166/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 166/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Fadhil Arief Pekerjaan : Bupati Kabupaten Batang Hari Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Rahmad Hasrofi, S.E. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Alamat : Jalan Jenderal Sudirman km 5, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Fathuddin Abdi Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Badan Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Alamat : Pasar Terusan, RT 066/RW 033, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Sumantri 2 Pekerjaan : Sekretaris Umum Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Alamat : Pasar Terusan, RT 066/RW 033, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 702/SK.UM/KH-MS/IX/2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 703/SK.UM/KH-MS/IX/2024 yang masing-masing bertanggal 20 September 2024, Surat Kuasa Khusus Nomor 742/SK.UM/KH-MS/XII/2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 744/SK.UM/KH-MS/XII/2024/2024 yang masing- masing bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., Atika Rumiris Sitorus, S.H., M.H., dan Okto Suparman Simangunsong, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum “Dr. Monang Sitanggang, S.H., M.H. & Partners”, yang beralamat di Komplek New Castle Blok D Nomor 9, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 161/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 20 November 2024 dengan Nomor 166/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Desember 2024 dan diterima Mahkamah pada 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa terdapat ketentuan-ketentuan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Jambi terhadap UUD 1945 yaitu sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (vide Bukti P-6). 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;’’ (vide Bukti P-5). 5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 9 ayat (1) yaitu: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” (vide Bukti P-7). 4 6. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, pada Pasal 1 angka 3 serta Pasal 2 (vide Bukti P-29). 7. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Jambi terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON A. Dasar Hukum Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan: a. Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P- 5); b. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (vide Bukti P-29); 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi yang bersifat potensial sebagimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undan-gundang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 5 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lebih lanjut ditegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” (vide Bukti P-5); 4. Bahwa dalam permohonan a quo hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28 C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**) Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) B. Kualifikasi Para Pemohon 1. Kualifikasi Pemohon I a. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Fadhil Arief (vide Bukti P-24). b. Bahwa Pemohon I berdomisili di Kabupaten Batang Hari dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Batang Hari sebagai Bupati. (vide Bukti P-1). c. Bahwa Pemohon I merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari dan bagian dari masyarakat adat yang saat ini berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, 6 serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari. d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a. 2. Kualifikasi Pemohon II a. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmad Hasrofi, S.E (vide Bukti P-25). b. Bahwa Pemohon II berdomisili di Kabupaten Batang Hari dan dipercaya masyarakat untuk mewakili sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari (vide Bukti P-2); c. Bahwa Pemohon II merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari dan bagian dari masyarakat adat yang saat ini berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari (Ex Officio), yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari; d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a; 3. Kualifikasi Pemohon III 7 a. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathuddin Abdi (vide Bukti P- 27); b. Bahwa Pemohon III merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari yang aktif dalam masyarakat hukum adat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Badan Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Pemohon III memiliki tanggungjawab memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari dan memiliki kepentingan dalam pemajuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat. (vide Bukti P-30); c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a; 4. Kualifikasi Pemohon IV a. Bahwa Pemohon IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumantri (vide Bukti P-26). b. Bahwa Pemohon IV merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari yang aktif dalam masyarakat hukum adat menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Badan Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Pemohon IV memiliki tanggungjawab memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari dan memiliki kepentingan dalam pemajuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat (vide: Bukti P-30); c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon IV merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a. C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian permohonan a quo, yakni: a. Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. b. Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) 2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yaitu terkait dengan: a. Penulisan Frasa “Kabupaten Batanghari’ dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143); b. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) yang menyatakan ’’Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956). 3. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang 9 mengubah nama Kabupaten Batanghari yang seharusnya ‘’Kabupaten Batang Hari’’ (Batang Hari ditulis secara terpisah) menjadi ‘’Kabupaten Batanghari’’ (ditulis dalam satu kata) dan tanggal pembentukan atau hari jadi Kabupaten Batang Hari yaitu Tanggal 1 Desember 1948 menjadi 29 Maret 1956 tersebut, Mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusonal Para pemohon yaitu: a. Perubahan Nama “Kabupaten Batang Hari’’ menjadi ‘’Kabupaten Batanghari’’ berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional Para Pemohon atas identitas dan nilai filosfi, historis, sosiologis dan yuridis yang terkandung dalam Nama Kabupaten Batang Hari yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3); b. Perubahan Tanggal Pembentukan Kabupaten Batang Hari tanggal yang seharusnya tanggal 1 Desember 1948 menjadi 29 Maret 1956 berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional Para Pemohon yaitu keberagaman budaya, kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal Pemohon serta identitas budaya Para Pemohon selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). 4. Bahwa kerugian hak konstitusional pada poin 3 diatas, memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi sebagaimana Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat adat dan saat ini berkedudukan sebagai Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari, aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari; 5. Bahwa para Pemohon merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari dan bagian dari masyarakat adat yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari, yang mana hak- hak tradisonalnya hak diakui dan dihormati oleh negara sebagai bagian 10 dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo kerugian konstitusional para Pemohon berpotensi tidak akan terjadi. III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN Adapun alasan-alasan Pemohon yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pembentukan Kabupaten Batang Hari memiliki catatan perjalan sejarah yang panjang yang menjadi warisan sejarah, kebudayan atau adat istiadat, yang memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari termasuk dalam hal ini para Pemohon. 2. Bahwa Hak Konstitusional para Pemohon yang lahir dari UUD 1945 mengenai penghormatan identitas budaya serta hak-hak tradisional masyarakat untuk melestarikan sejarah dan budaya Kabupaten Batang Hari diperoleh dari: a. Catatan Sejarah Daerah Kabupaten Batang Hari: 1) Bahwa daerah Kabupaten Batang Hari dahulu merupakan wilayah Kerajaan Melayu Jambi yang diperkirakan pada abad ke-14 yaitu Tahun 1460 dan dalam perkembanganya pada tahun 1615 Kerajaan Melayu Jambi menjadi Kesultanan Jambi. Selanjutnya pada tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda membubarkan Kesultanan Jambi dengan Sultan terakhir yaitu Sultan Thaha Saifuddin; 2) Bahwa dalam Buku Republik Indonesia Sumatera Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan pada Halaman 1013 sampai dengan 1046 mencatat Sebagian adat istiadat Jambi yang mencakup daerah Kabupaten Batang Hari. Dimana terdapat ragam-ragam adat serta kesukuan masyarakat. (vide Bukti P-20); 3) Bahwa selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda setelah memecah Kerajaan Melayu Jambi, dimana dahulu Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi Keresidenan Jambi (1906-1957); 4) Bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Keresidenan Jambi termuat didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi, yang diundangkan pada 15 April 11 1948. Pada Pasal 2 menyatakan pembagian sumatera dalam tiga provinsi yang meliputi: a) propinsi sumatera utara yang meliputi Karesidenan-karesidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli; b) propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan- karesidenan Sumatra Barat, Riauw dan Jambi; c) propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan- karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka- Biliton; (vide Bukti P-17); 5) Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi, pada Pasal 4 menyatakan: “Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi, diadakan suatu Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari Komisaris-komisaris Negara, yang susunan dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain.” (vide Bukti P-17) 6) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 tersebut maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Komosariat Sumatra, peraturan yang mengatur komisariat pemerintah pusat di Sumatra, yang diundangkan pada tanggal 29 mei 1948. Pada pokoknya bertugas mengurus pembentukan daerah-daerah otonom dalam lingkungan Sumatra (vide Bukti P-18); 7) Bahwa pada tanggal 30 November 1948 dibentuk Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi No.81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang mulai berlaku pada 1 Desember 1948, pada Pasal 1 ayat (2) (vide Bukti P-20 halaman 440 ): Daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam ajat (1) dinamakan : a. Kabupaten Singgalang Pasaman, b. Kabupaten Sinamar c. Kabupaten Talang d. Kabupaten Samudera e. Kabupaten Kerintji -Pesisir Selatan f. Kabupaten Kampar g. Kabupaten Inderagiri h. Kabupaten Bengkalis i. Kabupaten Kepulauan Riau 12 j. Kabupaten Merangin, dan k. Kabupaten Batang Hari 8) huruf k Peraturan Komisaris ini menyatakan “Kabupaten Batang Hari” sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Tengah dan Pasal 4 huruf k yang menyatakan “Kabupaten Batang Hari”; 9) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi No.81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditegaskan berlaku sejak tanggal 1 Desember 1948. Sehingga hal ini menjadi dasar dinyakini menjadi hari jadi Kabupaten Batang Hari dan pada tanggal 1 Desember 2024 dirayakan yang ke 76(vide Bukti P-21); 10) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi No.81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Batang Hari (vide Bukti P-10); 11) Bahwa dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan Halaman 166 akhirnya pada tanggal 17/18 Desember 1948 D.P.R.S.T. bersidang kedua kalinya dibawah pimpinan ketuanya H.Ilyas Jacoub dimana diputuskan penghapusan keresidenan dan kewedanaan di seluruh Sumatera Tengah, berhubung dengan lancarnya pembentukan kabupaten. Sidang berlangsung dalam situasi politik yang seruncing-runcingnya antara Indonesia dan Belanda, dan sehari sesudahnya sidang ini berakhir, maka Belanda pun melancarkan agresinya yang ke II pada tanggal 19 Desember 1948 (vide Bukti P-20); 12) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948, dibentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 13 Sumatera Tengah menyebutkan Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (vide Bukti P-11), dengan beberapa perubahan diantaranya: a. UUDrt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; b. UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang- Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah; c. UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah; (vide Bukti P-13) d. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan Kabupaten Batang Hari; (vide Bukti P-14) 3. Bahwa dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan, pasal 86, halaman 1043 (vide Bukti P-20) tercatat : Di daerah Kabupaten Batang Hari kelompok-kelompok perkampungan dan masjarakat suku Anak Dalam Djinak ini didapati di tempat-tempat dibawah ini, jaitu di: 1. Tandjung Katung, 2. Serasan(Pidjon) didaerah Muara Tembesi, 3. Pinang Tinggi, 4. Perumahan Djangga(Muara Bulian), 5. Perumahan Djeruk (Singoan), 6. Sungai Kilangan (Muara Bulian), 7. Sungai Djebak (Muara Tembesi), 8. Pemurisan (Sarolangun), 9. Sekamis (Muara Tembesi) dan 10. Lubuk Kepajang (Air Hitam) Selanjutnya tercatat juga: 14 Dari keterangan-keterangan jang diperoleh, puak-puak suku Anak Dalam liar ini terdapat didaerah-daerah jang tersebut dibawah ini : 1. Disepandjang perairan Sungai Olek, 2. “ “ Air Tantam, 3. “ “ Sungai Ngai, 4. “ “ Sungai Arai, Keempat tempat tersebut merupakan wilayah daerah Kabupaten Batang Hari. 4. Bahwa uraian singkat tersebut diatas tentang sejarah, sosiologis tentang suku-suku tradisional, yuridis, Kabupaten Batang Hari tidak merubah frasa “Kabupaten Batang Hari’’, karena hal itu merupakan suatu identitas budaya yang harus diakui dan dihormati serta menjadi keyakinan dipercaya masyarakat bahwa daerah yang ditempatinya adalah Kabupaten Batang Hari; 5. Selain identitas, ‘’Kabupaten Batang Hari’’ memiliki makna menunjukan jati diri atau karakteristik Kabupaten Batang Hari. Pemberian nama Kabupaten Batang Hari tidak muncul begitu saja tanpa alasan, Namun terdapat nilai filosfi, historis, sosiologi dan yuridis yang berkembang dan hidup didalam masyarakat Kabupaten Batang Hari sebagai pemersatu mereka dalam suatu identitas yang sama; 6. Bahwa terdapat daerah yang menggunakan nama Batanghari yaitu: - Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung; - Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung; - Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; - Desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan; 7. Sehingga dengan menggunakan nama Batanghari (ditulis tanpa spasi) sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, dihubungkan dengan daerah tersebut didalam posita angka 5 (lima) dapat menimbulkan kekeliruan mengenai lokasi, budaya, ciri-ciri khas yang telah dikenal oleh masyarakat pada umumnya; 8. Bahwa selanjutnya 1 Desember memiliki makna yang amat mendalam bagi Pemohon dan masyarakat Kabupaten Batang Hari. Sebagaimana 1 15 Desember 1948 merupakan hari jadi Kabupaten Batang Hari yang diyakini oleh masyarakat, mengenang perjalanan panjang, keberagaman budaya, kelestarian warisan sejarah, serta kearifan lokal dan mengukuhkan komitmen untuk terus bersatu dalam bingkai kebangsaan. Sehingga pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai tanggal pembentukan atau hari jadi Kabupaten Batang Hari dan pada tanggal 1 Desember 2024 menjadi peringatan serta perayaan ke 76 (vide Bukti P-21); 9. Bahwa warisan sejarah, budaya atau adat-istiadat yang berkembang di masyarakat Kabupaten Batang hari menjadi hak tradisonal masyarakat Kabupaten Batang Hari yang harus diakui dan dihormati oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; 10. Dalam Buku Dr. Nur Rohim Yunus, SH.,LL.M dan Dr.Serlika Aprianta, S.H.,M.H dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pancasila hal. 161 menyatakan : Ir. Soekarno mengambarkan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan istilah “Philosofische Grondslag” (dasar filosofi) secara teoritis menekankan pada wujud Pancasila sebagai filsafat asli Indonesia yang diadopsi dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, masih dalam sumber yang sama menyatakan Pancasila secara khusus sila ketiga “Persatuan Indonesia” bersumber dari nilai historis Bangsa Indonesia yang dibangun dari kemajemukan kultural, sosial dan territorial. Sebagaimana Pluralitas bangsa Indonesia adalah hal yang dilestarikan. Bahwa keanekaragaman ini mampu Bersatu dalam kesatuan bangsa Indonesia sebagai komunitas politik Bernama Indonesia. Dan nilai Persatuan Indonesia bukan menyeragamkan dari keanekaragaman bangsa Indonesia, akan tetapi membingkai keanekaragaman menjadi Bhineka Tunggal Ika yang maknanya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua; 11. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa: a. Pada Pasal 2 menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara” yang artinya bahwa pancasila harus menjadi pedoman dan landasan pembentukan dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana penjelesan dalam Undang-undang 16 ini bahwasanya Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; b. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur tentang Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kenusantaraan yang selanjutnya dijelaskan pada penjelasan pasal ini bahwasanya Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas bhinneka tunggal ika yang selanjutnya pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa maksud dari asas ini adalah Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. Bahwa sebagaimana dijelasakan pada huruf a dan b di atas, Peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin Persatuan Indonesia, Salah satunya dalam hal keberagaman budaya dan adat istiadat. Keberagaman budaya dan adat istiadat di Nusantara merupakan kekayaan tak ternilai yang membentuk identitas nasional Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki keunikan tradisi yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur warisan leluhur; 12. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024. 17 Undang-Undang dibentuk untuk mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten lingkungan Sumatera Tengah. Pada penjelasannya, Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun justru mengabaikan sejarah, sosiologis tentang suku-suku tradisional, yuridis, yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Batang Hari; IV. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sudilah memeriksa sengketa a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penulisan ‘’Kabupaten Batanghari’’ dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘’Kabupaten Batang Hari’’; 3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) yang menyatakan ’’Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)’’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ’’Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor:81/KOM/U, Tanggal 30 November 1948 Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah’’; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 18 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15- 271 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Foto, Sampel Foto Dokumentasi Papan Nama Kantor, Sekolah, Instansi di Kabupaten Batang Hari; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1994 seri D No. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari; 19 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 076/LAD.BSBR-BTH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Duduk Tigo Silo; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Pèraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2018 tentang Identitas Daerah Kabupaten Batang Hari; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Komosariat Sumatra Peraturan Yang Mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1948 Pemerintah Komisariat Sumatera Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Dari Hal Pemerintah di Sumatera; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Buku Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah Diterbitkan oleh Kementerian Penerangan; 20 21. Bukti P-21 : Fotokopi Jadwal dan Rangkaian Kegiatan HUT Kabupaten Batanghari Ke-76 Tahun 2024; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor 300.2.2/e.843/BAK dalam hal Undangan Rapat, tanggal 16 Mei 2024; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor B/6618/LG.01.02/06/2024 dalam hal Undangan Rapat Panja, tanggal 13 Juni 2024; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fadhil Arief, berdomisili di Kabupaten Batang Hari; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Hasrofi, berdomisili di Kabupaten Batang Hari; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumantri, berdomisili di Kabupaten Batang Hari; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathuddin Abdi, berdomisili di Kabupaten Batang Hari; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Komposisi dan Nama-Nama Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Masa Bhakti 2021-2026. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 21 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958, selanjutnya disebut UU 37/2024) dan Pasal 2 UU 37/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, mengatur yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 22 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 23 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 dan Pasal 2 UU 37/2024, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 Pasal 2 UU 37/2024 “Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956).” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Batang Hari [vide Bukti P-24 sampai dengan bukti P-27]. Pemohon I merupakan Bupati Kabupaten Batang Hari, yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi [vide Bukti P-1] dan Pemohon II merupakan Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 [vide Bukti P-2]. Selain itu, dalam perbaikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengkualifikasikan diri bukan mewakili pemerintahan daerah namun sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang juga merupakan bagian dari masyarakat adat yang berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari [vide Bukti P-30]. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, keduanya aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian 24 warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari. Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon III merupakan Ketua Umum serta Pemohon IV merupakan Sekretaris Umum Pengurus Badan Harian pada Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari [vide Bukti P-30]. Bahwa menurut Pemohon III dan Pemohon IV, keduanya memiliki tanggungjawab memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari serta memiliki kepentingan dalam pemajuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat. 4. Bahwa para Pemohon menguraikan dengan berlakunya UU 37/2024 yang mengubah penulisan frasa penamaan Kabupaten Batanghari yang seharusnya ‘’Kabupaten Batang Hari’’ (Batang dan Hari ditulis secara terpisah) menjadi ‘’Kabupaten Batanghari’’ (ditulis dalam satu kata) dan tanggal pembentukan atau hari jadi Kabupaten Batang Hari yaitu tanggal 1 Desember 1948 berubah menjadi tanggal 29 Maret 1956 mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusonal para Pemohon yakni perubahan penulisan frasa penamaan tersebut berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional para Pemohon atas identitas dan nilai filosofis, historis, sosiologis dan yuridis yang terkandung dalam penulisan nama Kabupaten Batang Hari yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun perubahan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari yang seharusnya tanggal 1 Desember 1948 menjadi tanggal 29 Maret 1956 berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional para Pemohon yaitu keberagaman budaya, kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal para Pemohon serta identitas budaya para Pemohon yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut. 25 [3.6.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut: “[3.13.5] Bahwa … apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.” Pertimbangan Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, yang dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “… Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama 26 dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;” Ihwal pertimbangan hukum Mahkamah terkait pihak yang dapat mewakili kepentingan pemerintahan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah antara lain juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, yang dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “[3.6.1] … Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota); [3.6.2] Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah pengujian seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 serta Pasal 2 UU 37/2024 yang berkenaan dengan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah terkait dengan urusan kepentingan pemerintahan daerah, maka yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk mengajukan pengujian terkait ketentuan dimaksud adalah pemerintahan daerah, yakni Bupati Kabupaten Batanghari bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Batanghari sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. Berkenaan dengan persoalan ini, pada saat persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon yang pada pokoknya untuk memperkuat subjek hukum terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK, yaitu dengan melampirkan bukti berupa hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang menyetujui pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah [vide Risalah Sidang tanggal 4 Desember 2024, hlm. 17-18]. Kemudian, dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 17 Desember 2024, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menambahkan 2 (dua) Pemohon baru, yakni Pemohon III dan Pemohon IV serta mengubah kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II yang semula adalah mewakili 27 Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari menjadi perorangan warga negara Indonesia [vide Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2024, hlm. 2-3]. Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Ketua Umum (Pemohon III) dan Sekretaris Umum (Pemohon IV) Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Masa Bakti 2021-2026 [vide Bukti P-30]. Oleh karena Pemohon III dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah yakni kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota), maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai subjek hukum tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan pemerintahan daerah tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah perihal persetujuan pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 28 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 18.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani masing- 29 masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari