169/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 169/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 19 September 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Iqro’ Katsir, S.Pd. dan Alif Alvian Mawaddi Hamid, S.Pd., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2025 memberi kuasa kepada A. Fahrur Rozi, S.H., dan Zulfikar Putra Utama, S.H., kesemuanya merupakan aktivis dan pegiat hukum, yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 172/PUU/PAN.MK/AP3/ 09/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 September 2025 dengan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 2 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 169.169/PUU/TAP.MK/Panel/09/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 169/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 September 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 169.169/PUU/TAP.MK/HS/09/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 169/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 September 2025; c. bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 29 September 2025 dan telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PMK 7/2025, antara lain menyatakan bahwa Pemohon dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu pada tanggal 13 Oktober 3 2025, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 29 September 2025, hlm.12]; e. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon melalui kuasa hukumnya perihal Permohonan Penarikan Perkara 169/PUU-XXIII/2025 bertanggal 6 Oktober 2025; f. bahwa pada tanggal 13 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 dengan alasan objek permohonan para Pemohon yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) telah mengalami revisi melalui Perubahan Keempat oleh pembentuk undang-undang [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Oktober 2025, hlm. 1-2]; g. Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Oktober 2025, telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 169/PUU- 4 XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 dalam Buku 5 Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih 6 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari