetapkan: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.” Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yakni: 6 “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.” yang dapat menyebabkan kerugian secara masif sebagaimana didapati dari ketidak-adilan dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim yang memutus dan mengadili perkara Pemohon dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam perkara PKPU Reg. Nomor 113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, Selaku Pemohon PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Selaku TERMOHON PKPU/kini Pemohon UJI MATERIIL, yang sebagaimana dapat dikualifikasikan tidak sesuai dengan prosedur Hukum yang baik dan benar, yang menyebabkan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 yakni: a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara secara adil dan beradab, dari dan dengan menggunakan alat-alat Pemerintahan Negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara telah dihilangkan. sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4.3 Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi. 7 Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh Putusan PKPU, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi Pemohon maupun bagi debitur-debitur lain yang perkaranya tidak sederhana, diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami Pemohon, maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui suatu Peradilan Niaga; 4.4 Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa terbukti terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan PKPU yang menyatakan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA berada dalam keadaan Pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam perkara PKPU Reg. Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, Selaku Pemohon PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Selaku TERMOHON PKPU/ kini Pemohon UJI MATERIIL, secara jelas tidak sesuai dengan prosedural-prosedural hukum yang dapat diuraikan oleh Pemohon dalam positanya, jika dapat diajukan Upaya Hukum terhadap Putusan tersebut, yang kiranya dapat memperbaiki pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam Putusan tersebut, yang secara jelas telah merugikan Hak Pemohon sebagai suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dikarenakan terhadap suatu syarat untuk mengajukan Upaya Hukum/Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan: Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004, yakni: “(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada 8 Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila: a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau b.dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”; 4.5 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, untuk suatu jaminan kepastian hukum, atas segala perkara terutama dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dapat dilakukan Upaya Hukum/Upaya Hukum luar biasa, guna menghindari kekeliruan-kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam pasal 295 ayat (2) huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, serta syarat untuk dilakukannya Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sebagai tingkat Peradilan Tertinggi di Negara Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, guna tercapainya kepastian dan keadilan hukum; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon maupun seluruh Warga Negara/Badan Hukum yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan. Dengan demikian, Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 9 C. Alasan Permohonan Bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil a quo, maka perkenankan Pemohon dengan ini menyampaikan alasan-alasan kerugian Pemohon atas diberlakukannya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut: 1. Bahwa PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA/kini Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya; 2. Bahwa Kepailitan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA/kini Pemohon tersebut adalah didasarkan atas penolakan Homologasi Perdamaian dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT. FRUIT LAND selaku Pemohon PKPU; 3. Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, yang telah menyatakan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya tersebut, adalah didasarkan atas pertimbangan, yakni: “ Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perdamaian ditolak, maka PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;” 4. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, Pemohon / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA merasa sangat dirugikan secara hukum, karena hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 10 tersebut, dikarenakan tidak ada upaya hukum bagi Pemohon untuk memperoleh Perlindungan Keadilan atas Dana Investasinya yang dibawa dari Negara Korea Selatan untuk diinvestasikan turut membangun Indonesia, dengan begitu mudahnya sirna oleh suatu putusan Hakim yang tidak berkeadilan, dan ini dapat dibuktikan oleh Pemohon, yakni: a) Bahwa dari fakta persidangan, didalam rapat kreditor ketika proses pengambilan suara terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Termohon PKPU/PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA/kini Pemohon tersebut, telah disepakati dan dapat diterima seluruhnya rencana perdamaian oleh seluruh para Kreditor PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA; b) Bahwa Termohon PKPU/PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA/ kini Pemohon juga telah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro kepada Tim Pengurus PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Dalam PKPU Sementara), sebagai pembayaran pelunasan atas uang jasa Tim Pengurus sebagaimana yang telah disepakati dalam rencana perdamaian tersebut, namun dikarenakan Tim Pengurus meminta agar pembayaran fee tersebut dibayarkan terlebih dahulu di muka, dan karena Termohon PKPU tidak sanggup melunasinya didepan, karena sudah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro miliknya, maka Tim Pengurus tersebut telah membuat Surat Pernyataan bahwa tidak ada jaminan pembayaran terhadap fee Tim Pengurus tersebut; c) Bahwa dasar pengajuan PKPU oleh PT. FRUIT LAND selaku Pemohon PKPU terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Termohon PKPU dalam perkara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut adalah didasarkan atas Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. yang dijadikan sebagai dalil “UTANG” yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 11 Padahal terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut, terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat/kini Pemohon, belum pernah secara resmi menerima Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan begitu pula belum pernah secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur diberikan tegoran/ Aanmaning kepada PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut; Begitu pula senyatanya Relaas Pemberitahuan Resmi atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN. JKT.TIM. tersebut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, selaku Pemohon Kasasi/semula Pembanding / Tergugat tersebut, baru diberitahukan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018; Dengan demikian, maka Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. yang dijadikan dasar alasan sebagai “UTANG” Termohon PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA/kini Pemohon tersebut, yang secara resmi baru diberitahukan adalah tanggal 19 Desember 2018, yakni setelah: 1) Permohonan PKPU No: 113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut didaftarkan pada tanggal 06 Agustus 2018; 2) Putusan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PKPU Sementara, dinyatakan pada tanggal 05 September 2018; 3) Putusan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PAILIT dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan pada tanggal 28 Nopember 2018; Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Kepailitan PT. KOREA WORLD CENTER 12 INDONESIA tersebut, telah dipaksakan dengan dilakukan melanggar hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, karena belum timbul adanya kewajiban “UTANG” bagi Termohon PKPU, dan dikesampingkannya kehendak Para Kreditor yang telah menyetujui rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU, dengan cara menolak Homologasi Perdamaian, yang alasannya “karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya” padahal Tim Pengurus telah menerima 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro untuk pelunasannya dari Termohon PKPU; 5. Bahwa karena senyatanya secara hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT. PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, terbukti telah melanggar hukum yang merugikan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA / kini Pemohon Uji Materiil, untuk itu atas bantuan Kedutaan Korea Selatan, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 295. juncto Pasal 296. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pada tanggal 26 Desember 2018, TERMOHON PKPU/PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Pemohon PENINJAUAN KEMBALI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut; 6. Bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, di Mahkamah Agung R.I. terdaftar dalam Register No: 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019, dan berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019. Tanggal 10 September 2019 dalam tingkat Peninjauan Kembali tersebut, pada halaman 6 alinea ke.4 dan ke. 5, dinyatakan: “Bahwa karena perkara aquo berawal dari adanya PKPU maka berlaku ketentuan pada Bab III Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Debitor dinyatakan pailit, dan atas putusan pailit tersebut berlaku 13 ketentuan Pasal 290 junto Pasal 293 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 14 junto pasal 290 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA harus dinyatakan tidak dapat diterima;” M E N G A D I L I : 1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA tersebut tidak dapat diterima; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 7. Bahwa dari uraian pada butir 4 dan butir 6 diatas, terbukti Kepailitan PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT. PST. tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, terbukti telah dilakukan dengan melanggar hukum, namun karena ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditutup dan tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, hal ini telah berakibat PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA/kini Pemohon Uji Materiil Hak Hukumnya telah dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi pasal tersebut, padahal upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan suatu Upaya Hukum Luar Biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapat 14 dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi); D. Petitum. Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi Pemohon Uji Meteriil maupun bagi debitor- debitor lain yang perkaranya tidak Sederhana, diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami Pemohon Uji Materiil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan adanya pembatasan Upaya Hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan kepercayaan Investor untuk bisa berani menanamkan modalnya guna turut membangun Indonesia, yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia demi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan. Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I., agar berkenan memeriksa Permohonan a quo dan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya; 15 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia; 3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau; Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing “PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA”, nomor 104 tanggal 27 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Daniel, P.M. SH., Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Jatinegara Barat No. 181D, Jakarta Timur ; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Risalah Rapat “PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA”, nomor 14 tanggal 27 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Siti Endaryanti, S.H., SK.Menkeh dan HAM RI No. C-508 HT.03.01 – Th.2002, SK. Ka. BPN RI. No. 14-X.A - Th.2005, beralamat di Jl.Kemang Raya No.4- Jati Watingin, Pondok Gede, Bekasi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-64765.AH.01.02.Tahun 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan “PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tanggal 27 Juli 2001 Nomor: 614/I/PMA/2001, dengan Nomor Kode Proyek : 9242 – 31-13.163, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Mr. Gi 16 Man Song (Korea Selatan) dan Mr. Byung Hoon Min (korea Selatan) d/a. PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1206/T/PU/2009, tentang Izin Usaha Tetap “PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA” oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Passport Republic of Korea atas nama Gi Man Song dengan nomor Passport: M75762943; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Passport Republic of Korea atas nama So Youn Kim dengan nomor Passport: M39234108; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1994; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan The High End City Korea Town Pulo Mas Jakarta Timur, antara PT. PULO MAS JAYA dengan PT.KOREA WORLD CENTER INDONESIA, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT IDA MULYATIE,S.H., dengan Nomor Akta 03, tanggal 04 April 2012; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 3580 K/Pdt/2016., tanggal 30 Maret 2017; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3580 K/PDT/2016. juncto Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.Tim., pada hari RABU tanggal 19 Desember 2018; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 5 September 2018; 15. Bukti P-15 : Fotokopi PENETAPAN Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 12 September 2018; 16. Bukti P-16 : Fotokopi TANDA TERIMA Tim Pengurus PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Dalam PKPU) tertanggal 13 November 2018, dari PT. KOREA WOLRD CENTER INDONESIA kepada Tim Pengurus PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Dalam PKPU) berupa 7 lembar Bilyet Giro, untuk sebagian atau seluruh pembayaran dari para Kreditor dalam proses PKPU PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dan juga merupakan bagian dari 17 pembayaran Fee Tim Pengurus PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi).; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2018; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan, Nomor 14 PK/Pdt.Sus- Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA pada tanggal 26 Desember 2018; 19. Bukti P-19 : Fotokopi TANDA TERIMA Surat oleh MA-RI tanggal 02 Januari 2019, atas Surat Perihal: Perlindungan Hukum, dengan Nomor : 067/OL/K-MA/XII-2018/Lgl.020, tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dari The High End City Korea Town/ PT. Korea World Center Indonesia; 20. Bukti P-20 : Fotokopi TANDA TERIMA Surat oleh KEMENSETNEG tanggal 02 Januari 2019, atas Surat Perihal: Perlindungan Hukum, dengan Nomor 066/OL/K-PRI/XII-2018/Lgl.019, tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, U.P. Napak Ir. H. Joko Widodo, dari The High End City Korea Town/ PT. Korea World Center Indonesia; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W10.U.1. 1408. Ht.03.I.2019.03.TMS., tertanggal 21 Januari 2019 oleh Bapak Mustafa Djafar,S.H.,M.H. Selaku Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa berkas perkara PK yang diajukan oleh PT. Korea World Center Indonesia tidak dapat diteruskan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; 22. Bukti P-22 : Fotokopi PENETAPAN Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/TMS/Pen.Niaga/ /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Januari 2019; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Perihal Laporan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Akta Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst., dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor surat: 18 W10.U1. 1848.Ht.03.I.2019.03.Kas., tanggal 31 Januari 2019, yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, Cq. Panitera Muda Perdata Khusus, Cq. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pandeirot, Irwansyah & Partners dan Law Office ING & Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. KWCI, Nomor 004/PI.II/2019, tanggal 11 Februari 2019, yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung R.I., dengan perihal: Permohonan Agar Mahkamah Agung meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menindaklanjuti Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kepailitan PT. KWCI; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI, Nomor 008/PAN/Hk.03/3/2019. tanggal 25 Maret 2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Perihal: Permohonan agar Mahkamah Agung meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menindaklanjuti Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kepailitan PT. KWCI; 26. Bukti P-26 : Fotokopi TANDA TERIMA MA –RI tanggal 20 Juni 2019, atas Surat Permohonan Penggantian Majelis Hakim Perkara Nomor 83 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, dengan Nomor surat : 018/OL/K-MA/VI-2019/Lgl.018, tanggal 19 Juni 2019, dari The High End City Korea Town/Song Gi Man, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI; 27. Bukti P-27 : Fotokopi TANDA TERIMA MA –RI tanggal 12 Agustus 2019, atas Surat perihal Informasi dan Mohon Keadilan, dengan nomor Surat 020/OL/K-MA/VIII-2019/Lgl.020., tanggal 09 Agustus 2019, dari The High End City Korea Town / Song Gi Man, kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) Register Nomor 83 PK/ Pdt.Sus-Pailit/2019; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 10 September 2019; 29. Bukti P-29 : Fotokopi TANDA TERIMA MA-RI tanggal 5 Februari 2020 atas Surat perihal Perlindungan Hukum Investor Asing, dengan Ref. No. : 001/OL/K-MA/II-2020/Lgl.001, tanggal 04 Februari 2020, dari Song Gi Man kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI; 30. Bukti P-30 : Fotokopi TANDA TERIMA SURAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN tertanggal 05 Februari 2020, atas Surat Perihal: Perlindungan Hukum 19 Investor Asing, dengan Nomor Surat: 002/OL/K-MA/II- 2020/Lgl.002, tanggal 04 Februari 2020, dari Song Gi Man/Pemilik PT Korea World Center Indonesia kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 21 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” Pasal 293 ayat (1) “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. 2. Bahwa Pemohon, menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14441 HT.01.01.TH.2001 tanggal 28 September 2001 mengenai pengesahan Anggaran Dasar pendirian PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA yang dibuat di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung dalam Akta Nomor 104 tanggal 27 Agustus 2001 (Bukti P-3 dan Bukti P-5). Anggaran Dasar PT a quo telah mengalami beberapa kali perubahan. Selanjutnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Nomor 14 tanggal 27 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Siti Endaryanti, SH (Bukti P- 4) dan mendapatkan persetujuan Menteri yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64765.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan dalam Pasal 12 angka 1 bahwa Direksi berhak bertindak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan dan Pasal 12 angka 2 huruf a menyatakan bahwa 22 Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan (Bukti P-5); 3. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat diwakili oleh Direktur Utama yang bernama Mr. Gi Man Song berkewarganegaraan Korea Selatan, menurut Mahkamah apabila merujuk ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sebagaimana ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA maka meskipun Pemohon sebagai badan hukum privat yang diwakili oleh perseorangan yang berkewarganegaraan asing akan tetapi kualifikasinya sebagai Direktur Utama PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5) di mana jabatan Direktur Utama tersebut secara keperdataan terpisah dengan hak perorangannya sebagai warga negara asing. Dengan demikian, Pemohon dapat dikualifikasikan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan a quo; 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak membuka suatu upaya hukum apapun terhadap putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan, sehingga dapat menyebabkan kerugian secara massif berupa ketidakadilan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengadili dan memutus perkara Pemohon dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam perkara PKPU Reg. Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, selaku PEMOHON PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku TERMOHON PKPU, yang dapat dikualifikasikan putusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang baik dan benar, yang menyebabkan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Pemohon permohonan a quo) kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; 5. Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh Putusan PKPU, maka telah menimbulkan kerugian 23 konstitusional baik bagi Pemohon maupun debitor-debitor lain, karena tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui suatu Peradilan Niaga; 6. Bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam putusan PKPU yang menyatakan Pemohon berada dalam keadaan pailit yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan seandainya dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, Pemohon berharap Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut dapat diperbaiki. Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dianggap merugikan Pemohon sebagai Badan Hukum Privat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya atas ditolaknya Homologasi Perdamaian dari permohonan PKPU yang menyebabkan terampasnya hak 24 hukumnya Pemohon akibat berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dikarenakan tidak ada upaya hukum bagi Pemohon untuk memperoleh perlindungan keadilan atas dana investasinya disebabkan putusan hakim yang tidak berkeadilan; 2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa kepailitan Pemohon telah dipaksakan serta melanggar peraturan perundang-undangan karena faktanya belum timbul adanya kewajiban utang serta dikesampingkannya kehendak para kreditor yang telah menyetujui rencana perdamaian dengan cara menolak Homologasi Perdamaian dengan menggunakan alasan karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya; 3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung yang tedaftar dengan register Nomor 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019 dan telah diputus dengan Putusan Nomor 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019, tanggal 10 September 2019, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya telah dinyatakan, “Bahwa karena perkara a quo berawal dari adanya PKPU maka berlaku ketentuan pada Bab III Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Debitor dinyatakan pailit, dan atas putusan pailit tersebut berlaku ketentuan Pasal 290 juncto Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di mana tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali…” 4. Dengan demikian sebagaimana argumentasi Pemohon di atas, menurut Pemohon telah tertutup upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali bagi Pemohon yang mengakibatkan hak hukum Pemohon telah dirugikan. Padahal upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi. 25 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikarenakan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU; [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon saling berkaitan erat dan esensinya tidak berbeda yakni mengenai tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU mengenai kepailitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan substansi kedua norma tersebut secara bersamaan. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 inkonstitusional karena tidak berkeadilan, menurut Mahkamah untuk memahami ketentuan norma a quo tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan esensi keseluruhan Bab III UU 37/2004 yang mengatur mengenai “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Apakah benar dengan tidak adanya ketentuan upaya hukum dalam norma a quo adalah inkonstitusional karena tidak berkeadilan sebagaimana dalil 26 Pemohon, maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan prinsip-prinsip PKPU sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitor yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya”. Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditor ataupun debitor yang diberikan oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana pihak kreditor dan debitor memperoleh kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu dapat melakukan restrukturisasi utangnya tersebut; [3.12.2] Bahwa PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak, debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitor atau kreditor yang menilai bahwa debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan [vide Pasal 222 UU 37/2004]. Permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum permohonan pailit atau pada waktu permohonan pailit diperiksa. Apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor, maka permohonan harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian, sedangkan jika permohonan tersebut diajukan oleh kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan selanjutnya debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, 27 jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan sekiranya ada rencana untuk melakukan perdamaian [vide Pasal 224 UU 37/2004]. [3.12.3] Bahwa dalam kaitan inilah, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan yang diajukan oleh debitor harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor. Demikian pula halnya jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor maka pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor [vide Pasal 225 UU 37/2004]. Jangka waktu untuk putusan PKPU Sementara tersebut ditentukan singkat karena menyangkut kepentingan semua pihak dengan maksud agar kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya mengenai rencana perdamaian dapat segera dilaksanakan secara efektif. [3.12.4] Bahwa dengan ditetapkannya putusan PKPU Sementara oleh pengadilan adalah fase sebelum pengadilan menjatuhkan putusan PKPU Tetap sesuai dengan proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, dan Pasal 228 UU 37/2004 yang pada intinya menentukan mekanisme dan tahapannya sesuai dengan batas waktunya, sebagai berikut: 1. Bahwa hanya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU Sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama [vide Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) UU 37/2004]; 2. Bahwa Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu sidang, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat 28 Pengurus [vide Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004]. PKPU Sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan [vide Pasal 227 UU 37/2004]; 3. Bahwa apabila ada rencana perdamaian maka harus dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang sehingga pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan [vide Pasal 228 ayat (3) UU 37/2004]. Pelaksanaan ketentuan inipun harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 267 UU 37/2004 bahwa “Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut” 4. Bahwa apabila para kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan debitor, para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya [vide Pasal 228 ayat (4) UU 37/2004]. Jika pada akhirnya PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga maka dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, debitor dinyatakan pailit. 5. Bahwa sesuai dengan esensi pengaturan jangka waktu yang menghendaki adanya kepastian terhadap berlakunya PKPU Sementara termasuk juga jangka waktu berlakunya PKPU Tetap, maka apabila PKPU Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip PKPU yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan PKPU tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditor tidaklah serta merta dapat dinyatakan pailit. UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian antara para kreditor dan debitor mengenai restrukturisasi hutang debitor kepada para kreditor yang diharapkan debitor dapat melakukan 29 pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya adalah perdamaian antara debitor dan kreditor sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitor untuk melunasi utang-piutangnya kepada para kreditor secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Dengan demikian norma pasal a quo tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, adalah dapat dipahami mengapa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian hutang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan hutang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU Pemohon berharap Putusan PKPU yang pertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas bahwa pada 30 hakikatnya substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara debitor dengan para kreditor sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak, oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pailit dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya. Semetara itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 31 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, dan hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat 32 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar