167/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 167/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Caroline Gabriela Pakpahan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perumahan Cendana Asri K/15, Desa Jaba, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20356 sebagai ------------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : M. Nurroby Fatih Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Sordang Nomor 16, Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83653 sebagai ----------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Abednego Paniroi Rafra Gurning Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Pantai Mentari The Hampton Blok DD-II/7, RT 007/RW 004, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60123 sebagai ----------------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Muhammad Thoriq Classica Perdana Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Jalan Johar Baru 7 Nomor 4, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10560 sebagai ----------------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/SCFAT/2024 bertanggal 11 November 2024 yang telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/SCFAT/2024 bertanggal 16 Desember 2024, memberi kuasa kepada Sandy Yudha Pratama Hulu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 162/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 167/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 November 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 5 a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109), yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (5) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 162 UU Pemilu: “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP.” Pasal 163 ayat (1) UU Pemilu: “Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.” Pasal 163 ayat (2) UU Pemilu: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.” Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.” Pasal 163 ayat (4) UU Pemilu: “Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.” 6 Pengujian pasal a quo akan dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. 7 A. KUALIFIKASI 4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1207064202050001 [vide bukti P-1]. ● Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206812760. ● Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-2]. ● Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga merupakan Wakil Kepala Divisi Kompetisi Indonesian Law Debating Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergerak dalam bidang kompetisi, kepelatihan, serta menjadi delegasi resmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi tingkat nasional. Pemohon I sendiri telah memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sepanjang menjadi Mahasiswa serta aktif menjadi tim pelatih debat hukum Mahasiswa yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Juara I Lomba Debat Konstitusi Piala Bergilir Mahkamah Konstitusi RI UIN Law Fair 2024 [lihat: https://www.instagram.com/p/DBtfmgxyhds/?utm_source=ig_web_c opy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==]. - Juara I Lomba Debat Konstitusi Civic Law Scientific Fair Universitas Pendidikan Ganesha Bali 2024 [lihat: https://kemahasiswaan.ui.ac.id/2024/05/27/]. - Juara II Lomba Debat Konstitusi Nasional Justfest UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 [lihat: 8 https://www.instagram.com/p/Cy0Z0u1yu9W/?utm_source=ig_web_ copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==]. ● Bahwa selain sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga aktif dan peduli terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan juga terlibat dalam beberapa diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang fokus pada pengembangan kerangka hukum yang relevan dengan konteks Hukum Tata Negara di Indonesia. [lihat: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstNam e=Caroline&middleName=Gabriela&lastName=Pakpahan&affiliation=Un iversitas%20Indonesia&country=ID]. ● Bahwa selain sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga aktif dan peduli terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan juga terlibat dalam beberapa diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang fokus pada pengembangan kerangka hukum yang relevan dengan konteks Hukum Tata Negara di Indonesia, yang dibuktikan dengan menerbitkan dua jurnal ilmiah berjudul Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional yang telah diterbitkan di Jurnal SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i dan Manifestasi Negara Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State): Penerapan Sistem Electronic Recap (E- Recap) Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Pemilu Serentak Indonesia yang telah diterbitkan di Jurnal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. [lihat: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstNam e=Caroline&middleName=Gabriela&lastName=Pakpahan&affiliation=Un iversitas%20Indonesia&country=ID,https://wnj.westscience- press.com/index.php/jhhws/article/view/513]. ● Pemohon I adalah seorang peneliti independen yang saat ini tengah melakukan penelitian mendalam terkait kemandirian lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai peneliti, Pemohon I memiliki kepentingan langsung terhadap pengujian norma yang menjadi objek permohonan judicial review ini, khususnya dalam memastikan bahwa lembaga DKPP dapat 9 berfungsi secara independen dan bebas dari intervensi eksternal, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip negara hukum dan demokrasi. 5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203210807050001 [vide bukti P-3]. ● Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306150715. ● Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-4]. ● Bahwa Pemohon II selain sebagai Mahasiswa aktif, turut aktif dalam kompetisi hukum dan ketatanegaraan, salah satunya adalah sebagai anggota delegasi yang memenangkan penghargaan Partai Terbaik dalam ajang Model Indonesia Parliament (MIP) tahun 2023. Ajang ini merupakan simulasi parlemen tingkat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam proses legislasi dan tata kelola demokrasi [lihat: https://www.instagram.com/p/C2wvdSmSza_/?utm_source=ig_web_cop y_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==]. ● Bahwa Pemohon II aktif sebagai peneliti di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon juga terlibat dalam beberapa diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang fokus pada pengembangan kerangka hukum yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. [lihat: https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/36855/15454]. ● Bahwa Pemohon II juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dengan fokus utama pada edukasi hukum kepada masyarakat di daerah terpencil. Salah satu program yang diikuti adalah penyuluhan hukum tentang pentingnya Crisis Centre bagi Pekerja Migran Indonesia, yang 10 diadakan bersama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Pemohon II berperan sebagai anggota dan penyusun kasus posisi penyuluhan. [lihat:https://www.instagram.com/reel/DCTNUyBuTio/?utm_source=ig_ web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==] ● Bahwa Pemohon adalah seorang Mahasiswa yang aktif melakukan penelitian di bidang Hukum Tata Negara khususnya isu-isu kepemiluan, dalam hal ini kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah salah satunya. Pemohon telah berkontribusi dalam berbagai kajian dan diskusi publik yang berfokus pada penguatan prinsip demokrasi, integritas Pemilu, serta pengawasan etik penyelenggara Pemilu. 6. Kualifikasi Pemohon III sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578092402050001 [vide bukti P-5]. ● Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306230930. ● Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon III telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-6]. ● Bahwa Pemohon III juga aktif menjadi peneliti isu-isu kepemiluan dan juga sedang meneliti terkait kemandirian lembaga Penyelenggara Pemilu salah satunya DKPP. 7. Kualifikasi Pemohon IV sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578092402050001 [vide bukti P-7]. 11 ● Bahwa Pemohon IV merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106736113. ● Bahwa Pemohon IV memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon IV telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-8]. ● Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon IV juga merupakan Kepala Bidang Kajian Constitutional Law Students Association Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan komunitas Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Dalam komunitas ini, Pemohon IV aktif melakukan berbagai diskusi publik, diskusi terbatas, advokasi masyarakat, dan pemantauan isu-isu ketatanegaraan Indonesia, termasuk isu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-9]. ● Bahwa selain itu pula, Pemohon IV turut berkontribusi bersama Koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah Bersih, Adil, dan Demokratis (selanjutnya disebut “KOBAR”) dalam hal melakukan pelaporan pengaduan kepada DKPP perihal penyelenggara Pemilu yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenang berupa kurangnya profesionalisme dan tidak tertib aturan mengenai tindak lanjut pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Domisili DKI Jakarta sebagai persyaratan dukungan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta [lihat: https://www.youtube.com/watch?v=VYPzkTwKLYI; https://www.jawapos.com/jabodetabek/015317309/buntut- pencatutan-ktp-oleh-dharma-kun-kpu-dan-bawaslu-dki-jakarta- dilaporkan-ke-dkpp-dinilai-tidak-profesional]. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL 12 8. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut. a. Kerugian Konstitusional Pemohon I, II, dan III 1) Bahwa Pemohon I, II, dan III diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional melalui UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon I, II, dan III yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah termaktub dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian perkara a quo, yakni: ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon I, II, dan III untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, 13 bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar suatu perkumpulan yang berisi orang-orang dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak atas nama bersama-sama (kolektif) dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semangat Pemohon I, II dan III yakni untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang mandiri dan adil, melembagakan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi- inovasi pemilu Indonesia yang ideal. 3) Bahwa terdapat kerugian secara potensial yang merugikan hak konstitusional Pemohon I, II, dan III Para Pemohon atas keberlakuan Pasal 162 dan Pasal 163 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo. 4) Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Pemohon I, II, dan III adalah temuan bahwa terdapat unsur ketidakmandirian sebuah lembaga penyelenggara pemilu yakni DKPP casu quo Sekretariat DKPP yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 163 UU Pemilu yang bergantung pada lembaga negara lainnya yakni Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai Kemendagri). Tidak seperti lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya yang memiliki Sekretariat Jenderal yang tidak diintervensi kekuasaan lain sehingga mencerminkan kemandiriannya secara konkret. Padahal DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu sehingga seharusnya lembaga tersebut tidak ada intervensi pemerintah. 5) Bahwa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hal yang utama dalam struktur kelembagaan. Sudah semestinya DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai kemandirian dari segi manajemen birokrasi agar tidak terjadinya konflik kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dengan Kemendagri. 14 6) Bahwa Pemohon I, II, dan III juga merupakan mahasiswa yang mengambil bahkan menggeluti mata kuliah Asas-Asas Hukum Tata Negara, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, dan Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Pemohon I, II, dan III juga merupakan peneliti yang saat ini juga mendalami isu terkait kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Pemohon I, II, dan III menyadari adanya potensi yang serius berupa intervensi antara Menteri Dalam Negeri dengan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 162 dan 163 UU Pemilu, yang menerangkan adanya ketergantungan administratif yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, Pemohon I, II, dan III dirugikan secara potensial apabila Pemohon I, II, dan III mengajukan pengaduan kepada lembaga DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik di mana adanya potensi timbul konflik kepentingan yang tak terduga dan dapat menguntungkan pihak tertentu. Pemohon I, II, dan III merasa tercederai karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi dan pemilu yang didapat selama menggeluti mata kuliah Asas-Asas Hukum Tata Negara, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, dan Pemilihan Umum maupun dalam riset yang Pemohon I, II, dan III lakukan tidak terlaksana dan tercederai dengan norma pasal yang dimohonkan untuk diuji. b. Kerugian Konstitusional Pemohon IV 1) Bahwa Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional melalui keterlibatan Pemohon IV sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil “KOBAR” dalam melakukan pelaporan kepada DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta berupa pelanggaran tata tertib peraturan yang merugikan masyarakat DKI Jakarta mengenai pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan calon Independen sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta atas nama Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. 15 Akan tetapi, dalam perjalanan pengaduannya tidak ada tindakan lanjutan dari DKPP untuk memeriksa pengaduan yang dilakukan Pemohon IV hingga saat perbaikan permohonan ini diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. 2) Bahwa Pemohon IV setidak-tidaknya memiliki kerugian konstitusional secara potensial akibat adanya keterlibatan aktif Menteri Dalam Negeri dalam pengangkatan Sekretaris DKPP, yang menurut Pemohon IV merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya dijaga independensi dan kemandiriannya. 3) Bahwa adanya keberlakuan ketentuan Pasal 162 dan Pasal 163 UU Pemilu secara aktual membuat Pemohon IV merasa pesimis terhadap independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang yaitu menerima serta investigasi aduan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rasa pesimis ini timbul akibat adanya intervensi antara pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri yang mengangkat serta memberhentikan Sekretaris DKPP, yang berarti dapat berpotensi adanya konflik kepentingan dalam proses penyelesaian perkara. Hal tersebut telah menimbulkan rasa skeptis oleh Pemohon IV, karena DKPP lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen dapat sewaktu-waktu diintervensi dengan kepentingan tertentu. 4) Bahwa Pemohon IV juga merupakan mahasiswa yang berkonsentrasi pada peminatan Hukum Tata Negara khususnya Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Pemohon IV menyadari terdapat kesalahan tata kelola kelembagaan negara yang disebabkan Sekretariat DKPP yang bergantung pada Kemendagri. Hal ini tentu akan menimbulkan pelaksanaan pemilu yang tidak mencerminkan kebebasan dan kemandirian, dan juga menjadi suatu anomali sebab sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri masih berhubungan erat dengan lembaga pembantu presiden yakni Menteri Dalam Negeri. 16 c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional akibat ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk Sekretariat DKPP yang pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta secara struktural kelembagaan yang dependen terhadap Kemendagri seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dalam melindungi lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. III. POSITA A. DKPP SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT NASIONAL, TETAP, DAN MANDIRI HARUS DIPERTAHANKAN EKSISTENSINYA SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGIKUTI INDEPENDENT MODEL SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 1. Bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Berdasarkan pasal tersebut, semua lembaga yang menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), harus mencerminkan prinsip kemandirian (independensi) secara kelembagaan. Namun, Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu yang mengatur fungsi DKPP tidak memberikan jaminan eksplisit terhadap kedudukan DKPP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen. Dalam implementasinya, DKPP kerap dipersepsikan sebagai lembaga subordinat karena di bawah lembaga executive dibandingkan KPU dan Bawaslu, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran asas kesetaraan kelembagaan dan independensi dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. 2. Bahwa keberadaan DKPP sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri sejalan dengan model independensi lembaga 17 Pemilu di negara demokrasi lainnya. Doktrin kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu menjadi prinsip universal yang diakui oleh berbagai negara demokrasi, sebagaimana diuraikan dalam laporan International IDEA berjudul “Electoral Management Design: The International IDEA Handbook”. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa model kelembagaan penyelenggara Pemilu terbagi ke dalam tiga kategori utama: a. Independent Model yaitu dimana penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen yang bebas dari pengaruh pemerintah atau partai politik, seperti di Indonesia (KPU, Bawaslu, DKPP) dan India (Election Commission of India). b. Governmental Model yaitu dimana penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti di Prancis. c. Mixed Model yaitu dimana tanggung jawab Pemilu dibagi antara lembaga pemerintah dan lembaga independen, seperti di Jerman. Bahwa lebih lanjut, Indonesia telah memilih Independent Model sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, DKPP sebagai bagian integral dari penyelenggara Pemilu harus dipertahankan dalam kerangka model independensi ini. 3. Bahwa keberadaan DKPP yang mandiri juga penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik. Sebagaimana dijelaskan dalam International IDEA Handbook, lembaga pengawasan yang mandiri lebih mampu menegakkan prinsip checks and balances dibandingkan lembaga yang berada di bawah struktur pemerintah atau berafiliasi dengan aktor politik. 4. Bahwa dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain, DKPP memiliki keunikan karena tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai peradilan etik terhadap penyelenggara Pemilu. Fungsi ini memberikan DKPP kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga serupa di negara-negara dengan Governmental Model atau Mixed Model. Oleh karena itu, keberadaan DKPP yang independen tidak hanya penting sebagai pelengkap fungsi KPU dan Bawaslu, tetapi juga sebagai garda terakhir dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. 18 5. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Benjamin Franklin bahwa "lebih mudah mencegah kebiasaan buruk daripada menghentikannya”, keberadaan DKPP sebagai pengawas etik penyelenggara Pemilu berperan penting dalam membangun kebiasaan baik melalui penegakan kode etik yang tegas dan konsisten. Sejak pembentukannya pada tahun 2012, DKPP telah menangani lebih dari 4.000 kasus dugaan pelanggaran kode etik, memberikan berbagai sanksi seperti pemecatan, peringatan keras, dan rekomendasi perbaikan kelembagaan. Namun, keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem yang ada, melainkan juga berkat kesadaran dan integritas individu anggota DKPP dalam menjalankan tugasnya. Meskipun hal ini patut diapresiasi, ketergantungan pada kualitas individu saja tidak dapat menjamin keberlanjutan peran DKPP ke depannya. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem yang baik dan berkelanjutan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh anggota DKPP dalam menjalankan tugas mereka secara profesional, independen, dan akuntabel. [lihat: https://news.detik.com/berita/d-2606484/ini-jumlah-perkara-yang- ditangani-dkpp-terkait-pemilu-selama-2-tahun] 6. Bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan proses yang melibatkan tiga fase utama: pra pemilu, pemilu, dan pasca pemilu. Ketiga fase ini mencakup berbagai program strategis yang diatur dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Electoral Management Body (EMB). Namun, secara normatif Undang-Undang Pemilu mengkategorikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang mandiri, jujur dan adil. 7. Bahwa dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, model kelembagaan penyelenggara Pemilu yang digunakan adalah independent model sebagaimana didefinisikan dalam desain manajemen Pemilu internasional. Dalam model ini, badan penyelenggara Pemilu (Electoral Management Body atau EMB) memiliki independensi yang 19 tinggi dalam melaksanakan tugasnya, yang ditandai dengan beberapa karakteristik utama: a. Pertama, keanggotaan EMB tidak berasal dari unsur peserta Pemilu, baik partai politik maupun pemerintah. Di Indonesia, fungsi komisi pemilihan umum sepenuhnya bebas, kecuali DKPP. Yang pada posisinya terdiri dari kalangan profesional yang tidak memiliki afiliasi politik. Meskipun secara administratif DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, lembaga ini memiliki kewenangan signifikan, termasuk menjatuhkan sanksi etik hingga memberhentikan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) yang melanggar kode etik. Namun, kewenangan ini sering kali bergantung pada willingness atau keberanian individu yang menjabat, yang dapat dipengaruhi oleh tekanan politik atau administratif. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan independensi kelembagaan DKPP menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan etik yang efektif. Sebagai lembaga pengawas, DKPP tidak hanya bertugas menyelesaikan pelanggaran etik yang telah terjadi (firefighter) tetapi juga harus mampu berperan preventif (firewall) untuk mencegah pelanggaran secara sistematis. Fokus pada penguatan kelembagaan DKPP sejalan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Model ini juga diterapkan di negara- negara demokrasi mapan, di mana independensi kelembagaan dijamin untuk menghindarkan institusi dari intervensi pihak luar. b. Kedua, struktur kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu tidak berada di bawah kendali legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam teori kemandirian lembaga negara (theory of institutional independence), sebagaimana dikemukakan oleh Philip G. Cerny dalam karya berjudul "The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency, and the Future of the State", menyatakan bahwa lembaga yang memiliki fungsi vital dalam tata kelola demokrasi harus dirancang secara mandiri agar mampu menjalankan fungsi kontrol tanpa tekanan. DKPP, yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan integritas penyelenggara 20 Pemilu, merupakan lembaga pengawasan etik yang esensial dan harus bebas dari intervensi eksternal untuk memastikan keadilan Pemilu. c. Ketiga, DKPP sebagaimana halnya KPU dan Bawaslu, harus berada di luar pengaruh lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Bahwa lebih lanjut, Pasal 163 ayat (2) dan (4) UU Pemilu mengatur bahwa: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.” “Sekretaris DKPP bertanggungjawab kepada Ketua DKPP.” Dalam hal ini, pasal tersebut yang mengatur hubungan DKPP dengan Kementerian Dalam Negeri, yang selama ini memberikan pengaruh terhadap pengangkatan anggota DKPP, perlu dipertanyakan karena berpotensi mengurangi independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya. d. Keempat, Pemilihan anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dan diajukan kepada DPR/Presiden untuk mendapatkan konfirmasi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memiliki kompetensi dan kredibilitas. e. Kelima, Anggaran penyelenggaraan Pemilu berasal dari APBN, tetapi penggunaannya dikelola secara mandiri oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pengelolaan dengan model block grant memungkinkan lembaga ini merancang dan mengimplementasikan program sesuai kebutuhan, tanpa intervensi politik. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran, DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu juga mengikuti pengaturan dari Kemendagri, yang mengatur bahwa pengelolaan anggaran DKPP harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh kementerian tersebut. Sementara itu, KPU dan Bawaslu memiliki kebebasan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran mereka masing-masing, yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara ketiga lembaga penyelenggara pemilu, di mana KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran mereka secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas tugas mereka, sementara DKPP harus mengikuti prosedur 21 yang lebih terpusat. [lihat: https://dkpp.go.id/heddy-lugito-dkpp- butuh-kantor-perwakilan-di-setiap-provinsi/] f. Keenam, Struktur internal Lembaga Penyelenggara Pemilu, termasuk sekretariat jenderal, bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Anggota Lembaga, bukan kepada pihak eksternal lainnya, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. 8. Bahwa dalam hal pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, keberadaan DKPP harus memenuhi prinsip independensi yang jelas. Sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu harus dipastikan tidak diisi oleh orang- orang yang berasal dari lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengganggu proses penegakan kode etik dan keadilan. [lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bagian Keterangan Saksi Pemohon. Saldi Isra, hlm. 61] 9. Bahwa dalam rangka menjaga independensi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan, pengisian keanggotaan ataupun sekretariat jenderal DKPP harus memperhatikan prinsip-prinsip independensi dari tiga kategori utama, yaitu: (i) independensi dari institusi itu sendiri; (ii) independensi dari orang-orang yang mengisi institusi tersebut; dan (iii) independensi dari sumber keuangan. [lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bagian Keterangan Saksi Pemohon a.n. Saldi Isra, hlm. 61] B. DKPP SEBAGAI SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMILU HARUS MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SECARA SETARA DAN SEDERAJAT DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU LAINNYA 1. Bahwa Pasal 155 ayat (1) UU Pemilu dengan tegas menyatakan bahwa DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, yang menunjukkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang 22 menggarisbawahi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kedudukan yang nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa: “...Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip- prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. 23 Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas...” [vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bagian 3.18] 2. Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memuhrs aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu kabupaten/Kota.” Ketentuan ini secara jelas bahwa DKPP merupakan lembaga yang sangat vital sebagai lembaga etik bagi KPU dan Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah serta menjaga marwah integritas dan netralitas penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan sebagai pengawasan kode etik. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. 4. Bahwa dengan mempertimbangkan DKPP, dengan KPU dan Bawaslu sebagai cabang kekuasaan keempat yakni lembaga negara independen, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu. Kelembagaan DKPP dibentuk dengan undang-undang sama halnya dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya serta komparasi dengan negara lain lembaga penyelenggara pemilu juga dibentuk dengan undang-undang serta kedudukan DKPP sebagai salah satu lembaga yang mandiri yang sama dengan lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. [lihat: Harmoko M. Said, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi 24 Peradilan Etik,” Jurnal Fundamental, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 158- 159] 5. Bahwa menurut Para Pemohon, DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu, mengingat ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. KPU bertugas sebagai pelaksana pemilu, Bawaslu bertugas sebagai mengawasi pelaksana pemilu, dan DKPP bertugas sebagai menjaga kode etik penyelenggara pemilu, yang semuanya memiliki kewenangan setara agar pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan tanpa memihak. [lihat: M. Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 21, No. 3 (2014), hlm. 380] 6. Bahwa kesetaraan DKPP dengan KPU dan Bawaslu dipertegas pula bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan mitra yang strategis dalam penegakkan kode etik penyelenggara pemilu, oleh karena itu diperlukan visi yang sama dalam membangun kapasitas penyelenggara terhadap pengimplementasian asas, prinsip, kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara. [lihat: https://dkpp.go.id/yulianto-kedudukan-seluruh-penyelenggara- pemilu-setara-dan-sederajat/] 7. Bahwa dalam prakteknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara DKPP dan kedua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, terutama terkait dengan kedudukan administratif dan pengelolaan anggaran. Sementara KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang independen dalam hal pengelolaan anggaran dan struktur kelembagaan mereka, DKPP justru memiliki ketergantungan administratif yang lebih besar terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam praktik pengelolaan anggaran, terdapat ketidakteraturan terkait posisi DKPP yang berada di bawah Kemendagri. Berdasarkan laporan terkini, Komisi II DPR menyetujui alokasi anggaran DKPP tahun 2024 sebesar Rp67,3 miliar sebagai bagian dari pagu 25 anggaran Kemendagri. Hal ini menunjukkan bahwa DKPP masih bergantung secara administratif pada Kemendagri, berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Ketergantungan ini dinilai dapat memengaruhi independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu. [lihat: https://www.jurnas.com/artikel/143028/Komisi-II-Setujui-Pagu- Anggaran-Kemendagri-DKPP-dan-BNPP-Tahun-2024/] 8. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran, DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu juga mengikuti pengaturan dari Kemendagri, yang mengatur bahwa pengelolaan anggaran DKPP harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh kementerian tersebut. Sementara itu, KPU dan Bawaslu memiliki kebebasan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran mereka masing-masing, yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara ketiga lembaga penyelenggara pemilu, di mana KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran mereka secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas tugas mereka, sementara DKPP harus mengikuti prosedur yang lebih terpusat. [lihat: https://dkpp.go.id/heddy-lugito-dkpp- butuh-kantor-perwakilan-di-setiap-provinsi/] 9. Bahwa menurut Para Pemohon, perbedaan dalam kedudukan administratif dan pengelolaan anggaran ini menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur kelembagaan dan kewenangan antara DKPP dan dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan Bawaslu). Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi kode etik penyelenggara pemilu, DKPP seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan KPU dan Bawaslu, baik dalam hal independensi administratif maupun dalam pengelolaan anggaran. Ketergantungan administratif DKPP terhadap Kemendagri dan pengaturan anggaran yang bersifat terpusat mengurangi tingkat independensinya dalam melaksanakan tugasnya. 10. Bahwa Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh 26 Menteri Dalam Negeri, yang menunjukkan adanya hubungan struktural antara DKPP dan Kemendagri. Hal ini berpotensi mengurangi independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang seharusnya memiliki kewenangan setara dengan KPU dan Bawaslu, sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 11/PUU- VIII/2010. 11. Bahwa lebih lanjut, Pasal 163 ayat (2) dan (4) UU Pemilu mengatur bahwa: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.” “Sekretaris DKPP bertanggungjawab kepada Ketua DKPP.” Sekretaris DKPP merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. Meskipun sekretaris tersebut memiliki jabatan pimpinan tinggi, kenyataannya pengangkatan dan pemberhentiannya tetap berada di bawah kewenangan Menteri Dalam Negeri, yang semakin memperlihatkan ketergantungan administratif DKPP terhadap pemerintah. 12. Bahwa perbandingan antara kelembagaan kesekretariatan DKPP dengan KPU dan Bawaslu semakin memperlihatkan ketidaksesuaian dalam hal independensi kelembagaan: a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan pengelolaan sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara internal oleh KPU sendiri. KPU memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan anggaran dan administrasi tanpa ketergantungan pada pemerintah. b. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga memiliki kedudukan yang setara dengan KPU, dengan Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara internal. Seperti halnya KPU, Bawaslu memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggaran dan tidak terikat pada eksekutif dalam hal pengelolaan administrasi. c. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memiliki fungsi pengawasan etik, tapi struktur kelembagaannya bergantung pada 27 Kemendagri. Hal ini tercermin dalam pengangkatan Sekretaris DKPP yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu, yang menunjukkan secara gamblang adanya ketergantungan administratif yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. 13. Bahwa ketidaksetaraan antara struktur organisasi KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat secara detail dibandingkan melalui tabel sebagai berikut. Tabel 1. Perbandingan Nomenklatur Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu dengan Sekretariat DKPP KPU BAWASLU DKPP Pasal 77 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pasal 147 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pasal 162 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP. Pasal 79 ayat (1) UU 7/2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Pasal 149 ayat (1) UU 7/2017 Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Pasal 163 ayat (1) UU 7/2017 Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. 28 Pasal 79 ayat (2) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 149 ayat (2) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 163 ayat (2) UU 7/2017 Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Pasal 79 ayat (3) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU. Pasal 149 ayat (3) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu. Pasal 163 ayat (3) UU 7/2017 Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 79 ayat (4) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Pasal 149 ayat (4) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Pasal 163 ayat (4) UU 7/2017 Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. 14. Bahwa menurut Para Pemohon, ketidaksetaraan dalam kedudukan DKPP ini berpotensi mengurangi kredibilitas dan independensi lembaga tersebut, padahal keberadaan lembaga ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang bebas, adil, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu, DKPP seharusnya diperlakukan dengan kedudukan yang setara dengan KPU dan Bawaslu, tanpa adanya intervensi atau pengaruh eksternal, khususnya pemerintah (eksekutif). Hal ini sejalan dengan teori State Neutrality bahwa negara, termasuk lembaga eksekutif, harus bersikap netral dalam proses 29 demokrasi. Ketergantungan DKPP terhadap pemerintah eksekutif dalam hal administrasi dan pengelolaan anggaran berpotensi menciptakan bias, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengancam netralitasnya. Hal ini juga akan mencerminkan pelaksanaan prinsip Good Governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan tugasnya. 15. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, keberadaan Pasal 162 dan 163 UU Pemilu menimbulkan ketergantungan langsung DKPP terhadap pemerintah, khususnya melalui pengelolaan anggaran dan kedudukan administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketergantungan ini bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan bagi lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. C. KEMANDIRIAN LEMBAGA DKPP TIDAK TERPISAHKAN DARI STATUS KESEKRETARIATAN DKPP YANG TIDAK BOLEH DIINTERVENSI UNSUR KEKUASAAN APAPUN 1. Bahwa merujuk Pasal 159 ayat (3) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP berkewajiban untuk: a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Pasal tersebut menerangkan bahwa DKPP sebagai salah Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk bersifat mandiri dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. 30 2. Bahwa dalam rangka menjaga independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban DKPP, lembaga DKPP wajib memiliki sistem manajemen birokrasi yang mandiri, terstruktur, dan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya serta tidak dapat dicampur- tangankan dengan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, atau intervensi yang dapat mengganggu jalannya proses administrasi dan pelaksanaan tugas. [lihat: Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu, 2021] 3. Bahwa sejatinya dalam Pasal 162 UU Pemilu dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk sekretariat DKPP. Yang mana dirincikan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang OTK DKPP bahwa: “Sekretariat DKPP mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. “ 4. Bahwa pada Pasal 4 Perpres a quo merincikan lebih jelas terkait fungsi Sekretariat DKPP yang meliputi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP; b. pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP; d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP; e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan f. pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah. Ketentuan tersebut menjadi penegas bahwa kehadiran Sekretariat DKPP menjadi unsur yang krusial bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP. Maka dari itu dibutuhkan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 31 5. Bahwa jika dikomparasikan dengan KPU dan Bawaslu merujuk Pasal 77 dan Pasal 147 UU Pemilu, dapat disimpulkan terdapat perbedaan nomenklatur bentuk kesekretariatan antara lembaga KPU dan Bawaslu dengan DKPP, di mana dalam pasal-pasal a quo dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang lembaga- lembaga yang bersangkutan dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu, berbeda halnya dengan DKPP yang menggunakan hanya nomenklatur Sekretariat DKPP. Hal tersebut berimplikasi terhadap pimpinan dari kesekretariatan yang bersangkutan di mana KPU dan Bawaslu dipimpin oleh aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Sekretariat DKPP dipimpin oleh aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. 6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. Ketentuan tersebut menjadi pembeda antara lembaga DKPP dengan KPU dan Bawaslu yang mana pengangkatan pimpinannya didelegasikan kepada mendagri, sedangkan pimpinan KPU dan Bawaslu diangkat oleh Presiden. Hal tersebut juga menjadi output dari klasifikasi jabatan pimpinan Sekretariat DKPP yang termaktub dalam Pasal 163 ayat (2) UU Pemilu. 7. Bahwa melalui penelitian yang dilakukan oleh Para Pemohon, ditemukan bahwa kelembagaan Sekretariat DKPP nyatanya bergantung dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, terkhususnya pada 32 Bidang Anggaran, di mana dalam hal pengajuan dan penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyesuaian beban kerja yang bertambah, lembaga DKPP harus mengajukan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dibuktikan dalam Surat Penyampaian Penyesuaian Rencana Kerja Sekretariat DKPP RI TA.2024. Temuan tersebut menjadi bukti implikasi bahwa lembaga DKPP secara nyata dependen dengan Kementerian Dalam Negeri. [vide Bukti P-10] 8. Bahwa dalam temuan yang didapatkan melalui riset Para Pemohon, Lembaga DKPP memiliki beban kerja yang berat dalam melakukan pemeriksaan di daerah setiap provinsi yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Dibuktikan dengan data yang ditemukan melalui riset Para Pemohon, terdapat laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 292 laporan pada tahun 2021,132 laporan pada tahun 2022, 305 laporan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 terdapat sebanyak 724 laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang tersebar pada 40 daerah dan termasuk luar negeri. Sehingga dengan beban kerja yang berat tersebut lembaga DKPP seharusnya bersifat mandiri dan fleksibel secara teknis dan administratif untuk menentukan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia yang dimilikinya. [vide Bukti P-11] 9. Bahwa melalui riset yang dilakukan oleh Para Pemohon, ditemukan bahwa pada tahun 2024 DKPP mengusulkan anggaran sebesar Rp108.576.004.000 untuk pelaksanaan teknis sarana prasarana, belanja operasional perkantoran, dan realisasi kegiatan sidang kode etik Penyelenggara Pemilu yang dalam perjalanannya hanya disetujui sebesar Rp67.532.578.000. Dikarenakan beratnya beban kerja pada tahun 2024 dan konsekuensi dari ketidakmandirian DKPP dalam mengelola anggaran, sehingga DKPP sebagai satuan kerja dari Kemendagri pun harus mengajukan tambahan anggaran kepada Sekretariat Jenderal Kemendagri yang menunjukkan betapa dependennya kinerja DKPP terhadap Kemendagri. [vide Bukti P-12] 10. Bahwa jika dikomparasikan dengan lembaga KPU dan Bawaslu yang memiliki Sekretariat Jenderal sendiri sehingga dalam hal pengelolaan 33 anggaran lembaga-lembaga a quo dapat mengajukan anggaran secara langsung kepada Kementerian Keuangan, hal tersebut nyatanya tidak dapat dilakukan dalam konteks DKPP di mana pengajuan anggaran harus melalui Kemendagri. Bahkan alokasi anggaran untuk lembaga DKPP pun dilimpahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung program manajemen DKPP. Kenyataan tersebut menerangkan bahwa sekretariat DKPP yang dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP sebagaimana termaktub dalam Pasal 162 UU Pemilu sangat bergantung dengan adanya unsur Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dibuktikan dalam lampiran Rincian Alokasi Anggaran Per Provinsi Tahun Anggaran 2023. [vide Bukti P-13] 11. Bahwa setidaknya terdapat dua peraturan yang menunjukkan bahwa DKPP bukanlah satu lembaga yang mandiri dalam mengelola dan mengurus kepegawaiannya, yakni: a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 48 ayat (2) menyatakan: “Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.” b. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 16 menyatakan: (1) Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri asal usul ketua DKPP (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul Sekretaris DKPP. Hal ini juga dipertegas pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.2.1-4280 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan 34 Sekretariat DKPP. Sehingga menjadi jelas bahwa DKPP sebagai lembaga yang seharusnya mandiri dalam pengelolaan, tidaklah terpisah dari kemandirian pengelolaan sekretariatnya. [vide Bukti P-14] 12. Bahwa pada kenyataannya kini Sekretariat DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri maka Sekretariat DKPP selain daripada bidang anggaran, dalam hal kepegawaian terkhusus permohonan dan pengusulan kebutuhan pegawai turut berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, khususnya Biro Kepegawaian. Hal ini jelas menunjukkan Sekretariat DKPP tidak menjadi lembaga yang berdiri secara mandiri dalam mengelola sumber dayanya. Terlampir surat permohonan pengajuan Pegawai Negeri Sipil untuk Sekretariat DKPP yang ditujukan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. [vide Bukti P-15] 13. Bahwa berkorelasi dengan ketidakmampuan lembaga DKPP untuk dapat berdiri secara mandiri, selain daripada pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, Sekretariat DKPP bahkan dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana juga bergantung pada unsur Kemendagri, bahkan dalam konteks penggunaan fasilitas gedung kantor DKPP yang harus meminjam melalui perantara Kemendagri. [vide Bukti P-16] 14. Bahwa menurut Para Pemohon, Sekretariat DKPP yang bergantung dengan Kemendagri dalam mendukung kelancaraan tugas dan wewenang DKPP akan berimplikasi negatif yakni berkaitan dengan kehadiran unsur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang DKPP, di mana perlu adanya konsultasi kepada Kemendagri dalam hal anggaran, pengadaan fasilitas, dan juga pengelolaan sumber daya manusia, sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP sangat bergantung dengan Kemendagri dan menunjukkan ketidakmandirian Lembaga DKPP. 15. Bahwa berdasarkan segala uraian dan temuan yang disampaikan oleh Para Pemohon, dengan struktur kelembagaan Sekretariat DKPP pada status quo secara jelas akan menghalangi Komisioner DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh dan utuh akibat ketergantungan langsung dengan Kemendagri. Demi menjalankan 35 fungsinya secara penuh dan utuh, Lembaga DKPP melalui Sekretariatnya harus diubah menjadi Sekretariat Jenderal yang akan berkorelasi terhadap hadirnya Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Presiden, dan berimplikasi terhadap Lembaga DKPP yang tidak dicampuri unsur pemerintah sehingga DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu dapat bersifat secara mandiri seutuhnya dan fleksibel untuk menjalankan tugas dan wewenangnya serta tidak bergantung dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu keberlakuan Pasal 162, Pasal 163 ayat (1), Pasal 163 ayat (2), dan Pasal 163 ayat (3) yang bertentangan dengan prinsip mandiri dari lembaga Penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 dan juga bertentangan dengan asas adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. D. PERUBAHAN NOMENKLATUR STRUKTUR DKPP DARI SEKRETARIAT MENJADI SEKRETARIAT JENDERAL DKPP AKAN MENJAMIN PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU YANG EFEKTIF DAN TANPA INTERVENSI SERTA AKAN MENGUKUHKAN POSISI DKPP SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU YANG INDEPENDEN 1. Bahwa DKPP menghadapi beban kerja yang sangat berat dalam menangani pemeriksaan di berbagai provinsi yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan data riset yang diajukan Para Pemohon, terdapat 292 laporan dugaan pelanggaran kode etik pada tahun 2021, 132 laporan pada tahun 2022, 305 laporan pada tahun 2023, dan meningkat tajam menjadi 724 laporan pada tahun 2024 yang tersebar di 40 daerah, termasuk luar negeri. Dengan beban kerja yang signifikan tersebut, DKPP seharusnya memiliki kemandirian dan fleksibilitas teknis serta administratif dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia yang dimilikinya. 2. Bahwa pengaturan mengenai pengangkatan Sekretaris Jenderal DKPP dalam sistem ketatanegaraan seharusnya sejalan dengan prinsip kesetaraan antar lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Dalam UU Pemilu, pengangkatan Sekretaris Jenderal KPU dan Bawaslu telah diatur secara tegas, sebagaimana tercantum dalam: Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan: 36 "Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KPU." Pasal 121 ayat (4): "Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Bawaslu." Berdasarkan kedua mekanisme ini, maka jelas tercermin bahwa penghormatan terhadap independensi dan kemandirian KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat dilihat melalui pengangkatan Sekretaris Jenderal oleh Presiden atas usul lembaga terkait guna memastikan bahwa Sekretaris Jenderal bekerja secara profesional dan bertanggung jawab langsung kepada lembaga tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain. 3. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pengangkatan Sekretaris Jenderal DKPP saat ini tidak memberikan posisi yang setara dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini dapat menghambat independensi dan efektivitas DKPP dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan kesetaraan antar lembaga penyelenggara pemilu, Sekretaris Jenderal DKPP seharusnya diangkat oleh Presiden atas usul DKPP, sebagaimana yang berlaku untuk KPU dan Bawaslu 4. Bahwa keberadaan Sekretaris DKPP dalam UU Pemilu saat ini tidak mencerminkan kebutuhan struktur organisasi modern yang sejalan dengan kompleksitas tugas DKPP. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DKPP secara optimal. 5. Bahwa dengan adanya kesetaraan dalam mekanisme pengangkatan Sekretaris Jenderal antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, akan tercipta keseimbangan peran dan tanggung jawab antar lembaga penyelenggara pemilu yang saling mendukung satu sama lain dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. 6. Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang OTK DKPP menyatakan bahwa: 37 “Sekretaris DKPP merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa adapun jabatan yang berhak untuk menduduki posisi Sekretaris DKPP saat ini adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.” 7. Bahwa berkaitan dengan pernyataan diatas, Sekretaris DKPP yang saat ini menjabat sebagai pejabat eselon II memiliki keterbatasan wewenang, baik dalam aspek administrasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor. Hal ini tidak memadai untuk mendukung peran DKPP sebagai lembaga pengawas etika penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. 8. Bahwa apabila jabatan Sekretaris DKPP tetap berada pada posisi eselon II, hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan wewenang dan tidak mampu menjawab kebutuhan strategis DKPP dalam mendukung fungsi pengawasan etika penyelenggara pemilu. 9. Bahwa transformasi Sekretaris DKPP menjadi Sekretariat Jenderal DKPP akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk pembentukan unit kerja yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, termasuk biro-biro pendukung yang relevan dengan kebutuhan operasional. 10. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, yakni terhambatnya pelaksanaan fungsi DKPP secara maksimal, dapat dijawab dengan penguatan kelembagaan melalui perubahan jabatan Sekretaris DKPP menjadi Sekretaris Jenderal DKPP sebagai pejabat eselon I. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 11. Bahwa perubahan jabatan Sekretaris DKPP menjadi Sekretaris Jenderal DKPP dengan status eselon I akan memberikan beberapa implikasi positif sebagai berikut: a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Sekretaris Jenderal DKPP akan memiliki otoritas yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan hubungan antar-lembaga. b. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Dengan status eselon I, Sekretaris Jenderal dapat melakukan koordinasi yang lebih efektif 38 dengan instansi pemerintah lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. c. Efisiensi Operasional: Jabatan eselon I memungkinkan pembentukan biro atau unit kerja pendukung yang lebih terstruktur untuk menangani kompleksitas tugas DKPP. 12. Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), jabatan struktural eselon I meliputi posisi dengan tanggung jawab tertinggi dalam mendukung kebijakan pimpinan instansi, termasuk tugas koordinasi lintas sektor, pengelolaan anggaran skala besar, dan supervisi unit-unit kerja strategis. Sekretaris Jenderal sebagai pejabat eselon I memiliki mandat untuk memastikan keberlangsungan fungsi kelembagaan yang kompleks dan strategis. 13. Bahwa penguatan kelembagaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa DKPP dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, independen, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 14. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan organisasi modern, nomenklatur "Sekretariat Jenderal" akan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung tugas DKPP. 15. Bahwa merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang OTK DKPP dinyatakan bahwa Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul Ketua DKPP. Pasal ini menerangkan bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian, Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri. 16. Bahwa merujuk pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan ini, berkaitan dengan pernyataan diatas, dalam 39 hal apabila jabatan Sekretaris DKPP berubah menjadi Sekretaris Jenderal DKPP dengan jabatan eselon I maka kewenangan mengangkat dan memberhentikan akan sepenuhnya ada di tangan Presiden dan tidak lagi terletak pada Kementerian Dalam Negeri. 17. Bahwa apabila jabatan Sekretaris DKPP tetap berada pada posisi eselon II, hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan wewenang dan tidak mampu menjawab kebutuhan strategis DKPP dalam mendukung fungsi pengawasan etika penyelenggara pemilu. 18. Bahwa keberadaan pejabat eselon I di posisi Sekretaris Jenderal DKPP akan menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk Sekretariat Jenderal DKPP.” 3. ⁠Menyatakan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretariat Jenderal DKPP dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.” 4. ⁠Menyatakan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang 40 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.” 5. Menyatakan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP." 6. Menyatakan Pasal 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP." 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1207064202050001 2. Bukti P-2 : Fotokopi Bukti Pemohon I terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id 41 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203210807050001 4. Bukti P-4 : Printout Bukti Pemohon II terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578092402050001 6. Bukti P-6 : Printout Bukti Pemohon III terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon IV dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578092402050001 8. Bukti P-8 : Printout Bukti Pemohon IV terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id 9. Bukti P-9 : Dokumentasi Kegiatan Pemohon IV dalam Constitutional Law Students Association dalam rangka mengawal Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Surat Penyampaian Penyesuaian Rencana Kerja Sekretariat DKPP RI TA.2024 11. Bukti P-11 : Bukti perolehan data jumlah pengaduan kepada Lembaga DKPP Periode Waktu 2021–2024 12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Surat Pengantar Usulan Tambahan Anggaran DKPP 13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran SP SABA Kemendagri terkait Rincian Alokasi Anggaran untuk Lembaga DKPP 42 14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.2.1-4280 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat DKPP. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Surat Permohonan Usulan Kebutuhan ASN dari Lulusan IPDN Angkatan XXIX di Lingkungan Sekretariat DKPP 16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengembalian Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Oleh Kementerian Dalam Negeri casu quo DKPP 17. Bukti P-17 : Printout Bukti Permohonan Berkas ke PPID DKPP RI oleh Pemohon I [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 43 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 162 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 44 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 162 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP Pasal 163 UU 7/2017 (1) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Sekretariat DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. (4) Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa Fakultas 45 Hukum Universitas Indonesia, yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8]. 3. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang mengatur perihal kelembagaan DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini dikarenakan norma Pasal a quo, berpotensi melemahkan kapasitas DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu dan menghilangkan independensi serta kemandirian lembaga, khususnya dari aspek menajemen birokrasi, serta berpotensi menimbulkan konflik kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri; 4. Bahwa para Pemohon secara potensial dirugikan apabila mengajukan pengaduan kepada lembaga DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, di mana terdapat potensi konflik kepentingan yang tak terduga. Terlebih, Pemohon IV yang merupakan pelapor atau pengadu di DKPP merasa pesimis terhadap independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rasa pesimis ini timbul akibat adanya intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap kelembagaan DKPP. Selain itu, para Pemohon juga merasa tercederai karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi pemilu yang diperoleh selama berkuliah dan juga dalam riset yang dilakukan menjadi tidak terlaksana dan tercederai dengan norma yang dimohonkan pengujian. 5. Bahwa para Pemohon beranggapan, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka kerugian konstitusional para Pemohon akibat ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk sekretariat DKPP yang pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta secara struktural kelembagaan yang bergantung terhadap Kementerian Dalam Negeri tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga 46 akan menunjukkan konsistensinya dalam melindungi lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8]. Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dapat dipahami sebagai hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon a quo tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat keberlakuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Sebab, dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon justru hanya menguraikan anggapan kerugian akibat keberlakuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang pada pokoknya berkaitan dengan ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk Sekretariat DKPP yang pengisian dan pemberhentian jabatan sekretarisnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tanpa mengaitkannya dengan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon. Para Pemohon juga tidak menguraikan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai mahasiswa sekaligus peneliti yang aktif dalam meneliti isu ketatanegaraan termasuk kelembagaan penyelenggara pemilu dengan keberlakuan norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017, meskipun telah diingatkan melalui penasihatan dalam sidang pendahuluan [vide Risalah Sidang pada tanggal 5 Desember 2024 hlm. 10-14]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causa verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik para Pemohon yang berupaya melindungi DKPP sebagai salah satu lembaga 47 penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, akan tetapi dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Di samping itu, dengan hanya mengaitkan kualifikasi para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum dan peneliti, maupun sebagai pelapor pada DKPP, menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan untuk sampai pada kesimpulan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 48 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pagi Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani 49 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA KONSTITUSI, ttd. Yunita Nurwulantari