17/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 17/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rosiana Simon Alamat : Kampung Bali 26/16, RT/RW 004/008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Kok An Alamat : Kampung Bali 26/16, RT/RW 004/008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SK-MYH&R/VI/2021, bertanggal 5 April 2021 memberi kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Irfandi, S.H., dan Afandi Arief Harahap, S.H., yaitu advokat pada Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan, yang beralamat di Jalan Penganten Ali Nomor 80, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PUU/ PAN.MK/AP3/4/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Nomor 17/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Juni 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 29 ayat (1) Huruf A Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. 2. Bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap Ketentuan 3 Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. 3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Juncto Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon dimaksud. Adapun isi Pasal 32 dan Pasal 48 adalah sebagai berikut: Pasal 32: Ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”. Ayat (2): “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”. Ayat (3) “terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”. Pasal 48: Ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)’. 4 Ayat (2): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)’. Ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)’. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, beserta dengan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 G ayat (1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan para Pemohon yang antara lain para Pemohon yang memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. 6 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena para Pemohon seolah-olah sedang didiskriminalisasikan di mana Pemohon I, Rosiana Simon hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja beliau selama bekerja di perusahaan dengan maksud untuk membuktikan kepada perusahaan bahwa Surat Peringatan ketiga (SP3) yang dikeluarkan oleh perusahaan secara sepihak pada tanggal 3 Desember 2019 berkenaan dengan hasil kinerja Pemohon I Rosiana Simon telah jelas keliru, di mana status Pemohon I pada saat menyimpan data hasil kinerja adalah masih sebagai Karyawan permanen PT Kadence International (awalnya Pemohon I Rosiana Simon sudah meminta bukti kepada Perusahaan PT Kadence International berkenaan dengan Surat Peringatan ketiga (SP3) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2019 terkait dengan hasil kinerja, namun tidak sedikit pun digubris, malah Pemohon I diintimidasi, diasingkan, ditekan untuk resign setiap harinya, sehingga pada akhirnya Pemohon I berinisiatif untuk pembelaan diri yaitu dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk diperlihatkan kepada perusahaan. Namun, perusahaan tetap tidak menggubris upaya itikad baik dan penunjukan bukti kinerja tersebut dan malah melaporkan kejadian tersebut dengan Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Metro Jaya DKI Jakarta Laporan Nomor LP/6232/X/ YAN/2.5/2020/SPKTPMJ tanggal 21 Oktober 2020. Adapun yang dijadikan Terlapor adalah Pemohon I dan Pemohon II. 6. Bahwa tindakan PT Kadence International melaporkan Para Pemohon ke Polda Metro Jaya dimaksud adalah sangat janggal atau kurang tepat dengan menggunakan Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Pemohon I hanya beritikad baik untuk pembelaan diri dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk diperlihatkan kepada 7 perusahaan, sedangkan Pemohon II hanya mengetahui password email Pemohon I (hanya untuk keperluan jika sewaktu Pemohon I lupa password email pribadi) yang merupakan istri dari Pemohon II, terlebih lagi Pemohon II juga tidak pernah membuka ataupun ikut campur dalam tugas maupun pekerjaan Pemohon I pada saat bekerja di perusahaan dimaksud. 7. Bahwa rumusan Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di antaranya hanya mengatur pelanggaran memindahkan data milik orang lain atau milik publik, sedangkan Pemohon I memindahkan data pribadi dan hasil kinerjanya sendiri selama bekerja di PT Kadence International ke drive google milik pribadi dan Pemohon II hanya menyebutkan password dari email pribadi istri (Pemohon I) yang diingatnya kepada Pemohon I. Pun password yang diingat Pemohon II ternyata tidak bisa digunakan untuk membuka email pribadi Pemohon I. Oleh karena itu, tindakan tersebut bukan merupakan hal yang melanggar hukum. Jadi, apakah tindakan Para Pemohon tersebut melanggar Pasal 32 Juncto Pasal 48 dimaksud, atau ada kesalahan dalam penafsiran terhadap undang-undang tersebut, yang berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan para Pemohon yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, baik bagi para Pemohon maupun masyarakat pada umumnya. Yang dengan mudahnya pasal tersebut dijadikan alat untuk mempidanakan seseorang atau masyarakat luas yang mana hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja sendiri, namun dianggap sebagai penggandaan dokumen rahasia perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan, tanpa melihat tujuan, niat dan maksud serta kerugian yang timbul dalam perbuatan dimaksud. Terlebih lagi pada permasalahan ini, Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan permanen dan data tersebut merupakan data pribadi dan hasil kinerja Pemohon I di mana Pemohon I hanya bertujuan untuk membuktikan atau memperlihatkan data tersebut kepada perusahaan secara langsung tanpa ada keterlibatan pihak luar. Apakah muatan pasal tersebut mengatur secara tegas terhadap hal-hal demikian sehingga pasal terkait dapat dikenakan kepada para Pemohon? dan muatan pasal tersebut tidak jelas dan memiliki multitafsir yang dapat 8 mencederai rasa kebenaran dan keadilan bagi para Pemohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal tersebut sudah tidak cocok untuk dipertahankan dalam kondisi dan situasi saat ini di Negara Republik Indonesia. 8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak Konstitusional kepada para Pemohon sebagai subjek Hukum untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk melindungi kepentingan pribadi dari ancaman apapun yang erat perlindungannya dengan hak asasi manusia. 9. Bahwa berdasarkan poin 8 di atas tersebut, hak-hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dilanggar dan berpotensi terhalangi oleh adanya norma-norma yang terdapat dalam Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan apakah norma tersebut berhubungan dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak. Sedangkan untuk Pasal 48 yang memberikan sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 32 UU ITE, patut dikaji apakah sanksi hukum tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi para Pemohon maupun masyarakat luas, terlebih sanksi hukuman yang tertera dalam Pasal 48 sebenarnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya. Terlebih dalam penerapan dan eksistensinya, suatu perbuatan pidana harus terbukti jelas sudah menimbulkan suatu kerugian. Dengan begitu Pasal 32 dan Pasal 48 seharusnya dinyatakan tidak mengikat demi menjaga penegakkan hukum yang adil dan beradab di Negara Kesatuan RI. 10. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut para Pemohon terdapat kerugian hak-hak konstitusional tersebut, sehingga para Pemohon yang 9 memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini. III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa Pemohon I adalah karyawan yang pernah berkerja di PT Kadence International sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 103/SK-WA/HR/KI/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, di mana jabatan Pemohon I di perusahaan PT Kadence International adalah Quantitative Research Manager dengan tanggal mulai bekerja 31 Juli 2017. 2. Bahwa Pemohon II adalah suami dari Pemohon I, yang mana selama berumah tangga, Pemohon II hanya sebatas terkadang diberitahukan password email pribadi milik Pemohon I, dengan tujuan hanya untuk membantu mengingat dikala sewaktu-waktu Pemohon I lupa akan password email pribadinya; 3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 PT Kadence International memberikan Surat Peringatan Ketiga Third Warning Letter (yang pertama) kepada Pemohon I sebagaimana dimaksud Surat Nomor 12/WL- KADENCE/LEG/XII/2019 terkait dengan performa kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan sepihak oleh PT Kadence International. Namun Pemohon I menolak Surat Peringatan Ketiga Third Warning Letter (yang pertama) tersebut karena Pemohon I selama bekerja telah memenuhi target, bahkan lebih dari target dasar yang ditentukan oleh PT Kadence International, yang mana seharusnya dari hasil kinerja tersebut PT Kadence International memberikan insentif akan kinerja Pemohon I. Oleh karenanya, Surat Peringatan Ketiga Third Warning Letter (yang pertama) tersebut, tidak ditandatangani oleh Pemohon I, sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan sepihak dan semena-mena dari PT Kadence International. Terlebih lagi berdasarkan hasil diskusi antara Pemohon I dan PT Kadence International terkait permasalahan Surat Peringatan Ketiga (yang pertama) dimaksud, PT Kadence International tidak dapat membuktikan pelanggaran ataupun kesalahan Pemohon I sebagaimana yang didalilkan. Sehingga Pemohon I berinisiatif untuk membuktikan hasil kinerja dengan menyimpan hasil kinerja di drive google pribadinya tanpa diketahui oleh pihak luar untuk kepentingan pembelaan hukum Pemohon I serta untuk 10 diperlihatkan kepada perusahaan dan nyatanya perusahaan memang melakukan tuduhan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanpa adanya bukti konkret dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 4. Selanjutnya singkat cerita, Pemohon I beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan prosedur, melalui Departemen Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), di mana sesuai dengan Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Januari 2021 memutuskan yang pada intinya PT Kadence International diwajibkan untuk, dengan amar sebagai berikut: MENGADILI DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019 - Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang Penggantian hak sebesar Rp48.059.407,00 (Empat puluh delapan juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah). - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp312.000,- (Tiga ratus dua belas ribu rupiah). Namun, lagi-lagi PT Kadence International sebagai perusahaan penanaman modal asing, menunjukan sikap tidak menghormati dan tidak mempedulikan putusan dari Departemen Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bidang usahanya dan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait dengan hubungan Ketenagakerjaan. 11 5. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional karena Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kinerjanya sendiri selama bekerja di perusahaan dan hubungan suami istri terkait Pemohon II sebatas membantu mengingat password email pribadi milik Pemohon I, sehingga hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan, apakah pasal dimaksud masih dapat dikenakan kepada Pemohon I, terlebih lagi dikenakan kepada Pemohon II yang secara hukum perbuatan dan deliknya tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pasal 32 dan Pasal 48. Sehingga pasal dimaksud memiliki tafsiran yang sangat luas dan sulit dimengerti baik bagi masyarakat luas maupun penegak hukum lainnya, dan berpotensi tinggi untuk disalahgunakan, terlebih didalam gugatan Rekonvensi PT Kadence International berkenaan dengan masalah dimaksud untuk permohonan kerugiannya jelas ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (para Pemohon harusnya mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bukan sebaliknya diserang oleh ketentuan hukum dengan norma-norma dalam Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan demikian, Pasal 32 Juncto Pasal 48 berpotensi tinggi untuk dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan para Pemohon maupun kepada masyarakat luas. Hal ini seharusnya tidak dapat dibiarkan. Terlebih hukum Negara Indonesia bersifat Hirarkis, dimana peraturan di bawahnya harus disesuaikan dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. 6. Bahwa Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merugikan para Pemohon dikarenakan: 12 a. Bahwa Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan setiap unsur-unsur yang terkandung di dalamnya seperti: ▪ Siapa yang mempunyai hak dan yang tidak berhak; ▪ Apakah perbuatan melawan hukum di dalam pasal tersebut berhubungan dengan kerugian atau tidak; ▪ Apakah perbuatan melawan hukum di dalam pasal tersebut memiliki suatu keistimewaan atau pembeda dengan pasal lainnya, yang unsurnya tidak ada frase demikian. b. Bahwa Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berpotensi disalahgunakan sebagai alat mengkriminalisasi seseorang, yang mana jika kita mengilustrasikan dengan kejadian atau peristiwa para Pemohon berkenaan dengan pasal tersebut. Apakah kasus Pemohon I menyimpan data hasil kinerja ke dalam google drive pribadi untuk kepentingan pembelaan diri dan hanya untuk ditunjukkan kepada pihak perusahaan di mana Pemohon I masih bekerja, dapat dikategorikan melanggar pasal dimaksud dengan berpedoman hanya dengan tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan semena-mena memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanpa pernah memberikan bukti terkait kinerja karyawan yang dianggap kurang baik. Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar UU ITE, sedangkan motif dan tujuannya sudah jelas hanya untuk membuktikan kepada internal perusahaan bahwa tuduhan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tersebut tidak benar adanya. Suatu perbuatan pidana harus memiliki tafsiran yang sejatinya disepakati oleh seluruh penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Dan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur nya, yaitu: 13 ▪ Adanya subjek; ▪ Adanya unsur kesalahan; ▪ Adanya perbuatan bersifat melawan hukum (adanya kerugian yang ditimbulkan); ▪ Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; ▪ Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. yang kesemuanya itu harus digali lebih dalam dan dimasukkan juga ke dalam penggunaan Pasal 32 UU ITE tersebut. c. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat banyak pasal karet yang mana setiap Pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam konstitusi. d. Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana para Pemohon merasa didiskriminasikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pribadinya yang dijamin oleh negara. Dan norma-norma dalam Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus segera dinyatakan tidak mengikat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. 7. Bahwa permohonan para Pemohon berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 yang diputus pada tanggal 29 September 2020, sebagai berikut: No. Putusan No. 78/PUU-XVII/2019 Permohonan Para Pemohon 1. Pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang No. 28 Tahun 2019 Pengujian Pasal 32 ayat (1), (2), dan ayat (3) dan Pasal 48 ayat (1), (2) dan 14 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28F Undang-Undang Dasar 1945. ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. 2. Pokok permohonan berkenaan dengan penyiaran dan hak cipta Pokok Permohonan bersifat pribadi, berkenaan dengan data milik pribadi dan hasil kinerja Pemohon I yang disimpan di google drive pribadi tanpa dipublikasikan ke pihak luar, dengan motif dan tujuan semata untuk kepentingan pembelaan diri dan pembuktian kepada internal perusahaan tempat Pemohon I masih bekerja, dan pada saat kejadian pun Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan tetap yang sah. (Pasal 42 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 “menyatakan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang berbeda”) 8. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakannya dan menjalankan tugasnya berdasarkan pada hukum yaitu kepastian hukum, untuk perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan untuk akal budi. 9. Bahwa adapun isi Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: Pasal 32: Ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”. Ayat (2): “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik 15 dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”. Ayat (3) “terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”. Pasal 48: Ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)’. Ayat (2): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)’. Ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)’. 10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pasal dimaksud sangat menciderai rasa keadilan, mengingat pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Para Pemohon yang dikaitkan dengan pasal tersebut. Oleh karenanya, para Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 16 11. Bahwa pasal yang diuji oleh para Pemohon, telah melanggar asas keadilan hukum (gerectigheit), di mana asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara dan pasal yang diuji memiliki multitafsir berbagai unsur-unsurnya dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun undang-undang tersebut bersifat khusus namun harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan aturan/undang-undang yang bersifat umum, sebagai contoh: “Bagaimana jika seorang karyawan menyimpan data pribadi dan hasil kinerjanya sendiri selama bekerja di perusahaan, yang mana sepengetahuan karyawan adalah data tersebut bukanlah merupakan data rahasia (karena tidak adanya sosialisasi dari perusahaan), pun beliau menggunakan komputer perusahaan dan tanpa sepengetahuan perusahaan dikarenakan ketidaktahuan karyawan bahwa untuk memindahkan data pribadi dan hasil kinerja sendiri yang bersifat tidak rahasia pun apakah perlu izin dari perusahaan. Terlebih lagi, data tersebut hanya disimpan ke drive google milik pribadi, tanpa mendatangkan kerugian apapun bagi perusahaan sebagaimana putusan PHI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tanpa disebarluaskan atau disalahgunakan ke pihak luar. 12. Apakah hal tersebut memiliki rasa kepatutan dan berkeadilan jika norma tersebut dijadikan dasar hukuman, terlebih lagi sanksi pidananya maksimal 8 tahun atau lebih (Teori Leo Polak (Aliran Retributif), hukuman harus memenuhi syarat tertentu salah satunya beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik yang tentukan pembuat undang-undang memiliki batasan atau ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam mempidanakan seseorang dengan pasal yang diuji oleh para Pemohon namun tidak serta merta pasal tersebut suatu ketika tidak menjamin akan membawa nilai kebenaran dan keadilan bahkan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar) yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 17 dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 13. Bahwa pasal yang diuji oleh para Pemohon berpotensi merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 dan karena keberadaan pasal tersebut merugikan hak- hak konstitusional para Pemohon yang perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pelanggaran akibat dari ketidaktahuan (dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai hal-hal apa yang dianggap rahasia oleh perusahaan) dan bukanlah kejahatan. Terlebih lagi Pemohon I sudah mendapatkan sanksi akibat dari pelanggarannya, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan secara sepihak. Dan mana bisa seseorang dihukum 2 kali atas kesalahan sama? 14. Bahwa Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di mana akibat berlakunya pasal tersebut, para Pemohon saat ini dilaporkan dengan dugaan Pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam undang-undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana undang-undang. Dan dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi para Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi Undang-Undang ITE saat ini menjadi sorotan utama bagi Presiden RI dan Jajaran Pemerintahan lainnya termasuk Kapolri di mana Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya Warga Negara Indonesia. Ada pula petunjuk dari Presiden RI terhadap UU ITE, sehingga oleh karenanya Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang 18 kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. 15. Bahwa menurut pengamat hukum Ahmad Supardji mengatakan ada 3 (tiga) syarat agar sebuah undang-undang dikatakan baik dan ideal, yaitu apabila (1) Undang-Undang yang dihasilkan harus predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang, (2) Undang-Undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan (3) Undang-Undang harus mengandung unsur fairness atau keadilan, Bahwa dari ketiga syarat undang-undang tersebut, pasal yang diuji oleh para Pemohon terindikasi tidak memenuhi syarat dimaksud dan berpotensi tinggi digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasikan orang, khususnya dalam hal ini yaitu para Pemohon yang saat ini dilaporkan dengan pasal terkait. Terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negaranya, sehingga dengan adanya pasal yang dimohonkan tersebut dikuatirkan berpotensi merusak nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri bagi para Pemohon sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. IV. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 19 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Rosiana Simon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Kok An; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 210/Kadence/ PKWTT/HR/VI/2017; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 103/SK-WA/HR/KI/2017; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Tanggal 3 Desember 2019 Nomor 12/WL-KADENCE/LEG/XII/2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 13/WL-KADENCE/ LEGEL/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Perusahaan Tahun 2019 – PT Kandence Internasional; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3987/- 1835.3 perihal Anjuran, tertanggal 14 Agustus 2020; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, 18 Januari 2021; 20 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor B/670/I/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus, Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 26 Januari 2021 untuk Rosiana Simon; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor B/2958/III/RES.2.5./2021/ Ditreskrimsus, Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 30 Maret 2021 untuk Kok An; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor B/3128/IV/RES.2.5./2021/ Ditreskrimsus, Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 5 April 2021 untuk Rosiana Simon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 21 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 22 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosiana Simon (vide Bukti P-1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kok An (vide Bukti P-2); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE yang menyatakan: Pasal 32 “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.” 23 Pasal 48 “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE karena ketentuan a quo berpotensi memidanakan Pemohon I yang menyimpan file hasil pekerjaan Pemohon I di suatu perusahaan tertentu, serta berpotensi memidanakan pula Pemohon II yang membantu mengingat password media simpan online milik Pemohon I (in casu Pemohon I merupakan istri dari Pemohon II). Dalam hal ini Pemohon I menganggap tindakannya menyimpan file hasil pekerjaan merupakan hak Pemohon I untuk membuktikan kinerjanya selama bekerja pada suatu perusahaan; 5. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bilamana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian para Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi; 24 6. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2), dan para Pemohon sedang menjalani proses hukum sebagai saksi tindak pidana pencurian data elektronik yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE (vide Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15, dalam kaitannya dengan Bukti P-8). Pemanggilan dari Kepolisian kepada para Pemohon demikian menurut Mahkamah telah membuktikan adanya potensi kerugian hak konstitusionalitas para Pemohon yang diakibatkan keberlakuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE para Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE dijadikan dasar hukum bagi pihak Kepolisian untuk memeriksa para Pemohon terutama Pemohon I dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian data elektronik milik PT Kadence International. Padahal menurut Pemohon I, tindakannya menyimpan data elektronik tersebut untuk membuktikan kinerja Pemohon I selaku pekerja 25 kepada PT Kadence International sebagai pemberi kerja. Upaya pembuktian kinerja demikian dilakukan Pemohon I untuk menjawab Surat Peringatan Ketiga dari PT Kadence International (vide Bukti P-8 dan Bukti P-9); 2. Bahwa menurut Pemohon II ketentuan a quo berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon II telah membantu mengingat password akun elektronik Pemohon I dalam kapasitas Pemohon II sebagai suami Pemohon I, namun Pemohon II ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian data elektronik; 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengingat pengujian terhadap salah satu ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE pernah dilakukan di Mahkamah dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019; Pasal 60 UU MK menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” Bahwa perkara a quo adalah mengenai pengujian Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Salah satu 26 ayat dimaksud, yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE, pernah diuji dan diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019, bertanggal 29 September 2020, dengan dasar pengujian Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945, yang amar putusan Mahkamah menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”; Adapun Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Perkara ini, selain pasal dan/atau ayat lainnya, dihadapkan para Pemohon dengan parameter uji/dasar pengujian berupa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) itu sendiri tidak dipergunakan/diajukan sebagai dasar pengujian oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019, sehingga permohonan yang sedang diadili ini memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 mengenai perbedaan dasar pengujian; Apalagi para Pemohon dalam perkara a quo mendalilkan bahwa pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dilatarbelakangi kebutuhan Pemohon I untuk dapat menyimpan hasil pekerjaannya pada perusahaan tertentu sebagai alat pembuktian kinerja manakala Pemohon I mendapat Surat Peringatan karena kinerjanya dianggap buruk. Alasan demikian jelas berbeda dengan alasan Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 yang telah diputus sebelumnya, yaitu terkait hak siar; Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dapat diajukan pengujian konstitusionalitas kembali, dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; 27 [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE dianggap: 1) menghalangi bahkan berpotensi memidanakan Pemohon I yang mengambil (memindah dan menyimpan secara pribadi) data elektronik hasil pekerjaan Pemohon I pada perusahaan tertentu; dan 2) berpotensi memidanakan Pemohon II (in casu suami Pemohon I) yang membantu mengingat password akun elektronik milik Pemohon I, di mana akun elektronik tersebut dipergunakan Pemohon I sebagai wahana menyimpan data elektronik hasil kerja Pemohon I pada suatu perusahaan; [3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32 UU ITE yang berada dalam Bab VII “Perbuatan Yang Dilarang”, pada intinya berisi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta badan hukum, terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sementara Pasal 48 UU ITE yang berada dalam Bab XI “Ketentuan Pidana” berisi ancaman pidana bagi jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 32 UU ITE; Bahwa dalam perkara a quo Mahkamah akan berfokus pada makna Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang berkaitan langsung dengan perkara konkret yang dihadapi para Pemohon, namun hal demikian bukan berarti Mahkamah menguji perkara konkret yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah merujuk pada kasus konkret yang dihadapi para Pemohon semata agar dapat menemukan permasalahan spesifik mengenai konstitusionalitas norma yang dihadapi para Pemohon, mengingat ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon terutama Pasal 32 UU ITE mempunyai wilayah pengaturan yang sangat kompleks; [3.12.1] Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati permohonan para Pemohon, permasalahan yang dihadapi para Pemohon sehubungan keberadaan Pasal 32 UU a quo adalah larangan untuk “melakukan transmisi”, “memindahkan”, “menyembunyikan”, dan/atau “mentransfer” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, yang kemudian mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Informasi dan/atau dokumen elektronik demikian, menurut Pemohon I dalam kasus a quo, merupakan 28 hasil kerja Pemohon I sebagai pekerja pada suatu perusahaan. Sedangkan permohonan pengujian atas Pasal 48 UU ITE menurut Mahkamah merupakan konsekuensi dari Pasal 32 UU ITE di mana Pasal 48 UU ITE berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam Pasal 32 UU ITE; Bahwa Mahkamah dapat memahami semangat UU ITE yang melindungi hak setiap orang, baik orang maupun badan hukum, atas kerahasiaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik miliknya. Dalam era teknologi di mana hampir semua data pribadi warga negara ditulis dalam bentuk dokumen elektronik, atau setidaknya disimpan dalam suatu sistem elektronik, maka memang diperlukan bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan perlindungan atas data-data konvensional terutama dalam hal cara pengambilan, pemindahan, dan/atau penyimpanan data dimaksud; [3.12.2] Bahwa hal demikian telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.16], hlm. 182- 183, yang menyatakan “… norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditujukan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma a quo tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya”; Bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak konstitusional yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terutama secara eksplisit terdapat pada norma “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”. Dari perspektif perlindungan data pribadi, secara umum Mahkamah tidak menemukan adanya permasalahan konstitusionalitas norma dalam larangan yang dirumuskan oleh Pasal 32 UU ITE, baik di ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, mentransfer, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik milik orang atau milik publik, menurut Mahkamah memang diperlukan demi melindungi hak atau kepentingan warga negara pada umumnya; [3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang sedikit berbeda konteks dengan isu perlindungan 29 informasi atau data elektronik pribadi. Isu hukum demikian adalah mengenai data elektronik atau informasi elektronik yang dihasilkan dari suatu hubungan kerja; Mahkamah menemukan adanya kekhawatiran pada diri Pemohon I bahwa hak Pemohon I untuk memeroleh pengakuan secara proporsional dari perusahaan tempatnya bekerja atas hasil kerjanya akan hilang manakala Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE diterapkan. Hal demikian karena Pasal 32 UU ITE, menurut para Pemohon, dapat ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon I untuk memindahkan/menyimpan salinan data digital milik perusahaan yang mana setidaknya sebagian dari data digital tersebut turut dihasilkan atau dibuat oleh Pemohon I; Kekhawatiran juga muncul pada diri Pemohon II terkait potensi dipergunakannya Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon II dengan alasan Pemohon II telah membantu Pemohon I (yaitu istri Pemohon II) menyimpan/mengingat password akun sistem elektronik yang dipergunakan Pemohon I sebagai sarana menyimpan data perusahaan yang disalinnya; Dari permasalahan para Pemohon demikian, persoalan utama yang akan dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE menjadi inkonstitusional manakala ditafsirkan sebagai pelarangan bagi Pemohon I yang menyalin data perusahaan dalam rangka membuktikan kinerjanya. Serta, apakah kondisi inkonstitusionalitas juga terjadi manakala Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon II untuk membantu mengingat- ingat password akun sistem elektronik Pemohon I yang sistem elektronik tersebut dipergunakan untuk menyimpan data milik pihak lain; [3.13.1] Bahwa permasalahan para Pemohon dalam kaitannya dengan Pasal 32 UU ITE tersebut erat bertalian dengan status Pemohon I sebagai (mantan) pekerja suatu perusahaan yang seluruh atau setidaknya sebagian hasil pekerjaannya dituangkan dalam bentuk data dan/atau dokumen digital. Sebagai pekerja yang terikat hubungan kerja secara kontraktual dengan perusahaan (sebagai pemberi kerja), tentu saja hasil pekerjaan Pemohon I baik berupa data dan/atau dokumen maupun hasil pekerjaan lainnya adalah milik perusahaan; Pemberi kerja (baik perorangan maupun badan hukum) berhak untuk meminta bahkan mewajibkan pegawai/karyawan merahasiakan segala sesuatu 30 hasil pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, kecuali secara khusus diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak pemberi kerja yang dilakukan pekerja merupakan perbuatan wanprestasi yang dapat berakibat hukum secara keperdataan, bahkan dimungkinkan pelanggaran demikian menjadi dasar bagi pelaporan dan pengenaan pidana tertentu bagi pekerja yang membocorkan rahasia pemberi kerja. Namun demikian, batas antara informasi yang bersifat rahasia dan yang bukan rahasia tentunya harus djelaskan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Hal demikian dari perspektif pekerja akan memberikan kejelasan akan hak dan tanggung jawabnya, serta dari perspektif pemberi kerja akan memudahkan untuk melakukan pengawasan; [3.13.2] Kewajiban pekerja untuk merahasiakan informasi vital perusahaan, yang di sisi lain merupakan hak bagi pemberi kerja, menurut Mahkamah tetap ada batas- batasnya. Batas yang utama adalah sepanjang kerahasiaan tersebut tidak melanggar hukum, dan batas lainnya adalah sepanjang kerahasiaan demikian tidak memutus sama sekali hubungan antara pekerja dengan hasil kerjanya; Hubungan demikian menurut Mahkamah adalah hubungan atau ikatan batin antara pekerja dengan hasil kerjanya; kemudian berlanjut menjadi pengakuan pemberi kerja akan kontribusi pekerja bagi suatu hasil kerja; dan atas dasar pengakuan hasil kerja itulah pekerja akan memperoleh upah, gaji, atau penghasilan lain secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja. Hubungan antara pekerja dengan hasil kerja yang demikian menurut Mahkamah tidak boleh diputus atau dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan terkait rahasia perusahaan; [3.13.3] Dalam dunia kerja terutama industri, terputus atau terasingnya pekerja dari hasil kerjanya merupakan hal yang lazim terjadi terutama karena diterapkannya sistem atau mekanisme kerja ban berjalan yang menuntut spesialisasi pekerja, di mana pada akhirnya karya seorang pekerja hanya menyumbangkan sebagian saja dari bentuk utuh suatu produk. Keterputusan hubungan demikian merupakan kondisi psikologis yang terjadinya “tidak disengaja” dan dengan demikian hukum tidak perlu mencampurinya. Negara perlu ikut campur dalam rangka mencegah keterputusan hubungan yang disengaja, apalagi jika kesengajaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pekerja yang memang secara riil berkontribusi atas hasil kerja tersebut; 31 Dalam kaitannya dengan hal demikian, menurut Mahkamah pekerja berhak untuk mengetahui dan memeroleh akses yang layak atas hasil kerjanya, meskipun hasil kerjanya merupakan bagian dari rahasia perusahaan. Hak pekerja demikian bukan berarti membebaskan yang bersangkutan untuk membuka serta menyebarkan rahasia perusahaan, apalagi dengan motivasi memeroleh keuntungan dari perbuatan tersebut, melainkan hak demikian menurut Mahkamah muncul semata-mata untuk kepentingan pembuktian kinerja bagi pekerja bersangkutan; [3.13.4] Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, bagi Mahkamah, mengetahui dan mengakses hasil kerja semata-mata demi pembuktian kinerja merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh UUD 1945. Konteks perlindungan demikian diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; Lebih lanjut, frasa “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) a quo menurut Mahkamah adalah perlindungan bagi dua pihak sekaligus yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hak pemberi kerja dalam hal ini adalah untuk meminta pekerja menjaga rahasia perusahaan demi kepentingan bisnis perusahaan, serta di sisi lain menjamin hak pekerja untuk mengakses setidaknya mengetahui hasil kerjanya sepanjang untuk kepentingan pembuktian kinerja; [3.14] Menimbang bahwa Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan pidana yang terdiri dari tiga ayat mengatur larangan sebagai berikut: “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.” Larangan dalam Pasal a quo kemudian dikuatkan dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 48 UU ITE. Selengkapnya Pasal 48 UU ITE mengatur bahwa: 32 “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” [3.15] Menimbang bahwa anggapan hak konstitusional para Pemohon berpotensi dilanggar oleh ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE akan dijawab oleh Mahkamah dengan menguraikan unsur-unsur delik terutama Pasal 32 UU ITE; Secara doktrinal terdapat unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea) untuk menjatuhkan pidana. Terhadap unsur objektif, salah satu unsur yang esensial adalah unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada unsur tersebut. Tidak terbuktinya salah satu unsur tersebut membawa konsekuensi seseorang (terdakwa) tidak dapat dijatuhi pidana. Hal demikian berlaku umum bagi semua ketentuan pidana dan pemidanaan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di antaranya UU ITE; Ayat-ayat dalam Pasal 32 UU ITE itu sendiri terdiri dari delik formil dan delik materiil. Ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik formil yang melarang dilakukannya suatu perbuatan/tindakan, sementara ayat (3) merupakan delik materiil yang mengatur bahwa suatu perbuatan atau tindakan menjadi terlarang jika menimbulkan akibat tertentu; Setelah Mahkamah mencermati Pasal 32 ayat (1) UU ITE, unsur delik dalam pasal a quo adalah: 1. setiap orang; 2. dengan sengaja; 3. tanpa hak atau melawan hukum; 4. dengan cara apa pun; 5. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan; 6. suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan 7. milik orang lain atau milik publik. 33 Dari unsur-unsur tersebut Mahkamah berpendapat unsur delik yang berkenaan dengan akses atas hasil kinerja dalam suatu hubungan kerja adalah unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum” inilah yang menurut Mahkamah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, di mana para Pemohon dihadapkan pada kasus konkret yaitu diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pencurian data perusahaan (vide pertimbangan Mahkamah atas kedudukan hukum para Pemohon); Unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang juga terdapat dalam ayat (2), dalam kaitannya dengan isu hubungan kerja perlu dipertimbangkan lebih khusus. Hal demikian karena karakteristik suatu hubungan kerja berbeda dengan karakteristik hubungan biasa, sehingga ketentuan pemidanaan antara kedua bidang tersebut sangat dimungkinkan akan berbeda; [3.15.1] Bahwa hukum Indonesia mengenal adanya asas hukum mengenai kebebasan berkontrak yang menempatkan perjanjian keperdataan antara dua orang, atau lebih, sebagai hal yang berkekuatan hukum atau mengikat bagi para pihak agar memenuhi kewajiban masing-masing dengan itikad baik (pacta sunt servanda). Asas tersebut kemudian dituangkan sebagai norma hukum pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang- undang”; Bahwa muatan atau isi dari kesepakatan, kontrak, atau perjanjian yang bersifat privat demikian tidak dicampuri negara selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; dan 4. suatu sebab yang halal. Bahwa 4 (empat) syarat tersebut menjadi pembatas agar suatu perjanjian keperdataan tidak bersifat eksploitatif dan semena-mena yang dapat menindas bahkan mencelakakan salah satu pihak dalam perjanjian. Syarat demikian pula yang menjadi pembatas wilayah hukum privat dengan wilayah hukum publik, yang artinya ketika terjadi manipulasi atas syarat sahnya suatu perjanjian, maka negara 34 mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap wilayah hukum privat khususnya kontrak/perjanjian; Bahwa konteks perkara a quo menunjukkan adanya pertentangan antara hak pemberi kerja untuk merahasiakan suatu hasil kerja dengan hak pekerja untuk mengakses hasil kerja, yang bertalian erat dengan asas kebebasan berkontrak. Hal demikian memunculkan pertanyaan bagaimana cara pekerja membuktikan kinerja mereka ketika suatu hasil kerja dilarang untuk diakses pemberi kerja. Atau, bolehkah pekerja mengakses suatu hasil kerja yang menurut kontrak/perjanjian kerja adalah hal yang rahasia; [3.15.2] Bahwa dalam suatu skema hubungan kerja terlihat Pasal 32 UU ITE berada di tengah tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja untuk merahasiakan hasil kerja, di sisi lain kebutuhan pekerja untuk membuktikan kontribusinya atas suatu hasil kerja. Kehendak pemberi kerja agar hasil kerja dirahasiakan, bahkan oleh pekerja yang ikut mengerjakan hal tersebut, dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan pemberi kerja untuk, antara lain, merumuskan strategi maupun inovasi dalam menghadapi dan bertahan dalam persaingan bisnis. Di sisi pekerja, ketatnya kerahasiaan hasil kerja demikian dapat mengakibatkan kesulitan manakala pekerja dituntut secara ketat membuktikan kinerjanya sebagai pekerja; Sebaliknya, tidak adanya kerahasiaan atas suatu hasil kerja akan memudahkan bagi pekerja untuk membuktikan kinerjanya. Namun dari sisi pemberi kerja, terutama jika pemberi kerja adalah badan usaha yang profit oriented, ketiadaan rahasia atas hasil kerja dapat mengakibatkan kegagalan strategi dan inovasi sehingga pemberi kerja kehilangan daya kompetisinya; Kondisi tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja dengan pekerja semakin kompleks karena acapkali hasil kerja tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya pemberi kerja, dan kemudian sifat kerahasiaannya diperjanjikan secara hukum antara pemberi kerja dengan penerima kerja dalam sebuah kontrak kerja atau perjanjian yang sejenis. Sehingga, jamak muncul pemahaman bahwa ketika pekerja mengakses hasil kerjanya, sementara di saat yang sama hasil kerja demikian merupakan rahasia perusahaan/pemberi kerja, lantas pekerja yang bersangkutan dianggap melanggar hak pemberi kerja dan karenanya pekerja bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum; 35 [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seandainya petitum demikian dikabulkan oleh Mahkamah, maka Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain tidak lagi berlaku sebagai hukum. Konsekuensi hukum yang kemudian mengikuti adalah perbuatan atau tindakan yang sebelumnya dilarang oleh Pasal 32 UU ITE, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana, akan menjadi perbuatan atau tindakan yang tidak lagi terlarang; Bahwa apabila petitum para Pemohon dikabulkan, akan berakibat setiap orang dapat melakukan, tanpa harus khawatir dipidana, berbagai perbuatan atau tindakan antara lain mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, serta dapat pula memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Meskipun masih ada berbagai peraturan perundang-undangan lain selain UU ITE yang melarang perbuatan atau tindakan tersebut, namun menurut Mahkamah dihapuskannya larangan dan pemidanaan dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan menimbulkan potensi kerugian yang besar bagi warga negara pada umumnya. Kerugian demikian terutama berkaitan erat dengan kepastian hukum akan kepemilikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jaminan akan keaslian isinya; Bahwa di satu sisi potensi kerugian para Pemohon memang dapat hilang seiring hapusnya kekuatan mengikat norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Akan tetapi di sisi lain, pada kasus berbeda, informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki atau dibuat oleh para Pemohon justru berpotensi tidak terlindungi manakala Pasal 32 dan Pasal 48 tidak ada. Hal demikian karena, sekali lagi, konstruksi Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE adalah perlindungan atas hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya; Bahwa Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan yang dirumuskan sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi/komunikasi, terutama ketika teknologi menciptakan kebutuhan akan 36 berbagai dokumen elektronik sekaligus mempermudah akses setiap orang pada berbagai informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunanya. Jaminan keamanan data pribadi serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga masyarakat; [3.17] Menimbang bahwa setelah memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Mahkamah perlu mengemukakan pendapat bahwa penentuan/penilaian apakah suatu perbuatan termasuk kategori yang dalam perkara a quo dinyatakan sebagai perbuatan pidana menurut Pasal 32 UU ITE, hal demikian sudah merupakan wilayah penerapan norma; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 37 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 38 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo