169/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 169/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh : Nama : Mikewati Vera Tangka Jabatan : Sekretaris Jenderal sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati Jabatan : Direktur Eksekutif Nama : Irmalidarti Jabatan : Bendahara sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 2 3. Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili oleh : Nama : Listyowati Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Titi Anggraini Pekerjaan : Dosen Alamat : Villa Dago Blok G.1/25, RT.1, RW.24, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/ANS/2024 bertanggal 21 November 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., Nur Fauzi Ramadhan, S.H., dan Sandy Yudha Pratama Hulu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 November 2024 3 dengan Nomor 169/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara 4 (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa 5 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 terhadap Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 90 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi: “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.” Pasal 96 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi: “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.” Pasal 103 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi: “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi.” Pasal 108 ayat (3) UU 17/2014 yang berbunyi: 6 “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.” Pasal 114 ayat (3) UU 17/2014 yang berbunyi: “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi.” Pasal 120 ayat (1) UU 17/2014 yang berbunyi: “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.” Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi: “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.” Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 yang berbunyi: “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.” Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang berbunyi: “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.” Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 7 Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UU MK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. A. Kualifikasi 3. Kualifikasi Pemohon I sebagai Badan Hukum ● Bahwa Pemohon I tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terakhir kali berdasarkan 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0000277.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi tertanggal 23 Maret 2020 [vide Bukti P-1]. ● Pemohon I adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non- diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 AD/ART Pemohon I. ● Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon I adalah terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 AD/ART Pemohon I. ● Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon I dalam Pasal 11 AD/ART nya memiliki misi, yakni: 1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan; 2) Kelompok pendukung sesama perempuan; 3) Kelompok pengkaji, pengusul, penegakan untuk perubahan kebijakan; 4) Pemberdaya hak politik perempuan; 5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok, dan individu perempuan; 6) Unsur kepentingan dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi; dan 7) Promotor Keberagaman dan Kebhinekaan. ● Bahwa keberadaan organisasi Pemohon I sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya. ● Bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 2 huruf c AD/ART Pemohon I: “Secara khusus Sekretariat Jenderal berwenang untuk berindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum”. ● Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat Jenderal, yakni sdr. Mikewati Vera Tangka berdasarkan 9 Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000277.AH.01.08.TAHUN.2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi tertanggal 23 Maret 2020 [vide Bukti P-1]. ● Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Kualifikasi Pemohon II sebagai Badan Hukum ● Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum berupa yayasan yang tergolong sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. ● Tugas dan peranan Pemohon II dalam hal ini telah menjadikan lembaganya dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Pemohon II. ● Dasar dan kepentingan hukum Pemohon II telah dibuktikan dengan Anggaran Dasar/Akta pendirian Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) No. 279 bertanggal 15 November 2011, “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi” [vide Bukti P-2]. ● Adapun dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pemohon II, Pemohon II telah melakukan usaha/kegiatan secara konsisten, yang mana hal demikian sudah menjadi sebuah pengetahuan umum seperti: a. Menerbitkan jurnal pemilu dan demokrasi dan buku yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, keterpilihan dalam pemilu, dan lain lain; 10 b. Mendorong aturan hukum mengenai pemilu, penyelenggara pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, mempunyai kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas; c. Mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabilitas, termasuk pula mendorong proses pemilu yang aksesibel, berkeadilan, non-diskriminatif, serta demokratis dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada; d. Turut serta memantau serta memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. ● Terkhusus berkenaan dengan keterwakilan perempuan di dalam susunan alat kelengkapan dewan (AKD), Pemohon II juga menunjukan sikap yang konsisten guna melakukan pengawalan terhadap isu tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi Pemohon II tatkala menjadi salah satu pemohon dalam perkara 82/PUU-XII/2014. Dalam putusannya, Mahkamah memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon II serta mengakomodasi permohonan para pemohon dengan memberikan putusan yang pada intinya mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian alat kelengkapan dewan. ● Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem tahun 2011 menyatakan, “Ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan” [vide Bukti P-2]; ● Berdasarkan Akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Perludem 2020, pengurus terdiri atas: Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua, Sdr. Fadli Ramadhanil sebagai sekretaris, dan Sdri. Irmalidarti selaku bendahara; ● Berdasarkan hal tersebut, dalam hal permohonan a quo Yayasan Perludem diwakili oleh Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua dan sdri. Irmalidarti sebagai bendahara yayasan; ● Bahwa berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon II dapat memiliki kedudukan hukum di dalam perkara a quo. 11 5. Kualifikasi Pemohon III sebagai Badan Hukum ● Bahwa Pemohon III tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian yang diubah terakhir kali melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0004456.AH.01.12 Tahun 2024 dengan nama Yayasan Kalyanamitra [vide Bukti P-3] dan Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H. Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024 tentang perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Kalyanamitra [vide Bukti P-4]. ● Bahwa Pemohon III merupakan organisasi independen dan nirlaba yang berdiri sejak tanggal 28 Maret 1985. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Pemohon III bergerak di bidang di bidang sosial, kemanusiaan, dan keperempuanan [vide Bukti P-5]. ● Bahwa visi jangka panjang dari Pemohon III adalah terwujudnya sistem masyarakat dan negara yang berkeadilan gender melalui penguatan kapabilitas perempuan dengan prinsip kepedulian dan solidaritas [lihat: https://kalyanamitra.or.id/tentang/#spVisimisi]. ● Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon III dalam xxx-nya memiliki misi, antara lain: 1) Menguatkan komunitas dampingan untuk menjadi aktor sosial di wilayahnya melalui penyediaan dan penyebaran informasi serta pengetahuan dan pendidikan kritis. 2) Melakukan kajian-kajian berdasarkan pendampingan komunitas untuk menjadi rekomendasi perubahan kebijakan. 3) Meningkatkan kesadaran publik tentang persoalan ketidakadilan gender. 4) Membangun jaringan kerja dengan aktor-aktor sosial di berbagai level dalam rangka mendukung kerja-kerja Kalyanamitra. 5) Melakukan advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender. [lihat: https://kalyanamitra.or.id/tentang/#spVisimisi] ● Bahwa Pemohon III berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Pemohon III menjalankan kegiatan-kegiatan sosial sebagai berikut. 1) Bidang Sosial 12 a. Penelitian sosial b. Studi banding c. Mengadakan perpustakaan 2) Bidang Kemanusiaan a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan b. Melestarikan lingkungan hidup 3) Bidang Keperempuanan a. Fasilitasi komunitas perempuan marjinal b. Pendidikan dan pelatihan perempuan c. Pengembangan HAM perempuan d. Advokasi kebijakan e. Perpustakaan perempuan f. Pengembangan gerakan perempuan g. Pengembangan informasi dan dokumentasi h. Publikasi wacana kritis ● Bahwa Pemohon III juga memiliki komitmen terhadap beberapa isu strategis yang konsisten dikawal oleh Pemohon III, yang meliputi: 1) Kontrol perempuan terhadap sumber penghidupan (kepemimpinan perempuan, pengakuan kapabilitas perempuan); 2) Kekerasan berbasis gender; 3) Ancaman fundamentalisme agama terhadap otonomi perempuan; 4) Komodifikasi perempuan (politik, ekonomi, sosial budaya); 5) Tidak terkelolanya pengetahuan perempuan. [lihat: https://kalyanamitra.or.id/tentang/#] ● Bahwa dalam melaksanakan visi, misi, dan pengawalan terhadap isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan, Pemohon III juga tergabung dalam beberapa persekutuan organisasi lingkup nasional sampai internasional, seperti Girls Not Brides, CWGI (CEDAW Working Groups of Indonesia), WEAVE, KICKS (Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks), Terres de Femmes (Jerman), Equality Now (New York), Stop FGM in Middle East, Amnesty International, GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia), JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), 13 serta Jaringan AKSI Remaja [lihat: https://kalyanamitra.or.id/program/#spPJaringan]. ● Bahwa Pemohon III juga aktif melakukan kajian dan advokasi dalam rangka mendorong tercapainya kebijakan yang responsif dan berperspektif gender baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional. ● Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon III diterangkan bahwa: “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.” ● Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon III diterangkan bahwa: “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.” ● Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, yakni sdri. Listyowati berdasarkan Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H. Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024 tentang perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Kalyanamitra. 14 ● Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 6. Kualifikasi Pemohon IV sebagai perseorangan ● Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674065210790008 [vide Bukti P-6] ● Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan, ketatanegaraan, dan keterwakilan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh Pemohon IV dalam mengawal pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pemohon IV merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang setelahnya menjadi Direktur Eksekutif Perludem selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 hingga 2020. Setelah tidak lagi menjabat Direktur Eksekutif Perludem, Pemohon II pun tidak sama sekali meninggalkan aktivitasnya dalam mengawal isu-isu kepemiluan dan ketatanegaraan. Pemohon IV saat ini aktif sebagai Dosen pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara, Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Perspektif HTN, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta berbagai aktivitas riset dan advokasi di bidang kepemiluan, ketatanegaraan, dan termasuk pula gerakan perempuan. Pemohon IV saat ini aktif sebagai Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) sebuah wadah berkumpulnya para perempuan yang bergiat di isu penguatan keterwakilan perempuan pada jabatan politik dan publik di Indonesia. Selain itu, Pemohon IV juga menjadi Anggota Dewan Pakar pada Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI). ● Terkhusus dalam materi pengujian a quo Pemohon IV yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan 15 Demokrasi ikut terlibat dalam permohonan 82/PUU-XI/2014 dengan putusan yang pada intinya mengakomodasi untuk mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. ● Bahwa dengan keberlakuan beberapa Pasal a quo, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon IV untuk terus mendorong terciptanya sistem perwakilan yang non -diskriminatif, khususnya sistem perwakilan yang mengutamakan prinsip keterwakilan yang substantif yang proporsional dan berkeadilan, terutama bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. ● Berdasarkan beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan Pemohon IV berhak untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. B. Kerugian Konstitusional 7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 16 8. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon sebagai berikut. a. Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon III ● Bahwa pengujian konstitusionalitas a quo berkaitan dengan partisipasi, peran, dan keterwakilan perempuan dalam politik. Selama ini, Pemohon I dan Pemohon III telah aktif melakukan kampanye hak-hak perempuan, advokasi kebijakan berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, melakukan penelitian berkaitan dengan perempuan, serta melaksanakan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan; ● Bahwa secara konstitusional, lahirnya Koalisi Perempuan Indonesia salah satunya didasarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Perjuangan ini lahir dari hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perjuangan advokasi Pemohon I dan Pemohon III juga didasarkan oleh hak konstitusionalnya yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; ● Secara langsung, perjuangan Pemohon I di Mahkamah Konstitusi untuk menggaungkan hak-hak perempuan telah dilakukan berulang kali. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU- XI/2013 dan Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014. Pada dua putusan tersebut, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I diterima oleh Mahkamah sebagai badan hukum privat yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan; 17 ● Bahwa objek permohonan a quo berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang didalami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon I dan Pemohon III. Kondisi a quo secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (women political participation); ● Bahwa pengujian a quo merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon I dan Pemohon III. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara faktual menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan. ● Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon III sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon III sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. b. Kerugian Konstitusional Pemohon II ● Bahwa ketentuan sejumlah Pasal telah mengakibatkan ketidakadilan gender dalam pengisian alat kelengkapan dewan serta penyebaran anggota DPR; ● Ketentuan tersebut telah merugikan Pemohon II yang memiliki kepedulian terhadap isu demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, 18 partisipasi politik, pengarusutamaan isu keterwakilan yang inklusif sebagaimana kerja-kerja Pemohon II selama ini; ● Bahwa menurut Pemohon II sejumlah ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” dan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; ● Bahwa objek permohonan a quo berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang didalami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon II. Kondisi a quo secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon II karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (women political participation); ● Dalam melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon a quo juga ikut terlibat dalam perkara 82/PUU-XII/2014 yang pada saat itu Mahkamah mengakomodasi permohonan Pemohon II dengan memutuskan perlu adanya pengutamaan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan; ● Bahwa pengujian a quo merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon II. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan; 19 ● Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon II sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan demokratisasi di Indonesia yang salah satunya keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon II sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. c. Kerugian Konstitusional Pemohon IV ● Bahwa pengujian konstitusionalitas a quo berkaitan dengan partisipasi, peran, dan keterwakilan perempuan dalam politik. Selama ini, Pemohon IV telah aktif mengadvokasi kebijakan berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, menerbitkan tulisan berkaitan dengan keterwakilan perempuan, serta menjadi fasilitator pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penguatan terhadap politik perempuan; ● Bahwa yang menjadi objek dari permohonan a quo adalah sejumlah pasal dalam ketentuan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya yang memberikan hambatan bagi partisipasi politik perempuan terkhusus di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan dan persebaran di setiap komisi; ● Bahwa hal demikian merugikan secara faktual bagi Pemohon IV yang mana memiliki rekam jejak sebagai tokoh perempuan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan perempuan di parlemen lewat upaya pendidikan, advokasi, dan kegiatan lainnya; ● Adapun dengan keberlakuan sejumlah pasal a quo merugikan hak konstitusional dari Pemohon IV sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; ● Secara langsung, perjuangan Pemohon IV di Mahkamah Konstitusi untuk menyuarakan partisipasi perempuan telah dilakukan berulang 20 kali baik berperan sebagai pemohon ataupun ahli yang dihadirkan. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013. Pada putusan tersebut, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon IV diterima oleh Mahkamah sebagai perseorangan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan. Di samping itu, Pemohon IV juga menjadi ahli ketika membahas keterwakilan perempuan salah satunya adalah Perkara 60/PUU-XV/2017; ● Bahwa objek permohonan a quo berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD menjadi salah satu isu yang didalami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon IV. Kondisi a quo secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon IV karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (women political participation); ● Bahwa pengujian a quo merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon IV. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon IV atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan. ● Selain itu, aktivitas Pemohon IV saat ini yang berperan di beberapa gerakan seperti: koordinator Maju Perempuan Indonesia, dewan pakar di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dewan pakar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia serta masih banyak aktivitas lainnya di bidang pergerakan perempuan termasuk pula menjadi pengajar di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi ruang gerak beraktualisasi Pemohon IV dalam hal menyuarakan, mengadvokasi, 21 dan mendidik banyak pihak tanpa terkecuali politisi perempuan. Dengan dikabulkannya perkara a quo, Pemohon IV sangat optimis dapat menyebabkan multiplier effect terhadap aktivisme gerakan yang diadvokasikan oleh Pemohon IV terutama guna mendorong politik yang inklusif, aksesibel, dan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kelompok rentan salah satunya adalah perempuan; ● Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon IV perseorangan yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal- pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon IV sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. III. POSITA A. Perbedaan Permohonan a quo Dengan Permohonan Sebelumnya dan Permohonan a quo Tidak Ne Bis In Idem 1. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (“PMK 2/2021”), dinyatakan bahwa: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 22 Berdasarkan ketentuan tersebut, pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Perlu dicermati bahwa norma dalam Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian kembali dapat dilakukan jika terdapat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda “atau” terdapat alasan permohonan yang berbeda. Atas pasal tersebut, maka permohonan dapat diajukan kembali atas pasal yang telah diputus jika salah satu syarat (bersifat alternatif) terpenuhi, yakni; (1) dasar pengujian yang berbeda; atau (2) alasan permohonan yang berbeda. 2. Permohonan a quo memuat 2 garis besar, yakni: (i) permohonan untuk pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD; dan (ii) permohonan untuk ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD berdasarkan keberimbangan dan pemerataan menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Oleh karena itu, akan diuraikan satu per satu mengenai perbedaan permohonan tersebut dengan permohonan- permohonan sebelumnya. Permohonan Pengujian Ketentuan Pengisian Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan berbeda dengan Putusan Nomor 82/PUU- XII/2014 dan Putusan Nomor 89/PUU-XII/2014 3. Bahwa terkait permohonan untuk pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD, sebelumnya telah diujikan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal di UU 17/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon yang mengakibatkan pengisian kepemimpinan AKD “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Akan tetapi, putusan tersebut justru diabaikan melalui agenda revisi UU 17/2024 dengan UU 42/2014 yang menghapus frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD. 4. Oleh karena itu, permohonan a quo meminta menguji kembali ketentuan tentang pemberian kuota perempuan bagi pengisian jabatan pimpinan AKD. Pasca lahirnya UU 2/2018, ketentuan pengisian jabatan pimpinan AKD DPR 23 setelah pemilihan umum tahun 2019 telah diunifikasi dalam Pasal 427E ayat (1) huruf b yang menyatakan: a. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan ProPorsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Ketentuan tersebut menetapkan bahwa susunan pimpinan AKD DPR masa periode pasca 2019 harus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Sehingga, untuk menguji ketentuan mengenai susunan pimpinan AKD saat ini, Para Pemohon tidak lagi mendasaarkan pengujiannya pada pasal-pasal yang diujikan sesuai sebagaimana dalam Pasal 82/PUU-XII/2014 dan Putusan 89/PUU-XII/2014. b. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan pengutamaan perempuan dalam pengisian pimpinan AKD. Sehingga, objek pengujian Para pemohon jelas berbeda dengan pengujian Putusan 82/PUU-XII/2014. c. Bahwa terkait permohonan untuk ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD secara proporsional menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi, merupakan suatu isu baru yang selama ini belum pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi. Isu ini berangkat dari keresahan Para Pemohon karena distribusi keanggotaan anggota perempuan di AKD terkesan terpusat pada komisi-komisi tertentu. Bahkan, ada beberapa komisi yang sama sekali tidak diisi oleh anggota perempuan. d. Terhadap Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, permohonan ini memiliki perbedaan. Permohonan ini menguji Pasal 427E ayat (1) angka 2 huruf b UU 2/2018, sedangkan Putusan Nomor 82/PUU- XII/2014 menguji beberapa pasal di UU 17/2014. Secara kondisional, Putusan 82/PUU-XII/2014 berimplikasi pada UU MD3 yang menghendaki pengisian pimpinan AKD dengan mengutamakan keterwakilan perempuan. Namun pasca revisi 24 melalui UU 42/2014 dan UU 2/2018, pengutamaan tersebut hilang. Dengan permohonan a quo meminta kembali adanya penempatan kuota keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD. e. Selain perbedaan kondisional, permohonan a quo juga terkait penempatan kuota perempuan pada pimpinan AKD berbeda secara petitum. Putusan 82/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pengisian pimpinan AKD menggunakan prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Sedangkan, permohonan a quo meminta agar pengisian pimpinan AKD secara spesifik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). f. Petitum ini pernah diajukan dan dipertimbangkan pada Putusan Nomor 89/PUU-XII/2014. Para Pemohon meminta agar pengisian pimpinan AKD memuat 30% keterwakilan perempuan. Terhadap petitum tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dengan 3 alasan utama: a. Substansi permohonan sama dengan Putusan 82/PUU- XII/2014, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut secara mutatis mutandis juga berlaku (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 paragraf [3.14]). b. Permintaan kuota 30% pada pimpinan AKD bagi perempuan sulit untuk direalisasikan kaarena bergantung pada kondisi lain yakni pencapaian persentase keterpilihan anggota DPR perempuan yang tidak bisa dipastikan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 paragraf [3.16]). c. Sebagian besar pasal yang diujikan pada UU 17/2014 telah diubah berdasarkan UU 42/2014 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 paragraf [3.17]. Dari permohonan tersebut, Para Pemohon hendak menegaskan bahwa substansi Putusan 89/PUU-XII/2014 yang diputuskan pada 5 Februari 2015 pada kondisi saat ini telah mengalami berbagai perbedaan mendasar. 25 10. Perbedaan mendasar pada kondisi Putusan 89/PUU-XII/2014 dimaksud dapat ditunjukkan pada hal-hal berikut ini. a. Pada waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu, kondisi hukum Putusan 89/PUU-XII/2014 mengikuti pertimbangan Putusan 82/PUU- XII/2014 yang waktu putusnya saling berimpitan. Sayangnya hingga saat ini, Putusan 82/PUU-XII/2014 belum pernah berlaku secara efektif digunakan pada momen pembentukan susunan AKD di DPR. Sedangkan dalam masa waktu 10 tahun pasca dua putusan tersebut, permohonan a quo tidak terpaut atau berimpitan dengan putusan manapun. Bahkan, jumlah pimpinan AKD pada momen Putusan 82/PUU-XII/2014 adalah 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua. Sedangkan pada rezim UU MD3 saat ini, jumlah pimpinan AKD adalah 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua. Perbedaan ini akan berpengaruh pada pertimbangan yang nanti akan disampaikan oleh Para Pemohon. b. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa baik dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 maupun Putusan 89/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan bagaimana bentuk konkrit dari implementasi prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD. Menurut Para Pemohon, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak bisa diterapkan secara konkrit, dievaluasi secara terukur, bahkan ditinjau secara praktikal. Pada rezim berlakunya UU 17/2014 dan UU 42/2014, pengisian pimpinan AKD diusulkan secara paket oleh fraksi. Sedangkan pada rezim UU MD3 yang berlaku saat ini, pengusulan secara paket telah ditiadakan dan menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam ilustrasi Para Pemohon, kondisi ini menjadi tidak aplikatif terhadap prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD. Hal ini berbeda konteks jika menggunakan ketentuan paling sedikit 30% perempuan secara spesifik. Pengisiannya akan lebih terukur, dievaluasi secara jelas, dan implementasinya konrkit. Pertimbangan ini yang akan Para Pemohon sampaikan pada Permohonan a quo 26 dan sebelumnya belum terlihat baik dalam Putusan 82/PUU- XII/2014 dan Putusan 89/PUU-XII/2014. c. Terkait alasan Mahkamah mengenai persentase anggota DPR perempuan yang terbatas, Para Pemohon menegaskan bahwa hal ini perlu ditinjau dalam konteks sekarang. Pada 2014, angka keterwakilan perempuan di DPR berada pada persentase 17,3% atau sebanyak 97 orang. Sedangkan pada 2024 ini, persentase perempuan di DPR mencapai 21,9% atau 127 orang. Perbedaan ini secara kalkulasi menunjukkan bahwa tren peningkatan perempuan di DPR diharapkan terus bertambah seiring agenda penegakan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, persentase 21,9% menurut Para Pemohon sudah bisa dikalkulasikan untuk menempatkan perempuan pada porsi 30% di pimpinan AKD. Detail pertimbangan ini akan dijelaskan pada bagian posita. 11. Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon menilai dan meyakini bahwa permohonan a quo sangatlah berbeda dasar pengujian dan alasan pengujiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014. Dengan demikian, terhadap permohonan Para Pemohon mengenai penempatan kuota perempuan dalam pimpinan AKD jelas berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan tidak ne bis in idem. Permohonan Ketentuan Distribusi Anggota DPR Perempuan Berdasarkan Keberimbangan dan Pemerataan Anggota DPR Perempuan di Tiap-Tiap Fraksi Adalah Hal Baru dan Belum Pernah Diujikan Sebelumnya 12. Permohonan a quo juga meminta kepada Mahkamah agar memaknai ketentuan pengisian keanggotaan AKD, yakni terkait distribusi anggota DPR Perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan Anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi. Bagian ini hendak mendorong agar berbagai domestifikasi perempuan pada isu-isu tertentu di DPR dapat dihindari dengan instrumen pemaksa melalui hukum. Permohonan ini berangkat dari fenomena nyata terkait domestifikasi perempuan pada bidang-bidang tertentu (Aspinall & 27 White, “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1) (2021)). Berdasarkan analisis penempatan perempuan berdasarkan komisi di DPR, terlihat bahwa pada berbagai bidang, kehadiran perempuan sangtlah minim. Oleh karena itu, Para Pemohon menilai bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil dan pembatasan ruang bagi perepuan dalam distribusi keanggotaan AKD. 13. Berdasarkan penelusuran Para Pemohon, permohonan a quo hingga saat ini belum pernah diajukan, dimunculkan, dan disinggung pada putusan manapun di Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan pembahasan tersebut hingga saat ini meunjukkan bahwa permohonan a quo adalah suatu kebaruan dalam lingkup pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Permohonan menilai bahwa permohonan a quo tidak ne bis in idem. B. Hilangnya Pengarusutamaan Gender Dalam UU MD3 Karena Pengabaian Putusan 82/PUU-XII/2014 Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa satu hal yang paling krusial terkait permohonan ini adalah agenda pengarusutamaan gender dalam UU MD3 dengan perjalanannya yang sangat dinamis. Perjalanan ketentuan keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD menunjukkan fluktuasi. Dari sisi pembentuk undang-undang, terlihat bahwa agenda untuk memberikan tempat bagi perempuan di AKD kerap dijegal dan tidak dihiraukan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan UU MD3 mengenai pengaturan penempatan perempuan di pimpinan AKD. 2. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”) tepatnya di Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) terdapat klausula “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Secara verbatim, misalkan dalam Pasal 101 ayat (2) UU 27/2009 berbunyi: 28 Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pasal tersebut menunjukkan bahwa UU 27/2009 masih memiliki perspektif perempuan dalam pengisian AKD nya. 3. Bahwa pada tahun 2017, UU 27/2009 dicabut dan digantikan dengan UU 17/2014. Dalam UU 17/2014 prinsip “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD dihapus dan dihilangkan. Dalam pasal-pasal yang memuat mengatur mengenai susunan pimpinan AKD, sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan. Misalkan terkait pengisian pimpinan Badan Legislasi yang diatur pada Pasal 104 ayat (2) UU 17/2014 berbunyi: Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ketentuan tersebut jelas-jelas menghilangkan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian jabatan Pimpinan Badan Legislasi. Sejauh penelusuran Para Pemohon, tidak ditemukan naskah akademik atau dokumen risalah pembentukan UU 17/2014 yang mampu menjelaskan mengapa pertimbangan keterwakilan perempuan dihilangkan dalam pengisian Pimpinan AKD. Ketiadaan penjelasan ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam paradigma keterwakilan perempuan pada pengisian jabatan Pimpinan AKD. 4. Dalam dokumentasi risalah persidangan Perkara Nomor 82/PUU- XII/2014 pada tanggal 23 September 2014, perwakilan DPR RI menjelaskan bahwa hilangnya frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam UU 17/2014 tidak berarti pengisian AKD mengabaikan prinsip ruang bagi perempuan. DPR menjelaskan bahwa ketentuan ini direduksi ke dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (“Tatib DPR 2014”). 29 5. Berdasarkan penelusuran Para Pemohon dalam Tatib DPR 2014 menunjukkan bahwa tatib DPR mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian AKD sangat berbeda dengan semangat UU 27/2009. Dalam Pasal 57 ayat (5) Tatib DPR 2014 menyatakan: (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat ….. (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan. Ketentuan tersebut menggambarkan hal penting bahwa Tatib DPR 2014 menjadikan norma memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengisian Pimpinan Komisi hanyalah suatu yang bersifat “fakultatif” dan tidak mengikat. Hal itu ditunjukkan dengan frasa “dapat memperhatikan keterwakilan perempuan”. Hal serupa juga dijumpai pada ketentuan pengusulan Pimpinan Badan Anggaran pada Pasal 69 ayat (5), Pimpinan BKSAP pada Pasal 74 ayat (5), Pimpinan MKD pada Pasal 80 ayat (5), Pimpinan BURT pada Pasal 89 ayat (5), Pimpinan Pansus pada Pasal 95 ayat (5), hingga Pimpinan Baleg pada Pasal 64 ayat (5) Tatib DPR 2014. 6. Pengaturan dalam Tatib DPR 2014 jelas-jelas telah bertentangan dengan agenda Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 bahwa pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan 30% merupakan sebuah keharusan. Pembangkangan DPR dengan cara mengatur ketentuan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD sebagai suatu pilihan sangat berimbas nyata pada figur-figur perempuan yang hilang pada susunan pimpinan AKD DPR pada periode 2014-2019. Berdasarkan data yang dihimpun Para Pemohon, beberapa susunan Pimpinan AKD yang berhasil dihimpun Para Pemohon pada periode awal DPR 2014-2019 adalah sebagai berikut: 30 Tabel 1. Jumlah Perempuan Pada Beberapa AKD DPR Periode 2014-2019 Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Perempuan Badan Legislasi 0/4 Badan Anggaran 0/5 Komisi I 0/4 Komisi II 0/4 Komisi III 0/4 Komisi IV 1/4 Komisi V 0/4 Komisi VI 0/4 Komisi VII 0/4 Komisi VIII 1/4 Komisi X 0/4 7. Data tersebut menunjukkan bahwa ketatnya norma untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD sangat berpengaruh dalam penempatan perempuan di posisi pimpinan. Data di atas menunjukkan jumlah perempuan di Pimpinan AKD sangatlah minim ketika UU 17/2014 menghapuskan agenda keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD. 8. Oleh karena itu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] menyatakan: Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2024 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan melanggar prinsip kepastian hukum yang 31 adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan tindakan menghilangkan ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam UU MD3 tentang pengisian jabatan Pimpinan AKD adalah suatu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, tepatnya terkait kepastian hukum yang adil bagi perempuan pada Pasal 28D ayat (1). Maka, menjadi suatu kewajiban dalam UU MD3 terkait struktur pimpinan AKD untuk memuat ketentuan keterwakilan perempuan. Jika tidak, maka hal tersebut menjadikan pasal-pasal yang mengatur Pimpinan AKD adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan kedudukan keterwakilan perempuan melalui frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian Pimpinan AKD. Constitutional Disobedience Dalam Pengaturan Keterwakilan Perempuan Pada Pimpinan AKD 9. Anehnya, lahirnya UU 42/2017 sebagai perubahan UU 17/2014 justru menghapus kembali ketentuan mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian Pimpinan AKD. Tanpapun melakukan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap UU 42/2017, seharusnya dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan paragraf [3.12.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 bahwa pasal-pasal pengisian pimpinan AKD di UU 42/2017 adalah inkonstitusional. 10. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga omnes, final, dan mengikat. Dalam doktrin hukum, tindakan pembangkangan ini merupakan wujud constitutional disobedience. Constitutional disobedience merujuk pada tindakan yang menunjukkan ketidakterikatan, ketidaktaatan, dan ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, pembangkangan terhadap putusan adalah bentuk constitutional disobedience (Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal 32 Konstitusi, 16(1) (2019). Constitutional disobedience berujung pada terjadinya constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia. Louis Michael Seidmann penulis buku On Constitutional Disobedience sebenarnya mengamini pada kondisi-kondisi tertentu, tindakan constitutional disobedience dimungkinkan. Utamanya dalam konteks terdapat pertentangan rasa keadilan, utamanya untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban atas situasi yang tidak adil (Laurel Anne Peace, “Disobeying the Constitution: Interpretation in Modernization of New and Old Ideals Without Obligation and Obedience”, Marshall University, 2013). 11. Berdasarkan doktrin tersebut, justru tindakan constitutional disobedience pembentuk undang-undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU-XII/2014 malah menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan. Sebagaimana diamini bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 telah menjamin perlakuan khusus kepada perempuan sebagai kelompok yang mendapatkan ketimpangan sosial dalam dunia politik. Semangat hadirnya norma memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan AKD adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan, pemberian kekuatan yang mumpuni untuk mengadvokasi kebijakan yang ramah secara gender, dan bentuk dorongan posisi sosial bagi perempuan. Pasal Yang Diujikan Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 12. Para Pemohon dalam hal ini menguji Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018. Pasal tersebut berisi tentang struktur pimpinan AKD pada DPR yang terpilih setelah pemilu 2019. Dengan demikian, Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 menggantikan keberlakuan seluruh pasal-pasal yang berisi tentang struktur pimpinan AKD yang diatur pada UU 42/2017, yakni Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 42/2014. 13. Perlu digaris bawahi bahwa oleh karena Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 menggantikan pasal-pasal tentang pimpinan AKD pada UU 42/2014, maka seluruh hal-hal yang melekat pada pasal-pasal Pimpinan AKD di UU 42/2014 juga berlaku pada Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 33 2/2018. Hal ini mencakup tindakan constitutional disobedience pembentuk undang-undang atas pembangkangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. 14. Secara mutatis mutandis, pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 82/PUU-XII/2014 paragraf [3.12.4] terhadap pasal-pasal Pimpinan AKD pada UU 17/2014 juga berlaku pada Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018. Berdasarkan Putusan 82/PUU-XII/2014, susunan Pimpinan AKD wajib memuat norma “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Apabila dihapus, maka pasal tersebut akan bertentangan dengan konstitusi. Demikian halnya dengan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang tidak memuat prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” seharusnya secara materiil telah inkonstitusional. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang tidak memuat prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” telah menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya bersifat final dan mengikat. 15. Dalam tataran teoritis, pendekatan validitas norma oleh H.L.A. Hart bisa menjawab hal ini. Hart berpandangan bahwa syarat sah atau validnya suatu norma hukum mencakup keberlakuan secara yuridis. Keberlakuan secara yuridis mempersyaratkan bahwa norma hukum harus dibentuk oleh lembaga berwenang melalui cara dan prosedur yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi atau norma hukum yang lebih tinggi. Apabila suatu norma tidak memenuhi syarat tersebut, maka norma yang dimaksud akan kehilangan legitimasinya dan tidak akan mendapat kepercayaan dalam keberlakuannya. Sekalipun dipaksakan berlaku, kandungan norma hukum yang tidak memenuhi syarat validitas suatu norma sejatinya telah mencederai prinsip pembentukan hukum (H.L.A. Hart, Konsep Hukum, trans. M. Khozim, Nusa Media: Bandung, 2010). 16. Relevansinya bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidaklah memenuhi syarat validitas norma karena menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 sebagai suatu putusan yang mengikat pembentuk undang-undang sesuai UUD NRI 1945. Karena tidak memenuhi syarat validitas norma, maka Pasal 427E ayat 34 (1) huruf b UU 2/2018 telah kehilangan legitimasinya sebagai suatu norma hukum yang sah secara materiil. 17. Oleh karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan tidak terpenuhinya syarat validitas norma, maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang Indonesia sebagai negara hukum haruslah dimaknai sebagai peletakan supremasi hukum di atas segalanya, termasuk pembentukan undang-undang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membawa pesan konsep rule of law di Indonesia yang diwujudkan dalam 4 hal, yakni (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005): a. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi; b. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan; c. Adanya jaminan hak asasi manusia; dan d. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. 18. Pembentukan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak menunjukkan adanya supremasi hukum dan konstitusi karena ketidakpatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak menjamin hak asasi manusia perempuan sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 berisi materi penegakan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai jaminan bagi perempuan. Oleh karena pembangkangan tersebut, Maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah mereduksi jaminan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum. 35 19. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, telah jelas dan terang bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. C. Pemberian Jaminan Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik adalah Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 1. Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” merupakan upaya guna memberikan akses kepada sebagian orang karena keadaannya sehingga membutuhkan tindakan afirmatif. Adapun tujuan dari tindakan afirmatif tersebut tidak lain yakni untuk mencapai persamaan dan keadilan. 2. Dalam konteks mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 dalam hal keterwakilan perempuan dalam permohonan ini, memang benar sudah terdapat upaya afirmasi dalam menjamin hak untuk dipilih bagi calon perempuan dengan memberikan kuota 30 persen dalam daftar calon tetap. Kendati upaya tersebut seyogyanya tidak berhenti ketika dalam proses pemilihan saja, melainkan upaya tersebut juga perlu disuarakan tatkala calon tersebut sudah terpilih dan mengemban status sebagai wakil rakyat. 3. Dalam putusan 10/17/23/PUU-VI/2009 yang berkenaan tentang penafsiran Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 MK pernah berpendapat bahwa, “... Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial kultural masyarakat secara terus menerus. Diskriminasi baik formal maupun informal dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action diperlukan bagi mereka agar dapat berpartisipasi secara adil dan seimbang” 36 4. Berkenaan dengan pengisian sebuah jabatan publik, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan tafsiran mengenai perlakuan berbeda (affirmative action) yakni dalam putusan 74/PUU-XI/2013: “... affirmative action adalah hukum dan/atau kebijakan yang mensyaratkan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan dengan memperlakukan perlakuan khusus yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan atau representasi yang lebih proporsional.” Selain itu, dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa politik hukum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan merupakan sebuah hal yang perlu ditekankan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pengisian jabatan Alat Kelengkapan Dewan haruslah dilakukan dengan mengutamakan keterwakilan dari perempuan. 5. Di samping berbagai jenis perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga pernah mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam hal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan 125-01-08-29/PHPU.DPR- DPRD-DPD-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi menguatkan kembali keterwakilan perempuan sejumlah 30 persen calon anggota DPR/DPRD/DPD. Selain dari fakta persidangan yang dibuktikan di dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dalam argumentasinya mengamini bahwa dalam hal menguatkan partisipasi perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi positif. Dasar dari pemberlakuan diskriminasi positif tersebut adalah ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 6. Diskriminasi positif tersebut tidak tergolong ke dalam bentuk ketidakpastian dan ketidaksetaraan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun pemberian kesempatan 30 persen tersebut berpotensi untuk membatasi peluang laki-laki, menurut Mahkamah hal demikian merupakan salah satu bentuk pembatasan hak yang diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat 37 (2) UUD yang berbunyi, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 7. Jaminan terhadap keterwakilan perempuan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda yang dapat memiliki dasar yang ilmiah dan rasional. Kewajiban untuk membuat aturan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dapat dikaji baik secara historis, sosiologis, dan ekonomis. Hal tersebut berpangkal dari ketidaksamaan kesempatan sehingga acap kali bermuara pada pengabaian kesempatan ataupun kekerasan terhadap hak-hak perempuan, termasuk pula dalam hal politik (Violence against Women in Politic). Kekerasan tersebut salah satunya bertolak dari ketidakpercayaan sistem politik terhadap keterwakilan perempuan sehingga mengakibatkan rendahnya representasi dan aspirasi perempuan dalam hal penyusunan kebijakan politik. 8. Secara historis, penguatan keterwakilan perempuan perlu dilakukan karena pemberian kesempatan terhadap perempuan sebagaimana saat ini pada nyatanya memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan berliku. Dalam sejarahnya, pernah ada masa di mana perempuan tidak mendapatkan posisi yang setara dalam pemberian hak memilih dan dipilih. Dalam konteks Indonesia, untuk mendapatkan jumlah perwakilan di dalam konteks politik seperti saat ini pun mengalami jalan panjang lewat salah satunya upaya untuk memberikan aturan pemuatan terhadap keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam Daftar Calon Tetap. Pun ketika sudah terpilih sekalipun, saat ini keterwakilan perempuan dalam hal keterwakilan secara substantif masihlah rendah. 9. Secara sosiologis, dalam konteks politik terdapat posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan acapkali diposisikan sebagai pihak yang memiliki posisi yang rentan dalam hal politik. Hal demikian berpangkal dari posisi perempuan terhadap 38 penguasaan pada akses sumber daya ekonomi dan permodalan serta anggapan multi peran yang dihadapi oleh perempuan. Sebagai contoh, perempuan akan lebih sulit untuk bertarung di bidang politik karena adanya anggapan multi peran yang harus dilakukan oleh perempuan seperti perempuan harus menjadi istri, ibu, dan sekaligus politisi. Belum lagi, terdapat pula praktik kekerasan perempuan di dalam politik seperti pelecehan, kekerasan seksual dan fisik baik secara langsung maupun di media sosial, dan intimidasi. (https://rumahpemilu.org/pemilu-2024- perempuan-masih-alami-kekerasan-dalam-politik/) 10. Secara ekonomis, posisi perempuan terhadap akses ekonomi dan permodalan yang tidak sedominan laki-laki menyebabkan posisi perempuan dalam hal keterpilihan cenderung rentan. Hal demikian memang tidak terlepas dari adanya proses politik uang yang mengakar dalam perpolitikan nasional. Kerja-kerja perempuan yang telah dibangun sebagai contoh pemberdayaan terhadap perempuan kalah dengan adanya proses politik uang yang dilakukan secara masif. (https://wri.or.id/id/mengangkat-suara-perempuan-dalam-politik/). 11. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD), terdapat beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan di bidang politik yang ditemui, salah satunya adalah menekan agar politisi perempuan memiliki perilaku yang sama dengan politisi laki-laki. Dampaknya adalah perempuan yang kepemimpinannya berbeda dengan laki-laki acapkali tidak mendapatkan kepercayaan untuk menduduki tempat yang strategis. Hal ini menimbulkan stereotip yang bermuara pada domestifikasi terhadap perempuan yang dianggap hanya cocok mengurusi urusan-urusan tertentu seperti sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Hal demikian berkonsekuensi pada tidak semua lini keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwakili. 12. Sebagai contoh, apabila melihat dari penyebaran perempuan dalam keanggotaan di DPR periode berjalan, sekitar 40 persen perempuan ditempatkan di komisi-komisi yang membawahi urusan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Padahal, keterwakilan dan keterlibatan perempuan juga penting dalam rangka melakukan 39 pengawalan di dalam isu-isu spesifik lain di tiap komisi di DPR. Hal demikian akan berpengaruh terhadap produk undang-undang yang dihasilkan yang diharapkan akan banyak produk undang-undang yang berperspektif terhadap kesetaraan gender (Edward Aspinall, Sally White, Amalinda Savirani. “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?”, Journal of Current Southeast Asia Affairs, 2021). 13. Kondisi ini yang mengakibatkan tindakan afirmatif diperlukan untuk menjamin keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini guna menjamin keterwakilan yang tidak hanya berdasarkan kepada angka, melainkan juga keterwakilan terhadap substansi yang diemban (Hanna F. Pitkin, 23). 14. Menjadi relevan Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014 yang memberikan syarat untuk mengutamakan keterwakilan terhadap perempuan dalam unsur kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Nyatanya, saat ini tidak semua unsur pimpinan di dalam AKD terisi oleh keterwakilan perempuan. 15. Keterwakilan di dalam posisi unsur pimpinan AKD menjadi penting karena peran pimpinan menjadi strategis oleh sebab akan menentukan prioritas pengawalan isu yang akan digaungkan di dalam setiap unit ataupun komisi di parlemen. Hal ini juga termasuk terhadap undang- undang yang akan dibahas melalui proses legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam isu tertentu sesuai dengan fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan, penganggaran, dan tugas, fungsi serta wewenang lainnya yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, dibukanya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki juga dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan secara substantif, memiliki kesamaan akses informasi, penyampaian aspirasi, dan pada gilirannya menjadikan kesamaan manfaat antara laki-laki dan perempuan. 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan untuk “Mengutamakan keterwakilan perempuan” pada Putusan 82/PUU- XXI/2014 dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar Parlemen, 40 Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga yang pada akhirnya disimpangi dan diabaikan oleh Undang-Undang 48 Tahun 2014. Dalam perubahannya, frasa “Mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak lagi dijadikan sebagai prasyarat pengisian kepemimpinan AKD. 17. Padahal, dalam rangka upaya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengisian jabatan pimpinan AKD dengan memberikan frasa, “Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi”. Di sini membuktikan bahwa keberlakuan Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang kemudian diikuti melalui Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2014 alih-alih berperspektif lebih maju dalam pelaksanaan affirmative action, justru mengalami kemunduran. Tindakan Afirmatif Sebagai Salah Satu Sarana Penguatan Kapasitas Perwakilan Perempuan 18. Sebagai sebuah tindakan khusus yang bersifat sementara (special temporary measures), kebijakan afirmatif bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang selama ini kurang terwakili atau kelompok minoritas, rentan, dan marjinal melalui serangkaian tindakan yang mengoreksi ketimpangan yang telah menyebabkan tertinggalnya kelompok dalam sebuah masyarakat. Pada gilirannya, hasil yang diharapkan dari sebuah tindakan afirmatif adalah terciptanya sebuah kesetaraan yang efektif. 19. Satu hal yang perlu menjadi catatan ialah kebijakan afirmatif bukanlah produk yang menghasilkan pertentangan budaya, melainkan sebuah upaya untuk merekognisi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi sebuah kelompok. Dalam hal ini, kebijakan afirmatif bukan berbicara mengenai pentingnya faktor kapasitas dan kemampuan, melainkan sebuah upaya untuk mencegah di masa depan faktor kapasitas dan kemampuan dijadikan alasan untuk meniadakan rendahnya bahkan tidak terdapat keterwakilan perempuan. 20. Bahwa sebagai sebuah tindakan khusus yang bersifat sementara, kebijakan afirmatif dalam hal ini memiliki batasan-batasan yang dapat 41 diukur secara ilmiah, yakni dengan tercapainya keterwakilan perempuan di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan maupun penyebarannya secara merata di tiap komisinya. Artinya, kondisi tersebut bisa diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif, yakni secara kuantitatif terpenuhinya keterwakilan perempuan dengan sejumlah 30 persen dalam pimpinan alat kelengkapan dewan serta persebaran yang merata anggota alat kelengkapan dewan di tiap keanggotaan alat kelengkapan dewan. Sementara itu, secara kualitatif tindakan afirmatif bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap kapasitas dan kemampuan perempuan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan dan domestifikasi perempuan terhadap beberapa isu tertentu. 21. Bahwa alasan rendahnya keterwakilan perempuan seyogyanya tidak menjadi penghalang dalam keterisian keterwakilan perempuan. Dengan keterpilihan sebanyak 118 perempuan di dalam periode 2024/2029 di DPR sangat dimungkinkannya melakukan formulasi yang membuat penyebaran terhadap keterwakilan perempuan baik di tingkat pimpinan maupun keanggotaan. 22. Justru dalam konteks tindakan afirmatif hal demikian diperlukan untuk memberikan penguatan terhadap kapasitas dan keterwakilan perempuan. Muara dari tindakan ini adalah agar di masa depan tidak lagi terjadi bias gender oleh karena rendahnya partisipasi perempuan dalam isu yang dikawal. Jadi meskipun secara upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam hal ini juga dilakukan secara kualitatif dengan cara meningkatkan kapasitas perempuan yang duduk sebagai anggota dewan, di samping dalam upaya lainnya meningkatkan keterwakilan secara kuantitatif keterpilihan keterwakilan perempuan melalui tindakan afirmatif di dalam aturan pemilu. 23. Secara historis, upaya untuk mengarusutamakan keterwakilan perempuan di dalam alat kelengkapan dewan pun bukan merupakan hal baru. Justru para Pemohon dalam hal ini ingin kembali mengingatkan bahwa tindakan demikian sejatinya pernah diusulkan semenjak 2009 melalui instrumen hukum yang tersedia. Artinya, tindakan demikian bukanlah diadvokasikan melalui serangkaian advokasi melainkan sudah pernah diformalisasikan ke dalam instrumen hukum yang tersedia. 42 Justru dengan adanya kondisi a quo saat ini mengindikasikan terdapat kemunduran dalam pengarusutamaan keterwakilan perempuan. 24. Jika dilakukan pembabakan, maka dalam pengisian pimpinan AKD yang berperspektif dengan keadilan gender dapat dibagi menjadi empat yakni: a. Dengan penguatan keterwakilan gender, frasa yang digunakan adalah “Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi, (UU 27 Tahun 2009); b. Dengan tanpa adanya keterwakilan gender, ditandai dengan tidak sama sekali disinggung mengenai keterwakilan gender (UU 17 Tahun 2014); c. Dengan mengutamakan keterwakilan gender, ditandai dengan penambahan frasa, “Mengutamakan keterwakilan gender”, (Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014); d. Dengan tanpa adanya keterwakilan gender, ditandai dengan hilangnya frasa ketentuan “Mengutamakan keterwakilan gender”, (UU 42 Tahun 2014). 25. Pun apabila berdasarkan pembabakan tersebut, sejatinya tidak terdapat pemenuhan affirmative action yang benar-benar menjadi suatu kewajiban. Pasalnya dalam hal pengisian jabatan pimpinan tidak terlepas dari pengajuan fraksi-fraksi yang berhak mengusulkan. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbagan hukum putusan 82/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa hal demikian sulit dilaksanakan secara praktik. 26. Kendati begitu, sebagai norma yang bersifat acuan, UU MD3 seyogyanya dapat memberikan panduan yang jelas, terukur, dan ilmiah terhadap perlindungan hak konstitusional, tanpa terkecuali hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945. Terlebih, hal tersebut merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memang berwenang untuk memberikan tafsir terhadap UUD NRI 1945. 43 27. Oleh sebabnya, tindakan afirmatif pada saat ini perlu digalakan guna menjamin aturan formal yang mengikat dalam rangka pengisian pimpinan alat kelengkapan dewan dan penyebaran proporsi perempuan di dalam keanggotaan alat kelengkapan dewan. Hal demikian bertujuan untuk mencegah domestifikasi peran perempuan di dalam lembaga politik khususnya lembaga perwakilan. Muara dari hal ini adalah memberikan jaminan terhadap pembuatan produk undang-undang, kebijakan, ataupun output dari fungsi DPR yang memperhatikan kesetaraan gender dan penguatan kesetaraan bagi perempuan dalam bidang politik. 28. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah seyogyanya pengisian AKD dengan berdasarkan keterwakilan gender adalah konstitusional berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945. D. Faktor Yang Menyebabkan Penempatan Anggota DPR-RI Perempuan di Alat Kelengkapan Dewan Tidak Merata 1. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa penempatan keanggotaan anggota DPR dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan dari partai politik yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Akan tetapi, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa representasi perempuan secara nyata juga dibutuhkan dalam setiap AKD yang ada. 2. Bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, dalam periode 2024-2029 proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan pimpinan AKD masih tergolong rendah, bahkan tidak mencapai angka 30 (tiga puluh) persen dari jumlah pimpinan AKD. Hal ini dapat dijabarkan melalui tabel sebagai berikut. Tabel 2. Statistik Perempuan dalam Kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 No. Alat Kelengkapan Jumlah Pimpinan Jumlah Perempuan dalam Pimpinan Persentase 1. Badan Musyawarah 5 1 20% 2. Komisi I 5 0 0% 3. Komisi II 5 0 0% 44 4. Komisi III 5 1 20% 5. Komisi IV 5 1 20% 6. Komisi V 5 0 0% 7. Komisi VI 5 1 20% 8. Komisi VII 5 3 60% 9. Komisi VIII 5 0 0% 10. Komisi IX 5 3 60% 11. Komisi X 5 3 60% 12. Komisi XI 5 0 0% 13. Komisi XII 5 1 20% 14. Komisi XIII 5 1 20% 15. Badan Legislasi 5 0 0% 16. Badan Anggaran 5 0 0% 17. Badan Kerja Sama Antar Parlemen 5 1 20% 18. Badan Urusan Rumah Tangga 5 3 60% 19. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 5 0 0% 20. Mahkamah Kehormatan Dewan 5 0 0% 21. Badan Aspirasi Masyarakat 5 2 40% TOTAL 105 21 20% 3. Bahwa berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada dalil sebelumnya, dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD di DPR-RI sangat minim. Bahkan, ironisnya dalam AKD yang khusus mengurus isu pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan (yakni Komisi VIII DPR-RI yang mengurusi bidang Agama, Sosial, Perempuan, dan Anak) pun tidak ada keterlibatan perempuan sama sekali sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR-RI. Hal ini secara nyata telah menunjukkan ketidakpedulian DPR-RI dan partai politik dalam mendukung pengarusutamaan gender, terlebih dalam hal keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD. 45 4. Bahwa bila melihat konfigurasi pembagian kursi pimpinan AKD berdasarkan fraksi, dapat dilihat bahwa hanya ada 1 (satu) dari 8 (delapan) fraksi yang memenuhi ambang batas 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan dalam kursi pimpinan AKD yang diberikan kepada fraksi. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut. Tabel 3. Statistik Distribusi Kursi Pimpinan AKD dari Masing-Masing Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 No. Fraksi Jumlah Pimpinan Jumlah Perempuan dalam Pimpinan Persentase 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 21 5 23,80% 2. Partai Golongan Karya (F-PG) 21 3 14,26% 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 20 5 25% 4. Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) 12 3 25% 5. Partai NasDem (F-NasDem) 10 1 10% 6. Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS) 8 1 12,50% 7. Partai Demokrat (F-PD) 7 1 14,28% 8. Partai Amanat Nasional (F-PAN) 6 2 33,33% TOTAL 105 21 20% 5. Bahwa selain mengenai minimnya kepemimpinan perempuan dalam AKD, Para Pemohon juga mendapati bahwa penempatan anggota legislatif perempuan dalam AKD dilakukan secara tidak proporsional oleh partai politik pemegang kursi di parlemen. Hal ini dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. 46 Tabel 4. Statistik Jumlah Anggota Perempuan Masing-Masing Fraksi dalam AKD FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 10 3 30% Komisi II 8 1 12,5% Komisi III 9 1 11,1% Komisi IV 9 0 0% Komisi V 9 2 22,2% Komisi VI 9 3 33,3% Komisi VII 8 4 50% Komisi VIII 7 2 28,6% Komisi IX 8 2 25% Komisi X 8 3 37,5% Komisi XI 9 1 11,1% Komisi XII 8 1 12,5% Komisi XIII 8 2 25% Badan Musyawarah 11 1 9,1% Badan Legislasi 17 4 23,5% Badan Anggaran 20 3 15% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 9 2 22,2% Badan Urusan Rumah Tangga 5 3 60% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 3 1 33,3% Badan Aspirasi Masyarakat 3 0 0% Mahkamah Kehormatan Dewan 3 0 0% 47 FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 7 1 14,3% Komisi II 7 1 14,3% Komisi III 8 1 12,5% Komisi IV 8 1 12,5% Komisi V 8 0 0% Komisi VI 8 1 12,5% Komisi VII 8 0 0% Komisi VIII 7 2 28,6% Komisi IX 8 4 50% Komisi X 8 4 50% Komisi XI 8 1 12,5% Komisi XII 8 2 25% Komisi XIII 8 1 12,5% Badan Musyawarah 9 3 33,3% Badan Legislasi 16 2 12,5% Badan Anggaran 18 7 38,9% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 8 1 12,5% Badan Urusan Rumah Tangga 4 2 50% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 3 0 0% Badan Aspirasi Masyarakat 3 0 0% Mahkamah Kehormatan Dewan 3 0 0% 48 FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 6 1 16,6% Komisi II 6 0 0% Komisi III 7 0 0% Komisi IV 7 4 57,1% Komisi V 7 2 28,6% Komisi VI 6 1 16,6% Komisi VII 6 2 33,3% Komisi VIII 6 2 33,3% Komisi IX 6 3 50% Komisi X 6 3 50% Komisi XI 6 1 16,6% Komisi XII 7 0 0% Komisi XIII 6 1 16,6% Badan Musyawarah 6 5 83,3% Badan Legislasi 13 1 7,7% Badan Anggaran 16 2 12,5% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 7 5 71,4% Badan Urusan Rumah Tangga 4 3 74% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 3 1 33,3% Badan Aspirasi Masyarakat 3 0 0% Mahkamah Kehormatan Dewan 3 0 0% 49 FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 5 0 0% Komisi II 3 0 0% Komisi III 6 0 0% Komisi IV 5 2 40% Komisi V 6 0 0% Komisi VI 5 3 60% Komisi VII 4 3 75% Komisi VIII 5 1 20% Komisi IX 5 2 40% Komisi X 5 0 0% Komisi XI 6 2 33,3% Komisi XII 5 2 40% Komisi XIII 4 0 0% Badan Musyawarah 7 2 28,6% Badan Legislasi 11 3 27,3% Badan Anggaran 12 3 25% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 5 2 20% Badan Urusan Rumah Tangga 3 0 0% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 2 0 0% Badan Aspirasi Masyarakat 2 1 50% Mahkamah Kehormatan Dewan 2 0 0% 50 FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 5 2 40% Komisi II 5 0 0% Komisi III 5 1 20% Komisi IV 4 1 25% Komisi V 5 0 0% Komisi VI 6 0 0% Komisi VII 5 1 20% Komisi VIII 5 3 60% Komisi IX 5 4 80% Komisi X 6 5 83,3% Komisi XI 6 1 16,7% Komisi XII 5 1 20% Komisi XIII 5 0 0% Badan Musyawarah 7 2 28,6% Badan Legislasi 11 2 18,2% Badan Anggaran 12 2 16,7% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 5 2 40% Badan Urusan Rumah Tangga 3 1 33,3% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 2 0 0% Badan Aspirasi Masyarakat 2 0 0% Mahkamah Kehormatan Dewan 2 0 0% 51 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 4 0 0% Komisi II 4 0 0% Komisi III 4 0 0% Komisi IV 5 1 20% Komisi V 4 1 25% Komisi VI 4 0 0% Komisi VII 4 0 0% Komisi VIII 4 0 0% Komisi IX 4 2 50% Komisi X 4 1 25% Komisi XI 4 1 25% Komisi XII 4 2 50% Komisi XIII 4 1 25% Badan Musyawarah 5 3 60% Badan Legislasi 8 3 37,5% Badan Anggaran 10 2 20% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 4 0 0% Badan Urusan Rumah Tangga 2 0 0% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 2 0 0% Badan Aspirasi Masyarakat 2 1 50% Mahkamah Kehormatan Dewan 2 0 0% 52 FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 2 0 0% Komisi II 3 0 0% Komisi III 3 0 0% Komisi IV 4 1 25% Komisi V 4 1 25% Komisi VI 4 2 50% Komisi VII 3 1 33,3% Komisi VIII 3 0 0% Komisi IX 3 2 66,7% Komisi X 3 1 33,3% Komisi XI 4 1 25% Komisi XII 4 1 25% Komisi XIII 3 0 0% Badan Musyawarah 7 0 0% Badan Legislasi 7 1 14,3% Badan Anggaran 8 3 37,5% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 3 1 33,3% Badan Urusan Rumah Tangga 2 0 0% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 2 0 0% Badan Aspirasi Masyarakat 2 2 100% Mahkamah Kehormatan Dewan 1 0 0% 53 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) AKD Jumlah Anggota Jumlah Anggota Perempuan Persentase Komisi I 4 3 75% Komisi II 3 0 0% Komisi III 4 1 20% Komisi IV 4 0 0% Komisi V 4 1 20% Komisi VI 4 0 0% Komisi VII 3 0 0% Komisi VIII 3 0 0% Komisi IX 4 0 0% Komisi X 4 1 20% Komisi XI 4 1 20% Komisi XII 4 1 20% Komisi XIII 3 0 0% Badan Musyawarah 5 1 20% Badan Legislasi 7 0 0% Badan Anggaran 9 3 33,3% Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 4 1 25% Badan Urusan Rumah Tangga 2 1 50% Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 2 0 0% Badan Aspirasi Masyarakat 2 0 0% Mahkamah Kehormatan Dewan 1 0 0% 6. Bahwa bila melihat konfigurasi penempatan perempuan dalam keanggotaan AKD, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa AKD yang minim bahkan tidak ada keterwakilan perempuan sama sekali. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 54 AKD tersebut minim partisipasi perempuan dan bahkan dapat mengarah ke potensi bias gender. Sebagaimana yang terjadi pada bulan November 2024 ini, dimana salah satu AKD, yakni Komisi III DPR- RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Komisi III DPR-RI (yang hanya memiliki 1 pimpinan dan 4 anggota perempuan dari 46 pimpinan dan anggota Komisi) memilih 5 (lima) Pimpinan KPK yang disaring dari 10 (sepuluh) calon pimpinan. Dalam komposisi calon pimpinan KPK, terdapat dua calon perempuan, yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti. Namun, dalam proses pemilihan keduanya tidak terpilih menjadi Pimpinan KPK. Bahkan, Ida Budhiati hanya mendapat 8 suara sedangkan Poengky Indarti dengan 2 suara (lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241121145802-12- 1169169/daftar-lengkap-perolehan-suara-pimpinan-dewas-kpk- 2024-2029). Hal ini membuktikan bahwa Komisi III DPR-RI tidak memiliki komitmen mengutamakan keterwakilan perempuan dalam Pimpinan KPK. Hal ini tentu diakibatkan salah satunya karena sedari awal keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi III DPR-RI sangat minim dan tidak proporsional. 7. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan hadirnya inproporsionalitas dalam penempatan perempuan dalam AKD. Alasan mendasar yang dapat diidentifikasi adalah sebagian partai politik masih belum memberikan perhatian khusus pada kebijakan afirmatif kepada perempuan. Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon, bahkan keseluruhan partai politik pemilik kursi di DPR-RI belum memiliki aturan internal mengenai penempatan perempuan di setiap AKD sama sekali. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang tidak terkendali bagi Partai Politik dalam menentukan posisi perempuan di DPR. 8. Bahwa Para Pemohon menyadari, selain alasan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, terdapat pula alasan terdapat fraksi yang jumlah anggota legislatif perempuannya lebih sedikit dari jumlah AKD. Oleh karena itu, Para Pemohon, selain secara tegas mengharapkan kepada 55 partai politik agar menominasikan perempuan lebih banyak dalam kontestasi Pemilu, juga memohon agar setidak-tidaknya anggota legislatif perempuan ditempatkan secara proporsional dan tidak menumpuk di AKD tertentu saja dan tidak menghadirkan representasi perempuan di AKD lainnya. 9. Bahwa selain kurangnya kesadaran partai politik terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan, terdapat pula stigmatisasi yang dibentuk bahwa perempuan belum mampu mendalami beberapa isu-isu strategis nasional yang mengakibatkan ketidakcakapannya masuk dalam beberapa AKD. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, bahwa perempuan seringkali didomestifikasi di beberapa AKD yang dianggap “sejalan” dengan visi perempuan dalam parlemen. Hal ini misalnya ditunjukkan dari 9 partai politik pemilik kursi di DPR-RI yang cenderung lebih mengalokasikan perempuan hanya ke komisi-komisi yang berkaitan dengan isu perempuan, keluarga, anak, pendidikan, industri kecil, dan rumah tangga. Padahal menurut Para Pemohon, jaminan atas hak-hak perempuan, perlindungan hukum, aturan terkait birokrasi, representasi perempuan dalam pemilihan umum, hingga penegakan kode etik dan perilaku anggota DPR-RI juga harus menghadirkan perspektif perempuan di dalamnya. 10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan pada poin-poin sebelumnya, maka penempatan anggota DPR-RI perempuan dipandang oleh Para Pemohon masih sangat diskriminatif. Padahal, dalam rangka memperjuangkan isu-isu strategis yang berdampak pada perempuan, dibutuhkan suatu pendekatan holistik yang dikenal dengan konsep Intersectional Approach. Pendekatan yang dikembangkan oleh Kimberle Crenshaw ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam konteks tertentu yang memperhitungkan pengalaman hidup orang-orang dengan identitas yang saling bersinggungan (lihat: Kimberle Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color,” Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6 (Juli 1991), hlm. 1241-1299). Dalam konteks ini, intersectional approach dibutuhkan dalam rangka 56 mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam kebijakan-kebijakan publik yang seringkali tidak melibatkan partisipasi bahkan menghadirkan diskriminasi terhadap perempuan. 11. Bahwa Para Pemohon menyadari terdapat anggapan mengenai penempatan perempuan dalam AKD harus didasarkan pada kualitas dari personal perempuan tersebut. Akan tetapi, Para Pemohon berpendapat bahwa kedudukan anggota DPR-RI sebagai representasi rakyat tidak boleh disegmentasi hanya atas dasar ‘kualitas’ yang bahkan tidak ada indikator spesifiknya. Pun apabila mendasari penempatan anggota DPR-RI ke dalam masing-masing AKD berdasarkan indikator ‘kualitas’ dengan merujuk pada pendidikan terakhir anggota DPR-RI, sebenarnya penempatan anggota DPR-RI yang berjenis kelamin laki- laki juga tidak selalu mempertimbangkan indikator ‘kualitas’ dalam penempatannya. Bila memberikan contoh dalam satu AKD, yakni Komisi III yang menaungi bidang Penegakan Hukum, Para Pemohon setidaknya menemukan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) dari 43 (empat puluh tiga) anggota Komisi III DPR-RI berjenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki ‘kualitas’ dan kompetensi pendidikan linear dengan sektor komisi tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut. Tabel 5. Daftar Anggota Komisi III DPR-RI Berjenis Kelamin Laki-Laki Berdasarkan Kompetensi Pendidikan (Dihimpun oleh Para Pemohon) No. Nama Fraksi Ada/Tidak Pendidikan Formal di Bidang Penegakan Hukum 1. DEDE INDRA PERMANA SOEDIRO, S.H. PDIP ADA 2. H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. PDIP TIDAK ADA 3. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. PDIP ADA 4. SUDIN, S.E. PDIP TIDAK ADA 5. STEVANO RIZKI ADRANACUS PDIP TIDAK ADA 57 6. PULUNG AGUSTANTO PDIP TIDAK ADA 7. JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E. PDIP TIDAK ADA 8. Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom. PDIP ADA 9. RIZKI FAISAL Golkar TIDAK ADA 10. Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. Golkar ADA 11. Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., Golkar ADA 12. Dr. Drs. RIKWANTO, S.H., M.Hum. Golkar ADA 13. MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H. Golkar ADA 14. H. BENNY UTAMA, S.H., M.M. Golkar ADA 15. Dr. BAMBANG SOESATYO, S.E. Golkar ADA 16. Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. Gerindra ADA 17. DR. BOB HASAN, S.H., M.H. Gerindra ADA 18. Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. Gerindra ADA 19. MUHAMMAD ROFIQI, S.H. Gerindra ADA 20. MARTIN D. TUMBELAKA Gerindra TIDAK ADA 21. ANDI AMAR MA'RUF SULAIMAN, S.E.,B.Busman.,M.H. Gerindra ADA 22. MUHAMMAD RAHUL Gerindra ADA 23. Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom. NasDem ADA 24. NABIL HUSIEN SAID AMIN ALRASYDI NasDem TIDAK ADA 25. H. RUSDI MASSE MAPPASESSU NasDem TIDAK ADA 26. RUDIANTO LALLO, S.H., M.H. NasDem ADA 27. MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. PKB ADA 28. Dr. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. PKB TIDAK ADA 29. Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P. PKB ADA 30. H. HASBIALLAH ILYAS, S.Ag. PKB TIDAK ADA 31. RUSDI KIRANA, S.E. PKB TIDAK ADA 58 32. TOMMY KURNIAWAN, S.Kom. PKB TIDAK ADA 33. ABDULLAH PKB TIDAK ADA 34. Drs. H. ADANG DARADJATUN PKS ADA 35. HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. PKS TIDAK ADA 36. Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, Lc., M.A. PKS ADA 37. Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si. PKS TIDAK ADA 38. H. NAZARUDDIN DEK GAM, S.IP. PAN TIDAK ADA 39. ENDANG AGUSTINA, S.Sos., M.H. PAN ADA 40. Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. PAN ADA 41. Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. Demokrat ADA 42. ANDI MUZAKKIR AQIL, S.H., M.H. Demokrat ADA 43. Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. Demokrat ADA 12. Bahwa berdasarkan uraian tabel sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya isu ‘kualitas’ juga dapat dikenakan pada laki-laki yang tidak jarang juga tidak memiliki ‘kualitas’ dan kompetensi pada AKD tertentu bila dirujuk pada kepemilikan kompetensi secara pendidikan formal terkait dengan bidang yang dinaungi oleh AKD tersebut. Oleh karenanya, menurut Para Pemohon, menggunakan isu ‘kualitas’ dan istilah “the right person in the right place” bagi penempatan perempuan dalam AKD merupakan bentuk dari pemahaman yang masih terbelenggu dengan kesan domestifikasi perempuan yang tidak berdasar. 13. Bahwa sebagaimana diketahui umum, DPR-RI dilengkapi oleh instrumen-instrumen teknis yang dibentuk guna mendukung kerja-kerja anggotanya. Pertama, terdapat suatu bagian dalam Sekretariat Jenderal DPR-RI, yakni Badan Keahlian DPR-RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Keahlian sejatinya menjalankan fungsi: 59 a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian; b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; i. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal. Bahwa selain Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tenaga ahli pada masing-masing Fraksi, AKD, dan masing-masing anggota DPR-RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tenaga Ahli DPR adalah bagian dari sistem pendukung DPR dengan keahlian tertentu yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administrasi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal. 60 Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan DPR a quo juga mengamanatkan bahwa setiap Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Lebih lanjut dalam persyaratan khusus, Tenaga Ahli Anggota DPR haruslah seorang yang berpendidikan strata dua (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional atau paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun. Bahwa untuk Tenaga Ahli AKD, pada pokoknya harus berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional dengan ketentuan bahwa jurusan yang diambil oleh Tenaga Ahli AKD harus linear dengan kebutuhan dan tupoksi AKD. Contohnya, Tenaga Ahli Komisi I DPR-RI haruslah seseorang yang berpendidikan minimal strata dua (S2) ilmu politik, ilmu komunikasi dan hubungan internasional, ilmu pertahanan, ilmu intelijen, ilmu teknologi informasi, ilmu teknologi nano, ilmu komunikasi, Ilmu telekomunikasi, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan. Bahkan, Tenaga Ahli AKD disyaratkan harus menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan dengan menunjukkan hasil Test of English as a Foreign Language (TOEFL) paling rendah 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh institusi resmi, dan khusus untuk dukungan keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dengan menunjukkan hasil Test of English as a Foreign Language (TOEFL) paling rendah 550 (lima ratus lima puluh). Bahwa untuk Tenaga Ahli Fraksi, diberikan persyaratan khusus berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional atau strata satu (S1) dengan pengalaman khusus di bidang tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun 61 tulisan dengan menunjukkan hasil Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan dari institusi resmi. Bahwa dengan kehadiran instrumen-instrumen tersebut, menurut Para Pemohon, mempertentangkan penempatan perempuan dengan isu ‘kualitas’ sudah tidak relevan sama sekali. Sebab, dengan kehadiran tim teknis yang tentu memiliki keahlian ini, maka kerja-kerja anggota DPR- RI di masing-masing AKD tidak akan terganggu. 14. Bahwa selain isu ketimpangan pemberian beban ‘kualitas’ dalam penempatan perempuan dalam AKD dan juga kehadiran dukungan teknis pada masing-masing AKD bahkan setiap anggota DPR-RI, terdapat pula alasan mengapa penempatan perempuan secara proporsional dalam AKD tidak boleh didasari pada isu ‘kualitas’ dan kompetensi. Alasan yang dimaksud adalah konsep dari representasi dalam keanggotaan DPR-RI itu sendiri. Perlu Para Pemohon sampaikan, bahwa secara etimologis Parlemen berasal dari kata le Parle yang berarti to speak atau berbicara. Artinya, wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, yaitu untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan wadah dimana kepentingan itu dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili. Oleh karena itu, anggota-anggota DPR bukanlah orang-orang yang berfokus pada hal teknis, melainkan fokus dalam memperbincangkan isu-isu rakyat. Hal ini pun terlihat nyata bahkan sejak persyaratan menjadi calon anggota DPR yang tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan atau pengalaman apapun untuk masuk ke dalamnya. Maka dari itu, Para Pemohon berpendapat bahwa mendomestifikasi perempuan ke AKD tertentu saja tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya perempuan juga harus memperbincangkan setiap isu dan sektor yang dibahas di AKD DPR-RI. 15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pemohon berkesimpulan bahwa tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penempatan perempuan dalam AKD bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, sebagai komunitas yang seringkali tidak 62 dilibatkan dalam perumusan kebijakan, perempuan perlu mendapat perlakuan khusus untuk mengakses ruang-ruang yang selama ini tertutup dalam penyusunan kebijakan publik di DPR-RI. E. Pentingnya Pemerataan Distribusi Perempuan Pada Keanggotaan AKD dan Pertentangan Norma a Quo Terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 1. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian F sebelumnya, terlihat bahwa distribusi anggota DPR perempuan tidaklah merata. Keanggotaan perempuan cenderung ditumpuk pada komisi-komisi yang tertentu yang membidangi isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial (Komisi IX), dan isu pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi (Komisi X). Sedangkan pada komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur (Komisi II), penegakan hukum (Komisi III), infrastruktur dan perhubungan (Komisi V), reformasi regulasi dan hak asasi manusia (Komisi XIII), dan Mahkamah Kehormatan Dewan, jumlah perempuan seluruhnya berada di bawah angka 15%. 2. Fakta di atas memang didukung secara riset bahwa domestifikasi perempuan atau terbatasnya kompetensi perempuan di bidang-bidang tertentu adalah nyata. Sebagaimana temuan dari Edward Aspinall, Sally White, dan Amalinda Savirani (2021) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi perempuan hanya unggul dibandingkan laki-laki di tiga bidang, yakni isu perempuan itu sendiri, kesehatan, dan keuangan. Sedangkan pada bidang-bidang yang lain, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa laki-laki lebih memiliki kapabilitas untuk ditempatkan di bidang tersebut, seperti lingkungan, hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan hukum, serta pertahanan dan keamanan negara (Edward Aspinall, Sally White, & Amalinda Savirani, “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1) (2021)). 3. Kondisi tersebut menguatkan bahwa pandangan patriarkis sangatlah merugikan perempuan, salah satunya mempengaruhi distribusi penempatan perempuan sesuai bidangnya di AKD. Padahal berbagai 63 riset telah membuktikan bahwa kehadiran perempuan pada suatu bidang/isu dapat memberikan perbedaan pandangan dan pengalaman dari laki-laki. Perempuan tidak hanya bisa mengadvokasi isu bagi perempuan dan anak itu sendiri, melainkan pada bidang-bidang yang sebenarnya tidak bias pada satu gender semata, perempuan dalam memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan laki-laki. Keistimewaan Kehadiran Perempuan Untuk Memberikan Perspektif Yang Berbeda Terhadap Suatu Bidang Keterwakilan Perempuan Untuk Mendorong Agenda Antikorupsi 4. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) melakukan riset tentang keterwakilan perempuan untuk mendorong agenda antikorupsi di lembaga legislatif pada 2024. Riset dilakukan dengan melakukan survei kepada 205 anggota KPU dan Bawaslu provinsi secara purposive. Puskapol UI juga melakukan wawancara mnendalam kepada enam kategori informan, yaitu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, anggota partai politik, aktivis CSO, dan akademisi. 5. Riset tersebut menemukan bahwa perempuan lebih cenderung berhati- hati dalam menerima korupsi karena pertimbangan moral, norma, dan beban domestik yang melekat pada perempuan. Faktor menyebabkan perempuan lebih cenderung menghindari praktik korupsi bidandingkan laki-laki. Hal ini mempengaruhi keberpihakan perempuan yang lebih baik dibandingkan laki-laki untuk tindakan antikorupsi. Dalam menyuarakan tindakan kejahatan korupsi, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan gaya komunikasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis (Tannen, D, You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, London: Virago, 1990). Pada konteks whistleblower, teori Genderlact memberikan pemahaman tentang bagaimana perempuan merasa tidak nyaman dengan konfrontasi atau konflik yang mungkin timbul akibat melaporkan kejahatan, dan lebih cenderung untuk mencari solusi yang konsensua untuk menghindari konflik tersebut (Simbolon, N.Y, “Kajian Hukum Terhadap Partisipasi Perempuan Sebagai Whistleblower Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rectum, 1(1) (2019)). 64 6. Riset ini membuktikan bahwa perempuan lebih bersedia untuk mendorong agenda antikorupsi, utamanya yang berskala kecil. Kekhasan perempuan terletak pada orientasinya pada politik feminim, yakni proses politik yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat (how to serve the community). Hal ini berbeda dengan orientasi politisi laki-laki yang lebih maskulin untuk mendapatkan kekuasaan (how to get the power). 7. Selain itu, Bauhr, dkk (2019) menjelaskan bahwa hubungan keterwakilan perempuan dengan penurunan tingkat korupsi didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, perempuan lebih memperhatikan pelayanan publik karena memiliki persepsi kewajiban untuk caretaking. Kedua, karier politik perempuan dipengaruhi oleh jaringan yang didominasi laki-laki yang mengucilkannya. Itulah yang membuat kehadiran perempuan dapat berkontribusi dalam melawan korupsi skala kecil maupun besar. 8. Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa agenda untuk memastikan tidak ada domestifikasi perempuan pada bidang-bidang tertentu adalah hal yang sangat penting. Antikorupsi adalah agenda menyeluruh di lembaga legislatif, tidak hanya pada bidang-bidang tertentu, melainkan di seluruh bidang. Jika dikaitkan pada AKD, Komisi III yang membidangi penegakan hukum tentu bertanggung jawab paling besar terhadap agenda antikorupsi ini di DPR. Namun pada faktanya, jumlah perempuan di Komisi III yang membidangi penegakan hukum hanya 4 dari 46 orang anggota (8,69%). Bahkan keberpihakan anggota DPR terhadap perempuan pada agenda antikorupsi juga tidak terlihat. Buktinya, pada pemilihan pimpinan KPK oleh Komisi III DPR RI, 2 calon perempuan yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti tidak terpilih. Padahal, agenda antikorupsi yang dibawakan oleh Komisi III tentu harus memperhatikan faktor-faktor kehadiran deskriptif perempuan (politics of presence) untuk menunjukkan kekuatannya melalui politik gagasan (politics of ideas). 65 Penempatan Perempuan yang Tidak Merata di AKD Justru Semakin Melemahkan Anggota Perempuan Yang Memiliki Ketimpangan Sangat Jauh Secara Jumlah Dengan Anggota Laki-Laki 9. Sebuah riset yang sangat menarik dilakukan oleh Zohal Hessami (Professor of Economics, University of Mannheim) dan Thushyanthan Baskaran (Professor of Economics, University of Siegen) pada tahun 2020 (Zohal Hessami & Thushyanthan Baskaran, “Women As Policymakers do Make a Difference” Women as policymakers do make a difference | CEPR). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lebih dari 7.700 risalah rapat dewan di negara-negara bagian Jerman. Riset ini mencoba mengukur bagaimana pengaruh kehadiran fisik perempuan yang saling mempengaruhi sikap pro aktif satu sama lain antar anggota dewan perempuan. 10. Hasil riset ini menunjukkan bahwa jika jumlah anggota dewan perempuan rata-rata lebih banyak dibandingkan anggota dewan laki- laki, maka anggota dewan perempuan akan lebih banyak berbicara dan bersikap pro-aktif. Sedangkan jika jumlah anggota dewan perempuan jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, maka kecenderungan anggota dewan perempuan tersebut berbicara akan sangat minim. Temuan ini menyimpulkan bahwa tambahan satu saja anggota dewan perempuan secara tidak langsung mempengaruhi keaktifan dan peran signifikan seluruh anggota dewan perempuan pada suatu rapat dewan. 11. Sebaliknya, Hessami dan Baskaran menemukan bahwa ketimpangan yang sangat jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan pada suatu rapat dewan membuat perempuan kehilangan kepercayaan dirinya dan motivasinya untuk terlibat dalam debat yang terjadi. Oleh karena itu, dengan mengurangi sedikit ketimpangan yang ekstrim dengan menambahkan jumlah anggota dewan perempuan pada suatu rapat dewan, hal itu akan sangat mempengaruhi kualitas deliberasi yang ditunjukkan oleh mereka. 12. Riset ini menunjukkan betapa pentingnya menempatkan perempuan pada suatu AKD secara terukur dan proporsional secara berimbang. Dengan menempatkan anggota DPR perempuan secara berimbang 66 pada setiap AKD, akan menguatkan para anggota DPR Perempuan satu sama lain. Misalnya, pada Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur, jumlah anggota DPR Perempuan hanya 2 dari 39 anggota (5,13%). Berdasarkan temuan dari Hessami dan Baskaran, maka dua anggota DPR perempuan ini tentu sangat didominasi dan tidak produktif kehadirannya. Dengan pola distribusi secara berimbang dan proporsional, setidaknya jumlah tersebut dapat meningkat pada angka 8-9 anggota perempuan. Peningkatan ini akan memberikan pengaruh tidak langsung pada kualitas deliberasi yang diwakilkan oleh para anggota DPR perempuan di Komisi II saat ini. Indikator Good Parliament Adalah Tidak Adanya Komisi Yang Domestik dan Dikuasai Oleh Satu Gender 13. Sarah Childs, professor bidang politik dan gender dari University of Edinburgh pernah melakukan riset pada 2016 dengan memberikan indikator dan rekomendasi mengenai The Good Parliament. Menurutnya, terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan the good parliament, pertama, kesetaraan partisipasi di parlemen. Dimensi ini mencakup jaminan diversifikasi komposisi untuk mewujudkan kesetaraan partisipasi di parlemen. Kedua, infrastruktur parlemen. Hal ini mencakup indikator tentang bagaimana tata organisasi dan infrastruktur parlemen bisa memberikan dukungan dalam melaksanakan pekerjaan anggotanya. Ketiga, budaya bersama. Berkaitan dengan perwujudan budaya parlemen yang lebih inklusif. 14. Salah satu rekomendasi Sarah Childs berkaitan dengan kesetaraan partisipasi adalah mengenai larangan domestifikasi dan kekhususan pandangan pada satu gender untuk melihat kualifikasi anggota yang mengisi suatu komisi. Hal ini juga berkaitan dengan dorongan kepada partai politik untuk menyadari pentingnya pola keterwakilan perempuan pada setiap keanggotaan komisi. Rekomendasi ini didasarkan pada fenomena komposisi anggota komite di Parlemen Inggris pada 2016. Pada komite yang membidangi budaya, 67 media, dan olahraga, didominasi oleh laki-laki dan hanya menempatkan 1 (satu) orang perempuan. Begitupun di bidang Women and Equalities Committee (WEC) hanya menempatkan 2 orang laki-laki. Sejak 1979 di berbagai parlemen dunia, jumlah anggota perempuan pada bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara selalu jauh di bawah jumlah anggota laki-laki secara signifikan. Penguasaan gender tertentu pada suatu bidang ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan pada gender bidang tertentu yang berakibat pada bias kebijakan. Misalnya, sejak dulu komite pertahanan negara selalu memusaatkan pembicaraan pada pertanyaan “seberapa besar serangan bom di suatu daerah terjadi”, namun semenjak bertambahnya anggota dewan perempuan di komite tersebut, pembahasan cenderung lebih humanis pada pertanyaan “bagaimana perlindungan terhadap orang-orang yang terkena dampak”. 15. Riset ini merekomendasikan agar penempatan anggota dewan pada suatu komite harus dilakukan secara berimbang. Sebisa mungkin setiap partai politik menempatkan anggota pada suatu komite secara proporsional, yakni mengusahakan prinsip satu laki-laki dan satu perempuan pada setiap komite. 16. Rekomendasi Sarah Childs menguatkan agenda Para Pemohon untuk mengatur kebijakan penempatan anggota DPR Perempuan menurut keberimbangan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Para Pemohon sependapat dengan Sarah Childs bahwa tidak dapat dipungkiri, paradigma bahwa suatu bidang hanya kompatibel atau cocok untuk satu gender, baik laki-laki atau perempuan. Kondisi ini di Indonesia melemahkan posisi perempuan yang jumlah keterpilihannya di DPR masih sangat minim. Akibatnya, perempuan mendapatkan domestifikasi hanya pada bidang-bidang tertentu, dan bidang-bidang lain cenderung terpinggirkan. Pertentangan Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 68 17. Berbagai riset di atas menunjukkan pentingya pengaturan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan pemerataan dan keberimbangan jumlah anggota DPR Perempuan pada tiap-tiap fraksi. Kehadiran fisik perempuan (politics of presence) pada setiap AKD dengan fokus pada bidang-bidang tertentu jelas akan menginsentif perempuan dalam memberikan sumbangsi pemikiran dengan perspektif perempuan yang khas (politics of ideas). Sayangnya pada kondisi status quo, penempatan perempuan pada AKD masih menunjukkan pola domestifikasi pada bidang-bidang tertentu. Hal ini dikarenakan memang dalam konteks sosial, pandangan bahwa perempuan hanya memiliki kapasitas pada bidang-bidang tertentu masih sangat kental. Oleh karena itu, dorongan secara institusional merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menghindari domestifikasi perempuan tersebut. 18. Dorongan institusional tersebut adalah bentuk dari kebijakan khusus yang bersifat sementara (special temporary measures) yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] memberikan tafsir bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ketentuan yang menjamin kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi jaminan bagi kebijakan politik affirmatice action terhadap perempuan untuk memberi kesempatan yang setara dengan laki-laki. 19. Dari pandangan tersebut, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sama sekali tidak membatasi diri dan resisten pada hal-hal apa yang boleh diterapkan dan tidak bisa diintervensi olehnya. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi pintu masuk atas kebijakan afirmasi terhadap setiap kondisi sosial yang meminggirkan suatu kelompok masyarakat tertentu. Riset-riset sebelumnya telah menunjukkan bagaimana pandangan sosial bahwa kapasitas dan kapabilitas perempuan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu memang benar adanya, bahkan mempengaruhi penempatan perempuan di AKD. Hal ini telah menjadi suatu indikator bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 perlu ditegakkan secara institusional dalam penempatan perempuan di AKD. Dengan demikian, 69 tidak adanya pengarusutamaan gender dan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara institusional metode penempatan anggota DPR perempuan dengan prinsip keberimbangan dan pemerataan mengakibatkan pasal-pasal tentang penempatan anggota DPR di AKD menjadi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 20. Selain itu, penempatan anggota DPR Perempuan dengan prinsip keberimbangan dan pemerataan harus dipandang sebagai bagian dari agenda penguatan keterwakilan perempuan dalam politik yang selama ini telah menjadi politik hukum nasional. Sejatinya, angka partisipasi perempuan 30% di parlemen akan tereduksi jika tindakan domestifikasi bagi perempuan pada bidang-bidang tertentu masih terjadi. Hal ini akan membuyarkan agenda nasional yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Para Pemohon memandang Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 harus memasukkan frasa “Dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi” agar sesuai dengan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 21. Lebih lanjut, kehadiran perempuan secara berimbang dan merata pada setiap AKD akan membantu/memfasilitasi Anggota DPR Perempuan untuk memperjuangkan hak kaumnya secara kolektif di semua bidang bangsa ini. Pemerataan perempuan pada setiap AKD akan memberikan tempat bagi Anggota DPR Perempuan untuk memberikan perspektif dan memaksimalkan pandangan khas perempuan pada setiap bidang. Pasalnya, persoalan partisipasi perempuan tidak dapat dikecualikan dan dikhususkan pada bidang-bidang tertentu. Di semua bidang, partisipasi perempuan harus dikuatkan dan diberdayakan. Tujuan ini adalah disampaikan pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. 22. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tergolong sebagai hak ekonomi, sosal, dan budaya berdasarkan literatur HAM internasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XIV/2016 menyatakan: 70 “… Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih- lebih melanggar hak konstitusional atau orang, ataupun kelompok masyarakat lainnya maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.” Penjelasan Mahkamah tersebut dalam konteks permohonan ini menunjukkan bahwa segala tindakan yang menghambat perempuan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara harus dicegah dan diberantas oleh negara. Oleh karena Anggota DPR Perempuan mengalami kesulitan untuk terlibat pada setiap bidang melalui partisipasi di AKD, maka negara harus terlibat secara institusional untuk mengatur hal tersebut agar memfasilitasi perempuan untuk terlibat di seluruh bidang. 23. Oleh karena itu, tidak adanya perspektif penempatan Anggota DPR Perempuan dengan prinsip keberimbangan dan pemerataan pada Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, mengakibatkan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. F. Justifikasi Pengaturan Distribusi Perempuan Secara Proporsional dalam AKD Merupakan Wujud Pelaksanaan Nilai-Nilai Konstitusi 1. Para Pemohon memahami bahwa pengaturan distribusi anggota fraksi dalam AKD merupakan suatu kewenangan internal dari masing-masing fraksi. Bagi Para Pemohon sendiri, diskresi ini melahirkan dua sisi. Di satu sisi Para Pemohon pada mulanya menaruh kepercayaan bahwa setiap fraksi akan memahami urgensi penempatan perempuan dalam AKD untuk menyuarakan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan. Sehingga, alokasi perempuan dalam AKD yang proporsional adalah sesuatu yang natural. Namun di satu sisi, Para Pemohon juga dalam realitanya menyaksikan bahwa fraksi belum mampu mewujudkan 71 semangat kebijakan yang mengikutkan perspektif perempuan karena distribusi perempuan pada akhirnya masih sangat timpang di AKD. 2. Dalam realita tersebutlah, Para Pemohon memiliki justifikasi untuk memilih mekanisme hukum sebagai suatu sarana dalam mendesain keterwakilan perempuan yang proporsional secara mengikat. Sekalipun distribusi anggota fraksi pada setiap AKD adalah suatu kewenangan diskreksional masing-masing fraksi, namun UUD NRI 1945 telah meletakkan ruang untuk mengakselerasi keterlibatan perempuan dalam politik. Bahwa UUD NRI 1945 menolak adanya kondisi yang melemahkan kedudukan perempuan dalam politik. Sehingga, UUD NRI 1945 juga menghendaki kebijakan-kebijakan yang afirmatif, hingga kebolehan untuk mengatur mekanisme distribusi perempuan dalam AKD. 3. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, UU MD3 utamanya pada pasal-pasal yang diujikan a quo, mengatur mekanisme pemilihan, distribusi, dan komposisi dari setiap AKD. Konsekuensinya, bahwa tata cara dan pedoman pengisian AKD adalah suatu yang terbuka untuk didiskusikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi meletakkan perintah mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan AKD. 4. Jika belajar dari Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, pada akhirnya tidak diimplementasikan bahkan diabaikan pasca lahirnya UU 42/2014. Dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (untuk selanjutnya disebut “Tata Tertib DPR”) perintah Mahkamah untuk mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan AKD direduksi menjadi “dapat memperhatikan” yang memiliki makna fakultatif, tidak imperatif. 5. Dalam hal tersebut, maka perlunya kembali penegasan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan suatu norma dalam UU MD3 harus dilakukan kembali. Dengan adanya justifikasi pengaturan distribusi perempuan pada AKD di dalam undang-undang, maka sudah 72 semestinya Peraturan DPR/DPD/DPRD harus mengikuti dan tidak menyimpang. 6. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekali lagi ditegaskan bahwa pengaturan distribusi perempuan secara proporsional dalam setiap AKD adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai konstitusi, utamanya menempatkan perempuan dalam posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan. Upaya ini bukan berarti mengintervensi kebebasan fraksi untuk mengusulkan anggota setiap AKD, melainkan sebuah pedoman untuk mengusulkan anggota yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. G. Urgensi Kuota Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Pada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Sentralitas Pimpinan AKD Untuk Menghadirkan Kebijakan Yang Berpihak Terhadap Perempuan 1. Perlu dipertegas kembali, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] menyatakan: Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2024 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Pandangan tersebut menegaskan bahwa dalam pengisian AKD, menjadi suatu keharusan untuk menetapkan secara tertulis suatu ketentuan pengisian yang melibatkan pengarusutamaan gender. 73 Ditegaskan bahwa penghapusan ketentuan pengarusutamaan gender adalah suatu tindakan yang inkonstitusional. 2. Sayangnya, rambu-rambu tersebut diabaikan oleh pembentuk undang- undang melalui UU 42/2014. Pada undang-undang tersebut, seluruh pasal yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 diubah dan kembali lagi menghilangkan ketentuan atau agenda pengarusutamaan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara politik hukum, pembentuk undang-undang menyimpangi agenda pengarusutamaan gender yang telah dibangun selama ini melalui konstruksi hukum berdasarkan pintu masuk Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 3. Oleh karena itu, pentingnya pengembalian norma tersebut tergambar dari urgensi di atas, bahwa agenda Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 tidak bisa dibuyarkan melalui perubahan undang-undang semata. Ketentuan untuk menempatkan perempuan dalam posisi pimpinan AKD menjadi suatu keniscayaan untuk mencapai kondisi penguatan perempuan di bidang politik. 4. Rilis dari World Economic Forum (WEF) tentang Global Gender Gap Report 2024 masih menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam pemberdayaan politik (political empowerment) masih sangat rendah. WEF mengkaji dalam 4 bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. diantara 4 bidang tersebut, WEF mencatat bahwa partisipasi perempuan paling rendah berada di bidang pemberdayaan politik (political empowerment) dengan angka 0.138 dengan posisi ke-107 (lihat: World Economic Forum, “Global Gender Gap 2024 Insight Report June 2024”). Berdasarkan uraian tersebut, menjadi urgensi nyata untuk mengembalikan pengarusutamaan gender dalam pengisian pimpinan AKD melalui norma UU MD3. 5. Selain urgensi filosofis berdasarkan agenda Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas, pentingnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan AKD juga dapat dibaca secara pragmatis dari kewenangan pimpinan AKD. Berdasarkan berbagai 74 ketentuan dalam tata tertib DPR, nampak jelas bahwa pimpinan AKD menjadi pintu pertama untuk menentukan rencana dan tata kerja DPR. 6. Misalkan, dalam Pasal 31 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Tertib (“Tata Tertib DPR”) menyatakan bahwa diantara tugas Pimpinan DPR, adalah: a. Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; c. Menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR; dan d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; 7. Kemudian dalam Pasal 25 Tata Tertib DPR mengisyaratkan bahwa dalam menyusun rencana kerja dan tata kerja AKD, pimpinan AKD mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi. Kemudian hasil konsultasi tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR. 8. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa agenda dan tata kerja DPR dimulai dari inisiatif pimpinan AKD terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengesahan dari keputusan anggota. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pimpinan AKD memegang peran sentral dan utama dalam mengarahkan visi, rencana, tata kerja, dan target-target dari setiap unsur dalam kelembagaan DPR. Pimpinan AKD memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengarahkan kelembagaan DPR dalam mencapai suatu target tertentu. 9. Jika dikontekskan misalnya dalam kewenangan Badan Legislasi, Pasal 105 UU 17/2014 memberikan kewenangan kepada Badan Legislasi untuk: 75 a. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR; b. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD; c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan d. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. Berbagai kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa kedudukan Badan Legislasi menempati posisi yang strategis untuk menentukan dan memutuskan prioritas legislasi nasional dalam kepengurusan DPR. 10. Dalam kaitannya dengan Pasal 25 Tata di atas sebelumnya, bahwa rancangan program legislasi nasional, tata kerja dan rencana Badan Legislasi 5 tahun diinisiasi oleh Pimpinan Badan Legislasi. 11. Dengan penempatan perempuan pada Pimpinan Badan Legislasi, kebijakan-kebijakan yang mendorong penguatan peran perempuan, perlindungan bagi perempuan, hingga pembukaan kesempatan partisipasi perempuan dapat dikonsolidasikan sejak awal. Representasi fisik perempuan dalam Pimpinan Badan Legislasi akan mendorong keberpihakan pada pengerahan isu kebijakan yang mendukung perempuan sejak awal rencana kerjanya. 12. Sebagai studi komparasi, temuan dari United Nations menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen sangat signifikan pada lahirnya kebijakan yang mendukung perempuan. Misalnya sebuah studi di Panchayats (sebuah pemerintahan lokal di India), menunjukkan bahwa angka proyek 76 pembangunan air minum bagi daerah tertinggal lebih tinggi 62% di area dengan pemimpin lokal perempuan dibandingkan laki-laki. Di Norwegia, terdapat hubungan secara langsung antara kehadiran pimpinan perempuan dengan kebijakan perlindungan anak (lihat: R. Chattopadhyay and E. Duflo, “Women as Policy Makers: Evidence From a Randomized Policy Experiment in India,” Econometrica 72(5), 2002). 13. Hal ini menggambarkan bahwa posisi pimpinan AKD akan sangat berpengaruh pada konsolidasi kebijakan penguatan partisipasi perempuan jika memenuhi keterwakilan fisik perempuan. Dengan demikian, menjadi sangat penting secara pragmatis untuk memaksimalkan agenda politik Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dengan menempatkan kebijakan khusus terkait keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan AKD. Bukti Kehadiran Anggota DPR Perempuan Pada Pimpinan AKD Terhadap Kebijakan Yang Berpihak Pada Perempuan 14. Untuk menguatkan dalil yang dimohonkan, Para Pemohon menampilkan bukti bahwa kehadiran Anggota DPR Perempuan pada Pimpinan AKD berkorelasi terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan. 15. Berdasarkan penelusuran dari Cakra Wikara Indonesia (CWI), berbagai ketentuan yang mengafirmasi perempuan pada undang-undang penyelenggara pemilu dan partai politik dipengaruhi oleh sikap aktif Wakil Ketua Komisi 2, yakni Ida Fauziyah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (“UU 22/2007”) menjadi salah satu pemicu awal keterlibatan perempuan dalam pemilu. UU 22/2007 memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikti 30% di KPU dan Pengawas Pemilu pada seluruh tingkatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (“UU 10/2008”) juga memuat ketentuan pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik dan penggunaann prinsip zipper system. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 77 Politik (“UU 2/2008”) juga meletakkan dasar pengaturan penyertaan 30% perempuan dalam pembentukan partai politik. 16. Berbagai ketentuan-ketentuan progresif yang berpihak pada perempuan tersebut tidak terlepas dari inisiasi Ida Fauziyah dari Fraksi PKB yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Hal ini menjadi contoh bagaimana insiatif yang besar dari anggota DPR Perempuan yang menduduki jabatan Pimpinan AKD dapat diaktualisasikan dengan baik untuk mengadvokasi kebijakan untuk perempuan. 17. Hal serupa juga terjadi pada persetujuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“RUU TPPO”) menjadi undang-undang. DPR setuju untuk mengesahkan RUU TPPO pada 20 Maret 2007 sebagai hasil kerjaan dari Panitia Khusus RUU TPPO. Sebagai catatan, RUU TPPO saat itu menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Farida Hatta karena semakin maraknya korban TPPO, utamnya para perempuan. Dorongan yang kuat dari Meuthia Farida Hatta juga sangat terbantu oleh Pansus RUU TPPO yang diketuai oleh Lathifah Iskandar dari Fraksi PAN. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan, utamanya yang berada pada posisi pimpinan Pansus sangatlah berpengaruh terhadap politik hukum kebijakan yang berwatak perlindungan bagi kaum perempuan. 18. Para Pemohon juga dapat menunjukkan sebaliknya, bahwa absennya Anggota DPR Perempuan pada posisi Pimpinan AKD juga sangat mempengaruhi lambatnya proses pengesahan kebijakan yang melindungi perempuan. Contohnya terkait perjalanan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebagaimana diketahui bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah program legislasi nasional yang diusulkan oleh Komisi VIII. Namun pada akhirnya, Komisi VIII gagal merampungkan RUU ini. Pada Juni 2020, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) yang memicu tanda tanya besar dari berbagai pihak. Perlu diingat bahwa pada saat dikeluarkan dari prolegnas prioritas oleh Komisi VIII, komposisi pimpinan Komisi VIII 78 sama sekali tidak memuat perempuan. Hal ini menjadi anomali karena Komisi VIII yang membidangi perlindungan anak dan perempuan justri tidak menempatkan perempuan pada posisi pimpinannya. 19. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pengisian pimpinan AKD oleh Anggota DPR Perempuan harus dipandang memiliki korelasi dengan pembentukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuuan. Dengan menempatkan perempuan pada jabatan pimpinan AKD, hal ini secara langsung akan berpengaruh pada posisi tawar perempuan yang baik di parlemen. Posisi ini tentu akan sangat berpengaruh baik pada agenda penguatan peran perempuan di parlemen. Petitum Para Pemohon Untuk Menetapkan Paling Sedikit 30% Perempuan Pada Pimpinan AKD 20. Terhadap komposisi pimpinan AKD, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 bahwa pimpinan AKD harus mengutamakan keterwakilan perempuan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.12], bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan frasa “memperhatikan”. Rujukan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menguji ketentuan penentuan calon terpilih apabila perolehan suara sama dan salah satu calegnya adalah perempuan. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “memperhatikan” kurang tepat dan kurang kuat untuk digunakan dalam konteks mendahulukan caleg perempuan dalam hal perolehan suara sama. Sehingga, frasa yang lebih tepat dan lebih kuat menurut Mahkamah adalah frasa “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Artinya, dalam hal perolehan suara sama antar dua caleg atau lebih, caleg perempuan akan diutamakan untuk terpilih. Rumusan tersebut kemudian dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan pada Putusan 82/PUU-XII/2014 dengan turut memilih frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”. 21. Menurut Para Pemohon, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam konteks pengisian pimpinan AKD pada saat ini tidaklah relevan untuk digunakan. Bahkan, frasa ini tidak aplikatif dan 79 berbeda kondisi penggunaannya pada Putusan 20/PUU-XI/2013. Para Pemohon memiliki basis argumentasi bahwa frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak relevan untuk pengisian pimpinan AKD saat ini sebagai berikut: a. Mekanisme penetapan pimpinan AKD berdasarkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak lagi diusulkan secara paket. Sejak perubahan UU 2/2018, mekanisme pengusulan pimpinan AKD sudah berbeda dengan UU 17/2014. Dalam UU 17/2014, pengisian pimpinan AKD dilakukan dengan pemilihan dari anggota AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sementar dalam Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018, frasa “dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi” dihapuskan, akibatnya pengusulan pimpinan AKD tidak lagi menggunakan sistem paket. Oleh karena tidak lagi menggunakan sistem paket, maka implementasi “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi tidak jelas praktiknya. Apabila pimpinan AKD diusulkan dalam satu paket, maka mengutamakan keterwakilan perempuan dapat diimplementasikan dengan mengutamakan untuk memilih paket pimpinan AKD yang keterwakilan perempuannya lebih banyak. Walaupun pada akhirnya, prinsip tersebut tetap memiliki permasalahan karena penentuan AKD menggunakan sistem pemilihan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengakibatkan jika disepakati secara mufakat, maka tanpa prinsip mengutamakan keterwakilan perempuan dapat dikesampingkan. Dalam hal pengisian pimpinan AKD tidak diusulkan dalam satu paket, maka implementasi “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi semakin tidak jelas. Dengan konstruksi saat ini, artinya siapapun dari anggota AKD dapat mengajukan diri sebagai pimpinan AKD yang nantinya dipilih dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Pada kondisi ini, tetap bahwa apabila secara musyawarah dan mufakat anggota AKD bersepakat untuk tidak memilih perempuan, hal itu tidaklah menjadi masalah. Kondisi tersebut mengakibatkan sangat sulit mengukur implementasi dari 80 prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam konteks pengisian Pimpinan AKD. b. Konteks Penggunaan Frasa “Mengutamakan” pada Putusan 20/PUU-XI/2013 Tidak Bisa Disamakan Dengan Pengisian Pimpinan AKD. Pada Putusan 20/PUU-XI/2013, konteks penggunaan frasa “mengutamakan keterwakilan perempun” adalah pada kondisi jika terdapat dua atau lebih caleg yang mempunyai suara sama, maka diutamakan caleg perempuan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Kondisi ini jelas bahwa secara hitung- hitungan, KPU tinggal memilih kandidat dari caleg dengan suara sama berjenis kelamin perempuan. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip “mengutamakan” disini sangatlah jelas, bahwa apabila KPU tidak menetapkan caleg perempuan sebagai calon terpilih, maka secara terukur artinya KPU tidak mengutamakan perempuan. Dicermati secara kritis, kondisi ini berbeda dalam konteks pengisian pimpinan AKD. Pada pengisian pimpinan AKD, prinsip pemilihan yang digunakan adalah musyawarah dan mufakat, dengan kandidat secara terbuka berasal dari anggota suatu AKD. Di titik ini, sulit untuk menentukan apa indikator dari pelaksanaan “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Pada suatu pemilihan dengan prinsip musyawarah dan mufakat, bisa saja para anggota bersepakat untuk tidak memilih atau menempatkan perempuan pada pimpinan AKD. Hal ini membuka peluang adanya kondisi perempuan didominasi oleh laki-laki sebagaimana budaya sosial yang terjadi selama ini. Apabila Pimpinan AKD tidak memuat perempuan, tidak berarti secara terukur dapat disimpulkan bahwa penetapan pimpinan AKD tersebut melanggar prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Lebih ekstrim lagi, bagaimana jika yang menominasikan diri pada jabatan Pimpinan AKD tidak ada anggota DPR Perempuan atau ruangnya ditutup karena dominasi anggota laki-laki, maka hal ini semakin membuat frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi tidak jelas. 81 22. Dua argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pada praktiknya pun, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” adalah suatu ukuran yang tabu dan tidak terukur. Oleh karena itu, Para Pemohon pada permohonan a quo meminta secara lebih tegas untuk menetapkan kuota paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan AKD. Formula ini menjadikan agenda pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD menjadi lebih terukur dan dapat dievaluasi. Secara sederhana, selama jumlah Pimpinan AKD perempuan kurang dari 30%, maka artinya komposisi pimpinan tersebut bertentangan dengan hukum. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran dan penerapan dari formula ini lebih jelas dan evaluatif dibandingkan frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”. 23. Para Pemohon menyadari bahwa dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 dan 89/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD adalah hal yang sulit diterapkan. Sayangnya, Mahkamah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kesulitan apa yang dimaksud dalam perhitungan matematis penempatan perempuan secara khusus pada pimpinan AKD. Oleh karena itu, Para Pemohon menyatakan bahwa dengan simulasi yang jelas bagaimana penerapan kuota 30% perempuan di Pimpinan AKD akan menunjukkan bahwa formula ini jelas dan dapat dilaksanakan secara jelas. 24. Secara simulasi, penerapan kuota 30% perempuan di Pimpinan AKD dapat ditunjukkan sebagai berikut: ● Jumlah Anggota DPR Perempuan Periode 2024-2019 = 127 orang ● Jumlah AKD berdasarkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018: - Jumlah Komisi = 13 - Jumlah AKD Non-Komisi = 5 Total AKD = 18 ● Jika jumlah pimpinan AKD adalah 5 orang (1 ketua dan 4 wakil ketua), maka minimal 2 orang haruslah perempuan (30% dari 5 orang). ● Total Anggota Perempuan sebagai pimpinan AKD adalah 36 orang, (masing-masing dari 18 AKD terdapat 2 perempuan). ● Maka total anggota DPR Perempuan non-pimpinan adalah: 127 - 36 = 91 orang 82 Jika 91 orang dibagi secara proporsional pada keanggotaan setiap AKD (13 AKD komisi, untuk AKD non-komisi dapat merangkap sebagai bagian AKD Komisi), maka jumlah perempuan pada keanggotaan setiap AKD adalah 7 orang. Ditambahkan dengan 2 orang pimpinan, maka partisipasi perempuan pada setiap AKD berjumlah 9 orang. 25. Distribusi 9 orang perempuan pada setiap AKD adalah angka ideal secara proporsional dengan jumlah anggota DPR Perempuan saat ini. Sekalipun jumlah tersebut belum mencapai 30%, hal itu dikarenakan faktor rendahnya keterpilihan anggota DPR Perempuan. Akan tetapi perlu diingat, bahwa selain secara kuantitatif, peran-peran dan posisi anggota DPR Perempuan yang strategis akan turut mempengaruhi pertimbangan-pertimbanga kualitatifnya. 26. Dengan alokasi 2 orang perempuan pada setiap Pimpinan AKD, secara kualitatif menempatkan posisi yang strategis bagi perempuan untuk memperjuangkan isu-isu mereka secara langsung. Hal ini adalah bentuk fasilitas institusional kepada Anggota DPR Perempuan untuk memberdayakan mereka yang telah terpilih di DPR. Kebijakan kuota 30% perempuan pada pimpinan AKD dan pemerataan distribusi Anggota DPR Perempuan pada keanggotaan AKD menjadi dua kebijakan yang saling mendukung dan melengkapi. Sekalipun jumlah keterwakilan perempuan di DPR saat ini masih di angka 21,9%, memaksimalkan perempuan pada posisi-posisi strategis juga akan mendukung pengarusutamaan gender di parlemen secara kualitatif. H. Rekonstruksi Ketentuan Pasal AKD 1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pokok permohonan yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon, maka dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terang untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam menempati kursi sebagai pimpinan maupun anggota dalam AKD secara proporsional. 83 2. Bahwa Para Pemohon telah merumuskan usulan rekonstruksi norma dalam UU MD3 yang menurut Para Pemohon dapat memberi penegasan terkait penempatan proporsional bagi perempuan dalam AKD yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 6. Usulan Rekonstruksi Pasal dalam UU MD3 oleh Para Pemohon NO. CAKUPAN PASAL YANG DIUJI PERIHAL MUATAN PASAL PERMOHONAN (PETITUM) 1 KEANGGOTAA N Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Badan Musyawarah Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. 2 Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Komisi Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. 3 Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Badan Legislasi Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 4 Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Badan Anggaran Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota 84 perempuan pada tiap-tiap fraksi. 5 Pasal 114 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Badan Kerja Sama Antar- Parlemen Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 6 Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 7 Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 8 Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 Keanggotaan Panitia Khusus DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 85 9 PIMPINAN Pasal 427E ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2018 Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, MKD, dan BURT Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 3. Bahwa bila disimulasikan dengan struktur keanggotaan DPR-RI Periode 2024-2029, maka representasi perempuan dalam pimpinan dan keanggotaan AKD apabila Mahkamah dapat digambarkan sebagai berikut. Simulasi Kepemimpinan Perempuan AKD DPR-RI Apabila Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan a quo 86 Simulasi Keanggotaan Perempuan dalam AKD DPR-RI Apabila Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan a quo 87 88 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna”; 3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap- tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang”; 4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 89 Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap- tiap fraksi”; 6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap- tiap fraksi”; 7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 90 Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”; 8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”; 9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap- tiap fraksi”; 10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 91 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”; 11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000027.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Gunawan Budilaksono, S.H.,M.Kn. Nomor 279 tanggal 15 November 2011 mengenai Pendirian Yayasan Perludem; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06- 0011192 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kalyanamitra; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H., Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024 tentang Keputusan Pembinaan Yayasan Kalyanamitra; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon IV atas nama Titi Anggaraini; 92 Selain itu, para Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2025 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP., M.A. dan Anna Margret Lumban Gaol, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2025 serta 1 (satu) orang saksi yakni Eva Kusuma Sundari yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP., M.A. Ahli menyampaikan keterangan terkait dengan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas atas pasal yang diuji. Keterangan ini dibagi menjadi dua bagian, meliputi. Pertama, pentingnya “Critical Mass” untuk mendorong keterwakilan perempuan secara substantif di Parlemen. Kedua, pemenuhan 30% perempuan di Alat Kelangkapan Dewan sebagai upaya mewujudkan representasi substantif dan parlemen sensitif gender. 1. Pentingnya “Critical Mass” untuk mendorong keterwakilan perempuan secara substantif di Parlemen. Salah satu isu utama yang selalu menjadi perhatian publik selama Pemilu termasuk pada Pemilu 2024 yang lalu adalah soal keterwakilan perempuan di parlemen. Persentase perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mencapai 21,9% atau 127 orang pada Pemilu 2024. Mengapa penting adanya affirmative action bagi perempuan di parlemen?. Lebih kurang 79 tahun yang lalu (1946-2025), perhatian dunia khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ditunjukkan dengan pendirian Komisi PBB tentang Status Perempuan (Commission on the Status of Women) pada tahun 1946. Komisi PBB tentang Status Perempuan kemudian mendeklarasikan Dekade PBB untuk Perempuan (1975-1985) untuk secara sistematis menarik perhatian terhadap kemajuan perempuan di seluruh dunia (Ratna Saptari & Brigitte Holzner, Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti & Yayasan Kalyanamitra, 1997). Disusul kemudian dengan Dekade 93 untuk Perempuan dimulai dengan Konferensi PBB sedunia tentang Perempuan I di Mexico City 1975, dilanjutkan dengan diadopsinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) CEDAW) oleh Komisi PBB tentang Status Perempuan pada tanggal 18 Desember 1979. CEDAW merupakan konvensi internasional yang mengkhususkan diri pada isu hak asasi perempuan khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik dalam hal ekonomi, sosial, kulturalal, hak sipil dan politik (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, United Nations General Assembly resolution 34/180, 18 December 1979). Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik yang adil dengan laki-laki, ditetapkan dalam Pasal 7 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dengan bunyi: “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan, khususnya, harus menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak: (a) Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan referendum publik dan untuk memenuhi syarat untuk dipilih dalam semua badan yang dipilih publik; (b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang jabatan publik dan melaksanakan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan; (c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi dan asosiasi non-pemerintah yang peduli dengan kehidupan publik dan politik negara”. Pasal ini didasari atas pengakuan eksplisit bahwa "diskriminasi yang luas terhadap perempuan masih ada" dan menekankan bahwa diskriminasi tersebut "melanggar prinsip-prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia". Sehingga masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen merupakan konsekuensi dari diskriminasi langsung atau tidak langsung yang masih terus terjadi terhadap perempuan, termasuk dalam soal keterwakilan perempuan di parlemen. Konferensi PBB sedunia tentang perempuan IV di Beijing, Tiongkok, pada tahun 1995 yang dihadiri oleh 189 Negara, menghasilkan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (Beijing Platform for Action). Konferensi Beijing mengharuskan semua badan pemerintah dan non- pemerintah untuk 94 mengambil tindakan strategis dalam 12 bidang penting yang masih releval hingga saat ini (kemiskinan; pendidikan dan pelatihan; kesehatan; kekerasan; konflik bersenjata; ekonomi; kekuasaan dan pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan; hak asasi manusia; media; lingkungan; dan anak perempuan) (Platform For Action, The United Nations Fourth World Conference on Women, Beijing, China - September 1995). Dalam hal ini, kunci untuk memastikan akses yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan adalah melalui peningkatan representasi perempuan di parlemen karena parlemen merupakan lembaga penting dalam pengambilan keputusan. Meskipun diskusi dan praktik tentang affirmative action sudah muncul sebelum momentum ini, Beijing Platform for Action menandai peristiwa penting karena munculnya dorongan penerapan affirmative action atau kuota bagi peningkatan keterwkailan perempuan di parlemen di seluruh dunia (Mona Lena Krook, Quotas For Women In Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press, 2009. hal.3). Affirmative action atau tindakah khusus sementara, merupakan afirmasi positif unuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Mengapa demikian? Demokrasi tidak seharusnya sekedar menerapkan prinsip “one person, one vote” tetapi mensyaratkan adanya kontrol masyarakat (popular control) dan kesetaraan politik (political equality) (Anne Phillips, The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press, 1995. hal. 27). Jika prinsip pertama menegaskan peran yang harus juga diberikan dan dimainkan oeh warga negara untuk mempengaruhi dan mengontrol lembaga perwakilan yang diklaim sebagai lembaga yang memenuhi kepentingan masyarakat, maka prinsip kedua (political quality) terkait dengan konsep keterwakilan yang adil. Prinsip political equality secara klasik berarti bentuk kesetaraan politik untuk siapa saja yang memiliki status yang setara (equal status) (David Held, Models of Democracy. Oxford, Great Britain: Polity Press, 1987). Namun demikian, yang harus menjadi catatan penting, status yang setara antara perempuan dan laki-laki tidak serta merta berarti keduanya memiliki akses setara untuk berpartisipasi dalam politik. Pada umumnya modal sosial kaum perempuan relatif tertinggal dibandingkan dengan laki- laki seperti pandangan budaya yang lebih menitikberatkan peran perempuan di arena 95 domestik, perbedaan prioritas pendidikan dalam keluarga yang lebih menguntungkan laki-laki, beban kerja ganda yang membuat gerak perempuan di dunia publik terhambat, dan persepsi bahwa perempuan tidak layak berkiprah di ruang publik atau politik (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, Wahyu Prasetyawan, Masyarakat Sipil Setara Gender: Meneropong Ornop Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024. hal. 111), bahkan maraknya kekerasan terhadap perempuan dalam politik (Kurniawati Hastuti Dewi, Pilkada dan Ancaman Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Politik, kumparan.com, 30 Oktober 2024; Kurniawati Hastuti Dewi, Survei Tim Gender dan Politik BRIN: Aktivis Perempuan Rentan Mengalami Kekerasan, kumparan.com, 26 November 2024). Berbagai hambatan yang tidak terlihat namun dirasakan itu, dikenal dengan fenomen “glass ceiling” (langit-langit kaca) yang merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan hambatan sistemik tak kasatmata yang menghalangi perempuan untuk baik ke jenjang teratas dalam kelembagaan/politik, maju ke posisi kepemimpinan puncak/pengambilan keputusan, meskipun memiliki kualifikasi atau pengalaman. Istilah "glass ceiling" pertama kali dikenalkan oleh Marilyn Loden pada tahun 1978 dalam sebuah panel diskusi tentang perempuan dalam dunia kerja di Amerika Serikat (100 Women: 'Why I invented the glass ceiling phrase', https://www.bbc.com/news/world-42026266, 13 December 2017). Maka, meskipun promosi tampaknya berdasarkan prestasi (atau meritokrasi), namun perempuan sering kali dikecualikan atau tidak dipertimbangkan dalam kompetisi untuk posisi strategi, karena diskriminasi struktural, norma budaya, dan bias gender sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini, kita penting menyadari adanya "glass ceiling" berupa hambatan struktural dan kultural yang tidak terlihat secara formal, namun tetap nyata menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam organisasi (Kirsten Haack, “Breaking the Glass Ceiling? Women’s Representation in the UN System”, dalam .Women's Access, Representation and Leadership in the United Nations. Palgrave Macmillan, Cham, 2022). Maka dari itu, menyadari adanya ketimpangan gender di tempat kerja dan politik yang tidak terlihat, diperlukan 96 tindakan khusus sementara atau affirmative action untuk perempuan agar dapat berkiprah dalam politik secara optimal. Menariknya, dalam kondisi yang dikelilingi oleh “glass ceiling” tersebut, narasi meritokrasi—bahwa setiap individu dipromosikan berdasarkan kompetensi—justru kerap digunakan untuk membenarkan ketidakhadiran perempuan dalam posisi strategis. Pada konteks ini, menerapkan narasi meritokarasi untuk mengcounter tindakah affirmative action tidak tepat karena sistem meritokrasi itu tidak netral, karena dimulai dari asumsi bahwa semua memiliki peluang sama, padahal struktur sosial dan budaya (jaringan, dukungan) tidak imbang antara perempuan dan laki-laki dalam politik. Umumya perempuan politisi di Indonesia menghadapi lebih banyak tantangan dalam menembus kandisasi mengingat kecenderungan dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan partai politik (parpol) dan dalam pengambilan keputusan parpol (Kurniawati Hastuti Dewi & Atika Nur Kusumaningtyas, “Refleksi Modal, Strategi, dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung 2015: Sebuah Komparasi” dalam Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung, Kurniawati Hastuti Dewi (Ed), hal. 167. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI dan Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2018). Sangat tidak mudah bagi perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam kompetisi politik elektoral baik sebagai calon kepala daerah maupun calon legislatif, bahkan untuk mendapatkan nomor urut kecil dalam pencalegan. Karena sehebat apapun modal sosial (popularitas, jejaring sosial) yang dimiliki perempuan, keputusan pencalonan tetap bergantung pada elit parpol yang melakukan seleksi (gatekeeper) yang sebagian besar laki-laki, dan harus mendapatkan keputusan atau rekomendasi dari pimpinan pusat partai politik, yang tidak selalu didasarkan pada meritokrasi. Sebuah studi di Kanada, oleh Christine Cheng dan Margit Tavits mengenai seleksi terhadap caleg perempuan, menggarisbawahi bahwa komposisi gender dari gatekeeper partai—mereka yang bertanggung jawab atas perekrutan kandidat—memainkan peran penting dalam mendorong atau mencegah kandidat perempuan untuk mencalonkan diri. Dengan menggunakan kumpulan data asli yang mencakup informasi tingkat daerah pemilihan untuk semua partai dan kandidat dalam pemilihan nasional Kanada 97 tahun 2004 dan 2006, para penulis menemukan bahwa kandidat perempuan lebih mungkin dicalonkan ketika gatekeeper—ketua partai lokal—adalah seorang perempuan daripada laki-laki (Christine Cheng dan Margit Tavits, “Informal Influences in Selecting Female Political Candidates”, Political Research Quarterly, vol. 64, no. 2 (2011): 460-471). Akibat struktur patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, calon legislatif (caleg) perempuan sering kali menghadapi kendala dalam memobilisasi sumber daya material dan jaringan yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu; caleg perempuan sering kali memiliki lebih sedikit sumber daya material dibandingkan laki-laki (Edward Aspinall, Sally White, Amalinda Savirani, “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?,” Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 40. No. 1 (2021): 6). Caleg perempuan seringkali tidak memiliki sumber daya material yang memadai dan tidak memiliki jejaraing ke dalam struktur partai politik yang cenderung didominasi elit laki-laki. Sehingga dalam kampanye politik mereka cenderung tidak dapat mengandalkan mesin politik karena biaya yag sangat mahal dan sehingga mereka hanya bisa mengandalkan jaringan informal termasuk jaringan perempuan selama kampanye (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Wahyu Prasetyawan, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, “Dia Dikader”: Women’s NGOs roles, networks, and the agency of women’s legislative candidates in West Sumatra,”Asian Journal of Women's Studies Vol. 29, No. 4 (2023): 506-530). Mengingat, posisi laki-laki dan perempuan tidak setara secara kepemilihan sumber daya dan akses dalam struktur kunci partai politik. Maka, mengedepankan pertimbangan meritokrasi untuk mengisi posisi strategis terlihat tidak adil bagi perempuan. Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7/1984, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan upaya pemenuhan hak asasi perempuan seperti yang tercantum dalam konvensi ini dengan menerapkan affirmative action untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlamen Indonesia sejak Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2024. Namun demikian, setelah 5 kali Pemilu (Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, 2024) persentase perempuan di DPR mencapai baru mencapay 21,9% atau 127 orang. Meskipun masih jauh dari 30 persen, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2019 98 dengan persentase perempuan di DPR sebesar 20,52%. Lalu mengapa angka 30 persen menjadi krusial dalam diskusi dan praktik keterwakilan perempuan di parlemen?. Argumen penting dalam penelitian tentang representasi politik perempuan adalah gagasan tentang ‘massa kritis’ (“critical mass”). Drude Dahlerup, dalam artikelnya “From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics” yang diterbitkdan dalam Scandinavian Political Studies 11 (4) (1988): 275–97, mengelaboradi konsep “critical mass” atau ‘massa kritis’ dalam konteks representasi politik perempuan. Konsep ‘massa kritis’ dipinjam dari fisika nuklir, yang merujuk pada kuantitas yang dibutuhkan untuk memulai reaksi berantai; secara analogi, dikatakan bahwa pergeseran kualitatif akan terjadi ketika perempuan melebihi proporsi sekitar 30 persen dalam suatu organisasi. Jadi, minoritas yang besar dapat membuat perbedaan, meskipun masih minoritas. Drude Dahrelup memang memberikan catatan keterbatasan konsep ‘massa kritis’ yang dalam ilmu fisika diterapkan pada proses yang terjadi di entitas atau ruangan yang terisolasi. Maka, jika ini ditempatkan dalam ilmu sosial dan politik, setiap entitas di dalamnya mengalami interaksi dengan lingkungan, organisasi, partai politik, aturan, norma, dan budaya. Gagasan ‘massa kritis’ digunakan untuk menjelaskan mengapa perempuan tidak selalu tampak mewakili perempuan setelah menduduki jabatan politik. Para sarjana dan aktivis gender dan politik berpendapat bahwa perempuan tidak mungkin memiliki dampak besar pada hasil legislatif sampai mereka tumbuh dari beberapa individu ‘simbolis’ menjadi kelompok minoritas yang cukup besar legislator. Jadi, hanya ketika jumlah mereka meningkat, perempuan akan dapat bekerja sama secara lebih efektif untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan memengaruhi rekan laki-laki mereka untuk menerima dan menyetujui undang- undang yang mendukung kepentingan perempuan (Sarah Childs & Mona Lena Krook, “Critical Mass Theory and Women’s Political Representation”, Political Studies, Vol 56 (2008): 725– 736). Yang tetap penting untuk digarisbawahi dari konsep ‘massa kritis’ ini adalah ketika perempuan hanya menjadi minoritas kecil, mereka cenderung tidak berpengaruh, dipinggirkan, dan terjebak dalam peran simbolik. Studi 99 Drude Dahlerup berbasis pada kasus negara-negara Skandinavia yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dan menunjukkan dampak transformatif dari kehadiran perempuan dalam jumlah yang signifikan di parlemen, memperlihatkan ketika jumlah mereka meningkat menjadi minoritas besar (≥30%), perempuan mulai mampu membentuk koalisi, memengaruhi agenda legislatif, dan mengubah budaya institusi politik. (Drude Dahlerup, “From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics” , Scandinavian Political Studies 11 (4) (1988): 275–97). Atas dasar berbagai kajian ilmiah tersebut, Komisi PBB tentang Status Perempuan, pada sesi ke-39 (15 Maret-4 April 1995) memberikan penekanan pentingnya minimal 30% persen perempuan sebagaimana dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang tinjauan dan penilaiankedua atas implementasi Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women mencatatat sebagaimana dikutip seperti ini: “20. Penelitian yang ada menunjukkan tren yang lebih menggembirakan. Jika perempuan terwakili dalam jumlah yang cukup besar di arena pengambilan keputusan (merupakan apa yang disebut sebagai "massa kritis", diperkirakan pada tingkat setidaknya 30-35% dalam badan-badan pengambilan keputusan), mereka memiliki dampak yang terlihat pada gaya dan isi keputusan politik. Misalnya, di negara- negara Nordik, satu-satunya wilayah di mana perempuan telah mencapai massa kritis di tingkat pengambilan kebijakan, karena tekanan yang diberikan oleh perempuan, isu-isu yang telah lama diabaikan, seperti hak yang sama (equal rights), kendali perempuan atas tubuh mereka sendiri, perawatan anak dan perlindungan terhadap kekerasan seksual, secara bertahap telah dimasukkan ke dalam agenda publik dan tercermin dalam anggaran nasional. Bukti untuk ini telah didokumentasikan dalam sejumlah studi dan laporan PBB dari Sekretaris Jenderal mengenai tema-tema prioritas.” (INFORMATION PAPER, LC Paper No. CB(2)1636/02-03(01), United Nations Targets for Proportion of Women in Leadership and Decision-Making Positions) 100 Sehingga angka 30 persen menjadi target yang terus diupayakan dalam setiap Pemilu termasuk Pemilu 2024 di Indonesia melalui mekanisme affirmative action dalam pencalonan perempuam sesuai amanat Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum. 30 persen adalah angka target minimal yang terus diupayakan agar keterwakilan perempuan di parlemen tidak sekedar keterwakilan secara deskriptif (angka), tetapi berupa keterwakilan perempuan substantif (Hanna Fenichel Pitkin, Representation, New York: Atherton Pressm 1969; A. Plillips Griffiths, “How Can One Person Represent Another,” dalam Representation, ed. Hanna Fenichel Pitkin, hal. 135-137. New York: Atherton Press, 1969). Sehingga, diharapkan perempuan politisi dengan jumlah yang memadai tersebut dapat mendorong terwudunya berbagai kebijakan yang pro gender dan pro perempuan. 2. Pemenuhan 30% Perempuan di Alat Kelangkapan Dewan sebagai Upaya Mewujudkan Representasi Substantif dan Parlemen Sensitif Gender Krook dalam buku "Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide" (2009), membahas mengapa dan bagaimana kuota perempuan diadopsi di berbagai negara serta dampaknya terhadap representasi politik perempuan. Inti argumen Krook adalah bahwa keberhasilan kuota sangat tergantung pada konteks institusional dan politik lokal, termasuk sistem pemilu, struktur partai politik, serta komitmen elite politik. Dengan menganalisis berbagai studi kasus dari Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika, Krook menyimpulkan bahwa keberhasilan kuota tidak hanya ditentukan oleh angkanya, tapi juga oleh komitmen struktural untuk mengubah cara politik bekerja, termasuk akses terhadap posisi kekuasaan di dalam partai dan parlemen (Mona Lena Krook, Quotas For Women In Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press, 2009). Artinya, efek kebijakan dari kuota, harus dilengkapkan oleh strategi gender mainstreaming di dalam parlemen. Sejalan dengan studi di atas, dalam konteks Indonesia, sebagai bagian tidak terpisahkan dari affirmative action pada tahap pencalonan, maka itu harus dibarengi dengan menetapkan kuota paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Formula ini menjadikan agenda pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD menjadi lebih terukur 101 dari hulu sejak tahap pencalonan, sampai ke hilir untuk mendukung kinerja parlemen dengan AKD 30% perempuan. Upaya komprehensif ini dilakukan agar kehadiran perempuan di parlemen tidak sekedar representasti deskriptif, tetapi substantif dan efektif bertindak dan membuat kebijakan yang pro gender. Dalam hal ini, proporsi AKD dengan minimal 30% persen perempuan juga sejalan dengan perkembangan terkini di level global mengenai Parlemen Sensitif Gender (“Gender Sensitive Parliaments”) sebagaimana digagas oleh INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU). INTER- PARLIAMENTARY UNION sejak tahun 2017 meluncurkan "Plan of Action for Gender-Sensitive Parliaments" sebuah dokumen rencana aksi global untuk mewujudkan parlemen yang sensitif gender, yang telah diadopsi oleh IPU pada Sidang Umum IPU ke-127 (Quebec City, 2012). IPU memperkenalkan konsep parlemen yang sensitif gender setelah melakukan penelitian inovatif pada tahun 2010 (Sonia Palmieri, REPORTS AND DOCUMENT No. 65 – 2011, Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice). Mengingat peran utama parlemen dalam membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif, maka parlemen juga diharapkan menerapkan praktik pengarusutamaan gender. Menurut IPU (2017), Parlemen yang sensitif gender (Gender Sensitive parliaments) didefinisikan sebagai “parlemen yang tidak memiliki hambatan – substantif, struktural, atau kultural – terhadap partisipasi penuh perempuan dan terhadap kesetaraan antara anggota dan staf laki-laki dan perempuan. Parlemen bukan hanya tempat di mana perempuan dapat bekerja, tetapi juga tempat di mana perempuan ingin bekerja dan berkontribusi. Parlemen yang peka gender memberikan contoh positif dengan mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tengah masyarakat baik secara nasional maupun internasional.” (INTER- PARLIAMENTARY UNION, Plan of action for gender- sensitive parliaments, 2017, hal. 5) INTER-PARLIAMENTARY UNION (Plan of action for gender- sensitive parliaments, 2017, hal 8-21), menggariskan 7 area aksi utama untuk mewujudkan ‘parlemen sensitif gender’ meliputi: (1) meningkatkan jumlah perempuan di parlemen serta memastikan kesetaraan dalam kepemimpinan; (2) menguatkan legislasi dan kebijakan kesetaraan gender, termasuk reformasi hukum dan anggaran responsif gender; 102 (3) mainstreaming gender dalam seluruh kerja parlemen, termasuk pembentukan alat kelengkapan dan pelatihan staf; (4) memperbaiki infrastruktur dan budaya kerja agar ramah keluarga dan bebas diskriminasi; (5) memastikan peran aktif laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab kesetaraan gender; (6) mendorong partai politik sebagai agen perubahan gender; dan (7) meningkatkan kapasitas staf parlemen terkait kesetaraan gender. Implementasi rencana ini mencakup evaluasi mandiri, perumusan roadmap nasional, monitoring, serta promosi hasilnya secara nasional dan internasional. ‘Parlemen sensistif gender’ mengedepankan prinsip bahwa parlemen modern adalah parlemen yang setara, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi kontemporer dengan mendorong partisipasi aktif dan bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan politik. IPU juga memberikan perangkat “self assesment toolkit” yang berisi detail pertanyaan dan penilaian dari 7 area aksi utama yang perlu dilakukan untuk membenahi menuju parleman modern. Terkait dengan upaya 30% perempuan dalam AKD di DPR RI merupakan bagian penting dari mewujudkan ‘parleman sensitif gender’ terutama di area aksi ke-7, meningkatkan kapasitas staf parlemen terkait kesetaraan gender. Adapun beberapa bagian dari “self assement toolkit” area ke-7 disajikan berikut ini: 103 Sumber: (Inter-Parliamentary Union, Evaluating the gender sensitivity of parliaments. A selfassessment Toolkit, 2016, hal. 33). Studi yang diulas oleh Kompas pada 15 November 2024, mengungkap bahwa meskipun kuota 30% telah diterapkan pada tahap pencalonan dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024 meningkat, kehadiran mereka dinilai lebih banyak diminta untuk menangani isu-isu tradisional atau domestik dan belum dipercaya untuk menjabat posisi strategis. Dari kebijakan internal dan strategi politik, misalnya, sering kali keterwakilan perempuan masih dimaknai secara simbolis dan lebih diarahkan pada pemenuhan kuota formal dan untuk memenangi Pemilu. Belum ada upaya maksimal untuk memastikan keterlibatan perempuan yang lebih dalam, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di internal partai yang nyata 104 dan strategis. Setidaknya partai-partai yang dijadikan studi kasus dalam penelitian tersebut, masih belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan representasi perempuan secara substantif (Denty Piawai Nastitie, “Perempuan dalam Politik Masih Sebatas Kuota, Penempatan di Posisi Strategis Sangat Terbatas,” Kompas, 15 November 2024). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Siaran Pers Nomor: B- 322/SETMEN/HM.02.04/10/2024, juga mendorong peningkatan jumlah perempuan sebagai pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat RI. Kepemimpinan perempuan dalam AKD sangat penting karena posisi tersebut memegang fungsi strategis untuk mendorong proses legislasi yang mewujudkan keadilan gender (Kemen PPPA Dorong Peningkatan Jumlah Legislator Perempuan pada Alat Kelengkapan Dewan DPR, Siaran Pers Nomor: B-322/SETMEN/HM.02.04/10/2024). Maka, penting ditegaskan bahwa kuota afirmasi 30% perempuan pada tahap pencalonan adalah bagian insentif di hulu untuk menguatkan kehadiran perempuan di parlemen. Sedangkan kuota 30% pada pimpinan AKD adalah upaya substantif di hilir untuk memberikan posisi strategis kepada perempuan dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, posisi yang strategis ini akan menjadi afirmasi terhadap jumlah perempuan yang masih belum mencapai angka 30% di parlemen. Melalui posisi yang strategis tersebut, sekalipun angka 30% belum tercapai, namun kehadiran substantif perempuan dapat diperkuat. Deangan adanya persentase perempuan 30% dalam AKD ini akan berkontribusi membentuk budaya kelembagaan parlemen yang inklusif dan meningkatkan situasi dukungan terhadap isu gender mainstreaming dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan di DPR RI. Ahli Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP.,M.A. juga menambahkan keterangannya sebagai berikut. Pertanyaan Pemohon AHMAD ALFARIZY: Ya, Yang Mulia, baik. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli pertama, Ahli Ibu Dr. Kurniawati. Terima kasih, Ibu, untuk keterangannya, semoga mencerahkan kita semua. Ada dua hal yang saya ingin potret dari keterangan Ibu. Pertama, saya ingin berangkat dari 105 pertanyaan begini. Saat ini kita tahu bersama bahwa kondisi jumlah perempuan kita di parlemen belum mencapai angka 30%. Dan syarat untuk melakukan atau teori dari critical mass itu adalah angka dari 30%. Pertanyaan saya sederhana, di tengah angka yang belum mencapai 30% itu, apakah ada tindakan- tindakan yang kita bisa tempuh sebagai insentif sementara untuk membuat walaupun angka 30% ini belum tercapai, tapi bisa berdaya, istilahnya tujuan dari critical mass tetap bisa tercapai begitu? Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua begini, saya ingin meminta justifikasi bahwa saat ini kalau kita semua potret, banyak sekali kejadian-kejadian yang kesannya mengesampingkan calon atau calon anggota parlemen dari perempuan. Misalkan ketika PAW, biasanya posisi PAW justru memberikan posisi kepada perempuan untuk melakukan penggantian, tapi banyak sekali fenomena yang terjadi justru posisi perempuan itu digeser. Misalkan tiba- tiba dikeluarkan dari partai politik atau alasan-alasan yang lain. Atau misalkan seperti tadi bahwa kurang partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk unjuk gigi atas kemampuan yang dimiliki. Saya ingin bertanya, apakah dengan semua fenomena itu, di penelitian yang Ibu concern saat ini, dalam kondisi mutakhir saat ini, apakah memang ada penelitian yang menyatakan secara ilmiah bahwa lembaga-lembaga politik seperti partai politik atau misalkan parlemen, itu memang terkesan memiliki budaya patriarki atau tidak? Menurut saya, ini juga penting untuk diberikan pencerahan kepada kita semua di persidangan ini. Jawaban Ahli: Yang pertama, apabila critical mass saat ini kan belum mencapai 30%, maka apa yang mesti dilakukan supaya tetap optimal, meskipun belum 30% karena secara teori titik kritisnya adalah 30%. Saya kira untuk menjawab pertanyaan ini adalah persis seperti yang saat ini kita upayakan di dalam JR kali ini di Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan mengupayakan agar adanya semacam norma hukum positif yang mengatur bahwa setidaknya ada 30% perempuan di alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan demikian, mudah-mudahan meskipun belum ada 30% perempuan di Parlemen Indonesia, namun dengan adanya banyak 106 perempuan di alat kelengkapan dewan, itu akan memudahkan sinergitas, memudahkan diskusi, dan juga konsolidasi di antara fraksi/komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama untuk mengadvokasi hal-hal yang terkait dengan persoalan gender. Kalau dalam kacamata kepentingan gender (gender interests), maka upaya adanya 30% perempuan di AKD termasuk dalam “strategic gender interest”. Menurut Maxine Molyneux , salah satu ilmuwan yang sangat kita kagumi dalam ilmu politik dan gender itu, beliau mengategorikan kepentingan itu menjadi dua yaitu ‘kepentingan praktis gender’ dan ‘kepentingan strategis gender’. Menurut Maxine Molyneux (Maxine Molyneux, "Mobilization Without Emancipation?: Women’s Interests, the State, and Revolution in Nicaragua", Feminist Studies, 11(2) (1985): 232-233), kepentingan gender (gender interest) dapat dibagi menjadi dua: i) kepentingan praktis gender itu adalah upaya atau program yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan perempuan dalam jangka pendek, misalnya perlu pemenuhan alat kontrasepsi yang cukup aman bagi perempuan, kemudian hal-hal yang memang penting untuk kebutuhan perempuan secara ad hoc, gitu ya. Nah, ii) kepentingan strategis gender berupaya mengatasi ketertinggalan perempuan di dalam masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dengan perempuan. Maka, apa yang tadi saya sampaikan, misalnya perlunya keterwakilan perempuan 30% di AKD, meskipun belum ada perempuan sebanyak 30% di parlemen, itu juga merupakan salah satu upaya pemenuhan kepentingan strategis gender. Jadi, agar struktur yang lebih nyaman dan lebih membuat gerak para perempuan di parlemen itu menjadi lebih mudah, sehingga memudahkan decision making yang pro- gender, gitu, sehingga strategic gender interest itu bisa diadvokasi melalui upaya setidaknya 30% perempuan di AKD. Kemudian, pertanyaan yang kedua kalau tidak salah mencatat ini, apakah ada semacam penelitian, gitu ya, apakah partai politik di Indonesia cenderung patriarkal dan seterusnya, gitu ya, dan apakah ada semacam penelitian- penelitian yang bisa dikemukakan patriarki di parpol atau di parlemen gitu, ya? Nah, sependek pengetahuan saya, teman- 107 teman Perludem tahun 2024 itu melakukan penelitian bersama salah satu profesor dari universitas di USA, Prof. Johanna Kristin Birnir, tentang bagaimana representasi perempuan dan penerapan kuota pada Pemilu 2024. Penelitian berjudul "The Patriarchy in the Parties: Voters, parties and women’s electoral fortunes in the 2024 legislative election in Indonesia" yang diterbitkan di Journal of Electoral Studies mengeksplorasi hambatan sistemik yang dihadapi perempuan dalam pemilihan legislatif Indonesia tahun 2024 termasuk implementasi kuota 30% untuk caleg perempuan. Temuan utama penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun pemilih Indonesia cenderung tidak memiliki preferensi kuat terhadap kandidat berdasarkan gender, struktur internal partai tetap menjadi penghalang utama bagi perempuan. Partai politik memainkan peran sentral dalam menentukan posisi calon dalam daftar dan tingkat dukungan kampanye, dan mereka seringkali gagal memberikan dukungan yang adil kepada kandidat perempuan. Melalui analisis data survei pasca-pemilu dan data administratif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), studi ini menemukan bahwa kandidat perempuan yang mendapatkan dukungan lebih besar dari partai memiliki peluang menang lebih tinggi, namun dukungan semacam ini masih langka. Selain itu, caleg perempuan lebih sering ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan dalam daftar calon (menurut riset ini rata- rata caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 3 dan 6, sementara menurut riset kecenderungan untuk menang adalah caleg pada nomor urut 1 atau 2). Studi ini juga menunjukkan bahwa persepsi pemilih terhadap kemampuan perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin relatif setara, menantang asumsi bahwa pemilih adalah sumber utama bias gender. Dengan demikian, akar persoalan lebih berada di tingkat institusional partai daripada pada preferensi pemilih. Paper ini merekomendasikan reformasi internal partai untuk memastikan perempuan mendapatkan posisi strategis dan sumber daya yang memadai agar afirmasi gender dapat berdampak nyata dalam meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif di parlemen (Joanna Birnir, Jóhanna Kristín Birnir, Noory Okthariza, Khoirunnisa Nur Agustyati, Heroik M Pratama, “The Patriarchy in the Parties: 108 Voters, parties and women’s electoral fortunes in the 2024 legislative election in Indonesia", Electoral Studies Vol. 95, (2025): 102938). Jadi, menurut hasil penelitian tersebut, teradapat kecenderungan partai politik di Indonesia masih belum substansial memiliki komitmen untuk mendorong caleg perempuan menang dalam kompetisi politik elektoral. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT: Baik, begini, Ibu Ahli yang pertama dan yang kedua, saya mohon komentarnya. Mulai dari Undang-Undang Partai Politik, itu sebetulnya sudah ada afirmatif kan, 30% perempuan. Kemudian, dalam pencalonan juga sudah mulai ada afirmasi 30%. Tapi yang jadi masalah kan begini, sistem pemilihannya, sistem pemilunya itu proporsional terbuka. Jadi, percuma saja, menurut saya bisa percuma saja, sudah ada afirmasi di tingkat partai politik, pengurusan partai politik, pencalonan pakai cyber, cyber 30%, tapi pemilihannya terjun bebas, sistem proporsional yang terbuka. Nah, itu dipengaruhi, apa betul pemilih Indonesia lebih banyak perempuan daripada laki-laki, ya kan? Lebih banyak pemilih perempuan daripada laki-laki. Kenapa kok, enggak milih perempuannya? Karena masyarakat kita masih patriarki sebetulnya. Jadi kalau mau direkayasa, afirmatif, pake afirmasi ini, mestinya juga sistem pemilunya direkayasa juga. Jangan one man, one vote, one value, bebas sistem proporsional terbuka. Ya kan, tapi caranya gimana kalau itu bisa mulai dari sistem pemilihan umumnya? Supaya masyarakat yang masih patriarki tadi memilih perempuan, gitu. Jadi, ada ... kenapa kok anggota DPR banyak yang tidak 30% anu ... tidak … apa … masuk? Itu karena dimulai dari sistem pemilihan umumnya yang masih proporsional terbuka. Kalau misalnya itu proporsional tertutup, jadi sudah pencalonan kan sudah tiga, setiap tiga ada satu perempuan, tapi yang dipilih laki-laki oleh masyarakat, padahal pemilihnya mayoritas perempuan. Jadi, mungkin apakah upaya-upaya dari situ yang bisa kita anu … tidak setelah masuk di DPR jumlahnya kurang, tidak banyak, kurang dari 30% dipaksakan untuk kemudian menduduki jabatan- jabatan itu. Harus dimulai sejak di sistem pemilihan umumnya harus dianukan itu. 109 Saya kira itu juga bisa dipikirkan bersama itu. Kebetulan saya termasuk pendiri dosen-dosen fakultas hukum di Indonesia yang membahas hukum yang berperspektif gender. Saya pendiri bersama teman-teman banyak aktivis, saya ketua yang pertama waktu itu, saya ikut pendiri, tapi sekarang sudah enggak aktif karena sudah di Mahkamah Konstitusi. Tapi kemarin terakhir, Bu siapa yang pengukuhan, Prof Daniel? Bu Aartje, ya? Bu Aartje yang di UKI ya, itu anu teman saya pada waktu berkiprah di dosen-dosen pengkaji, peminat hukum yang berperspektif gender. Jadi, kita mulai di situ waktu itu. Jadi, kalau dari pemilunya, kelihatannya perlu kita rekayasa mulai dari sistem pemilihan umumnya, jangan model proporsional terbuka. Tapi bisa direkayasa bagaimana, sehingga masyarakat perempuan ini juga bisa di ... apa namanya … di … semacam diadvokasi untuk memilih perempuan. Tapi ternyata enggak. Apakah masyarakat ini masih patriarki atau apa. Maksudnya kalau di Padang itu, bisa memilih perempuan semua itu. Dari sana ya, misalnya gitu. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan bersama, saya sangat setuju. Karena ada sementara hasil penelitian dulu yang pernah saya baca, politik itu dianggap kotor, sehingga wanita enggak banyak yang terjun ke situ. Itu masih ada dulu, tapi sekarang enggak tahu, apakah masih ada ... apa … anggapan begitu atau tidak. Enggak tahu saya itu. Tapi politik itu kotor, sehingga yang kotor-kotor laki- laki. Perempuan enggak mau yang kotor-kotor, bersih-bersih. Ya, mohon komentarnya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan. Jawaban Ahli: Kemudian, mengenai sistem Pemilu, Prof. Arief Hidayat Yang Mulia, menurut penelitian yang kami lakukan bersama dengan kawan- kawan Tim Gender dan Politik BRIN, kebetulan tahun 2023 menjelang Pemilu dan juga kami update pada Pemilu 2024 kemarin. Memang Pemilu 2024 kemarin sangat kompleks dan sangat lebih menantang bagi caleg perempuan karena ada beberapa temuan di lapangan, ya, itu kompleksitasnya karena sistem proporsional terbuka itu tadi yang membuat para perempuan harus luar biasa berjuang. Pertama kalau mohon maaf sekali, money politics itu yang saya temukan di lapangan 110 gila-gilaan, lebih ugal-ugalan dari Pemilu 2024, jumlah uang yang digelontorkan oleh caleg perempuan yang saya wawancarai, baik di tingkat lokal, khususnya di Indonesia Timur, maupun di nasional itu juga lebih banyak dibanding tahun 2019, meskipun tidak semuanya menang gitu, ya. Dan itu pun tidak semua perempuan memiliki sumber daya material untuk “isi tas”, isi tas yang cukup untuk memenuhi ekspektasi dari pemilih atau voters. Namun karena saat ini hasil penelitian kami tersebut sedang dalam proses review di Jurnal internasional, maka kami tidak dapat membeberkan secara detail tentang soal money politics ini. Akan tetapi, saya dapat memberikan data penguat tambahan bagaimana dampak sistem proporsional terbuka dan praktik politik uang lebih sangat massif terjadi pada Pemilu 2024. Liputan dan ulasan KOMPAS pada 7 Maret 2024 mengangkat topik tentang “Kisah Sedih Tak Main ”Politik Uang”, Banyak Caleg Tumbang?”. Dalam ulasan itu, KOMPAS mencatat kesaksian para caleg termasuk yang berada di Komisi II DPR, yang berhasil lolos kembali ke senayan yang rata rata mengakui bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia memang berantakan dan mahal ongkosnya. Pasalnya, banyak petahana atau para calon anggota legislatif dari Komisi II DPR yang tumbang dan tidak lolos ke Senayan karena mereka tidak melakukan politik uang kepada para pemilihnya dan hanya memberikan alat peraga kampanye kepada para calon pemilihnya berupa jilbab, jam tangan, kain sarung, dan sebagainya; ini memandakan betapa mahalnya demokrasi Indonesia saat ini (DIAN DEWI PURNAMASARI, Kisah Sedih Tak Main ”Politik Uang”, Banyak Caleg Tumbang?, Kompas, 07 Mar 2024). Dalam hal ini barangkali penting dicatat mengenai salah satu dampak dari sistem proporsional terbuka adalah para caleg (termasuk caleg perempuan) secara langsung berhadapan dengan pemilih dan memungkinkan terjadinya transaksi politik. Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka (dimana setiap partai dalam surat suara memiliki daftar kandidat, dan pemilih memilih kandidat secara langsung), berpusat pada kandidat karena pemilih harus memilih di antara kandidat. Sehingga dalam konteks elektoral politik, politik transaksional itu lama-lama menjadi semacam hal yang wajar, gitu ya, ketika caleg kemudian diminta 111 sejumlah uang oleh pemilih “kamu wani piro, gitu, ada isi tas, enggak?” Jadi, karena sudah berulang beberapa kali Pemilu, sehingga ekspektasi voters terhadap politik uang itu setiap Pemilu makin bertambah. Nah, dalam konteks Pemilu di Jepang misalnya, ada yang disebut “hyohara” atau harassment by the voters (Emma Dalton, Sexual Harassment in Japanese Politics. Singapore: Palgrave Macmillan, 2021). Maka, dalam konteks Indonesia, ini analoginya bagaimana di Pemilu 2024 kemarin itu, voters itu juga punya ekspektasi yang lebih kepada caleg dan juga tidak terkecuali caleg perempuan untuk bisa menyediakan sumber daya materiil yang luar biasa besar seperti itu. Dan dari studi saya, caleg perempuan sangat tertinggal, tidak memiliki sumber daya materiil uang yang cukup dibandingkan caleg laki- laki pada umumnya, karena sumber daya materiilnya juga sangat terbatas. Sehingga yang dilakukan adalah lebih banyak menggunakan jejaring perempuan di bawah atau basis sosial di bawah sebagaimana dari hasil penelitian kami di Pemilu 2019 yang lalu yang tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024 (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Wahyu Prasetyawan, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, “Dia Dikader”: Women’s NGOs roles, networks, and the agency of women’s legislative candidates in West Sumatra,”Asian Journal of Women's Studies Vol. 29, No. 4 (2023): 506-530). Tapi, itu pun tidak semuanya bisa me-counter politik uang, ini menjadi salah satu concern kami juga, sehingga akibatnya apa? Akibatnya caleg perempuan yang kemudian cenderung terpilih dalam pemilu adalah yang bermodal besar, yang biasanya berasal dari jaringan- jaringan politik tertentu gitu, atau politik dinasti yang memang sudah secara oligarkis dia menguasai sumber daya beberapa tahun. Nah, oleh karena itu, barangkali pemikiran untuk mengkaji ulang sistem pemilu menjadi sistem proposional tertutup pada pemilu ke depan, bisa dipertimbangkan sebagaimana yang tadi disampaikan Prof. Arief, ya. Sitem Pemilu proporsional daftar tertutup (pemilih memilih dari daftar partai dalam surat suara, partai menentukan daftar kandidat sebelum hari pemilihan), berpusat pada partai karena fokus kontes elektoral adalah perbedaan antarpartai dan bukan karakteristik pribadi kandidat. Jika 112 sistem ini akan diterapkan, maka yang memilih siapa yang menang itu kemudian partai politik. Maka harus ada norma tambahan ya, supaya partai politiknya itu memang komitmen betul-betul untuk menempatkan perempuan yang qualified, gitu. Karena saya ada kekhawatiran cenderung nanti yang ditempatkan adalah juga perempuan-perempuan elite, gitu ya, yang tidak berasal dari grassroot. Kalau menurut penelitian lintas negara dan catatan dari para akademisi, cenderung menunjukkan bahwa Sietem Pemilu daftar tertutup lebih mendukung terpilihnya perempuan (Jacqueline Hicks, “Effect of Closed List Proportional Representation on The Election of Women And Youth”, Helpdesk Report K4D, hal. 4; G. Schmidt, “Do open or closed lists favor women candidates? Comparisons between Lima and the provinces in Peru”, Journal of Social Sciences 47, no. 86 (2019): 149. DOI:10.21678/notes.86.930). Dokumen Inter Parliamentery Unions (IPU) juga menegaskan bahwa sistem perwakilan proporsional, dikombinasikan dengan sistem daftar tertutup, jauh lebih kondusif bagi pemilihan perempuan (Sonia Palmieri, REPORTS AND DOCUMENT No. 65 – 2011, Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice, hal. 10). Beberapa penulis mencatat bahwa efektivitas daftar tertutup bergantung pada apakah para pemilih atau elit partai yang paling tidak progresif dalam sikap mereka terhadap pemimpin politik perempuan. Valdini mencatat, bahwa dalam masyarakat yang lebih egaliter, tidak banyak perbedaan antara daftar terbuka atau tertutup karena pemilih tidak terganggu oleh kemunculan kandidat perempuan dalam surat suara daftar terbuka; namun, daftar tertutup paling baik untuk representasi perempuan dalam masyarakat tradisional di mana para pemilih cenderung tidak memilih kandidat perempuan (M. Valdini, “Electoral institutions and the manifestation of bias: The effect of the personal vote on the representation of women”, Politics and Gender 9 (2013): 76-92. DOI:10.1017/s1743923x12000700; Jacqueline Hicks, “Effect of Closed List Proportional Representation on The Election of Women And Youth”, Helpdesk Report K4D, hal. 4). 113 Dengan mempertimbangkan hasil riset di berbagai negara tentang sistem Pemilu proposional terbuka yang lebih ramah keterwakilan perempuan di parlemen, kondisi masih rendahnya komitmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Indonesia, dominasi laki-laki dalam struktur elit parpol, serta persepsi pemilih terhadap kemampuan perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin relatif setara, menantang asumsi bahwa pemilih adalah sumber utama bias gender (lihat kutipan terdahulu di paper Birnir dkk). Maka, pilihan terhadap sistem Pemilu proporsional tertutup, untuk peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dapat dipertimbangkan untuk Pemilu 2029. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi ARSUL SANI: Terima kasih atas keterangan dari para Ahli, Ibu Anna Margret Lumban Gaol dan Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi dan Saksi, Mbak Eva Kusuma Sundari. Di ruangan ini yang pernah merasakan ganasnya Senayan itu, saya kira Mbak Eva dan saya. Jadi, ini. Nah, tapi ini jokes, ya, ini kalau nanti teman-teman di Senayan yang laki-laki itu mengamati perkara ini bisa juga kemudian karena Kuasa Hukumnya laki-laki semua yang diperjuangkan adalah soal kesetaraan perempuan, nanti teman- teman di sana juga bisa mengatakan bahwa kami juga para laki-laki anggota dewan juga … apa … bisa memperjuangkan kesetaraan gender, gitu ya, tapi ini just jokes saja. Nah, ini ke Ahli, ya. Pertama, dari sisi ruang untuk melakukan katakanlah perubahan, ya, ini kan yang banyak kemudian disorot adalah terkait dengan regulasi, dengan undang-undang. Padahal kalau kita misalnya menggunakan teori sistemnya Loren Friedman itu kan ada tiga hal yang mestinya juga harus sama-sama dikerjakan. Yang pertama juga tentu terkait struktur kelembagaan. Yang kedua terkait dengan substance atau regulasinya. Dan yang ketiga terkait dengan culture atau kultur. Nah, saya mohon pencerahan dari Ahli, memang kalau kita lihat, ya, dulu paling tidak di periode 2005-2010 kalau saya bicara tentang atau kita bicara tentang kuantifikasi keterwakilan perempuan, maka paling tidak dua negara Skandinavia (Finlandia dan Swedia) itu ada pada angka yang sangat tinggi, ya. Nah, saya pertama ingin mohon pencerahan, ini apakah karena faktor regulasinya atau karena faktor lebih banyak kulturnya yang 114 dibangun? Karena ini sudah sangat lama sekali. Nah, tetapi kalau saya lihat data Inter-Parliamentary Union tahun 2020, maka tiga besarnya bukan negara Skandinavia. Yang pertama saya lihat Rwanda dengan 61,3, yang kedua Kuba dengan 53,2, dan yang ketiga adalah Bolivia 53,1. Nah, saya ingin dapat pencerahan Ahli, di tiga negara ini ketika kuantifikasi keterwakilan perempuannya di parlemen demikian tinggi, apakah ini berbanding lurus? Katakanlah dengan kesetaraan dan kesejahteraan gender dalam hal ini perempuan. Ini harus clear karena kalau saya tadi mudah-mudahan saya tidak salah, ya, dari apa yang disampaikan Saksi kan standingnya adalah kalau ruang keterwakilan perempuan itu tinggi, maka kemudian itu akan mendatangkan kesetaraan dan kesejahteraan perempuan yang lebih baik. Itu kan kalau tidak salah standing-nya begitu, ya, dikuatkan tadi dengan keterangan Ibu Eva, ya? Meskipun kalau di Senayan kita bisa berdebat panjang ini soal ini, apakah karena itu tadi ada wakil ketua perempuan atau juga karena memang laki- lakinya juga punya sebetulnya perspektif yang sama, gitu lho. Saya kebetulan waktu jadi anggota dewan itu, anggota dewan laki-laki, bukan perempuan, ya gitu. Jadi itu … apa … apa karena faktor itu, tapi tentu kita tidak sedang berdebat dengan itu. Tapi saya ingin Saksi bisa menerangkan bahwa di tiga negara itu tadi, Rwanda, Kuba, Bolivia, tidak harus dijawab sekarang ini, kalau nanti misalnya belum ada datanya bisa juga disusulkanlah. Itu apakah tingginya keterwakilan perempuan itu kemudian berbanding lurus, ya, dengan itu tadi, tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan? Jadi, itu yang ingin saya sampaikan. ... Yang berikutnya yang terakhir, apakah memang betul ada penelitanya? Tadi memang Mbak Eva menerangkan pengalaman empirik beliau yang dengan katakanlah kehadiran paling tidak misalnya yang tadi diterangkan itu pimpinan komis yang perempuan, maka atensi terhadap hal yang terkait dengan kesejahteraan, perlindungan terhadap perempuan itu akan lebih baik. Ada enggak sih, penelitiannya yang katakanlah representatif untuk itu? Karena ada juga kadang-kadang, termasuk saya nih, Mbak Eva, yang dirasakan, anggota DPR laki-laki 115 malah lebih memperjuangkan, gitu, lebih memperhatikan daripada anggota DPR perempuan, itu juga ada juga. Saya tidak mengatakan si A, si B, si C lah, gitu lho. Atau anggota DPR perempuan, saya tidak mengatakan, tidak sama sekali, tapi kurang gitu, ya. Kurang, barangkali itu tadi, vokalnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, itu ada, enggak? Supaya Mahkamah teryakinkan, karena ini pendekatannya kan semua pendekatan lebih kepada kuantitatif, 30% minta kalau kami bersembilan itu Hakim MK, maka harusnya 3 perempuan, gitu lho. Pendekatannya itu kan pendekatan kuantitatif semua. Nah, kita ingin sebetulnya, ada enggak, hasil penelitiannya itu tadi? Makanya saya tadi bertanya di negara … tiga negara tadi, Rwanda, Kuba, dan Bolivia itu, yang mungkin tidak bisa dijawab hari ini. Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih. Jawaban Ahli: Nah, kemudian kenapa ini juga penting untuk diadvokasi di parlemen, gitu ya? Kalau dalam bacaan saya, seperti saya sudah sampaikan dalam Keterangan Ahli, IPU (Inter Parliamentary Union) itu sejak tahun 2010 melakukan riset mengenai gender sensitive parliament. Jadi, kalau saya baca dokumennya, IPU itu concern karena selama ini sebagian besar riset mengenai perempuan dan politik itu selalu ditujukan ke aspek perempuannya. Karena memang dalam banyak data yang dikumpulkan oleh IPU, perempuan itu kayak semacam menjadi the backbone of the changes in the parliament, khususnya untuk menciptakan kebijakan yang pro-gender. Nah, kemudian IPU berpikir bahwa ini juga harus digeser paradigmanya, tidak hanya di fokus pada perempuan, tetapi juga parlemen sebagai lembaga atau sebagai sistem. Sehingga sejak tahun 2010, Inter Parliamentary Union melakukan riset yang sangat komprehensif dan dokumennya saya baca dengan mengumpulkan best practice di beberapa negara dan untuk menyandingkan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan 30% di parlemen itu tidak boleh lepas dari struktur sistem yang ada di parlemen itu sendiri, sehingga sejak tahun 2017 itu tadi di launching semacam gender parliamentary sensitive parliament sebagai upaya global agar parlemen secara kelembagaan itu memiliki pranata, memiliki 116 norma-norma positif yang di- adopt supaya gender mainstreaming di parlemen itu terjadi. Sehingga perspektif kita yang selalu fokus pada perempuan as the backbone itu harus digeser, gitu. Jadi, ada tanggung jawab sistemik di dalam parlemen yang juga harus diperhatikan. Jadi, inti dari Inter-Parliamentary Union concern mengenai hal itu seperti itu. Dan terakhir itu mereka me-launching tahun 2017 berdasarkan riset 2010. Kemudian, kenapa harus perempuan, ya? Dalam diskusi mengenai keterwakilan perempuan itu ada argumen yang mengatakan bahwa dari feminist perspective mengatakan bahwa hanya perempuan yang memang bisa merepresentasikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan. Karena kita memiliki tubuh yang berbeda dengan laki- laki, sehingga kepentingan dan kebutuhan tubuh kita akan tentu berbeda dengan laki-laki. Mohon maaf, misalnya perempuan menstruasi, melahirkan, kemudian secara biologis juga harus menyusui, gitu. Dan konsekuensinya ketika di parlemen secara teoretis dan para aktivis juga percaya bahwa karena perempuan memahami kebutuhan secara biologisnya, kemudian itu diterjemahkan dalam kemampuan untuk secara sensitif melihat kepentingan perempuan, pentingnya di parlemen, sehingga perempuan yang memiliki jumlah yang cukup di parlemen diharapkan akan me- deliver kebijakan yang lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan. Contohnya, sudah disampaikan oleh Mbak Anna dan Ibu Eva, ada beberapa kebijakan di Parlemen Indonesia yang sudah goal yang terkait dengan kebijakan perempuan, misalnya Undang- Undang TPKS, kemudian … apa … RUU KIA, kemudian sudah di-goal- kan, gitu. Jadi, hal-hal yang terkait dengan kepentingan perempuan dan closely biasanya related to kepentingan anak itu … apa namanya … bisa lebih banyak dirasakan dan kemudian dihadirkan kepenting an perempuan di situ. Kemudian untuk contoh bagaimana di Rwanda ya, tadi ... saya agak melompat-lompat karena di Rwanda itu sebetulnya kenapa Rwanda saat ini nomor satu dalam ranking IPU dengan sekitar 61 sekian persen? Karena memang dari bacaan kami itu cukup berbeda dengan negara yang lainnya. Setelah lepas dari konflik sosial, kemudian tahun 2003, konstitusi di Rwanda itu mengharuskan kuota 30% bagi perempuan di 117 seluruh jajaran parlemen yang terpilih maupun lembaga-lembaga politik. Jadi, lebih kuat dari kasus Indonesia, gitu, affirmative action-nya karena mereka mewajibkan 30% perempuan yang terpilih, gitu. Nah dalam hal AKD, di beberapa negara, langkah-langkah khusus atau "kebijakan" informal telah ditetapkan untuk memastikan bahwa perempuan menduduki posisi strategis di jajaran komite di parlamen. Sebagai contoh, di Rwanda, terdapat mandat konstitusional yang mewajibkan perempuan memegang minimal 30 persen jabatan kepemimpinan di seluruh parlemen. Hal ini sebagian disebabkan oleh tingginya jumlah perempuan di parlemen negara tersebut, tetapi juga terdapat kebijakan tidak resmi tentang keseimbangan gender dalam alokasi tanggung jawab kepemimpinan dan komite: misalnya, jika terdapat ketua komite laki-laki, biasanya terdapat wakil ketua perempuan, dan sebaliknya. Pola ini terlihat jelas pada dua dari empat komite tetap Senat dan 10 dari 12 komite tetap Dewan Perwakilan Rakyat di Rwanda (Sonia Palmieri, REPORTS AND DOCUMENT No. 65 – 2011, Gender- Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice, hal. 21). Nah, kemudian dampaknya dari bacaan yang sejauh ini kami sampaikan, memang itu kemudian berdampak pada bagaimana aksesibilitas para perempuan untuk membuat kebijakan-kebijakan di parlemen yang pro- perempuan. Misalnya di Rwanda, hak waris yang kemudian diberikan kepada perempuan, juga undang-undang mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan seterusnya. Jadi, itu salah satu contoh yang di Inter- Parlimenter Union Report Tahun 2011 itu juga di-highlight, Yang Mulia, mengenai Rwanda. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi M. GUNTUR HAMZAH: Terima kasih, Ibu Dr. Kurniawati Hastusi Dewi, dan juga Ahli Ibu Anna Margret Lumban Gaol, serta juga Ibu Eva Kusuma Sundari, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Kepada Ibu Kurniawati, saya tadi agak ini ya, terkejut juga mendengar kalau Ibu mengatakan bahwa sistem meritokrasi itu tidak netral. Saya kayaknya mau cari referensinya ini. Di mana nih, referensinya Ibu mengatakan meritokrasi itu tidak netral? Karena dalam bayangan saya, justru meritokrasi itu netral. Tapi, kalau perlu yang namanya afirmatif, itu soal lain. Jadi, jangan sampai ini bisa. 118 Nah, makanya saya mau pengin tahu referensinya Ibu mengatakan ini tidak netral ini dari mana, nih? Jadi, saya agak ini, nih. Tapi, bahwa itu perlu ada namanya afirmatif ya, itu saya kira sesuatu yang memang penting. Bukan karena meritokrasinya tidak netral, tapi dalam konteks meritokrasi itu masih diperlukan juga afirmatif. Mungkin begitu maksudnya, ya. Jadi, itu satu. Jawaban Ahli: Kemudian, mengenai apakah sistem meritokrasi itu netral, gitu. Terima kasih banyak, Yang Mulia Muhammad Guntur Hamzah. Dasar pemikiran narasi saya tersebut adalah selain dari pemahaman bahwa memang selama ini ada semacam starting point yang berbeda antara perempuan dan laki-laki untuk berkiprah di ruang politik atau ruang publik karena misalnya perempuan sebagaimana saya sampaikan tadi, lebih banyak “dipersepsikan” untuk bertanggung jawab di ruang publik, kemudian ketika misalnya umur-umur produktif perempuan, seperti saya sendiri memiliki tiga anak waktu itu, pada usia-usia produktif, gitu, banyak waktu saya yang saya habiskan untuk taking care of my children, sementara pada waktu-waktu produktif itu ada promosi- promosi jabatan misalnya, dan itu jelas tidak akan bisa diambil oleh perempuan yang berada pada masa masa produktif namun pada saat yang sama misalnya memiliki anak anak kecil sehingga harus cuti hamil dan melahirkan. Sehingga ketika kembali ke dunia kerja, yang bersangkutan sudah tidak dapat berkompetisi atau promosi sudah lewat. Sedikit menambahkan, Yang Mulia. Termasuk misalnya yang saya pikirkan itu ketika proses seleksi, misalnya meskipun ada dua kandidat yang sama (equal) kualitasnya, itu biasanya ada bias juga. Nah, bias bias itu yang saya … dalam pikiran saya itu menyampaikan bahwa meritokrasi itu tidak netral. Karena kemudian kita bicara soal perempuan, sehingga kadang bias gender itu bermain di situ. Jadi, termasuk itu yang ingin saya sampaikan. Secar teori, memang ada penelitian yang menunjukkan dan mengatakan meritokrasi itu tidak netral. Buku berjudul The Myth of Bureaucratic Neutrality: An Examination of Merit and Representation, mengritik gagasan bahwa meritokrasi—terutama dalam 119 administrasi publik—bersifat netral. Para penulis menunjukkan bahwa konsep netralitas birokrasi secara historis mengabaikan dampak diskriminasi terhadap kelompok marjinal. Berdasarkan praktik administrasi publik di Amerika, para penulis mencatat bahwa gagasan perekrutan dan promosi berdasarkan prestasi (meritokrasi) berkaitan dengan keyakinan bahwa organisasi harus mempekerjakan orang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Mereka yang menganut pandangan puritan tentang prestasi percaya bahwa organisasi harus membuat keputusan atau perekrutan berdasarkan potensi sebagaimana ditentukan oleh metode berbasis ujian, atau praktik lain yang tampaknya objektif. Namun, para penulis meyakini bahwa pendekatan puritan tidak pernah benar- benar objektif, karena pemberi kerja dan manajer perekrutan selalu agak subjektif dalam praktik perekrutan dan promosi; hal ini karena definisi prestasi dalam administrasi publik Amerika bergantung pada gagasan tentang siapa yang dianggap layak di mata mereka yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Sehingga, perekrutan berdasarkan merit adalah mitos yang telah yakini sepanjang sejarah kita, yang seringkali menyembunyikan atau mengabaikan diskriminasi eksplisit dan implisit termasuk terhadap perempuan (Shannon K. Portillo, Nicole Humphrey and Domonic A. Bearfield, The Myth of Bureaucratic Neutrality An Examination of Merit and Representation, New York and London: Routledge, 2023, hal. 47). Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi ENNY NURBANINGSIH: Sejauh mana ini, Bu Anna maupun Bu Kuniawati, kajian-kajian ini, apakah ada di BRIN untuk kita bisa melihat capaian kita dalam goals kelima terkait dengan kesetaraan gender tersebut? Apa yang sudah dilakukan? Karena di dalam goals kelima itu juga ada poin, bagaimana kemudian terkait dengan upaya memastikan perempuan berpartisipasi penuh dalam bidang politik di situ? Itu juga kemudian apa yang sudah dilakukan di situ? Dan poin-poin apa yang kemudian dihasilkan yang misalnya rekomendasinya bisa mengarah kepada hal tersebut? Itu yang … apa namanya … yang ingin saya dapatkan masukan nanti. 120 Jawaban Ahli: Tujuan SDGs ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan ini mencakup memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Oleh karena saya berasal dari Pusat Riset Politik BRIN, maka kontribusi saya adalah hal yang terkait dengana aspek politik. Nah, sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, jadi empat tahun, kami tim gender dan politik BRIN membangun semacam framework, analisis yang menggunakan perspektif gender yang disebut dengan “Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG)” adalah kerangka analisis untuk memahami peran dan peta masalah yang dihadapi ornop perempuan sebagai bagian masyarakat sipil dalam mendorong kesetaraan gender yang meliputi dimensi "pengarusutamaan gender" dan "pemberdayaan perempuan" yang dibangun dengan memperhatikan lima elemen (representasi, otonomi, konsolidasi, konteks lokal dan interseksionalitas, serta basis sosial) bagi penguatan partisipasi politik perempuan untuk penguatan demokrasi Indonesia (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, Wahyu Prasetyawan, Masyarakat Sipil Setara Gender: Meneropong Ornop Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024). Setelah membangun MSSG sesuai dengan konteks Indonesia agar kerangka analisisnya mencerminkan kekhasan Indonesia, maka langkah berikutnya adalah melanjutkan kajian dengan survei nasional MSSG terhadap ornop perempuan di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Survei daring (dalam jaringan) MSSG dilakukan selama dua minggu pada 20–31 Mei 2022. Meskipun pada awalnya kuesioner dikirimkan kepada 91 ornop perempuan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, setelah melalui data clearing sebanyak 64 ornop perempuan yang mengisi survei dapat dianalisis, tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Buku kami ini memuat hasil analisis terhadap 64 ornop perempuan tersebut, yang kemudian didalami dengan kajian lapangan, wawancara mendalam, dan 121 diskusi terfokus dengan ornop perempuan (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, Wahyu Prasetyawan, Masyarakat Sipil Setara Gender: Meneropong Ornop Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024). Adapun beberapa hasil penelitian MSSG antara lain: Penelitian kami memperlihatkan bahwa kontribusi ornop perempuan Indonesia pasca-Reformasi untuk demokrasi Indonesia dapat dikatakan kuat. Ini tecermin pada representasi substantif dimensi pemberdayaan perempuan. Meskipun masih kurang dari sisi otonomi terkait pemberdayaan perempuan dan kiprahnya dalam penyiapan perempuan sebagai bakal caleg atau caleg dalam kompetisi politik elektoral. Berkaitan dengan aspek partisipasi politik perempuan di parlemen, jika dijaki dengan teori supply and demand (P. Norris dan J. Lovenduski. 1995. Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament. Great Britain: Cambridge University Press) maka aspek “supply” yang dimainkan ornop perempuan dalam bingkai keterwakikan perempuan di parlemen. Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari keseluruhan responden ornop perempuan (di Jawa dan luar Jawa) mengaku menggunakan basis sosial berupa kelompok, seperti kelompok petani, perempuan nelayan, dan lainnya untuk mendukung partisipasi politik perempuan, tetapi potensi basis sosial itu tidak diterjemahkan ke dalam persiapan nyata para perempuan untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024. Kajian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mayoritas ornop perempuan (lebih dari 50 persen) mengaku tidak mempersiapkan perempuan pengurus atau anggota organisasi untuk ikut menjadi bakal caleg. Penelitian kami menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mayoritas ornop perempuan atau sekitar 64 persen menyatakan bahwa tidak membuat program khusus bersama mitra untuk berkolaborasi dengan partai politik dalam menjaring perempuan bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk terus mendorong ornop perempuan Indonesia agar semakin percaya diri dan juga mengerahkan kerjanya dalam menyiapkan anggotanya untuk kompetisi politik elektoral. 122 Jadi, salah satu pesan penting dari penelitian kami ini adalah mendorong bagaimana kolaborasi antara masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan, dengan partai politik. Karena dalam framework teori keterwakilan perempuan itu ada yang disebut supply and demand menurut Nah, di situ partai politik itu biasanya adalah the demand atau dia gatekeeper ya, selector. Sementara supply-nya adalah di sisi caleg perempuannya. Dalam hal ini, kami percaya bahwa kawan-kawan organisasi masyarakat sipil ini memiliki sumber daya perempuan yang luar biasa untuk bisa masuk di parlemen. Sehingga ketika perempuan yang memiliki sumber daya manusia dan perspektif gender yang mengakar kuat di grassroots itu masuk ke parlemen, dia akan bisa me-deliver kebijakan yang vokal dan perspektif gender. Seperti Ibu Eva, Saya yakin Ibu Eva ini beliau berasal dari grassroots, bukan perempuan dari kalangan ”dinasti”, gitu, ya, Bu, ya. Sehingga, ketika tadi Prof. Enny Nurbaningsih menyampaikan, ”Ada faktor apa yang harus dipertimbangkan agar keterwakilan perempuan itu substantif di parlemen?” Itu juga harus mempertimbangkan profilnya, Prof, kalau dalam riset kami. Sehingga, ketika perempuan itu hanya 30% saja secara kuantitas, tetapi profiling- nya atau kualitasnya tidak diperhatikan, itu juga tidak sepenuhnya benar, gitu. Sehingga, dalam framework MSSG yang kami bangun itu, kita ada riset, ada kuesioner yang kami sebarkan dan ternyata perlu ada koneksi yang lebih kuat antara organisasi masyarakat sipil sebagai penyedia suplai dengan partai politik sebagai the gatekeeper-nya. Dengan harapan, akan banyak masuk politisi perempuan yang berkualitas, sehingga me-deliver kebijakan yang lebih pro-gender di parlemen. Demikian. Dan buku tersebut, sudah diterbitkan oleh Kompas tahun 2024 dan sudah sold out. Dan saat ini, sedang diterbitkan ulang agar bisa tersebar di seluruh Indonesia. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi DANIEL YUSMIC P FOEKH: Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya sengaja yang terakhir supaya tidak dikesankan diskriminasi perempuan yang terakhir. Baik, terima kasih juga untuk Ahli dan Saksi, Ibu Dr. Kurniawati, Ibu Anna, dan juga Ibu Eva. Saya tertarik untuk menanyakan terkait dengan fenomena 123 glass ceiling ya, dari Ibu Kurniawati tadi, atau istilahnya langit-langit kaca yang merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan hambatan sistemik tak kasat mata yang menghalangi perempuan untuk, baik ke jenjang teratas dalam kelembagaan atau politik, maju ke posisi kepemimpinan puncak atau pengambilan keputusan, meskipun memiliki kualifikasi atau pengalaman. Tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah sempat menyitir karena Indonesia ini selain patrilineal juga matrilineal. Yang disitir Yang Mulia Prof. Arief tadi kalau seperti ini, maka dari Sumatera Barat pasti didominasi oleh perempuan. Nah, apakah para Ahli pernah melakukan penelitian khusus? Misalnya di NTT itu ada dua kabupaten yang setahu saya itu juga menganut matrilineal. Kabupaten Malaka dan juga Kabupaten Ngada, ya. Itu kalau di Ngada khususnya Kecamatan Mangulewa. Nah, apakah kalau ada kajian misalnya, apakah dari daerah- daerah yang menganut sistem matrilineal ini, jumlah anggota DPRD-nya itu apakah signifikan misalnya duduk di DPRD, misalnya? Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Jawaban Ahli: Kemudian, mengenai matrilineal. Kami pernah melakukan riset di Sumatera Barat, caleg perempuan di Sumatera Barat kebetulan untuk Pemilu 2019. Dan menariknya, meskipun Sumatera Barat ini matrilineal, dia tidak berarti matriarkhal, sebetulnya patrialkhal juga, gitu. Karena dalam sistem masyarakat secara sosiologis Sumatera Barat, itu dikenal ada wali nagari, seperti itu, yang laki-laki, gitu, ya. Kemudian, ada ninik mamak juga yang laki-laki, gitu. Sehingga dalam riset kami, kami juga menemukan bahwa aspek matrilineality ini lebih banyak kemudian memberikan nilai plus pada aspek jejaring perempuannya. Karena memang kemudian ada bundo kanduang, ya, figur bundo kanduang itu yang kemudian istilahnya bermain secara positif dan berkontribusi secara positif, ya, terhadap dua caleg perempuan yang kami teliti dalam riset kami. Dan dua- duanya memang tidak menggunakan banyak uang, ya, untuk istilahnya dalam kampanye. (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Wahyu Prasetyawan, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, “Dia Dikader”: Women’s NGOs roles, networks, and the 124 agency of women’s legislative candidates in West Sumatra,”Asian Journal of Women's Studies Vol. 29, No. 4 (2023): 506-530). Karena sebagaimana tadi yang saya sampaikan, untuk menggunakan mesin partai politik itu berbiaya tinggi karena harus ketika ada meeting itu harus keluar uang segini dan seterusnya, sehingga tidak memiliki sumber daya yang cukup, sehingga menggunakan banyak jejaring perempuan, termasuk bundo kanduang dan juga klan-klan suaminya (misalnya klan Sikumbang, klan Chaniago). Jadi tidak serta merta kalau daerah matrilineal, maka pemilih perempuan akan banyak memilih caleg perempuan. Buktinya di DPRD Provinsi Sumbar pada Pemilu 2019 hanya 4 perempuan dari total 65 anggota DPRD terpilih. Jadi, matrilineal tidak selalu menjadi jaminan juga bahwa perempuan terepresentasikan secara baik dan otomatis bagus, gitu, ya, di sistem tersebut. Untuk matrilineal di East Nusa Tenggara, mohon maaf, saya belum memiliki cukup penelitian mengenai itu. Saya kira, dari saya cukup Yang Mulia. 2. Anna Margret Lumban Gaol Berkenaan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang- undang yang tercatat pada Perkara No. 169/PUU-XXII/2024, Ahli diminta memberikan keterangan perihal Politik dan Representasi perempuan, yang merupakan bidang kajian dan disiplin ilmu yang ditekuni. Keterangan ini akan disampaikan dalam tiga bagian, pertama, upaya peningkatan dan penguatan keterwakilan/representasi perempuan di Indonesia berhadap-hadapan dengan partai politik. Kedua, signifikansi representasi kepemimpinan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan dan ketiga, hakekat kebijakan afirmasi dalam politik. I. Upaya peningkatan dan penguatan keterwakilan/representasi perempuan di Indonesia berhadap-hadapan dengan partai politik. Melihat fakta sejarah bahwa perempuan terpinggirkan dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia, Pemerintah telah berupaya mendorong keterlibatan perempuan dalam ranah publik dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Semenjak itu, rangkaian kebijakan afirmasi pun 125 dirumuskan dan diberlakukan terutama untuk peningkatan dan penguatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Meski terdengar serupa, peningkatan dan penguatan, dalam keterangan ini sengaja disebutkan terpisah namun berdampingan, karena peningkatan untuk dimaknai sebagai penambahan jumlah, sementara penguatan merujuk pada penambahan daya serta kemampuan. Meningkatnya jumlah perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan adalah penting dan relevan, namun lebih dari itu, mendorong peluang perempuan menduduki posisi strategis kepemimpinan menjadi kelanjutan upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan keterwakilan yang sungguh-sungguh berlandaskan pada tujuan untuk tata kelola politik yang lebih partisipatif, adil dan setara. Penguatan keterwakilan perempuan untuk mengisi posisi strategis kepemimpinan menjadi keniscayaan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan, terdapat sejumlah langkah maju dalam ranah politik yang patut dicatat. Capaian paling lugas terlihat dalam peningkatan keterwakilan perempuan anggota DPR RI sejak Pemilu 1955 hingga 2024. Terjadinya kenaikan persentase keterwakilan perempuan dengan lompatan paling signifikan tercatat pada Pemilu 2009 yakni 17,86% dari sebelumnya pada Pemilu 2004 di 11,09% . Berikut lengkapnya: Sumber data : Komisi Pemilihan Umum diolah Cakra Wikara Indonesia (CWI) 126 Data persentase keterwakilan perempuan di DPR RI merupakan data perolehan kursi perempuan anggota DPR RI lintas partai. Data penyanding yang juga relevan untuk dilihat adalah data pencalonan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu. Berikut data persentase kursi perempuan bersanding dengan data persentase pencalonan perempuan di DPR RI dalam empat pemilu terkini: Sumber data : Komisi Pemilihan Umum diolah Cakra Wikara Indonesia (CWI) Dari data persentase kursi dan persentase pencalonan perempuan terlihat bahwa jumlah pencalonan tidak selalu berkorelasi positif dengan tingkat perolehan kursi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Pemilu 2014. Persentase pencalonan perempuan sebagai anggota DPR trendnya naik sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019, namun turun pada Pemilu 2024. Rata-rata persentase pencalonan perempuan untuk DPR RI sejak 2009 sudah mencapai 30%, namun ketika angka pencalonan per partai politik dicermati akan terlihat bahwa masih ada partai yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan di DCT pada 2009, dan barulah pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 seluruh partai peserta pemilu memenuhi 30% angka pencalonan perempuan pada DCT. Rincian datanya sebagai berikut: Partai Politik Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 Pemilu 2024 Jumlah Caleg Perem- puan % Caleg P erem- puan Jumlah C aleg Per em-puan % Caleg P erem- puan Jumlah C aleg Per em-puan % Caleg P erem- puan Jumlah C aleg Per em-puan % Caleg P erem- puan PPP 127 26,91* 214 39,05 233 42 214 36,9 127 PKS 212 36,61 191 38,82 212 40 213 36,72 Nasdem - - 226 40,43 222 38,6 200 34,48 PKB 134 33,67 210 37,63 220 38,3 204 35,17 PDI-P 222 35,41 200 35,71 215 37,52 192 33,1 Demokrat 221 32,94 205 36,61 226 39,4 202 34,83 Golkar 194 30,27 202 36,07 216 38 197 33,97 PAN 177 29,7 * 207 36,96 223 39 216 37,24 Gerindra 116 29,29 * 203 36,45 212 36,87 210 36,21 Sumber data : Komisi Pemilihan Umum diolah Cakra Wikara Indonesia (CWI) Mengingat pencalonan anggota legislatif seutuhnya merupakan wewenang partai politik, data persentase pencalonan perempuan merefleksikan kesungguhan partai dalam komitmen peningkatan keterwakilan perempuan dan data menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Kebijakan afirmasi dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia telah tertuang dalam berbagai peraturan perundangan setidaknya selama lima siklus pemilu terakhir (2004-2024). Kebijakan tersebut tercakup dalam Undang-undang Pemilu, Undang-undang Partai Politik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemenuhan pasal afirmasi dalam kebijakan tersebut disandarkan pada partai politik sebagai pelaksana utama upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dan dalam institusi partai politik. Dalam rentang Pemilu 2004 hingga 2019, terdapat pasal afirmasi pencalonan perempuan pada UU Pemilu (No.12 Tahun 2003, No.10 Tahun 2008, No.8 Tahun 2012, dan No.7 Tahun 2017) yang rumusan pasalnya terus diperbaiki untuk mendorong pencalonan perempuan yang lebih strategis dan berpeluang terpilih. Meski demikian, pasal afirmasi pada Undang-undang Pemilu dari tahun ke tahun bersifat himbauan. Penguatan implementasi pasal afirmasi yang memuat sanksi hanya ada dalam peraturan teknis PKPU No. 7 Tahun 2013 (Pasal 11, 24) dan PKPU No. 20 Tahun 2018 (Pasal 6 dan 23). Peraturan teknis KPU tentang pencalonan di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 tersebut merinci tentang wewenang KPU memverifikasi persyaratan 30% dan penempatan semi zipper pada DCT. 128 Bilamana partai politik gagal memenuhi syarat pencalonan tersebut, maka partai tidak dapat berkontestasi pada dapil yang bersangkutan. Dinamika Kebijakan Afirmasi dalam UU Pemilu Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 Pemilu 2024 UU Pemilu No.12/2003 calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan memperhati- kan keterwakilan perempuan 30% UU Pemilu No.10/2008 daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon. UU Pemilu No.8/2012 (ketentuan yang sama dengan UU 10/2008), diperkuat dengan PKPU No.7 Tahun 2013 yang mewajibkan pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU harus dilakukan di setiap dapil. Undang- undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum mulai mengatur mengenai persyaratan menjadi peserta Pemilu 2014 yang menyertakan sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. UU Pemilu No.7/ 2017 Sama dengan ketentuan dalam UU No.8/2012, diperkuat dengan PKPU No.20 Tahun 2018 yang mewajibkan pencalonan perempuan oleh partai politik pada setiap dapil harus memenuhi 30%. UU Pemilu No. 7/2017 Ketentuan yang sama dilemahkan dengan terbitnya PKPU No. 10 Tahun 2023 karena muncul aturan pembulatan ke bawah, yang memungkin- kan di dapil tertentu partai mengajukan calon perempuan kurang dari 30%. 129 Sumber data : UU No.12/2003, UU No.10/2008, UU No.8/2012 dan UU No.7/2017, diolah kembali oleh CWI. Dinamika kebijakan afirmasi dalam UU Pemilu lintas waktu memperlihatkan KPU pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 berhasil merancang peraturan teknis yang mampu memaksa partai politik untuk taat pada syarat pencalonan 30% perempuan karena dijadikan bagian dari syarat administratif kepesertaan dalam pemilu. Dengan kata lain, ketaatan partai politik dalam memenuhi syarat 30% pencalonan perempuan terjadi sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administratif alih-alih komitmen yang bersumber dari kesadaran otonom di dalam partai. Pasal afirmasi untuk peningkatan keterwakilan perempuan juga dapat ditemukan dalam UU Partai Politik yang mengatur pembentukan kepengurusan partai politik. Ketentuan afirmasi dalam Undang-Undang tentang partai politik pertama kali diatur dalam UU No. 31 Tahun 2002, yang kemudian diperkuat dalam UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011. Ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan meliputi tiga hal : (1) Syarat Pendirian dan Pembentukan Partai Politik ; (2) Kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota; dan (3) Rekrutmen anggota. Dinamika Kebijakan Afirmasi dalam UU Partai Politik Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Berlaku untuk Pemilu 2004. Ketentuan afirmasi kepengurusan partai politik pada Pasal 13 ayat 3 : “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan Berlaku untuk Pemilu 2009. Ketentuan afirmasi pada kepengurusan partai politik di tingkat Pusat pada Pasal 2 ayat 5 yang berbunyi: “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Berlaku untuk Pemilu 2014 hingga Pemilu 2024. Ketentuan keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota tetap sama dan tidak ada perubahan. Pada UU ini terdapat penambahan aturan afirmasi pada soal rekrutmen anggota : Pasal 29 ayat 1a berbunyi: 130 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 kesetaraan dan keadilan gender” Sementara pengaturan kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota diatur pada Pasal 20: “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing- masing”. “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimum 30% pada kepengurusan partai politik bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh partai politik. Baik partai yang baru berdiri dan membentuk kepengurusan DPP-nya, maupun partai politik yang telah berdiri dan akan mengesahkan kepengurusan DPP yang baru pasca kongres. Pengesahan kepengurusan dilakukan secara periodik melalui Kementerian Hukum. Ketentuan afirmasi perempuan pada kepengurusan partai politik di setiap tingkatan diperkuat juga dalam UU Pemilu yang memaksa partai politik untuk memenuhinya sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu. Data temuan riset Cakra Wikara Indonesia menunjukkan pemenuhan kepengurusan partai politik di tingkat DPP diabaikan oleh partai politik meski telah diatur dan diwajibkan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa partai politik tidak patuh dan mengabaikan aturan afirmasi perempuan minimum 30% pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat (DPP). Terdapat dua dari sembilan partai jelang pemilu 2019, yang keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di bawah 30%. Sementara pasca kongres 2019 dan 2020 data menunjukkan enam dari sembilan partai, keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di bawah 30% dan hanya tiga 131 partai yang memenuhi keterwakilan minimum 30%. Temuan riset dari Cakra Wikara Indonesia (2022) menunjukkan partai politik menyiasati pemenuhan aturan afirmatif ini dengan menempatkan perempuan lebih banyak pada bidang-bidang yang secara tradisional dianggap menjadi urusan perempuan seperti bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, sementara posisi-posisi strategis seperti ketua umum, sekjen, bendahara termasuk ketua, wakil ketua, dan wakil sekjen masih sangat sedikit perempuan. Data Keterwakilan Perempuan di DPP Partai Politik Partai Politik Jelang Pemilu 2019 Pasca Kongres 2019 dan 2020 PDIP 38.5% 31.8% (turun) Nasdem 36% 30.8% (turun) PKS 32.9% 28% (turun ; < 30%) Demokrat 30.9% 30 % (turun) PKB 30.7% 27.1% (turun ; < 30%) Golkar 30.3% 28.8% (turun ; < 30%) PAN 29.7% 26.5% (turun ; < 30%) PPP 28.8% 22.1% (turun ; < 30%) Gerindra 28.5% 25.9% (turun ; < 30%) Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU), diolah kembali oleh CWI Pola data juga menunjukkan terjadi penurunan angka keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik jelang pemilu dan pasca pelaksanaan kongres. Semua partai menunjukkan penurunan angka keterwakilan perempuan pada kepengurusannya. Hal ini kembali menunjukkan partai politik memiliki komitmen yang rendah untuk kesetaraan gender. Ketika masih kerap diperlukan aturan dari luar dirinya untuk memaksa partai politik melakukan upaya peningkatan keterwakilan perempuan, artinya memang masih sangat sulit untuk mengharapkan komitmen partai politik terhadap pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti politik dan representasi perempuan di Indonesia, yang menyatakan upaya penguatan keterwakilan politik perempuan ironisnya menghadapi tantangan serius yang berasal dari partai politik. Tanpa kebijakan 132 yang mendesak partai politik, akan sangat sulit mengharapkan terlaksananya upaya penguatan keterwakilan perempuan dilakukan secara mandiri oleh partai. II. Signifikansi representasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan Representasi dapat dipahami sebagai upaya “menghadirkan yang secara harfiah atau dalam kenyataan tidak dapat benar-benar hadir” (the making present in some sense of something which is nevertheless not present literally or in fact...) (Pitkin 1967). Sementara kepemimpinan, dalam konteks ini, perlu dipahami sebagai tahap lebih lanjut dari representasi, yang sarat dengan daya, kuasa, dan kemampuan lebih tinggi akibat legitimasi peran serta otoritas yang melekat pada posisi pimpinan. Kehadiran perempuan pada posisi kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan di DPR RI dapat membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender, serta kepentingan masyarakat luas dalam proses pembuatan kebijakan. Sejarah legislasi mencatat sejumlah undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR RI pada saat perempuan berada pada posisi kepemimpinan di Alat Kelengkapan Dewan dan ikut aktif membahas rancangan undang-undang tersebut. Posisi kepemimpinan AKD sangat strategis karena berwenang menetapkan agenda, rencana kerja, serta target pencapaian AKD. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan di DPR RI dapat membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender, serta kepentingan masyarakat luas dalam pembuatan kebijakan. Dalam sejarah legislasi, sejumlah undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR RI pada saat perempuan berada pada posisi kepemimpinan di Alat Kelengkapan Dewan yang membahas rancangan undang-undang yang bersangkutan. Posisi kepemimpinan AKD sangat strategis karena berwenang menetapkan agenda, rencana kerja, serta target pencapaian AKD. Cakra Wikara Indonesia mengidentifikasi sejumlah undang-undang yang melindungi hak perempuan serta masyarakat secara umum, yang berhasil disahkan oleh DPR RI pada saat terdapat perempuan dalam posisi kepemimpinan AKD yang membahas rancangan undang-undang yang bersangkutan: A. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibahas dan disahkan saat salah satu posisi Wakil Ketua Badan Legislasi 133 diisi oleh Ibu Tumbu Saraswati (Fraksi PDIP). Pembahasan RUU sempat tersendat karena belum keluarnya Amanat Presiden yang menunjuk salah satu kementerian sebagai perwakilan pemerintah dalam proses pembahasan dengan DPR RI. Penanggung jawab Pembahasan RUU PKDRT saat itu adalah Baleg DPR RI. Ibu Tumbu Saraswati berperan besar dalam mendesak Pemerintah untuk menggulirkan proses pembahasan RUU hingga akhirnya disahkan. B. UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% di komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu di semua tingkatan; disahkan saat Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. (Referensi: https://en.dpr.go.id/anggota/detail/id/76; https://tirto.id/tokoh/ida-fauziyah- RT; dan https://www.hukumonline.com/berita/a/ida-fauziyah-penyabar- yang-gemar-berlegislasi-lt4d217192a0ae8/?page=1) C. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibahas oleh Pansus RUU PTPPO yang dipimpin oleh Ibu Latifah Iskandar (Fraksi (PAN) sebagai Ketua Pansus. (Referensi: https://news.detik.com/berita/d-756134/dpr-sahkan-uu-perdagangan- orang) D. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang berisi penguatan pasal afirmasi dengan mengatur bahwa pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik harus disertai penempatan minimal 1 perempuan dalam 3 nama calon di tiap daerah pemilihan. Undang-undang ini disahkan saat Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2, AKD yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU Pemilu. Selain itu, dalam Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU Pemilu tersebut, Ibu Andi Yuliani Paris (Fraksi PAN) merupakan salah satu wakil ketua. (Referensi: “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia”, oleh Indra Pahlevi. Link: https://vs- dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/339) E. UU No. 2/2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai penyertaan 30% perempuan dalam pendirian partai politik dan penyusunan kepengurusannya; dihasilkan saat Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. 134 F. UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan saat Ibu Ledia Hanifa (Fraksi PKS) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8. (Referensi: https://femina.co.id/trending-topic/kemenangan-penyandang- disabilitas?t=preview) G. UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dibahas oleh Komisi 1 dan berhasil disahkan saat Komisi 1 dipimpin oleh Ibu Meutya Hafidz sebagai Ketua Komisi. H. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memuat aturan mengenai pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak dalam perkawinan campuran sebelum berusia 18 tahun atau kawin. RUU Kewarganegaraan dibahas oleh Pansus yang salah satu pimpinannya adalah Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB). Ibu Ida Fauziyah juga merupakan salah satu Wakil Ketua Komisi 2, komisi penanggung jawab pembahasan RUU Kewarganegaraan (Referensi: Risalah Rapat Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 28 Juni 2006. Link: https://123dok.com/document/zkw4306p-perwakilan-republik-indonesia- risalah-kewarganegaraan-republik-indonesia-perundang.html) Cakra Wikara Indonesia mencatat kondisi sebaliknya, yaitu terhambatnya proses pembahasan RUU yang melindungi perempuan saat tidak ada anggota legislatif perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan AKD. Hal ini terjadi saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan oleh Komisi 8 untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dalam prosesnya, Komisi 8 gagal menuntaskan pembahasan RUU PKS. Pada bulan Juni 2020, Komisi 8 mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas. Catatan penting dari peristiwa ini, saat itu tidak terdapat satupun anggota legislatif perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan di Komisi 8. (https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/15161681/komisi-viii-usulkan-ruu- pks-dikeluarkan-dari-prolegnas-prioritas-2020) Alat Kelengkapan Dewan dalam DPR RI Periode 2024-2029 terdiri dari 13 Komisi, 7 Badan, serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), masing-masing dipimpin oleh 1 Ketua serta 4 Wakil Ketua. Dari 105 jumlah total posisi pimpinan AKD, hanya 23 yang diisi oleh perempuan. Sebagai pembanding, DPR RI Periode 2019-2024 terdiri dari 11 Komisi, 6 Badan, serta Mahkamah Kehormatan Dewan. Masing-masing juga dipimpin 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua, kecuali Badan 135 Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang dipimpin 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua. Data yang berhasil dikumpulkan per Agustus 2024, dari 87 total posisi pimpinan AKD, 11 di antaranya adalah perempuan (13%), yang terdiri dari 3 Ketua dan 8 Wakil Ketua. Ini berarti terjadi peningkatan jumlah kursi pimpinan AKD yang diisi oleh perempuan, dari 13% di periode 2019-2024 menjadi 22% di periode 2024-2029. Peluang penguatan keterwakilan perempuan pada unsur pimpinan AKD tersedia untuk ditingkatkan. Berikut daftar nama perempuan anggota DPR RI yang menempati posisi kepemimpinan AKD: No. Nama Partai Politik AKD Jabatan di AKD Pengalaman di DPR RI Jabatan Politik Sebelumnya 1 Sari Yuliati Golkar Komisi 3 Wakil Ketua Inkumben - 2 Siti Hediati Soeharto Gerindra Komisi 4 Ketua - - 3 Anggia Erma Rini PKB Komisi 6 Ketua Inkumben - 4. Evita Nursanty PDIP Komisi 7 Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019, dan 2009- 2014 - 5 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Gerindra Komisi 7 Wakil Ketua Anggota DPR RI periode 2014-2019 - 6 Chusnunia Chalim PKB Komisi 7 Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2009-2014 Wakil Gubernur Lampung 2019-2023. Bupati Lampung Timur 2014- 2019. 136 No. Nama Partai Politik AKD Jabatan di AKD Pengalaman di DPR RI Jabatan Politik Sebelumnya 7 Felly Estelita Runtuwene Nasdem Komisi 9 Ketua Inkumben Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2009- 2014. 8 Putih Sari Gerindra Komisi 9 Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019, dan 2009- 2014 - 9 Nihayatul Wafiroh PKB Komisi 9 Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019 - 10 Hetifah Golkar Komisi 10 Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2009- 2014 - 11 M.Y. Esti Wijayati PDIP Komisi 10 Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019 - 12 Himmatul Aliyah Gerindra Komisi 10 Wakil Ketua Inkumben - 13 Kurniasih Mufidayati PKS Komisi 10 Wakil Ketua Inkumben - 14 Putri Zulkifli Hasan PAN Komisi 12 Wakil Ketua - - 15 Dewi Asmara Golkar Komisi 13 Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019, 2009-2014 dan 2004- 2009 - 137 No. Nama Partai Politik AKD Jabatan di AKD Pengalaman di DPR RI Jabatan Politik Sebelumnya 16 Puan Maharani PDIP Bamus Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2009-2014 Menteri Koordinator Pembangun an Manusia dan Kebudayaan 2014-2019 17 Netty Prasetiyani PKS Bamus Wakil Ketua Inkumben - 18 Irine Yusiana Roba Putri PDIP BKSAP Wakil Ketua Inkumben - 19 Desy Ratnasari PAN BURT Wakil Ketua Inkumben - 20 Indah Kurniawati PDIP BURT Wakil Ketua Inkumben. Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2009- 2014 - 21 Novita Wijayanti Gerindra BURT Wakil Ketua Inkumben Anggota DPRD Jawa Tengah 2004-2009, 2009-2012 22 Alien Mus Golkar BURT Wakil Ketua Inkumben Anggota DPRD Maluku Utara 2014- 2019 23 Cellica Nurrachadiana Demokrat BAM Wakil Ketua Bupati Karawang periode 2015-2020 dan 2021- 2023. Wakil Bupati Karawang 2010-2015. Terpilih menjadi Anggota DPRD Jawa Barat tahun 2009 138 Tabel di atas menunjukkan dari 23 posisi kepemimpinan AKD, perempuan mengisi 4 posisi Ketua dan 19 posisi Wakil Ketua. Mayoritas perempuan yang menduduki posisi pimpinan AKD (21 dari 23) telah memiliki pengalaman menduduki jabatan politik di legislatif dan/atau di eksekutif, dan hanya 2 yang tidak memiliki pengalaman serupa. Selain itu, perempuan perlu ditempatkan di posisi kepemimpinan AKD yang bertugas pada bidang-bidang yang juga memiliki irisan langsung dengan kepentingan perempuan seperti Komisi 1 (mencakup informatika), Komisi 2 (mencakup pemerintahan dalam negeri) dan lainnya, agar perempuan tidak hanya ditempatkan pada Komisi dengan yang bertugas pada isu-isu yang secara tradisional dilekatkan pada perempuan. Dengan demikian, menjadi penting untuk mendorong 30% keterwakilan perempuan dalam unsur kepemimpinan AKD dan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan prinsip keberimbangan dan pemerataan menjadi bagian penting dalam upaya penguatan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Penting dicatat, sejumlah AKD DPR RI Periode 2024-2029 yang sama sekali tidak ada perempuan pada unsur pimpinan yaitu di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 5, Komisi 8, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Penumpukkan keterwakilan perempuan pada AKD tertentu yang membidangi isu perempuan dalam kerangka pikir tradisional ditemukan pada AKD Komisi yang membidangi isu kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial, serta isu pendidikan. Sementara itu, kelangkaan keterwakilan perempuan ada pada AKD yang membidangi isu strategis politik dalam negeri, pertahanan, pemerintahan, penegakkan hukum, dan reformasi regulasi, diantaranya. Bias pemahaman tentang apa saja yang mencakup isu perempuan serta stigma tentang keterbatasan kapasitas perempuan masih menjadi penghalang upaya penguatan keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan AKD. Hal ini perlu dikoreksi karena sejumlah cerita baik tentang proses pembuatan kebijakan yang melibatkan perempuan pada unsur pimpinan AKD menegaskan signifikansi kehadiran perempuan pada posisi pimpinan AKD. III. Hakekat kebijakan afirmasi dalam politik Hakekat kebijakan afirmasi dalam politik sebenarya bukan pada soal angka maupun jumlah, melainkan pada upaya mengoreksi ketimpangan yang terjadi dan berakibat pada ketertinggalan suatu kelompok dalam masyarakat secara historis. 139 Kebijakan afirmasi merupakan penegasan yang secara deliberatif dilakukan oleh negara untuk merekognisi diperlukannya kebijakan khusus bersifat sementara (temporary measures) yang diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kesetaraan peluang di antara semua kelompok dalam masyarakat. Menurut Profesor Ilmu Politik di Universitas Rutgers, Mona Lena Krook, kebijakan afirmasi berupa kuota gender dapat dibedakan dalam tiga kategori; diatur dalam kebijakan internal partai, dimuat dalam undang-undang yang relevan, dan diwajibkan secara lebih meluas yang biasanya dicantumkan dalam konstitusi negara. Dalam ketiga kategori tersebut, konteks sistem politik, sejarah, serta struktur sosial yang meliputi juga kultur dan norma perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kategori mana yang dinilai paling efektif untuk diadopsi. Kategori manapun yang dipilih, kebijakan afirmasi menjadi penanda adanya keputusan serta pilihan untuk menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh kelompok dalam masyarakat agar dapat memenuhi haknya untuk berpartisipasi secara bermakna. Kebijakan afirmasi untuk peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia sudah lebih dari dua dekade dirancang dan diterapkan namun hingga sekarang hasilnya masih di bawah harapan pencapaian persentase kritis 30%. Itulah sebabnya upaya peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas harus disandingkan dengan upaya penguatan keterwakilan perempuan untuk mengisi posisi-posisi strategis kepemimpinan, agar memberikan daya untuk bekerja secara substantif, bukan hanya sekedar hadir secara simbolik ataupun sebagai akibat dari pemenuhan peraturan administratif. Kebijakan afirmasi bukan merupakan tiket gratis yang diberikan untuk memudahkan jalan mengisi jabatan melainkan bentuk koreksi sistemik atas peluang yang tidak setara untuk perempuan dapat melaksanakan praktik keterwakilan politik secara substantif. Demikian seluruh keterangan yang dapat Ahli sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menetapkan keputusan atas perkara ini. Semoga semua data dan penjelasan dalam keterangan ini dapat menjadi pertimbangan guna memenuhi permohonan ketentuan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi, serta pengaturan keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD, sebagai upaya mewujudkan peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif serta penguatan representasi politik 140 perempuan untuk tata kelola politik yang lebih partisipatif, adil dan setara di Indonesia. Saksi Pemohon Eva Kusuma Sundari Saksi menyampaikan kesaksian ini atas dasar kapasitasnya sebagai: 1. Aktivis perempuan dan ahli di bidang gender dan politik, 2. Mantan Anggota DPR RI 2004–2019 (Komisi III dan XI), 3. Pendiri Institut Sarinah dan pelatih Feminisme Pancasila, 4. Alumni Westminster Democracy & Gender School, serta 5. Bagian dari gerakan sosial yang memperjuangkan demokrasi berkeadilan sosial di Indonesia. I. Konstitusi Menjamin Kesetaraan, Maka Negara Wajib Afirmasi UUD 1945 dengan tegas menjamin kesetaraan dan keadilan: • Pasal 27(1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan…” • Pasal 28H(2): “Setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama…” • Pasal 28D(1): “Setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum…” Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (UU No. 7/1984), yang memperbolehkan langkah khusus sementara (affirmative action) demi mencapai kesetaraan de facto. II. Ketimpangan Faktual: Perempuan Belum Memimpin, Meski Sudah Terpilih Meskipun telah ada keterwakilan perempuan sekitar 21% di DPR RI periode 2024–2029, pimpinan alat kelengkapan DPR tetap didominasi oleh laki-laki. Dalam banyak komisi dan badan, perempuan bahkan tidak diikutsertakan dalam pimpinan, atau hanya ditempatkan simbolik. Ini menunjukkan adanya: • Hambatan struktural dan kultural dalam distribusi kekuasaan, • Ketidakadilan sistemik yang hanya bisa dikoreksi melalui mekanisme hukum. 141 III. Pentingnya Keberadaan Perempuan: Dari Representasi ke Pengendapan Ide Ketiadaan perempuan di kepemimpinan menyebabkan: • Kebijakan dan agenda sering tidak mencerminkan pengalaman serta kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. • Terbatasnya ruang bagi suara alternatif dalam pengambilan keputusan strategis di DPR. Sebaliknya, kehadiran perempuan di posisi pimpinan: • Meningkatkan kualitas demokrasi deliberatif dan legislasi responsif gender. • Mendorong agenda keadilan sosial, seperti RUU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan Ibu dan Anak. • Memberikan teladan politik transformatif. Sebagaimana pengalaman saya ketika menjadi anggota DPR RI selama periode 2004-2019, adanya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan DPR sangatlah signifikan guna mendorong pengambilan keputusan yang tidak hanya peka terhadap keadilan sosial, tetapi lebih jauh dari itu juga berupaya untuk mengakomodasikan suara-suara yang sulit terdengar . Sebagai contoh: 1. Saat saya menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang tentang Pengendalian Konflik Sosial yang disahkan melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. • Saya berupaya mengakomodasi keterwakilan perempuan dengan cara memasukan klausa “Minimal 30 persen keterwakilan perempuan” dari unsur masyarakat pada keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. • Saya sebagai pimpinan sekaligus anggota pansus pada saat itu mendorong terus keterlibatan masyarakat sipil, utamanya yang memiliki keterkaitan isu perempuan dengan memperhatikan prinsip partisipasi yang bermakna. • Selain itu, saya juga berupaya untuk melakukan proses lobby baik dari fraksi partai saya sendiri maupun lintas fraksi. • Semua itu tidak terlepas dari latar belakang dan pengalaman saya sehingga saya berpandangan perempuan sebagai kelompok rentan dalam kejadian 142 konflik sosial sehingga suaranya perlu didengar dan dipertimbangkan, salah satunya ketika proses pemulihan konflik itu sendiri. 2. Menjadi wakil ketua tim reformasi DPR RI pada tahun 2007. • Dalam hal ini, saya melakukan kajian menyeluruh tentang apa yang menjadi permasalahan dan apa yang dapat diperbaiki dari DPR. • Salah satu usul rekomendasi sebagai bentuk output dari tim tersebut adalah menyediakan ‘Penitipan anak’ bagi pegawai di lingkungan DPR RI yang masih ada hingga saat ini. • Hal ini menjadi penting oleh karena agar menyediakan tempat yang nyaman bagi pekerja di lingkungan DPR RI, utamanya agar tidak terganggu dengan urusan-urusan keluarga saat bekerja. Selain itu, saya sepakat bahwa perlu ada mekanisme untuk mengatur keanggotaan perempuan secara proporsional. Hal demikian karena ada banyak isu sebenarnya yang membutuhkan perspektif keadilan gender. Perempuan jangan hanya dianggap memiliki kapabilitas apabila mengurusi urusan-urusan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan urussan-urusan perempuan saja. Hukum harus mendorong bagaimana perempuan juga dapat berpartisipasi untuk mengurusi urusan-urusan di bidang lainnya seperti hukum, energi, dan sebagainya. Mengapa harus dikendalikan menggunakan hukum? Karena agar membentuk budaya yang berperspektifkan gender. Sebab, berdasarkan pengalaman saya, sulit mendorong keterwakilan perempuan apabila menyerahkan ke partai tanpa adanya aturan (hukum) yang mengikat hal itu terlebih dahulu. Maka dari itu, permohonan ini adalah momentum yang tepat untuk mendorong itu. IV. Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Dengan ini, saya mendukung permohonan para pemohon agar Mahkamah Konstitusi: 1. Menyatakan ketentuan dalam UU MD3 yang tidak menjamin keterwakilan perempuan di pimpinan alat kelengkapan DPR bertentangan dengan UUD 1945. 143 2. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur kewajiban minimal 30 persen keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan Dewan di DPR RI. 3. Mendorong keanggotaan komisi DPR yang melibatkan keterwakilan perempuan dalam penyebarannya secara proporsional. Langkah afirmatif ini bukan bentuk diskriminasi, tetapi mekanisme koreksi demokratis terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil sejak awal. V. Penutup Feminisme Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan adalah alat perjuangan untuk keadilan sosial dan kemanusiaan. Tanpa kehadiran perempuan dalam kepemimpinan DPR, maka suara rakyat belum utuh. Demokrasi tanpa perempuan sebagai pemimpin adalah demokrasi yang timpang. Demikian paparan saya, semoga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menegakkan keadilan konstitusional. Selain itu, saksi Pemohon Eva Kusuma Sundari juga memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: 1. Apakah perlu melakukan rekayasa hukum tertentu supaya keterpilihan dan kepemimpinan perempuan dapat ditingkatkan? (Hakim Arief Hidayat). Jawab: Ya, karena afirmasi kesetaraan gender sudah menjadi norma di sistem hukum kita. Hal demikian dapat kita telusuri mulai dari Pancasila, konstitusi hingga di perundang-undangan. Kesetaraan kesempatan perempuan di kepemimpinan (posisi strategis) merupakan bentuk afirmasi pemberdayaan tertinggi karena terkait pemberian kesempatan untuk partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya. Contoh yang dilakukan para politisi perempuan (Presiden Michele Bachelet) di Chile Latin Amerika – Pareto Policy bisa menjadi referensi. (https://mediaindonesia.com/opini/613588/feminisme- pancasila). 2. Apakah ada pengalaman Anda yang dapat diuraikan tentang pernyataan “Tidak semua perempuan berbicara fokal tentang isu perempuan dan kesetaraan gender”? Bagaimana pendapat Anda soal “Ada laki-laki juga yang ikut menyuarakan isu perempuan”? Apakah benar keterpilihan dan kepemimpinan perempuan benar-benar berbanding lurus dengan produk kebijakan/uu yang 144 berperspektifkan pada kesetaraan gender? Mungkin jika perlu ada tambahan data (Hakim Arsul Sani). Jawab: Perspektif pro nilai-nilai progresif seperti: hak asasi manusia, lingkungan dan termasuk kesetaraan gender di dalamnya sudah seharusnya disuarakan oleh setiap politisi laki-laki maupun perempuan. Sayang, faktanya tidak demikian. Walau Nusantara sebelum kolonial sudah banyak perempuan pemimpin politik dan militer seperti: Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Kalinyamat, Sima, Sultanah di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga NTT sayang penjajah Belanda kemudian melembagakan domestikasi perempuan hingga Indonesia merdeka. Akibatnya, mental model maupun system thinking dan beliefs masyarakat menolak kepemimpinan perempuan sehingga perlu tindakan- tindakan afirmasi dalam rangka kepemimpinan perempuan untuk mempercepat pengurangan ketimpangan gender. (https://mediaindonesia.com/kolom- pakar/778550/feminisme-pancasila- paham-lokal-nusantara). 3. Apakah tindakan afirmasi pada gilirannya dapat mendegradasi kemampuan perempuan itu sendiri? Lalu sampai di titik mana afirmative action tersebut dapat diperlakukan? (Hakim Guntur Hamzah). Jawab: Tindakan Affirmasi akan terus diperlukan sepanjang ketimpangan gender yang merupakan ketidakadilan masih ada. Dari analisis Iceberg bisa dilihat bahwa subordinasi/diskriminasi terhadap perempuan demikian terstruktur- sitemik- masif (TSM) sehingga perlu afirmasi di setiap level mulai dari paradigma, pattern, hingga struktur sehingga mengubah keadaan menjadi ideal yaitu kesetaraan gender sehingga keadilan sosial bisa diwujudkan. Afirmasi dilakukan Skandinavia secara sukarela oleh partai-partai politik tanpa membuat norma hukum kuota di UU Pemilu. Seluruh parpol menyusun list caleg menggunakan zipper system 50:50. Ini terjadi karena kesadaran HAM mereka sudah tinggi. Di banyak negara memilih menormakan afirmasi dalam sistem peraturan perundangan mereka (Amerika Latin dan Afrika dan beberapa negara Asia misalnya Philipines danTimor Leste). Lihat Lampiran 1 untuk analisa Iceberg. 4. Apakah tindakan afirmasi tersebut hanya dapat dilakukan di lembaga parlemen saja? Apakah perlu untuk mendorong ini di cabang kekuasaan lainnya? (Hakim Guntur Hamzah). 145 Jawab: Tidak, terutama di sistem politik parlementer – eksekutif mengikuti agenda politik parlemen. Di Skandinavia, afirmasi pro kesetaraan perempuan oleh pemenang pemilu di parlemen sehingga menjadi agenda di eksekutif. Tetapi di Latin Amerika yang menggunakan sistem presidensiil seperti: Chile, Argentina, Ekuador, Kuba, Presiden terpilih mengimplementasikan agenda kesetaraan gender di pemerintahan. Dalam konteks Indonesia hemat saya perlu dimulai di parlemen dan semoga kelak setelah RUU Kesetaraan Gender bisa disahkan bisa pula di Pemerintahan. (https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/12/perlu-komitmen- anggaran- untuk-kesetaraan-jender?utm_source=link&utm_campaign=tpd_ _ios_traffic&utm_medium=shared). 5. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang menyebabkan perempuan itu sulit untuk dipilih menjadi pimpinan AKD? Apakah murni karena kompetensi? Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan keterpilihan dan penguatan perempuan di DPR? (Hakim Guntur Hamzah dan Enny Nurbaningsih). Jawab: Bukan soal kompetensi. Sama saja baik laki-laki maupun perempuan karena tidak ada lulusan sekolah jurusan parlemen dan semua tergantung penyiapan oleh partai politik masing-masing. Sistem patriarchal di parlemen menyebabkan ada hambatan sistematis bagi perempuan. Hal ini dapat kita telusuri dimulai dari penentuan penugasan oleh DPP Partai. Ketika partai tidak mempunyai komitmen politik untuk pro terhadap perempuan di kepemimpinan, maka partai juga tidak akan melakukan endorse perempuan untuk duduk di kepemimpinan di AKD. Kecuali ada amanat UU seperti di UU Pemilu maka parpol akan mengupayakan hal tersebut walaupun tidak secara penuh sebagaimana di pencalegan (UU Pemilu) dan struktur partai (UU Partai Politik). 6. Seberapa besar peran partai politik untuk menjadikan Anda sebagai pimpinan AKD seperti pansus, panja, ataupun pimpinan dari kerjasama lainnya? Dan seberapa besar peran pimpinan partai politik untuk mengintervensi titipan kepentingan terutama saat Anda menjabat pimpinan dari Pansus, panja, dan lain sebagainya? (Prof. Daniel Yusmic). 146 Jawab: Besar, bahkan semua keputusan strategis di parlemen lainnya juga ditentukan oleh DPP Parpol termasuk oleh ketua umum. Hal ini terutama terkait hal-hal yang menjadi prioritas Parpol. Pendeknya, agenda parlemen merupakan proxy kepentingan parpol. Ini wajar karena anggota parlemen adalah “petugas” parpol yang pencalonannya atas dukungan parpol. Apalagi ada sistem recall oleh parpol dalam UU Pemilu. 7. Bagaimana cara pengisian pimpinan AKD dan penempatan anggota komisi? Apakah itu murni karena keputusan partai dan koalisi? Apakah benar-benar mengutamakan kesetaraan gender? (Pemohon). Jawab: Pembagian jatah pimpinan di AKD mengikuti hukum proporsional (kecuali Pemilu 2024). Biasanya partai pemenang mendapat jatah terbanyak menyusul partai pemenang ranking berikutnya. Jika minimal 30% maka, masing-masing partai mengalokasikan 30% dari jatah untuk kader perempuannya. Hemat saya, Agar membuat mainstreaming gender maka diharapkan partai-partai mendistribusikan perempuan di semua Komisi. Oleh karenanya, sangat amat penting adanya aturan norma yang mengatur formulasi untuk memastikan agar strategi gender mainstreaming menjadi amanat idi UU MD3 dan pelaksanaannya diserahkan musyawarah di antara mereka. 8. Apakah penting menurut Anda adanya norma untuk menempatkan perempuan juga secara merata ke dalam beberapa komisi di DPR? (Pemohon). Jawab: Ya, karena tindakan afirmasi ini bagian dari strategi gender mainstreaming, sehingga idealnya pimpinan perempuan merata lintas AKD. Sebagai tambahan, kita pernah mengalami adanya sejarah di mana kepemimpinan perempuan yang direndahkan melalui dinamika politik. Kita pernah mengalami tatkala poros tengah di parlemen pada tahun 1999 berusaha untuk mencegah Megawati sebagai Presiden. Padahal, saat itu PDIP merupakan partai politik pemenang pemilu tahun 1999. Saat itu, mereka menggambarkan Megawati sebagai perempuan yang tidak cakap untuk memimpin. Kondisi demikian kembali terulang ketika koalisi yang memiliki suara paling banyak di Pemilu 2014 mengubah UU MD3 untuk mencegah Puan 147 Maharani saat itu untuk menjadi ketua DPR. Jadi, amat sangat penting mendorong perubahan melalui rekayasa konstitusional melalui jalan MK ini. Lampiran 1 (ilustrasi untuk jawaban no 3) Analisis Iceberg Ketimpangan Gender 1. Gejala di Permukaan (Visible Events) Contoh: a. Minimnya perempuan di posisi pimpinan politik dan publik. b. Perempuan dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama. c. Angka kekerasan terhadap perempuan tinggi. d. Perempuan terbatas akses terhadap pendidikan, teknologi, modal. Respons: a. Program afirmasi → kuota gender di politik & jabatan publik. b. Perlindungan hukum terhadap kekerasan gender. c. Bantuan langsung: pelatihan, modal usaha, akses teknologi. 2. Pola dan Tren (Trends & Patterns) Contoh: a. Laki-laki mendominasi pengambilan keputusan. b. Perempuan dianggap pelengkap atau pekerja domestik. c. Representasi perempuan di media dan pendidikan bias gender. Respons: a. Edukasi publik untuk kesetaraan gender. b. Reformasi kurikulum & media agar inklusif gender. c. Program mentoring dan kepemimpinan untuk perempuan. d. Tindakan afirmatif dalam partai, organisasi, institusi. 3. Struktur Sistemik (Systemic Structures) Contoh: a. Undang-undang netral gender yang tidak adil akibat konteks patriarkal. b. Struktur sosial-ekonomi tidak memfasilitasi peran ganda perempuan. c. Sistem kerja tidak ramah terhadap kebutuhan perempuan. Respons: a. Reformasi hukum dan kebijakan: cuti hamil-paternal, pengasuhan bersama, perlindungan kerja fleksibel. b. Afirmasi struktural: kuota 30% perempuan di parlemen & lembaga. c. Insentif bagi institusi yang menjalankan kesetaraan gender. 148 4. Paradigma, Nilai, dan Keyakinan (Mental Models/Deep Culture) Contoh a. Perempuan dianggap lemah, emosional, kurang rasional. b. Laki-laki sebagai pemimpin alami dan pencari nafkah utama. c. Gender dikonstruksikan secara hierarkis sejak kecil. Respons: a. Transformasi budaya melalui pendidikan kesetaraan sejak dini. b. Pendekatan spiritual & narasi budaya baru tentang maskulinitas dan 
femininitas. c. Feminisme kontekstual seperti Feminisme Pancasila yang 
menyatukan nilai lokal & universal. Mengapa Tindakan Afirmasi Penting? a. Menembus bias sistemik yang telah mengakar. b. Membuka jalan bagi keterwakilan setara. c. Memberi kesempatan adil untuk kompetisi. d. Mengubah pola dan membentuk panutan baru. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. KETENTUAN UU MD3 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1), dan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU MD3, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 90 ayat (2) UU MD3 Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. 149 Pasal 96 ayat (2) UU MD3 Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. Pasal 103 ayat (2) UU MD3 Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi. Pasal 108 ayat (3) UU MD3 Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Pasal 114 ayat (3) UU MD3 Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. Pasal 120 ayat (1) UU MD3 DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Pasal 151 ayat (2) UU MD3 Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR Pasal 157 ayat (1) UU MD3 DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU MD3 Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa 150 keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan ProPorsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal a quo yang pada intinya, menurut Para Pemohon, objek permohonan a quo berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang didalami dan diperjuangkan selama ini oleh Para Pemohon. Sehubungan pengujian perkara a quo ini merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk oleh Para Pemohon. Ketentuan pasal a quo telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Sehingga secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan 151 keterlibatan perempuan dalam dunia politik (women political participation). (vide perbaikan Permohonan hlm. 15-18) Para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna”; 3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang”; 4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah 152 anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan 153 jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”; 8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”; 9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh 154 anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”; 11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 155 Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bukan merupakan ketentuan konstitusional yang memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pada setiap orang, melainkan ketentuan norma tersebut menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum di mana hukum menjadi dasar dan pedoman bagi segala tindakan pemerintah dan warga negara. 2. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada intinya menyatakan hak dan/atau kewenangan setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Serta hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada konteks kedudukan Para Pemohon dalam perkara ini ketentuan pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tersebut telah terpenuhi dan Para Pemohon sama sekali tidak dibatasi maupun terhalangi dalam melakukan segala aktivitas maupun upaya untuk mencapai tujuan Para Pemohon. 3. Bahwa secara umum ketentuan pasal-pasal a quo sama sekali tidak membuat Para Pemohon mengalami kerugian maupun terhalangi hak dan/atau kewenangan konstitusinya. Hal demikian karena dalam menjalankan segala agenda untuk mencapai tujuan Para Pemohon, senyatanya tetap dapat dilakukan. 4. Selanjutnya berkaitan dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Para Pemohon, maka DPR RI menyampaikan letak kerugian yang dianggap bersifat spesifik dan aktual tidak dapat secara dini dinilai sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan 156 hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum Para Pemohon. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bahwa pembentukan UU MD3 dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. 3. Bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, UU MD3 memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, DPR, DPD, 157 dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR. 4. Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 5. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada intinya terdiri dari dua permasalahan, yaitu: 1. Ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) dilakukan secara proporsional menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 2. Pengisian pimpinan AKD secara spesifik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Terhadap dua permasalahan tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa landasan konstitusional keanggotaan di DPR RI diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Anggota 158 Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Berdasarkan hal tersebut, maka keanggotaan di DPR RI berkorelasi erat dengan partai politik dan partai politik memiliki peran yang sangat signifikan. 2. Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan UU 2/2008) menyebutkan bahwa rekrutmen bakal calon anggota DPR RI dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. 3. Selanjutnya di dalam UU 7/2017 diatur berbagai ketentuan terkait keterwakilan perempuan, sebagai berikut: a. Komposisi tim seleksi yang dibentuk presiden dan komposisi penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai dengan daerah dirumuskan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); b. Dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu harus menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; c. Bakal calon anggota DPR yang diajukan oleh partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); d. Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Di dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan ditempatkan pada urutan 1 (satu), dan/atau 2 (dua), dan/atau 3 (tiga), dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya; e. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan 159 verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); f. Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut; dan g. Selanjutnya KPU mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara hingga pada daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. (vide Pasal 245, Pasal 246 ayat (2), Pasal 248 ayat (1), Pasal 249 ayat (2), Pasal 252 ayat (6), dan Pasal 257 ayat (2) UU 7/2017). 4. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU 7/2017 tersebut, telah jelas UU 7/2017 telah memberikan afirmasi untuk keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 30%. Namun demikian, yang menentukan jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI adalah rakyat pemilih sebagai pemegang kedaulatan. 5. Bahwa berdasarkan hasil pemilu, angka keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu cenderung meningkat. Pemilu pada tahun 2014 menempatkan 97 (sembilan puluh tujuh) orang Anggota DPR RI perempuan (17,19%). Hasil Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa perolehan suara yang mewakili perempuan sebanyak 118 (seratus delapan belas) kursi (20,25%) dari 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kursi DPR RI. Anggota DPR RI perempuan hasil Pemilu 2024 menjadi yang tertinggi dalam sejarah, yakni sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dari total keseluruhan 580 (lima ratus delapan puluh) anggota. Namun demikian jumlah tersebut tetap belum mencapai presentase minimum 30% melainkan hanya 21,9%. Artinya, penentuan proporsi keterwakilan perempuan secara merata dan berimbang di setiap AKD juga dapat dipastikan tidak akan mencapai 30%. 6. Bahwa jika diuraikan perbandingan anggota DPR RI laki-laki dan perempuan yang terpilih berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut: PKB Perempuan: 14 (20,6%) Laki-laki: 54 (79,4%) 160 GERINDRA Perempuan: 19 (22,1%) Laki-laki: 67 (77,9%) PDIP Perempuan: 27 (24,5%) Laki-laki: 83 (75,5%) GOLKAR Perempuan: 20 (19,6%) Laki-laki: 82 (80,4%) NASDEM Perempuan: 21 (30,4%) Laki-laki: 48 (69,6%) PKS Perempuan: 9 (17%) Laki-laki: 44 (83%) PAN Perempuan: 8 (16,7%) Laki-laki: 40 (83,3%) DEMOKRAT Perempuan: 9 (20,5%) Laki-laki: 35 (79,5%) Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis-- caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah. Dari data tersebut diketahui bahwa presentase keterwakilan perempuan dari tiap-tiap fraksi cukup beragam. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka keterwakilan perempuan secara merata dan berimbang di setiap AKD juga dapat dipastikan tidak akan mencapai 30% (tiga puluh persen). 7. Bahwa selanjutnya partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI membentuk fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi. Dengan kata lain, fraksi di DPR RI merupakan kepanjangan tangan dari partai politik. 8. Bahwa DPR RI pada awal periode masa keanggotaan membentuk alat kelengkapan DPR RI (AKD). Adapun AKD yang dibentuk oleh DPR RI pada periode 2024-2029 adalah sebagai berikut: 1) Pimpinan; 2) Badan Musyawarah; 3) Komisi (berjumlah 13 komisi) 4) Badan Legislasi; 5) Badan Anggaran; 161 6) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; 7) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; 8) Mahkamah Kehormatan Dewan; 9) Badan Urusan Rumah Tangga; dan 10) Badan Aspirasi Masyarakat. 9. Seluruh anggota DPR RI terbagi di dalam komisi, sementara untuk keanggotaan Badan dan Mahkamah merupakan perangkapan anggota dari keanggotaan komisi. Komisi merupakan AKD yang utama karena menjalankan tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bahwa setelah ditetapkan jumlah komisi dan jumlah anggota masing-masing fraksi di setiap komisi, maka kewenangan untuk menempatkan anggota di setiap komisi merupakan kewenangan fraksi. 10. Bahwa fraksi-fraksi dalam menentukan anggotanya di setiap komisi tentunya memiliki dasar pertimbangan tersendiri yang pada dasarnya untuk kepentingan fraksi masing-masing sebagai kepanjangan tangan dari partai politik. Pertimbangan tersebut kemungkinan antara lain kesesuaian dengan latar belakang, keahlian, dan penugasan dari fraksi yang disesuaikan dengan ruang lingkup komisi. Dengan demikian, untuk mengharuskan semua fraksi membagi anggota perempuannya di komisi secara merata dan berimbang akan sulit untuk dilaksanakan. 11. Bahwa faktor lain yang kemungkinan akan mengubah komposisi keanggotaan di komisi juga dapat disebabkan karena adanya penggantian antar waktu dan penggantian anggota AKD oleh fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang. Penggantian tersebut tidak dapat dibatasi bahwa untuk perempuan digantikan oleh perempuan dan untuk laki-laki digantikan oleh laki-laki. Artinya secara realistis kondisi proporsi keterwakilan perempuan sangat dinamis dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sejak pencalonan, pelaksanaan pemilihan umum, penetapan anggota DPR RI, dan setelah menjadi anggota DPR RI. 12. Bahwa data keanggotaan komisi dan perwakilan perempuan saat ini adalah sebagai berikut: Komisi Total Keterwakilan Perempuan Presentase I 44 11 25% 162 Komisi Total Keterwakilan Perempuan Presentase II 39 2 5,1% III 46 4 8,7% IV 47 9 19,1% V 48 5 10,4% VI 46 10 21,7% VII 41 11 26,8% VIII 40 11 27,5% IX 43 18 41,8% X 44 17 38,6% XI 47 9 19,1% XII 45 10 22,2% XIII 41 9 21,9% TOTAL 571 126 22,1% Tabel diolah dari Keputusan DPR RI Nomor 49/DPR RI/I/2024-2025 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI Masa Keanggotaan 2024-2029 Tahun Sidang 2024-2025 yang ditetapkan pada 22 Oktober 2024. Data tersebut di atas sangat dinamis dan sewaktu-waktu dapat berubah karena ada kemungkinan terjadi PAW atau rotasi, sehingga untuk memastikan bahwa fraksi harus mendistribusikan keterwakilan perempuan secara merata dan seimbang sulit untuk dilaksanakan. 13. Bahwa terkait dengan keterwakilan perempuan di DPR RI, telah terdapat putusan-putusan MK terkait yang telah diputuskan sebagai berikut: a. Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang masing-masing ayat dalam pasal tersebut tidak dimaknai dengan menambahkan ketentuan “dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” pada akhir kalimat masing-masing ayat dimaksud. Menurut mahkamah 163 putusan dimaksud telah mengakomodasi permohonan Para Pemohon mengenai keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan DPR. b. Dalam Perkara MK Nomor 89/PUU-XII/2014, Para Pemohon meminta agar keterwakilan perempuan dinyatakan dengan tegas sebesar 30% (tiga puluh persen). Terhadap permohonan Para Pemohon tersebut MK berpendapat pembatasan yang demikian sulit direalisasikan karena pemenuhan/pencapaian persentase demikian harus digantungkan pada kondisi lain yang pemenuhannya tidak dapat dipastikan, yaitu persentase terpilihnya perempuan anggota DPR RI dan/atau persentase perempuan anggota DPR RI yang masuk dalam alat kelengkapan tertentu. (vide Putusan MK Nomor 89/PUU- XII/2014 Paragraf [3.14]) 14. Bahwa melalui Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014 dan 89/PUU- XII/2014, hal ini berimplikasi bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan declaratoir constitutief artinya putusan tersebut seketika menjadi hukum dan putusan tersebut jelas dalam amarnya khususnya pada bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat constitutief. Putusan constitutief yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Ditandai dengan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, artinya meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalam hal frasa “dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” tanpa perlu pembentuk undang-undang menindaklanjutinya dalam bentuk perubahan UU MD3 sudah menjadi norma hukum yang berlaku. 15. Bahwa kemudian Para Pemohon menginginkan pengisian pimpinan AKD secara spesifik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka atas uraian sebagaimana telah dijelaskan yaitu pembatasan yang demikian akan sulit direalisasikan karena 164 pemenuhan/pencapaian persentase harus digantungkan pada kondisi lain yang pemenuhannya tidak dapat dipastikan, kemudian norma yang sudah berlaku berdasarkan Putusan 82/PUU-XII/2014 sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut bersifat mutatis mutandis (vide Putusan 89/PUU- XII/2014, dan sifat putusan MK yang final serta declaratoir constitutief). Terhadap keinginan Para Pemohon tersebut, meskipun nantinya tidak dinyatakan ne bis in idem, namun MK berpendapat: Dari sisi substansi permohonan, meskipun para Pemohon mengajukan dasar pengujian (norma UUD 1945) yang berbeda dari dasar pengujian permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, namun Mahkamah berpendapat kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan substansi, yaitu mengenai keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, dan karenanya dalam putusan ini berlaku pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 82/PUU- XII/2014 paragraf [3.12.2] sampai dengan paragraf [3.12.5]. 16. Bahwa untuk kondisi saat ini komposisi jumlah anggota dan porsi kursi pimpinan AKD keanggotaan didasarkan pada hasil putusan rapat konsultasi DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tertanggal 14 Oktober 2024 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Oktober 2024 bahwa jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD sebagai berikut: Partai Politik Jumlah Anggota Jumlah Ketua Jumlah Wakil Ketua PDIP 110 4 16 GOLKAR 102 3 17 GERINDRA 86 3 16 NASDEM 69 3 6 PKB 68 2 9 PKS 53 2 6 PAN 48 2 4 DEMOKRAT 44 1 6 Dari total sebanyak 20 (dua puluh) orang Ketua, serta 80 (delapan puluh) orang wakil ketua tersebut, dapat dijelaskan bahwa jumlah kursi ketua pimpinan dan wakil ketua pimpinan AKD sepenuhnya menjadi kewenangan fraksi. Perolehan jumlah kursi pimpinan kemudian dimusyawarahkan dalam internal fraksi, untuk menentukan siapa-siapa 165 dari anggota fraksi untuk duduk di kursi pimpinan. Dalam penentuan tersebut tentu akan dipengaruhi oleh visi misi dan pandangan politik hukum dari tiap-tiap fraksi. Sehubungan lembaga DPR RI memiliki hubungan erat dengan politik sehingga ketersinggungannya dengan arah serta kebijakan hukum tidak dapat terlepaskan dengan arah politik tiap-tiap fraksi termasuk tindakan strategis, yaitu penempatan anggota fraksi di tiap-tiap AKD. Dengan demikian penentuan kursi pimpinan AKD sudah seharusnya merupakan kebijakan masing-masing fraksi. 17. Bahwa tanpa adanya pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon pada kenyataannya sudah terdapat alat kelengkapan DPR yang keterwakilan perempuannya pada jabatan pimpinan bahkan lebih dari 30%, yaitu Komisi X dengan komposisi pimpinannya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua (perempuan) dan 4 (empat) orang Wakil Ketua (2 perempuan dan 2 laki-laki) serta Badan Urusan Rumah Tangga yang komposisi pimpinannya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua (laki-laki) dan 4 (empat) orang Wakil Ketua (perempuan). Artinya, pertimbangan keterwakilan perempuan ternyata dapat dilaksanakan secara alamiah selama terpenuhinya kondisi empiris yang mendukung untuk memenuhi keterwakilan perempuan. 18. Bahwa tidaklah benar apabila keberlakuan norma a quo yang tidak seperti yang diinginkan Para Pemohon mengakibatkan terjadinya bias gender dalam aspirasi dan pembuatan kebijakan. Hasil penelitian dari Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu menunjukkan bahwa di seluruh dunia tidak ada hubungan antara faktor-faktor pembangunan sosial-ekonomi, seperti di tingkat pendidikan dan partisipasi tingkat tenaga kerja perempuan, dengan tingkat keterwakilan perempuan. Sebagai contoh perempuan memperoleh proporsi anggota parlemen nasional yang jauh lebih tinggi di Afrika Selatan, Namibia, Mozambik, Kosta Rika, Kuba, dan Tanzania, dibandingkan dengan negara-negara seperti AS, Perancis, Italia, Singapura, dan Jepang (Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu, 1997). 19. Bahwa apabila ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD dilakukan secara proporsional menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi dan pengisian pimpinan AKD secara spesifik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh 166 persen) maka hal ini justru berpotensi tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu implementasi ketentua a quo haruslah benar diperhatikan, sebab norma hukum yang tidak dapat dilaksanakan akan berakibat pada ketidaksesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu asas “dapat dilaksanakan”. II. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568) dan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 167 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025 dan kemudian didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon menilai dan meyakini permohonan a quo sangat berbeda dasar pengujian dan alasan pengujiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XXI/2014. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon mengenai penempatan kuota perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan jelas berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan tidak ne bis in idem. Permohonan a quo juga meminta kepada Mahkamah agar memaknai ketentuan pengisian keanggotaan alat kelengkapan dewan, yakni terkait distribusi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan Anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi. Permohonan int mendorong agar berbagai domestifikasi perempuan pada isu- isu tertentu di DPR dapat dihindari dengan instrument pemaksa melalui hukum. Berdasarkan analisa penempatan perempuan di komisi DPR, terlihat bahwa pada berbagai bidang, kehadiran perempuan sangat sedikit. Oleh karena itu, para Pemohon menilai bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil dan pembatasan ruang bagi perempuan dalam distribusi keanggotaan AKD. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 168 III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada warga negara adalah ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatlf kuota 30% (tiga puluh persen), merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebjakan afirmatif tersebut konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar. Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM Internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa pengaturan dalam pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon bukan untuk mengecualikan atau menghalangi peran dan keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan di alat kelengkapan DPR maupun pimpinan DPR, pasal a quo mengatur mekanisme keanggotaan berdasarkan proporsionalitas fraksi. Dalam praktiknya, banyak fraksi telah mengusulkan anggota perempuan untuk menduduki posisi strategus di alat kelengkapan DPR, termasuk ketua DPR. Pasal a quo tidak melanggar hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 3. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, berdasarkan ketentuan tersebut, hak konstitusional perempuan 169 terkait keterwakilannya di DPR sudah terjamin. Sehingga tidak perlu pengaturan serupa dalam UU 17/2014, karena sudah ada dasar hukum yang mengatumya. Pengaturan kuota perempuan lebih tepat diatur dalam Undang-Undang yang bersifat umum, seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang tentang Partai Politik, bukan dalam Undang- Undang yang bersifat khusus seperti UU 17/2014. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 245 UU 7/2017, maka keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan legislatif dari masing-masing partai telah mendapatkan jaminan dan perlakuan khusus oleh Undang-Undang dengan diskriminatif positif/affirmative action. Namun, berbeda dengan pengisian pimpinan dari alat kelengkapan dewan, dimana keterwakilan perempuan tidak bisa direpresentasikan ke dalam jabatan sebagai pemimpin dari masing- masing alat kelengkapan dewan, karena sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tidak mempunyai kapasitas dalam menyuarakan keterwakilannya di setiap badan kelengkapan dewan, atau dalam arti kata lain jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan terpisah jabatannya sebagai anggota dewan. Sehingga, wajar apabila pembentuk undang-undang diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri kebijakan internalnya sebagai kebijakan hukum terbuka (open legat policy). 5. Bahwa dengan open legal poIicy justru memberikan peluang yang sama bagi siapapun yang berkualitas dan berintegritas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tanpa dibatasi secara gender. Meskipun dalam ketentuan a quo tidak menyebutkan klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di DPR. Kebijakan tersebut justru memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan di DPR. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum. 6. Bahwa UU 14/2017 diterbitkan untuk memastikan lembaga-lembaga perwakilan rakyat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat dan pemilihan umum. Serta mengatur mekanisme kerja yang efisien untuk memastikan lembaga- lembaga perwakilan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam 170 menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk alat kelengkapannya. Apabila pengaturan kuota perempuan diatur terlalu rigid dalam UU 14/2017 justru dapat menghambat fleksibilitas DPR dalam menyusun alat kelengkapannya. DPR membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi alat kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik dalam rangka mendorong efektivitas kerja DPR. 7. Bahwa alat kelengkapan DPR sebaiknya juga dibentuk berdasarkan prinsip meritokrasi, yaitu kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan gender. Pengaturan kuota perempuan dapat mengurangi esensi meritokrasi dalam penentuan alat kelengkapan DPR. Meritokrasi adalah sistem atau prinsip di mana pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan (kompetensi), kualifikasi, dan kinerja seseorang, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, hubungan politik, atau diskriminasi lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efisien, adil, dan profesional, serta memastikan bahwa orang yang paling kompeten dan berkualitas yang menduduki posisi-posisi strategis. 8. Bahwa pengaturan kuota perempuan dalam alat kelengkapan DPR seperti pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dapat sulit diimplementasikan, terutama jika jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30% (tiga puluh persen). Jika kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan diberlakukan, sementara jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30% (tiga puluh pereen}, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kesulitan dalam memenuhi kuota tersebut. 9. Bahwa upaya peningkatan peran dan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR lebih tepat melalui pembinaan dan pemberdayaan perempuan di Partai Politik. Partai Politik memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader perempuan yang kompeten. Hanya menempatkan perempuan dalam posisi politik melalui kuota tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Oleh karena itu yang lebih penting adalah memastikan bahwa perempuan yang masuk ke dalam sistem politik memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan secara substantif. 171 10. Bahwa tidak adanya pengaturan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan adalah untuk penataan kelembagaan yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekruitmen pimpinan secara proporsional, sehingga mendapatkan pimpinan yang kompeten bukan hanya untuk pemenuhan kuota. Meskipun dalam ketentuan a quo tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di DPR. Justru dengan tidak adanya ketentuan keterwakilan perempuan telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan 3. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. 172 Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, masing-masing pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan para Pemohon I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa objek permohonan a quo berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (untuk selanjutnya disebut AKD) dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang didalami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon I dan Pemohon III. Kondisi a quo secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (women political participation). 2. Bahwa pengujian a quo merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon I dan Pemohon III. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara faktual menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan. 3. Pemohon I dan Pemohon III sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon III sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo 173 4. Dalam melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon II juga ikut terlibat dalam perkara 82/PUU-XII/2014 yang pada saat itu Mahkamah mengakomodasi permohonan Pemohon II dengan memutuskan perlu adanya pengutamaan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan. Bahwa pengujian a quo merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon II. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon II atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon II sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan demokratisasi di Indonesia yang salah satunya keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon II sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. 6. Secara langsung, perjuangan Pemohon IV di Mahkamah Konstitusi untuk menyuarakan partisipasi perempuan telah dilakukan berulang kali baik berperan sebagai pemohon ataupun ahli yang dihadirkan. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013. Pada putusan tersebut, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon IV diterima oleh Mahkamah sebagai perseorangan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan. Di samping itu, Pemohon IV juga menjadi ahli ketika membahas keterwakilan perempuan salah satunya adalah Perkara 60/PUU-XV/2017. 7. Bahwa objek permohonan a quo berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD menjadi salah satu isu yang didalami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon IV. Kondisi a quo secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional 174 Pemohon IV karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (women political participation). 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon IV perseorangan yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon IV sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. II. KESIMPULAN ATAS POKOK-POKOK PERMOHONAN A. Constitutional Disobedience Dalam Pengaturan Keterwakilan Perempuan Pada Pimpinan AKD 1. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”) tepatnya di Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) terdapat klausula “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Secara verbatim, misalkan dalam Pasal 101 ayat (2) UU 27/2009 berbunyi: Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pasal tersebut menunjukkan bahwa UU 27/2009 masih memiliki perspektif perempuan dalam pengisian AKD nya. 2. Bahwa pada tahun 2017, UU 27/2009 dicabut dan digantikan dengan UU 17/2014. Dalam UU 17/2014 prinsip “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD dihapus dan dihilangkan. Dalam pasal-pasal yang memuat mengatur mengenai susunan pimpinan AKD, sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan 175 perempuan. Misalkan terkait pengisian pimpinan Badan Legislasi yang diatur pada Pasal 104 ayat (2) UU 17/2014 berbunyi: Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ketentuan tersebut jelas-jelas menghilangkan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian jabatan Pimpinan Badan Legislasi. Sejauh penelusuran Para Pemohon, tidak ditemukan naskah akademik atau dokumen risalah pembentukan UU 17/2014 yang mampu menjelaskan mengapa pertimbangan keterwakilan perempuan dihilangkan dalam pengisian Pimpinan AKD. Ketiadaan penjelasan ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam paradigma keterwakilan perempuan pada pengisian jabatan Pimpinan AKD. 3. Atas hilangnya ketentuan tentang perlunya perhatian terhadap keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD di UU 17/2014, kemudian terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon yang mengakibatkan pengisian kepemimpinan AKD “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] menyatakan: Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2024 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan tindakan menghilangkan ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam UU MD3 tentang pengisian jabatan Pimpinan AKD adalah suatu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, tepatnya terkait kepastian hukum yang adil bagi perempuan pada Pasal 176 28D ayat (1). Maka, menjadi suatu kewajiban dalam UU MD3 terkait struktur pimpinan AKD untuk memuat ketentuan keterwakilan perempuan. Jika tidak, maka hal tersebut menjadikan pasal-pasal yang mengatur Pimpinan AKD adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan kedudukan keterwakilan perempuan melalui frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian Pimpinan AKD. 4. Anehnya, lahirnya UU 42/2017 sebagai perubahan UU 17/2014 justru menghapus kembali ketentuan mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian Pimpinan AKD. Tanpa pun melakukan pengujian undang- undang (judicial review) terhadap UU 42/2017, seharusnya dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan paragraf [3.12.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 bahwa pasal-pasal pengisian pimpinan AKD di UU 42/2017 adalah inkonstitusional. 5. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga omnes, final, dan mengikat. Dalam doktrin hukum, tindakan pembangkangan ini merupakan wujud constitutional disobedience. Constitutional disobedience merujuk pada tindakan yang menunjukkan ketidakterikatan, ketidaktaatan, dan ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, pembangkangan terhadap putusan adalah bentuk constitutional disobedience (Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, 16(1) (2019). Constitutional disobedience berujung pada terjadinya constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia. 6. Berdasarkan doktrin tersebut, justru tindakan constitutional disobedience pembentuk undang-undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU-XII/2014 malah menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan. Sebagaimana diamini bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 telah menjamin perlakuan khusus kepada perempuan sebagai kelompok yang mendapatkan ketimpangan sosial dalam dunia politik. Semangat hadirnya norma memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan AKD adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan, 177 pemberian kekuatan yang mumpuni untuk mengadvokasi kebijakan yang ramah secara gender, dan bentuk dorongan posisi sosial bagi perempuan. 7. Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tersebut mengakibatkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidaklah memenuhi syarat validitas norma karena menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 sebagai suatu putusan yang mengikat pembentuk undang-undang sesuai UUD NRI 1945. Karena tidak memenuhi syarat validitas norma, maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah kehilangan legitimasinya sebagai suatu norma hukum yang sah secara materiil. Pembentukan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak menunjukkan adanya supremasi hukum dan konstitusi karena ketidakpatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak menjamin hak asasi manusia perempuan sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 berisi materi penegakan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai jaminan bagi perempuan. Oleh karena pembangkangan tersebut, Maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah mereduksi jaminan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum. 8. Sebagai catatan bersama, bahwa dalam persidangan ini DPR sebagai pembentuk undang-undang dan sekaligus aktor utama dalam perubahan UU 27/2009 hingga hilangnya ketentuan pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan. DPR sama sekali tidak memberikan klarifikasi alasan atas hilangnya ketentuan pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD. Oleh karena itu, hal ini semakin meneguhkan bahwa DPR sama sekali tidak peduli atas pentingnya penegakan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. 9. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, telah jelas dan terang bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 178 B. Tentang Kedaulatan Anggota dan Lemahnya Komitmen Partai Politik Dalam Penunjukan Pimpinan AKD dan Distribusi Perempuan Pada Keanggotaan AKD 1. Bahwa partai politik memainkan peranan yang sangat penting dan krusial untuk menunjuk dan menentukan pimpinan AKD. Adapun mengenai pilihan cara pemilihan baik menggunakan model proporsional ataupun cara paket sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2014 berdasarkan pada keterangan saksi Eva Kusuma Sundari tidak berpengaruh pada persentase penempatan perempuan dalam pimpinan AKD. Jadi, hal ini sangat dipengaruhi oleh komitmen dari partai politik, utamanya apakah benar-benar mengakomodasi perspektif dari keadilan gender atau sebaliknya. 2. Bahwa dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, pihak Presiden menekankan keterwakilan perempuan di dalam memperjuangkan isu keadilan gender sebagaimana menjadi permohonan dari para Pemohon sudah seyogyanya diselesaikan di dalam internal dari partai politik. Oleh karenanya, hal demikian tidak perlu diatur melalui norma undang-undang, terlebih dengan mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi. 3. Maka terhadap pernyataan demikian, kami selaku para Pemohon sudah memaparkan data faktual yang menjelaskan ternyata pun dalam kenyataannya komitmen partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat terefleksikan dari hal-hal berikut: a. Terdapat pembangkangan konstitusional yang mana pembentuk uu tidak mematuhi Putusan MK 82/PUU-XII/2014 yang mendorong perlunya adanya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD. Sebagaimana kita ketahui dan telah pula diperkuat oleh pernyataan saksi Eva Kusuma Sundari dalam keterangan di muka persidangan, bahwa posisi anggota akan sulit sekali bertentangan dengan sikap fraksi. Konsekuensi yang timbul kemudian apabila anggota tidak tegak lurus dengan sikap fraksi maka akan dilakukan mutasi, recall, bahkan dilakukan proses pergantian antar waktu. Maka dari itu, peran partai politik baik dalam bentuk aktif 179 maupun dalam bentuk pasif (pembiaran) terhadap pembangkangan konstitusional dalam putusan 82/PUU-XII/2014 menunjukan rendahnya komitmen dari partai politik untuk memperjuangkan keterwakilan gender. b. Bahwa pun faktanya saat ini, dengan ketiadaan norma yang mengatur secara mengikat dan memaksa, nyatanya perempuan pun ketika sudah terpilih bukan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin. Bahwa data yang kami sampaikan dalam permohonan menunjukan terdapat empat komisi tidak terdapat keterwakilan perempuan dalam unsur AKD menjadi buktinya. Selain itu, adanya domestikasi perempuan dengan menempatkan mereka di komisi-komisi tertentu atau dalam kata lain tidak memperhatikan pemerataan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota yang ada memperkuat dugaan kami selama ini tentang masih kurangnya komitmen partai politik untuk mendorong adanya kesetaraan gender. c. Dalam fakta persidangan, saksi Eva Kusuma Sundari telah menjelaskan beberapa fakta ternyata partai politik menjadi aktor sulitnya mewujudkan kesetaraan gender. Kondisi ini dapat kita tarik mulai dari ketika perempuan itu terpilih. Elit partai cenderung mengabaikan pentingnya keterwakilan perempuan meskipun hanya dalam bentuk keterwakilan kehadiran/fisik, apalagi keterwakilan substantif/ide. 4. Bahwa seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan baik yang berupa data-data yang tercantum pada dokumen permohonan maupun keterangan tertulis/lisan dari saksi dan ahli, nyatanya tidak pernah mendapatkan respon berupa jawaban dari perwakilan Presiden dan DPR. Bahkan, perwakilan DPR sama sekali tidak pernah hadir meskipun Mahkamah telah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali masa persidangan. Hal demikian ini yang membuat keyakinan kami bahwasannya pihak pemberi keterangan baik Presiden maupun DPR tidak memiliki dasar yang kuat untuk membantah argumentasi dan data yang telah kami jabarkan. 5. Oleh karenanya, kami berkeyakinan bahwa menjadi amat sangat penting untuk mengatur keterwakilan perempuan di pimpinan AKD serta melakukan penyebaran perempuan secara proporsional dalam keanggotaan AKD. Hal 180 ini berpangkal dari rendahnya komitmen politik sehingga terjadinya pengabaian keterwakilan perempuan dalam bentuk fisik/kehadiran apalagi ide/substantif ketika mengawal segala isu yang ada. C. Tentang Alasan Bahwa Penunjukan Pimpinan AKD dan Distribusi Anggota AKD Didasarkan Pada Sistem Meritokrasi 1. Keterangan Presiden yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juni 2025 salah satunya menyatakan bahwa alat kelengkapan DPR sebaiknya dibentuk berdasarkan prinsip meritokrasi, yaitu kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan gender pengaturan kuota perempuan yang dapat mengurangi esensi meritokrasi dalam penentuan alat kelengkapan DPR. 2. Bahwa narasi berkaitan dengan meritokrasi tersebut merupakan salah satu pijakan yang paling sering disampaikan sebagai antitesis dari konsep affirmative action. Pada dasarnya, Para Pemohon tidak menggugat bahwa prinsip meritokrasi adalah salah satu paham yang patut dipertimbangkan untuk memilih pimpinan AKD dan distribusi keanggotaan yang berdasarkan kemampuan dan kompetensi. Akan tetapi dalam konteks pembahasan perwakilan perempuan di parlemen, isu ini harus didudukkan secara konseptual, sosiologis, serta adil dan berimbang secara faktual. 3. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP., M.A., pada persidangan tanggal 8 Juli 2025, bahwa dalam pemahaman prestasi dan meritokrasi, perempuan seringkali dikecualikan atau tidak dipertimbangkan dalam kompetisi untuk posisi strategis dikarenakan diskriminasi struktural, norma budaya, dan bias gender. Fenomena tersebut disebut sebagai glass ceiling atau langit-langit kaca yang merupakan metafora untuk menggambarkan hambatan sistemik tak kasat mata yang menghalangi perempuan untuk naik ke jenjang teratas dalam kelembagaan atau politik, maju ke posisi kepemimpinan puncak atau pengambilan keputusan meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman (Kristen Haack, “Breaking the Glass Ceiling? Women’s Representation in the UN System”, dalam Women’s Access, Representation and Leadership in the United Nations. Palgrave Macmillan, Chann, 2022). 181 4. Penjabaran ahli tersebut di atas ingin menunjukkan bahwa dalam membahas dan menerapkan sistem meritokrasi, ketimpangan atas akses kepada sumber daya, diskriminasi struktural, norma budaya, serta bias gender tidak bisa dikesampingkan. Sebagai contoh nyata, penelitian dari Pusat Riset Politik BRIN menemukan bahwa pada umumnya, modal sosial kaum perempuan relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki seperti pandangan budaya yang lebih menitikberatkan peran perempuan di arena domestik, perbedaan prioritas pendidikan dalam keluarga yang lebih menguntungkan laki-laki, beban kerja ganda yang membuat gerak perempuan di dunia publik terhambat, dan persepsi bahwa perempuan tidak layak berkiprah di ruang publik atau politik (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, Wahyu Prasetyawan, Masyarakat Sipil Setara Gender: Meneropong Ornop Perempuan Indonesia Pasca- Reformasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024. hal. 111). Kondisi tersebut jelas memberikan pijakan awal (starting point) yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam konteks penilaian meritokrasi. Oleh karena itu, penyesuaian (adjustment) melalui konsep affirmative action adalah jalan keluar atas ketimpangan tersebut. 5. Ditambahkan oleh keterangan Saksi Eva Kusuma Sundari pada persidangan 8 Juli 2025, bahwa melihat peran perempuan dalam politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya ketimpangan secara nyata yang melatarbelakanginya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Rwanda, Kopenhagen, serta Nicaragua yang partisipasi perempuannya pada parlemen sangat tinggi, terdapat perbedaan signifikan di Indonesia. Negara- negara tersebut tergolong sebagai welfare state, dimana ketimbangan nyaris tidak sejomplang di Indonesia. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan ketimpangan nomor empat di dunia dengan diikuti ketimpangan gender, ketimpangan wilayah, dan sebagainya. 6. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Anna Margaret Lumban Gaol pada persidangan tanggal 8 Juli 2025, sebuah artikel dari Michael Sandel (2021) menuliskan dengan sangat lugas bahwa meritokrasi mempunyai potensi menjadi tiran ketika dia diterapkan pada suatu lingkungan yang tidak setara. Ketimbangan yang ada sebagai suatu realitas sosial akan dibungkus dan 182 diselubung dalam balutan meritokrasi. Dalam kondisi demikian menurut Sandel, justru mengedepankan meritokrasi di atas segalanya berpotensi terus melanggengkan ketidaksetaraan. Jika kesempatannya tidak setara, maka meritokrasi tidak mungkin menghasilkan keadilan ataupun netralitas. 7. Bahkan, dalam tambahan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP., M.A., bahwa terdapat penelitian yang menunjukkan dan mengatakan bahwa meritokrasi itu tidak netral. Buku berjudul The Myth of Bureucratic Neutrality: An Examination of Merit and Representation, mengkritik gagasan meritokrasi. Dalam praktik administrasi publik di Amerika, perekrutan dan promosi dalam birokrasi yang menitikberatkan pada prestasi (meritokrasi) nyatanya tidak benar-benar objektif. Hal itu dikarenakan pemberi kerja dan manajer perekrutan selalu agak subjektif dalam praktik perekrutan dan promosi, hal ini karena definisi prestasi dalam administrasi publik di Amerika bergantung pada gagasan tentang siapa yang dianggap layak di mata mereka yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Penulis menilai bahwa merit adalah mitos yang telah diyakini dan kerap menyembunyikan atau mengabaikan diskriminasi eksplisit dan implisit, termasuk terhadap kaum perempuan (Shannon K. Portillo, Nicole Humphrey and Domonic A. Bearfield, The Myth of Bureaucratic Neutrality An Examination of Merit and Representation, New York and London: Routledge, 2023, hal. 47). 8. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa narasi meritokrasi tidak dapat diterapkan dan dilepaskan begitu saja sebagai suatu paham yang netral dalam konteks pengisian pimpinan AKD dan distribusi keanggotaan perempuan pada AKD. Paham affirmative action tetap perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari tindakan penyetaraan sementara agar peran anggota DPR perempuan dapat terasa pada posisi yang signifikan. D. Tentang Hambatan Anggota Dewan Perempuan Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan AKD dan Ditempatkan Pada Keanggotaan AKD Yang Terkesan Tidak Sesuai Dengan Isu Perempuan 1. Bahwa sebenarnya hulu hambatan perempuan dalam politik tidak hanya dari hambatan budaya/culture. Lebih jauh, ada kondisi yang tidak setara 183 sebelumnya yang melatarbelakangi hal demikian. Kondisi tidak setara ini yang memerlukan intervensi tindakan afirmasi. 2. Sama seperti perwakilan Presiden yang hadir, gelagat partai politik pun sama. Ujung dari masalah yang dipersoalkan ketika memperjuangkan isu keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penyebaran anggota secara merata adalah masalah meritokrasi. Hal demikian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menimbulkan dua masalah kronik, yakni adanya selected meritokrasi dan meritokrasi semu. 3. Selected meritokrasi di sini berarti meritokrasi yang pilih-pilih. Meritokrasi ini hanya diberlakukan pada satu bagian, golongan, ataupun tahapan. Sementara itu, faktor lain yang melatarbelakangi suatu bagian, golongan, dan tahapan tersebut tidak pernah dipertimbangkan asal mulanya. Konkretnya, pembentuk uu, DPR, dan perwakilan Presiden juga perlu mempertimbangkan: apakah dalam tahapan pencalonan sudah benar-benar setara antara laki-laki dan perempuan? Apakah kemudahan dan hambatan modal, budaya, dan hambatan politik lainnya antara laki-laki dan perempuan sudah setara? Jika pada akhirnya meritokrasi hanya diberlakukan ketika proses hulu (penempatan kepemimpinan AKD dan persebaran anggota AKD) bukankah itu merupakan bentuk kondisi yang tidak adil? 4. Situasi ini membawa pada keadaan meritokrasi yang semu, atau lebih gamblangnya dapat dikatakan sebagai meritokrasi yang basa-basi. Meritokrasi ini dapat dijadikan seolah-olah hal yang logis. Padahal, hal ini digunakan untuk menutupi kurangnya pemahaman ataupun perspektif gender dari pembentuk uu dan lebih jauhnya lagi elit dari partai politik itu sendiri. 5. Saksi Eva Kusuma Sundari yang kami hadirkan bercerita pengalamannya tatkala pernah menjadi pimpinan AKD dan badan kerjasama antar-parlemen. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk dari desakan lintas partai untuk menempatkan dirinya menjadi pimpinan AKD dan badan kerjasama, inisiatif tersebut bukan berasal dari upaya lobby yang dilakukan oleh partai asalnya. Padahal, secara kapasitas dan kapabilitas dirinya merupakan seorang yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan/pelatihan dalam bidang 184 ekonomi, pembangunan, dan hubungan internasional. Lalu pertanyaan muncul, “Itu kan Eva Sundari yang terkenal fokal? Bagaimana dengan teman- teman perempuan yang lain”? Justru itu jawabannya, jika begitu kami pun berhak untuk bertanya “Apakah apabila laki-laki yang ditunjuk menduduki posisi yang sama benar-benar fokal dan kritis untuk memperjuangkan isunya?” 6. Lebih lanjut, dalam dokumen permohonan kami juga telah menjabarkan perihal nyatanya dalam penempatan pimpinan AKD pun tidak ada barometer yang berbasiskan pada meritokrasi. Sebagai contoh, di komisi III yang membidangi urusan hukum, nyatanya tidak semua anggota AKD yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang hukum. Pun di Komisi VIII yang membidangi urusan yang salah satunya adalah perempuan, tidak ada satupun perempuan sebagai pimpinan AKD. Apakah hal ini merupakan meritokrasi? Mengapa ketika kita bicara keterwakilan perempuan baru bicara butuhnya meritokrasi? 7. Penting kami tegaskan kembali hal ini bukan soal budaya. Ini adalah soal sistem hukum dan substansi hukum yang belum berperspektifkan pada keadilan gender. 8. Maka dari itu, lewat permohonan ini kami meminta Mahkamah membuat sebuah rekayasa supaya ada norma yang memaksa partai politik untuk mendorong kesetaraan gender dengan memperhatikan kuota 30 persen di dalam pimpinan AKD dan penempatan anggota AKD yang merata dan proporsional. E. Tentang Pengaruh Sistem Pemilu, Kultur Sosial, dan Jumlah Perempuan Yang Belum Mencapai 30% di Parlemen 1. Bahwa selama persidangan pada perkara ini dilangsungkan, dalil yang sering muncul untuk membantah permohonan Para Pemohon adalah bahwa persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon bukan permasalahan dari sisi norma hukum positif, melainkan sisi kultural masyarakat yang masih patriarkis dan belum berperspektif gender. Dalam menanggapi hal ini, Para Pemohon mengajukan pokok kesimpulan sebagai berikut. 185 2. Bahwa bila melihat realitas yang ada di tengah masyarakat saat ini, bahwa memang benar persoalan kultur masyarakat yang patriarkis masih belum sepenuhnya terkikis. Akan tetapi, bila melihat data yang dihimpun oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI), sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahli Anna Margret Lumban Gaol, M.Sc. dalam persidangan tertanggal 8 Juli 2025, kendati pun sempat mengalami penurunan persentase pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR-RI, akan tetapi jumlah kursi perempuan di DPR-RI terus naik. Hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat kepada perempuan terus naik seiring perkembangan zaman. 3. Bahwa kendati pun kultur masyarakat sudah mulai terbuka dan meninggalkan budaya patriarkis dalam konteks elektoral, akan tetapi perempuan tetap saja mengalami banyak kesulitan untuk maju dan menang dalam pemilu. Sebagaimana dalam keterangan Ahli Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP. M.A. dalam persidangan tertanggal 8 Juli 2025, secara tegas dinyatakan bahwa umumnya perempuan politisi di Indonesia menghadapi lebih banyak tantangan dalam menembus kandidasi mengingat kecenderungan dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan partai politik (parpol) dan dalam pengambilan keputusan parpol. Akibat struktur patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, calon legislatif (caleg) perempuan seringkali menghadapi kendala dalam memobilisasi sumber daya material dan jaringan yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu; caleg perempuan seringkali memiliki lebih sedikit sumber daya material dibandingkan laki-laki (Edward Aspinall, Sally White, Amalinda Savirani, “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?,” Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 40. No. 1 (2021): 6). Caleg perempuan seringkali tidak memiliki sumber daya material yang memadai dan tidak memiliki jejaring ke dalam struktur partai politik yang cenderung didominasi 186 elit laki-laki. Sehingga dalam kampanye politik mereka cenderung tidak dapat mengandalkan mesin politik karena biaya yang sangat mahal dan sehingga mereka hanya bisa mengandalkan jaringan informal termasuk jaringan perempuan selama kampanye (Kurniawati Hastuti Dewi, Ade Latifa, Nur Iman Subono, Wahyu Prasetyawan, Ari Purwanto Sarwo Prasojo, “Dia Dikader”: Women’s NGOs roles, networks, and the agency of women’s legislative candidates in West Sumatra,” Asian Journal of Women's Studies Vol. 29, No. 4 (2023): 506-530). 4. Bahwa hingga saat ini, Partai Politik pun tidak pernah secara serius mendukung keterwakilan perempuan yang proporsional dan berkeadilan. Hal tersebut terbukti melalui data yang ditunjukkan oleh Ahli Anna Margret Lumban Gaol, M.Sc. dalam persidangan tertanggal 8 Juli 2025, bahwa partai politik tidak patuh dan mengabaikan aturan afirmasi perempuan minimum 30% pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat (DPP). Terdapat dua dari sembilan partai jelang pemilu 2019, yang keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di bawah 30%. Sementara pasca kongres 2019 dan 2020 data menunjukkan enam dari sembilan partai, keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di bawah 30% dan hanya tiga partai yang memenuhi keterwakilan minimum 30%. Temuan riset dari Cakra Wikara Indonesia (2022) menunjukkan partai politik menyiasati pemenuhan aturan afirmatif ini dengan menempatkan perempuan lebih banyak pada bidang-bidang yang secara tradisional dianggap menjadi urusan perempuan seperti bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, sementara posisi-posisi strategis seperti ketua umum, sekjen, bendahara termasuk ketua, wakil ketua, dan wakil sekjen masih sangat sedikit perempuan. 5. Bahwa kendati pun kuota 30% (tiga puluh persen) jumlah perempuan di parlemen belum terpenuhi hingga saat ini, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tidak adanya norma kewajiban penempatan perempuan dalam posisi pimpinan AKD sebesar 30% serta penempatan perempuan dalam setiap AKD secara proporsional. Upaya adanya 30% perempuan di AKD termasuk dalam “strategic gender interest”. Bahwa menurut Maxine Molyneux, kepentingan gender dapat dibagi menjadi dua, yakni ‘kepentingan praktis gender’ dan ‘kepentingan strategis gender’ 187 (Maxine Molyneux, "Mobilization Without Emancipation?: Women’s Interests, the State, and Revolution in Nicaragua", Feminist Studies, 11(2) (1985): 232-233). Pertama, kepentingan praktis gender adalah upaya atau program yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan perempuan dalam jangka pendek. Misalnya, perlu pemenuhan alat kontrasepsi yang cukup aman bagi perempuan, kemudian hal-hal yang memang penting untuk kebutuhan perempuan secara ad hoc. Sedangkan yang kedua, kepentingan strategis gender berupaya mengatasi ketertinggalan perempuan di dalam masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dengan perempuan. 6. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP. M.A. dalam persidangan tertanggal 8 Juli 2025, perlunya keterwakilan perempuan 30% di pimpinan AKD dan representasi proporsional perempuan di setiap AKD, meskipun belum ada perempuan sebanyak 30% di parlemen merupakan salah satu upaya pemenuhan kepentingan strategis gender. Hal ini ditujukan agar struktur yang lebih nyaman dan lebih membuat gerak para perempuan di parlemen itu menjadi lebih mudah, sehingga memudahkan decision making yang pro-gender. Sehingga, strategic gender interest dapat diadvokasi dengan baik. 7. Bahwa dengan seluruh fakta dan keterangan yang muncul sepanjang persidangan perkara a quo berlangsung, Para Pemohon berkesimpulan bahwa pengaruh sistem dan kultur adalah hal yang paralel untuk memerlukan perbaikan secara ketat melalui norma hukum. Keadaan bias gender dan tidak mendukung pengarusutamaan gender sebagaimana yang terjadi hari-hari ini tidak boleh dianggap hanya sekadar isu kultural, melakinkan juga harus dimaknai sebagai tidak adanya norma hukum yang mengikat Partai Politik untuk mendukung representasi perempuan yang nyata dan tidak bias gender. Dengan demikian, menurut Para Pemohon, permohonan a quo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. 188 F. Tentang Pentingnya Posisi AKD dan Keterwakilan Perempuan Dalam Memperjuangkan Isu Yang Berperspektif Pada Keadilan Gender 1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan serta keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, secara nyata telah ditunjukkan signifikansi kehadiran Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan di DPR RI dapat membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender, serta kepentingan masyarakat luas dalam pembuatan kebijakan. Dalam sejarah legislasi, sejumlah undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR RI pada saat perempuan berada pada posisi kepemimpinan di Alat Kelengkapan Dewan yang membahas rancangan undang-undang yang bersangkutan. Posisi kepemimpinan AKD sangat strategis karena berwenang menetapkan agenda, rencana kerja, serta target pencapaian AKD. 2. Bahwa hasil kajian dari Cakra Wikara Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahli Anna Margret Lumban Gaol, M.Sc. dalam persidangan tertanggal 8 Juli 2025 mengidentifikasi sejumlah undang-undang yang melindungi hak perempuan serta masyarakat secara umum berhasil disahkan oleh DPR RI pada saat terdapat perempuan dalam posisi kepemimpinan AKD. Beberapa diantaranya adalah: a. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibahas dan disahkan saat salah satu posisi Wakil Ketua Badan Legislasi diisi oleh Ibu Tumbu Saraswati (Fraksi PDIP). Pembahasan RUU sempat tersendat karena belum keluarnya Amanat Presiden yang menunjuk salah satu kementerian sebagai perwakilan pemerintah dalam proses pembahasan dengan DPR RI. Penanggung jawab Pembahasan RUU PKDRT saat itu adalah Baleg DPR RI. Ibu Tumbu Saraswati berperan besar dalam mendesak Pemerintah untuk menggulirkan proses pembahasan RUU hingga akhirnya disahkan. b. UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% di komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu di semua tingkatan; disahkan saat Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. 189 (Referensi: https://en.dpr.go.id/anggota/detail/id/76; https://tirto.id/tokoh/ ida-fauziyah-RT; dan https://www.hukumonline.com/berita/a/ida-fauziyah- penyabar-yang-gemar-berlegislasi-lt4d217192a0ae8/?page=1 ) c. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibahas oleh Pansus RUU PTPPO yang dipimpin oleh Ibu Latifah Iskandar (Fraksi (PAN) sebagai Ketua Pansus. (Referensi: https://news. detik.com/berita/d-756134/dpr-sahkan-uu-perdagangan-orang) d. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang berisi penguatan pasal afirmasi dengan mengatur bahwa pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik harus disertai penempatan minimal 1 perempuan dalam 3 nama calon di tiap daerah pemilihan. Undang-undang ini disahkan saat Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2, AKD yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU Pemilu. Selain itu, dalam Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU Pemilu tersebut, Ibu Andi Yuliani Paris (Fraksi PAN) merupakan salah satu wakil ketua. (Referensi: “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia”, oleh Indra Pahlevi. Link: https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/ index.php/politica/article/view/339) e. UU No. 2/2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai penyertaan 30% perempuan dalam pendirian partai politik dan penyusunan kepengurusannya; dihasilkan saat Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. f. UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan saat Ibu Ledia Hanifa (Fraksi PKS) menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8. (Referensi: https://femina.co.id/trending-topic/kemenangan-penyandang-disabilitas? t=preview) g. UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dibahas oleh Komisi 1 dan berhasil disahkan saat Komisi 1 dipimpin oleh Ibu Meutya Hafidz sebagai Ketua Komisi. h. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memuat aturan mengenai pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak dalam perkawinan campuran sebelum berusia 18 tahun atau kawin. RUU Kewarganegaraan dibahas oleh Pansus yang salah satu pimpinannya adalah Ibu Ida Fauziyah (Fraksi PKB). Ibu Ida Fauziyah juga merupakan 190 salah satu Wakil Ketua Komisi 2, komisi penanggung jawab pembahasan RUU Kewarganegaraan (Referensi: Risalah Rapat Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 28 Juni 2006. Link: https://123dok.com/document/zkw4306p-perwakilan-republik-indonesia- risalah-kewarganegaraan-republik-indonesia-perundang.html) 3. Bahwa Cakra Wikara Indonesia juga mencatat kondisi sebaliknya, yaitu terhambatnya proses pembahasan RUU yang melindungi perempuan saat tidak ada anggota legislatif perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan AKD. Hal ini terjadi saat pembahasan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan oleh Komisi 8 untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dalam prosesnya, Komisi 8 gagal menuntaskan pembahasan RUU PKS. Pada bulan Juni 2020, Komisi 8 mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas. Catatan penting dari peristiwa ini, saat itu tidak terdapat satupun anggota legislatif perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan di Komisi 8. (https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/15161681/komisi-viii- usulkan-ruu-pks-dikeluarkan-dari-prolegnas-prioritas-2020) 4. Bahwa terhadap komposisi pimpinan AKD, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 bahwa pimpinan AKD harus mengutamakan keterwakilan perempuan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.12], bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan frasa “memperhatikan”. Rujukan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menguji ketentuan penentuan calon terpilih apabila perolehan suara sama dan salah satu calegnya adalah perempuan. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “memperhatikan” kurang tepat dan kurang kuat untuk digunakan dalam konteks mendahulukan caleg perempuan dalam hal perolehan suara sama. Sehingga, frasa yang lebih tepat dan lebih kuat menurut Mahkamah adalah frasa “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Artinya, dalam hal perolehan suara sama antar dua caleg atau lebih, caleg perempuan akan diutamakan untuk terpilih. Rumusan tersebut kemudian dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan pada Putusan 82/PUU- 191 XII/2014 dengan turut memilih frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”. 5. Bahwa menurut Para Pemohon, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam konteks pengisian pimpinan AKD pada saat ini tidaklah relevan untuk digunakan. Bahkan, frasa ini tidak aplikatif dan berbeda kondisi penggunaannya pada Putusan 20/PUU-XI/2013. Para Pemohon memiliki basis argumentasi bahwa frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak relevan untuk pengisian pimpinan AKD saat ini sebagai berikut: a. Mekanisme penetapan pimpinan AKD berdasarkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak lagi diusulkan secara paket. Sejak perubahan UU 2/2018, mekanisme pengusulan pimpinan AKD sudah berbeda dengan UU 17/2014. Dalam UU 17/2014, pengisian pimpinan AKD dilakukan dengan pemilihan dari anggota AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sementar dalam Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018, frasa “dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi” dihapuskan, akibatnya pengusulan pimpinan AKD tidak lagi menggunakan sistem paket. Oleh karena tidak lagi menggunakan sistem paket, maka implementasi “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi tidak jelas praktiknya. Apabila pimpinan AKD diusulkan dalam satu paket, maka mengutamakan keterwakilan perempuan dapat diimplementasikan dengan mengutamakan untuk memilih paket pimpinan AKD yang keterwakilan perempuannya lebih banyak. Walaupun pada akhirnya, prinsip tersebut tetap memiliki permasalahan karena penentuan AKD menggunakan sistem pemilihan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengakibatkan jika disepakati secara mufakat, maka tanpa prinsip mengutamakan keterwakilan perempuan dapat dikesampingkan. Dalam hal pengisian pimpinan AKD tidak diusulkan dalam satu paket, maka implementasi “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi semakin tidak jelas. Dengan konstruksi saat ini, artinya siapapun dari anggota AKD dapat mengajukan diri sebagai pimpinan AKD yang nantinya dipilih dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Pada kondisi ini, tetap bahwa apabila secara musyawarah dan mufakat anggota AKD bersepakat 192 untuk tidak memilih perempuan, hal itu tidaklah menjadi masalah. Kondisi tersebut mengakibatkan sangat sulit mengukur implementasi dari prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam konteks pengisian Pimpinan AKD. b. Konteks Penggunaan Frasa “Mengutamakan” pada Putusan 20/PUU- XI/2013 Tidak Bisa Disamakan Dengan Pengisian Pimpinan AKD. Pada Putusan 20/PUU-XI/2013, konteks penggunaan frasa “mengutamakan keterwakilan perempun” adalah pada kondisi jika terdapat dua atau lebih caleg yang mempunyai suara sama, maka diutamakan caleg perempuan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Kondisi ini jelas bahwa secara hitung-hitungan, KPU tinggal memilih kandidat dari caleg dengan suara sama berjenis kelamin perempuan. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip “mengutamakan” disini sangatlah jelas, bahwa apabila KPU tidak menetapkan caleg perempuan sebagai calon terpilih, maka secara terukur artinya KPU tidak mengutamakan perempuan. Dicermati secara kritis, kondisi ini berbeda dalam konteks pengisian pimpinan AKD. Pada pengisian pimpinan AKD, prinsip pemilihan yang digunakan adalah musyawarah dan mufakat, dengan kandidat secara terbuka berasal dari anggota suatu AKD. Di titik ini, sulit untuk menentukan apa indikator dari pelaksanaan “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Pada suatu pemilihan dengan prinsip musyawarah dan mufakat, bisa saja para anggota bersepakat untuk tidak memilih atau menempatkan perempuan pada pimpinan AKD. Hal ini membuka peluang adanya kondisi perempuan didominasi oleh laki-laki sebagaimana budaya sosial yang terjadi selama ini. Apabila Pimpinan AKD tidak memuat perempuan, tidak berarti secara terukur dapat disimpulkan bahwa penetapan pimpinan AKD tersebut melanggar prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Lebih ekstrim lagi, bagaimana jika yang menominasikan diri pada jabatan Pimpinan AKD tidak ada anggota DPR Perempuan atau ruangnya ditutup karena dominasi anggota laki-laki, maka hal ini semakin membuat frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi tidak jelas. 6. Bahwa dua argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pada praktiknya pun, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” adalah suatu ukuran yang 193 tabu dan tidak terukur. Oleh karena itu, Para Pemohon pada permohonan a quo meminta secara lebih tegas untuk menetapkan kuota paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan AKD. Formula ini menjadikan agenda pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD menjadi lebih terukur dan dapat dievaluasi. Secara sederhana, selama jumlah Pimpinan AKD perempuan kurang dari 30%, maka artinya komposisi pimpinan tersebut bertentangan dengan hukum. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran dan penerapan dari formula ini lebih jelas dan evaluatif dibandingkan frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”. 7. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 dan 89/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD adalah hal yang sulit diterapkan. Sayangnya, Mahkamah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kesulitan apa yang dimaksud dalam perhitungan matematis penempatan perempuan secara khusus pada pimpinan AKD. Oleh karena itu, Para Pemohon menyatakan bahwa dengan simulasi yang jelas bagaimana penerapan kuota 30% perempuan di Pimpinan AKD akan menunjukkan bahwa formula ini jelas dan dapat dilaksanakan secara jelas. 8. Secara simulasi, penerapan kuota 30% perempuan di Pimpinan AKD dapat ditunjukkan sebagai berikut: ● Jumlah Anggota DPR Perempuan Periode 2024-2019 = 127 orang ● Jumlah AKD berdasarkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018: - Jumlah Komisi = 13 - Jumlah AKD Non-Komisi = 5 Total AKD = 18 ● Jika jumlah pimpinan AKD adalah 5 orang (1 ketua dan 4 wakil ketua), maka minimal 2 orang haruslah perempuan (30% dari 5 orang). ● Total Anggota Perempuan sebagai pimpinan AKD adalah 36 orang, (masing-masing dari 18 AKD terdapat 2 perempuan). ● Maka total anggota DPR Perempuan non-pimpinan adalah: 127 - 36 = 91 orang 194 Jika 91 orang dibagi secara proporsional pada keanggotaan setiap AKD (13 AKD komisi, untuk AKD non-komisi dapat merangkap sebagai bagian AKD Komisi), maka jumlah perempuan pada keanggotaan setiap AKD adalah 7 orang. Ditambahkan dengan 2 orang pimpinan, maka partisipasi perempuan pada setiap AKD berjumlah 9 orang. 9. Bahwa distribusi 9 orang perempuan pada setiap AKD adalah angka ideal secara proporsional dengan jumlah anggota DPR Perempuan saat ini. Sekalipun jumlah tersebut belum mencapai 30%, hal itu dikarenakan faktor rendahnya keterpilihan anggota DPR Perempuan. Akan tetapi perlu diingat, bahwa selain secara kuantitatif, peran-peran dan posisi anggota DPR Perempuan yang strategis akan turut mempengaruhi pertimbangan- pertimbanga kualitatifnya. 10. Bahwa dengan alokasi 2 orang perempuan pada setiap Pimpinan AKD, secara kualitatif menempatkan posisi yang strategis bagi perempuan untuk memperjuangkan isu-isu mereka secara langsung. Hal ini adalah bentuk fasilitas institusional kepada Anggota DPR Perempuan untuk memberdayakan mereka yang telah terpilih di DPR. Kebijakan kuota 30% perempuan pada pimpinan AKD dan pemerataan distribusi Anggota DPR Perempuan pada keanggotaan AKD menjadi dua kebijakan yang saling mendukung dan melengkapi. Sekalipun jumlah keterwakilan perempuan di DPR saat ini masih di angka 21,9%, memaksimalkan perempuan pada posisi- posisi strategis juga akan mendukung pengarusutamaan gender di parlemen secara kualitatif. 11. Bahwa bila disimulasikan dengan struktur keanggotaan DPR-RI Periode 2024-2029, maka representasi perempuan dalam pimpinan dan keanggotaan AKD apabila Mahkamah dapat digambarkan sebagai berikut. Simulasi Kepemimpinan Perempuan AKD DPR-RI Apabila Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan a quo 195 Simulasi Keanggotaan Perempuan dalam AKD DPR-RI Apabila Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan a quo 196 197 III. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Permohonan, dan juga setelah mendengarkan seluruh keterangan dari Presiden, Para Ahli, dan Saksi, serta setelah mengikuti proses tahapan persidangan yang ada, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna”; 3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang”; 198 4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan 199 berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”; 8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”; 9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 200 mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”; 11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Presiden: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon menilai dan meyakini permohonan a quo sangat berbeda dasar pengujian dan alasan pengujiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XXI/2014. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon mengenai penempatan kuota perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan jelas berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan tidak ne bis in idem. 201 Permohonan a quo juga meminta kepada Mahkamah agar memaknai ketentuan pengisian keanggotaan alat kelengkapan dewan, yakni terkait distribusi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan Anggota DPR perempuan di tiap- tiap fraksi. Permohonan ini mendorong agar berbagai domestifikasi perempuan pada isu-isu tertentu di DPR dapat dihindari dengan instrument pemaksa melalui hukum. Berdasarkan analisa penempatan perempuan di komisi DPR, terlihat bahwa pada berbagai bidang, kehadiran perempuan sangat sedikit. Oleh karena itu, Para Pemohon menilai bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil dan pembatasan ruang bagi perempuan dalam distribusi keanggotaan AKD. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada warga negara adalah ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif kuota 30% (tiga puluh persen), merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebijakan afirmatif tersebut konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar. Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM Internasional (Konvensi HAM) yang telah 202 diratifikasi oleh Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa pengaturan dalam pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon bukan untuk mengecualikan atau menghalangi peran dan keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan di alat kelengkapan DPR maupun pimpinan DPR, pasal a quo mengatur mekanisme keanggotaan berdasarkan proporsionalitas fraksi. Dalam praktiknya, banyak fraksi telah mengusulkan anggota perempuan untuk menduduki posisi strategis di alat kelengkapan DPR, termasuk Ketua DPR. Pasal a quo tidak melanggar hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 3. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, berdasarkan ketentuan tersebut, hak konstitusional perempuan terkait keterwakilannya di DPR sudah terjamin. Sehingga tidak perlu pengaturan serupa dalam UU 17/2014, karena sudah ada dasar hukum yang mengaturnya. Pengaturan kuota perempuan lebih tepat diatur dalam Undang- Undang yang bersifat umum, seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang tentang Partai Politik, bukan dalam Undang- Undang yang bersifat khusus seperti UU 17/2014. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 245 UU 7/2017, maka keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan legislatif dari masing-masing partai telah mendapatkan jaminan dan perlakuan khusus oleh Undang-Undang dengan diskriminatif positif/affirmative action. Namun, berbeda dengan pengisian pimpinan dari alat kelengkapan dewan, dimana keterwakilan perempuan tidak bisa direpresentasikan ke dalam jabatan sebagai pemimpin dari masing- masing alat kelengkapan dewan, karena sebagai pimpinan dari masing- masing alat kelengkapan dewan tidak mempunyai kapasitas dalam menyuarakan keterwakilannya di setiap badan kelengkapan dewan, atau dalam arti kata lain jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan terpisah jabatannya sebagai anggota dewan. Sehingga, 203 wajar apabila pembentuk undang-undang diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri kebijakan internalnya sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 5. Bahwa dengan open legal policy justru memberikan peluang yang sama bagi siapapun yang berkualitas dan berintegritas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tanpa dibatasi secara gender. Meskipun dalam ketentuan a quo tidak menyebutkan klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di DPR. Kebijakan tersebut justru memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan di DPR. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum. 6. Bahwa UU 14/2017 diterbitkan untuk memastikan lembaga-lembaga perwakilan rakyat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat dan pemilihan umum. Serta mengatur mekanisme kerja yang efisien untuk memastikan lembaga- lembaga perwakilan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk alat kelengkapannya. Apabila pengaturan kuota perempuan diatur terlalu rigid dalam UU 14/2017 justru dapat menghambat fleksibilitas DPR dalam menyusun alat kelengkapannya. DPR membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi alat kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik dalam rangka mendorong efektivitas kerja DPR. 7. Bahwa alat kelengkapan DPR sebaiknya juga dibentuk berdasarkan prinsip meritokrasi, yaitu kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan gender. Pengaturan kuota perempuan dapat mengurangi esensi meritokrasi dalam penentuan alat kelengkapan DPR. Meritokrasi adalah sistem atau prinsip di mana pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan (kompetensi), kualifikasi, dan kinerja seseorang, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, hubungan politik, atau diskriminasi lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efisien, adil, dan profesional, serta memastikan bahwa orang yang paling kompeten dan berkualitas yang menduduki posisi-posisi strategis. 8. Bahwa pengaturan kuota perempuan dalam alat kelengkapan DPR seperti 204 pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dapat sulit diimplementasikan, terutama jika jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30% (tiga puluh persen). Jika kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan diberlakukan, sementara jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30% (tiga puluh persen), maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kesulitan dalam memenuhi kuota tersebut. 9. Bahwa upaya peningkatan peran dan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR lebih tepat melalui pembinaan dan pemberdayaan perempuan di Partai Politik. Partai Politik memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader perempuan yang kompeten. Hanya menempatkan perempuan dalam posisi politik melalui kuota tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Oleh karena itu yang lebih penting adalah memastikan bahwa perempuan yang masuk ke dalam sistem politik memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan secara substantif. 10. Bahwa tidak adanya pengaturan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan adalah untuk penataan kelembagaan yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekruitmen pimpinan secara proporsional, sehingga mendapatkan pimpinan yang kompeten bukan hanya untuk pemenuhan kuota. Meskipun dalam ketentuan a quo tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di DPR. Justru dengan tidak adanya ketentuan keterwakilan perempuan telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan. IV. KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMINTAKAN OLEH MAJELIS Menindaklanjuti hasil persidangan pada tanggal 24 Juni 2025 di Mahkamah Konstitusi dengan acara Pembacaan Keterangan Presiden, dimana beberapa Hakim mengkonfirmasi beberapa substansi yang telah dibacakan dalam persidangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan keterangan tambahan sebagaimana dimintakan oleh Majelis hakim, untuk selanjutnya kami akan menanggapi beberapa pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut: 205 1. Data Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan analisa data konkrit terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen berdasarkan pengumuman dan penetapan hasil perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu 2024 pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, yang dituangkan di dalam buku yang berjudul “Profil Tematik: Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2024”, yang intinya sebagai berikut: a. Terdapat beberapa hal penting dari Keputusan KPU yang secara umum menerangkan bahwa jumlah keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif hasil Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2019, khususnya pada DPR RI dan DPD RI. Berikut perolehan kursi anggota legislatif periode 2024-2029: 1) DPR RI: Dari total anggota legislatif sebanyak 580 orang, terdapat 127 orang perempuan (22%) dan 453 orang laki-laki (78%). 2) DPD RI: Dari total anggota legislatif sebanyak 152 orang, terdapat 56 orang perempuan (37%) dan 96 orang laki-laki (63%). 3) DPRD Provinsi: Dari total anggota legislatif sebanyak 2.372 orang, terdapat 446 orang perempuan (19%) dan 1.926 orang laki-laki (81%). b. Bahwa berdasarkan data di atas, jumlah keterpilihan anggota legislatif perempuan di tingkat nasional dan daerah masih di bawah 30%. Sedangkan untuk tingkat nasional ada peningkatan dari 120 orang di Pemilu 2019 (20,8%) menjadi 127 orang di Pemilu 2024 (22%). Namun untuk tingkat provinsi jumlahnya masih sangat minim, bahkan di bawah 20%. c. Bahwa keterpilihan anggota legislatif perempuan di DPD RI sudah melewati angka kritis (critical mass) keterwakilan perempuan, yakni sebanyak 56 orang atau setara dengan 37%. Jumlah ini juga meningkat cukup signifikan dari Pemilu 2019 yang berjumlah 42 orang atau setara dengan 31%. d. Bahwa dari total anggota perempuan DPR RI hasil Pemilu 2024 yang berjumlah 127 orang, hanya terdapat satu partai politik, yaitu Partai Nasdem yang memenuhi keterpilihan perempuan 30% dengan komposisi 21 perempuan dari 69 orang anggota legislatif yang terpilih dari Partai Nasdem. Adapun PDIP memiliki jumlah perempuan terbanyak, yaitu 27 206 orang atau setara dengan 25%, namun jumlah tersebut belum mencapai critical mass 30% keterwakilan perempuan. e. Bahwa partai lainnya seperti PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, dan PAN memiliki keterpilihan perempuan di bawah 30%. Untuk tingkat DPR RI, masih terdapat 16 dapil (19%) yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Dapil tersebut adalah Aceh I, Aceh II, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah I, Jawa Tengah X, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, Jawa Timur V, Kalimantan Barat II, Kalimantan Selatan I, Kepulauan Riau, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah. f. Mayoritas dapil DPR RI memiliki keterwakilan perempuan di bawah 30%, yakni sebanyak 43 dapil atau setara dengan 51%. Sementara itu, terdapat 25 dapil (30%) yang telah memiliki keterwakilan perempuan lebih dari atau sama dengan 30%. Diantara dapil tersebut, terdapat 6 dapil yang memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 50%, seperti Bengkulu, Jawa Barat I, Jawa Timur I, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. g. Bahwa penggunaan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang diberlakukan sejak tahun 2009 telah mengubah perilaku pemilih. Dampak dari sistem proporsional terbuka membuat faktor personal calon legislatif (caleg) menjadi faktor penting yang diperhatikan pemilih saat memilih dalam Pemilu dibandingkan faktor partai (CSIS, 2024; Wildianti dan Wardani, 2022). Dampak dari sistem tersebut adalah sebagian besar pemilih lebih memilih nama caleg secara langsung dibandingkan partainya. h. Bahwa untuk keterpilihan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dari 38 provinsi, ada 8 provinsi (21%) yang sama sekali tidak memiliki anggota perempuan terpilih. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Sulawesi Barat dan Papua Barat adalah dua provinsi yang sejak Pemilu 2019 tidak memiliki keterpilihan perempuan sama sekali di DPD. Adapun Provinsi Aceh dan Bali yang sejak pemilu 2009 tidak memiliki keterwakilan perempuan, namun di pemilu 2024 telah memiliki keterwakilan perempuan meskipun jumlahnya masih di bawah 30%. Sementara itu, ada 5 provinsi yang memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 50% di DPD seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, 207 Sulawesi Utara, dan Maluku. i. Sementara untuk konteks DPRD Provinsi, dari 38 provinsi tidak ada satupun provinsi yang memiliki keterpilihan perempuan mencapai 30% atau lebih. Paling tinggi hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara dengan jumlah perempuan sebanyak 12 orang atau setara dengan 26,7%. Perbaikan keterpilihan perempuan juga terjadi di Provinsi NTB. Pada Pemilu 2019 lalu, NTB merupakan provinsi dengan keterpilihan perempuan paling rendah yaitu 1 orang atau setara 1,59% (Kusnandar, 2022). Sedangkan pada Pemilu 2024 jumlahnya cukup meningkat menjadi 7 orang perempuan atau setara dengan 10,7%. j. Bahwa provinsi dengan keterpilihan paling rendah di Pemilu 2024 merupakan Papua Barat dengan 3 orang perempuan atau setara dengan 8,6%. Selain keterpilihan perempuan, posisi kepemimpinan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di periode 2024-2029 juga menjadi penting. Terdapat 21 orang perempuan dari 105 pimpinan AKD di tingkat DPR RI atau setara dengan 20%. Komposisi kepemimpinan tersebut adalah 6 orang diantaranya menjabat sebagai ketua dan 15 orang lainnya menjabat sebagai wakil ketua. Adapun 6 orang ketua tersebut adalah 1) Puan Maharani dari PDIP selaku Ketua Badan Musyawarah (Bamus); 2) Netty Prasetiyani dari PKS selaku Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM); 3) Siti Hediati Soeharto dari Partai Gerindra selaku Ketua Komisi IV (bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan); 4) Anggia Erma Rini selaku ketua Komisi VI (bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, BUMN); 5) Felly Estelita Runtuwene dari Partai Nasdem selaku ketua Komisi IX (bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial); dan 6) Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar selaku ketua Komisi X (bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi). k. Bahwa 15 orang lainnya menempati posisi wakil ketua di AKD DPR RI, yaitu 1) Cellica Nurrachadiana dari Partai Demokrat selaku wakil ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM); 2) Indah Kurniawati dari PDIP, 3) Novita Wijayanti dari Partai Gerindra, dan 4) Desi Ratnasari dari PAN selaku wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT); 5) Irine Yusiana Roba Putri dari PDIP selaku wakil ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP); 208 6) Sari Yuliati dari Partai Golkar selaku wakil ketua Komisi III (Bidang penegakan hukum); 7) Evita Nursanty dari PDIP, 8) Rahayu Saraswati dari Partai Gerindra, dan 9) Chusnunia Chalim dari PKB selaku wakil ketua Komisi VII (Bidang perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi); 10) Putih Sari dari Partai Gerindra dan 11) Nihayatul Wafiroh dari PKB selaku wakil ketua Komisi IX (Bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial); 12) My Esti Wijayati dari PDIP dan 13) Himmatul Aliyah dari Partai Gerindra selaku wakil ketua Komisi X (Bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi); 14) Putri Zulkifli Hasan dari PAN selaku wakil ketua Komisi XII (Bidang ESDM, lingkungan hidup, dan investasi); dan 15) Dewi Asmara dari Partai Golkar selaku wakil ketua Komisi XIII (Bidang reformasi regulasi dan HAM). (Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024 Hal: 13-19). 2. Kajian Berdasarkan Kultur Indonesia yang Patriarki dan Implementasinya terhadap Affirmative Action untuk Perempuan pada Politik. a. Isu terkait keterwakilan perempuan dalam politik sudah banyak menjadi pembahasan di berbagai jurnal atau penelitian, seperti pada jurnal penelitian “Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik” Tahun 2020 oleh Ade Muslimat pada Jurnal Studi Gender dan Anak yang membahas tentang rendahnya partisipasi wanita di bidang politik, yang dapat disimpulkan, penyebab rendahnya derajat keterpilihan perempuan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan psikologi masyarakat (perempuan sebatas ibu rumah tangga), birokrasi partai yang didominasi oleh laki-laki, tafsir agama tentang perempuan, kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya promosi. Jurnal “Quo Vadis: Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Bagi Perempuan Di Legislatif” Tahun 2019 oleh Indra Kertati pada Mimbar Administrasi, yang menyimpulkan rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif disebabkan; pertama, penetapan kuota 30% dalam Undang-Undang belum diterjemahkan sebagai kebijakan internal partai politik; kedua, perempuan tidak kuasa mencalonkan diri karena hambatan finansial; 209 ketiga, kurangnya kepedulian publik. Jurnal “Keterwakilan perempuan di parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan" Tahun 2014 oleh Ella Syafputri pada Global South Review, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sama halnya dengan di Korea Selatan, yakni dihambat oleh pandangan patriarki yang memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan untuk urusan berpolitik, sistem rekrutmen calon anggota parlemen yang dilakukan oleh partai politik dan masalah ketidaksiapan biaya kampanye. b. Pandangan mengenai hambatan dan tantangan keterwakilan perempuan menurut Kementerian PPPA mengenai rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan oleh tantangan regulasi, tantangan institusional, tantangan struktural hingga kultural. Namun, dalam keterangan tambahan ini kami akan fokus kepada tantangan kultural dan struktural dimana kedua tantangan mengenai ini bersumber dari internal dirinya sendiri maupun dari masyarakat. Secara internal perempuan memiliki tantangan berkaitan dengan beban ganda perempuan dalam menjalankan peran reproduktif dan produktif. Selain itu, norma sosial atau budaya yang melanggengkan diskriminasi berupa budaya patriarki dan memberikan perlakuan tidak setara terhadap perempuan di ruang politik juga kerap menghambat partisipasi politik perempuan. c. Bahwa tidak memungkiri juga perempuan dihadapkan dengan tantangan yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik dan terbatasnya akses perempuan terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu, baik modal politik, ekonomi, maupun modal sosial. d. Studi Puskapol UI (2020) terkait evaluasi partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan menemukan bahwa salah satu hambatan kultural yang dihadapi perempuan adalah faktor konstruksi sosial yang terbentuk bahwa perempuan tidak layak untuk memimpin, serta pengaruh narasi politisasi identitas gender yang menghambat kepemimpinan perempuan. 210 3. Budaya patriarki yang masih sangat kental pada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia yang dimulai dari lingkungan keluarga yang menganut sistem kepemimpinan kepada pihak laki-laki yang paling berkuasa, dari sisi agama yang mendefinisikan kekuasaan laki-laki sebagai yang tertinggi, sistem ekonomi yang menganggap perempuan tidak berhak mengelola keuangan atau mendapat hak lebih atas kerja produktifnya sebagai ibu rumah tangga maupun istri, dan sistem dan lembaga politik yang masih mengutamakan keterwakilan laki-laki di partai-partai maupun organisasi- organisasi politik, menjadi pondasi yang masih sangat lemah bagi perempuan yang ingin menjadi mandiri secara finansial maupun berkarir sebagai politisi apalagi anggota legislatif. 4. Dengan kondisi kultural baik secara internal maupun secara eksternal yang belum sepenuhnya mendukung affirmative action perempuan dalam politik juga dihadapkan dengan tantangan struktural. Dari beberapa studi yang mengkaji maupun menganalisa keterwakilan perempuan dalam dunia politik dengan melihat bahwa tantangan paling berat yang dihadapi oleh perempuan adalah tantangan struktural. Hal ini utamanya terkait ketidakseriusan partai politik dalam mendorong keterwakilan politik perempuan. 5. Partai politik memegang peranan kunci sebagai agensi utama dalam mempromosikan partisipasi, representasi, dan kepemimpinan perempuan dalam politik. Namun di Indonesia, partai politik justru masih menjadi institusi yang belum ramah gender. Proses seleksi anggota partai politik misalnya, seringkali bias gender dan lebih mementingkan kedekatan dengan pimpinan atau elit partai politik. Platform partai politik juga belum memihak kepada perempuan, baik dalam hal pemberian akses terhadap dukungan dana dan jaringan politik, proses kaderisasi dan lingkungan kerja, serta pengisian posisi- posisi strategis dalam pengambilan keputusan dalam partai politik. 6. Bahwa dibandingkan dengan merubah pengaturan mengenai kuota keterwakilan perempuan di dalam Undang-Undang a quo, terdapat hal utama atau pondasi yang harus dibenahi terlebih dahulu yaitu memungkinkah budaya patriarki di Indonesia dapat dipudarkan bahkan dihilangkan dari budaya masyarakat. Budaya patriarki ibarat sebuah pasung bagi perempuan yang mau berdiri bahkan berjalan dalam dunia politik, yang apabila masih mengikat dipastikan tujuan pengarusutamaan gender masih belum dapat 211 optimal tercapai sebagaimana dalam rekam Pemilu, Pilkada dan Legislatif yang sudah dilaksanakan. Meskipun dilakukan perubahan peraturan mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam politik atau Legislatif, namun selama patriarki masih mengakar dalam Partai Politik itu sendiri, maka pemenuhan kuota perempuan dalam partisipasi politik juga akan sulit tercapai. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PEMOHON 1. Bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Pemohon Kurniawati Hastuti Dewi, pada pokoknya Ahli Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa status setara antara perempuan dan laki-laki tidak serta merta berarti keduanya memiliki akses setara untuk berpartisipasi dalam politik. Hasil penelitian Tim Gender dan Politik BRIN menunjukkan pada umumnya modal sosial kamu perempuan relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki, seperti pandangan budaya yang lebih menitikberatkan perempuan di arena domestik, perbedaan prioritas pendidikan dalam keluarga yang lebih menguntungkan laki-laki, beban kerja ganda yang membuat gerak perempuan di dunia publik terhambat, dan persepsi bahwa perempuan tidak layak berkiprah di ruang politik, bahkan maraknya kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Berbagai hambatan yang tidak terlihat, namun dirasakan itu dikenal dengan fenomena glass ceiling atau langit-langit kaca yang merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan hambatan sistemik tak kasat mata yang menghalangi perempuan untuk naik ke jenjang teratas dalam kelembagaan atau politik, maju ke posisi kepemimpinan puncak atau pengambilan keputusan meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman. 2) Bahwa dalam kondisi yang dikelilingi oleh glass ceiling tersebut, narasi meritokrasi bahwa setiap individu dipromosikan berdasarkan kompetensi justru kerap digunakan untuk membenarkan ketidakhadiran perempuan dalam posisi strategis. Pada konteks ini, menerapkan narasi meritokrasi untuk mengcounter tindakan 212 affirmative action tidak tepat karena sistem meritokrasi itu tidak netral, karena dimulai dari asumsi bahwa semua memiliki peluang sama, padahal struktur sosial atau budaya termasuk jejaring dan dukungan tidak imbang antara perempuan dan laki-laki dalam politik. 3) Bahwa affirmative action pada tahap pencalonan, maka itu harus dibarengi dengan menetapkan kuota paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan AKD. Upaya komprehensif ini dilakukan agar kehadiran perempuan di parlemen tidak sekadar representasi deskriptif, tetapi substantif dan efektif bertindak dan membuat kebijakan yang pro-gender. Dalam hal ini, proporsi AKD dengan minimal 30% perempuan juga sejalan dengan perkembangan terkini di level global mengenai parlemen sensitif gender atau gender sensitive parliament, sebagaimana digagas oleh Inter-Parliamentary Union yang sejak tahun 2017 meluncurkan Plan of Action for Gender Sensitive Parliament sebagai rencana aksi global untuk mewujudkan parlemen yang sensitif gender pada sidang umum IPU ke-127. b. Keterangan Ahli Pemohon Anna Margret Lumban Gaol, pada pokoknya Ahli Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa Peningkatan dan penguatan keterwakilan perempuan di Indonesia berhadapan dengan lemahnya komitmen partai politik. Peningkatan kita maknai sebagai penambahan jumlah, sementara penguatan merujuk pada penambahan daya, posisi tawar, dan kemampuan. Upaya menempatkan lebih banyak anggota DPR perempuan secara berimbang dan merata di semua komisi, bahkan seluruh AKD adalah upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Kebutuhan mendorong minimum 30% perempuan di unsur pimpinan AKD merupakan bagian penguatan keterwakilan perempuan, supaya bukan sekadar hadir dan ada dalam AKD, tapi perempuan juga punya daya lebih kuat dalam ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. 2) Bahwa hakikat kebijakan afirmasi dalam politik. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas harus disandingkan dengan upaya penguatan keterwakilan perempuan mengisi posisi- posisi strategis kepemimpinan. Tujuannya untuk menambahkan 213 daya bekerja secara optimal dan bukan sekadar hadir secara simbolik ataupun demi pemenuhan peraturan administratif semata. Kebijakan afirmasi pada hakikatnya merupakan bentuk koreksi sistemik atas peluang yang tidak setara dan bentuk pemenuhan hak perempuan dalam politik. Ini berarti ada komitmen mengoreksi ketertinggalan historis perempuan mengisi posisi strategis kepemimpinan di AKD DPR RI dan distribusi perempuan Anggota DPR RI pada seluruh AKD secara berimbang dan merata. c. Bahwa Keterangan Saksi Pemohon Eva Kusuma Sundari, pada pokoknya Ahli Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa harus ada norma agar fraksi maupun partai memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan duduk di Pimpinan AKD. Mekanismenya proporsional, misalkan Fraksi A dapat jatah 7 orang untuk di posisi pimpinan, Ketua maupun Wakil Ketua, 30% untuk perempuan. Jika semua Fraksi mengikuti logika mekanisme proporsional, pasti perempuan akan mendapat kesempatan yang sama untuk masuk dalam AKD. Terhadap keterangan dari Ahli Pemohon Kurniawati Hastuti Dewi dan Anna Margret Lumban Gaol, serta Saksi Pemohon Eva Kusuma Sundari Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa tidak adanya pengaturan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan adalah untuk penataan kelembagaan yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekruitmen pimpinan secara proporsional, sehingga mendapatkan pimpinan yang kompeten buk an hanya untuk pemenuhan kuota. Meskipun dalam ketentuan a quo tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di DPR. Justru dengan tidak adanya ketentuan keterwakilan perempuan telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 90 214 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan 3. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 215 Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) serta Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 216 Nomor 6187 selanjutnya disebut UU 2/2018) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 217 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 serta Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 90 ayat (2) UU 17/2014 Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pasal 96 ayat (2) UU 17/2014 Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. Pasal 103 ayat (2) UU 17/2014 Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi. 218 Pasal 108 ayat (3) UU 17/2014 Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Pasal 114 ayat (3) UU 17/2014 Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. Pasal 120 ayat (1) UU 17/2014 DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014 Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas: a. Pemohon I merupakan badan hukum berbentuk yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0000277.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi, bertanggal 23 Maret 2020 [vide Bukti P-1]. 219 Sebagai organisasi independen dan nirlaba, Pemohon I antara lain berpegang pada prinsip feminisme dalam mewujudkan visi dan tujuan terwujudnya kesetaraan gender dengan menjalankan misi antara lain mendukung perempuan, membela hak-hak perempuan, dan memberdayakan hak politik perempuan [vide Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 AD/ART Pemohon I]. Sejalan dengan visi, tujuan, dan misinya tersebut, Pemohon I telah melakukan pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta melindungi hak-hak perempuan. Selanjutnya, Pasal 46 angka 2 huruf c AD/ART Pemohon I menyatakan, Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemohon I di depan hukum. Terkait dengan hal tersebut, dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I diwakili oleh Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal. b. Pemohon II merupakan badan hukum berbentuk yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) No. 279 bertanggal 15 November 2011. Pasal 3 Akta Pendirian menyatakan, Pemohon I menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi [vide Bukti P-2]. Untuk itu, Pemohon II telah melakukan kegiatan di antaranya mendorong aturan hukum dan turut serta memantau serta memberikan masukan berkenaan dengan pemilu, termasuk ihwal keterwakilan perempuan di dalam susunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang dipersoalkan dalam Permohonon Nomor 82/PUU-XII/2014, di mana Pemohon II menjadi Pemohon dalam permohonan tersebut. Selanjutnya, Pasal 16 angka 5 jo. Pasal 18 angka 1 Akta Pendirian Pemohon II menyatakan, Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus Iainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Terkait hal tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua, Fadli Ramadhanil sebagai Sekretaris, dan Irmalidarti sebagai Bendahara. Dalam pengajuan 220 permohonan a quo Pemohon II diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua dan Irmalidarti sebagai Bendahara; c. Pemohon III merupakan badan hukum berbentuk yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0004456.AH.01.12 Tahun 2024 [vide Bukti P-3]. Pasal 3 Anggaran Dasar menyatakan Pemohon III bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keperempuanan. Untuk itu, berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon III menjalankan kegiatan antara lain advokasi kebijakan di bidang keperempuanan dan pengembangan gerakan perempuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, Pemohon III menyatakan, “Ketua Umum bersama-sama dengan salah satu anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan” [vide Bukti P-5]. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan terdiri dari Listyowati sebagai Ketua, Heygel The Rome Harianja sebagai Sekretaris, dan Rena Herdiyani sebagai Bendahara [vide Bukti P-4]. Dalam permohonan a quo, Pemohon III diwakili oleh Listyowati sebagai Ketua [vide Bukti P-4]. d. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-6] yang melakukan aktivitas di bidang kepemiluan, ketatanegaraan, dan keterwakilan perempuan. Pemohon IV berupaya mendorong sistem perwakilan yang mengutamakan prinsip keterwakilan yang proporsional dan adil, terutama dalam konteks keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. 4. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara faktual telah menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV terkait dengan berbagai macam kegiatan dan usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon I 221 adalah benar badan hukum privat, yang berdasarkan visi, tujuan, dan misi Pemohon I telah melakukan pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta melindungi hak-hak perempuan. Dalam hal ini, Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal [vide Bukti P-1] berdasarkan AD/ART Pemohon I berhak mewakili Pemohon I untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, terhadap Pemohon II menurut Mahkamah adalah benar badan hukum privat yang berdasarkan Akta Pendirian telah melakukan kegiatan di antaranya mendorong aturan hukum dan turut serta memantau serta memberikan masukan berkenaan dengan pemilu [vide Bukti P-2]. Dalam hal ini, Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua dan Irmalidarti sebagai Bendahara berdasarkan Akta Pendirian Pemohon II berhak mewakili Pemohon II untuk mengajukan permohonan a quo. Kemudian, terhadap Pemohon III menurut Mahkamah adalah benar badan hukum privat [vide Bukti P-3] yang berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon III menjalankan kegiatan di antaranya advokasi kebijakan di bidang keperempuanan dan pengembangan gerakan perempuan. Namun demikian, Pemohon III dalam mengajukan permohonan a quo telah ternyata hanya diwakili oleh Listyowati sebagai Ketua, tidak bersama-sama dengan salah satu pengurus lainnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 angka 1 Anggaran Dasar Pemohon III [vide Bukti P-5]. Dengan ketidakterpenuhan syarat formil dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon III tidak memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, sehingga Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-6] yang melakukan aktivitas berkenaan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Dalam kualifikasi tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV telah menguraikan hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap secara aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) 222 UU 17/2014 serta Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud karena dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo telah menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen, sehingga berbagai macam kegiatan dan usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV menjadi sia-sia dan tidak berarti. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV dengan berlakunya norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 serta Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 serta Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 223 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam UU 17/2014 dan UU 2/2018 menghilangkan pengarusutamaan gender dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2014. Secara substansial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XII/2014 telah menyatakan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi untuk pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, pimpinan Badan Kerja Sama Antar- Parlemen (BKSAP), pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan pimpinan panitia khusus sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (AKD). Dengan demikian, norma pasal- pasal yang memuat pengaturan mengenai susunan pimpinan AKD yang sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan menunjukkan constitutional disobedience pembentuk undang-undang dalam pengaturan keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD. 2. Bahwa menurut para Pemohon, inproporsionalitas penempatan perempuan dalam AKD terjadi karena sebagian partai politik masih belum memberikan perhatian khusus pada kebijakan afirmatif kepada perempuan. Keseluruhan partai politik yang memperoleh kursi di DPR belum memiliki aturan internal mengenai penempatan perempuan di setiap AKD, sehingga mengakibatkan ruang interpretasi yang tidak terkendali bagi partai politik untuk menentukan posisi perempuan di DPR. 3. Bahwa menurut para Pemohon, faktor yang menyebabkan penempatan anggota DPR perempuan di AKD tidak merata karena selain kurangnya kesadaran partai politik terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan, terdapat pula stigmatisasi yang dibentuk bahwa perempuan belum mampu mendalami beberapa isu-isu strategis nasional yang mengakibatkan ketidakcakapannya masuk dalam beberapa AKD. Perempuan seringkali didomestifikasi di beberapa AKD yang dianggap “sejalan” dengan visi perempuan dalam parlemen. Hal demikian disebabkan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penempatan perempuan dalam AKD, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, distribusi anggota perempuan di AKD terkesan terpusat pada komisi-komisi tertentu, bahkan ada beberapa komisi yang sama 224 sekali tidak diisi oleh anggota perempuan. Oleh karena itu, ketentuan distribusi anggota DPR perempuan perlu ditentukan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi agar berbagai domestifikasi perempuan pada isu-isu tertentu di DPR dapat dihindari dengan instrumen pemaksa melalui hukum. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2015 tidak mempertimbangkan bentuk konkret dari implementasi prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD, sehingga tidak dapat diterapkan secara konkret, dievaluasi secara terukur, dan ditinjau secara praktikal. 6. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengisian pimpinan AKD tidak aplikatif terhadap prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Hal berbeda apabila keterwakilan perempuan ditentukan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan secara spesifik, sehingga akan lebih terukur, terevaluasi secara jelas, dan terimplementasi secara konkret. Formula tersebut menjadikan agenda pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD menjadi lebih terukur dan dapat dievaluasi. Secara sederhana, selama jumlah pimpinan AKD perempuan kurang dari 30% maka artinya komposisi pimpinan tersebut bertentangan dengan hukum. Hal demikian lebih memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran dan penerapan dari formula tersebut lebih jelas dan evaluatif dibandingkan frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 90 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna”; 225 2. Pasal 96 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang”; 3. Pasal 103 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 4. Pasal 108 ayat (3) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 5. Pasal 114 ayat (3) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 6. Pasal 120 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”; 226 7. Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”; 8. Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”; 9. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP., M.A. dan Anna Margret Lumban Gaol serta 1 (satu) orang saksi yaitu Eva Kusuma Sundari, yang masing-masing keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 227 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2025. Presiden juga menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dalam permohonan a quo, apabila dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, substansi permohonan pada hakikatnya berkenaan dengan 1 (satu) isu pokok, yakni keberatan para Pemohon atas keterwakilan perempuan dan kepemimpinan perempuan dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (AKD). Dalam hal ini, menurut para Pemohon, norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak memuat keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD berdasarkan perimbangan dan pemerataan menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Oleh karena itu, norma- norma tersebut didalilkan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 sebagaimana dimaktubkan dalam Paragraf [3.11] tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, persoalan konstitusionalitas keterwakilan perempuan telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2014. Sekalipun esensi permohonan a quo adalah sama dengan Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, namun oleh karena Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014 menguji persoalan konstitusionalitas norma yang berbeda, in casu norma dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014, sehingga permohonan a quo tidak memiliki relevansi dihadapkan pada 228 ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. [3.13] Menimbang bahwa masalah konstitusionalitas dalam permohonan a quo secara esensi tidak berbeda dengan Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, yaitu berkenaan dengan perimbangan atau pemerataan keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat, khususnya keterwakilan di AKD. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, antara lain sebagai berikut: [3.12.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu memperhatikan putusan- putusan Mahkamah yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan, yaitu dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah menyatakan, “...kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang” [hlm. 99]. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan di atas, kebijakan afirmatif (affirmative action) telah menjadi “kesepakatan nasional” guna memberikan jaminan atas pemenuhan hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Seperti termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008, sekalipun kebijakan tersebut diadopsi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), secara konstitusional, materi tersebut telah diterima sebagai norma dasar dalam konstitusi, in casu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, jikalau terdapat ketidakseimbangan antar-berbagai kelompok, terbuka kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan khusus agar tercapai titik kesetimbangan antara berbagai kelompok dalam suatu negara. Dalam hal ini, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Bentangan 229 fakta empirik dan kondisi faktual dalam penyelenggaraan negara, salah satu kelompok yang terus diupayakan mendapat perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan adalah kelompok perempuan. Salah satu alasannya, meskipun perbandingan jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki relatif berimbang, namun perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki pada hampir semua penyelenggaraan negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01- 08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 90-91]. Dengan adanya fakta jumlah yang relatif berimbang tersebut, guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dimaksud, “perlakuan khusus” bagi kelompok perempuan merupakan politik hukum sehingga sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, untuk memenuhi amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, upaya memperkuat dan meneguhkan perlakuan khusus bagi kelompok perempuan telah dinyatakan antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Maret 2014 berkenaan dengan pengujian undang-undang pemilihan umum anggota legislatif. Lebih lanjut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 antara lain menegaskan sebagai berikut: [3.12.4] Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai ketentuan undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu. Affirmative action tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan jender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 230 [3.12.5] Menimbang bahwa keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakukan khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, penegasan Mahkamah atas perlakuan khusus dimaksud didasarkan pada kondisi faktual penghapusan politik hukum pengarusutamaan gender dalam UU 17/2014 termasuk UU 2/2018 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan beberapa ketentuan dalam UU 17/2014 dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi, sebelum berlakunya UU 17/2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum. Artinya, penghapusan tersebut tidak hanya meluruhkan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tetapi sekaligus menurut Mahkamah, merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XII/2014, hlm. 71]. [3.14] Menimbang bahwa apabila norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang dimohonkan para Pemohon diletakkan dalam “semangat” putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal berikut: Pertama, norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas tersebut merupakan kelanjutan dari upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang telah dimulai dari pemenuhan kuota perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam undang- undang partai politik. Dalam hal ini, misalnya pembentukan partai politik, Pasal 2 231 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) pada pokoknya menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Khusus kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 20 UU Parpol mengatur kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD/ART Partai Politik masing-masing. Lebih konkret dari kepengurusan partai politik, pemenuhan kuota perempuan diwujudkan dalam penyusunan calon anggota legislatif pada semua tingkatan pemilihan. Sebagai wujud nyata pemenuhan komitmen atas Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, in casu pemenuhan kuota perempuan dalam penyusunan calon anggota legislatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6. Mahkamah sampai pada sikap tersebut, disebabkan calon anggota legislatif pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30% (tiga puluh persen). Dengan mengikuti perkembangan dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, sekalipun sangat mungkin masih terdapat daerah pemilihan lain yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30% (tiga puluh persen), namun oleh karena pihak yang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum hanya Daerah Pemilihan Gorontalo 6, maka Mahkamah hanya memutus sepanjang yang diajukan ke persidangan. Kedua, norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 232 157 ayat (1) UU 17/2014, serta norma Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang dimohonkan oleh para Pemohon, secara esensial adalah sama dengan esensi Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan norma dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan manambah frasa “dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi”. Dengan penambahan frasa baru tersebut, politik hukum di balik penentuan kuota perempuan seharusnya berubah menjadi aksi politik nyata bagi semua partai politik di DPR. Ketiga, sebagai kelanjutan dari upaya pemenuhan kuota perempuan dalam pengisian pengurus partai politik dan pemenuhan jumlah calon dalam pemilihan umum, jumlah perempuan yang berimbang juga harus tercermin pada semua alat kelengkapan anggota lembaga perwakilan, terutama AKD. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota DPR perempuan pada tiap-tiap fraksi. Dalam hal ini, Mahkamah sepakat dengan dasar argumentasi para Pemohon, bahwa kehadiran perempuan (politics of presence) pada setiap AKD dengan fokus pada bidang-bidang tertentu jelas akan menginsentif perempuan dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan perspektif perempuan yang khas (politics of ideas). Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [Sustainable Development Goals (SDGs)], di mana ditegaskan dalam sasaran tersebut bahwa kesetaraan dan pemberdayaan gender menjadi target krusial dalam SDGs global dengan salah satu sasarannya memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik [vide Sasaran 5.5 Tujuan Kelima SDGs]. Hal demikian menjadi relevan dengan adanya penempatan anggota DPR perempuan dengan prinsip perimbangan dan pemerataan harus dipandang sebagai bagian dari agenda penguatan keterwakilan perempuan dalam politik yang selama ini telah menjadi politik hukum nasional. Lebih lanjut, kehadiran perempuan secara berimbang dan merata pada setiap AKD akan membantu sekaligus 233 memfasilitasi anggota DPR perempuan memperjuangkan hak kaumnya secara kolektif di semua bidang kehidupan bernegara. Berkenaan dengan hal ini, menjadi penting untuk dilakukan penataan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses rekrutmen calon anggota legislatif yang diupayakan memiliki keterkaitan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam AKD. [3.15] Menimbang bahwa untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam AKD, maka perlu adanya praktik agar keterwakilan perempuan tidak terpusat di AKD tertentu. Bahkan, fakta menunjukkan adanya komisi yang minim perempuan, karena anggota perempuan justru lebih banyak di tempatkan di komisi bidang sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, agar posisi AKD memuat keterwakilan perempuan secara berimbang, menurut Mahkamah, perlu dibuat mekanisme dan langkah konkret baik secara kelembagaan maupun politik. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang dapat dipraktikkan. Pertama, DPR dapat menerapkan aturan internal yang tegas (seperti Tata Tertib DPR), agar setiap fraksi menugaskan anggota perempuan dalam setiap AKD sesuai dengan kapasitasnya. Apabila suatu fraksi memiliki lebih dari satu perwakilan di suatu AKD maka minimal 30% (tiga puluh persen) di antaranya adalah perempuan. Selain itu, fraksi di DPR memegang peranan penting karena anggota AKD ditentukan oleh masing-masing fraksi. Langkah ini dapat diambil dengan cara fraksi menetapkan kebijakan internal afirmatif gender. Dalam konteks ini, untuk menempatkan anggota di AKD, fraksi harus memperhatikan keseimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap komisi. Kedua, fraksi juga mengatur rotasi dan distribusi yang adil, sehingga anggota perempuan tidak hanya ditempatkan di komisi sosial [vide perbaikan permohonan hlm. 60], perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan, tetapi juga bidang ekonomi, hukum, energi, pertahanan, dan bidang-bidang lainnya. Badan Musyawarah (Bamus) DPR juga memiliki peranan penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap komposisi AKD, serta memberikan rekomendasi penyesuaian jika terdapat ketimpangan gender antar-fraksi atau antar-komisi. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai AKD yang meliputi anggota Badan Musyawarah, anggota Komisi, anggota Badan Legislasi, anggota Badan Anggaran, anggota BKSAP, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, anggota BURT, dan 234 anggota panitia khusus harus “memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014 adalah beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, eksistensi keterwakilan perempuan secara proporsional dalam pimpinan AKD justru membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, pengisian pimpinan AKD yang dilakukan dengan cara pemilihan dari anggota AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dengan musyawarah mufakat, tanpa mengindahkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) maka implementasi keterwakilan perempuan justru semakin terabaikan. Dengan konstruksi sebagaimana rezim UU MD3 yang berlaku saat ini, maka siapapun dari anggota AKD dapat mengajukan diri sebagai pimpinan AKD yang terpilih dengan prinsip musyawarah mufakat. Apabila hasil musyawarah mufakat justru tidak memilih perempuan, dapat menimbulkan peluang adanya kondisi perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini mengakibatkan implementasi keterwakilan perempuan untuk mengisi pimpinan AKD sulit diwujudkan. Oleh karena itu, ketiadaan ketentuan kuota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan untuk mengisi posisi pimpinan AKD, adalah inkonstitusional. Sebaliknya, adanya pengaturan dimaksud memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran penetapan formula 30% (tiga puluh persen) perempuan dapat diukur dan lebih jelas implementasinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 adalah beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, serta Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 menimbulkan ketidakpastian hukum seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana 235 yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya. 236 2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna”. 3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang”. 4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan 237 perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”. 5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”. 6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”. 7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah 238 anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”. 8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”. 9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”. 10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pimpinan komisi, Badan 239 Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. 11. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 12. Menyatakan permohonan Pemohon III tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.05 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 240 ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri