17/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 17/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dalam hal ini diwakili oleh pengurus dan pendirinya yaitu Boyamin dan Supriyadi, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman 139, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah; sebagai -------------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya yaitu Arif Sahudi, S.H., M.H., beralamat kantor di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon) Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta; sebagai ------------------------------------------------------------------------------Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2015 memberi kuasa kepada Sigit N Sudibyanto, S.H., M.H., Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Dipling Haryadi Jahja, S.H., M.H., Tedjo Kristanto, S.H., Ahmad Rizal Muzakky, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., dan Sapto Dumadi Ragil Rahardjo, S.H., Advokat, Advokat Magang, dan Konsultan Hukum pada Kantor “Boyamin Saiman Law Firm”, beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT 02 RW 04, Kemanggisan, Jakarta Barat, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2 Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Januari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Januari 2015 dengan Nomor 17/PUU-XIII/2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: POKOK PERKARA Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 268 ayat (1) yang berbunyi “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut ”; KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 268 ayat (1) terhadap UUD 1945 adalah: 1. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang; 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini. KEDUDUKAN PARA PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah; a. Menjelaskan kedudukanya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Atas dasar ketentuan tersebut maka para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada para Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon sebagai badan hukum juga menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi 4 maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum; 2. Bahwa Pemohon I telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A,SH Nomor : 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/ PN.SKH. tanggal 3-5-2007 (vide bukti P.5) hal ini dapat dipersamakan dengan badan hukum Commanditaire Vennootschap (CV) dimana untuk mendapatkan status hukum dengan persyaratan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. 3. Bahwa Pemohon II telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Hafid, SH Nomor 01 tanggal 06 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/HK/UM/IX/ 2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014 hal ini dapat dipersamakan dengan badan hukum Commanditaire Vennootschap (CV) dimana untuk mendapatkan status hukum dengan persyaratan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. 4. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Pemohon I adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah: Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak azazi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang PEMBERANTASAN Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang PENGUSUTAN, 5 PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur UNDANG- UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya) Usaha-Usaha Pasal 5 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya: 1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara. 2. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. 5. Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan control terhadap perkembangan laporan tersebut. 6. mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan prases hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme(Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya) (bukti P.5); 6 5. Pemohon I selama ini aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Hukum secara Umum tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 80 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pengertian penafsiran sempit Pihak Ketiga Berkepentingan dibatasi saksi korban dan atau saksi korban sudah diwakili oleh aparat negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan; 6. Bahwa Pemohon II aktif melakukan Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum terhadap perkara-perkara baik perdata maupun pidana termasuk yang melibatkan peran dan kinerja penegak hukum. Pemohon II melakukan pengawasan, kontrol dan mendorong perkara-perkara pidana yang berhenti penanganan perkaranya dan melakukan pengawalan terhadap perkara yang melibatkan public figure misalnya perkara dugaan tindak pidana pencabulan yang diduga melibatkan Sinuhun PB XIII. Selain beraktivitas secara mandiri, Pemohon II menjalin kerjasama dengan LSM lainnya maupun institusi resmi termasuk KPAI dan LPSK demi menjamin perkara pidana tersebut tetap berjalan di rel yang benar 7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon II serta Usaha-usaha dibentuknya Pemohon II adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon II. 8. Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk penegakan hukum dalam perspektif keadilan bagi para korban atas kejahatan dengan ancaman pidana mati yang terangkum dalam KUHP, UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dll yang mana pelaksanaan putusan pidana mati sering gagal atau tertunda dikarenakan terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga diperlukan penegasan perluasan makna bahwa pengajuan Peninjauan Kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan termasuk putusan pidana mati. 7 9. Bahwa berdasarkan hal yang telah diurai di atas maka Para Pemohon sebagai Badan Hukum mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Dan tindakan para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "(1) Negara Indonesia adalah negara hukum"; 2. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 41 . 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945; b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 8 e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Bahwa Para Pemohon selaku LSM dan atau ORMAS memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan atau akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 268 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdapat perbedaan perlakuan atau perbedaan penafsiran mengenai frasa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut“ tidak berlaku untuk pidana mati. Dengan adanya perbedaan perlakuan atau perbedaan penafsiran yang sempit tersebut mengakibatkan para pemohon sebagai wakil para korban mengalami proses hukum yang tidak seimbang dan meniadakan prinsip keadilan yang diatur dalam UUD 1945. 6. Bahwa suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana mati (tindak pidana korupsi, narkoba dll.) dapat menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana adalah seluruh warga Negara sehingga diperlukan pintu bagi korban warga negara untuk melakukan control terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara untuk segera dilakukan eksekusi pidana mati dengan cara oleh Regu Tembak. 7. Bahwa selama ini dalam praktiknya pelaksanaan pidana mati sering terkendala oleh proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Salah satu buktinya pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia H.M Prasetyo yang menyatakan tidak berani melaksanakan putusan pidana mati karena terbentur ketentuan Peninjauan Kembali dapat diajukan berkali-kali. 9 8. Bahwa terdapat perbedaan kelakuan pelaksanaan putusan pidana mati dengan pidana lainnya. Pidana penjara, denda, mengganti kerugian, pencabutan hak-hak tertentu dalam praktiknya langsung dilaksanakan setelah putusan inkracht, tidak pernah terdapat peristiwa pelaksanaan putusan penjara tidak dilaksanakan karena terpidana mengajukan PK (Peninjauan Kembali). Namun demikian terhadap pidana mati lembaga eksekutor (Kejaksaan Agung RI) terdapat kegamangan bahkan tidak berani melaksanakan putusan dengan alasan Terpidana mengajukan PK (Peninjauan Kembali). Artinya apabila Terpidana mengajukan PK atas hukumannya maka dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan Putusan Pidana Mati. 9. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP tidak membedakan antara pelaksanaan putusan pidana mati dan pidana lainnya namun dalam prakteknya terjadi penyimpangan sehingga diperlukan penegasan bahwa pelaksanaan putusan pidana mati tetap harus dilaksanakan meskipun Terpidana mengajukan PK. 10. Bahwa dengan tertundanya pelaksanaan pidana mati sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan bagi para korban tindak pidana korupsi yaitu seluruh warga negara Indonesia yang diwakili oleh Pemohon I. 11. Bahwa Pemohon II melihat ketentuan pidana mati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang lainnya yang dalam prakteknya menimbulkan ketidakadilan karena tidak dilaksanakan secepat mungkin setelah putusan berkekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian bagi korban yaitu seluruh warga negara Indonesia yang diwakili oleh Pemohon II. 12. Bahwa dengan demikian segala kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana Korupsi, Narkoba dan KUHP menjadi kerugian seluruh warga negara Indonesia dan akan lebih merugi ketika putusan pidana mati terhadap kejahatan tersebut tidak segera terlaksana atau terhalangi akibat terpidana mengajukan Peninjauan Kembali. 10 13. Bahwa dengan penafsiran Pasal 268 ayat (1) KUHAP secara sempit dengan tidak ditegaskan berlaku juga untuk pelaksanaan putusan pidana mati maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang di ajukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: PASAL 268 ayat ( 1 ) “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut “. B. NORMA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yaitu: 1. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 tentang keadilan “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… “ Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, maka Pemerintah merasa perlu mencantumkan ancaman pidana yang berat berupa pidana mati. Pencantuman pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Remelling adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, dengan dijatuhkannya pidana mati kepada seseorang pelaku tindak pidana, maka para calon korban (potentual victim) akan menjadi terlindungi. 2. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 11 Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. 3. Pasal 24 ayat (1) salah isinya ganti Pasal 24 dan Pasal 25 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain- lain badan kehakiman menurut undang-undang. Pasal 24 ayat (1) ini mengandung arti bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak manapun.Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman ini adalah ditegakkannya hukum dan keadilan. Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong Undang-Undang. Pada saat memutus suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, Hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hubungannya dengan pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Oleh sebab itu, tidaklah adil apabila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan diri pada pandangan dari perspektif pidana mati dan orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kejahatan yang diancam dengan pidana atau pidana mati itu dan dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan tersebut. Kekuasaan hakim mandiri dijamin konstitusi sehingga dalam memutus pidana mati telah berdasar pertimbangan yang matang dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME sehingga putusan apapun termasuk pidana mati yang telah incracht haruslah segera dilaksanakan tanpa persyaratan tambahan apapun dan tanpa kecuali; 12 4. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Putusan pidana mati adalah harus segera dilaksanakan demi tercapainya keadilan kepada korban apalagi tindak pidana yang berdampak luas seperti korupsi, narkoba dll; 5. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa yang dapat diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan adalah setiap warga negara dan pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat digolongkan sebagai warga negara adalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bahwa apabila eksekusi pidana mati terus dilakukan penundaan tanpa adanya alasan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap korban-korban, keluarga korban, calon korban maupun bagi warga negara pada umumnya yang lainnya 6. Pasal 28J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 13 Bahwa walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntuan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena- mena.Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidup secara sewenang- wenang”. Dalam kesepakatan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa, “every human being has the right to life. This right shall beprotected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life” Namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatankejahatan yang sangat serius sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisiprovisi Kovenan ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Sejalan dengan isi Hak-Hak Sipil dan Politik, pernyataan yang identik dengan ketentuan Pasal 28J Amandemen kedua UUD 1945, ditegaskan puladalam Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Hal yang perlu diperhatikan adalah anjuran PBB bagi negara-negara yang masih menggunakan pidana mati, agar memperhatikan apa yang disebut Thesafeguards Quaranteening Protection of the Right of Those Who Facing TheDeath Penalty yang telah diadopsi oleh PBB tahun 1984. 14 Menurut anjuran PBB, yang perlu menjadi pedoman bagi setiap negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati adalah agar pidana mati dilaksanakan dengan penderitaan yang seminimal mungkin. Sehingga perlu dipertimbangkan mencari alternatif cara pelaksanaan pidana mati yang lebih humanis. Bahwa terkait dengan hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights), Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, antara lain, “... bahwa dilihat dari perspektif original intentpembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his rights and freedoms, everyoneshall be subject only to such limitations as are determined by law solely for thepurpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.” Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) ALASAN - ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKANNYA PASAL 268 AYAT (1) KUHAP BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBULIK INDONESIA TAHUN 1945. 15 Pemohon Pengujian Undang-Undang mengajukan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya yang menjadi dasar permohonan keberatan adalah sebagai berikut: 1. Bahwa dalam hukum positif Indonesia terdapat peraturan perundang- undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati seperti dalam KUHP, UU Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang kemudian telah diubah berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia 2. Alasan yang menyatakan setuju dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan. (Djoko Prakoso, 1987: 25-28) yaitu: a. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”. b. pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah. c. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi. d. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. e. Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja. 3. Bahwa Pidana Mati dalam KUHP diatur dalam : a) Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara; b) Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia; c) Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang; d) Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala negara sahabat; 16 e) Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncakan lebih dahulu; f) Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati; g) Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ; h) Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara ; i) Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang; j) Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan ; 4. Bahwa Pidana Mati dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diantaranya diatur dalam:  Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009. “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”  Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 17 puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 5. Bahwa Pemahaman yang benar terhadap pemberlakukan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkotika harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap “hak hidup” (the right to life) banyak orang, dan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. 6. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan penggunaan narkotika mampu membunuh satu generasi dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bahkan sebuah peradaban. Sedangkan para korban narkotika itu sendiri juga punya hak untuk hidup sehat tanpa harus digerogoti barang haram tersebut. 7. Bahwa penyalahgunaan penggunaan Narkotik memang sudah menjadi ancaman sangat berbahaya bagi Indonesia, dan kejahatan narkotik telah memperburuk citra Indonesia di dunia internasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, hingga 2013 lalu, lebih dari 4,5 juta orang berada dalam proses rehabilitasi, tapi yang 1,2 juta sudah tidak dapat direhabilitasi karena sudah sangat parah. Sebanyak 3,2 juta penduduk di Indonesia menyalahgunakan narkotik dan 15 ribu orang mati sia-sia setiap tahun atau 40 orang setiap hari. Laporan BNN (pada harian Republika edisi 11 Maret 2013) kerugian Negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan konsumsi narkoba mencapai angka Rp 41 Triliun. Kemudian lagi BNN memperkirakan estimasi Kerugian biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan meningkat menjadi Rp 57 triliun pada akhir 2013. Angka itu termasuk kerugian biaya individual dan biaya sosial. 18 8. Bahwa kejahatan narkotika merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisasi pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan juga internasional, karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri sebagai organized crime, white collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi, kejahatan narkotika dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime 9. Bahwa karena itu, hukum sebagai puncak piramida perlawanan, sangat dituntut untuk mampu memberikan peran dalam menciptakan efek jera (shock therapy). Melihat dampak buruk kejahatan narkotik bagi generasi muda dan bangsa ini, maka hukuman tegas, keras, dan tidak pandang bulu, bahkan hukuman mati, layak dijatuhkan kepada terpidana narkotik, terutama produsen (pabrik), bandar (gembong), pengedar, dan pengguna narkotik 10. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halamann 424 s/d 425 dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat Kejahatan Narkotika adalah kejahatan-kejahatan yang sangat serius, khususnya disebutkan pada paragraph sebagai berikut: “…Oleh karena itu, dengan menafsirkan secara sistematis (sistematische interpretatie) ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan- ketentuan dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, tampak bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUNarkotika yang dimohonkan pengujian tersebut adalah bentuk national implementation dari kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahirdari perjanjian internasional, in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, di mana menurut Konvensi ini kejahatan-kejahatan demikian termasuk kedalam kejahatan-kejahatan yang sangat serius (particularly serious).” 11. Bahwa oleh karena itu kemudian diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: ”Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, 19 dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Terpidana mati karena kasus Narkotika seharusnya dipercepat dalam proses eksekusi pidana mati, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 12. Bahwa Pidana Mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. 13. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk penjatuhan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana setelah berkekuatan hukum tetap putusan pidana mati segera dilaksanakan tanpa adanya halangan oleh proses upaya hukum Peninjauan Kembali; 14. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga apabila memenuhi syarat penjatuhan pidana mati terhadap koruptor maka harus dikenakan pidana mati dan pelaksanaan (eksekusi) dalam waktu secepat-cepatnya untuk menimbulkan efek jera; 15. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan proporsional untuk memberikan hak dan kedudukan hukum kepada organsasi kemasyarakatan dan atau LSM yang concern terhadap terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 20 16. Bahwa tentang kriteria bobot kepentingan Umum dalam suatu tindak pidana tersebut maka harus dilihat seberapa besar bobot kepentingan publik dalam tindak pidana tersebut. Bobot kepentingan publik haruslah sedemikian rupa besarnya, artinya kepentingan public tersebut harus menyangkut hajat hidup orang banyak, dan berdampak kerugian bagi masyarakat luas dalam hal ini perkara Korupsi, maupun dampak akibat penyalahgunaan penggunaan Narkotika secara meluas. 17. Bahwa berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung”. Bahwa berdasarkan pasal tersebut telah diatur ahli waris Terpidana diberi hak dan atau kesempatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali untuk membersihkan nama Terpidana (rehabilitasi) yang telah dieksekusi mati, maupun rehabilitasi dang anti rugi bagi ahli waris. 18. Pasal 270 KUHAP “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Pasal 271 KUHAP “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang”. Bahwa pelaksanaan semua putusan pengadilan termasuk pidana mati sudah diatur dengan sangat jelas, semestinya segera dilaksanakan tanpa perdebatan apapun apalagi terdapat ketentuan hakim pengawas dan hakim pengamat sebagaimana diatur Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. 19. Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1981 pada bagian Penjelasan Umum poin 3 huruf a yang berbunyi: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan“ 21 Bahwa pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum 20. Bahwa MK telah menolak penghapusan pidana mati sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 maupun dalam Putusan Nomor 15/PUU-X/2012, artinya apabila terdapat putusan pidana mati dan telah incracht maka tidak ada alasan apapun yang dapat menunda atau menghalangi pelaksanaannya sesuai ketentuan UU; Bahwa disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 428 Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 disebutkan: “[3.25] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan- kejahatan tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan catatan penting di bawah ini:” “Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights juncto Pasal 6 ICCPR juncto UU HAM dan UUD 1945 serta berbagai KonvensiInternasional yang menyangkut Narkotika, khususnya Konvensi PBB 1960tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan PeredaranGelap Narkotika dan Psikotropika, ancaman pidana mati yang dimuat dalamUU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidakdiancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam UUtersebut, melainkan hanya diberikan kepada: (a) produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek; (b) para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja danHeroin); 22 • Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana UU Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;” 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berpandangan agar Pidana mati untuk segera dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 431 Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 disebutkan: “[3.27] Menimbang bahwa terlepas dari gagasan pembaruan hukum sebagaimana tersebut di atas, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya;” 22. Bahwa persoalan pelaksanaan hukuman mati adalah persoalan di lembaga eksekutor Kejaksaan namun atas kegagalan atau ketakutan atau terpengaruh intervensi yang menjadikan Kejaksaan pengecut dan tidak profesional dalam melaksanakan pidana mati mencoba dilempar kepada kambing hitam, mengkambinghitamkan ketentuan PK yang sudah sangat jelas. Namun untuk membantu keberanian dan kejantanan Kejaksaan menjadikan keterpaksaan untuk rela para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian aquo. Para Pemohon sebenarnya sudah menyadari kejelasan ketentuan PK namun nampaknya Kejaksaan memerlukan penjelasan dan penegasan bahwa PK tidak menunda dan tidak menghalangi pelaksanaan putusan termasuk putusan mati; 23 23. Bahwa perdebatan terbaru mengenai eksekusi mati terhalang PK dan kemudian MA membuat jalan keluar dengan membatasi PK hanya sekali, meskipun hal ini bertentangan dengan putusan MK maka jalan paling bagus ditempuh adalah penegasan dan perluasan makna yang intinya pengajuan PK tidak menghalangi dan tidak menunda pelaksanaan putusan pidana mati (vide bukti kliping Koran Kompas); 24. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam artikel media elektronik tanggal 6 Januari 2015, pada intinya artikel tersebut memberitakan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, A.K Basyuni dalam dalam Konfrensi Pers Penyampaian Kinerja Tahun 2014 di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 5 Januari menyatakan “Masalah hukuman mati mendapat hambatan karena adanya beberapa aspek yang masih dilaksanakan oleh terpidana, berupa pengajuan peninjauan kembali (PK)” Jaksa Agung HM Prasetyo pun menegaskan, setelah aspek hukum bagi terpidana selesai dilaksanakan maka pihak Kejaksaan akan langsung melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait pelaksanaan hukuman mati. 25. Bahwa Pengajuan yang dilakukan oleh para Pemohon kiranya sangat penting dilakukan agar di Negara Indonesia mempunyai persepsi yang sama mengenai masalah upaya Peninjauan Kembali dan kaitannya dengan eksekusi pidana mati, yaitu bahwa Upaya Peninjauan Kembali tidak menghambat pelaksanaan eksekusi pidana mati. 26. Bahwa berdasar kebutuhan hal-hal tersebut diatas dan demi keadilan khususnya bagi korban kejahatan korupsi, narkoba, pembunuhan berencana dll, maka diperlukan penegasan upaya hukum PK tidak menghalangi dan tidak menunda pelaksanaan putusan pidana mati; PETITUM Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis untuk memutus: Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 24 2. Menyatakan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula berlaku untukputusan pidana mati”; 3. Menyatakan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula berlaku untukputusan pidana mati” ; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut: 1 Bukti P-1 Fotokopi Akta pendirian MAKI Notaris Ikke Lucky A, SH Nomor 175 tanggal 30 April 2007. 2 Bukti P-2 Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia Notaris Hafid, SH., MH.Nomor 01 tanggal 06 September 2015. 3 Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 4 Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5 Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaqn Tindak Pidana Korupsi 6 Bukti P-6 Fotokopi Berita surat kabar KOMPAS halaman 3 dengan judul Berita “MA: PK Pidana Hanya Satu Kali” terbit pada tanggal 02 25 Januari 2015 7 Bukti P-7 Fotokopi Berita surat kabar KOMPAS halaman 2 dengan judul Berita “Sema Bukan Norma Hukum” terbit pada tanggal 05 Januari 2015 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut“, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang masing-masing menyatakan: Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28J ayat (2) : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- 26 undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, in casu KUHAP, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 27 konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 28 [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat yang aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum terhadap perkara perdata maupun pidana; Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 268 ayat (1) KUHAP. Menurut para Pemohon, pasal a quo akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai badan hukum privat yang concern terhadap penegakan hukum dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut para Pemohon pasal a quo telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945, dengan alasan- alasan, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpandangan agar pidana mati untuk segera dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 431 Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 disebutkan: “[3.27] Menimbang bahwa terlepas dari gagasan pembaruan hukum sebagaimana tersebut di atas, demi kepastian hukum 29 yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya;” 2. Bahwa kejaksaan seharusnya tidak menjadikan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebagai alasan untuk menunda eksekusi pidana mati; 3. Bahwa pengajuan permohonan a quo menurut para Pemohon penting dilakukan untuk mempersamakan persepsi mengenai upaya PK dan kaitannya dengan eksekusi pidana mati, yaitu bahwa upaya PK tidak menghalangi eksekusi pidana mati; 4. Bahwa berdasar kebutuhan hal-hal tersebut di atas dan demi keadilan khususnya bagi korban kejahatan korupsi, narkoba, pembunuhan berencana, maka diperlukan penegasan bahwa upaya hukum PK tidak menghalangi dan tidak menunda eksekusi pidana mati; [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7; Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; 30 [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pasal a quo yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum PK. Dengan kata lain, pasal tersebut meneguhkan suatu asas bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Dengan demikian, ada atau tidak adanya permohonan PK, tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi kepastian hukum yang adil. Asas tersebut justru mengimplementasikan salah satu prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, pasal yang dimohonkan pengujian tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) maupun yang bersifat aktual, serta tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, apalagi secara fakta bahwa kekhawatiran para Pemohon terkait ditundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati karena adanya upaya hukum PK tidak menghalangi eksekusi pidana mati; [3.14] Menimbang bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang dan tanpa dibatasi jangka waktunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, justru akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik terhadap terpidana dan ahli warisnya maupun bagi hukum itu sendiri. Kalaupun terdapat permasalahan, hal tersebut bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan masalah implementasi suatu norma dan di dalam hal ini jaksa selaku eksekutor di dalam mengeksekusi terpidana mati yang memang harus sangat hati-hati karena menyangkut nyawa seseorang yang berkaitan erat dengan hak asasi yang sangat mendasar. Bahwa sikap kehati-hatian jaksa selaku eksekutor haruslah dihormati, mengingat seorang terpidana mati yang sedang mengajukan PK haruslah ditunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan untuk menghindari jangan sampai ada permohonan PK yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sesudah eksekusi dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati maupun keluarganya. 31 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh delapan Hakim 32 Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Muhammad Alim ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani