167/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 167/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Windu Wijaya, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Villa Bintaro Indah A8/18A, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2025 memberi kuasa kepada Ardin Firanata, S.H., M.H., Amrun, S.H., M.H., dan Pangihutan Blasius Haloho, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “Ardin Firanata & Partner”, beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 17, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 170/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Agustus 2025 dengan Nomor 2 167/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Oktober 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkmah Konstitusi.” 7. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berisi ketentuan hukum tentang objek permohonan yang menyebutkan: 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perpu; 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil; 3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian 4 formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda; 4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perpu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945; 5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), yang berbunyi: Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya disebut ..................................................................... Objek Permohonan PUU 9. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian materiil, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”. 5 11. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon masih masuk dalam ruang lingkup permohonan pengujian materiil dengan alasan hukum bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) yang di nilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil (judicial review) terhadap Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia bernama Windu Wijaya, S.H., M.H., berprofesi sebagai Advokat di Kantor Windu Wijaya and Associates, bertempat tinggal di Villa Bintaro Indah A8/18A, Tangerang Selatan. Nomor HP 081230008806, Email: aku.winduwijaya@gmail.co. Identitas Pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P- I). Selain itu, Pemohon juga merupakan seorang advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor anggota 14.00344 yang dibuktikan sesuai dengan Berita Acara Sumpah (Bukti -2) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (Bukti P-3). Bahwa berdasarkan bukti di atas, jelas bahwa kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam perkara a quo sudah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Pemohon merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia, yang termasuk dalam kelompok subjek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, selain harus merupakan sebagai warga negara Indonesia secara perseorangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Pemohon sebelumnya, Pemohon juga harus dapat menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau perpu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; 7 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon dalam permohonan uji materiil akn menjelakan dalam uraian di bawah ini. A. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD NRI TAHUN 1945 1. Pemohon dalam kedudukan selaku subjek hukum perorangan warga negara Indonesia, memiliki hak konstiitusional atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak konstitusional fundamental kepada Pemohon berupa: 1) Hak atas pengakuan hukum; 2) Hak atas jaminan hukum; 3) Hak atas perlindungan hukum; 4) Hak atas kepastian hukum yang adil; 5) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum lahirnya hak Pemohon atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Pasal ini menegaskan bahwa jaminan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara bagi setiap warga negara. Hak ini menjadi 8 tolok ukur apakah suatu undang-undang atau tindakan negara melanggar prinsip negara hukum. Bila ada norma atau praktik yang menimbulkan tidak terpenuhinya hak atas jaminan hukum, hak atas perlindungan hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil, maka jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan kartu tanda penduduk [vide bukti P-1]. Bahwa keberadaan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak konstitusional fundamental bagi Pemohon selaku warga negara. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam perkara a quo memiliki hak konstiitusional atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian persyaratan mengenai ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 telah terpenuhi. B. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa yang menjadi objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), yang berbunyi: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Bahwa terhadap norma tersebut, Penjelasan Pasal 11 ayat (1), menyatakan: “Yang dimaksud dengan “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. (Bukti: P-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 9 2. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden “dengan persetujuan DPR”. Namun, yang dimaksud dengan “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” hanya menjelaskan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan DPR memberikan persetujuan tersebut diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa saat ini ketentuan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka sejumlah peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu: a. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; b. Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; c. Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan; d. Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; e. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 4. Bahwa tata cara pelaksanaan kewenangan DPR memberikan persetujuan diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 227 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat yang berbunyi. Pasal 226 (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk 10 menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. (2) Tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi: a. penelitian administrasi; b. penyampaian visi dan misi; c. uji kelayakan (fit and proper test); d. penentuan urutan calon; dan/atau e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisi jabatan yang oleh Undang- Undang ditentukan hanya memberikan persetujuan. Pasal 227 (1) Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. (Bukti P-5: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia). 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib telah dilakukan perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan menambahkan Pasal 228A di antara Pasal 228 dan Pasal 229. Pasal I 1. Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667) diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A sehingga berbunyi sebagai berikut: 11 Pasal 228A 1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (Bukti P-6, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib). 6. Dari rumusan norma dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan atau kriteria apa yang dapat atau harus digunakan DPR dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri. Frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri tidak memberikan kepastian hukum karena tidak diikuti dengan kriteria atau alasan-alasan yang jelas dan sah bagi DPR dalam memberikan persetujuan. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Polri tersebut hanya mengulangi frasa “dengan persetujuan DPR” tanpa memberikan makna tambahan yang jelas. Akibatnya, norma ini mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak menjelaskan parameter atau tolok ukur apa yang harus dipenuhi agar DPR memberikan persetujuan atau penolakan pengangkatan Kapolri. 7. Dari rumusan norma Pasal 226 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia hanya mengatur tata cara prosedural pelaksanaan persetujuan DPR (penjadwalan, penelitian administrasi, penyampaian visi-misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, dan pemberitahuan publik). Adapun Pasal 227 mengatur bahwa hasil pembahasan komisi dilaporkan ke Badan Musyawarah lalu diputuskan di Rapat Paripurna. Artinya, Pasal 226 dan 227 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia hanya mengatur tahapan teknis/prosedural bagaimana DPR 12 membahas calon pejabat negara yang membutuhkan persetujuan DPR. Peraturan Tata Tertib DPR (Pasal 226–227) tidak memberikan parameter hukum yang jelas mengenai alasan sah bagi DPR dalam memberikan persetujuan. Norma ini hanya mengatur mekanisme prosedural, sehingga ketiadaan alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam Persetujuan DPR terhadap Pengangkatan Kapolri mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum untuk mengetahui alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan pengangkatan Kapolri yang di usulkan oleh Presiden. 8. Pasal 11 ayat (1) UU Polri berbunyi: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.” Frasa “dengan persetujuan DPR” tidak menjelaskan alasan atau parameter hukum yang sah untuk menyetujui atau menolak. Akibatnya, DPR dapat menggunakan pertimbangan subjektif atau politis, tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini akan memberikan Implikasi terhadap hak Pemohon sebagai warga negara kehilangan kepastian hukum karena proses persetujuan Kapolri tidak berbasis alasan yang terukur. Ketidakjelasan alasan- alasan yang sah yang dapat dijadikan parameter dalam memberikan persetujuan DPR membuat setiap warga negara, termasuk Pemohon, tidak terjamin akan kepastian bahwa Kapolri yang di setujui oleh DPR berdasarkan standar hukum obyektif. Pemohon sebagai warga negara pada dasarnya adalah subjek yang dilindungi oleh Polri karena itu Pemohon berhak atas kepastian hukum bahwa persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri diberikan berdasarkan alasan-alasan yang berbasis hukum, objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 9. Ketiadaan alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri mengakibatkan persetujuan DPR berpotensi hanya menjadi formalitas politik, bukan pengawasan substantif. Hal ini tentu tidak sejalan dengan fungsi pengawasan DPR 13 sebagaimana diatur dalam Pasal 20A (1) UUD NRI Tahun 1945. Dampaknya, DPR dapat memberikan persetujuan tanpa ada kewajiban hukum untuk memberikan alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, persetujuan DPR dapat diberikan dengan pertimbangan yang subjektif yang tidak dapat di ukur secara yuridis sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon karena tidak terpenuhinya kepastian hukum akibat ketidakjelasan persetujuan DPR diberikan tanpa disertai alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 10. Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tujuan utama pengaturan ini adalah mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif, agar pengangkatan Kapolri tidak sepenuhnya menjadi keputusan Presiden. Namun, rumusan norma ini beserta penjelasaanya tidak menjelaskan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar-dasar penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Adapun dari rumusan norma Pasal 226 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia hanya diatur mengenai tata cara prosedural pelaksanaan kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan, yaitu melalui penjadwalan, penelitian administrasi, penyampaian visi-misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, dan pemberitahuan kepada publik. Sementara itu, Pasal 227 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia hanya mengatur bahwa hasil pembahasan komisi dilaporkan ke Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Bahwa dengan demikian, Pasal 226 dan Pasal 227 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Indonesia semata-mata hanya mengatur tahapan teknis/prosedural bagaimana DPR membahas calon pejabat negara yang membutuhkan persetujuan DPR. Bahwa Peraturan Tata Tertib DPR, khususnya Pasal 226 dan 227, tidak memberikan parameter 14 hukum yang jelas dan substantif mengenai alasan sah bagi DPR dalam memberikan atau menolak persetujuan. Hal ini berarti meskipun prosedur administrasi diatur, namun substansi alasan persetujuan tetap dibiarkan kabur dan membuka ruang subjektivitas serta kepentingan politik. Bahwa dengan tidak adanya parameter hukum yang pasti, keberadaan Pasal 226 dan 227 Tatib DPR tidak memperbaiki kelemahan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan mempertegas ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 11. Ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri telah mengakibatkan hak Pemohon atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi. 12. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum lahirnya hak Pemohon atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Pasal ini menegaskan bahwa jaminan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum adalah hak fundamental Pemohon. Artinya, Pemohon berhak atas jaminan hukum berupa kepastian hukum bahwa persetujuan DPR dilaksanakan disertai dengan alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemohon juga berhak atas perlindungan hukum berupa adanya mekanisme yang melindungi dari keputusan lembaga negara tanpa diserta alasan-alasan yang sah yang bersifat objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengangkatan kapolri. Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Pemohon berhak atas kepastian hukum berupa 15 adanya alasan-alasan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 13. Ketiadaan alasan objektif, transparan, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam persetujuan DPR atas pengangkatan kapolri disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 beserta Penjelasanya yang tidak memberikan kewajiban hukum persetujuan DPR disertai alasan. Hal ini berbeda dengan kewajiban Presiden yang mengusulkan pengangkatan Kapolri harus dsertai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002. 14. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: 1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Polri, usul pengangkatan Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Pertanyaanya, mengapa Presiden wajib menyertakan alasan [Pasal 11 ayat (2)]? Kewajiban Presiden untuk mengusulkan pengangkatan diserta alasaanya adalah untuk memenuhi asas akuntabilitas. Maksudnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak boleh mengajukan calon Kapolri semata-mata karena faktor subjektif atau politik. Dengan menyertakan alasan, Presiden bertanggung jawab secara hukum dan politik atas usulnya. Selain itu, alasan pengusulan pengangkatan Kapolri juga merupakan jaminan transparansi agar publik dapat menilai objektivitas Presiden dalam mengusulkan calon Kapolri. Pertanyaan berikutnya, mengapa DPR tidak diwajibkan menyertakan alasan dalam memberikan persetujuan? Pasal 11 ayat (1) UU Polri hanya menyebutkan “persetujuan DPR”, 16 tanpa adanya kewajiban menyertakan alasan dalam pemberian persetujuan pengangkatan Kapolri yang diusulkan oleh Presiden. Akibatnya, persetujuan DPR dapat diberikan tanpa dasar jelas, yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (negara hukum) dimana setiap keputusan lembaga negara seharusnya dapat diuji alasan dan dasarnya karena ketiadaan alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak terjaminnya pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang bersumber dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168). Kerugian konstitusional Pemohon disebabkan ketidakjelasan alasan- alasan objektif, transparan, dan akuntabel bagi DPR yang dapat dapat dijadikan dasar persetujuan. Ketiadaan alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR mengakibatkan ketidakpastian hukum karena Pemohon tidak tahu alasan objektif, transparan, dan akuntabel bagi DPR menyetujui atau menolak calon Kapolri. Selain itu juga mengakibatkan ketiadaan jaminan hukum dan perlindungan hukum bagi Pemohon karena Pemohon tidak terlindungi dari risiko pengangkatan Kapolri yang tidak memenuhi prinsip integritas, netralitas politik, bebas pelanggaran hukum, etik, dan HAM. 15. Hak atas kepastian hukum tidak terpenuhi karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan oleh DPR dalam memberikan persetujuan DPR atas pengangkatan Kapolri, sementara Pasal 11 ayat (2) UU Polri sendiri sudah mewajibkan Presiden menyertai alasan, sedangkan DPR tidak diikat kewajiban serupa untuk memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan. Tanpa adanya ukuran hukum yang jelas dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan persetujuan pengangkatan kapolri oleh Presiden kepada DPR maka 17 menimbulkan persoalan konstitusional karena telah mengakibatkan kerugian konstitusional kepada Pemohon. Kondisi ini tercipta karena DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana di atur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya secara yuridis menjalankan kewenangannya secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon dan warga negara lainya yang menjadi pemilihnya. Tanpa adanya ukuran yang jelas, DPR dapat menolak atau menyetujui calon Kapolri semata-mata berdasarkan pertimbangan politik yang tidak dapat diuji secara hukum, sehingga hak Pemohon atas kepastian hukum dilanggar karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian mengenai standar alasan yang dipakai DPR, sementara Pasal 11 ayat (2) UU Polri sendiri sudah mewajibkan Presiden menyertai alasan, tetapi DPR tidak diikat kewajiban serupa untuk memberikan persetujuan disertai alasan. 16. Ketidakjelasan alasan-alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara. Pertama, hak atas kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] tidak terpenuhi. Kepastian hukum menuntut adanya parameter yang jelas dan dapat diprediksi dalam setiap tindakan lembaga negara. Namun, ketika DPR memberikan persetujuan tanpa alasan yang sah, Pemohon tidak mengetahui dasar yang digunakan untuk menilai kelayakan calon Kapolri. Hal ini membuat keputusan DPR tidak konsisten, rentan berubah, dan bergantung pada pertimbangan politik semata, sehingga hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil terabaikan. Kedua, ketidakjelasan alasan menutup ruang akuntabilitas. DPR sebagai lembaga pengawas (Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945) seharusnya mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada rakyat. Tanpa alasan yang sah, persetujuan DPR tidak dapat diuji secara rasional dan Pemohon termasuk publik lainnya kehilangan alat untuk mengawasi apakah DPR benar-benar menjalankan fungsi check and balance terhadap Presiden. 18 Ketidakjelasan alasan-alasan objektif, transparan, dan akuntabel bagi DPR yang dapat dapat dijadikan dasar persetujuan pengangkatan Kapolri tersebut akan menutup ruang akuntabilitas dan menghalangi hak Pemohon sebagai warga negara untuk memeroleh kepastian hukum. Dengan demikian persyaratan mengenai hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) sebagai undang-undang yang dimohonkan pengujian telah terpenuhi. C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI. 1. Pemohon lahir pada tahun 1986 dan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif sejak Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Sejak Pemohon berstatus mahasiswa yang aktif sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Mahasiswa Hukum (Ketum DPP Permahi), hingga menjalankan profesi hukum sebagai advokat di kantor hukum Windu Wijaya & Assocites Pemohon telah turut aktif dalam pemilu legislatif. Pemohon merupakan pemilih sah yang berulang kali menyalurkan hak konstitusionalnya untuk menentukan anggota DPR. Suara Pemohon, bersama dengan suara rakyat lain, menjadi dasar legitimasi politik DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Suara Pemohon merupakan bagian dari legitimasi yang melahirkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menciptakan hubungan hukum langsung antara Pemohon dan DPR. Pemohon sebagai pemberi mandat dan DPR sebagai penerima mandat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, hubungan hukum Pemohon dengan DPR tidak hanya terbatas pada hubungan politis sebagai pemilih, tetapi juga hubungan konstitusional yang memberi hak bagi Pemohon untuk menuntut kepastian hukum atas 19 alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri. Ketiadaan alasan objektif, transparan, dan akuntabel, serta yang dapat dipertannggungjawabkan dalam persetujuan DPR mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak atas jaminan hukum, perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum dalam setiap keputusan DPR memberikan persetujuan terhadap usulan pengangkatan Kapolri. 2. Bahwa ketiadaan alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon. Bahwa berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Calon Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, (Pol.) Drs. M.Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Komjen., Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional secara berulang, karena setiap kali DPR memberikan persetujuan dalam Rapat Pleno Komisi III maupun dalam rapat paripurna, persetujuan tersebut tidak pernah disertai dengan penjelasan mengenai parameter hukum yang jelas yang menjadi dasar keputusan persetujuan dimaksud. 3. Bahwa dalam praktiknya, persetujuan DPR terhadap calon Kapolri kerap hanya merupakan keputusan politik fraksi, bukan didasarkan pada tolok ukur objektif yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan sering kali diberikan semata-mata karena pertimbangan “suka atau tidak suka”. Apabila fraksi merasa cocok, persetujuan diberikan tanpa hambatan; sebaliknya, apabila tidak berkenan, penolakan dijatuhkan meskipun tanpa alasan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, standar yang digunakan bukanlah prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas, melainkan preferensi politik dan perhitungan kekuasaan. Hal tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena Pemohon tidak memeroleh jaminan hukum mengenai alasan-alasan sah yang seharusnya menjadi dasar penilaian dalam pemberian persetujuan. 20 4. Bahwa pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat permintaan persetujuan DPR untuk pengangkatan Calon Kapolri Komjen (Pol) Drs. Sutarman sebagai Kapolri menggantikan pejabat Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun. Selanjutnya Paripurna DPR RI menyetujui Komjen. Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli lebih dahulu membacakan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri (Bukti P-7 sumber: https://nasional.sindonews.com/berita/796844/14/paripurna- dpr-setujui-sutarman-jadi-kapolri). 5. Bahwa berdasarkan Laporan Singkat Rapat Pleno Komisi III DPR RI terhadap Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Calon Kapolri, Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman (vide Bukti P-8, Sumber: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3_laporan_Rapat_Fit_and_Pro per_Test_Komisi_III_terhadap_Calon_Kapolri_.pdf) diketahui bahwa pandangan fraksi-fraksi terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: 1) F-PD disampaikan oleh Edi Ramli Sitanggang, S.H., berpendapat bahwa Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman layak menjadi Kapolri dan Komisi III agar meneruskan hasil fit and proper test dalam rapat paripurna. 2) F-PG disampaikan oleh DR. Deding Ishak, bahwa Kapolri harus mampu memimpin menjadi pelayan masyarakat, harus konsisten dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan kasus Bank Century, agar tetap komit untuk bersungguh-sungguh melaksanakan pemilu legislatif 2014 dan harus menuntaskan agenda reformasi, terutama reformasi kultural. Selanjutnya F-PG menyetujui Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. 3) F-PDIP disampaikan oleh Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., menyetujui Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan 21 catatan harus menjaga proses penegakan hukum dengan tetap menghormati HAM. 4) F-PKS disampaikan oleh H.M. Nasir Djamil, menyetujui Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan catatan penempatan pejabat strategis di lingkungan Kepolisian. 5) F-PAN disampaikan oleh Taslim, S.Si. menyetujui Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan catatan mendesak Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman untuk melakukan akselerasi, untuk kebijakan affirmative action dan untuk meningkatkan rasa aman. 6) F-PPP disampaikan oleh Ahmad Yani, S.H., M.H. menyetujui pengangkatan Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman sebagai Kapolri dengan berbagai catatan diantaranya terhadap mekanisme pengajuan Calon Kapolri, surat Presiden kepada DPR RI semestinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 11 ayat (2), bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. 7) F-KB disampaikan oleh H. Bachrudin Nasori menyetujui pengangkatan Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman sebagai Kapolri. 8) F-P Gerindra disampaikan oleh Desmon Junaidi memberikan catatan tentang prosedur pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden SBY dimana tidak mencantumkan alasan pemberhentian Jenderal (Pol.) Drs. Timur Pradopo sebagai Kapolri, namun Fraksi Gerinda tidak ada cukup alasan untuk menolak Komjen. Pol. Drs. Sutarman. 9) F-P Hanura disampaikan oleh Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. menyetujui pengangkatan Komjen. (Pol.) Drs. Sutarman sebagai Kapolri. Selanjutnya mendesak Presiden melengkapi surat dengan mencantumkan alasan sah. Berdasarkan perrtimbangan dan pandangan fraksi-fraksi, akhirnya seluruh Anggota Komisi III DPR RI secara aklamasi: Menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Komisi III DPR 22 RI menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Bahwa dalam praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Calon Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman (sesuai dengan vide Bukti P-4), setiap fraksi memang memberikan pandangan berbeda, namun akhirnya seluruhnya menyetujui secara aklamasi. Semua fraksi menyetujui, tetapi dengan alasan yang beragam. Ada fraksi yang menyatakan dukungan secara langsung tanpa catatan detail (misalnya F-PD, F-KB). Ada fraksi yang menyetujui dengan catatan substansial, misalnya menekankan pemberantasan korupsi (F-PG), penghormatan HAM (F-PDIP), atau reformasi institusi (F-PAN). Ada juga fraksi yang mengkritisi aspek formil prosedural dari Presiden, yakni karena surat usulan pengangkatan/pemberhentian tidak memuat alasan (F-PPP, F- Gerindra, F-Hanura). Perbedaan alasan menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki parameter hukum yang jelas untuk memberikan persetujuan. Ada fraksi yang menekankan substansi visi Kapolri, ada yang fokus pada prosedur administratif, dan ada yang cukup menyatakan “layak” tanpa penjelasan lebih jauh. Fraksi-fraksi menggunakan alasan yang sangat beragam, mulai dari isu Bank Century, affirmative action, penempatan pejabat, hingga sekadar “layak”. Tidak ada standar objektif dan konsisten yang menjadi pedoman DPR dalam memberikan persetujuan. Hal ini membuat persetujuan DPR tidak terukur, tidak transparan, dan sulit dipertanggungjawabkan. 7. Ketika persetujuan DPR diberikan tanpa alasan objektif dan konsisten, hak Pemohon sebagai warga negara untuk mendapat kepastian hukum atas mekanisme pengangkatan pejabat publik strategis seperti Kapolri dirugikan. Pemohon tidak mendapatkan alasan yang jelas dan objektif mengenai persetujuan DPR. Hal ini disebabkan frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tidak menjelaskan alasan-alasan yang sah, objektif, dan akuntabel yang dapat dijadikan dasar penilaian dalam memberikan persetujuan. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan DPR tanpa disertai alasan lebih bercorak kompromi politik dibanding pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Persetujuan DPR tidak pernah benar-benar diuji dengan parameter normatif yang 23 jelas, melainkan dibiarkan cair sesuai pertimbangan politik fraksi. Ketidakjelasan parameter persetujuan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Ketiadaan alasan yang objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena Pemohon tidak mengetahui alasan yang sah dan terukur bagi DPR dalam menyetujui calon Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman. 8. Bahwa pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat bernomor R-01/Pres/01/2015 kepada Ketua DPR-RI, perihal permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencananya untuk mengangkat Komisaris Jendral Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., sebagai Kapolri (Bukti P–9 Sumber: https://setkab.go.id/surati-dpr-ri-presiden-jokowi-minta- persetujuan-penunjukan-komjen-budi-gunawan-sebagai-kapolri/. Selanjutnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan menimbangkan dari hasil rapat kerja atau dari hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR, rapat paripurna menyetujui laporan Komisi III untuk mengangkat saudara Komjen. Budi Gunawan menjadi Kapolri kecuali Fraksi Partai Demokrat yang meminta DPR untuk melakukan penundaan dan Fraksi PAN memberikan catatan agar pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan presiden (Bukti P-10). https://www.voaindonesia.com/a/sidang-paripurna-dpr-loloskan-budi- gunawan-sebagai-kapolri/2599217.html. 9. Bahwa berdasarkan laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan dan persetujuan mengenai uji kelayakan Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i. (vide Bukti P- 11 Sumber https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-Laporan- Paripurna-Calon-Kapolri-Komjen-Pol-Drs-Budi-Gunawan- 1421984110.pdf), diketahui bahwa pandangan fraksi-fraksi terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Pada hari Rabu, 14 Januari 2015 Komisi III melakukan uji kelayakkan terhadap Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, 24 S.H., M.Si. Proses uji kelayakan terhadap calon Kapolri dimulai dari pukul 09.30 sampai dengan 14.00 WIB. Uji kelayakan merupakan komitmen Komisi III DPR RI dalam melakukan penilaian dan kesungguhan Calon Kapolri. Dalam uji kelayakan dihadiri oleh 9 fraksi kecuali Fraksi Demokrat yang pada rapat pleno tanggal 13 Januari memutuskan untuk tidak mengikuti uji kelayakan. Setelah dilakukan proses uji kelayakan, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB, Komisi III menggelar rapat pleno terkait proses pemilihan dan penetapan uji kelayakan terhadap Calon Kapolri. Berdasarkan Keputusan rapat pleno tersebut, Komisi III DPR RI melalui pandangan fraksi-fraksi menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Komisi III DPR RI menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Drs. Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 10. Bahwa dalam praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i., memperlihatkan pola yang sama: seluruh fraksi akhirnya menyetujui calon tanpa mengemukakan alasan hukum yang jelas mengapa persetujuan diberikan. Catatan atau pernyataan fraksi lebih bersifat normatif, politis, atau bahkan sama sekali tanpa penjelasan substantif. Sama seperti kasus persetujuan Jenderal Polisi Drs. Sutarman, persetujuan atas Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan tanpa disertai alasan objektif yang seragam dan transparan. Fraksi-fraksi hanya menyatakan “menyetujui” tanpa menguraikan indikator objektif mengenai integritas, rekam jejak, kepatuhan hukum, atau netralitas politik. Saat itu publik sudah mengetahui adanya kontroversi menyangkut Komjen. Budi Gunawan, termasuk statusnya yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (meskipun kemudian ada dinamika hukum). Namun, DPR tetap menyetujui secara bulat tanpa menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 25 11. Ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i. disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 beserta Penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Bahwa ketiadaan parameter hukum tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam beberapa hal, yaitu: 1. Kerugian kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], karena Pemohon tidak mengetahui alasan-alasan yang sah sebagai dasar penilaian untuk memberikan persetujuan atau penolakan DPR, sehingga terbuka ruang bagi keputusan yang sewenang-wenang. 2. Kerugian jaminan hukum, karena tidak ada kepastian bahwa calon Kapolri yang diangkat benar-benar memenuhi standar integritas, profesionalitas, netralitas politik, serta bebas dari catatan pelanggaran hukum, etik, maupun hak asasi manusia. 3. Kerugian partisipasi demokratis yang sehat, sebab proses persetujuan DPR tanpa adanya alasan-alasan yang sah dan objektif akan menutup ruang bagi masyarakat, termasuk Pemohon, untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan persetujuan pengangkatan pejabat publik strategis seperti Kapolri. 12. Bahwa Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen. Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan nama baru ke DPR, yaitu Komjen. Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR. Surat permintaan persetujuan tersebut Surat presiden tersebut bernomor R- 16/Pres/02/2015 dan bertanggal 18 Februari 2015 (Bukti P-12 artikel detiknews, “Ini Isi Surat Jokowi ke DPR Soal Pencalonan Badrodin Jadi Kapolri” selengkapnya 26 https://news.detik.com/berita/d-2839030/ini-isi-surat-jokowi-ke-dpr- soal-pencalonan-badrodin-jadi-kapolri.) 13. Bahwa selanjutnya rapat paripurna DPR, Kamis (16/4/2015), menyetujui pencalonan Komjen. Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Persetujuan ini diberikan setelah Badorodin melakukan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR (Bukti P-13 https://www.hukumonline.com/berita/ a/paripurna-dpr-setuju-badrodin-haiti-jabat-kapolri-lt552f8d36b13a6/). 14. Bahwa berdasarkan laporan komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan dan persetujuan mengenai pengangkatan Kapolri (uji kelayakan calon Kapolri) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti (Bukti vide P-14 Sumber: https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-III-DPR-RI-atas-Uji-Hasil- Kelayakan-Fit-and-Proper-Test-terhadap-Calon-Kapolri- 1630639703.pdf.) diketahui bahwa pandangan fraksi-fraksi terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Pada hari Kamis, 16 April 2015 Komisi III melakukan uji kelayakan terhadap Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti. Proses uji kelayakan terhadap Calon Kapolri dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB. Uji Kelayakan merupakan komitmen Komisi III DPR RI dalam melakukan penilaian dan kesungguhan Calon Kapolri. Dalam uji kelayakan dihadiri oleh 10 (sepuluh) fraksi. Setelah dilakukan proses uji kelayakan, selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Komisi III menggelar rapat pleno terkait proses pemilihan dan penetapan uji kelayakan terhadap Calon Kapolri. Berdasarkan keputusan rapat pleno tersebut, Komisi III DPR RI melalui pandangan fraksi-fraksi menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan meminta kepada Forum Rapat Paripurna pada hari ini untuk meminta Presiden RI membatalkan Pengangkatan Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si. sebagai Kapolri. 15. Bahwa dalam praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dijelaskan secara rinci alasan substantif hukum yang menjadi dasar persetujuan. Tidak ada parameter objektif yang diungkapkan. Keputusan DPR menyetujui 27 Badrodin Haiti dibarengi dengan permintaan agar Presiden membatalkan pengangkatan Budi Gunawan yang sebelumnya sudah disetujui. Ini menimbulkan pertanyaan: kalau DPR sudah pernah memberikan persetujuan (pada Budi Gunawan), mengapa dapat digantikan tanpa ada alasan hukum yang jelas selain dinamika politik dan pertimbangan non-yuridis? 16. Ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 beserta Penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Bahwa ketidakjelasan alasan-alasan yang sah dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan sebagai pemilih anggota DPR. Bahwa dalam kedudukan sebagai warga negara, Pemohon tidak memeroleh kepastian hukum mengenai parameter objektif, transparan, dan akuntabel yang digunakan DPR dalam menyetujui calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam kedudukan sebagai pemilih DPR, Pemohon adalah konstituen yang telah memberikan mandat kedaulatan kepada DPR melalui pemilihan umum, sehingga Pemohon berhak atas jaminan bahwa kewenangan DPR, termasuk kewenangan memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, harus dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. 28 17. Bahwa pada Juni 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang ditujukan kepada pimpinan DPR-RI telah mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen. Tito Karnavian sebagai calon Kapolri (vide Bukti-15, Sumber berita https://setkab.go.id/ presiden-jokowi-resmi-ajukan-komjen-tito-karnavian-sebagai-calon- kapolri/). 18. Bahwa berdasarkan Laporan Singkat Rapat Pleno Komisi III DPR RI terhadap Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Calon Kapolri Komjen. (Pol.) DRS. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Tahun Sidang: 2015-2016, Rapat Pleno Komisi III pada hari/tanggal: Kamis, 23 Juni 2016, dengan Acara: Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Komjen. (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., (Bukti P-16, Sumber: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-14- b7b1a1eb8672983b512e9d7aeaccf155.pdf) diketahui beberapa hal yang disampaikan oleh calon Kapolri Komjen. (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam penyampaian visi dan misi, diantaranya sebagai berikut:  Paparan Calon Kapolri dalam Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI, berjudul, “Optimalisasi Aksi: Menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdauat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.  Kerangka Berpikir 1. Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, RKP 2016, Paket Bijak Ekonomi Pemerintah; 2. Renstra Polri 2015-2019, Renja Polri 2016, dan Quick Wins Polri; 3. Keberlanjutan Program Kapolri; 4. Visi dan Misi; 5. Program Prioritas; 6. Penjabaran Program Prioritas Menjadi Kegiatan; 7. Komitmen Calon Kapolri. 29 Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok bahasan diantaranya adalah sebagai berikut: Pengusulan Saudara Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menjadi Calon Kapolri telah melompati 5 angkatan, oleh karena itu apabila menjadi Kapolri, calon harus melakukan konsolidasi berkaitan dengan tugas dan kepangkatan. 19. Usai uji kepatutan dan kelayakan di ruang Rapat Komisi III, kesepuluh fraksi - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat - secara aklamasi mendukung Tito Karnavian sebagai Kepala Polri baru. Bambang Soesatyo yang memimpin rapat Komisi III itu mengatakan: “Berdasarkan pertimbangan, pandangan, dan catatan-catatan disampaikan fraksi-fraksi, seluruh anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komjen. M. Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Bukti P-17: Sumber berita: https://www.voaindonesia.com/a/komisi-3- setuju-tito-jadi-kapolri-/3390269.html. 20. Ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan Calon Kapolri Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 beserta penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Bahwa ketidakjelasan alasan-alasan yang sah dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan calon Kapolri Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Kepala Kepolisian Negara 30 Republik Indonesia menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan sebagai pemilih anggota DPR. Bahwa dalam kedudukan sebagai warga negara, Pemohon tidak memeroleh kepastian hukum mengenai parameter objektif, transparan, dan akuntabel yang digunakan DPR dalam menyetujui calon Kapolri Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam kedudukan sebagai pemilih DPR, Pemohon adalah konstituen yang telah memberikan mandat kedaulatan kepada DPR melalui pemilihan umum, sehingga Pemohon berhak atas jaminan bahwa kewenangan DPR, termasuk kewenangan memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, harus dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. 21. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR untuk menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang baru saja dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju. Bukti P-18 https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ajukan_komjen_ idham_azis_sebagai_kapolri. 22. Bahwa berdasarkan Laporan Singkat Rapat Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Calon Kapolri Tahun Sidang: 2019-2020 dengan agenda rapat uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri a.n. Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S. diketahui bahwa telah dilakukan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: 1) Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-54/Pres/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kapolri, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rapat Paripurna tanggal 22 Oktober 2019 dan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 28 Oktober 2019 yang 31 menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terkait dengan Calon Kapolri. 2) Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan visi dan misi Calon Kapolri. 3) Atas dasar pandangan fraksi-fraksi terhadap Calon Kapolri, maka Komisi III DPR RI memilih dan menetapkan Calon Kapolri melalui aklamasi terhadap Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.Si. untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. Bukti P-19. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-14- 492a775828306bde155bf5898df7da7f.pdf. 23. Bahwa berdasarkan ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan calon Kapolri Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 beserta penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. 24. Bahwa berdasarkan laporan singkat rapat uji kelayakan (Fit And Proper Test) Calon Kapolri Tahun Sidang: 2019-2020 dengan agenda rapat uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri a.n. Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S. diketahui bahwa Komisi III DPR RI memilih dan menetapkan Calon Kapolri melalui aklamasi terhadap Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.Si. untuk menjadi Kapolri tanpa diserta alasan-alasan yang jelas, objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa ketidakjelasan alasan-alasan yang sah dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan Calon Kapolri a.n. Komjen. 32 Pol. Drs. Idham Azis, M.S. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan sebagai pemilih anggota DPR. 25. Bahwa dalam kedudukan sebagai warga negara, Pemohon tidak memeroleh kepastian hukum mengenai parameter objektif, transparan, dan akuntabel yang digunakan DPR dalam menyetujui Calon Kapolri a.n. Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam kedudukan sebagai pemilih DPR, Pemohon adalah konstituen yang telah memberikan mandat kedaulatan kepada DPR melalui pemilihan umum, sehingga Pemohon berhak atas jaminan bahwa kewenangan DPR, termasuk kewenangan memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, harus dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. 26. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen. (Pol.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., untuk mendapatkan persetujuan DPR. Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR. Bukti P-20: https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-terima-surpres-- komjen-listyo-sigit-calon-tunggal-kapolri-lt5ffe99dc44477/). 27. Selanjutnya rapat paripurna DPR mengesahkan keputusan Komisi III yang menyetujui pengangkatan Komjen. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri (Bukti P-21 Kompas.com dengan judul “DPR Setujui Pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/15171551/dpr-setujui- pengangkatan-komjen-listyo-sigit-prabowo-sebagai-kapolri. 28. Bahwa berdasarkan laporan komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan dan persetujuan mengenai pengangkatan kapolri (uji kelayakan calon kapolri) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. (vide Bukti P-22 Sumber: https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD- Laporan-Komisi-III-DPR-RI-atas-Uji-Hasil-Kelayakan-Fit-and-Proper- 33 Test-terhadap-Calon-Kapolri-1630639703.pdf. Diketahui bahwa pandangan fraksi-fraksi secara mufakat menyetujui terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 29. Komisi III DPR RI menyatakan bahwa seluruh fraksi secara mufakat menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit sebagai Kapolri. Tidak ada satu pun fraksi yang menyampaikan alasan penolakan. Dokumen resmi hanya mencatat adanya persetujuan aklamasi, tanpa rincian argumentasi substantif hukum. lantas, apa masalahnya? Masalah utama: persetujuan tidak diserta alasan-alasan. Persetujuan DPR diberikan tanpa uraian parameter hukum yang jelas. Dengan hanya menyebut “mufakat menyetujui”, DPR melewatkan fungsi pengawasan yang substantif. 30. Bahwa berdasarkan ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit sebagai Kapolri disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 beserta penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. 31. Bawa berdasarkan laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan dan persetujuan mengenai pengangkatan kapolri (uji kelayakan calon kapolri) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. diketahui bahwa pandangan fraksi-fraksi secara mufakat menyetujui terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 32. Bahwa ketidakjelasan alasan-alasan yang sah dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi 34 Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan sebagai pemilih anggota DPR. Bahwa dalam kedudukan sebagai warga negara, Pemohon tidak memeroleh kepastian hukum mengenai parameter objektif, transparan, dan akuntabel yang digunakan DPR dalam menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam kedudukan sebagai pemilih DPR, Pemohon adalah konstituen yang telah memberikan mandat kedaulatan kepada DPR melalui pemilihan umum, sehingga Pemohon berhak atas jaminan bahwa kewenangan DPR, termasuk kewenangan memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, harus dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. 33. Bahwa berdasarkan laporan persetujuan DPR terhadap Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri memperkuat fakta hukum bahwa frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 UU 2/2002 tidak memiliki kriteria yuridis yang terukur. Akibatnya, DPR dapat memberi persetujuan hanya dengan formula “disetujui secara mufakat”, tidak dijelaskan secara rinci alasan substantif hukum yang menjadi dasar persetujuan. Tidak ada parameter objektif yang diungkapkan. Padahal, UU 2/2002 [Pasal 11 ayat (2)] mensyaratkan Presiden menyertakan alasan pengusulan. Logikanya, DPR pun harus menyertakan alasan persetujuan atau penolakan pengangkatan Kapolri. Kondisi ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum. Bahwa dalam kedudukan sebagai warga negara, Pemohon tidak memeroleh kepastian hukum mengenai parameter objektif, transparan, dan akuntabel yang digunakan DPR dalam menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa dalam kedudukan sebagai pemilih DPR, Pemohon adalah konstituen yang telah memberikan mandat kedaulatan kepada DPR melalui pemilihan umum, sehingga Pemohon berhak atas jaminan 35 bahwa kewenangan DPR, termasuk kewenangan memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, harus dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. 34. Ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan sah dan objektif, transparan serta akuntabel dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri disebabkan karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 beserta penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Kondisi ini menimbulkan hak konstitusional Pemohon yang bersumber dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168). Mengalami kerugian konstitusional Pemohon disebabkan ketidakjelasan alasan-alasan objektif, transparan, dan akuntabel bagi DPR yang dapat dapat dijadikan dasar persetujuan. 35. Bahwa berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S. hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, terlihat adanya pola yang sama, yaitu: DPR memberikan persetujuan dalam rapat pleno Komisi III maupun Rapat Paripurna, namun persetujuan tersebut tidak pernah disertai dengan penjelasan parameter hukum yang jelas. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman, persetujuan diberikan secara aklamasi meskipun sebagian fraksi menyampaikan catatan politik, bukan pertimbangan yuridis mengenai pemenuhan syarat-syarat jabatan. Dalam persetujuan pengangkatan 36 Kapolri Komjen. Pol. Budi Gunawan, persetujuan diberikan meski terdapat kontroversi hukum terkait status tersangka di KPK, tetapi tidak ada kriteria etika dan hukum yang dijadikan pedoman oleh DPR. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Badrodin Haiti, persetujuan diberikan dengan menggugurkan persetujuan sebelumnya terhadap Budi Gunawan tanpa menyebutkan alasan hukum yang tegas. Demikian pula dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo, seluruh fraksi menyetujui secara mufakat tanpa menyebutkan alasan-alasan yang sah sebagai dasar penilai untuk memberikan persetujuan pengangkatan sebagai Kapolri, kecuali hanya dengan formula bahwa calon Kapolri dianggap layak sehingga disetujui secara musyawarah mufakat. 36. Bahwa praktik berulang ini menunjukkan bahwa frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hanya dipahami sebatas prosedur formal, yakni setelah calon diajukan Presiden, DPR memberikan persetujuan tanpa kewajiban untuk menjelaskan alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan persetujuan DPR pengangkatan Kapolri sehingga menimbulkan persoalan konstitusional kepada Pemohon karena mengakibatkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena setiap persetujuan DPR yang diberikan atas pengangkatan Kaporli tidak disertai alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis. 37. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. 38. Dalam kondisi demikian, berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin 37 Haiti, Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S. hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, maka telah terbukti Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum diakibatkan tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi alasan yang sah bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum disebabkan ketidakjelasan frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan kerugian konstitusional karena Pemohon kehilangan hak atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum mengenai alasan-alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. 39. Karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjelaskan alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan dalam pemberian persetujuan maka keadaan ini menjadikan ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum dan jalanin hukum bagi Pemohon karena DPR bebas menyetujui calon Kapolri tanpa alasan yang konsisten, obyektif, transparan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. 40. Dengan uraian di atas maka kerugian Pemohon memenuhi kriteria spesifik, aktual, atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi bila norma Pasal 11 ayat (1) UU Polri tetap berlaku tanpa pemaknaan konstitusional. 38 D. ADA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA KERUGIAN KONSTITUSIONAL DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ATAU PERPU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Pemohon telah berpartisipasi dalam pemilu legislatif Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemohon adalah pemilih sah yang secara konsisten menggunakan hak konstitusionalnya untuk menentukan anggota DPR. Suara Pemohon merupakan bagian dari legitimasi yang melahirkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menciptakan hubungan hukum langsung antara Pemohon dan DPR: Pemohon sebagai pemberi mandat dan DPR sebagai penerima mandat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, hubungan hukum Pemohon dengan DPR tidak hanya terbatas pada hubungan politis sebagai pemilih, tetapi juga hubungan konstitusional yang memberi hak bagi Pemohon untuk menuntut kepastian hukum. Ketiadaan alasan yang sah dalam persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri adalah bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut. 2. Dalam konteks kewenangan DPR memberikan persetujuan pengangkatan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kewenangan tanpa batas. Kewenangan ini melekat tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan alasan yang jelas, objektif, dan transparan, karena DPR tidak bertindak atas nama pribadi melainkan atas mandat rakyat, termasuk Pemohon. 3. Hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menuntut agar setiap keputusan lembaga negara didasarkan pada parameter yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika DPR memberikan persetujuan tanpa alasan yang jelas, Pemohon kehilangan kepastian hukum atas dasar penggunaan kewenangan lembaga yang dipilihnya. Kondisi ini menimbulkan kerugian konstitusional nyata karena suara Pemohon 39 dalam pemilu tidak menghasilkan lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi pengawasan secara akuntabel. 4. Pemohon sebagai warga negara berdasarkan Bukti P-1 merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu legislatif dan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan/check and balance, termasuk kewenangan memberi persetujuan atau penolakan atas usulan Presiden dalam pengangkatan Kapolri [Pasal 11 ayat (1) UU Polri]. Artinya, suara Pemohon dalam pemilu memiliki konsekuensi bahwa DPR bertindak atas nama rakyat dalam memberikan persetujuan tersebut. 5. Bahwa norma yang diuji dalam objek permohonan ini adalah frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri. Pasal ini hanya menyebut bahwa pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden “dengan persetujuan DPR”. Namun, tidak mengatur standar atau kewajiban bahwa persetujuan DPR harus diberikan dengan alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel. Akibatnya, DPR bebas memberikan persetujuan atau penolakan tanpa standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Hubungan sebab-akibat (causal verband) terjadi karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri tidak menjelaskan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan. Dalam praktik persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri di berikan tanpa menyampaikan alasan obyektif dan konsisten dalam persetujuan terhadap pengangkatan kapolri. Dengan tidak adanya kewajiban hukum bagi DPR untuk menyertai alasan yang sah maka mengakibatkan kerugian Pemohon sebagai pemilih karena hak pilih Pemohon untuk melahirkan DPR yang berfungsi melakukan check and balance dengan benar tidak bermakna. Tanpa adanya kejelasan alasan dalam pemberian persetujuan tersebut maka DPR yang dipilih justru berpotensi dapat menggunakan 40 kewenangannya secara sewenang-wenang tanpa akuntabilitas. Kondisi ini meniadakan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang seharusnya didapat Pemohon [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. 7. Bentuk kerugian konstitusional Pemohon berupa kehilangan hak politik bermakna (meaningful vote): suara Pemohon dalam pemilu legislatif menjadi tidak efektif karena DPR yang lahir dari pemilu tidak terikat kewajiban memberi persetujuan dengan alasan-alasan yang sah. Pemohon pun mengalami kerugian berupa kehilangan kepastian hukum karena Pemohon tidak mendapatkan jaminan bahwa DPR akan menggunakan kewenangan persetujuan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu Pemohon pun kehilangan perlindungan hukum karena tidak ada mekanisme korektif apabila DPR menyetujui calon Kapolri yang tidak memenuhi integritas, profesionalitas, dan netralitas. Dengan demikian telah terbukti ada hubungan sebab-akibat yang jelas karena berlakunya frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 tidak menjelaskan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan. Pasal 11 ayat (1) UU 2/200 tanpa memuat kewajiban alasan sah menyebabkan DPR bebas memberi persetujuan tanpa alasan obyektif dan akuntabel dan mengakibatkan Pemohon sebagai pemilih kehilangan makna hak pilihnya dan dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. 8. Pemohon, selain sebagai warga negara pemilih, juga berprofesi sebagai advokat sebagaimana dibuktikan melalui P-2 dan P-3. Berdasarkan UU Advokat, advokat merupakan penegak hukum yang kedudukannya setara dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kedudukan ini menempatkan Pemohon sebagai pihak yang berhak atas jaminan konstitusional berupa kepastian hukum yang adil, perlindungan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 41 9. Norma Pasal 11 ayat (1) UU Polri hanya mengatur bahwa Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, tanpa mensyaratkan adanya alasan sah, objektif, dan akuntabel dalam pemberian persetujuan tersebut. Akibatnya, persetujuan DPR berpotensi diberikan secara aklamasi atau politis, meskipun calon Kapolri memiliki catatan masalah hukum, etik, atau keterlibatan politik. 10. Bagi Pemohon sebagai advokat, keadaan ini menimbulkan kerugian konstitusional berupa: 1) Hilangnya kepastian hukum dalam menjalankan profesi – karena institusi kepolisian yang menjadi counterpart advokat dalam penegakan hukum dapat dipimpin oleh Kapolri yang diangkat tanpa standar objektif. 2) Tidak adanya ruang keberatan yang efektif – tanpa alasan yang sah, Pemohon tidak memiliki pijakan normatif untuk menggugat atau mempertanyakan persetujuan DPR. 3) Ketiadaan standar normatif penilaian – Pemohon kehilangan dasar hukum untuk menilai sah atau tidaknya persetujuan DPR, padahal keputusan tersebut berimplikasi langsung pada kualitas kepemimpinan kepolisian. 11. Dengan demikian, Pasal 11 ayat (1) UU Polri sebagaimana berlaku saat ini mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam kapasitasnya sebagai advokat, yaitu kehilangan hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 12. Norma yang diuji dalam permohonan a quo adalah Pasal 11 ayat (1) UU Polri. Pasal ini hanya menyebut pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, tanpa keharusan menyertakan alasan sah, objektif, dan akuntabel bagi DPR dalam memberikan persetujuan. Akibatnya, DPR dapat memberi persetujuan kepada calon Kapolri meskipun calon tersebut punya catatan masalah hukum, etik, atau keberpihakan politik. 13. Adapun hubungan sebab-akibat karena tidak ada kewajiban alasan, DPR dapat menyetujui calon Kapolri secara aklamasi atau politis, tanpa 42 mempertimbangkan standar objektif. Bagi Pemohon sebagai advokat, ini menimbulkan hilangnya kepastian hukum dalam menjalankan profesi, karena tidak ada ruang keberatan yang dapat diajukan atas persetujuan DPR yang sewenang-wenang dan tidak ada standar normatif yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai sah/tidaknya persetujuan DPR. Bentuk kerugian konstitusional Pemohon sebagai advokat, yaitu Pemohon kehilangan hak untuk keberatan secara efektif: tanpa kewajiban alasan sah, Pemohon tidak punya pijakan hukum untuk menggugat atau mempertanyakan persetujuan DPR jika DPR memberikan persetujuan tanpa berpijak pada dasar penilaian yang telah diatur. Dengan uraian di atas, kedudukan Pemohon sebagai pemilih dan advokat telah mengalami kerugian konstitusional karena hilangnya kepastian hukum disebabkan ketiadaan alasan yang objektif dan akuntabel bagi DPR dalam memberikan persetujuan pengangkatan Kapolri maka hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian telah terbukti. E. ADA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, KERUGIAN KONSTITUSIONAL SEPERTI YANG DIDALILKAN TIDAK LAGI ATAU TIDAK AKAN TERJADI 1. Bahwa Presiden Prabowo Subianto telah resmi dilantik jadi Presiden RI periode 2024-2029. Dimana saat ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Apabila Presiden Prabowo Subianto mengunakan kewenangan pemberhentian dan pengangkatan calon Kapolri baru maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka harus mendapatkan Persetujuan DPR. 2. Bahwa karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 beserta penjelasanya yang tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan persetujuan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya 43 untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Bahwa ketiadaan parameter hukum tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam beberapa hal, yaitu: 1) Kerugian kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], karena Pemohon tidak mengetahui alasan yang sah sebagai dasar penilaian untuk memberikan persetujuan atau penolakan DPR, sehingga terbuka ruang bagi keputusan yang sewenang- wenang. 2) Kerugian jaminan hukum, karena tidak ada kepastian bahwa calon Kapolri yang diangkat benar-benar memenuhi standar integritas, profesionalitas, netralitas politik, serta bebas dari catatan pelanggaran hukum, etik, maupun hak asasi manusia. 3) Kerugian partisipasi demokratis yang sehat, sebab proses persetujuan DPR tanpa adanya alasan-alasan yang sah dan objektif akan menutup ruang bagi masyarakat, termasuk Pemohon, untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan persetujuan pengangkatan pejabat publik strategis seperti Kapolri. 3. Bahwa agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi dalam proses persetujuan pengangkatan Kapolri berikutnya, maka dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) “Menyatakan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan 44 jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis; 3) Menyatakan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. 4. Dalam permohonan ini, Pemohon tidak meminta penghapusan frasa “persetujuan DPR” melainkan pemaknaan konstitusional. Agar frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian tersebut dimaknai secara konstitusional. Pemaknaan konstitusional yang dimaksud adalah bahwa persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri harus diberikan dengan alasan yang sah, objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis sehingga setiap persetujuan DPR memberikan jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum kepada Pemohon dan dapat diuji oleh publik. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keputusan politik yang bersifat aklamatif atau formalitas belaka, melainkan sebuah keputusan yang terikat pada parameter konstitusional berupa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Konsekuensi logis dari pemaknaan ini adalah bahwa surat persetujuan DPR atas permintaan persetujuan Presiden kepada DPR tidak boleh 45 lagi hanya berisi kalimat “menyetujui” atau “tidak menyetujui”, melainkan wajib memuat alasan-alasan yang sah. Alasan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban politik dan hukum DPR kepada Pemohon dan rakyat lainnya sebagai pemilih, sekaligus menjadi dasar obyektif bagi Presiden dalam menetapkan pengangkatan Kapolri. Dengan adanya pemaknaan konstitusional terhadap frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian tersebut, maka akan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon karena setiap keputusan DPR akan memiliki bobot legitimasi hukum dan konstitusional yang lebih tinggi, serta mencegah terjadinya persetujuan yang lahir hanya karena “selera politik” atau kompromi kekuasaan. Pada akhirnya, mekanisme ini memperkuat fungsi check and balance serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan warga negara lainnya sebagai pemilih yang menyerahkan mandat politiknya kepada DPR. 5. Apabila permohonan ini dikabulkan dan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) dimaknai secara konstitusional maka persetujuan DPR harus selalu disertai alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. Dengan demikian kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi dan hak konstitusi Pemohon yang tentang jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) terpenuhi disebabkan karena Pemohon tidak lagi menghadapi ketidakpastian akibat keputusan DPR tanpa disertai alasan yang jelas. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D 46 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, serta selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan a quo. Apabila majelis Hakim dalam permohonan a quo berpendapat lain tentang kedudukan hukum Pemohon, maka untuk memastikan adanya kerugian konstitusional Pemohon, mohon kiranya agar sidang panel ini dilanjutkan ke sidang pleno untuk dilakukan pemeriksaan pendalaman fakta hukum dengan: 1. Memanggil pihak DPR untuk dimintai keterangan apakah alasan- alasan dalam pemberian persetujuan pengangkatan Kapolri selama ini bersumber dari prinsip-prinsip objektib, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atau bersumber dari ketentuan regulasi, keputusan fraksi, atau semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik. 2. Memanggil seluruh fraksi di DPR untuk didengar keterangannya mengenai alasan-alasan yang sah dan objektif yang dijadikan acuan fraksi dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Kapolri. 3. Memerintahkan DPR untuk menunjukkan dokumen resmi surat persetujuan DPR tentang pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, Komjen. (Pol.) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S. hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, guna membuktikan apakah dokumen resmi berupa surat persetujuan DPR tersebut diserta alasan yang sah dan objetif atau tidak. 47 Dengan langkah-langkah tersebut, Majelis Hakim dapat menilai secara obyektif apakah benar persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri selama ini dijalankan tanpa alasan yang sah, objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian konstitusional Pemohon. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Tidak Nebis in Idem 1. Permohonan a quo berbeda objek dan berbeda alasan dan berbeda petitum dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 22/PUU- XIII/2015. Dalam Putusan 22/PUU-XIII/2015, Pemohon meminta penghapusan frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 dengan alasan bertentangan dengan sistem presidensial. Sedangkan permohonan a quo tidak meminta penghapusan, melainkan pemaknaan konstitusional (conditionally constitutional interpretation) agar frasa “persetujuan DPR” dimaknai sebagai persetujuan yang diberikan dengan alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. 2. Bahwa benar Mahkamah Konstitusi telah memutus Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian melalui Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015. Secara kontekstualisasi putusan ini berkaitan dengan pengujian undang- undang yang melibatkan keberadaan pasal-pasal dalam tiga undang- undang berbeda, yaitu UU Kepolisian, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI. Adapaun tujuan permohonan adalah Pemohon mengajukan permohonan karena menilai pasal-pasal tersebut merugikan lembaganya dalam upaya pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sedangkan alasanan Pemohon adalah Pemohon menilai pasal-pasal tersebut menyimpang dari proses ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial. 48 3. Namun, permohonan a quo secara substansial tidak dapat dinyatakan nebis in idem karena isu konstitusional berbeda, alasan pengujian berbeda, dan petitum berbeda. Isu konstitusional Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 menilai apakah mekanisme persetujuan DPR menyimpang dari sistem presidensial. Sedangkan permohonan a quo menilai pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami kerugian konstitusional akibat ketiadaan alasan-alasan yang sah bagi DPR menyertakan alasan sah, objektif, dan akuntabel dalam memberi persetujuan, yang berakibat dirugikannya hak konstitusional Pemohon atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. 4. Petitum Pemohon dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 meminta pembatalan norma frasa “Persetujuan DPR”. Sedangkan permohonan a quo tidak meminta pembatalan melainkan pemaknaan konstitusional atas frasa “persetujuan DPR” agar dimaknai sebagai persetujuan DPR disertai dengan alasan yang objektif, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasan pengujian pun berbeda. Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 mendasarkan pada prinsip presidensialisme sedangkan alasan pengujian permohonan ini mendasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. 5. Nebis in idem hanya terjadi jika objek, alasan, dan petitum sama. Jika terdapat perbedaan salah satunya, permohonan tidak dapat dinyatakan nebis in idem. Oleh karena itu, permohonan a quo meskipun meminta pengujian norma yang sama, namun dengan alasan isu konstitusional, alasan, dan petitum yang berbeda. Karena itu, permohonan Pemohon bukan nebis in idem, melainkan pengujian baru terhadap frasa “Persetujuan DPR” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, objek dan akibat hukum berbeda, sehingga permohonan ini bukan nebis in idem. Sebaliknya, jika permohonan ini dikabulkan maka akan tetap konsisten dengan ratio decidendi Mahkamah dalam Putusan 22/PUU-XIII/2015. 49 6. Sehubungan dengan keberlakuan Pasal 11 ayat (1) UU Polri, Mahkamah Konsitutusi telah memberikan pertimbangan dalam putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, halaman 74: “Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden dari DPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanimse ceks and balances sebagamana tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul- betul berintegritas, kapabilitas, dan leadership, serta aksesptabilitas dalam rangka membantu presiden menjalankan pemerintahan.” Ratio Decidendi Putusan 22/PUU-XIII/2015 Mahkamah dalam Putusan 22/PUU-XIII/2015, halaman 74, menegaskan bahwa: 1) Persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri adalah mekanisme checks and balances yang sesuai dengan sistem UUD 1945; 2) Proses pemilihan pejabat publik harus berlangsung transparan, akuntabel, dan partisipatif, dalam rangka menciptakan good governance; 3) Persetujuan DPR bertujuan melahirkan pejabat publik yang memiliki integritas, kapabilitas, leadership, dan akseptabilitas. 7. Permohonan a quo tidak bertentangan, bahkan menguatkan pertimbangan Mahkamah tersebut sebab dengan, menyatakan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang 50 pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan. Adanya alasan yang sah dan objektif tersebut memberikan Pemohon kepastian hukum dan perlindungan konstitusional [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Hal ini juga sejalan dengan hak Pemohon selaku warga negara atas informasi (Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945), sehingga Pemohon dan publik dapat menilai rasionalitas keputusan DPR. 8. Tanpa pemaknaan konstitusional, persetujuan DPR berpotensi menjadi sekadar formalitas politik tanpa akuntabilitas sehingga mengabaikan prinsip good governance sebagaimana Ratio Decidendi Putusan 22/PUU-XIII/2015 Mahkamah dalam Putusan 22/PUU-XIII/2015, halaman 74. Selain itu juga dapat mengurangi efektivitas fungsi check and balance dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan warga negara mengenai dasar pertimbangan persetujuan DPR. Dengan demikian, permohonan a quo bertujuan menjaga konsistensi Ratio Decidendi Putusan 22/PUU-XIII/2015 Mahkamah dalam Putusan 22/PUU-XIII/2015, halaman 74. 9. Permohonan a quo tidak menegasikan Putusan MK Nomor 22/PUU- XIII/2015. Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan bahwa keharusan Presiden meminta persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tidak menyimpang dari sistem presidensial. Persetujuan DPR dipandang sebagai bentuk mekanisme checks and balances yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. Fokus Mahkamah adalah pada kewenangan institusional antara Presiden dan DPR, bukan pada kualitas atau alasan-alasan persetujuan. Sementara itu, posisi permohonan a quo adalah permohonan a quo tidak bermaksud menghapus keberadaan persetujuan DPR sebagaimana dimaknai dalam putusan terdahulu. Permohonan ini justru mengafirmasi keberadaan persetujuan DPR sebagai instrumen checks and balances, tetapi menekankan perlunya dimaknai secara konstitusional bahwa persetujuan DPR tersebut dapat diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan 51 HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis. Dengan demikian, permohonan ini bukan membatalkan substansi Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015 melainkan melengkapi dan memperkuat tujuan putusan tersebut. Oleh sebab itu, permohonan ini tidak bersifat bersifat kontradiktif akan tetapi permohonan ini bersifat komplementer sehingga apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka akan memberikan tambahan makna agar Ratio Decidendi Putusan 22/PUU- XIII/2015, Mahkamah dalam Putusan 22/PUU-XIII/2015, halaman 74 tersebut itu benar-benar dapat berjalan sesuai tujuan awalnya (checks and balances yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada good governance). B. Tujuan dan Nilai Guna Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan Kapolri. 1) Bagi Negara Republik Indonesia dicantumkan secara tegas dalam perubahan ketiga Tahun 2001 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara teoritis, negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainya termasuk DPR, dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang. Artinya dalam konsep negara hukum (rechtsstaat), setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum, bukan kehendak pribadi penguasa. Prinsip dasarnya adalah pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi, dan checks and balances. 52 2) Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), yang berbunyi: Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3) Dari pandangan aksiologi hukum Pemohon, keberadaan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mensyaratkan persetujuan DPR memiliki tujuan dan nilai guna. Setidaknya ada empat tujuan dan nilai guna mengapa dalam pengangkatan Kapolri oleh Presiden harus dengan persetujuan DPR. 1. Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Presiden memang memegang kewenangan eksekutif, tetapi tidak diberi kewenangan absolut dalam menentukan Kapolri. Keharusan persetujuan DPR membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menolak absolutisme kekuasaan. 2. Checks and Balances DPR sebagai representasi rakyat menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden. Mekanisme persetujuan ini adalah bentuk kontrol legislatif terhadap eksekutif. Dengan begitu, lembaga kepolisian yang memiliki fungsi strategis di bidang keamanan dan penegakan hukum tidak sepenuhnya menjadi alat kekuasaan eksekutif. 3. Legitimasi Demokratis Negara hukum modern tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi. Persetujuan DPR menjamin bahwa pemilihan Kapolri mendapat legitimasi politik yang lebih luas, tidak hanya dari Presiden tetapi juga dari wakil rakyat. Legitimasi ganda ini memperkuat kedudukan Kapolri sekaligus memperkokoh akuntabilitasnya di mata publik. 4. Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik Proses persetujuan DPR biasanya dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang terbuka untuk publik. Transparansi ini mencerminkan prinsip negara hukum, yaitu 53 penyelenggaraan kekuasaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dalam pandangan aksiologi hukum Pemohon, hubungan negara hukum dengan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri terletak pada fungsinya sebagai mekanisme demokratis yang memastikan pembatasan kekuasaan eksekutif, memperkuat checks and balances, serta meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi institusi kepolisian. 4) Tujuan dan nilai guna persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri telah sesuai dengan Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun demikian, perlu diajukan setidaknya tiga pertanyaan secara kritis. 1. Sejauh mana seharusnya persetujuan DPR dimaknai secara konstitusional, apakah frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dimaknai hanya sebagai formalitas persetujuan politik, tanpa harus disertai alasan- alasan yang sah, objektif, dan akuntabel dalam pemberian persetujuan pengangkatan calon Kapolri? 2. Bagaimana Pemohon dan warga negara lainnya dapat memeroleh kepastian hukum atas parameter persetujuan DPR, apabila persetujuan tersebut tidak pernah didasarkan pada ukuran hukum yang eksplisit dijelaskan dalam frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? 3. Jika DPR dapat menyetujui atau menolak calon Kapolri tanpa alasan hukum yang terukur, tidak objektif, tidak transparan dan tidak akuntabel, apakah hal tersebut tidak berpotensi menjadikan fungsi persetujuan DPR bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon? 54 C. Persetujuan DPR dan Keharusan Alasan Yang Sah, Objektif, dan dapat diuji Publik 1. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), yang berbunyi: (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Usul Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Adapun Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 2. Norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, usul pengangkatan Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Artinya, Presiden tidak boleh sekadar menunjuk atau mengusulkan calon Kapolri tanpa dasar. Setiap usulan harus didukung oleh alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Usulan pengangkatan Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya sejalan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara 55 hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengharuskan penggunaan kewenangan dengan asas akuntabilitas dan jaminan transparansi. Norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan usulan pengangkatan Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya maka telah sesuai dengan asas akuntabilitas karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak boleh mengajukan calon Kapolri semata-mata karena faktor subjektif atau politik. Dengan menyertakan alasan, Presiden bertanggung jawab secara hukum dan politik atas usulnya. Usulan pengangkatan Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya juga memberikan jaminan transparansi bagi Pemohon karena dapat menilai objektivitas Presiden dalam mengusulkan calon Kapolri. 3. Sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah dirumuskan Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Konsekuensinya, setiap tindakan Presiden harus berlandaskan pada alasan hukum agar tidak bersifat sewenang- wenang. Kewajiban menyertakan alasan adalah bentuk akuntabilitas kekuasaan eksekutif, sehingga Pemohon selaku warga negara tahu bahwa calon Kapolri dipilih berdasarkan merit, integritas, dan rekam jejak yang jelas. Di samping itu, dalam sudut pandang kepastian hukum dan perlindungan hak [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] dengan adanya kewajiban alasan, Presiden tidak boleh mengusulkan calon Kapolri hanya karena kedekatan pribadi, kepentingan politik, atau tekanan kelompok tertentu. Alasan yang jelas memberi kepastian hukum kepada Pemohon dan warga negara lainnya, bahwa aparat penegak hukum tertinggi dipilih melalui proses yang rasional dan tidak diskriminatif. Bagi Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu Presiden, kewajiban menyertakan alasan dalam usulan pengangkatan Kapolri ini menjamin bahwa mandat yang diberikan kepada Presiden dalam memilih pejabat strategis, termasuk Kapolri, dijalankan secara terukur 56 dan bertanggung jawab, bukan semata-mata politik kekuasaan. Jika Presiden diwajibkan menyertai alasan, Pemohon selaku warga negara dapat menilai sejauh mana pilihan Presiden terhadap calon Kapolri. Tanpa alasan, akan lahir ketidakpastian hukum karena Pemohon tidak tahu dasar objektif dari keputusan Presiden, sehingga hak atas perlindungan hukum [28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] tidak terpenuhi. Kewajiban alasan usulan pengangkatan Kapolri oleh Presiden adalah instrumen kontrol. 4. Kewajiban menyertakan alasan dalam usulan pengangkatan Kapolri oleh Presiden sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (2) UU Polri bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan instrumen kontrol bagi warga negara, termasuk Pemohon. Bagi Pemohon selaku warga negara sekaligus advokat, alasan yang melekat pada usulan Presiden menjadi basis untuk melakukan pengawasan hukum dan konstitusional terhadap pelaksanaan kewenangan Presiden. Dengan adanya alasan yang terbuka, Pemohon memiliki legal standing yang lebih kuat untuk menilai apakah kewenangan Presiden dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau justru menyimpang. Kedudukan Pemohon sebagai warga negara yang berpofesi sebagai advokat secara nyata telah digunakan dalam praktik, antara lain melalui:  uji materi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (Bukti P-23 https://www.tempo.co/politik/alasan-windu-wijaya-gugat-pepres- kantor-komunikasi-kepresidenan-ke-ma-1233743);  uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa Ke Mahkamah Agung (Bukti P-24 https://www.tempo.co/politik/mengapa-perpres- tni-beri-perlindungan-ke-jaksa-digugat-ke-mahkamah-agung- 1563510); Contoh konkret tersebut menunjukkan bahwa Pemohon secara aktif menggunakan hak konstitusionalnya untuk menguji tindakan Presiden. Oleh karena itu, keberadaan kewajiban Presiden dalam memberikan alasan dalam usulan pengangkatan Kapolri memberi Pemohon hak kontrol yang nyata, yakni: 57 1. Menilai apakah alasan Presiden rasional, sah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Mengajukan uji hukum apabila alasan yang digunakan Presiden dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan; 3. Menjamin pertanggungjawaban konstitusional, legal, dan moral atas kewenangan Presiden yang sangat strategis dalam menentukan pucuk pimpinan Kepolisian. 5. Lantas, mengapa DPR tidak diwajibkan menyertakan alasan dalam pemberian persetujuan pengangkatan Kapolri? Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Norma dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri hanya menyebutkan “persetujuan DPR”, tanpa frasa “dengan alasan”. Ini membuat persetujuan DPR tampak sebagai kewenangan politik yang bersifat bebas. Secara yuridis ini menimbulkan disharmoni: eksekutif dipaksa transparan, legislatif tidak. Secara konstitusional ini menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon. Sepatutnya, untuk menjaga prinsip negara hukum dan kepastian hukum, DPR juga seharusnya diwajibkan menyertakan alasan yang sah agar persetujuan tidak hanya menjadi formalitas politik. 6. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” (Bukti P-17) tidak ada kejelasan normatif bahwa DPR juga wajib menyertakan alasan dalam persetujuannya. Norma ini memungkinkan persetujuan DPR bersifat politis semata karena tidak ada kewajiban untuk memberikan dasar alasan yang sah. Tidak adanya kejelasan normatif mengenai persetujuan dengan alasan yang sah, objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan DPR maka melahirkan kerugian konstitusional kepada Pemohon karena hilangnya hak atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] sebab Pemohon tidak 58 memeroleh dasar objektif untuk menguji atau menilai rasionalitas persetujuan DPR. Karena itu, secara normatif, agar konsisten dengan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], dan hak atas informasi (Pasal 28F) dan mencegah terulangnya kerugian konstituisonal Pemohon karena persetujuan DPR tidak memiliki standar hukum yang jelas, maka frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dimaknai secara konstitusional sebagai persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis. 7. Bahwa berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, terlihat adanya pola yang sama, yaitu: DPR memberikan persetujuan dalam rapat pleno Komisi III maupun rapat paripurna, namun persetujuan tersebut tidak pernah disertai dengan penjelasan parameter hukum yang jelas. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman, persetujuan diberikan secara aklamasi meskipun sebagian fraksi menyampaikan catatan politik, bukan pertimbangan yuridis mengenai pemenuhan syarat-syarat jabatan. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Budi Gunawan, persetujuan diberikan meski terdapat kontroversi hukum terkait status tersangka di KPK, tetapi tidak ada kriteria etika dan hukum yang dijadikan pedoman oleh DPR. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Badrodin Haiti, persetujuan diberikan dengan menggugurkan persetujuan sebelumnya terhadap Budi Gunawan tanpa menyebutkan alasan hukum yang tegas. Demikian pula dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, seluruh fraksi menyetujui secara mufakat tanpa 59 menyebutkan alasan hukum, kecuali formula bahwa calon Kapolri dianggap layak. 8. Bahwa praktik berulang ini menunjukkan bahwa frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hanya dipahami sebatas prosedur formal, yakni setelah calon diajukan Presiden, DPR memberikan persetujuan tanpa kewajiban untuk menjelaskan parameter hukum ataupun alasan-alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR mengakibatkan ketidakpastian hukum karena Pemohon tidak tahu alasan objektif, transparan, dan akuntabel. DPR memberikan persetujuan. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. 9. Berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo maka telah terbukti Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum diakibatkan tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi alasan yang sah bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum disebabkan ketidakjelasan frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan kerugian konstitusional karena Pemohon kehilangan hak atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum mengenai alasan-alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. 60 10. Karena Frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjelaskan alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan dalam pemberian persetujuan maka keadaan ini menjadikan ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum dan jaminan hukum bagi Pemohon karena DPR bebas menyetujui calon Kapolri tanpa alasan yang konsisten, obyektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. D. Persetujuan Tanpa Alasan yang Sah, Objektif, Akuntabel, dan Dapat Diuji Publik Adalah Ancaman Negara Hukum 1. Prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945] menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan selalu berdasarkan alasan hukum yang sah, rasional, dan dapat diuji publik. Ketiadaan alasan atau alasan yang tidak dimaknai secara konstitusional, menempatkan proses persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri sekadar sebagai tindakan politik tanpa dasar hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip rule of law, karena keputusan penting terkait pimpinan lembaga penegak hukum tertinggi dapat lahir tanpa parameter objektif. Padahal, justru pada saat DPR memberikan persetujuan pengangkatan Kapolri yang di usulkan oleh Presiden inilah negara hukum menuntut alasan yang objektif, akuntabel, dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 2. Hak konstitusi Pemohon bersumber dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Jika persetujuan DPR diberikan tanpa alasan yang objektif, akuntabel, dan transparan, maka Pemohon dan warga negara lainnya tidak memiliki dasar untuk mengetahui mengapa seorang calon Kapolri dianggap layak atau tidak 61 layak sehingga disetujui diangkat menjadi Kapolri. Ketidakjelasan itu melahirkan ketidakpastian hukum, karena alasan yang sah yang digunakan untuk memberikan persetujuan tidak dapat diukur, diuji, atau dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti dalam praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, terlihat adanya pola yang sama, yaitu: DPR memberikan persetujuan dalam rapat pleno Komisi III maupun rapat paripurna, namun persetujuan tersebut tidak pernah disertai dengan penjelasan parameter hukum yang jelas. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman, persetujuan diberikan secara aklamasi meskipun sebagian fraksi menyampaikan catatan politik, bukan pertimbangan yuridis mengenai pemenuhan syarat-syarat jabatan. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Budi Gunawan, persetujuan diberikan meski terdapat kontroversi hukum terkait status tersangka di KPK, tetapi tidak ada kriteria etika dan hukum yang dijadikan pedoman oleh DPR. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol Badrodin Haiti, persetujuan diberikan dengan menggugurkan persetujuan sebelumnya terhadap Budi Gunawan tanpa menyebutkan alasan hukum yang tegas. Demikian pula dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo, seluruh fraksi menyetujui secara mufakat tanpa menyebutkan alasan hukum, kecuali formula bahwa calon Kapolri dianggap layak. 3. Dalam kerangka hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon berhak mendapatkan perlindungan hukum dari praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Jika alasan persetujuan DPR tidak dimaknai sebagai kewajiban konstitusional, maka tidak ada mekanisme kontrol yang dapat diandalkan oleh warga negara, termasuk Pemohon, untuk menguji rasionalitas persetujuan DPR. Akibatnya, Pemohon kehilangan jaminan perlindungan hukum, karena tidak tersedia instrumen untuk menggugat atau mengkritisi pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan. 62 4. Negara hukum menghendaki alasan sebagai dasar setiap keputusan pejabat publik. Tanpa alasan, keputusan kehilangan legitimasi hukum dan berubah menjadi keputusan politik semata. Kepastian hukum bagi Pemohon akan hilang jika DPR dapat menyetujui atau menolak calon Kapolri tanpa alasan yang sah, dan yang terukur secara hukum karena Pemohon tidak memiliki acuan untuk menilai konsistensi dan objektivitas keputusan tersebut. Jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya alasan yang eksplisit, sah, dan objektif. Oleh karena itu, ketiadaan alasan atau alasan yang tidak dimaknai secara konstitusional dalam persetujuan DPR atas pengangkatan Kapolri bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya jika frasa “Persetujuan DPR’” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri tetap dimaknai konstitusional sekalipun tidak diserta alasan yang sah, objektif, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka persetujuan tanpa alasan yang sah, objektif, dan dapat diuji publik tidak akan sejalan dengan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945] dan justru akan menjadi ancaman negara hukum. E. Kewenangan DPR Menyetujui Harus Diimbangi Dengan Alasan Agar Dapat Diuji dan Dikoreksi 1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), yang berbunyi: Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa terhadap norma tersebut, Penjelasan Pasal 11 ayat (1), menyatakan: Yang dimaksud dengan “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon disebabkan oleh ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerugian konstitusional 63 Pemohon ini terjadi berulang-ulang kali dalam setiap pemberian persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri karena ketidakjelasan mengenai alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan persetujuan. 3. Berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo maka telah terbukti Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum diakibatkan tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi alasan yang sah bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum disebabkan ketidakjelasan frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan kerugian konstitusional karena Pemohon kehilangan hak atas jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai alasan-alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. 4. Karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjelaskan alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan dalam pemberian persetujuan maka keadaan ini menjadikan ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum dan jaminan hukum bagi Pemohon karena DPR bebas menyetujui calon Kapolri tanpa alasan yang konsisten, obyektif, transparan, dan akuntabel. 5. Adagium hukum causa sine qua non berasal dari bahasa Latin yang berarti “sebab tanpa mana sesuatu tidak akan terjadi.” Dalam doktrin hukum, adagium ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab- 64 akibat (causaliteit). Suatu peristiwa atau tindakan dapat dianggap sebagai penyebab apabila tanpa adanya peristiwa tersebut, akibat hukum tertentu tidak akan pernah terjadi. Dalam praktik, uji causa sine qua non dipergunakan baik dalam hukum pidana maupun perdata untuk menentukan keterkaitan kausal antara suatu tindakan dengan akibat yang timbul. Sebagai contoh, apabila seseorang menyalakan api di hutan dan api tersebut menimbulkan kebakaran besar, maka tindakan menyalakan api merupakan causa sine qua non dari kebakaran itu, sebab tanpa api yang dinyalakan, kebakaran tidak akan pernah terjadi. Prinsip dasar ini dapat diterapkan dalam konteks pengusulan dan persetujuan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban Presiden Menyertakan Alasan Pasal 11 ayat (2) mewajibkan Presiden untuk menyertakan alasan dalam usulan pengangkatan Kapolri. Dari perspektif causa sine qua non, alasan tersebut merupakan sebab yang menjadi prasyarat sahnya usulan Presiden. Tanpa alasan, usulan Presiden kehilangan legitimasi hukum dan tidak dapat diuji maupun dipertanggungjawabkan secara konstitusional, legal, maupun moral. Dengan demikian, alasan merupakan syarat kausal yang mutlak bagi lahirnya akibat berupa usulan yang sah. Ketiadaan Alasan dalam Persetujuan DPR Berbeda halnya dengan Presiden, Pasal 11 ayat (1) tidak mengatur kewajiban DPR untuk menyertakan alasan dalam pemberian persetujuan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945] dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa alasan, persetujuan DPR kehilangan basis kausalitas yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara objektif. Akibatnya, persetujuan tersebut hanya berlandaskan preferensi politik, bukan pertimbangan hukum yang sah. 65 Implikasi terhadap Legitimasi Persetujuan DPR Dengan menerapkan logika causa sine qua non, alasan yang sah seharusnya ditempatkan sebagai syarat kausal dari legitimasi persetujuan DPR. Tanpa alasan, causa hilang, sehingga akibat berupa legitimasi persetujuan tidak pernah lahir secara hukum. Hal ini menimbulkan kekosongan legitimasi dan bertentangan dengan asas rule of law serta hak warga negara atas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan demikian, adagium causa sine qua non menegaskan bahwa alasan merupakan prasyarat kausalitas yang niscaya bagi sahnya usulan Presiden maupun persetujuan DPR. Jika Presiden diwajibkan menyertakan alasan agar usulannya sah, maka secara simetris DPR pun seharusnya diwajibkan untuk memberikan persetujuan disertai alasan yang sah, objektif, dan dapat diuji publik. Tanpa adanya alasan tersebut, persetujuan DPR kehilangan dasar legitimasi hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. 6. Karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengunakan frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” bukan frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat disertai alasan” maka akibat hukumnya DPR tidak ada kewajiban menyertai alasan dalam memberikan persetujuan. DPR dapat memberi persetujuan tanpa alasan. Padahal, tanpa alasan DPR, persetujuan tidak punya kausalitas yang jelas. Akibatnya, persetujuan DPR berubah menjadi keputusan politis belaka, bukan keputusan hukum yang dapat diuji secara konstitusional. Jika DPR tidak wajib memberikan alasan, maka persetujuan DPR tidak dapat diuji apakah sesuai hukum atau hanya politis. Pemohon kehilangan instrumen kontrol konstitusional untuk menilai keabsahan keputusan politik- hukum. Dengan demikian, ketiadaan alasan adalah causa sine qua non dari hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon. Agar fungsi check and balance berjalan sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945], frasa persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU 66 Polri harus diberikan makna konstitusional sepanjang dimaknai terikat pada alasan yang sah, objektif, dan dapat diuji publik. Tanpa itu, persetujuan DPR tidak memiliki hubungan kausal dengan legitimasi hukum pengangkatan Kapolri, melainkan hanya stempel politik semata. 7. Adagium hukum klasik “Reason is the soul of the law” mengandung arti bahwa alasan adalah jiwa dari hukum. Suatu norma atau keputusan hanya memeroleh legitimasi apabila ia dilandasi oleh alasan yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa alasan, hukum hanyalah bentuk kosong, sekadar perintah tanpa jiwa, yang kehilangan makna, dan daya ikat moral, maupun konstitusional. Dalam konteks Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Kewajiban Presiden Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 Presiden diwajibkan mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian Kapolri dengan menyertakan alasan. Hal ini sejalan dengan adagium reason is the soul of the law, sebab alasan menjadi jiwa yang meneguhkan bahwa usulan tersebut sah secara hukum, rasional, dan dapat diuji. Tanpa alasan, usulan Presiden hanyalah tindakan administratif tanpa legitimasi substantif. Persetujuan DPR [Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002] Ketentuan ini tidak mengatur kewajiban DPR untuk menyertakan alasan dalam persetujuan. Akibatnya, persetujuan DPR berpotensi diberikan secara politis, subjektif, bahkan aklamatif, tanpa dasar argumentatif yang dapat diuji oleh publik. Padahal, dengan berpegang pada adagium ini, tanpa alasan, persetujuan DPR kehilangan jiwa hukumnya, sehingga tidak memiliki legitimasi konstitusional yang memadai. Implikasi Konstitusional Dari perspektif Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagai negara hukum, setiap tindakan lembaga negara harus berdasar pada alasan hukum yang sah, bukan sekadar preferensi politik. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara. Tanpa alasan dalam 67 persetujuan DPR, Pemohon dan warga negara tidak memeroleh jaminan kepastian hukum mengenai parameter objektif yang digunakan DPR dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Presiden. 8. Karena frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mewajibkan persetujuan diserta alasan dan tidak pula menjelaskan alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan dalam pemberian persetujuan maka keadaan ini menjadikan ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum dan jaminan hukum bagi Pemohon karena DPR bebas menyetujui calon Kapolri tanpa alasan yang konsisten, obyektif, transparan, akuntabel. Hal ini menunjukan keberadaan frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sejalan dengan Adagium reason is the soul of the law menegaskan bahwa alasan merupakan syarat esensial dari legitimasi hukum. Jika Presiden diwajibkan memberi alasan, maka secara prinsipil DPR pun seharusnya terikat kewajiban yang sama. Tanpa alasan, persetujuan DPR hanyalah keputusan politis yang kehilangan “jiwa hukum”-nya, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menghilangkan hak Pemohon atas jaminan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun I945. F. Frasa “persetujuan DPR” perlu dimaknai secara konstitusional 1. Bahwa berdasarkan praktik persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri sejak masa Komjen. Pol. Drs. Sutarman, Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, Komjen. Pol. Drs. Badrodin Haiti, hingga Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, terlihat adanya pola yang sama, yaitu: DPR memberikan persetujuan dalam rapat pleno Komisi III maupun rapat paripurna, namun persetujuan tersebut tidak pernah disertai dengan penjelasan parameter hukum yang jelas. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Drs. Sutarman, persetujuan diberikan secara aklamasi meskipun sebagian fraksi menyampaikan catatan politik, bukan pertimbangan yuridis mengenai pemenuhan 68 syarat-syarat jabatan. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Budi Gunawan, persetujuan diberikan meski terdapat kontroversi hukum terkait status tersangka di KPK, tetapi tidak ada kriteria etika dan hukum yang dijadikan pedoman oleh DPR. Dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Badrodin Haiti, persetujuan diberikan dengan menggugurkan persetujuan sebelumnya terhadap Budi Gunawan tanpa menyebutkan alasan hukum yang tegas. Demikian pula dalam persetujuan pengangkatan Kapolri Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo, seluruh fraksi menyetujui secara mufakat tanpa menyebutkan alasan hukum, kecuali formula bahwa calon Kapolri dianggap layak. 2. Bahwa praktik berulang ini menunjukkan bahwa frasa “dengan persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hanya dipahami sebatas prosedur formal, yakni setelah calon diajukan Presiden, DPR memberikan persetujuan tanpa kewajiban untuk menjelaskan parameter hukum ataupun alasan-alasan objektif, transparan, dan akuntabel dalam persetujuan DPR mengakibatkan ketidakpastian hukum karena Pemohon tidak mendapatkan hak atas alasan objektif, transparan, dan akuntabel DPR memberikan persetujuan. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. 3. Ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan pemberian persetujuan DPR dalam hal pengangkatan Kapolri yang di usulkan oleh Presiden telah mengakibatkan persoalan konstitusional karena Pemohon mengalami kerugian secara langsung berupa tidak mendapatkan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ketidakjelasan frasa persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri. 4. Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan ini adalah akibat ketiadaan alasan persetujuan DPR yang sah, objektif, akuntabel, dan transparan yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri. Ketiadaan 69 dan ketidakjelasan alasan-alasan dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri yang diusulkan oleh Presiden menimbulkan persoalan konstitusional yang nyata. Pemohon, sebagai warga negara sekaligus pemilih dalam pemilu, mengalami kerugian konstitusional karena tidak memeroleh alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel atas persetujuan DPR. Padahal, alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis adalah bagian dari hak warga negara atas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa alasan, frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri kehilangan makna konstitusionalnya, menjadikan persetujuan tersebut sekadar formalitas politik, bukan instrumen check and balance yang bermartabat dalam sistem ketatanegaraan. 5. Adagium semper dabit remedium menjadi dasar filosofis dan yuridis bahwa hukum tidak boleh membiarkan kekosongan, melainkan wajib menyediakan solusi agar kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara tetap terjamin. Adagium hukum semper dabit remedium, berarti “hukum selalu memberi jalan keluar.” Dalam konteks ini, kekosongan pengaturan mengenai kewajiban DPR untuk menyertakan alasan persetujuan tidak boleh dibiarkan menjadi celah yang menggerus prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dapat memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri. Persetujuan DPR harus dimaknai sebagai persetujuan yang disertai dengan alasan-alasan yang sah, objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik. 6. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Namun, norma tersebut tidak menjelaskan parameter alasan apa yang harus digunakan DPR dalam memberikan persetujuan. Akibatnya, persetujuan DPR berpotensi hanya bersifat formalitas, bahkan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik, tanpa alasan 70 yang sah, objektif, dan terukur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum di atas. Ketidaadaan dan ketidakjelasan alasan- alasan yang sah, objektif, dan terukur juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 7. Agar sesuai dengan prinsip negara hukum, frasa “persetujuan DPR” perlu dimaknai bukan sekadar formalitas politik, melainkan persetujuan yang didasarkan pada alasan sah, objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemaknaan ini sejalan dengan adagium “reason is the soul of the law”, yang menegaskan bahwa tanpa alasan, suatu tindakan hukum kehilangan legitimasi dan jiwanya. 8. Dalam persetujuan DPR atas permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri oleh Presiden agar sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka unsur-unsur alasan yang harus dipenuhi adalah: 1. Objektif Persetujuan harus didasarkan pada fakta hukum, data rekam jejak, integritas pribadi, dan kualifikasi profesional calon Kapolri, bukan sekadar kepentingan politik atau subjektivitas fraksi. Objektivitas mencegah lahirnya persetujuan yang bias dan sewenang-wenang. 2. Transparan Proses persetujuan harus terbuka bagi publik agar rakyat mengetahui dasar pertimbangan DPR. Transparansi memastikan legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan DPR. 3. Akuntabel DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat wajib dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan. Keputusan persetujuan tanpa alasan tidak dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik. 71 4. Dapat dipertanggungjawabkan Alasan persetujuan harus rasional, sesuai hukum, dan dapat diuji secara publik. Hal ini memberikan ruang bagi Pemohon untuk melakukan kontrol hukum dan sosial atas keputusan DPR. Persetujuan DPR atas pengangkatan Kapolri harus dimaknai sebagai persetujuan dengan alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasan persetujuan dapat memenuhi prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilakukan mencakup yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. Tanpa alasan yang demikian, persetujuan kehilangan legitimasi konstitusionalnya dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang dijamin haknya untuk mendapatkan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum. 9. Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, frasa dalam undang-undang dapat saja dinyatakan “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai …”. Artinya, aturan tidak dibatalkan, tetapi diberi makna konstitusional agar sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan: “Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, frasa “persetujuan DPR” tetap sah, tetapi harus dimaknai bahwa persetujuan tersebut diberikan dengan dasar alasan objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ukurannya dapat meliputi integritas, rekam jejak hukum, etika, dan HAM, kepatuhan melaporkan harta kekayaan, profesionalisme, dan netralitas politik. Dengan dasar pertimbangan tersebutlah Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan 72 alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat, dan karier profesional, serta netralitas politik praktis. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka kerugian konstitusional sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon dalam bagian kedudukan hukum tidak akan terjadi lagi. G. Arti penting pemaknaan konstitusi terhadap frasa “Persetujuan DPR” 1. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dimaksudkan agar DPR tidak hanya menjadi lembaga legislator, tetapi juga penyeimbang kekuasaan eksekutif dalam kerangka check and balance. Persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri adalah bentuk fungsi pengawasan politik dan konstitusional DPR terhadap usulan Presiden. 2. Namun, bila persetujuan DPR diberikan tanpa alasan yang jelas, maka fungsi pengawasan ini kehilangan substansi dan hanya bersifat formalitas politik. Dengan adanya kewajiban untuk memberikan alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis maka DPR akan benar-benar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan amanat Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Namun, bila persetujuan DPR diberikan tanpa alasan yang jelas, maka fungsi pengawasan ini kehilangan substansi dan hanya bersifat formalitas politik. 3. Persetujuan DPR tanpa disertai alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis maka 73 cenderung berubah menjadi sekadar “stempel politik” (legitimasi formal) yang berpotensi mengabaikan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Dengan alasan yang sah, terukur, dan dapat diuji publik, DPR benar- benar menjalankan fungsi pengawasan: menguji integritas, rekam jejak, profesionalitas, serta netralitas calon Kapolri, sehingga publik dapat melihat parameter apa yang digunakan DPR. Ini selaras dengan hak warga negara atas kepastian hukum dan perlindungan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], karena warga negara berhak mengetahui dasar keputusan lembaga yang mewakilinya. Oleh sebab itu, permintaan Pemohon agar frasa “persetujuan DPR” dimaknai harus disertai alasan yang sah justru memperkuat fungsi pengawasan DPR sebagaimana Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Tanpa pemaknaan itu, persetujuan DPR akan melanggar prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945] karena tidak memiliki alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar persetujuan dan mengakibatkan hilangnya hak Pemohon atas kepastian hukum. 4. Pentingnya pemaknaan konstitusional terhadap frasa persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri juga perlu dipahami secara sosiologis. Secara sosiologis, Kapolri sebagai figur sosial-politik. Kapolri bukan hanya pemimpin internal kepolisian, tetapi juga figur publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepolisian memiliki fungsi menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Karena itu, Kapolri harus memeroleh legitimasi sosial, bukan sekadar legitimasi politik dari Presiden. Dengan menyatakan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat, dan karier profesional, serta netralitas politik praktis maka akan 74 memungkinkan adanya pengawasan publik melalui proses uji kelayakan, sehingga masyarakat dapat ikut menilai integritas dan kredibilitas calon Kapolri. Selain itu, institusi kepolisian seringkali berhadapan dengan krisis kepercayaan publik akibat isu penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau praktik penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pemaknaan konstitusional frasa persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia proses pengangkatan Kapolri menjadi lebih terbuka dan akuntabel, yang secara sosiologis berfungsi memperkuat trust masyarakat terhadap negara hukum. 5. Dari pendekatan filosofis-sosiologis-yuridis, dengan menyatakan frasa “persetujuan” Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis maka secara ideal, persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri akan menjamin checks and balances antara Presiden dan DPR, memberikan legitimasi ganda (politik dan sosial) pada Kapolri dan menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses seleksi. Dengan makna konstitusional, mekanisme persetujuan DPR tidak hanya menjadi proses politik, tetapi juga bagian dari memenuhi hak atas kepastian hukum Pemohon atas alasan-alasan yang sah dalam memberikan persetujuan dan memberikan perlindungan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin kepolisian yang berintegritas. Hal ini memastikan bahwa persetujuan DPR benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum (rule of law), bukan sekadar rule by politics. 75 H. Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Permohonan 1. Dalam petitum Pemohon memohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk: Menyatakan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier profesional, serta netralitas politik praktis. 2. Menyatakan frasa ‘persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR tersebut diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. 3. Dalam permohonan ini, Pemohon tidak meminta penghapusan frasa “persetujuan DPR” melainkan pemaknaan konstitusional. Agar frasa “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian tersebut dimaknai secara konstitusional. Pemaknaan konstitusional yang dimaksud adalah bahwa persetujuan DPR terhadap pengangkatan Kapolri harus diberikan dengan alasan yang sah, objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain mencakup integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan HAM, ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan 76 jenjang pangkat, dan karier profesional, serta netralitas politik praktis sehingga setiap persetujuan DPR memberikan jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum kepada Pemohon dan dapat diuji oleh publik. Dengan demikian, persetujuan DPR tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keputusan politik yang bersifat aklamatif atau formalitas belaka, melainkan sebuah keputusan yang terikat pada parameter konstitusional berupa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. 4. Secara filosofis, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon ini akan menegaskan bahwa hukum tidak hanya sekadar prosedur formal, melainkan harus memiliki roh dan jiwa keadilan. Alasan adalah “jiwa dari hukum” (reason is the soul of the law). Persetujuan DPR tanpa alasan sama dengan tubuh tanpa jiwa: ada secara formal, tetapi hampa makna. Jika permohonan ini dikabulkan, maka proses pengangkatan Kapolri akan berlandaskan prinsip rasionalitas, keterbukaan, dan moralitas hukum, bukan semata-mata kompromi politik. Ini sejalan dengan gagasan negara hukum (rechsstaat) yang diyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang meletakkan hukum dan keadilan di atas kepentingan kekuasaan. 5. Dari sisi sosiologis, pengabulan permohonan ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR dan Presiden dalam menjalankan kewenangannya. Masyarakat selama ini melihat proses persetujuan DPR sebagai formalitas politik, cenderung aklamatif, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jika persetujuan diwajibkan memiliki alasan yang objektif, transparan, akuntabel, maka publik dapat mengawasi dan menilai sejauh mana pertimbangan DPR benar-benar mencerminkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat. Hal ini akan memperkuat legitimasi sosial institusi DPR dan memperbaiki citra lembaga legislatif sebagai pengemban fungsi check and balance, bukan sekadar “stempel politik” usulan eksekutif. 6. Secara yuridis, pengabulan permohonan ini akan: 77 1. Memberikan kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] bagi Pemohon dan warga negara lainnya bahwa setiap persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri dilakukan dengan standar hukum yang jelas. 2. Mewujudkan perlindungan hukum bagi Pemohon dan rakyat, karena keputusan politik yang berdampak luas (pengangkatan Kapolri) tidak lagi bersifat subyektif atau transaksional, melainkan berbasis alasan yang dapat diuji. 3. Menguatkan prinsip akuntabilitas konstitusional: Presiden sudah diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (2) UU Polri untuk memberikan alasan usulannya, maka DPR sebagai mitra sejajar dalam mekanisme check and balance juga wajib memberikan alasan persetujuannya. Tanpa alasan, terjadi asimetri yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan cabang kekuasaan. 4. Menutup kekosongan hukum: selama ini, UU hanya mewajibkan Presiden menyertakan alasan dalam usulan pengangkatan Kapolri, tetapi tidak mewajibkan DPR menyertai alasan persetujuan. Putusan MK akan mengisi kekosongan itu dengan tafsir konstitusional yang mengikat. Dengan demikian, permohonan ini bukan semata-mata untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon atau sekadar memperbaiki redaksi pasal, melainkan untuk menghidupkan kembali semangat negara hukum dalam praktik pengisian jabatan publik tertinggi di tubuh Kepolisian. Lebih dari itu, permohonan ini merupakan ikhtiar menjaga sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR sebagai pengemban fungsi pengawasan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, permohonan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan kewenangan DPR. Sebaliknya, permohonan ini justru bertujuan memperkuat fungsi DPR agar keputusan persetujuan atau penolakan pengangkatan Kapolri benar-benar mencerminkan prinsip checks and balances yang proporsional. Dengan memberikan makna konstitusional terhadap frasa ‘persetujuan DPR’ dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri, maka bukan saja hak konstitusional Pemohon akan terpulihkan, tetapi juga akan memberikan manfaat nyata bagi lembaga DPR itu sendiri, yaitu: 78 1. Fungsi pengawasan DPR berjalan dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan terukur; 2. Alasan persetujuan atau penolakan DPR dapat dipertanggungjawabkan secara objektif kepada rakyat; 3. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menilai bahwa keputusan DPR benar-benar diambil untuk kepentingan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan politik praktis. Permohonan ini bukan hanya demi mengembalikan hak konstitusi Pemohon (Windu Wijaya, S.H., M.H.) semata, melainkan demi kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berhak atas persetujuan DPR yang berbasis alasan- alasan yang sah, objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kompromi politik. Karena itu, hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menegaskan: persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri harus disertai alasan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Polri menjadi profesional, DPR berlegitimasi, Presiden terlindungi secara konstitusional, dan rakyat kembali percaya pada setiap keputusan lembaga negara”. IV. HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS (PETITUM) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan diserta bukti-bukt terlampir, dengan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. “Menyatakan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR RI adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis; 79 3. Menyatakan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR RI adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan- alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Windu Wijaya; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Pemohon Windu Wijaya, S.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat atas nama Windu Wijaya, S.H., M.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Perakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Media Online, judul “Paripurna DPR Setujui Sutarman Jadi Kapolri”; 80 8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Pleno Komisi III DPR RI Terhadap Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Komjen (Pol) Drs. Sutarman; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Surati DPR-RI, Presiden Jokowi Minta Persetujuan Penunjukan Komjen-Budi Gunawan Sebagai Kapolri”; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Sidang Paripurna Dpr Loloskan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, S.H., M.Si. Sebagai Kapolri”; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Komisi III DPR RI Terhadap Hasil Pembahasan dan Persetujuan Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri (Uji Kelayakan Calon Kapolri) pada rapat Paripurna DPR RI terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.S.i.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Ini Isi Surat Jokowi ke- DPR Soal Pencalonan”; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Paripurna DPR Setuju- Badrodin Haiti Jabat Kapolri”; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Komisi III DPR RI Terhadap Hasil Pembahasan Dan Persetujuan Mengenai Pengangkatan Kapolri (Uji Kelayakan Calon Kapolri RI) Pada Rapat Paripurna DRP-RI, Kamis, 16 April 2025, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badroddin Haiti; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Presiden Jokowi Resmi Ajukan Komjen Tito Karnavian Sebagai Calon Kapolri”; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Pleno Komisi III DPR RI Terhadap Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri Komjen (Pol) DRS. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Komisi III DPR Setuju Tito Karnivan Sebagai Kepala kapolri; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Presiden Jokowi Ajukan Komjen Idham Azis Sebagai Kapolri”; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Tahun Sidang: 2019-2020, dengan agenda a.n. Komjen. Pol. Drs. Idham Azis, M.S.”; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “DPR Terima Surpres, Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri”; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “DPR Setujui Pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri”; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Komisi III DPR RI Mengenai Persetujuan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Koporli Jenderal Pol Drs. Idham Azis, M.Si. dan Persetujuan Pengangkatan Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. Sebagai Kapolri Pada rapat paripurna DPR RI, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2021, Kamis, 21 Januari 2021; 81 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Alasan Windu Wijaya Gugat Pepres Kantor Komunikasi Kepresidenan ke MA”; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Media Online, Judul: “Mengapa Perpres TNI Beri Perlindungan ke Jaksa Digugat ke Mahkamah Agung”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), selanjutnya disebut UU 2/2002, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 82 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 83 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 yang menyatakan: Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1], yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]; 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 khususnya frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” telah merugikan hak konstitusional Pemohon, terutama terkait dengan hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, dan partisipasi demokratis yang sehat. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak mengetahui alasan yang sah dan objektif sebagai dasar penilaian untuk memberikan persetujuan atau penolakan DPR, sehingga terbuka ruang bagi keputusan yang sewenang-wenang. Hal demikian menutup ruang bagi masyarakat, termasuk Pemohon, untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan persetujuan pengangkatan pejabat publik strategis seperti Kapolri; 84 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam kedudukan sebagai pemilih DPR, Pemohon adalah konstituen yang telah memberikan mandat kedaulatan kepada DPR melalui pemilihan umum, sehingga Pemohon berhak atas jaminan bahwa kewenangan DPR, termasuk kewenangan memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, harus dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. Namun, berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak menjelaskan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan sehingga menyebabkan DPR bebas memberi persetujuan tanpa alasan obyektif dan akuntabel dan mengakibatkan Pemohon kehilangan makna hak pilihnya dan dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon, sebagai advokat, dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian a quo, Pemohon tidak mendapat kepastian hukum dalam menjalankan profesi karena institusi kepolisian yang menjadi counterpart advokat dalam penegakan hukum dapat dipimpin oleh Kapolri yang diangkat tanpa standar objektif. Selain itu, tidak adanya ruang keberatan yang efektif sehingga Pemohon tidak memiliki pijakan normatif untuk menggugat atau mempertanyakan persetujuan DPR. Lebih lanjut, ketiadaan standar normatif penilaian menyebabkan Pemohon kehilangan dasar hukum untuk menilai sah atau tidaknya persetujuan DPR, padahal keputusan tersebut berimplikasi langsung pada kualitas kepemimpinan kepolisian; 7. Apabila Permohonan ini dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan dengan jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] yang beranggapan mengalami kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial disebabkan berlakunya frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002. 85 Dalam kaitan ini, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu dalam kedudukannya sebagai Advokat, Pemohon berhak atas jaminan kepastian hukum bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri dilaksanakan dengan alasan yang sah, akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip negara hukum. Tanpa adanya alasan penilaian atau pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan dimaksud dapat menyebabkan DPR bebas memberi persetujuan tanpa alasan objektif dan akuntabel yang berimplikasi langsung pada kualitas kepemimpinan kepolisian, in casu Kapolri. Padahal sebagai warga negara, sekaligus dalam kedudukannya sebagai advokat, Pemohon berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk dipimpin oleh Kapolri yang memiliki integritas, profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 hanya menyebutkan “persetujuan DPR”, tanpa frasa “dengan alasan” yang membuat 86 persetujuan DPR tampak sebagai kewenangan politik yang bersifat bebas. Secara yuridis hal demikian menimbulkan disharmoni, di mana eksekutif dipaksa transparan sedangkan legislatif tidak. Sepatutnya, untuk menjaga prinsip negara hukum dan kepastian hukum, DPR seharusnya diwajibkan menyertakan alasan yang sah agar persetujuan tidak hanya menjadi formalitas politik; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan alasan atau alasan yang tidak dimaknai secara konstitusional, menempatkan proses persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri sekadar sebagai tindakan politik tanpa dasar hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip rule of law karena keputusan penting terkait pimpinan lembaga penegak hukum tertinggi dapat lahir tanpa parameter objektif. Padahal, justru pada saat DPR memberikan persetujuan pengangkatan Kapolri yang diusulkan oleh Presiden inilah negara hukum menuntut alasan yang objektif, akuntabel dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan alasan atau alasan yang tidak dimaknai secara konstitusional dalam persetujuan DPR atas pengangkatan Kapolri bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya, jika frasa “persetujuan DPR’” dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 tetap dimaknai konstitusional sekalipun tidak disertai alasan yang sah, objektif, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka persetujuan dimaksud tidak akan sejalan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) dan justru akan menjadi ancaman negara hukum; 4. Bahwa menurut Pemohon, adagium hukum causa sine qua non yang berarti “sebab tanpa mana sesuatu tidak akan terjadi” dalam doktrin hukum, digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (causaliteit). Prinsip dasar ini dapat diterapkan dalam konteks pengusulan dan persetujuan pengangkatan Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 2/2002. Adagium dimaksud menegaskan bahwa alasan merupakan prasyarat kausalitas yang niscaya bagi sahnya usulan Presiden maupun persetujuan DPR. Jika Presiden diwajibkan menyertakan alasan agar usulannya sah, maka secara simetris DPR pun seharusnya diwajibkan untuk memberikan persetujuan disertai alasan yang sah, objektif, dan dapat diuji publik. Tanpa adanya alasan tersebut, persetujuan DPR kehilangan dasar legitimasi hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara; 87 5. Bahwa menurut Pemohon, adagium hukum klasik “reason is the soul of the law” mengandung arti bahwa alasan adalah jiwa dari hukum. Suatu norma atau keputusan hanya memeroleh legitimasi apabila dilandasi oleh alasan yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa alasan, hukum hanyalah bentuk kosong, sekadar perintah tanpa jiwa, yang kehilangan makna dan daya ikat moral maupun konstitusional. Norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 tidak mengatur kewajiban DPR untuk menyertakan alasan dalam persetujuan. Akibatnya, persetujuan DPR berpotensi diberikan secara politis, subjektif, bahkan aklamatif, tanpa dasar argumentatif yang dapat diuji oleh publik. Padahal, dengan berpegang pada adagium ini, tanpa alasan, persetujuan DPR kehilangan jiwa hukumnya, sehingga tidak memiliki legitimasi konstitusional yang memadai; 6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dimaksudkan agar DPR tidak hanya menjadi lembaga legislator, tetapi juga penyeimbang kekuasaan eksekutif dalam kerangka check and balance. Persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 adalah bentuk fungsi pengawasan politik dan konstitusional DPR terhadap usulan Presiden. Sehingga apabila persetujuan DPR diberikan tanpa alasan yang jelas, maka fungsi pengawasan ini kehilangan substansi dan hanya bersifat formalitas politik. 7. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon tidak menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2025 dan tidak pula bermaksud menghapus keberadaan persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002, melainkan mengafirmasi keberadaan persetujuan DPR sebagai instrumen checks and balances serta menekankan perlunya pemaknaan secara konstitusional mengenai persetujuan DPR tersebut. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bahwa persetujuan DPR RI adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas 88 pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan 89 permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah melalui permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015. Pada Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015 tersebut, dasar pengujian yang digunakan untuk menguji Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan yang pada pokoknya frasa “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” mengurangi hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Adapun dalam permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan yang pada pokoknya ketiadaan alasan dalam persetujuan DPR mengenai pengangkatan Kapolri mengakibatkan persetujuan DPR kehilangan dasar legitimasi hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena dalam permohonan a quo dasar pengujian yang digunakan berbeda dan terdapat alasan permohonan yang berbeda pula, maka permohonan Pemohon a quo berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, akan tetapi secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai persetujuan DPR RI adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara 90 lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis sebagaimana petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus norma pasal dimaksud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan, antara lain: [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, melainkan sebagai aktualisasi dari bentuk akuntabilitas yang juga menggambarkan berjalannya prinsip atau mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam rangka 91 menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, persetujuan DPR dimaksud merupakan suatu kontrol secara kelembagaan yang membatasi dominasi dan peran Presiden, in casu dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, bukan merupakan upaya menghilangkan hak prerogatif Presiden. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, jika lebih lanjut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan antara lain permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 dan tidak pula bermaksud menghapus keberadaan persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002, melainkan mengafirmasi keberadaan persetujuan DPR sebagai instrumen checks and balances serta menekankan perlunya pemaknaan secara konstitusional mengenai persetujuan DPR tersebut [vide Permohonan hlm. 60]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 merupakan manifestasi penerapan prinsip checks and balances dalam memastikan Presiden dalam melaksanakan atau menggunakan kewenangannya untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh Presiden. Lebih lanjut, persetujuan DPR dimaksud juga merupakan bentuk pengawasan politik dan kontrol yang dilakukan oleh DPR sebagai bagian dari lembaga politik kepada Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Pengawasan demikian berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dari sudut pandang politik dan akuntabilitas publik yang bersifat strategis dan politis, in casu, pengangkatan pejabat tinggi (Kapolri), termasuk juga sebagai kontrol terhadap kegunaan dan dampak kebijakan terhadap Presiden dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya, mekanisme pengaturan mengenai pengawasan dimaksud merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki DPR sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dalam konteks checks and balances. Berkenaan dengan mekanisme pengaturan pengawasan tersebut, DPR telah membuat tata tertib DPR yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara, mekanisme, dan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsinya, termasuk proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan tugas-tugas legislatif serta pengawasan pejabat negara. Adapun terkait dengan pengaturan mengenai pemberian 92 persetujuan DPR atas pengisian suatu jabatan, diatur dalam Pasal 226 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR 1/2020) yang diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan: (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. (2) Tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi: a. penelitian administrasi; b. penyampaian visi dan misi; c. uji kelayakan (fit and proper test); d. penentuan urutan calon; dan/atau e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh Undang-Undang ditentukan hanya memberikan persetujuan. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, pengaturan mengenai mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 pada dasarnya telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 226 Tatib DPR 1/2020 yang dalam praktiknya juga melibatkan Badan Musyawarah dan komisi yang berkaitan dengan pengangkatan calon pejabat a quo sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun alasan Permohonan a quo berbeda dengan alasan yang digunakan dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015, namun oleh karena yang dimohonkan Pemohon memiliki esensi yang sama, yakni berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 dan Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 sehingga pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Di samping itu, berkenaan dengan syarat yang dimohonkan Pemohon agar dalam memberikan persetujuan oleh DPR atas pengusulan pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, 93 transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi: integritas pribadi calon Kapolri; rekam jejak bebas pelanggaran hukum, etika, dan hak asasi manusia; kepatuhan melaporkan harta kekayaan; pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional; serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan. Oleh karena itu, jika mencermati tujuan persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dimaksud agar Presiden dalam menggunakan kewenangan hak prerogatif memenuhi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif, maka dengan sendirinya unsur-unsur atau syarat yang dimohonkan oleh Pemohon sudah melekat dan dipenuhi oleh Presiden pada waktu pengusulan untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebab, seorang calon pejabat publik terlebih calon Kapolri tidak akan menjadi sosok yang diusulkan oleh Presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana yang diusulkan oleh Pemohon tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun hingga saat ini pola persetujuan DPR dimaksud konstitusional, namun demikian dalam perspektif checks and balances konteks pengusulan calon Kapolri oleh Presiden seharusnya diletakkan pada penguatan hak prerogatif Presiden untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem presidensial Indonesia sebagaimana semangat UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah juga telah berpendirian proses pemilihan pejabat publik dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan kepada DPR adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan [vide pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm. 74]. Dengan demikian, tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 dengan menambah frasa syarat-syarat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, berkaitan dengan hal tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi sebagai syarat esensial oleh Presiden sebelum calon Kapolri dimaksud dimintakan persetujuannya kepada DPR. 94 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIII/2015 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 95 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.41 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih 96 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi ttd. Rizki Amalia