167/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 167/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : M. Robby Candra, S.H.,M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Kramat Sentiong Mesjid RT. 011/RW. 006, Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 163/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Desember 2023 dengan 2 Nomor 167/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 2 Januari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: Ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republikIndonesia tahun 1945.” 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.” 3 5. Bahwa Pasal 2 UU MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 6. Bahwa ditegaskan juga dalam Pasal 10 UU MK menyatakan: Ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) Menguji undangundang terhadap undang-undang dasar negara republiK Indonesia tahun 1945.” 7. Bahwa selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentan Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi sehingga, bila terdapat undang-undang [sebagian atau seluruhnya] yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya; 9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, hal mana tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum, dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna 4 ambigu, tidak jelas, bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa Pasal 2 ayat (1), (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK) menyatakan: Pasal 2 ayat (1): “Objek Permohonan PUU adalah Undang-undang dan Perppu.” Pasal 2 ayat (2): “Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” Pasal 2 ayat (4): “Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 11. Bahwa dalam permohonan Perkara pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf “c” PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: Ayat (1): “Amar putusan untuk pengujian materil: a. Dalam hal permohonan pemohon beralasan menurut hukum: (1) mengabulkan permohonan pemohon sebagian/seluruhnya; (2) menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; (3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.”; 5 13. Bahwa selain itu, sesuai Pasal 45 A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, terdapat kemungkinan bagi MK untuk membuat putusan ultra petita menyatakan: “Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melewati permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.”; 14. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimohon Pemohon untuk diuji adalah Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) yang menyatakan: Pasal 1 : “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: Angka 27: Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Prisiden dan Wakil Presiden.” Pasal 240: “Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Hurup n: menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.”; 15. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan a quo adalah “Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) [selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]; 16. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan: 6 “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 17. Bahwa dengan demikian peradilan terhadap permohonan Pemohon berada dalam yurisdiksi/kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi; 18. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.”; Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional? adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 2. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam 7 Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.” 8 4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut; 5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: i. Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia. Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia sejak dilahirkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1502041312920001, Nama: M. Robby Candra, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Manau, 13 Desember 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan saat ini: Advokat, Alamat: Jalan Kramat Sentiong Mesjid RT.11/RW.6, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 10450, Domisili saat ini: di Jalan Kramat Sentiong V No.151, RT.11/RW.6, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 10450; ii. Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana hak tersebut telah dilanggar dengan keberadaan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), hak-hak Konstitusional tersebut sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang 9 timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bercita-cita igin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; 7. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk mencalonkan dan dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; 8. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: 10 a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi." 9. Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) yang menyatakan: Pasal 1: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: Angka 27 Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Prisiden dan Wakil Presiden.” Pasal 240 “Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Hurup n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.” Bahwa dengan belakunya ketentuan pasal di atas tersebut telah melanggar, merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: a. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”; 11 10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) tersebut in casu menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang mana tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, yang mana segala warga negara termasuk di sini perseorangan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 11. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Makamah Konstitusi serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar, merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan dan dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, oleh karena itu harus dianggap Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional sebagai pemohon pengujian muatan materil Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 12 III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara indonesia sejak dilahirkan dan sampai saat Permohonan a quo diajukan ke Makamah Konstitusi Pemohon masih warga neraga Indonesia, belum menjadi anggota partai politik peserta pemilu manapun dan belum pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan/atau DPRD pada pemilihan sebelumnya; 3. Bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif atau diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya), bahwa pemberdaan perlakuan terhadap perseorangan yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Pemilu adalah bentuk dari diskriminasi yang nyata; 4. Bahwa pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota mengharuskan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu adalah bentuk diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap Pemohon sebagai indvidu atau perseorangan warga negara Republik Indonesia karena bukan merupakan aggota Partai Politik Peserta Pemilu, yang mana berakibat Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; 5. Bahwa Pemohon adalah individu atau perorangan, bukan merupakan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Oleh karena itu Pemohon dirugikan hak konstitusinya yang tidak dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; 13 6. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak- hak warga negara; 7. Bahwa Pemohon diberikan hak-hak Konstitusional oleh UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."; 8. Bahwa objek permohonan dalam perkara a quo adalah Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) menyatakan: Pasal 1 : “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan”: Angka 27 Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Prisiden dan Wakil Presiden.” Pasal 240 “Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Hurup n menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.”; 9. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon sebagai rakyat Republik Indonesia yang tidak bergabung partai politik, yang untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang haruslah dari menjadi 14 anggota partai poliik peserta pemilutelah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yaitu untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diatur, diberikan dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: a. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."; 10. Bahwa objek permohonan a quo mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon sebagai rakyat Republik Indonesia yang tidak bergabung partai politik, yang mana untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang sebelumnya yaitu haruslah dari menjadi anggota partai poliik peserta pemilu; 11. Bahwa berlakunya Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 12. Bahwa mengenai open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable..." Bahwa berdasarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut di atas Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU ) merupakan bentuk dari produk hukum yang jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang 15 intoreble (yang tak tertahankan) yang mana mengharuskan individu atau perorangan tidak dapat menjadi bakal calon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; 13. Bahwa keberadaan objek permohonan a quo jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan terciderainya dan diskriminasi terhadap perorangan yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana dalam Putusan 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 sebagai berikut: “…….bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi……”; 14. Bahwa salah satu asas Pemilihan Umum (PEMILU) yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan Pemilu adalah adil. Salah satu asas Pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak untuk bisa menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 15. Bahwa jika permohonan a quo dikabulkan kerugian konstitusional Pemohon seperti yang didalilkan tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi, maka Pemohon maupun setiap perseorangan warga negara Republik Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota di Pemilihan Umum (PEMILU) mendatang tanpa harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu terlebih dahulu dan inilah bentuk nyata KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONEISA yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 16 16. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, terbukti Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai “Peserta Pemilu adalah partai politik atau perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Prisiden dan Wakil Presiden”; 17. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, terbukti Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Hurup n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan”; 18. Bahwa mengingat pentingnya jaminan hak konstitusional Pemohon dan demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang 17 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai “Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Prisiden dan Wakil Presiden”; 3. Menyatakan pada Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Hurup n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 18 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon M. Robby Candra; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon M. Robby Candra, S.H., M.H. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang mengatur peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dari anggota partai politik peserta Pemilu, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon mengemukakan norma Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu mengharuskan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah anggota partai politik peserta Pemilu. Kedua norma pasal tersebut mendiskriminasikan Pemohon yang bukan anggota partai politik untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Akibatnya, Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari jalur perseorangan; [3.3.2] Bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon pada intinya menyatakan pencalonan sebagai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengharuskan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu adalah bentuk diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap Pemohon sebagai individu atau perseorangan Warga Negara Republik Indonesia karena bukan merupakan anggota partai politik peserta pemilu, yang mana berakibat Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon menghendaki untuk dapat menjadi calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, selain melalui jalur partai politik peserta pemilu, dapat pula melalui jalur perseorangan; 20 [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon menyatakan norma a quo haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai “Peserta Pemilu adalah partai politik atau perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Selanjutnya, dalam hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu a quo, Pemohon memohon agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai “Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Setelah Mahkamah membaca secara saksama, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah seolah- olah tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Namun demikian, setelah Mahkamah kaitkan dengan pokok/inti yang dimohonkan kepada Mahkamah, substansi posita dan petitum ihwal norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu adalah tidak sejalan atau setidak-tidaknya, terdapat pertentangan dengan petitum. Dengan model petitum a quo, calon dari jalur perseorangan menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, adanya petitum demikian, sesungguhnya tidak sejalan dengan keinginan Pemohon untuk membuka kesempatan bagi calon dari jalur perseorangan untuk calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota; [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon menyatakan norma a quo haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan”. Selanjutnya, dalam hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) berkenaan dengan norma Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu a quo, 21 Pemohon memohon agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai “ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan”. Setelah Mahkamah membaca secara saksama, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah tidak sejalan atau terdapat pertentangan. Karena di satu sisi, pada bagian posita, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang “tidak dimaknai”. Sementara di sisi lain, pada bagian petitum, Pemohon menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai. Seharusnya, agar tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum, Pemohon mencantumkan pula kata “tidak” pada frasa “sepanjang dimaknai” supaya menjadi “sepanjang tidak dimaknai” sehingga sejalan dengan yang dinyatakan dalam posita permohonan angka 17 halaman 13. [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum“. [3.5] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 yang diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 22 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.06 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, 23 dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri