166/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 166/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Tri Makno Pekerjaan : Pendamping Desa Alamat : Dusun Wonosuko, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 169/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 166/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 17 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo, yaitu pengujian materiil Pasal 23 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945, karena termasuk dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu, Mahkamah memiliki kewajiban memberikan penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon. Mahkamah juga berkewajiban memastikan bahwa 3 semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan nilai-nilai konstitusi, serta memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam undang-undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal tersebut memiliki kepastian hukum, menjadi terang, tidak multitafsir, dan tidak ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh pembentuk undang-undang. 3. Bahwa kewenangan Mahkamah sebagai penjaga konstitusi tidak hanya bersifat negatif (negative legislator) yang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga bersifat positif (positive legislator), yakni dapat menafsirkan norma undang-undang, bahkan membentuk norma baru melalui putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional), sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian seluruh produk hukum dengan nilai-nilai konstitusi. 4. Bahwa kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk merusak hubungan antar lembaga negara, melainkan justru menjaga keseimbangan dan harmoni antar cabang kekuasaan negara. Mahkamah tidak mengkhianati kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyatlah yang menjadi dasar keberadaan Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa meskipun DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah lembaga yang dipilih melalui mekanisme demokratis, produk hukum yang mereka hasilkan tetap tunduk pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan atau menafsirkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, bukan untuk meniadakan kedaulatan rakyat, melainkan untuk memastikan kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. 6. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tidak terikat pada nalar publik yang dapat dimanipulasi oleh opini sesaat, melainkan berpegang pada nilai-nilai konstitusi yang bersifat tetap, objektif, dan mengikat semua pihak. Dengan demikian, Mahkamah menjalankan fungsi pengawalan konstitusi secara independen, imparsial, dan 4 berorientasi pada tegaknya keadilan konstitusional. 7. Bahwa Mahkamah dengan kewenangan dan kewajibanya menjaga konstitusi dimohonkan untukmemberikan pertimbangan dan putusan atas permohonan uji materi: a. Pasal 23 ayat 1: Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, tidak ada jaminan AD dan ART memuat prosedur minimal demokrasi dan jaminan one member one vote sebagai asas kedaulatan rakyat. b. Pasal 23 ayat 2: Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru untuk tidak dibatasi kepengurusan tingkat pusat namun di semua tingkatan yang diatur, untuk menjamin otonomi kepengurusan di semua tingkatan. c. Pasal 29 ayat 2: Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Bahwa frasa demokratis dan terbuka diatur secara jelas untuk menjamin proses demokrasi internal. Kedaulatan rakyat dalam hal ini kedaulatan anggota harus terejawantah secara nyata dengan ketentuan one member one vote. II. Kedudukan Hukum Pemohon 11. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional: - Hak memilih (pasal 22E ayat (3) UUD 1945) - Hak otonomi daerah (pasal 18, 18A, 18B UUD 1945) - Hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). - Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945). - Hak berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik 5 (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). - Hak untuk memastikan kedaulatan rakyat dijalankan melalui partai politik yang demokratis (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945). III. Kerugian Konstitusional Pemohon 12. Kerugian actual Representasi politik Pemohon terganggu ketika anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Tengah VI (Nafa Urbach) dinonaktifkan oleh partainya tanpa jaminan minimal proses internal yang demokratis, sehingga hak Pemohon atas representasi penuh di DPR berkurang. 13. Kerugian potensial Norma a quo yang memberikan keleluasaan kepada AD/ART partai tanpa standar minimum demokrasi membuka peluang rekrutmen elitis dan penutupan partisipasi anggota, yang berpotensi mengurangi ragam calon pada Pilkada, Pilgub, dan Pilpres, sehingga hak memilih Pemohon menjadi tereduksi. 14. Kerugian struktural Ketentuan pendaftaran hanya untuk pengurus pusat mengurangi otonomi kepengurusan daerah, menutup ruang aspirasi lokal, dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18— 18B UUD 1945. 15. Hubungan kausal Norma a quo (redaksi umum: “sesuai AD/ART”) → memberi diskresi luas kepada elite partai → praktik penonaktifan, pencalonan transaksional, dan sentralisasi pengambilan keputusan → mengurangi pilihan pemilih dan kapasitas representasi anggota legislatif yang dipilih oleh Pemohon. 16. Pemulihan kerugian Kerugian konstitusional Pemohon akan teratasi apabila MK menafsirkan norma-norma a quo secara konstitusional bersyarat sehingga menjamin standar minimum demokrasi internal, otonomi kepengurusan daerah, dan keterlibatan anggota secara setara. IV. Norma yang Diuji 17. Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011: Pergantian kepengurusan Partai 6 Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. 18. Pasal 23 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011: Susunan kepengurusan Pusat Partai Politik didaftarkan ke Kementerian 19. Pasal 29 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011: Rekrutmen calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART dan peraturan perundang- undangan. V. Batu Uji 20. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (kedaulatan rakyat). 21. Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945 (otonomi daerah). 22. Pasal 22E UUD 1945 (hak memilih dan mewakili). 23. Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (kepastian hukum dan kesempatan yang sama). 24. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (hak berpartisipasi dalam kehidupan politik). 25. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 (perlindungan HAM melalui peraturan perundang-undangan). VI. Posita (Alasan Permohonan) 26. Bahwa bersumber dari naskah akademik RUU partai politik no 2 tahun 2008 tentang partai politik disebutkan “Potret buram partai-partai dan sistim kepartaian tidak akan pernah berubah apabila tidak ada upaya serius untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dalam hubungan ini paling kurang ada tiga jalur yang bisa di tempuh untuk mengubah partai-partai dan sistim kepartaian, yaitu jalur masyarakat, jalur institusional, dan jalur partai itu sendiri-dalam arti kesadaran para politisi untuk mengubah dirinya sendiri. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada harapan jika kita menunggu datangnya inisiatif perubahan dari partai. Oleh karena itu itu, gabungan jalur masyarakat dan jalur institusional tampaknya tetap merupakan alternative terbaik untuk “memaksa” berlangsungnya perubahan mendasar atas partai-partai kita. 27. Pada paragraph lain disebutkan “Kegagalan organisasi dan institusionalisme tampaknya dialami oleh hamper semua partai politik. Konflik Internal yang dialami oleh partai-partai besar dan kecil pada umumnya bersumber pada 7 pelanggaran “aturan main” yang ironisnya sebagian besar dilakukan pemimpin atau ketua umum partainya masing-masing. Hampir tidak ada tradisi berorganisasi secara rasional, kolegial, demokratis, dan bertanggungjawab di dalam partai-partai karena tidak jarang keputusan dan pilihan politik ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir atau bahkan seorang pemimpin partai” 28. Pada bab Lingkup Penyempurnaan ditulis “Berkaitan dengan upaya meningkatkan demokratisasi internal, sudah waktunya sebagian kewenangan partai tingkat pusat didesentralisasikan ke tingkat wilayah (provinsi) dan cabang-cabang (kabupaten/kota) partai di daerah. Desentralisasi kekuasaan partai ini tidak hanya penting dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian elite politik local, melainkan juga dalam rangka mendukung agenda nasional desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks pencalonan anggota legislative misalnya, otonomi partai di tingkat daerah dalam penentuan caleg berpeluang mendorong para kandidat lebih bertanggungjawab di daerah pemilihannya masing-masing” 29. Bahwa karena partai politik memegang peran sentral dalam menentukan siapa yang dapat menjadi Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun anggota legislatif, maka sangat wajar dan konstitusional apabila partai politik diwajibkan untuk melaksanakan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses internalnya. Tanpa adanya standar minimum demokrasi internal, rakyat sebagai pemegang kedaulatan kehilangan jaminan bahwa calon yang ditawarkan partai politik benar-benar lahir dari proses yang demokratis. 30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 82/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa partai politik adalah instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga internal partai harus tunduk pada prinsip demokrasi. Dengan demikian, permohonan a quo sejalan dengan yurisprudensi MK yang menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi yang tidak boleh dikelola secara oligarkis. 31. Bahwa tanpa partai politik tidak akan ada calon Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak ada peserta pemilu karena hanya partai politik atau 8 gabungan partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, dan tidak akan ada pemilu tanpa partai politik. Irisan yang sangat besar partai politik dengan ketatanegaraan dan pemerintahan menunjukan partai politik bukan organisasi privat semata namun memilik fungsi ketatanegaraan yang khas sehingga sudah semestinya patuh dan taat pada hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat. 32. Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan” menunjukan hak Negara untuk mengatur partai politik memiliki standar demokrasi minimal demi tagak dan terlindunginya hak asasi manusia. 33. Bahwa menurut survey indikator politik tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik semakin menurun 34. Bahwa demonstrasi bulan Agustus yang terjadi secara organik, dengan bukti terjadi di banyak tempat dan melibatkan banyak kalangan, dengan isu pembubaran DPR bukan datang dari ruang hampa tapi kekecewaan publik pada DPR yang merupakan representasi partai politik. 35. Bahwa pernyataan Bambang Pacul sebagai ketua Komisi III DPRRI pada saat dengar pendapat dengan Menkopolkam bahwa rancangan UU perampasan asset koruptor adalah keputusan ketua partai, menunjukan mekanisme pengambilan keputusan yang sentralistik dan mengabaikan asas demokrasi. 36. Bahwa penonaktifan beberapa anggota DPR akibat demonstrasi bulan Agustus 2025 oleh dewan pimpinan pusat tanpa proses sidang etik bentuk tindakan kesewenang-wenangan DPP yang mengabaikan proses demokrasi internal partai politik. 37. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Parpol hanya menyebut pergantian kepengurusan sesuai AD/ART, tanpa standar minimum demokrasi. Hal ini membuka peluang dominasi elite partai dan menutup partisipasi anggota secara setara. 38. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan dalam muktamar terakhir kemarin 9 terjadi kekisruhan dan mengakibatkan timbulnya dualisme kepemimpinan adalah akibat mekanisme demokrasi yang diatur dalam AD/ART partai memiliki celah yang dapat menghentikan aktifitas partai politik karena proses hukum yang berlarut-larut. 39. Bahwa Pasal 2 UU Parpol hanya menekankan pendaftaran kepengurusan pusat, tanpa menjamin otonomi kepengurusan daerah. Akibatnya, kepengurusan daerah sering dikendalikan pusat, sehingga aspirasi politik warga di daerah tidak terjamin. 40. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UU Parpol hanya menyebut rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART, tanpa standar minimum keterlibatan anggota. Praktiknya, rekrutmen calon legislatif, kepala daerah, dan presiden/wapres sering elitis dan transaksional. 41. Bahwa ketepilihan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden diberitakan sebagai hasil tarik menarik kekuatan elit partai politik. 42. Bahwa dari berita yang beredar luas, pecahnya koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat akibat Tarik-menarik calon wakil presiden yang tidak sependapat menunjukan dominasi elit partai dalam penentuan keputusan. 43. Bahwa beredar luas di media dan dinyatakan langsung oleh para pelaku di banyak podcash bahwa pemilihan Gibran Rakabumi Raka sebagai calon wakil Presiden adalah hasil kompromi elit partai dan bukan aspirasi anggota partai sebagai pemilik nyata partai politik. 44. bahwa fakta-fakta politik ini menunjukan kelemahan norma a quo 45. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon semakin nyata ketika anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Tengah VI, Nafa Urbach, dinonaktifkan oleh partainya karena pernyataan yang masih dalam koridor argumentatif kewenangannya sebagai anggota DPR. Penonaktifan tersebut menunjukkan lemahnya jaminan demokrasi internal partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 29 ayat (2) UU Partai Politik. 46. Norma-norma a quo yang terlalu umum dan menyerahkan sepenuhnya pada AD/ART memungkinkan partai politik bertindak sewenang-wenang terhadap 10 kader terpilih, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk diwakili secara penuh di DPR. 47. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya demokrasi internal partai politik dan hak konstitusional pemilih:  Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013: MK menegaskan bahwa partai politik wajib melaksanakan prinsip demokrasi internal, karena partai adalah instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat.  Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011: MK menegaskan bahwa hak warga negara untuk berpartisipasi dalam partai politik adalah bagian dari hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945.  Putusan MK No. 69/PUU-XXI/2023: MK menegaskan bahwa pemilih memiliki legal standing karena hak pilihnya dapat dirugikan oleh norma yang mengatur proses politik.  Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: MK menunjukkan perannya sebagai positive legislator dengan menafsirkan norma secara konstitusional bersyarat untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, Mahkamah memiliki preseden kuat untuk menafsirkan norma UU Parpol agar sesuai dengan prinsip demokrasi internal, keterlibatan anggota secara setara, dan perlindungan hak pemilih. 48. Bahwa:  Pasal 23 ayat (1) UU parpol Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena tidak menjamin kedaulatan anggota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat  Pasal 23 ayat (2) UU parpol nomor 2 tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945 karena mengabaikan otonomi daerah  Pasal 29 ayat (2) UU parpol nomor 2 tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 22E ayat (3) karena tidak menjamin kesempatan setara dalam rekrutmen. 49. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki struktur hingga tingkat kabupaten/kota yang dapat ditugaskan membantu partai politik 11 melaksanakan mekanisme demokrasi internal. Dengan dukungan teknologi informasi, mekanisme one member one vote dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. 50. Bahwa dengan adanya instrumen kelembagaan (KPU) dan teknologi, pelaksanaan demokrasi internal partai politik melalui mekanisme one member one vote bukan hanya mungkin, tetapi realistis. Norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 29 ayat (2) UU Parpol yang terlalu umum dan menyerahkan sepenuhnya pada AD/ART jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. VII. Petitum Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan: 51. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 52. Menyatakan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota partai secara setara melalui mekanisme one member one vote, dengan dukungan penyelenggaraan yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tingkat kabupaten/kota.” b. “Susunan kepengurusan Partai Politik di semua tingkatan didaftarkan ke Kementerian sebagai dokumen resmi, dengan perubahan kepengurusan sesuai AD/ART, sehingga setiap tingkatan kepengurusan bersifat otonom, dan proses pemilihan ketua atau dengan nama lain wajib menggunakan mekanisme one member one vote.” c. “Rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah, serta calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis, transparan, akuntabel, dengan mekanisme one member one vote atau mekanisme 12 lain yang menjamin keterlibatan setara seluruh anggota.” 53. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah mengajukan hasil scan dokumen yang dikirim secara daring (online) tidak disertai kode bukti dan Daftar Alat Bukti serta tidak pula menyerahkan berkas fisik alat bukti yang telah dibubuhi meterai (nasegelen) sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional; 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019; 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra); 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan RI yang disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 13 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil, in casu Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 14 [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, tanggal 25 September 2025. Berkenaan dengan ketentuan hukum acara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal- hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 25 September 2025 hlm. 5 sampai dengan hlm. 20) Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 Oktober 2025. Namun, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak dilengkapi bukti sebagai syarat formil pengajuan permohonan kepada Mahkamah [vide Risalah Sidang tanggal 6 Oktober 2025]. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah harus memiliki kejelasan pokok permohonan atau objek permohonan yang dimohonkan serta alasan inkonstitusionalitas materi permohonan yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dengan terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang dimaksud, kerugian ha konstitusional Pemohon berkenaan dengan keberadaan materi undang-undang baik secara faktual maupun potensial. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil di antaranya berkenaan dengan sistematika atau format permohonan dan substansi dari sistematika permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: ”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan 15 d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, meskipun Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon dengan dasar argumentasi yang kuat, sehingga memberikan keyakinan pada Mahkamah bahwa Pemohon mengalami anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun, ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas alasan mengapa Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UU Parpol telah menimbulkan anggapan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan apakah anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya pertentangan antara norma pasal yang diuji, yaitu Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UU Parpol dengan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan terhadap fakta-fakta yang bersifat penerapan atau implementasi masing-masing pasal yang menjadi materi pengujian. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang, karena tanpa uraian tersebut, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, permohonan Pemohon tidak pula dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan permohonan di antaranya tidak dilengkapi dengan bukti yang mendukung permohonan. 16 [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota partai secara setara melalui mekanisme one member one vote, dengan dukungan penyelenggaraan yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tingkat kabupaten/kota.” b. “Susunan kepengurusan Partai Politik di semua tingkatan didaftarkan ke Kementerian sebagai dokumen resmi, dengan perubahan kepengurusan sesuai AD/ART, sehingga setiap tingkatan kepengurusan bersifat otonom, dan proses pemilihan ketua atau dengan nama lain wajib menggunakan mekanisme one member one vote.” c. “Rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah, serta calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis, transparan, akuntabel, dengan mekanisme one member one vote atau mekanisme lain yang menjamin keterlibatan setara seluruh anggota.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bahwa setelah mencermati rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Mahkamah menilai bahwa petitum permohonan tidak disusun sesuai dengan format petitum yang tepat dan lazim digunakan dalam pengujian undang-undang. Rumusan petitum sebagaimana dimaksud tidak jelas dan tidak tepat apakah permohonan agar Mahkamah memutus konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas undang-undang atau inkonstitusionalitas dan konstitusionalitas bersyarat dengan memaknai rumusan norma undang-undang, sehingga rumusan petitum demikian terkesan merupakan sebuah rumusan teknis dari sebuah aturan pelaksana ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. 17 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, 18 selesai diucapkan pukul 13.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Muhidin