17/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 17/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Mohamad Sabar Musman Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Magister Teknik Industri ISTN Jakarta Warga Negara : Indonesia Alamat : Perumahan Taman Harapan Baru, Blok R9, Nomor 3, Bekasi 17131 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 28 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Perkara Konstitusi Nomor 325/PAN.MK/2015 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 17/PUU-XIV/2016 pada tanggal 17 Februari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut: SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH A. Bahwa di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal 33 ayat (2) dan Pasal ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa permohonan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 harus diajukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu dalam kapasitas sebagai: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. B. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakuknya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) atau aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. C. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) , Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) ,Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; III. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu norma-norma materiil muatan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut: 1. Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. 2. Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. 3. Pasal 5 ayat (1) UU No 30/2009 (1) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi 4. Pasal 5 ayat (2) UU 30/2009 (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 5. Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 (PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER) (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI ALAT UJI Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. IV. ALASAN PERMOHONAN (posita): (1) Penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon. Sumber LKPP APBN Dep Keuangan (bukti P-5) Dari data LKPP APBN Departeman Keuangan 2004-2015 diatas menunjukkan betapa tidak adilnya akibat in-efisiensi ketenagalistrikan. Akibat kenaikan harga minyak dan nilai tukar rupiah yang jatuh, maka jurang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 antara anggaran kesehatan dan subsidi melebar jauh. Program privatisasi BUMN dimana perubahan tanggung jawab PLN sebagai PKUK terjadi sejak tahun 2002 (ketika UU Ketenagalistrikan Nomor 20/2003 diluncurkan). Seharusnya setelah 10 tahun berjalannya privatisasi usaha ketenagalistrikan, maka kondisi ketenagalistrikan luar pulau Jawa akan lebih baik, ternyata kondisi ketahanan energi (dengan ukuran bauran energi BBM = ukuran in-efisiensi pembangkit diesel) luar pulau Jawa tidak tercapai seperti kondisi byar-pet listrik, in-efisiensi dan seterusnya. Hal ini ditunjukkan subsidi listrik (subsidi BBM pembangkit) telah tembus Rp 500 triliun sejak 2004-2015. Pemohon melihat kondisi ini sebagai bentuk penjajahan oleh bangsa sendiri, seharusnya UU ini dibuat agar PLN sebagai PKUK dapat memperbaiki ketahanan energi untuk ketahanan nasional nusantara, namun kenyataannya tidak tercapai sementara uang Rp 500 triliun subsidi listrik itu mungkin juga diperoleh dari hutang luar negeri yang membebani keuangan negara. Pemohon menduga adanya konspirasi mafia energi ketenagalistrikan seperti mafia energi BBM agar pembangkit diesel PLN terus dipertahankan agar mafia energi BBM ini tetap diuntungkan selama mungkin. Sebagai warganegara tentunya mempunyai hak bela negara agar negara dan bangsa ini terlepas dari segala bentuk penjajahan yang menyengsarakan rakyat banyak, khususnya rakyat luar pulau Jawa. Pemohon melihat persoalan bertambah parah ketika pembangkit listrik non BBM sebagai pengganti pembangkit diesel menggunakan teknologi China dan akhirnya terjadi keterlambatan dan performance pembangkit PLTU yang buruk. Seharusnya untuk luar pulau Jawa diberikan pembangkit yang andal berkwalitas Eropa/Jepang seperti zaman Pak Harto. Alasan pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli pembangkit PLTU kelas Eropa/Jepang dan pembiaran pemborosan subsidi BBM pembangkit dengan label subsidi listrik Rp 500 triliun itu justru membuktikan bahwa UU ini tidak mampu menjalankan amanat sesuai konstitusi dan memperlihatkan mafia energi begitu kuat menjajah bangsa sendiri melalui rekayasa undang-undang. Secara umum Pemohon sebagai warganegara dan sebagai mahasiwa magister teknik industri melihat bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 akan efektif dan efisien dalam upaya negara mencapai ketahanan energi dan ketahanan nasional. Kerugian konstitusional Pemohon dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:  Pelayanan kebutuhan energi listrik yang tersedia dan andal makin buruk dan tidak efisien.  Kebutuhan hutang luar negeri untuk impor minyak dan BBM yang membebani keuangan negara, krisis keuangan negara akan menyebabkan kehidupan rakyat semakin terjepit.  Daya saing dan keingingan investor berinvestasi di Indonesia semakin buruk akibat infrastruktur kelistrikan tidak efisien. Dari ke-3 faktor ini saja menunjukkan kerugian konstitusional Pemohon sebagai warganegara yang ingin hidup maju dan hak bela negara dalam kancah masyarakat ekonomi ASEAN atau global dan ingin mengembangkan usaha terkait energi listrik akan dirasakan berat terutama di daerah-daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2012 Filipina berhasil memperbaiki tingkat in-efisiensi (Bauran energi BBM/BBM Mix) sebesar 10 persen dengan rasio elektrifikasi 90 persen, sementara di tahun yang sama 2012, in-efisiensi BBM Mix Indonesia masih besar di angka 24 persen dan rasio elektrifikasi 75 persen. Kerugian konstitusional juga akan dirasakan setiap warganegara khususnya rakyat yang tinggal di luar pulau Jawa dimana tali-temali persaudaraan setanah air yang telah menyatukan menjadi bumi nusantara. (2) Usulan Pemohon agar UU 30/2009 Ketenagalistrikan sesuai amanat Konstitusi: Dalam penyusunan UU Ketenagalistrikan, asas efisiensi berkeadilan adalah tujuan utama. Asas efisiensi berkeadilan akan lebih mudah terukur dibandingkan dengan asas kepentingan bersama yang lebih bernuansa politis. Program privatisasi seharusnya juga mengikuti asas efisiensi berkeadilan, karena “jurang perbedaan kondisi kelistrikan” antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa begitu timpang, perusahaan “public utility” seperti PLN adalah “naturally monopolistic” dimana asas ini juga diakui di negara- negara Uni-Eropa, sehingga kepentingan nasional adalah utama sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pembuat UU seharusnya mempunyai visi misi asas efisiensi berkeadilan khususnya UU terkait energi primer seperti BBM Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 dan gas yakni di UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Angkutan Jalan, dan UU Kereta Api . Pemohon tidak melihat adanya titik ujung penanggung jawab atas ketidak-efisienan energi ketenagalistrikan ini selama lebih dari 17 tahun sejak tahun 1998 khususnya untuk luar pulau Jawa, seharusnya ada Komisi Energi yang bertanggung jawab atas perbaikan ketahanan energi secepatnya agar tercapai tujuan konstitusi. Kewenangan Komisi Energi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Public Service Obligation (PSO) diteruskan ke PLN dengan kewenangan PKUK untuk memperbaiki ketahanan energi. Presiden terlalu banyak yang diurus dari A sampai Z, Menteri ESDM akan berlindung berdasarkan UU bahwa PLN sudah diberi subsidi energi BBM pembangkit PLN untuk memperbaiki efisiensi, PLN juga akan berdalih bahwa ketahanan energi adalah tanggung jawab pemerintah, Dewan Energi Nasional (DEN) hanya mempunyai kewenangan terbatas sebagai penasehat. Menurut Pemohon, ujung tombak tanggung jawab perbaikan efisiensi/ketahanan energi ada di PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, kalau PLN hanya pasif dan diberikan subsidi BBM pembangkit, maka cita-cita ketahanan energi tidak akan tercapai. Kewenangan daerah dalam bingkai otonomi daerah yang tidak kompeten dalam bidang ketenagalistrikan akan menjauhkan cita-cita ketahanan nasional. Pemohon melihat pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi tentang asas efisiensi berkeadilan pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) , Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bingkai birokrasi otonomi daerah dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan adalah contoh nyata in-efisiensi dan in-efektivitas dalam mencapai tujuan ketahanan energi dan ketahanan nasional. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 Pemanfaatan Sumber Energi Primer: “Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan”. Pemohon melihat bahwa impor energi primer seperti BBM Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 tidak bisa dioptimalkan karena materialnya sudah tidak ekonomis, membebani keuangan negara dan bertentangan dengan asas efisiensi berkeadilan. Bauran energi BBM harus dikurangi sesuai kebijakan energi nasional. Pemohon melihat adanya ketidaktelitian pembuat UU ketenagalistrikan ini. Frasa “secara optimal” seharusnya diganti dengan “secara efisiensi berkeadilan” sesuai dengan asas efisiensi berkeadilan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pemohon mengajukan judicial review ini sebagai bentuk bela negara sebagai warganegara Indonesia. Pemohon memohon agar kewenangan PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dipulihkan, subsidi listrik dihapus, dan kebijakan subsidi listrik digantikan kebijakan Public Service Obligation sesuai UU 19/2003 tentang BUMN Pasal 66 ayat (1) yang lebih akuntabel demi tercapainya sistem sistem kelistrikan yang efisien dan berkeadilan. (3) Krisis Listrik Luar Pulau Jawa. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik luar pulau Jawa sejak tahun 2004 adalah akibat pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan energi yang ekonomis dan tersedia untuk rakyat dengan dalih prinsip otonomi daerah. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik di luar pulau Jawa adalah akibat 90 persen pembangkit listriknya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis sejak tahun 1998. Adalah tanggung jawab pemerintah pusat menggantikan semua pembangkit listrik non bahan bakar minyak (BBM) luar pulau Jawa dengan pembangkit listrik yang andal dan ekonomis seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang andal dan ekonomis, pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dimana di dunia internasional PLTS ini telah terbukti semakin ekonomis dan mampu memberikan perbaikan tingkat elektrifikasi desa, pulau terpencil. Peran PT PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan atau PKUK telah dipreteli dalam UU 30/2009 ini, sementara peran daerah yang selama ini sumber daya manusia listrik-nya tidak kompeten, dan di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, seolah-olah peran otonomi daerah ingin diberdayakan, pasal-pasal ini tidak akan efektif dan efektif dalam upaya negara memperbaiki ketahanan energi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 ketenagalistrikan untuk mencapai tujuan ketahanan nasional. Pada kenyataannya untuk mengatasi krisis listrik pulau Jawa membutuhkan dana yang besar, sumber daya manusia yang andal, justru untuk mengatasinya peran PT PLN sebagai PKUK harus ditingkatkan sebagai utilitas publik dengan kewenangan Fungsi Kemanfaatan Umum atau Public Service Obligation (PSO) Ketenagalistrikan. Hak-hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan layak dalam kancah globalisasi akan tercederai akibat krisis energi listrik tidak cepat teratasi. (bukti P-5 s.d. bukti P-13) (4) PLTD PLN Luar Pulau Jawa Yang Tidak Efisien. Mengingat untuk luar pulau Jawa, sejak tahun 1998 sampai pada tahun 2015 ini, masih PLN masih mengoperasikan PLTD, maka negara telah membiarkan kerugian dan in-efisiensi ini berlangsung selama 17 tahun di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Akibat in- efisiensi operasi pembangkit PLN luar pulau Jawa ini, maka kondisi ketersediaan dan keandalan listrik semakin buruk, pemadaman dan byar- pet terjadi dimana-mana, penderitaan rakyat semakin parah disaat harga BBM semakin tinggi. Sementara subsidi listrik dalam bingkai subsidi BBM pembangkit PLTD telah melebihi angka Rp 500 triliun. Justru ini menunjukkan pengingkaran dari penjelasan Pemerintah tentang alasan pembentukan UU 30/2009 dan UU 20/2002 (yang telah dibatalkan MK) tersebut diatas. Jika untuk kebutuhan subsidi listrik yang raksasa ini diperoleh dari hutang luar negeri ataupun dari pajak-pajak negara, tentu biaya kesehatan, sosial, infrastruktur penting akan berkurang, akibatnya perbaikan perekonomian semakin sulit dicapai, hak-hak konstitusional Pemohon akan terpangkas akibat kondisi ini. (bukti P-5 s.d. bukti P-13). (5) Inkompetensi Kewenangan Daerah Bidang Utilitas Listrik. Pasal-pasal di UU 30/2009 menunjukkan inkompetensi kewenangan pemerintah. Daerah seharusnya adalah sebagai Pelanggan (Customer) dimana kompetensi PLN adalah sebagai perusahaan Utilitas Publik Ketenagalistrikan yang tugasnya melayani daerah. Asas kepentingan otonomi daerah yang ingin diterapkan pada UU 30/2009 Ketenagalistrikan disini justru menunjukkan pemerintah ingin melarikan diri dari tanggung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 jawabnya untuk melayani kepentingan rakyat. Tata-kelola baru oleh pemerintah daerah yang tidak kompeten di bidang utilitas publik ketenagalistrikan yang tidak akan berjalan mengingat faktor sumber daya manusia pemerintah daerah dan ini justru tidak akan efektif dan efisien. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2009 ini akan menciptakan sistem pelayanan energi listrik di daerah semakin buruk, tentunya hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara akan dirugikan. Seharusnya negara memberi tambahan kewenangan anggaran Fungsi Kemanfaatan Umum atau Public Service Obligation (PSO) bagi PLN bukan menghilangkan fungsi PKUK dari PLN sebagai suatu Utilitas Publik. No Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: [Pasal 5 UU 30/2009 ayat (2)] Inkompetensi otonomi pemerintah daerah bidang utilitas listrik Kompetensi PLN sebagai PKUK Utilitas Listrik Kabupaten/Kota a. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi g. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi h. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi I Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; j. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi No Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi: [Pasal 5 ayat (1) UU 30/2009] Inkompetensi otonomi pemerintah daerah bidang utilitas listrik Kompetensi PLN sebagai PKUK Utilitas Listrik Provinsi a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi g. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi h. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi I Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi j. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi. SDM, teknologi, manajemen,operasi SDM, teknologi, manajemen,operasi (6) Sejarah 70 tahun Kompetensi PLN sebagai PKUK. Bahwa dalam perjalanan sejarahnya, PLN sebagai PKUK telah terbukti menjalankan peran dan fungsi yang sesuai dengan UU 15/1985 sejak kemerdekaan RI 1945, dimana sumber daya manusianya yang sudah terbukti berpengalaman tersebar di provinsi, kabupaten, kecamatan, kota dan desa seluruh pelosok nusantara. Ini adalah bukti bahwa otonomi program ketenagalistrikan di daerah-daerah nusantara sudah dijalankan dengan baik oleh PLN sebagai PKUK dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sumber daya manusia berbasis keahlian spesialis ketenagalistrikan dari PLN sebagai PKUK yang telah tersebar masuk ke pelosok-pelosok desa nusantara dari Sabang sampai Merauke, adalah modal dasar utama bagi negara mewujudkan cita-cita bangsa menuntaskan seratus persen program elektrifikasi nasional dan tujuan pembangunan nasional. Pemohon sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi, sangat bangga akan prestasi yang telah dicapai oleh PLN sebagai PKUK dan hal ini perlu dilanjutkan dimana di dunia internasional, perusahaan listrik adalah bersifat “Natural Monopoly”. Hak-hak konstitusional Pemohon akan dirugikan jika cita-cita ketahanan dan efisiensi energi tidak segera diperbaiki. (bukti P-5 s.d. bukti P-13). (7) PLN Seharusnya diberikan PSO bukan Subsidi. Bahwa adalah kewajiban negara untuk menyempurnakan fungsi PLN sebagai perusahaan “Public Utility” dengan kewenangan PKUK dengan memberikan dukungan penuh secara keuangan dalam bentuk anggaran Fungsi Kemanfaatan Umum atau PSO (Public Service Obligation). Namun sayang ternyata PLN sebagai PKUK tidak diberikan anggaran PSO untuk membangun pembangkit listrik non bahan bakar minyak (non BBM) dengan teknologi tinggi yang ekonomis dan andal untuk menggantikan pembangkit listrik diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis secara komersial sejak tahun 1998 dimana ketika nilai rupiah tembus diatas Rp 7000 per satu dollar Amerika dan harga minyak bumi diatas USD 40 per barrel. (bukti P-5 s.d. bukti P-13). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 (8) Subsidi Listrik adalah Subsidi BBM PLTD PLN. Bahwa pada kenyataannya negara memberikan subsidi listrik ke PLN dimana sebenarnya hal ini adalah subsidi BBM pembangkit PLTD yang dimana operasi PLTD ini sudah tidak ekonomis secara komersial. Subsidi BBM pembangkit ini dilakukan sejak tahun 1998 sampai 2015 dimana nilainya telah mencapai lebih Rp 500 triliun. Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kenyataan bahwa selama 17 tahun sejak tahun ketidak-efisienan dan kerugian negara telah dibiarkan berlangsung sementara kewenangan PLN sebagai PKUK dengan sengaja telah dicabut tanpa pertimbangan dengan seksama. (bukti P-5 s.d. bukti P-13) (9) Sejak 2004 Indonesia Net Pengimpor Minyak dan BBM. Bahwa kenyataan sejarah sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi net pengimpor minyak mentah atau bahan bakar minyak (BBM) dimana sampai tahun 2015 ini dan seterusnya akan menjadi pengimpor minyak atau BBM (Data terlampir). Menurut statistik British Petroleum (BP) kebutuhan impor minyak RI pada tahun 2014 telah mencapai (1641-852) ribu barrel per hari, ini membutuhkan devisa dollar Amerika yang sangat besar untuk membelinya. Jadi jika minyak impor ini digunakan untuk kegiatan operasi PLTD yang sudah tidak ekonomis secara komersial, maka kegiatan ekonomi ini sudah melanggar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang prinsip efisiensi berkeadilan. Justru seharusnya negara memberikan anggaran PSO kepada PLN sebagai PKUK sebagai pengganti subsidi listrik untuk melaksanakan program efisiensi sistem pembangkit dan jaringannya dengan teknologi tinggi yang ekonomis dan andal, bukan membiarkan kondisi PLN terus sekarat akibat operasi tidak ekonomis sistem PLTD luar pulau Jawa.(bukti P-5 s.d. bukti P-13) (10) Kutipan “Optimalisasi” Sumber Energi Primer dalam Pasal 6 ayat (1). Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 yang menyebutkan “Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan”, adalah produk UU yang jelas bertentangan dengan asas efisiensi berkeadilan dari konstitusi. Sumber energi primer jenis bahan bakar minyak sudah menjadi tidak ekonomis secara komersial, sehingga tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangkit listrik untuk tujuan pembangunan nasional. Kemudian sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi net pengimpor minyak dan BBM, sehingga BBM sudah menjadi barang mewah untuk disubsidi dengan semakin meroketnya harga minyak dunia. Justru pemakaian BBM untuk pembangkit listrik harus segera dikurangi secara terprogram dan terukur. Pemohon mengusulkan agar frasa “secara optimal” di atas dihilangkan. (bukti P-5 s.d. bukti P-13) (11) Hasil Penelitian Sdr Mohamad SM (Pemohon) tentang Efisiensi Subsidi Listrik. Bahwa menurut hasil penelitian Sdr Mohamad SM (Pemohon), mahasiswa pasca sarjana magister teknik industri Institut Sains dan Teknologi nasional (ISTN) dan penulis buku tentang studi kemacetan Jabodetabek “Mas Jokowi dan Bang Ahok Janji-janji Mengatasi Kemacetan Jakarta”, pembuktian sederhana bahwa PLTD sudah tidak ekonomis secara komersial adalah sebagai berikut. Formulasi produksi kWh spesifik minyak diesel PLTD adalah 3.6 kWh per liter minyak diesel, kalau harga komersial (tanpa subsidi) minyak diesel sudah mencapai Rp 4000 per liter sementara harga 3.6 kWh listrik hanya Rp 3600, maka jelas PLTD sudah tidak efisien, apalagi harga minyak diesel saat ini sudah diatas Rp 7000 per liter. Formulasi ini dapat dihitung dari data statistik yang diterbitkan PLN/DJK ESDM, yakni perbandingan total produksi kWh pembangkit PLTD terhadap total pemakaian BBM diesel-nya. Produksi kWh spesifik (P-kWh-S) minyak diesel PLTD = 3.6 kWh per liter Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Bahwa operasi PLTD sudah tidak ekonomis secara komersial di Indonesia adalah sejak tahun 1998 ketika pada saat itu kurs rupiah tembus di atas Rp 7000 per satu dollar Amerika dimana awalnya pada tahun 1994 masih dibawah Rp 2000 per satu dollar Amerika, padahal pada tahun 1998 itu, harga minyak mentah dalam kisaran harga terendah USD 20 per barrel. Pada tahun 2004, sejarah energi murah Indonesia telah berganti, ketika konsumsi nasional BBM telah melampaui produksi minyak nasional, bahwa Indonesia telah menjadi negara net pengimpor minyak dan BBM sehingga minyak sudah menjadi barang impor mewah yang mahal. Menurut konstitusi, asas perekonomian adalah efisiensi berkeadilan, maka menurut penelitian Sdr Mohamad SM, sejak tahun 2004, subsidi energi berbahan bakar minyak adalah suatu bentuk kerugian negara akibat in-efisiensi pemakaian impor BBM yang tidak terencana secara baik oleh Pemerintah antara tahun 1998-2015. Demikian juga subsidi BBM sejak 2004, adalah suatu bentuk in-efisiensi dan kerugian negara. Formulasinya adalah P-kWh-S Mobil BBM 1000-1500cc = 4.5 kWh per liter. Pembuktiannya juga sederhana, yakni kalau harga BBM premium sudah mencapai Rp 5000 per liter sementara harga 4.5 kWh produksi kWh spesifik mobil 1000-1500cc ini adalah hanya Rp 4500, maka produk teknologi motor bakar penggerak dari Mr. Rudolf Diesel dan Mr Nicolaus Otto se-abad yang lalu ini, sebenarnya sudah tidak ekonomis akibat harga bahan bakarnya sudah mahal dan tidak ekonomis lagi. Hasil penelitian internasional sumber Wikipedia tentang produksi kWh spesifik mobil 50kW-100kW (1000cc-1500cc) maka “brake specific fuel consumption” antara 200-225 gram per kWh dimana massa jenis BBM premium antara 700-771 gram per liter. (bukti P-5 s.d. bukti P-13). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 (12) Lemahnya dukungan pemerintah terhadap PLN sebagai utilitas listrik publik. Dari penjelasan poin 1 sampai poin 12 ini, membuktikan bahwa ada kesalahan pemerintah yakni tidak memberi dukungan penuh kepada PLN sebagai PKUK dalam bentuk PSO untuk memperbaiki kinerja efisiensi pembangkit listriknya. Bahwa dalil negara tidak mempunyai uang yang cukup untuk membangun sistem ketenagalistrikan tidak beralasan, mengingat kenyataan bahwa subsidi listrik dalam bentuk subsidi BBM pembangkit itu sebesar Rp 500 triliun itu, adalah dana uang rakyat yang seharusnya dikelola dengan baik dengan asas efisiensi berkeadilan. Kami sebagai warganegara telah dirugikan, untuk itu kami meminta agar MK mengabulkan agar PLN sebagai “Public Utiliy” dikembalikan sebagai PKUK dimana negara wajib memberikan anggaran PSO agar cita-cita ketahanan energi dan tujuan pembangunan nasional tercapai. (bukti P-5 s.d. bukti P-13) (13) PLN sebagai PKUK adalah modal dasar nusantara. Dari penjelasan poin 1 sampai poin 12 ini, menjelaskan bahwa UU 30/2009 tidak mencerminkan regulasi penyelesaian kondisi in-efisiensi ketenagalistrikan yang terjadi dari tahun 1998 sampai 2015, dimana Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) akan menjauhkan cita-cita tujuan pembangunan nasional. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi sedangkan kondisi daerah-daerah luar pulau Jawa mengalami krisis listrik dan in-efisiensi. Sementara sumber daya PLN sebagai PKUK yang tersebar di nusantara justru adalah modal besar sebagai penentu perbaikan ketahanan energi. Pembentukan BUMD ketenagalistrikan, koperasi, dan swadaya masyarakat sesuai UU 30/2009 di daerah-daerah adalah tidak efektif untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan mengingat faktor padat modal, teknologi kelistrikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah-daerah.(bukti P-5 s.d. bukti P-13). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 (14) Tugas PLN untuk menuntaskan krisis listrik luar pulau Jawa. Mengingat sumber daya manusia PT PLN sebagai PKUK telah tersebar secara profesional di daerah-daerah pelosok nusantara sejak kemerdekaan RI 1945 dan PT PLN sebagai PKUK telah berhasil membawa misi tugas sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka tugas PT PLN sebagai PKUK harus dipertahankan dan didukung oleh anggaran PSO untuk mengatasi kondisi darurat kelistrikan luar pulau Jawa. UU 30/2009 ini senafas dengan UU 20/2002 (yang telah dibatalkan MK), dimana UU ini tidak mencerminkan suatu regulasi yang mampu menyelesaikan krisis listrik luar pulau Jawa. Untuk itu kami mohon agar UU 30/2009 dapat dibatalkan. (bukti P-5 s.d. bukti P-13) (15) Campur tangan yang tidak efektif dari pemerintah (EBTKE-ESDM) yang masuk sebagai pelaksana pembangunan utilitas listrik. Pada kenyataannya EBTKE ESDM adalah regulator Pemerintah yang seharusnya berperan sebagai pembuat regulasi insentif untuk menciptakan kemajuan energi listrik terbarukan fotovoltaik. Peran EBTKE-ESDM yang melakukan fungsi operator pelaksana proyek utilitas publik akan tidak efektif. Peran pelaksana yang efektif untuk pembangunan utilitas listrik termasuk fotovoltaik adalah seharusnya PLN sebagai PKUK.(bukti P-5 s.d. bukti P-13) (16) Prinsip Otonomi Daerah yang salah alamat dalam UU 30/2009 Ketenagalistrikan. (bukti P-5 s.d. bukti P-13). Untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang mandiri adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyelesaikan krisis listrik yang terjadi di daerah sejak tahun 1998 sampai sekarang tahun 2015 yang belum juga terselesaikan dengan baik. Penyelesaian krisis listrik tersebut memerlukan modal yang besar dan teknologi yang tinggi dimana daerah selama ini tidak sanggup untuk mengadakannya. Prinsip otonomi daerah bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya dan melarikan diri dari persoalan sebenarnya masalah krisis ketahanan energi di daerah luar pulau Jawa. Sementara PT PLN sebagai PKUK dengan sumber daya manusianya telah tersebar di pelosok daerah, adalah jawaban sebenarnya dari prinsip otonomi daerah tersebut sesuai konstitusi UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 1. Pada kenyataannya pemerintah daerah tidak memiliki modal kecukupan untuk melaksanakan kegiatan proyek pembangkit PLTU 2. Pada kenyataannya program elektrifikasi nasional mengalami hambatan akibat operasi PLTD yang mahal, seharusnya pemerintah menggunakan energi terbarukan fotovoltaik hybrid menggantikan PLTD 3. PT PLN adalah perusahaan listrik negara yang telah berdiri 70 tahun sejak Indonesia merdeka, dimana kemampuan sumber daya manusia di bidang teknik listrik sudah tertata dengan baik, tersebar di seluruh pelosok desa. Tentu peran itu seharusnya diberikan dominan kepada perusahaan utilitas publik yang telah mememilki manajemen yang lengkap di seluruh nusantara. 4. Sebagai contoh, pada kenyataannya proyek PLTA mikro hidro dan mini hidro hampir seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor nasional yang modalnya berkecukupan. Pemerintah daerah sebenarnya memerlukan uluran tangan langsung peran pemerintah pusat untuk menggalang dana Jakarta untuk melakukan investasi pembangkit yang tidak kecil kebutuhan modalnya. Timbulnya jual beli konsesi PPA PLTA mikro/mini hidro adalah contoh buruk akibat pemberlakuan UU 30/2009 ketenagalistrikan ini. Contoh lain saat ini harga tarif FIT IPP PLTA mikro-hidro di daerah ditetapkan pemerintah USD Cent 12 per kWh tetapi PLN akan melihat tarif tersebut menjadi beban kalau nilai BPP di daerah tersebut hanya USD Cent 7 per kWh seperti Sumatera Utara, Bali, dll. Sehingga Pemohon melihat tidak akan efektif peran daerah sebagai “Public Utility” dan menjadi kerumitan baru. 5. Tentunya peran Pemda dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2009 akan menjadi tidak ada gunanya jika kemampuan modal, sumber daya manusia daerah tidak mampu melakukan pekerjaan manajemen seperti ini. Seharusnya peran ini adalah peran PLN yang selama ini sudah menjalankan dengan baik karena penguasaan administrasi dan teknologinya. Ini mendasari bahwa PLN harus dikembalikan menjadi PKUK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 V. Putusan Yang Dimohon Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, "Pemohon" dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan; 3. Menyatakan materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terkandung dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) secara keseluruhan atau setidak-tidaknya sebagian dari Undang-Undang ini tidak mendukung tercapainya tujuan sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan karenanya pasal-pasal atau sebagian dari pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang tercantum Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) atau sebagian dari pasal-pasal tersebut . 5. Menyatakan materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan karenanya muatan materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , atau 6. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh atau sebagian materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2016, esebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Magister Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional ( ISTN) Jakarta. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 5. Bukti P-5 : Analisa manfaat biaya subsidi energi vs. PSO 2004-2015 6. Bukti P-6 : Kronologi minyak indonesia 1970-2015 7. Bukti P-7 : Krisis listrik di luar Pulau Jawa dan kerugian negara dari 2004- 2015 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/ PER/3/2012 tentang proyek ketenagalistrikan 9. Bukti P-9 : Dampak negatif campur tangan Pemerintah (Menteri Perindustrian) dalam menentukan teknologi dan spesifikasi pembangkit listrik 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Menteri ESDM Nomor 17/2013 tentang Tender Kuota PLTS dan Keputusan Dirjen EBTKE ESDM Nomor 979K/29/DJE/2013 Tender Kuota Kapasitas dan Lokasi PLTS 11. Bukti P-11 : Dampak negatif campur tangan Pemerintah (Menteri ESDM- Dirjen EBTKE) yang tidak kompeten sebagai organ utilitas publik 12. Bukti P-12 : Kajian krisis listrik luar Pulau Jawa 2004-2015, evaluasi, analisa manfaat biaya oleh Mohamad SM. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berkaitan dengan kebijakan PSO. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya: 1. Bahwa Pemohon mengajukan judicial review adalah bentuk bela negara sebagai warga negara Indonesia. Pemohon memohon agar kewenangan PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dipulihkan, subsidi listrik dihapus, dan kebijakan subsidi listrik digantikan kebijakan Public Service Obligation sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang lebih akuntabel demi tercapainya sistem kelistrikan yang efisien dan berkeadilan. 2. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik luar pulau Jawa sejak tahun 2004 adalah akibat Pemerintah Pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan energi yang ekonomis dan tersedia untuk rakyat dengan dalih prinsip otonomi daerah. Pada kenyataannya krisis listrik di luar pulau Jawa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 adalah akibat 90 persen pembangkit listriknya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis sejak tahun 1998. Adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat menggantikan semua pembangkit listrik non bahan bakar minyak (BBM) luar pulau Jawa dengan pembangkit listrik yang andal dan ekonomis seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di mana di dunia internasional PLTS ini telah terbukti semakin ekonomis dan mampu memberikan perbaikan tingkat elektrifikasi desa dan pulau terpencil. Peran PT PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan atau PKUK telah dilemahkan dalam UU 30/2009 ini; 3. Bahwa akibat in-efisiensi operasi pembangkit PLN luar pulau Jawa ini, maka kondisi ketersediaan dan keandalan listrik semakin buruk, pemadaman dan “byar-pet” terjadi di mana-mana, penderitaan rakyat semakin parah disaat harga BBM semakin tinggi. Sementara subsidi listrik dalam bingkai subsidi BBM pembangkit PLTD telah melebihi angka Rp. 500 triliun. Justru ini menunjukkan pengingkaran dari penjelasan pemerintah tentang alasan pembentukan UU 30/2009. Jika untuk kebutuhan subsidi listrik yang raksasa ini diperoleh dari hutang luar negeri ataupun dari pajak negara, tentu biaya kesehatan, sosial, infrastruktur penting akan berkurang, akibatnya perbaikan perekonomian semakin sulit dicapai, hak-hak konstitusional Pemohon akan terpangkas akibat kondisi ini. 4. Pasal-pasal dalam UU 30/2009 menunjukkan inkompetensi kewenangan Pemerintah Daerah seharusnya adalah sebagai Pelanggan (Customer) dimana kompetensi PLN adalah sebagai perusahaan Utilitas Publik Ketenagalistrikan yang tugasnya melayani daerah. Asas kepentingan otonomi daerah yang ingin diterapkan pada UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan justru menunjukkan Pemerintah ingin menghindar dari tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan rakyat. Tata-kelola baru oleh Pemerintah Daerah yang tidak kompeten di bidang utilitas publik ketenagalistrikan yang tidak akan berjalan mengingat faktor sumber daya manusia pemerintah daerah dan ini justru tidak akan efektif dan efisien. 5. Bahwa adalah kewajiban negara untuk menyempurnakan fungsi PLN sebagai perusahaan “Public Utility” dengan kewenangan PKUK yang memberikan dukungan penuh secara keuangan dalam bentuk anggaran Fungsi Kemanfaatan Umum atau PSO (Public Service Obligation). Namun sayang ternyata PLN sebagai PKUK tidak diberikan anggaran PSO untuk membangun pembangkit listrik non bahan bakar minyak (non BBM) dengan teknologi tinggi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 yang ekonomis dan andal untuk menggantikan pembangkit listrik diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis secara komersial sejak tahun 1998; 6. Bahwa menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kenyataannya bahwa selama 17 tahun ketidak-efisienan dan kerugian negara telah dibiarkan berlangsung sementara kewenangan PLN sebagai PKUK dengan sengaja telah dicabut tanpa pertimbangan dengan seksama; 7. Bahwa pembentukan BUMD ketenagalistrikan, koperasi, dan swadaya masyarakat sesuai dengan UU 30/2009 di daerah adalah tidak efektif untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan mengingat faktor padat modal, teknologi kelistrikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah; [3.5] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon lebih banyak berbicara mengenai in-efisiensi PLN serta usulan Pemohon tentang PLN seharusnya, tanpa memberikan argumen mengenai pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Selain itu, dalam petitum permohonannya Pemohon juga meminta pembatalan seluruh UU 30/2009 tanpa memberi penjelasan atau argumentasi hukum apakah pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan pasal jantung sebagaimana pasal dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.6] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 17 Februari 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel); [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adam, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adam, I Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Manahan Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id