166/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 166/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : 18 Office Park, MZ Floor Unit D-3, Jalan TB. Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Kewarganegaraan : Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2023, diwakili oleh Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M. Si (Han)., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., dan Yolis Suhadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) yang beralamat di 18 Office Park, MZ Floor Unit D-3, Jalan TB. Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum; Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum; 2 Membaca dan mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon. Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 27 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 4 Desember 2023 dengan Nomor 166/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Januari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan. 2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 3 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) menyebutkan pula “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK Nomor 2 Tahun 2021”) menegaskan "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah pernah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 16 Januari 2019 dan Putusan Nomor 53/PUU-XVI/2018 tanggal 17 Januari 2019 yang keduanya telah menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya. Sekalipun permohonan Pemohon menguji Kembali Ketentuan tersebut, akan tetapi Pemohon mengajukan dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda. Para Pemohon dalam kedua putusan itu menggunakan dasar 4 pengujian Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan keduanya dilatari alasan konstitusionalitas Hak Politik partai untuk melakukan Pendidikan politik. Berbeda dengan putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan dasar pengujian Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan konstitusionalitas berupa hak Pemohon sebagai Pemilih. 7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini Frasa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum 8. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”) menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang- undang” salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK Nomor 2 Tahun 2021”) juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 9. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276062907880003, yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu 5 ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Permohonan a quo diajukan dalam kapasitas sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“Undang-Undang Pemilu”) yakni merupakan “Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah Kawin”. Pemohon saat ini telah genap berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah menikah. Semenjak berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai saat ini Pemohon telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya untuk Pemilu tahun 2024 Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana situs halaman cekdptonline.kpu.go.id, Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS: 78, Tanah Baru Beji, Kota Depok. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang- undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 11. Bahwa sebagai warga negara dan juga sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum, Pemohon dijamin hak dasarnya untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya terutama dalam konteks Pemilihan Umum. Hal ini dijamin Ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 6 mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain dijamin hak dasarnya atas informasi, sebagai warga negara dan Pemilih dalam Pemilihan Umum, Pemohon juga dijamin hak dasarnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang fair dan objektif sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. 12. Bahwa hak dasar Pemohon untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil berpotensi tidak dapat dipenuhi apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu yang terikat hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Terlebih semua jabatan- jabatan tadi sudah disumpah sebelum memangku jabatannya untuk senantiasa memegang teguh Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Hak dasar Pemohon itu juga terancam tidak dapat terpenuhi apabila tidak terdapat larangan dan sanksi kepada “Pihak Lain” di luar peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan tim kampanye yang melakukan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (pelanggaran TSM). Apabila pelanggaran ini dibiarkan, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil tidak akan tercapai akibat pelaksanaan praktik money politics dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa saja. 13. Bahwa begitupun hak dasar Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai citra diri peserta pemilu yang sebenarnya, agar Pemohon tidak keliru dalam menggunakan hak pilihnya, juga berpotensi tidak dapat terpenuhi apabila para peserta pemilu tetap dibiarkan menggunakan citra diri yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu berpotensi membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengenali citra diri peserta Pemilu yang asli. 14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemohon memiliki hak konstitusional (hak pilih) yang dijamin oleh Undang- 7 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Hak konstitusional (hak pilih) Pemohon tersebut potensial dirugikan oleh ketentuan Undang-Undang yang diminta diuji dalam permohonan a quo; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang Pemohon didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. Alasan-Alasan Permohonan 16. Bahwa dalam Permohonan a quo Pemohon mengajukan objek pengujian berupa Frasa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Batu uji Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi dari masing- masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut: A. Objek Pengujian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 - Pasal 1 angka 35 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Pesertai Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. - Pasal 274 ayat (1) (1) Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; 8 c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; - Pasal 280 ayat (2) (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa; k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih - Pasal 281 ayat (1) (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; - Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) 9 (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU. - Pasal 299 ayat (1) presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye B. Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. - Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 17. Bahwa dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan 3 (tiga) pokok pengujian atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni: (1) pertama, mengenai Ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga / Semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pemilu; (2) kedua, Ketiadaan larangan dan sanksi bagi Pihak Lain di luar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM); serta (3) ketiga, Ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, 10 gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI) seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. 18. Bahwa dari 3 (tiga) pokok pengujian di atas kesemuanya tidak hanya bersinggungan dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan etika pejabat publik atau penyelenggara negara ketika dihadapkan dengan kontestasi pemilu. 19. Bahwa mengenai etika pejabat publik sebagaimana Pemohon kutip dari Buku Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutioinal Law And Constitutional Ethics (Jimly Ashiddiqie:2016), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika memberlakukan Resolusi tentang Actions Against Corruptions (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) turut pula melampirkan naskah International Code of Conduct for Public Official yang terdiri dari 6 (enam) romawi berisi 5 (lima) standar perilaku yang dapat diterapkan oleh setiap jabatan publik pada negara-negara anggota PBB. Adapun 2 (dua) di antara poin yang diatur adalah mengenai “Conflict of Interest and Disqualification” dan “Political Activity”. Sebagaimana pada poin Conflict of Interest ditegaskan sebagai berikut: Public officials shall not use their official authority for the improper advancement of their own or their families, personal or financial interest. They shall not engage in any transaction, acquire any position, or function, or have any financial, commercial or other comparable interest that is in compatible with their office, functions, and duties, or the discharge thereof. (terjemahan: Pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangan mereka untuk keuntungan yang tidak patut bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka, kepentingan pribadi atau keuangan. Mereka tidak boleh terlibat dalam transaksi apa pun, memperoleh posisi, atau fungsi apa pun, atau mempunyai kepentingan keuangan, komersial, atau kepentingan lain yang sebanding yang tidak sesuai dengan jabatan, fungsi, dan tugas mereka, atau pelaksanaannya) 11 Sementara pada bagian Political Activity ditegaskan sebagai berikut: The political of other activity of public officials outside the scope of their office shall, in accordance with laws and administratives, policies, not be such as to impair public confidence in the impartial performance of their functions and duties. (terjemahan: Aktivitas politik pejabat publik lainnya di luar lingkup jabatannya, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan administratif, tidak boleh mengganggu kepercayaan publik terhadap kinerja fungsi dan tugasnya yang tidak memihak) 20. Bahwa mengenai pengaruh jabatan-jabatan publik terhadap persepsi dan preferensi publik dalam bertindak telah diulas oleh Michael E. Brown dkk dalam tulisan berjudul “Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing (2005)” menyatakan bahwa: Ethical leadership has been defined as “the demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the promotion of such conduct to followers through two- way communication, reinforcement, and decision making. (terjemahan: Kepemimpinan etis didefinisikan sebagai “penunjukan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, dan promosi perilaku tersebut kepada pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan). Sejalan dengan itu, Neves and Story (2015) dalam tulisannya Berjudul “Ethical Leadership and Reputation: Combined indirect Effects on Organizational Deviance” menegaskan: This definition encompasses different and important features of ethical leadership, including being a credible role model and taking ethical issues into consideration when making a decision. (terjemahan: Definisi ini mencakup ciri-ciri kepemimpinan etis yang berbeda dan penting, termasuk menjadi teladan yang kredibel dan mempertimbangkan isu-isu etika ketika masing-masing mengambil keputusan). 12 21. Bahwa mengenai nilai-nilai etika dalam konstitusi, Prof Jimly Ashiddiqie menganjurkan agar para sarjana hukum memahami dan menghayati makna yang menjadi esensi atau jiwa yang terkandung dalam undang-undang dasar sebagai “The Spirit of Constitution” atau dalam istilah yang beliau populerkan sebagai “Moral and Philosophical Reading of the Constitution”. Dengan cara pandang ini, Konstitusi harus dibaca tidak sekedar berbasis pada paradigma “Rule of law” melainkan juga berbasis pada paradigma moralitas (morality- based paradigm) atau dalam paradigma “Rule of ethics”. Artinya konstitusi bukan saja sekedar norma hukum tertulis tertinggi di suatu negara, tetapi juga merupakan moral atau etika bernegara tertinggi di negara tersebut. 22. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan secara lengkap Pemohon uraikan sebagai berikut: A. Ketiadaan Larangan Mengikuti Kampanye Bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Yang Memiliki Hubungan Keluarga/Semenda Sampai Derajat Ketiga, Atau Hubungan Suami Atau Istri Meskipun Telah Bercerai Dengan Peserta Pemilu Bertentangan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Bebas, Jujur dan Adil 23. Bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia dijalankan dengan pedoman dan panduan dari hukum. Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa “Kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Atas dasar itu, meskipun kedaulatan itu ada di tangan 270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyat Indonesia, namun pelaksanaan kedaulatan itu tidaklah dapat dilakukan dengan sekedar mengikuti kemauan mayoritas rakyat Indonesia belaka, tetapi haruslah dilaksanakan dengan mempedomani cara-cara yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu cara untuk menggunakan kedaulatan itu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar yakni dengan melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 24. Bahwa Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 13 rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Prinsip “bebas”, “jujur” dan “adil” dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum itu saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Sebuah penyelenggaraan Pemilu yang adil tidaklah akan pernah bisa terjadi apabila tidak ditegakkan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya. Di lain pihak, kejujuran itu sendiri menuntut keadaan yang bebas dan merdeka dari tekanan dan intervensi siapapun. Tidak ada kejujuran yang dapat dihasilkan dari kondisi yang tidak bebas dan di bawah tekanan. Hal ini pun menjadi prasyarat keabsahan berbagai peristiwa hukum. Kebebasan menjadi penentu keabsahan sebuah perjanjian atau kesepakatan para Pihak Pembuatnya, termasuk keabsahan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan di bawah sumpah, dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya menuntut kebebasan untuk menjamin keabsahan perbuatan hukum. 25. Bahwa hanya di bawah Pemilihan Umum yang ditegakkan prinsip bebas, jujur dan adil itulah Hak Pilih warga negara dalam Pemilu dapat terjamin. Dengan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, warga negara dapat menentukan pilihannya secara leluasa. Warga negara dapat menimbang, memilah dan memilih pilihannya secara bebas dan mandiri tanpa bisa dipengaruhi oleh preferensi-preferensi lain di luar dirinya sendiri. Karena hak pilih adalah hak yang melekat kepada pemiliknya, maka keputusan untuk menggunakan hak pilih itu harus-lah datang dari kehendak (willing) Pemiliknya sendiri. Keputusan menggunakan hak pilih yang dilatari intervensi pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dianggap sebagai pemberian suara yang sah (legitimate voting). Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang tindakan menjanjikan ataupun memberikan uang/materi lain yang akan memengaruhi Pemilih dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana pemilu. Bahkan Peserta Pemilu yang terbukti menerima manfaat atau diuntungkan oleh perbuatan itu juga diancam dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu. 26. Bahwa Undang-Undang Pemilu memang sudah mengatur beberapa kewajiban dan larangan guna mencegah terjadinya intervensi terhadap Pemilu yang bebas, jujur dan adil. Salah satunya dengan melarang keikutsertaan jabatan-jabatan tertentu dalam kampanye yang dianggap potensial memberikan intervensi kekuasaan atau pengaruh jabatannya kepada penyelenggaraan pemilu. Jabatan-jabatan yang dilarang ikut 14 kampanye itu tertuang dalam Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu antara lain: a. Jabatan pada Institusi Mahkamah Agung baik ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Termasuk hakim-hakim pada Institusi Mahkamah Konstitusi. b. Jabatan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. c. Jabatan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. d. Jabatan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. f. Aparatur sipil negara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala desa i. Perangkat desa j. Anggota badan permusyawaratan desa, dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. 27. Bahwa meskipun sudah mengatur larangan bagi jabatan-jabatan di atas untuk ikut kampanye, dengan alasan melindungi hak politik sebagai warga negara, Undang-Undang Pemilu tidak melarang jabatan-jabatan yang dipilih dalam Pemilu dan Pilkada untuk mengikuti kampanye. Atas dasar itu, Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengecualikan jabatan-jabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut kampanye sepanjang memenuhi syarat tidak menggunakan fasilitas jabatan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Presiden juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan cuti kampanye dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. Dengan memenuhi persyaratan cuti kampanye, maka jabatan-jabatan tersebut dapat saja mengikuti kampanye sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum. 15 28. Bahwa meskipun membolehkan jabatan-jabatan tersebut untuk mengikuti kampanye, Undang-Undang Pemilu ternyata belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai antara Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan peserta pemilunya baik itu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Walaupun secara tegas telah melarang pejabat negara membuat keputusan ataupun kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Namun Undang- Undang Pemilu belum mengatur secara spesifik larangan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Sehingga karena tidak ada norma yang melarang tentang hal itu, maka secara formil seolah-olah keikutsertaan itu “diperbolehkan” menurut hukum. 29. Bahwa mencermati keadaan demikian, keikutsertaan jabatan-jabatan tersebut dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya sudah sepatutnya dilarang karena berbagai alasan konstitusional yang ada. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan konstitusional yang menjadi landasan agar larangan tersebut diberlakukan, yakni: (1) Pertama, Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur dan adil; (2) Kedua, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah bersumpah akan menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya; (3) Ketiga, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme. Selengkapnya Pemohon uraikan sebagai berikut: 16 a. Alasan Pertama: Undang-Undang Dasar Menginginkan Pemilu Dilaksanakan Dengan Prinsip Bebas, Jujur Dan Adil 30. Bahwa alasan pertama mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya dikarenakan Konstitusi memang menentukan demikian. Apabila mengacu kepada Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar, dapatlah diketahui bahwa pembuat dan perubah Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil. Ketiga asas ini memang tidak dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilu secara spesifik, namun jika merujuk kepada Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang memuat asas yang sama, asas Pemilu bebas diwujudkan dengan jaminan setiap warga negara dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun sehingga hak pilihnya dapat dipergunakan sesuai hati nurani dan kepentingannya. Asas Pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua Pihak yang terlibat dalam Pemilu baik itu Penyelenggara, Pemerintah, partai, peserta, pengawas dan pemantau Pemilihan Umum termasuk Pemilih diharuskan bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara asas Pemilu yang Adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) serta bebas dari kecurangan Pihak manapun. 31. Bahwa pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sebagai figur pemimpin di masyarakat, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota akan selalu menjadi pusat perhatian dan acuan masyarakat dalam bersikap. Segala tindak tanduk etis 17 pejabat itu baik perintah lisan, perintah tertulis, tindakan, bahkan sikap diamnya potensial diikuti oleh masyarakat. Terlebih lagi apabila pejabat- pejabat tersebut hadir secara fisik dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Hal itu akan menjadi serangan langsung (direct threat) kepada kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta agar seluruh masyarakat mengikuti pilihannya untuk turut mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas Pemilu bebas. 32. Bahwa selain itu, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya merupakan serangan langsung kepada asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin kejujuran menyangkut kontestasi itu akan ada apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah berada pada posisi yang memihak karena mengikuti kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Kalaulah saja presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota menyampaikan secara terbuka akan menjamin kejujuran dan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu, hal itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kekhawatiran dan keresahan publik akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh jabatannya dari potensi intervensi Pemilihan Umum. Pada titik ini Pemohon memandang asas Pemilu jujur juga bermakna sebuah kewajiban bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk menjaga 18 nilai-nilai integritas dan etika kepantasan publik dalam pelaksanaan Pemilu. Keikutsertaan pejabat-pejabat tersebut dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan asas Pemilu jujur karena hal itu menegaskan pejabat yang semestinya netral telah berada dalam posisi yang memihak. 33. Bahwa selain bertentangan dengan asas Pemilu bebas dan jujur, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya itu juga merupakan serangan langsung kepada asas penyelenggaraan Pemilu adil. Bagaimana mungkin keadilan dalam kontestasi Pemilu itu akan terwujud apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Perlakuan yang berbeda itu tentulah dirasakan tidak adil bagi Peserta Pemilu yang lain. Bahkan perlakuan berbeda itu juga akan dirasakan oleh para Pemilih. Sekalipun tidak dapat mencegah perlakuan istimewa (privilege) itu diberikan, namun para Pemilih tentunya dapat merasakan secara langsung perbedaan perlakuan itu ada pada Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan para pejabat tadi, dan tidak ada pada peserta pemilu yang lain. b. Alasan Kedua: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Telah Disumpah Menjalankan Konstitusi Dan Undang-Undang Selurus- Lurusnya 19 34. Bahwa alasan kedua mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya adalah karena jabatan-jabatan itu telah mengambil sumpah jabatan ketika dilantik. Kesemua jabatan itu baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah mengucapkan lafal sumpah yang bunyi nya relatif sama sebagai berikut: Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Sumpah Jabatan Menteri: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas-tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penuh rasa tanggung jawab. Sumpah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil masing-masing Demi Allah/Tuhan, saya besumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. 35. Bahwa sebagai warga negara, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tentulah memiliki hak politik yang juga dijamin oleh konstitusi. Salah satu hak politik itu adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Atas dasar itulah, Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota 20 dan wakil walikota dapat mengikuti kampanye sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 281 ayat (1). Terlebih jika jabatan-jabatan itu juga menjadi peserta dalam kontestasi Pemilu, maka larangan kepada mereka untuk mengikuti kampanye tentu akan bertentangan dengan hak politiknya. 36. Bahwa namun demikian, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu, sebelum menjabat jabatan masing-masing telah disumpah ketika dilantik. Dalam sumpah jabatan itu, baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota bersumpah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Salah satu hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah Ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang menegaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Sehingga, kesemua jabatan-jabatan itu harus menjamin bahwa kekuasaan yang didasari atas kewenangan dan pengaruh jabatannya itu tidak dipergunakan untuk tujuan mengintervensi Pemilu yang harus dijaga tetap bebas, jujur dan adil. 37. Bahwa oleh karena itu, ketika Peserta Pemilu memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, maka sudah selayaknya kesemua jabatan-jabatan itu dilarang mengikuti kampanye Peserta Pemilu tersebut. Jika hal itu tetap dibiarkan, maka hal itu berarti membiarkan pejabat-pejabat tadi memberikan perlakukan secara berbeda kepada Peserta Pemilu tersebut dibandingkan Peserta Pemilu lain. Larangan ini mungkin saja bertentangan dengan hak politik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, namun dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang telah disumpah, maka jabatan-jabatan tersebut sudah selayaknya mendahulukan kewajibannya untuk menegakkan penyelenggaraan Pemilu dengan prinsip bebas, jujur dan adil. Pembatasan hak dasar demikian tidak bertentangan dengan Konstitusi karena telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni semata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pemilih), dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. c. Alasan Ketiga: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Penyelenggara Negara Dilarang Melakukan Nepotisme. 38. Bahwa selain telah bersumpah akan mentaati Undang-Undang Dasar, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota juga telah bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, sehingga semua jabatan-jabatan itu jelas terikat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999”). Dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 telah ditegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk, salah satunya “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Sementara nepotisme sendiri didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut yakni “…adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”. 39. Bahwa atas dasar itu, keikutsertaan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam kampanye peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya tentulah masuk kategori perbuatan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebab jika hal itu dibiarkan terjadi maka jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara hukum telah dibiarkan pula untuk menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 22 40. Bahwa lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahkan mengancam sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan perbuatan nepotisme. Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan “setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Atas dasar itu, membiarkan jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Pemilu anggota keluarganya sama halnya berarti membiarkan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota terkena sanksi pidana karena melakukan perbuatan nepotisme. 41. Bahwa lebih lanjut, Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar telah menegaskan “Presiden dan/atau Wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Dengan begitu, apabila presiden dan/atau wakil presiden tetap dibiarkan mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya, maka jabatan tersebut berisiko dipidana dengan perbuatan nepotisme yang secara langsung juga menempatkan presiden dan wakil presiden dalam posisi yang dapat dituduh telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat (nepotisme) yang dapat berakibat presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya (di-impeached). Guna melindungi jabatan presiden dan wakil presiden atas resiko tersebut, maka pelarangan kesemua jabatan tersebut untuk mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan 23 suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya adalah beralasan menurut hukum untuk diberlakukan. 42. Bahwa etika bernegara bagi pejabat publik yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar dan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki ketersambungan satu sama lain. Hal ini dapat ditemukan dalam syarat calon presiden dan wakil presiden pada Ketentuan Pasal 169 huruf j Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dan syarat penjatuhan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya (impeachment) pada Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar yang juga menyangkut “Perbuatan tercela”. Perbuatan tercela yang dikenal dengan istilah “misdemeanor” merupakan pelanggaran etika bernegara sekalipun tidak diatur sanksinya dalam sistem hukum. Atas dasar itu, seorang pejabat publik sudah dituntut memiliki etika bernegara sedari awal pencalonan hingga menjabat sampai dengan selesainya masa jabatan. 43. Bahwa atas alasan yang sama pula, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah sepatutnya tidak diikutsertakan dalam Kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Sebab jika hal itu tetap dibiarkan, maka sama artinya dengan membiarkan peserta pemilu menerima manfaat kegiatan kampanye pemilu secara melawan etika bernegara. 44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan: a. Ketentuan Pasal 280 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing”. 24 b. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”. c. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”. B. Ketiadaan Larangan dan Sanksi Bagi “Pihak Lain” Di Luar Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Untuk Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Untuk Memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bertentangan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Bebas, Jujur dan Adil 45. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pejabat publik untuk membuat keputusan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon ataupun mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu, pejabat publik juga dilarang memberikan sesuatu kepada jajaran aparatur sipil dalam lingkungan kerja, anggota keluarga dan masyarakat luas untuk tujuan mendukung salah satu peserta dalam pemilu. Kesemua tindakan-tindakan itu apabila dilakukan dalam rangkaian kegiatan kampanye dalam pola-pola yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terbukti menguntungkan salah satu peserta Pemilu, maka perbuatan itu dapat mengancam pelakunya dengan sanksi pidana 25 dan/atau sanksi administratif pembatalan (diskualifikasi) bagi peserta pemilu yang diuntungkan secara curang. 46. Bahwa namun demikian, apabila mencermati ketentuan Pasal 286 Undang- Undang Pemilu tentang larangan melakukan pelanggaran TSM, dapatlah diketahui bahwa pihak pelaku yang dilarang melakukan perbuatan itu hanyalah “Pasangan Calon”, “Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota”, “Pelaksana Kampanye” dan/atau “Tim Kampanye” saja. Padahal perbuatan TSM yang dapat memengaruhi Penyelenggara dan Pemilih tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Sepanjang perbuatan itu dilakukan dengan memberikan janji atau uang atau materi bernilai ekonomis dan dilakukan dengan melibatkan aparatur pemerintahan ataupun aparatur penyelenggara (Terstruktur), dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang serius (Sistematis), serta dilakukan dengan menyasar masyarakat Pemilih dalam lingkup yang luas (Masif) dan menambah suara salah satu peserta pemilu secara signifikan, maka terlepas pelakunya bukan peserta, bukan pelaksana kampanye, dan bukan tim kampanye resmi, tetaplah substansi perbuatan itu harus dianggap sebagai pelanggaran TSM. 47. Bahwa pengalaman serupa terkait pelanggaran TSM terjadi dalam perhelatan pilkada telah menunjukkan bahwa pelanggaran TSM ternyata dapat dilakukan secara terselubung melalui program-program resmi pemerintah seperti bantuan pangan atau bahan pokok, bantuan langsung tunai (BLT) atau cash assistance, bantuan bahan bakar minyak (BBM), bantuan bencana dan sebagainya. Sebagai contoh dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Lampung tahun 2020 yang lalu, Bawaslu Provinsi Lampung di dalam putusannya Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 telah menyatakan pelanggaran TSM terbukti dilakukan oleh aparatur pemerintah kota dalam bentuk bagi-bagi paket bantuan covid yang dibarengi pesan-pesan untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pilkada Lampung periode 2020-2024. Dalam kasus konkret ini, sekalipun laporan diajukan Pelapor pada hari H pencoblosan suara di malam sebelum pergantian hari, namun Bawaslu Provinsi Lampung tetap menerima dan menjatuhkan putusan pelanggaran TSM terbukti, serta menghukum peserta 26 pemilihan yang menerima manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM itu dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon. 48. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, tanpa meminta Mahkamah menilai kasus konkret yang telah terjadi dalam konteks pilkada tadi, namun perlu Pemohon tegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pola pelanggaran TSM secara terselubung dengan bantuan program resmi pemerintah itu juga dapat terjadi pada kontestasi Pemilu tahun 2024. Selain itu, perlu pula menjadi perhatian Mahkamah bahwa alasan mengapa pelanggaran TSM terselubung dalam bentuk program resmi pemerintah daerah pada Pilkada itu dapat diusut dan diberikan sanksi pembatalan atau diskualifikasi adalah karena Ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya melarang pelanggaran TSM bagi peserta dan tim kampanye saja, bahkan termasuk pula mengatur larangan bagi “anggota partai”, “relawan”, atau “pihak lain” yang melakukan pelanggaran TSM. Atas dasar itulah, pelanggaran TSM pada kontestasi pilkada dapat diusut secara maksimal. Dengan alasan itu pula, sepanjang Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pelanggaran TSM kepada peserta, pelaksana dan tim kampanye saja, maka segala pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar ketiga pihak tersebut tidak akan pernah dapat diusut dan akan terus merusak kualitas kontestasi pemilu. 49. Bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan politik uang sulit untuk diberantas. Salah satunya karena modus pelaksanaannya yang membuat politik uang dapat lolos dari jerat sanksi hukum. Setidaknya ada 2 (dua) modus politik uang yang tidak dapat dijerat dengan sanksi hukum yakni: pertama, politik uang dengan modus putus sel. Modus putus sel bertujuan untuk memutus hubungan hukum pelaku bagi-bagi uang atau materi di lapangan dengan peserta Pemilu. Karena itu dalam modus pertama ini, pelaku bagi-bagi uang atau materi adalah “Pihak Lain” di luar peserta, tim kampanye dan pelaksana kampanye. Dengan begitu kalaulah pelaku bagi- bagi uang atau materi itu tertangkap tangan, maka risiko hukum dapat diamputasi sehingga tidak sampai mengenai peserta pemilu. 50. Bahwa modus kedua dari politik uang yang juga tidak dapat dijerat oleh hukum adalah politik uang yang dilakukan secara terselubung dengan program-program resmi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 27 Pelaku bagi-bagi uang dalam modus ini juga bukan peserta, tim kampanye dan pelaksana kampanye, melainkan lebih jauh lagi yakni melibatkan oknum aparatur negara bahkan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Bentuknya berupa program-program resmi pemerintah pusat ataupun daerah baik itu berupa bantuan uang tunai (cash assistance), bantuan bahan pokok, bantuan sosial dan lain-lain namun di dalamnya disisipi dengan pesan-pesan terselubung untuk mendukung salah satu peserta Pemilu. 51. Bahwa kedua modus politik uang itu melepaskan pelaku dari risiko hukum pidana pemilu. Peserta pemilu yang menerima manfaat atas atas kecurangan itu juga tidak dapat dihukum dengan sanksi administratif pembatalan (diskualifikasi). Sudah saatnya hukum pemilu lebih mengedepankan penegakan keadilan yang substansial dibandingkan keadilan yang bersifat prosedural. Keadilan prosedural menyebabkan politik uang dengan modus demikian tidak dapat diusut karena kualifikasi pelaku tidak memenuhi sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang. Sebaliknya apabila keadilan substansial yang dikedepankan, sekalipun pelakunya bukanlah peserta, pelaksana atau tim kampanye, atau bahkan bentuknya dibungkus program resmi pemerintah pusat ataupun daerah secara terselubung, namun sepanjang perbuatan itu adalah pembagian uang atau materi disisipi pesan- pesan tertentu dengan tujuan memengaruhi Pemilih atau Penyelenggara Pemilu, maka secara substansial perbuatan itu adalah politik uang yang tetap dapat diusut dan diberikan sanksi hukum pidana maupun administratif. 52. Bahwa atas dasar itu, pengaturan larangan politik uang yang hanya ditujukan kepada peserta, pelaksana dan tim kampanye jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar yang mengamanahkan Pemilu dilaksanakan dengan prisip bebas, jujur dan adil. Pembatasan sanksi hukum kepada 3 (tiga) subjek pelaku di atas justru membuat politik uang tetap marak terjadi. Peserta pemilu yang menerima manfaat atas perbuatan itu juga tidak dapat dijatuhi sanksi administratif pembatalan (diskualifikasi). Penjatuhan sanksi kepada pelaku maupun peserta pemilu yang dimenangkan secara curang itu telah sejalan dengan prinsip keadilan universal yang telah dikenal dalam praktik Pemilu dan Pilkada selama ini yakni “bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang 28 dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan begitu pengenaan sanksi hukum kepada “Pihak Lain” dan kepada Peserta Pemilu menerima manfaat atas pelanggaran TSM adalah beralasan menurut hukum. 53. Bahwa berdasarkan seluruh alasan di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) agar dimaknai pula termasuk melarang “Pihak Lain” melakukan pelanggaran TSM dalam kontestasi Pemilu. Termasuk pula menafsirkan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) untuk menghukum peserta pemilu yang terbukti “memperoleh manfaat atau diuntungkan” atas pelanggaran TSM itu agar dapat dijatuhi sanksi pembatalan atau diskualifikasi. C. Ketiadaan Larangan Bagi Peserta Pemilu Untuk Menggunakan Citra Diri Berupa Foto/Gambar, Suara, Gabungan Foto/Gambar dan Suara Yang Dipoles dan Dimanipulasi Secara Berlebihan Dengan Bantuan Teknologi Digital Dan/Atau Teknologi Artificial Intelligence (AI) Bertentangan Dengan Asas Pemilu Bebas, Jujur dan Adil. 54. Bahwa keterbukaan informasi saat ini telah membuka kesempatan seluas- luasnya bagi peserta pemilu untuk menyajikan visi-misi dan termasuk citra dirinya kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kecanggihan teknologi pada satu sisi banyak membantu mempermudah kehidupan di berbagai lini. Ia dapat mencerahkan dan membuat terang penyajian fakta menjadi lebih baik, namun dapat pula menyajikan hal yang berlebihan melebihi yang semestinya. Tidak terkecuali dalam kontestasi Pemilu, khususnya dalam tahapan Kampanye. Penyajian citra diri Peserta Pemilu telah melibatkan berbagai teknologi yang belum pernah dipergunakan sebelumnya, baik itu manipulasi digital maupun Artificial Intelligence (AI). Citra diri yang disempurnakan secara berlebihan itu kemudian diterapkan dan dipergunakan dalam alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk, umbul-umbul. Termasuk pula dipergunakan dalam bahan kampanye yang disebarluaskan seperti selebaran, brosur, pamplet, poster, sticker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan atribut kampanye lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29 55. Bahwa merujuk kepada filsafat posmodernisme Jean Baudrillard, dirinya mengenalkan sebuah gejala di dalam era keberlimpahan informasi yang dinamakan hyperreality atau hiperrealitas, yakni sebuah gejala di mana banyak bertebaran realitas buatan yang bahkan nampak lebih nyata dibandingkan realitas yang sebenarnya. Realitas buatan atau rekaan ini dibuat melampaui realitas yang sebenarnya. Dalam bukunya Simulations (1983) yang Pemohon kutip dari tesis Anton Wisnu Nugroho yang berjudul “Hiperrealitas Baudrillard untuk Mempengaruhi Massa Kampanye Pemilu (2014)”, Baudrillard menyebutkan: Tak ada lagi cermin diri, penampakan, kenyataan dan konsep-konsep yang dikandungnya. Tak ada lagi pembenaraan imajiner. Lebih dari itu, yang ada adalah miniaturisasi genetik sebagai ciri dimensi simulasi. Kenyataan kini dibentuk dari unit-unit miniature, dari matriks, bank memori, dan model-model acuan dan dengannya kenyataan dapat direproduksi sampai jumlah yang tak terhingga. Kenyataan pun kini tak lagi harus rasional, karena ia tak lagi dapat diukur dengan ukuran- ukuran ideal. Kenyataan kini tak lebih dari apa yang beroperasi. Dan karena ia tak lagi dibungkus oleh imajinasi-imajinasi, kenyataan pun kini tak lagi real sama sekali. Kenyataan adalah hiperrealitas itu sendiri, produk sintesis model-model gabungan dalam ruang hyperspace tanpa atmosfer (Baudrillard, 1983:3). 56. Bahwa lebih lanjut, menurut Baudrillard sebagaimana dikutip Tesis di atas, identitas pada era saat ini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda, citra, dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain. Realitas-realitas ekonomi, politik, sosial dan budaya kini telah diatur oleh logika simulasi ini. Ruang realitas cerminan ini disebut Baudrillard sebagai simulacra (Simulakra) atau simulacrum (Simulakrum). Lebih diperjelas lagi oleh Yasraf Amir Piliang (1998:196) bahwa Simulakra adalah duplikasi dari duplikasi. Tidak dapat ditemukan perbedaan antara duplikasi (palsu) dengan yang asli. Mana hasil produksi mana hasil reproduksi, mana objek mana subjek, atau manakah penanda (signifier) dan mana petanda (signified). Dalam ruang realitas Simulkra ini orang bebas mereproduksi, merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasan terjauh. 30 57. Bahwa Baudrillard membagi ruang Simulakra menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai semenjak era Renaisance hingga revolusi industri dengan ciri prinsip representasi. Dalam periode ini bahasa, objek, dan tanda adalah tiruan dari realitas alamiah yang dibentuk secara linier dan tunggal sehingga ia tetap masih memiliki jarak dengan objek aslinya. Simulakra periode kedua lahir ditopang kemajuan teknologi reproduksi mekanik, prinsip komoditas dan produksi massa. Sementara Simulakra Periode ketiga menurut Baudrillard lahir karena konsekuensi perkembangan ilmu dan teknologi informasi ditandai dengan hukum struktural. Tanda membentuk struktur dan memberi makna realitas. Baudrillard menyebut periode ini sebagai Era Simulasi di mana mekanisme simulasi terbangun melalui proses reproduksi obyek dengan bantuan teknologi digital model-biner sehingga semua realitas ditransformasikan ke dalam realitas kode digital dalam komputer. 58. Bahwa lebih lanjut, Baudrillard dalam tulisannya, Simulacra and Simulation (1994) yang Pemohon kutip dari Tesis di atas telah mengemukakan bahwa Simulakra adalah strategi penyamaran tanda dan citra (disguising), proses penjungkirbalikan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan. Ia semacam mesin yang memproduksi segala yang palsu (false), menyimpang dari rujukan (referent), dengan menciptakan tanda sebagai topeng (mask), tabir, kamuflase, atau fatamorgana. Simulakra politik dimaknai sebagai penggunaan tanda dan citra dalam politik sehingga citra terputus dari realitas yang direpresentasikan. Di dalamnya bercampur aduk antara yang asli/palsu, realitas/fantasi, kenyataan/fatamorgana, citra/realitas, yang menggiring dunia politik ke arah “penopengan realitas”. Pada titik ini, Pemohon meyakini, femomena pemolesan citra diri para peserta pemilu secara berlebihan baik dengan teknologi digital dan/atau teknologi Artificial Inteligence (AI) adalah bukti nyata penggunaan Simulakra untuk mengecoh dan memanipulasi Pemilih. Pemilih menjadi gagal mengidentifikasi fakta sebenarnya tentang peserta pemilu, sebab antara citra diri dan fakta sebenarnya telah dilebur dengan sengaja. 59. Bahwa pertanyaan hukum yang muncul selanjutnya adalah, apa relevansinya konsep Simulakra Baudrillard dengan serangan terhadap independensi hak Pilih? Bukankah hak pilih dipergunakan secara rahasia di ruang tertutup bilik 31 pemungutan suara? Terhadap pertanyaan ini Pemohon mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Shawn W. Rosenberg bersama Patrick McCafferty yang menerbitkan hasil penelitiannya melibatkan konsultan kampanye untuk menjawab pertanyaan lebih spesifik yakni apakah para ahli public relation dapat memanipulasi impresi publik atas kandidat peserta Pemilihan Umum? Dalam publikasinya yang berjudul The Image and The Vote Manipulating Voters Reference (1987), dipaparkan 3 (tiga) buah studi bertemakan manipulasi impresi publik. Studi pertama membawakan tema penampilan dan citra (Appearance and Image) dilakukan dengan meminta responden menilai beberapa foto kandidat disajikan dengan sudut kamera dan ekspresi berbeda-beda. Hasilnya masing-masing foto meskipun berisi foto kandidat yang sama, ternyata menghasilkan persepsi citra kandidat yang berbeda. Studi pertama ini juga menyimpulkan bahwa setiap foto yang berbeda menghasilkan persepsi yang berbeda tentang layak tidaknya kandidat tersebut menjabat (fit for the office). 60. Bahwa dalam studi kedua yang masih dalam penelitian yang sama membawakan tema penampilan dan penggunaan hak pilih (Appearance and The Vote). Para responden berusia sembilan belas tahun berjumlah 104 orang dari California University diberikan foto beberapa kandidat dengan ekspresi berbeda dengan foto setengah badan ke atas dan foto dari dada ke atas. Studi ini bertujuan menggali preferensi Pemilih menggunakan hak pilihnya ketika diberikan informasi kandidat yang setara. Studi kedua ini dilakukan dalam minggu terakhir pemilu Amerika Tahun 1984 sehingga peserta mengambil simulasi secara serius. Hasilnya bahwa pemaparan penampilan kandidat yang berbeda-beda dapat berpengaruh secara signifikan kepada preferensi Pemilih menggunakan hak pilihnya. Dari studi tentang penampilan dan citra ini dapat disimpulkan bahwa penyajian citra diri kandidat yang berbeda-beda menyajikan persepsi yang berbeda kepada Pemilih sehingga berpengaruh secara penting kepada pilihan Pemilih. Rosenberg dan McCafferty melakukan Studi ketiga dengan tema yang sama seperti studi kedua namun melibatkan responden bebas di luar kalangan kampus. Hasilnya tidak jauh berbeda bahwa penampilan citra diri yang berbeda menghasilkan persepsi Pemilih yang berbeda pula. 32 61. Bahwa dari penelitian Rosenberg dan McCafferty dapat disimpulkan bahwa upaya memanipulasi Pemilih untuk menggunakan haknya secara keliru adalah memungkinkan untuk dilakukan. Citra diri kandidat yang dibutuhkan para Pemilih seperti keramahan, berkompetensi, berintegritas, dan kecakapan memimpin jabatan dapat ditampilkan dalam foto atau gambar kandidat. Artinya apabila seorang kandidat sejatinya tidak memiliki segala karakter-karakter yang dibutuhkan untuk memimpin seperti disebutkan di atas, maka hal itu bukan hal yang sulit memanipulasinya dengan melakukan pemolesan citra diri lewat manipulasi digital ataupun teknologi Artificial Intelligence (AI). Terlebih jika citra diri hasil manipulasi itu yang dipergunakan untuk kampanye dan diterima oleh Pemilih seolah-olah sebagai fakta otentik, maka pada saat itu telah terjadi apa yang disebut Baudrillard sebagai Simulakra. Pemilih menjatuhkan pilihan elektoralnya berdasarkan Citra diri kandidat yang palsu, akibat Citra diri yang palsu telah dianggap sebagai fakta menggantikan Citra diri yang sebenarnya. 62. Bahwa kekhawatiran tentang Simulakra dan bahaya manipulasi citra kandidat dalam kampanye juga dialami negara-negara lain, salah satunya Amerika Serikat yang juga akan melaksanakan Pemilu pada tahun 2024 nanti. Media- media di Amerika Serikat mulai secara khusus mencermati dan mengulas bahaya teknologi pemolesan citra diri yang overrealistic dan deep fake dengan teknologi AI yang mengancam kemurnian hasil pemilihan umum sebagai berikut: a. 6 ways AI can make political campaigns more deceptive than ever, https://theconversation.com/6-ways-ai-can-make-political-campaigns- more-deceptive-than-ever-209760 Dalam ulasan ini dibahas risiko kecurangan kampanye dipakai oleh para politisi yang disajikan oleh teknologi yang dimiliki AI Chatboots seperti ChatGPT dari OpenAI, Bing Chat dari Microsoft, dan Bard dari Google. Teknologi AI meningkatkan risiko tendensi persepsi tertentu termasuk manipulasi foto kandidat. Teknologi AI dapat mengatur citra kandidat apakah terlihat tulus, dapat dipercaya dan menyenangkan, atau sebaliknya. 33 b. AI-generated disinformation poses threat of misleading voters in 2024 election, https://www.pbs.org/newshour/politics/ai-generated- disinformation-poses-threat-of-misleading-voters-in-2024-election, Dalam ulasan ini dibahas peringatan dari para ahli teknologi tentang risiko penggunaan teknologi AI untuk membuat foto, video dan audio palsu yang cukup terlihat realistik bagi para Pemilih yang rentan. AI tools saat ini dapat meng-copy suara manusia termasuk gambar, suara dan video yang hyperrealistis dalam hitungan detik. Ditambah algoritma sosial media yang dapat mentarget audiens spesifik secara luas, dalam waktu cepat akan meningkatkan risiko kecurangan kampanye. Dalam tulisan ini diberikan contoh manipulasi dukungan yang palsu lewat teknologi AI yang sulit diatasi misalnya teknologi AI dapat membuat video palsu seorang figur terkenal (seperti Elon Musk) yang sangat realistis dan meyampaikan pesan agar memilih salah satu kandidat dalam Pemilu. c. The AI political campaign is here, https://edition.cnn.com/2023/05/02/politics/ai-election-ads- 2024/index.html Pada ulasan ini dibahas kekhawatiran perkembangan teknologi AI akan menampilkan banyak kepalsuan dalam proses-proses politik. Penggunaan teknologi AI yang belum banyak teregulasi membuat pentargetan pemilih pada Pemilu secara massif saat ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Imran Ahmed, CEO the Center for Countering Digital Hate selaku Narasumber dalam ulasan ini mengatakan AI dapat memberikan versi demokrasi Amerika yang paling gelap karena dapat membuat politisi mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Dalam konteks politik, dirinya mengusulkan dibuat perjanjian perlucutan teknologi bersama, semacam perjanjian non-proliferasi, terkait penggunaan AI generatif oleh partai politik karena hal tersebut merupakan olok-olok terhadap pemilu yang demokratis. 63. Bahwa Undang-Undang Pemilu belum mengatur seluk-beluk citra diri Peserta Pemilu yang akan dipergunakan dalam materi maupun bahan kampanye. Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk dengan bantuan teknologi artificial intelligence (AI) juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan pemolesan atas citra diri baik 34 foto/gambar, audio ataupun gabungan foto/gambar dan audio (video) tanpa batasan hingga melebihi keadaan yang sebenarnya termasuk dengan bantuan teknologi digital dan/atau artificial intelligence (AI) seperti AI generated photo atau AI generated Video. Dengan bantuan teknologi ini, peserta pemilu bukan sekedar memoles citra diri melainkan dapat menciptakan karakter citra diri yang baru yang sangat jauh berbeda dari citra diri otentik atau yang sebenarnya. 64. Bahwa kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam materi kampanye itu perlu dibatasi dan diberikan aturan yang ketat karena hal itu berisiko memutar balikkan fakta citra diri kandidat yang sebenarnya dan dapat membuat kontestasi pemilu hanya sekedar kompetisi pembangunan citra yang tidak ada relevansi dengan visi – misi dan kemampuan peserta memimpin jabatan yang sedang dikontestasikan. Penopengan realitas tersebut juga berisiko membuat Pemilih tidak dapat membedakan mana citra diri Peserta Pemilu yang asli dan mana citra diri yang hasil rekayasa/rekaan belaka. Lebih jauh lagi, penggunaan citra diri yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya itu berisiko “menipu” para Pemilih tentang citra diri Peserta Pemilu yang sebenarnya. Sehingga apabila Pemilih tergerak menggunakan pilihannya karena pengaruh dari citra diri yang berlebihan tersebut, padahal fakta citra diri sebenarnya tidak demikian, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi manipulasi penggunaan hak pilih. Manipulasi demikian membuat perolehan suara peserta pemilu tersebut menjadi dipertanyakan legitimasinya karena tidak didasarkan kepada persepsi dan hati nurani Pemilih yang bebas. 65. Bahwa manipulasi hak pilih melalui citra diri yang berlebihan tersebut jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak dasar Pemilih untuk memperoleh informasi yang benar. Begitupun dengan kampanye menggunakan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu juga merupakan bentuk misinformasi yang berpotensi menyesatkan Pemilih. Terlebih dalam riset ilmiah yang Pemohon sajikan dalam permohonan a quo terdapat relevansi secara langsung antara citra diri dengan persepsi dan keputusan Pemilih menggunakan hak pilihnya. Dengan alasan itu pula, maka penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu juga bertentangan 35 dengan Pasal 22E ayat (1) khususnya terhadap asas Pemilu jujur. Berlakunya asas ini semua mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta pemilu wajib mengikuti pemilu dengan menyampaikan data atau informasi yang sebenarnya. 66. Bahwa pembatasan penggunaan citra diri dalam kegiatan Kampanye dapat saja bersinggungan secara langsung dengan hak dasar peserta pemilu atas kebebasan berekspresi dan mengembangkan diri yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Akantetapi kegiatan Kampanye adalah bagian dari rangkaian Pemilihan Umum yang tujuan akhir dari kegiatan itu adalah meyakinkan Pemilih agar berkenan memilih peserta pemilu tersebut untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu. Atas dasar itu, kepesertaan dalam Pemilu bukan saja menyangkut pelaksanaan hak individual sang kandidat peserta Pemilu, tetapi juga menyangkut hak dasar para Pemilih dalam lingkup yang lebih luas. Terlebih Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang berada di tangan setiap Pemilih. Dengan demikian pembatasan penggunaan citra diri dalam kegiatan kampanye merupakan pembatasan hak dasar yang wajar semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan aspek-aspek lain yang ditentukan dalam Pasal 28J Undang- Undang Dasar Tahun 1945. 67. Bahwa lebih jauh lagi, pemolesan citra diri melebihi fakta yang sebenarnya itu juga bertentangan dengan etika kenegaraan pada dasarnya perbuatan itu adalah kebohongan publik mengenai citra diri yang sebenarnya. Etika kenegaraan mewajibkan Pasangan Calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memiliki moral dan etika yang baik sejak awal pencalonan dan menjabat hingga masa jabatannya selesai. Kegiatan kampanye peserta pemilu yang manipulatif demikian membuktikan kandidat tersebut tidak bermoral dan beretika. Apabila proses pencalonannya dibiarkan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar etika, maka ketika kandidat tersebut telah menjabat jabatan publik, bukan tidak mungkin pelanggaran etika serupa akan kembali terjadi selama jabatan berjalan hingga masa jabatannya selesai. 36 68. Bahwa atas dasar itu untuk menjamin tegaknya asas jujur dalam Pemilihan Umum maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk melarang penggunaan citra diri yang dipoles manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence (AI) atau setidak-tidaknya dengan mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa citra diri yang dipergunakan itu bukanlah citra diri peserta pemilu yang asli dan merupakan hasil manipulasi digital atau teknologi artificial intelligence (AI). Dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah menafsirkan frasa “citra diri Peserta Pemilu” pada Pasal 1 angka 35 agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)”. 69. Bahwa sejalan dengan itu pula, Pemohon juga memohon agar sudilah Mahkamah menafsirkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Inteligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)”. IV. Permohonan Pemeriksaan Perkara Dengan Terlebih Dahulu Mengabulkan Hak Ingkar Pemohon 37 70. Bahwa merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 07 November 2023 yang telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan salah satu Hakim Konstitusi atas nama Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Hutama khususnya Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Penjatuhan sanksi etik yang mana dilatarbelakangi laporan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim terlapor dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara Nomor 90/PUU- XI/2023 yang objek pemeriksaannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas pelanggaran tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman juga telah dijatuhi sanksi untuk dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. 71. Bahwa sekalipun permohonan a quo bukanlah permohonan untuk menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, melainkan permohonan pengujian undang-undang (judicial review), akan tetapi objek pengujian yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang seluk-beluk kampanye dalam Pemilihan Umum yang akan berpengaruh secara langsung dengan pihak-pihak yang terjalin hubungan keluarga atau semenda dengan hakim konstitusi Anwar Usman. Pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji itu akan memengaruhi hak presiden untuk mengikuti kampanye peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya dalam hal ini adalah hak Presiden Joko Widodo untuk ikut kampanye Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, yang mana keduanya berstatus sebagai Kakak Ipar dan Keponakan hakim Konstitusi Anwar Usman. 72. Bahwa Permohonan a quo Pemohon ajukan dengan dasar Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim 38 yang mengadili perkaranya”. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditegaskan pula “Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya”. 73. Bahwa Pemohon juga berpegangan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di mana Ketentuan Pasal 5 ayat (4) menegaskan bahwa “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:” salah satunya “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Sementara ketentuan Pasal 1 angka 5 dengan tegas pula menyatakan bahwa “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. 74. Bahwa selain itu Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Atas dasar itu Pemohon memohon agar sudilah yang mulia hakim konstitusi Anwar Usman, atas kehendaknya sendiri untuk mengundurkan diri dari perkara a quo, atau setidak-tidaknya Mahkamah mengabulkan permohonan hak ingkar pemohon agar tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara a quo baik sebagai Hakim Panel untuk agenda pemeriksaan pendahuluan, maupun sebagai hakim anggota untuk memeriksa pokok perkara hingga penjatuhan putusan. V. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Citra diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- 39 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Inteligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)”, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Inteligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI). 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Inteligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)”, sehingga Ketentuan Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi: Materi kampanye meliputi: a.visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk 40 Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; d. Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Inteligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI). 4. Menyatakan Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing”, sehingga Ketentuan Pasal 280 ayat (2) menjadi berbunyi: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 41 Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa, k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; dan l. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. 5. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk“tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing” sehingga Ketentuan Pasal 281 ayat (1) menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a.tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing. 6. Menyatakan Ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “Pihak Lain” sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (1) menjadi berbunyi: Pasangan Calon, calon anggota DPR, 42 DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, termasuk pula pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. 7. Menyatakan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “memperoleh manfaat atau diuntungkan” sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU. 8. Menyatakan Ketentuan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”, sehingga Ketentuan Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing. 9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 43 Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Heru Susetyo dan Kunto Adi Wibowo, yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ahli Heru Susetyo A. Pendahuluan Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi: (2) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: c. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi: (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kamparrye (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstahrs sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c. pelaksana kampanye yang sudatr didaftarkan ke KPU Bahwasanya Pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, 44 bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pemilu adalah bersinggungan dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan etika pejabat publik atau penyelenggara negara ketika dihadapkan dengan kontestasi pemilu serta bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Bahwasanya pemohon berpendapat bahwa mengenai etika pejabat publik sebagaimana Pemohon kutip dari Buku Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutioinal Law And Constitutional Ethics (Jimly Ashiddiqie:2016), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika memberlakukan Resolusi tentang Actions Against Corruptions (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) turut pula melampirkan naskah International Code of Conduct for Public Official yang terdiri dari 6 (enam) romawi berisi 5 (lima) standar perilaku yang dapat diterapkan oleh setiap jabatan publik pada negara-negara anggota PBB. Adapun 2 (dua) di antara poin yang diatur adalah mengenai “Conflict of Interest and Disqualification” dan “Political Activity”. Sebagaimana pada poin Conflict of Interest ditegaskan sebagai berikut: Public officials shall not use their official authority for the improper advancement of their own or their families, personal or financial interest. They shall not engage in any transaction, acquire any position, or function, or have any financial, commercial or other comparable interest that is in compatible with their office, functions, and duties, or the discharge thereof. (terjemahan: Pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangan mereka untuk keuntungan yang tidak patut bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka, kepentingan pribadi atau keuangan. Mereka tidak boleh terlibat dalam transaksi apa pun, memperoleh posisi, atau fungsi apa pun, atau mempunyai kepentingan keuangan, komersial, atau kepentingan lain yang sebanding yang tidak sesuai dengan jabatan, fungsi, dan tugas mereka, atau pelaksanaannya) Sementara pada bagian Political Activity ditegaskan sebagai berikut: The political of other activity of public officials outside the scope of their office shall, in accordance with laws and administratives, policies, not be 45 such as to impair public confidence in the impartial performance of their functions and duties. (terjemahan: Aktivitas politik pejabat publik lainnya di luar lingkup jabatannya, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan administratif, tidak boleh mengganggu kepercayaan publik terhadap kinerja fungsi dan tugasnya yang tidak memihak) Bahwasanya mengenai nilai-nilai etika dalam konstitusi, Pemohon mengutip pendapat Prof. Jimly Ashiddiqie yang menganjurkan agar para sarjana hukum memahami dan menghayati makna yang menjadi esensi atau jiwa yang terkandung dalam undang-undang dasar sebagai “The Spirit of Constitution” atau dalam istilah yang beliau populerkan sebagai “Moral and Philosophical Reading of the Constitution”. Dengan cara pandang ini, Konstitusi harus dibaca tidak sekedar berbasis pada paradigma “Rule of law” melainkan juga berbasis pada paradigma moralitas (morality-based paradigm) atau dalam paradigma “Rule of Ethics”. Artinya konstitusi bukan saja sekedar norma hukum tertulis tertinggi di suatu negara, tetapi juga merupakan moral atau etika bernegara tertinggi di negara tersebut. Bahwasanya Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menegaskan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Prinsip “bebas”, “jujur” dan “adil” dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum itu saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Sebuah penyelenggaraan Pemilu yang adil tidaklah akan pernah bisa terjadi apabila tidak ditegakkan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya. Di lain pihak, kejujuran itu sendiri menuntut keadaan yang bebas dan merdeka dari tekanan dan intervensi siapapun. Tidak ada kejujuran yang dapat dihasilkan dari kondisi yang tidak bebas dan di bawah tekanan. Bahwasanya Pemohon mendalilkan bahwa mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya dikarenakan Konstitusi memang menentukan demikian. Apabila mengacu kepada Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, dapatlah diketahui bahwa pembuat dan perubah Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil. Ketiga asas ini memang tidak dijabarkan dalam 46 Undang-Undang Pemilu secara spesifik, namun jika merujuk kepada Undang- Undang Pemilu sebelumnya yang memuat asas yang sama, asas Pemilu bebas diwujudkan dengan jaminan setiap warga negara dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun sehingga hak pilihnya dapat dipergunakan sesuai hati nurani dan kepentingannya. Asas Pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua Pihak yang terlibat dalam Pemilu baik itu Penyelenggara, Pemerintah, partai, peserta, pengawas dan pemantau Pemilihan Umum termasuk Pemilih diharuskan bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara asas Pemilu yang Adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) serta bebas dari kecurangan Pihak manapun. Bahwa pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sebagai figur pemimpin di masyarakat, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota akan selalu menjadi pusat perhatian dan acuan masyarakat dalam bersikap. Segala tindak tanduk etis pejabat itu baik perintah lisan, perintah tertulis, tindakan, bahkan sikap diamnya potensial diikuti oleh masyarakat. Terlebih lagi apabila pejabat-pejabat tersebut hadir secara fisik dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Hal itu akan menjadi serangan langsung (direct threat) kepada kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta agar seluruh masyarakat mengikuti pilihannya untuk turut mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas Pemilu bebas. 47 Bahwa selain itu, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya merupakan serangan langsung kepada asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin kejujuran menyangkut kontestasi itu akan ada apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah berada pada posisi yang memihak karena mengikuti kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Bahwa selain bertentangan dengan asas Pemilu bebas dan jujur, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya itu juga merupakan serangan langsung kepada asas penyelenggaraan Pemilu adil. Bagaimana mungkin keadilan dalam kontestasi Pemilu itu akan terwujud apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Perlakuan yang berbeda itu tentulah dirasakan tidak adil bagi Peserta Pemilu yang lain. Bahkan perlakuan berbeda itu juga akan dirasakan oleh para Pemilih. Sekalipun tidak dapat mencegah perlakuan istimewa (privilege) itu diberikan, namun para Pemilih tentunya dapat merasakan secara langsung perbedaan perlakuan itu ada pada Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan para pejabat tadi, dan tidak ada pada peserta pemilu yang lain. Bahwa pemohon mendalilkan alasan kedua mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya adalah karena jabatan-jabatan itu telah mengambil sumpah jabatan ketika dilantik, yaitu untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik 48 Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Kemudian sumpah jabatan Menteri adalah bersumpah bahwa akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara, serta dalam menjalankan tugas-tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penuh rasa tanggung jawab. Kemudian sumpah jabatan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil masing-masing bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. B. Pendapat Ahli Ahli berpendapat bahwa sebagai warga negara, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tentulah memiliki hak politik yang juga dijamin oleh konstitusi. Termasuk salah satu hak politik itu adalah dapat mengikuti kampanye sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 281 ayat (1). Terlebih jika jabatan-jabatan itu juga menjadi peserta dalam kontestasi Pemilu, maka larangan kepada mereka untuk mengikuti kampanye tentu akan bertentangan dengan hak politiknya. Bahwasanya Handrawan (2013) berpendapat bahwa hak politik bersifat dapat dibatasi (derogable right) sebab hak politik bukanlah hak sipil yang tidak boleh dibatasi (non derogable right). Pemenuhan hak politik hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya kewajiban asasi. Pengaturan hak asasi manusia Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bukan berarti tanpa batasan. Perlu dipahami kembali bahwa konsep hak asasi yang selalu berbanding lurus dengan kewajiban asasi harus tetap diterapkan hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 28J UUD RI tahun 1945 sebagai berikut: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 49 tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Halili, et.al. (2019) berpendapat bahwa dalam perspektif teori HAM, dikenal doktrin pengurangan dan pembatasan dalam hak sipil dan politik. Derogasi merupakan mekanisme yang memungkinkan “pengecualian” bagi suatu negara untuk menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi khusus atau darurat. Maka hak- hak yang boleh diderogasi dikenal sebagai derogable rights. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban mereka menurut Kovenan ini, sejauh yang sungguh-sungguh diperlukan oleh tuntutan situasi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain Negara Pihak menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.” Halil, et.al. (2019) meyakini bahwa pada umumnya hampir semua perjanjian internasional memiliki ketentuan tentang derogasi, seperti halnya dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Derogasi dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan nasional, paling tidak, dilakukan dengan tiga alasan utama, yaitu: suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional, dan disintegrasi bangsa. Meskipun begitu, Derogasi hanya dapat dikenakan pada hak-hak tertentu. Derogasi tidak bisa dilakukan pada semua hak yang diatur dalam Kovenan Internasional. Sebab, derogasi memungkinkan suatu negara untuk melepaskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian internasional. Padahal secara prinsipil, seluruh hak dasar yang diakui negara- negara beradab, diakui dan diatur dalam norma dan instrumen nasional harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi seoptimal dan sejauh mungkin. Selanjutnya Halili, et.al. (2019) menyatatakan bahwa berdasarkan Prinsip Siracusa, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip non- 50 derogable rights (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan derogable rights (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip Siracusa menggaris- bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum. Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik pada dasarnya tidak boleh dilakukan, kecuali karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Kovenan, yaitu: a) Guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, b) Melindungi kesehatan atau moral masyarakat, atau c) Melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak- hak lain yang diakui dalam Kovenan. Selain itu, pembatasan tersebut harus diterapkan secara proporsional. Asas proporsionalitas dalam pembatasan tersebut, paling tidak, harus dilakukan dengan memenuhi dua aspek: 1) tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, dan 2) dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, limitasi juga merupakan “norma pengecualian” dari norma umum hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Kovenan Internasional. Karena bersifat pengecualian, maka kriteria dan indikator yang dikenakan juga harus ketat, dengan mengacu pada norma dan hukum internasional. Bahwasanya Komentar Umum CCPR No. 18 (General Comments of the Committee of Civil and Political Rights) tentang Non-diskriminasi yang diadopsi pada pada Sesi Ketiga Puluh Tujuh Komite Hak Asasi Manusia, pada tanggal 10 November 1989 menyebutkan bahwa: Non-diskriminasi, bersama dengan persamaan di hadapan hukum dan perlindungan yang sama hukum tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dan umum yang berkaitan untuk perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pasal 2, ayat 1, Internasional Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menghormati dan menjamin kepada semua orang di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya hak-hak yang diakui dalam Perjanjian tanpa membedakan jenis apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau lainnya keadaan. 51 Pasal 26 tidak hanya memberikan hak kepada semua orang untuk persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang sama tetapi juga melarang diskriminasi di bawah hukum dan menjamin kepada semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi pada setiap tanah seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Baik pasal 2, ayat 1, maupun pasal 26 menyebutkan alasan diskriminasi seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, nasional atau asal sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Komite telah mengamati bahwa dalam sejumlah konstitusi dan undang-undang tidak semua alasan di mana diskriminasi adalah Dilarang. Komite mengamati bahwa tidak setiap diferensiasi perlakuan akan merupakan diskriminasi, jika kriteria untuk diferensiasi tersebut masuk akal dan obyektif dan jika tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang sah di bawah Perjanjian. Komentar Umum CCPR No. 25 (General Comments) terkait dengan Pasal 25 (Partisipasi di Depan Umum Urusan dan Hak untuk Memilih) Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, hak suara dan hak yang setara Akses ke Layanan Publik yang Diadopsi pada Sesi Kelima Puluh Tujuh Komite Hak Asasi Manusia,pada tanggal 12 Juli 1996) menyatakan bahwa: Pasal 25 Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memiliki akses ke layanan publik. Apa pun bentuk konstitusi atau pemerintahannya yang berlaku, Kovenan mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya seperti mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang efektif untuk menikmati hak yang dilindunginya. Pasal 25 terletak pada inti pemerintahan demokratis berdasarkan persetujuan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kovenan. Setiap kondisi yang berlaku untuk pelaksanaan hak-hak yang dilindungi oleh pasal 25 harus didasarkan pada kriteria obyektif dan masuk akal. Misalnya, mungkin wajar untuk mensyaratkan usia yang lebih tinggi untuk pemilihan atau penunjukan ke kantor tertentu daripada untuk menggunakan hak untuk memilih, yang harus tersedia untuk setiap warga negara dewasa. 52 Pelaksanaan hak-hak ini oleh warga negara tidak dapat ditangguhkan atau dikecualikan kecuali pada alasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang obyektif dan masuk akal. Misalnya, ketidakmampuan mental yang mapan dapat menjadi dasar untuk menyangkal seseorang hak untuk memilih atau memegang jabatan. Sesuai dengan ayat (b), pemilihan harus dilakukan secara adil dan bebas secara berkala dalam kerangka hukum yang menjamin keefektifannya pelaksanaan hak suara. Orang yang berhak memilih harus bebas memilih kandidat untuk pemilihan dan untuk atau menentang proposal apa pun yang diajukan ke referendum atau plebisit, dan bebas untuk mendukung atau menentang pemerintah, tanpa pengaruh yang tidak semestinya atau pemaksaan dalam bentuk apa pun yang dapat mendistorsi atau menghambat kebebasan berekspresi pemilih kehendak. Pemilih harus dapat membentuk opini secara independen, bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, bujukan, atau campur tangan manipulatif dalam bentuk apa pun. Pembatasan yang wajar pada pengeluaran kampanye dapat dibenarkan jika hal ini terjadi diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan bebas pemilih tidak dirusak atau demokratis proses terdistorsi oleh pengeluaran yang tidak proporsional atas nama kandidat mana pun atau pesta. Hasil pemilu yang sejati harus dihormati dan dilaksanakan. Sub-ayat (c) pasal 25 berkaitan dengan hak dan kesempatan warga negara untuk memiliki akses pada persyaratan umum kesetaraan untuk posisi layanan publik. Memastikan akses pada persyaratan umum kesetaraan, kriteria dan proses untuk pengangkatan. Promosi, penangguhan dan pemberhentian harus objektif dan masuk akal. Afirmatif Langkah-langkah dapat diambil dalam kasus yang tepat untuk memastikan bahwa ada akses yang sama ke layanan publik untuk semua warga negara. Mendasarkan akses ke layanan publik pada kesempatan yang sama dan prinsip-prinsip umum prestasi, dan memberikan masa jabatan yang terjamin, memastikan bahwa orang-orang yang memegang posisi layanan publik bebas dari campur tangan atau tekanan politik. Itu adalah sangat penting untuk memastikan bahwa orang-orang tidak mengalami diskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak mereka berdasarkan Pasal 25, sub-ayat (c), atas salah satu alasan yang ditetapkan keluar dalam Pasal 2, ayat 1. Bahwasanya terkait dengan nepotisme Pemohon mendalilkan bahwa selain telah bersumpah akan mentaati Undang-Undang Dasar, jabatan presiden, wakil 53 presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota juga telah bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, sehingga semua jabatan-jabatan itu jelas terikat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999”). Dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 telah ditegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk, salah satunya “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Sementara nepotisme sendiri didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut yakni “…adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”. Bahwa atas dasar itu, keikutsertaan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam kampanye peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya tentulah masuk kategori perbuatan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebab jika hal itu dibiarkan terjadi maka jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara hukum telah dibiarkan pula untuk menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ragauskas dan Valaskaite (2020) menyebutkan bahwa nepotisme dapat diartikan sebagai sikap pilih kasih terhadap kerabat, biasanya dalam bentuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Di sektor publik, hal ini dianggap sebagai fenomena yang sangat beracun karena bertentangan dengan kepentingan publik: masyarakat pada umumnya berharap bahwa pegawai publik layak mendapatkan pekerjaan mereka, dan dipekerjakan berdasarkan kriteria berdasarkan prestasi (Fisman dan Golden 2017). Nepotisme memutus hubungan antara lapangan kerja dan meritokrasi dan dapat menciptakan peluang eksploitasi negara. Dengan kata lain, nepotisme menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mulai dari persaingan tidak sehat untuk mendapatkan kesempatan kerja (Geys 2017; Szakonyi 2019) hingga penggelapan dana publik (Lehne, Shapiro, dan Vanden Eynde 2018). 54 Gitanjali Roy (2022) mengklaim bahwa Nepotisme mengacu pada penggunaan pengaruh, kekuasaan, dan posisi secara tidak sah oleh orang penting dalam suatu sistem, untuk keuntungan rekannya dan kerabat. Tingkat pengaruhnya berbeda-beda menurut posisi yang diduduki oleh orang yang berkuasa dan orang yang berkuasa sistem kerja dalam organisasi. Inipengaruhnya tidak sah karena berpengaruh seseorang menyalahgunakan posisi kekuasaannya untuk menguntungkannya teman atau relasi tanpa mempedulikan kelebihan mereka. Mengabaikan kualifikasi profesional dan pengalaman, pemberian keuntungan yang tidak adil, dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap sanak saudara dan bukan saudara, sedangkan mempertimbangkan mereka untuk suatu pekerjaan, tidak profesional dan jelas nepotisme. Gitanjali Roy (2022) menyebutkan bahwa nepotisme adalah tindakan yang tidak professional. Karena fenomena ini mengabaikan kualifikasi dan pengalaman sang kerabat. Itu adalah tindakan menunjukkan pilih kasih kepada keluarga anggota selama proses perekrutan atau selama keputusan promosi. Suatu perlakuan istimewa terhadap keluarga, teman, profesional, dan politik koneksi terlepas dari prestasinya dan tersebar luas di setiap budaya, bangsa, industri, atau organisasi. Sejarah dan penelitian menunjukkan bahwa nepotisme biasa terjadi di berbagai bidang seperti akademisi, bisnis, politik, dan kekepalaan agama. Nepotisme bisa dilihat sebagian besar terjadi di negara-negara kurang berkembang dimana ikatan tradisionalnya lebih erat. Gitanjali Roy (2022) menyitir bahwa politik adalah bidang nepotisme terbesar kedua setelah bisnis. Bagi pemerintahan yang baik, nepotisme adalah hal yang penting dipandang sebagai sebuah masalah. Hal ini sangat mempengaruhi politik dan bisnis di negara-negara berkembang khususnya Timur Tengah dan Asia. Di sini, keluarga pada dasarnya mendapatkan akses terhadap kekuasaan, sumber daya resmi, dan sebagainya hak istimewa. Dengan adanya praktik nepotisme, pemerintah kehilangan kekuasaan di bidang ekonomi dan politik, mengorbankan pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Ferdian Andi (Jawa Pos, 03/02/ 2023) meyakini bahwa persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu isu utama yang disuarakan saat reformasi 1998, hampir 25 tahun lalu. MPR menetapkan Tap MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Setahun kemudian, Tap MPR itu dituangkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 55 Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pada saat yang sama, pembatasan jabatan presiden/wakil presiden juga menjadi aspirasi yang disuarakan kuat oleh publik. MPR merespons dengan menetapkan Tap MPR No XIII/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden maksimal dua periode. Pembatasan itu juga tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 melalui amandemen pertama pada 1999. Dua persoalan tersebut pada dasarnya memiliki keterhubungan satu dengan lainnya, sehingga berlaku hukum kausalitas. Kekuasaan yang tak terbatas akan berdampak pada lahirnya praktik KKN. Dalam perjalannya hingga kiwari, larangan nepotisme menjadi norma yang makin tak terumuskan dengan baik. Namun, di sisi lain, amanat reformasi sebagaimana tertuang dalam Tap MPR XI/1998 dan UU No 28 Tahun 1999 di atas juga menjadi satu hal yang tak bisa dinafikan. Di poin ini, praktik nepotisme dalam pemilihan langsung harus distop. Ferdian Andi (2023) meyakini bahwa nepotisme bermuara dari kepemilikan kewenangan dan kekuasaan untuk memengaruhi pihak lain guna mendapatkan perlakuan khusus demi kepentingan sanak saudara dan kroni. Dalam pemilihan langsung, praktik nepotisme memiliki dampak merusak bagi demokrasi. Pemilihan langsung yang dibangun dengan nepotisme secara paralel akan menihilkan profesionalisme dan mengabaikan meritokrasi yang berbasis kinerja dan rekam jejak calon pejabat publik. Kriteria ideal itu dibenamkan praktik nepotisme. Praktik nepotisme dalam pemilihan langsung ruangnya mulai dari tahapan pencalonan kandidat hingga proses pemilihan. Pihak yang memiliki otoritas dan pengaruh memengaruhi partai politik untuk mendukung dan mencalonkan anggota keluarga maupun kroni yang tidak memiliki rekam jejak. Dalam waktu yang bersamaan, praktik nepotisme mengabaikan proses kaderisasi dan meritokrasi dalam partai politik. Dalam pemilihan langsung, praktik nepotisme dinormalisasi atas nama pilihan rakyat melalui sistem demokrasi. Padahal, proses penentuan kandidasi hingga pemilihan ditopang dan dipengaruhi oleh keluarga atau kroni yang memiliki pengaruh, akses kekuasaan, dan sumber daya. Pembenaran praktik nepotisme melalui pemilihan langsung itu harus disetop untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. C. Kesimpulan 56 Berdasarkan telaahan akademik dan analisis peraturan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki dalil dan alasan untuk mengajukan uji materiil terhadap pasal 281 ayat (1) dan pasal 299 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD RI tahun 1945 dengan petitum sebagaimana dimaksud dan semoga dapat dipertimbangkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim MKRI demi tegaknya keadilan, terjaminnya good governancem dan kembalinya demokrasi yang sehat dan akuntabel dalam wadah negara hukum Republik Indonesia yang tercinta. 2. Ahli Kunto Adi Wibowo Mengapa Citra Diri Peserta Pemilu yang Diproduksi Dengan Teknologi AI Perlu Disertai Keterangan? (Informasi Untuk Pemilih dan Citra Diri) Demokrasi berhasil ketika pemerintahan mewakili kehendak rakyat. Keterwakilan demokratis dapat ditegakkan jika pemilih yang terinformasi dengan baik secara bebas memilih pemimpin dan wakil mereka. Pemilih, menunjuk pemimpin yang paling baik mewakili pandangan dan harapan mereka dalam lima tahun kedepan, meminta akuntabilitas untuk kinerja kepemimpinan dan jabatan publik para pemimpin pada pemilu berikutanya. Tanpa informasi yang benar dan memadai, kemampuan pemilih untuk mengangkat pemimpin yang baik akan terganggu dan dengan demikian keberhasilan demokrasi akan tertunda bahkan rusak. Hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan tertuang dalam poin-poin rekomendasi dalam pelaksanaan pemilu yang disusun oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam kajiannya yang berjudul International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks (2014, 48). Jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak menyeluruh, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilah dan memilih pemimpin mereka secara demokratis. Konsekuensinya, akan mungkin muncul sosok pemimpin yang tidak mewakili pilihan rakyat yang sesungguhnya kerena rakyat tidak diberikan yang terbaik untuk mereka jadikan pertimbangan dalam memilih. Menurut Lau dan Redlawsk (2006), terdapat empat model utama pemilih dalam memproses informasi yang disusun berdasarkan dimensi pencarian informasi, metode pengambilan keputusan, motivasi pilihan, dan input electoral untuk pengambilan keputusan. Model pertama adalah pemilih rasional yang merupakan 57 bentuk ideal pemilih dalam hal penggunaan akal budi. Pemilih rasional ini mencari informasi secara aktif dan selengkap mungkin sampai persepsi biaya melampaui keuntungan yang diharapkan. Metode pemilih rasional dalam pengambilan keputusan adalah secara eksplisit, sadar, dan menimbang untung-rugi secara lengkap. Motivasi yang mendorong pemilih rasional adalah kepentingan pribadi untuk mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya dari pilihan politiknya. Input elektoral bagi pemilih rasional lebih banyak menilai track-record baik kebijakan dan karakter kandidat serta isu yang menjadi jualan kandidat. Pemilih model kedua adalah pemilih tradisional yang tersosialisasikan secara politik semenjak dini. Pemilih model kedua ini secara umum pasif dalam mencari informasi dan cenderung bias konfirmasi sesuai dengan predisposisi politik yang mereka dapatkan ketika usia belia. Menitikberatkan pada memor jangka panjang dan alternatif-alternatif dari memori jangka pendek menjadi metode pengambilan keputusan mereka. Motif yang mendasari pemilih model kedua ini adalah konsistensi kognitif. Identifikasi partai menjadi pertimbangan utama atau sebagai input electoral bagi pemilih tradisional ini. Pemilih yang mempertimbangkan isu tunggal dengan cepat adalah model pemilih ketiga menurut Lau dan Redlawsk (2006), Pemilin model ini mencari informasi secara aktif namun hanya pada isu yang mereka sangat pedulikan dan dianggap paling penting serta mengabaikan informasi lainnya. Metode yang digunakan oleh peilih model ketiga ini adalah berdasarkan memori eksplisit dengan menimbang satu atau dua dimensi dari isu penting. Motivasi mereka adalah efisiensi dan input elektoralnya adalah titik beridiri kandidat atau peserta pemilu dalam isu tertentu. Pemilih model terakhir adalah pemilih rasional terbatas yang mengambil keputusan secara intuitif. Pemilih model ini mencari informasi secara aktif yang memungkinkan mereka menggunakan jalan pintas kognitif atau heuristik secara otomatis dan cepat. Metode pengambilan keputusannya yang memuaskan secara subyektif dengan pencarian informasi yang minimal. Motivasi mereka adalah membuat pilihan yang terbaik dengan usaha seminimal mungkin dan menghindari kontradiksi dan pertukaran nilai yang penting bagi mereka. Input elektoralnya berupa bentuk-bentuk heuristik seperti stereotipe dan skemata. Pemilih model empat atau pemilih rasionalitas terbatas ini mendominasi pemilih di Indonesia karena komposisi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi rendah menyusun mayoritas pemilih kita. Dalam kajian yang dilakukan oleh Lembaga Survei 58 KedaiKOPI melalui FGD pemilih di Pulau Jawa menemukan bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) luar ruang berupa spanduk dan baliho diperhatikan oleh pemilih karena semakin banyak dan besar ukuran spanduk dan baliho yang dipasang oleh seorang peserta pemilu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan mampu secara ekonomi. Selanjutnya pemilih akan menggunakan stereotipe dan pengetahuan mitos mereka bahwa orang kaya tidak akan korupsi dan mendasarkan pilihan pada jumlah dan ukuran APK luar ruang. Contoh lain dari dominannya penggunaan heuristik oleh pemilih adalah kasus gugatan kepada anggota DPD dari NTB, Evi Apita Maya yang mengedit foto pencalonan menjadi lebih muda dan cantik. Pemilih model empat mengandalkan penampilan tokoh yang akan dipilih untuk menyimpulkan kualitas diri seorang pemimpin. Kecenderungan menilai penampilan ini dalam ilmu psikologi disebut dengan halo effect yaitu mereka yang berpenampilan fisik menarik akan dianggap baik dan memiliki kualitas diri yang bagus. Data dari berbagai Survei juga menunjukkan bahwa citra diri masih menjadi rujukan bagi banyak pemilih Indonesia dalam menentukan pilihan mereka. Hasil survei dari Lembaga Survei Indikator yang diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2024 menemukan bahwa lebih dari setengah dari pemilih (53,5%) menggunakan citra diri dari calon presiden sebagai alasan memilih. Citra diri tersebut antara lain tegas/berwibawa (14,6%), perhatian pada rakyat/merakyat (13,3%), berpengalaman (6,2%), lebih meyakinkan (4,2%), pintar/berwawasan luas (4,2%), bisa dipercaya/Amanah (3,8%), agamis/relijius (3,1%), baik/ramah/santun (2,6%), dan bersih dari korupsi (1,5%). Dari perspektif pemilih, citra diri calon presiden atau calon legislatif menjadi informasi dominan dalam menentukan pilihan mereka. Usaha mengedepankan penampilan, karakter, dan kepribadian yang menarik bagi pemilih adalah mutlak bagi peserta pemilu untuk memenangi kompetisi elektoral ini. Tentu saja setiap calon baik legislatif maupun ekskekutif ingin menunjukkan citra diri terbaik melalui kampanye yang mereka lakukan atau pun di kertas suara terutama bagi calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota DPD. Contoh terkini adalah Alfiansyah Bustami Komeng dengan foto tidak formal atau ‘nyeleneh’ menjadi perbincangan di masyarakat yang membuat banyak masyarakat memilih dirinya sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat pada Pemilu 2024. Dalam ilmu komunikasi, yang dilakukan oleh Komeng adalah bentuk dari pelanggaran ekspektasi yang positif. Pemilih memiliki seperangkat 59 ekspektasi atau harapan terhadap foto calon legislatif di kertas suara. Foto atau citra diri calon legislatif haruslah dalam pose formal atau semi-formal dengan ekspresi serius atau tersenyum. Namun, Komeng melanggar ekspektasi tersebut dalam arah yang positif, dalam artian pemilih justru merasa terhibur dan tertawa seperti layaknya pelanggaran ekspektasi yang terjadi dalam sebuah humor atau lawakan. Latar belakang Komeng sebagai komedian membantu efek positif dari pelanggaran ekspektasi pemilih pada citra diri calon anggota legislatif. Bagi pemilih Indonesia yang mayoritas adalah pemilih dengan rasionalitas terbatas, citra diri peserta pemilu menjadi pertimbangan penting. Secara heuristik, citra diri menunjukkan kualitas kandidat yang terlalu susah dibuktikan dengan menelisik rekam jejak calon dalam pemilu. Stereotipe yang bersandar pada citra diri yang menarik, gagah, berwibawa, merakyat, pintar, dan agamis menjadi strategi utama pertarungan komunikasi politik dalam kampanye pemilu. (Teknologi AI Dalam Memproduksi Citra Diri) Peserta pemilu tentu berusaha untuk menampilkan citra diri mereka sesuai dengan keinginan pemilih sesuai yang ditangkap oleh hasil survei politik dan pemasaran. Kompetisi dalam usaha menampilkan citra diri mereka terutama dalam komunikasi kampanye politik elektoral menuntut invoasi untuk membedakan citra diri seorang peserta pemilu dengan yang lain. Seperti yang menjadi asumsi dari Teori Fungsional Kampanye Politik dari Benoit (2017) yang mengatakan, pertama, memilih dalam pemilu adalah tindakan komparatif dimana kandidat capres dan cawapres harus tampil lebih disukai dari kompetitornya. Kedua, peserta pemilu harus membedakan dirinya dengan lawan politiknya. Ketiga, Pemilih mempelajari perbedaan antar kandidat melalui pesan politik yang didiseminasikan melaui beragam media komunikasi. Teori fungsional kampanye politik (Benoit, 2017) menjelaskan bahwa komunikasi kampanye politik terjadi baik untuk kebijakan dan karakter. Dalam membedakan dirinya dengan kompetitor, peserta pemilu mengeksplorasi teknologi dan teknik representasi citra diri yang tersedia untuk memberikan keunggulan atas lawan- lawannya. Salah satu teknologi terkini dalam memproduksi citra dalam bentuk gambar maupun video adalah teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi AI atau Artificial Intelligence mampu membuat gambar hingga video dengan mempelajari data-data artistik terdahulu di Internet (Machine Learning) 60 hingga akhirnya gambar atau video yang diproduksi dengan cara menggabungkan dan mereplikasi data artistik sebelumnya menyerupai perintah pengguna, atau disebut juga prompt. Setelah mengetik prompt “Buatlah poster kampanye politik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden A dengan gaya kartun” maka teknologi AI bisa membuat poster kampanye dengan gaya gambar kartun atau video animasi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Salah satu kontroversi penggunaan AI untuk produksi gambar dan video terkait dengan proses pembuatannya yang mencomot gaya artistik seniman-seniman yang tersimpan di Internet. Reproduksi digital yang memungkinkan pemindahan media secara cepat dan murah berdampak pada ketersediaan data besar (big data) artistik yang digunakan untuk melatih mesin AI untuk memproduksi citra yang tidak berbasis pada realitas. Terlebih, penggunaan karya seniman sebagai data untuk melatih AI tanpa seizin seniman. Kontroversi ini menambah panjang problematika AI untuk memroduki citra terutama terkait dengan komunikasi politik dan iklan politik. Tidak hanya manipulasi digital dan pembuatan gambar melalui AI, AI saat ini juga mampu untuk membuat serta mengedit video setiap orang tanpa seizin orang tersebut. Dikenal juga dengan teknologi Deepfake, mesin AI ini mampu membuat figur seolah-olah melakukan dan atau mengatakan hal tertentu. Kasus kriminal dari penggunaan teknologi Deepfake sudah bertahun-tahun dilakukan misalnya untuk pemerasan melalui manipulasi dalam pornografi dan promosi judi online yang menggunakan wajah ataupun suara publik figur tanpa seizin mereka. Teknologi Deepfake juga ramai diperbincangkan dalam kontestasi Pemilu 2024 ketika iklan kampanye dari partai Golkar menggunakan video deepfake dari Almarhum Presiden RI kedua, Soeharto, muncul dan menjadi viral di media sosial. Penggunaan teknologi AI yang kontroversial selain diistilahkan dengan Generative Artificial Intelligence juga merujuk kepada istilah “konten sintetis”, yaitu konten dihasilkan oleh teknologi “deepfake” yang dapat menghasilkan gambar, video, dan suara “palsu” atau “buatan” yang terlihat seperti asli (Ienca, 2023). Kemunculan konten sintetis ini juga berkaitan dengan maraknya “media sintetis”. Jenis media sintetis, misalnya, termasuk audio yang disintesis (misalnya, Google Duplex), realitas virtual, dan bahkan pembuatan gambar digital tingkat lanjut (di luar CGI, di mana sistem AI semakin mampu secara otomatis menghasilkan realisme dalam skala besar). Dua cabang yang menyebabkan kekhawatiran terbesar saat ini, adalah deepfake dan Generative Adversarial Network (GAN). Jenis media sintetis, 61 misalnya, termasuk audio sintetis, realitas virtual, dan bahkan pembuatan atau manipulasi gambar digital yang canggih. Manipulasi digital di era AI dapat didefinisikan sebagai “any influence exerted through the use of digital technology that is intentionally designed to bypass reason and to produce an asymmetry of outcome between the data processor (or a third party that benefits thereof) and the data subject” (Ienca, 2023). Dalam kesejarahannya, manipulasi ini tentu tidak hanya terkait dengan teknologi canggih seperti AI. Proses pengeditan foto baik secara manual maupun digital seperti lewat Photoshop mewarnai sejarah panjang praktik manipulasi, namun kondisi saat ini sangat berbeda terkait skala dan implementasinya. Kemunculan AI-generated content atau “konten sintetis” yang berasal dari AI menghasilkan beberapa permasalahan yang kompleks dan saling berkelindan, yaitu terkait dengan 1) penyebaran misinformasi, misalnya saja, dengan adanya penyebaran gambar maupun video yang dimanipulasi dalam konteks politik dan bertujuan menyebarkan wacana negatif tertentu atau bagian dari perusakan karakter politisi yang diserang pada konten tersebut 2) Pencurian identitas dan Impersonation, bahkan hal ini tidak hanya dapat menyerang figure publik tapi juga banyak warga biasa. Bayangkan adanya konten video atau suara sintetis dari seorang politisi yang digunakan untuk meminta donasi kepada warganya, sehingga terjadi penipuan dengan mengatasnamakan figur tertentu. 3) Konten sintetis yang dimanipulasi, juga akan berkaitan dengan citra diri yang mungkin saja menjadi rusak karena adanya sentimen negatif yang kemudian muncul kepada politisi tersebut. Tanpa atau dengan AI, misinformasi merupakan musuh utama dalam demokrasi. Misinformasi menyerang kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan dengan cara memanipulasi informasi dan menyusutkan kualitas informasi yang digunakan sebagai pertimbangan. Pemilih di Indonesia yang mayoritas mengandalkan jalan pintas kognitif yang bersandar pada stereotipe citra diri kandidat akan tidak mampu membuat simpulan yang berkualitas jika informasi citra diri peserta pemilu jauh atau tidak berdasar pada kenyataan. Pembuatan informasi citra diri dengan menggunakan teknologi AI untuk produksi dan manipulasi citra atau gambar dan video berpotensi untuk menurunkan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi dalam hal ini adalah pemilih tidak mendapatkan informasi yang baik sehingga pemimpin yang dihasilkan dari proses yang sedemikian rupa juga buruk kualitasnya. (Citra Diri dan Pariwara) 62 Penonjolan citra diri dalam kampanye pemilu adalah sebuah bentuk pariwara atau periklanan. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi tentang produk dan/atau merek kepada khalayak sasarannya, agar mereka memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan (Etika Pariwara Indonesia, 2020). Dalam penjelasan Etika Pariwara Indonesia (2020) yang termasuk dalam pengertian iklan ialah: iklan korporat, iklan layanan masyarakat, iklan promo program, pemerekan (branding), ajang (event), dan pawikraya (merchandising). Dalam kajian pemasaran politik, citra dari kandidat politik dapat dianalogikan dengan merek atau merek produk. Penelitian di Spanyol menjelang Pemilu mendemonstrasikan bahwa semakin kuat ekuitas merek calon presiden berkorelasi dengan semakin tinggi intensi untuk memilih dalam pemilu (Gutierrez-Rodriguez et al., 2023). Strategi komunikasi pemasaran politik peserta pemilu berusaha membuat asosiasi mental di benak pemilih terhadap merek kandidat. Asosiasi atas citra diri yang tegas, merakyat, cerdas, agamis, dan bahkan anti-korupsi disusun berdasarkan beragam citra diri yang menjadi sebuah tubuh pengetahuan yang koheren di benak pemilih. Jika tidak ada koherensi, misalkan citra tegas dan sakit maka mereka dari kandidat akan melemah dan tidak cukup untuk memengaruhi pemilih dalam pemilu. Pengelolaan citra diri menjadi taktik terpenting dalam strategi komunikasi merek kandidat. Tidak jarang untuk menonjolkan citra diri tertentu, kandidat menggunakan hiperbola dalam representasi citra diri mereka. Dalam ketentuan huruf 1.12 Etika Pariwara Indonesia (EPI) tahun 2020 dijelaskan bahwa hiperbola boleh dilakukan sepanjang dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor dan tampil secara sangat jelas berlebihan, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarnya. Dalam penjelasan huruf 1.12 tersebut dinyatakan hiperbol yang diperbolehkan adalah dalam bentuk karikatural yang bersifat simbol penarik perhatian dan jelas-jelas nyata, bisa dimengerti sebagai hiperbola, bukan pembesaran skala, manipulasi visual yang berlebihan atau rekayasa visual (digital imaging) yang merubah kondisi asli produk tersebut. Penggunaan citra diri yang diproduksi dengan teknologi AI dalam kampanye Pilpres 2024 dapat dikategorikan sebagai perubahan skala proporsi tubuh dan wajah, manipulasi visual yang berlebihan, dan rekayasa visual yang merubah kondisi asli kandidat sebagai produk yang ditawarkan dalam kampanye pemasaran politik. Manipulasi yang berlebihan ini sangat mungkin meningkatkan ekuitas merek 63 kandidat dengan menaikkan pengetahuan, asosiasi, rasa suka, kualitas dan loyalitas pemilih terhadap kandidat yang menggunakan manipulasi citra diri. Namun, informasi yang tidak benar akan merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas. Sehingga hasil dari citra diri yang dimanipulasi demi keuntungan elektoral tidak hanya merugikan pemilih secara individual namun kualitas demokrasi secara umum. Dengan logika ketidak-tepatan informasi akan merugikan pemilih atau konsumen, iklan pangan diatur dalam Pasal 104 Ayat (3) Bagian Kedua UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Informasi pangan yang tidak tepat dapat menyerang kemampuan konsumen untuk memilih dan memilah produk pangan yang berkualitas yang efeknya secara individual akan mengganggu kesehatan dan secara luas akan mengakibatkan krisis kesehatan seperti stunting dan kurang gizi. Lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 17 Ayat (1) huruf c. bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Pelaku usaha periklanan dapat dianalogikan dalam kampanye politik sebagai Tim Pemenangan kandidat yang membuat strategi komunikasi pemasaran politik dan bahkan mengeksekusi strategi tersebut. Dengan menggunakan citra diri yang diproduksi oleh AI secara berlebihan dan diluar batas kewajaran dapat memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai peserta pemilu. Perlindungan terhadap pemilih mutlak diperlukan sebagaimana perlindungan terhadap konsumen. (Citra Produksi AI dan Keterangan Tentangnya) Kesalahan informasi harus dilawan dengan informasi. Citra diri kandidat pemilu sebagai merek yang dikampanyekan diproduksi oleh AI sangat mungkin bersifat berbeda dengan kondisi asli kandidat. Informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat harus disertai dengan informasi korektif sehingga paling tidak dapat menetralisir efek kesalahan informasi tersebut. Walter dan kolega (2019) melakukan analisis atas 20 ekperimen tentang cek fakta, menemukan bahwa koreksi informasi terhadap misinformasi berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan pemilih, walaupun pengaruh ini sifatnya lemah. Informasi atau disclaimer bahwa informasi citra diri yang sedang di konsumsi oleh publik sebagai citra diri hasil produksi AI dapat 64 menguatkan efek koreksi informasi sebelum kepercayaan pemilih semakin salah dan akhirnya semakin sulit untuk dikoreksi. Informasi penyerta dari citra diri kandidat yang diproduksi oleh AI merupakan jalan tengah dan kompromis atas resiko dari konten sintetis yang menyerang kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan dengan inovasi yang harus dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati dan pikiran pemilih. Kita tidak bisa menjadi puritan di tengah gelombang perkembangan teknologi AI yang eksponensial percepatannya. Seperti halnya pisau bermata dua, teknologi selalu membawa manfaat dan mudharat pagi masyarakat dan penggunanya. Kita bisa memitigasi efek destruktif dari konten sintesis buatan AI dalam pemilu tanpa kehilangan manfaatnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa informasi citra diri calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif mutlak diperlukan dalam demokrasi. Informasi citra diri tersebut membantu pemilih untuk menimbang dan memilah kandidat mana yang akan mereka pilih di TPS. Penggunaan citra diri yang secara sintetis diproduksi oleh AI dalam kampanye politik memang fenomena baru, yang harus segera disikapi. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga tengah bergulat dan bereksperimen dengan penggunaan AI untuk pembuatan citra diri politisi dalam kampanye politik. Dengan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal demografi dan budaya masyarakatnya, maka kita tidak boleh menunggu negara lain untuk mengajari kita tentang bagaimana berurusan dengan citra diri sintetis produksi AI. Kita harus mengambil inisiatif dengan cepat namun moderat untuk menghindarkan resiko buruknya namun tetap mendapatkan manfaat dari teknologi produksi citra oleh AI. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 6 Februari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I.Pokok Permohonan Para Pemohon 65 a. Bahwa menurut Pemohon yang merupakan seorang warga negara dan juga sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum, berhak untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya khususnya dalam Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil sebagaimana telah dijamin di dalam konstitusi, sedangkan menurut dalil-dalil Pemohon bahwa pasal-pasal a quo melanggar konstitusi karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, mengenai ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang memiliki hubungan keluarga/ semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pemilu. Kedua, ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain diluar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Ketiga, ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi Artificial Intelligence (AI) seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. b. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan teknologi AI pada alat peraga kampanye bertentangan dengan asas Pemilu bebas, jujur dan adil. Dimana menurut Pemohon penggunaan AI yang merubah atau mentransformasikan realitas citra diri menjadi sesuatu karakter yang jauh berbeda dari realitasnya merupakan sebuah kamuflase dan citra diri yang semu sehingga mengecoh atau memanipulasi Pemilih dalam hal ini masyarakat dalam melakukan penilaian. Hal tersebut dianggap oleh Pemohon sebagai salah satu bentuk kebohongan citra diri. II.Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan 66 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon 1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Bahwa UUD 1945 Pasal 22E tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Oleh karenanya Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk UU untuk mengaturnya lebih lanjut dalam sebuah Undang- Undang. Adapun bunyi Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian bahwa UU Pemilu termasuk didalamnya pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon yakni Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU a quo merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut sebagai mana amanat Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 adalah mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu, yang antara lain termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye. 3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pilihan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi 67 penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (legal policy) dari Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir). 4. Bahwa salah satu prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan dan persamaan, setiap warga negara memiliki hak yang sama yang secara umum diatur dalam konstitusi. Kebebasan dan persamaan setiap warga negara dalam kedudukan hukum negara diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan ini berlaku untuk semua warga negara baik masyarakat, pejabat negara, kepala daerah, maupun Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaaan Pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, maka dilakukan pembatasan-pembatasan khususnya berkaitan jabatan tertentu yang diatur dalam UU 7/2017 dengan tidak mengurangi haknya sebagai warga negara. 5. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang memiliki hubungan keluarga/ semenda sampai derajat ketiga, atau gabungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pemilu, sebagai berikut: 68 a. Keikutsertaan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam pemilu hendaknya diletakan dalam pehamanan sebagai sikap mereka untuk memilih salah satu peserta pemilu, baik ketika menggunakan hak suaranya, maupun sikap untuk mendukung salah satu peserta pemilu dengan mengajak orang lain untuk ikut memilih pasangan calon tertentu, atau ikut berkampanye dengan salah satu pasangan calon. Sebagai warga negara menggunakan hak suaranya, maka hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. b. Praktik di Beberapa Negara Di beberapa negara, Presiden melaksanakan kampanye, misalnya di Pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 Presiden Obama membantu kampanye Kandidat dari Partai Demokrat yaitu Hillary Clinton. Demikian juga pada Pemilu Presiden di Prancis 2017, Presiden Francois Hollande berkampanye untuk kandidat Emnanuel Macron. Sekali lagi aktivitas kampanye merupakan wujud dari pelaksanaan hak pilih secara universal sesuai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Tabel Praktik Hak kampanye Presiden Negara Presiden boleh Kampanye Catatan Amerika Serikat Ya Pengawasan Aktivitas dan Dana Kampanye dilakutan ketat oleh Federal Election Commision (FEC). Ini sebagai wujud dari upaya menghindari Conflict of Interest (CoI) dan penyalahgunaan kewenangan jika seorang Presiden Ikut kampanye. Prancis Ya Selama 40 tahun terakhir, ketika Perancis dan negara demokrasi lainnya di Eropa Barat telah menerapkan batasan belanja 69 kampanye yang lebih ketat sebagai bagian dari menyetarakan persaingan antar kandidat. Ini menjadi bagian kontrol negara jika Seorang Presiden ikut kampanye, peluang terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara bisa dihindari. Contoh: Mantan Presiden Nicholas Sarkozy dijatuhi hukuman penjara karena skandal penyimpangan dana kampanye. Indonesia Ya Presiden dilarang untuk menggunakan fasilitas negara, menyalahgunakan kewenangan dan cuti di luar tanggunan. 6. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif, maka sebaiknya Pemohon memahami terlebih dahulu perbedaan antara peserta pemilu dengan peserta kampanye, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal UU 7/2017 sebagai berikut: - Pasal 1 angka 27 : “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. - Pasal 269 ayat (1) : “Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-aeorang, dan organisasj penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. - Pasal 270 ayat (1) : (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota 70 DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. - Pasal 271 : “Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD”. - Pasal 273 : “Peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat”. Oleh karena itu untuk menerangkan pihak lain yang dimaksud oleh Pemohon, maka dalam hal ini berarti pihak lain tersebut adalah diluar dari peserta pemilu serta pelaksana dan tim kampanye. Maka Pemerintah berpandangan bahwa pihak lain tersebut adalah peserta kampanye yang berdasarkan Pasal 273 UU 7/2017 terdiri atas anggota masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai larangan dan sanksi bagi pihak lain diluar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih telah diatur dalam UU 7/2017 sebagai berikut: - Pasal 523 ayat (1) : “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. - Pasal 523 ayat (2) : “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”. 71 - Pasal 523 ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Dengan demikian larangan pada pihak lain untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya telah diatur dalam Pasal dimaksud. Adapun mengenai pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud Pemohon, dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan: - Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. - Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. - Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Sehingga dapat dikatakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud, harus jelas subjek pelakunya dan membutuhkan bukti yang kuat, mengingat pelanggaran terhadap hal tersebut berujung pada pembatalan calon sebagaimana Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 yang berbunyi “Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU”. Dengan demikian pelanggaran yang berujung pada pembatalan harus jelas subjek pelakunya sebagaimana Pasal 286 (1) UU 7/2017 yaitu Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau 72 memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. 7. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi AI seolah-olah sebagai citra diri yang otentik, sebagai berikut: a. Kampanye Pemilu dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. b. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kampanye politik merupakan aspek penting dalam proses demokrasi, yang memungkinkan partai politik dan kandidat untuk mengkomunikasikan gagasan dan kebijakan mereka kepada para pemilih. c. Demokrasi digital memunculkan tantangan baru bagi praktik demokrasi tradisional atau konvensional, terutama bagi negara dan pemerintahan. Konsepsi lebih komprehensif tentang demokrasi digital sudah mulai menarik minat banyak pihak. Pendukung demokrasi digital optimis bahwa teknologi digital memungkinkan seseorang untuk menembus batas waktu dan hambatan ruang yang selama ini ada, untuk kemudian membangun jaringan komunikasi yang luas pada level global. d. Penggunaan teknologi AI pada alat peraga kampanye, dapat kami sampaikan bahwa AI dalam ilmu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Pesatnya kemajuan teknologi, termasuk AI, telah mengubah cara kampanye politik dilakukan. AI mempunyai potensi untuk menganalisis sejumlah besar data, mengidentifikasi pola dan tren, dan menargetkan kelompok pemilih tertentu dengan pesan yang disesuaikan. e. Bahwa dengan memanfaatkan kekuatan AI, para calon peserta pemilu dapat memperoleh wawasan berharga mengenai preferensi dan perilaku 73 pemilih, sehingga menghasilkan strategi kampanye yang lebih efektif dan efisien. f. Bahwa mengatur penggunaan AI dalam kampanye dapat menghambat inovasi teknologi dan membatasi kemampuan calon peserta pemilu untuk memanfaatkan alat dan teknik mutakhir dalam berinteraksi dengan pemilih. g. Penggunaan AI dalam kampanye politik dapat meningkatkan kemampuan aktor politik untuk berinteraksi dengan pemilih dan menyampaikan pesan mereka secara lebih efektif. Dengan mengatur penggunaan AI dalam kampanye politik, terdapat risiko pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi para aktor politik, yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari proses pemilu. h. Mengatur penggunaan AI dalam kampanye politik menghadirkan tantangan yang signifikan karena kompleksitas sistem AI dan sifat dinamis saluran komunikasi digital. Berbeda dengan bentuk periklanan kampanye tradisional, kampanye yang didukung AI beroperasi di lingkungan yang terdesentralisasi dan berbasis algoritma, sehingga sulit untuk menetapkan batasan regulasi yang jelas. Selain itu, penerapan peraturan mengenai AI dalam kampanye politik memerlukan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang canggih, yang mungkin tidak praktis dan membutuhkan banyak sumber daya bagi otoritas pemilu. Berdasarkan asas hukum Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dapat dianalogikan bahwa selama belum terdapat larangan penggunaan AI dalam kampanye, maka tetap diperbolehkan dan tidak melanggar norma-norma. 8. Secara prinsip, UU 7/2017 ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 74 Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang- Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk Undang-Undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil UU a quo tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. 9. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 10. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang”. 75 11. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 12. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. IV. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 76 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah mendengarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum dan keterangan tertulisnya telah diterima dalam persidangan Mahkamah pada 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok-Pokok Permohonan Pemohon Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya larangan mengikuti kampanye bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Peserta Pemilu bertentangan dengan Penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur dan adil; b. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya larangan dan sanksi bagi “pihak lain” di luar Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bertentangan dengan Penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil; c. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknolgi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI) bertentangan dengan asas Pemilu bebas, jujur, dan adil. Terkait pokok-pokok permohonan Pemohon sebagaimana KPU selaku Pemberi Keterangan uraikan pada angka Romawi I tersebut di atas, KPU akan memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan dengan pokok-pokok Permohonan a quo yang dengan berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban KPU selaku Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dengan segala hormat izinkanlah KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut: II. Pengaturan Kampanye Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 77 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye A. Pengaturan Kampanye dan Larangan Kampanye Dalam UU Pemilu 1. Bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 2. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU wajib melaksanakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan wajib memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut: UU Pemilu) pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; 4. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu mengatur sebagai berikut: Pasal 75 (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan 5. Bahwa definisi Kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yaitu “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang 78 ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”; 6. Bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf g UU Pemilu mengatur salah satu tahapan Penyelenggaraan Pemilu yaitu masa Kampanye Pemilu; 7. Bahwa Pasal 267 dan Pasal 268 UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab serta dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye; 8. Bahwa Pasal 269 ayat (1) UU Pemilu mengatur “(1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”; 9. Bahwa Pasal 269 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional yang berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; 10. Bahwa Pasal 269 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Secara berjenjang Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan, dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa; 11. Bahwa Pasal 272 Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 79 12. Bahwa Pasal 273 UU Pemilu mengatur “Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat; 13. Bahwa Pasal 274 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon serta dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik; 14. Bahwa Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur metode Kampanye Pemilu yang dapat dilakukan melalui: a. Pertemuan terbatas; b. Pertemuan tatap muka; c. Penyebarluasan bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. Pemasangan alat peraga di tempat umum; e. Media sosial; f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. Rapat umum; h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15. Bahwa Pasal 276 UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i tersebut di atas dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Sedangkan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang; 16. Bahwa Pasal 279 ayat (1) UU Pemilu mengatur “(1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan Peraturan KPU”; 80 17. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur: “(1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu; 18. Bahwa selanjutnya Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu mengatur: “(2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank 81 Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; 19. Bahwa Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 18 tersebut di atas, dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu; 20. Bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j tersebut di atas serta ketentuan pada angka 19 tersebut di atas merupakan tindak pidana Pemilu; B. Pengaturan Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya dalam UU Pemilu 1. Bahwa ketentuan Pasal 299 UU Pemilu mengatur: Pasal 299 (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. 82 2. Bahwa selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Bahwa Pasal 300 UU Pemilu mengatur “Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”; 4. Bahwa Pasal 302 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 303 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dapat diberikan cuti sebanyak 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye dengan ketentuan hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti; 5. Bahwa Pasal 303 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; 6. Bahwa Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) UU pemilu pada pokoknya mengatur bahwa dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 7. Bahwa ketentuan berkaitan dengan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh, 83 Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023; Terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka romawi I huruf b dan huruf c tersebut di atas, izinkanlah kami KPU untuk menyampaikan Keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut: III. Materi Muatan Dan Pengaturan Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 1. Bahwa Pasal 167 ayat (4) huruf g UU Pemilu mengatur “(4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: g. masa Kampanye Pemilu”; 2. Bahwa Pasal 167 ayat (8) UU Pemilu mengatur “(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut: PKPU Kampanye); 4. Bahwa PKPU Kampanye terdiri dari 14 (empat belas) BAB dan 85 (delapan puluh lima) pasal. Adapun susunan BAB dalam PKPU Kampanye adalah sebagai berikut: 84 Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelaksanaan Kampanye; Bab III Materi Kampanye Pemilihan Umum; Bab IV Metode Kampanye; Bab V Pemberitaan dan Penyiaran; Bab VI Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara; Bab VII Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua; Bab VIII Larangan Kampanye Pemilihan Umum; Bab IX Koordinasi Dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum; Bab X Sosialisasi Dan Pendidikan Politik; Bab XI Sistem Informasi; Bab XII Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Dalam Keadaan Bencana; Bab XIII Pedoman Teknis; Bab XIV Ketentuan Penutup; 5. Bahwa materi muatan PKPU Kampanye yang tersusun dalam 14 (empat belas) Bab sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas merupakan pengaturan derivasi atas apa yang telah tertuang dalam norma UU Pemilu, khususnya norma-norma yang berkaitan dengan Kampanye. Selain berdasarkan pada norma UU Pemilu, materi muatan dalam PKPU Kampanye juga memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan mekanisme Kampanye, khususnya dalam hal ini adalah Kampanye bagi Pejabat Negara; 6. Bahwa pengaturan Kampanye Bagi Pejabat Negara diatur dalam Bab VI PKPU Kampanye yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu mulai Pasal 62 s.d Pasal 64. Dalam ilmu peraturan perundang-undangan terdapat mekanisme grouping and ordering yang diimplementasikan dalam butir 63 dan 69 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya 85 disebut: UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Pengelompokan ini didasarkan pada kesamaan materi sehingga bab kampanye merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; 7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 62 s.d Pasal 64 PKPU Kampanye mengatur: BAB VI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA Pasal 62 (1) Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan. (3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu. (5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 63 Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri. Pasal 64 86 (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota dilarang menjadi ketua tim Kampanye Pemilu. (2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil wali kota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. (3) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atas nama Presiden. 8. Bahwa ketentuan Pasal 62 s.d Pasal 64 PKPU Kampanye pada pokoknya mengatur tata cara cuti oleh Pejabat Negara yang melakukan Kampanye. Akan tetapi PKPU Kampanye tidak mengatur secara rinci mekanisme cuti bagi Pejabat Negara yang hendak melakukan Kampanye. Hal ini karena terdapat pengaturan cuti bagi Pejabat Negara yang hendak melakukan Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. IV. Proses Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 1. Bahwa PKPU Kampanye yang dibentuk oleh KPU telah melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari focus group discussion (FGD), Uji Publik, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR dan Pemerintah dan Harmonisasi; 2. Bahwa dalam rangkaian pembentukan PKPU Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas melibatkan beberapa unsur yaitu Kementerian/Lembaga negara dan masyarakat yang diwakili oleh organisasi kemasyarakatan; 3. Bahwa tujuan dari diadakan FGD dan Uji Publik salah satunya adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait rancangan PKPU Kampanye. Melalui metode tersebut diharapkan terdapat beberapa masukan dan catatan atas rancangan PKPU Kampanye yang kemudian dapat menjadi penyempurnaan norma pengaturan khususnya hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa dalam proses pembentukan khususnya pada saat dilakukan FGD dan Uji Publik, terdapat beberapa catatan dan masukan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan terutama terkait dengan teknis pelaksanaan kampanye dan beberapa definisi di dalamnya; 5. Bahwa terhadap masukan dan catatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, KPU melakukan identifikasi dan inventarisasi guna menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan norma rancangan PKPU Kampanye; 6. Bahwa setelah dilakukan FGD dan Uji Publik, selanjutnya rancangan PKPU Kampanye dilakukan RDP bersama DPR dan Pemerintah. Forum RDP ini guna membahas rancangan PKPU Kampanye khususnya berkaitan dengan materi muatan dan implementasi hal-hal teknis dalam pelaksanaan tahapan Kampanye; 7. Bahwa dalam forum RDP antara DPR dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 6 tersebut di atas, KPU, Bawaslu, DKPP, DPR dan Pemerintah terdapat kesepahaman terhadap materi muatan yang tertuang dalam rancangan PKPU Kampanye. Hal ini sebagaimana hasil RDP Rancangan PKPU Kampanye yang disetujui bersama dalam forum RDP pada tanggal 29 Mei 2023; 88 8. Bahwa setelah dilakukan RDP sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas selanjutnya dilakukan proses Harmonisasi. Harmonisasi dilakukan oleh Kemenkumham melalui Dirjen Perundang-Undangan di mana dalam forum tersebut melibatkan unsur Kementerian/Lembaga lain serta organisasi masyarakat; 9. Bahwa Harmonisasi bertujuan untuk pertama, memastikan teknik penyusunan rancangan PKPU Kampanye telah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kedua, untuk menyelaraskan norma dalam rancangan PKPU Kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk UU Pemilu; 10. Bahwa dalam proses Harmonisasi sebagaimana dimaksud angka 9 tersebut di atas, terdapat beberapa catatan dan masukan terhadap rancangan PKPU Kampanye salah satunya adalah terkait cuti bagi Wakil Menteri yang hendak melakukan Kampanye. Terhadap konteks dimaksud, rumusan di dalam PKPU Kampanye diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut: PP Cuti Kampanye); 11. Bahwa dari rangkaian proses pembentukan PKPU Kampanye yang dimulai dari FGD sampai dengan Harmonisasi, pada tanggal 17 Juli 2023 PKPU Kampanye tersebut diundangkan dan mulai berlaku sah dan mengikat sejak tanggal penetapan dimaksud. V. Beberapa Catatan Dan Masukan Dalam Proses Pembentukan Peraturan 89 Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 1. Bahwa mekanisme pembentukan PKPU Kampanye dan rangkaian prosesnya telah KPU uraikan pada angka romavi IV tersebut di atas. Pada pokoknya rangkaian tahapan pembentukan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan PKPU Kampanye telah melalui beberapa rangkaian tahapan dan juga melibatkan beberapa pihak baik Kementerian/Lembaga maupun organisasi masyarakat; 2. Bahwa KPU perlu memberi gambaran dari rangkaian proses pembentukan PKPU Kampanye serta beberapa catatan dan masukan di setiap rangkaian, oleh karenanya KPU akan memberikan gambaran terhadap proses pembentukan PKPU Kampanye pada tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Uji Publik: Uji Publik dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023. Dalam forum Uji Publik, KPU mengundang 86 (delapan puluh enam) instansi, Kementerian/Lembaga dan beberapa pihak lainnya yaitu Partai Politik Peserta Pemilu 2024, organisasi masyarakat dan media. Uji Publik merupakan forum bagi KPU untuk meminta masukan dan tanggapan serta perspektif untuk merangkum partisipasi publik terkait rencana kebijakan yang diambil oleh KPU. Beberapa catatan dan masukan pada saat Uji Publik yaitu di antaranya adalah kampanye untuk kebutuhan penyandang disabilitas, masa kampanye pemilu, Alat Peraga Kampanye (APK), definisi citra diri dan iklan kampanye. b. RDP: RDP dilaksanakan pada 29 Mei 2023. Dalam RDP, dihadiri oleh DPR dalam hal ini diwakili oleh Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam RDP tersebut KPU memaparkan isu strategis dari rancangan PKPU Kampanye di antaranya: penyederhanaan regulasi dengan pengaturan kebijakan yang lebih komprehensif, efisiensi dan efektivitas pada tahapan kampanye, pengaturan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik, reformulasi formulir kampanye yang pada PKPU Kampanye Pemilu 2019 terdapat 24 formulir dan di rancangan PKPU Kampanye Pemilu 2024 terdapat 6 jenis 90 formulir, penambahan klausul citra diri, serta beberapa pengaturan teknis lainnya terkait Kampanye. c. Harmonisasi: Harmonisasi rancangan PKPU Kampanye dimulai pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2023. Dalam forum Harmonisasi diikuti dan dihadiri oleh Kemenkumham (Direktur Harmonisasi), KPU, Bawaslu, Kemendagri (Ditjen Polpum), Sekretariat Kabinet dan Kemenkominfo. Dalam forum Harmonisasi, KPU menjelaskan bahwa rancangan PKPU Kampanye mengatur beberapa hal di antaranya: metode kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU, pengaturan metode kampanye rapat umum, pengaturan kampanye dalam masa bencana, pengaturan kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dan sosialisasi dan pendidikan politik. 3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana KPU jelaskan pada angka 2 tersebut di atas, pada pokoknya menggambarkan bahwa proses pembentukan PKPU Kampanye juga dibahas secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan aspek formil pembentukan peraturan KPU yang harus melalui RDP dan Harmonisasi, tapi lebih dari pada itu yaitu guna menginventarisir seluruh catatan dan masukan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan PKPU Kampanye sekaligus mendapatkan perspektif-perspektif guna penyempurnaan pengaturan yang dituangkan dalam PKPU Kampanye; 4. Bahwa KPU dalam menyikapi seluruh catatan dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan PKPU Kampanye mempertimbangkan setidaknya 2 (dua) aspek yaitu pertama, aspek regulasi, dalam artian catatan dan masukan dari pihak-pihak tersebut terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan inventarisasi apakah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak dan kedua, aspek implementasi, dalam artian catatan dan masukan dari pihak-pihak tersebut dipertimbangkan dari aspek teknis pelaksanaan; 5. Bahwa dalam konteks teknik penyusunan dan aspek kesesuaian materi muatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara komprehensif hal ini dilakukan pada saat proses Harmonisasi. Pembahasan pada saat Harmonisasi tidak kemudian hanya bertumpu pada aspek formil semata tetapi juga memperhatikan aspek materiil. Posisi Peraturan KPU sebagai peraturan 91 pelaksanaan atas UU Pemilu tentu harus memuat hal-hal yang berkesesuaian dengan norma yang telah diatur dalam UU Pemilu. Artinya, dalam posisi demikian, maka Peraturan KPU in casu PKPU Kampanye tidak dapat mengatur lebih jauh terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU Pemilu. Hal ini bukan kemudian menjadi hambatan bagi KPU dalam menyusun aturan teknis in casu PKPU Kampanye tetapi justru sebagai sarana kontrol terkait teknik penyusunan bagi KPU -di satu sisi- sekaligus sebagai kontrol bagi KPU dalam penyelarasan pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi -di sisi lain-. Oleh karenanya, Harmonisasi menjadi forum “terakhir” bagi KPU sebelum melakukan pengundangan suatu Peraturan KPU. Bahwa kemudian masih sangat dimungkinkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap terbitnya suatu Peraturan KPU adalah hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UU Pemilu. Namun demikian, ketika hal tersebut terjadi, setidaknya dari seluruh rangkaian proses pembentukan Peraturan KPU in casu PKPU Kampanye, KPU dapat menjelaskan latar belakang pengaturan dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis secara komprehensif. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “citra diri” yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam foto/gambar, KPU akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa UU Pemilu tidak memberikan definisi terhadap frasa “Citra Diri” yang merupakan salah satu unsur dalam Kampanye sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang mengatur “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”; 2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu frasa “citra diri” tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018). Guna terciptanya kesamaan cara pandang dan perspektif dalam memaknai “citra diri” pada Pemilu 2019 kemudian dirumuskan pertama kali makna “citra diri” melalui Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor: 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor: 26/HM.02- 92 NK/01/KPU/IX/2018, Nomor: 17/K/KPI/HK.03.02/09/2018, Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut: SKB Gugus Tugas Pemilu 2019); 3. Bahwa Citra Diri dalam SKB Gugus Tugas Pemilu 2019 dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Nomor: 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor: 1 Tahun 2018, Nomor: 01/KPI/HK.02.00/09/2018, Nomor: 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018 (selanjutnya disebut: Juknis Gugus Tugas Pemilu 2019) yang terdapat pada bagian Pengertian Umum angka 9 s.d angka 11, yaitu: a. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi: 1) Nomor urut Partai Politik, dan; 2) Logo Partai Politik b. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi: 1) Nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan 2) Foto/gambar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah c. Citra diri dalam Kampanye Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1) Nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 2) Foto/gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 4. Bahwa berdasarkan salah satu hasil evaluasi tata cara kampanye pada pemilihan umum tahun 2019, KPU memandang perlu untuk merumuskan kembali frasa “citra diri” yang semula tidak terdapat dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 untuk dirumuskan dalam PKPU Kampanye yang memuat definisi dan unsur yang mencakup: nomor urut dan foto/gambar sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye yang mengatur: Pasal 22 (4) Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar 5. Bahwa pemaknaan frasa “citra diri” yang mencakup: nomor urut dan foto/gambar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 juga dituangkan dalam Keputusan Bersama 93 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor: 3740.1/PM.04/K1/12/2023 Nomor: 02/KPI/HK.02.01/12/2023 Nomor: 72/PR.07-NK/01/2023 Nomor 02/PKS/DP/XII/2023 tentang Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu Melalui Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (selanjutnya disebut: SKB Gugus Tugas Pemilu 2024) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye; 6. Bahwa Citra Diri dalam SKB Gugus Tugas Pemilu 2024 dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Nomor: 3561.1/PM.04/K1/11/2023 Nomor: 01/KPI/HK.02.01/11/2023 Nomor: 1615 Tahun 2023 Nomor: 01/DP/PKS/XI/2023 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Pada Masa Sosialisasi Peserta Pemilu dan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Lembaga Penyiaran, dan Perusahaan Pers tanggal 6 November 2023 (selanjutnya disebut: Juknis Gugus Tugas Pemilu 2024) yang terdapat pada bagian Pengertian Umum angka 14 s.d angka 16 yaitu : 14. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi: 1) Nomor urut Partai Politik, dan; 2) Logo Partai Politik 15. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi: 1) Nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan 2) Foto/gambar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah 16. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1) Nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 2) Foto/gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 7. Bahwa dengan demikian maka pemaknaan terhadap frasa “citra diri” pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 tidak mengalami perubahan. Frasa “citra diri” juga dirumuskan secara bersama-sama antara KPU, Bawaslu, KPU dan Dewan Pers melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dan mekanisme pengawasannya 94 dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis). Frasa “citra diri” dalam Pemilu 2024 juga telah secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah mendengar keterangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dan keterangan tertulisnya telah diterima dalam persidangan Mahkamah pada 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. :Pokok Permohonan Pemohon 1. Bahwa yang dijadikan objek pengujian di dalam Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: “Frasa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada ketentuan Pasal 1 angka 35: Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu: (1) Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu: (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 95 c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu: (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara Pasal 286 ayat (1) dan (2) UU Pemilu: (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon 96 serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu: (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. Terhadap UUD 1945: Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 22E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2. Bahwa pada pokoknya Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan hal- hal sebagai berikut: 2.1. Ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pemilu bertentangan dengan Penyelenggaraan Pemilu Bebas, Jujur dan Adil; 2.2. Ketiadaan larangan dan sanksi bagi Pihak Lain di luar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan secara TSM; 2.3. Ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan teknologi digital 97 ataupun teknologi artificial intelligence (AI) seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. II. Keterangan Bawaslu 1. Bahwa sebelum Bawaslu menyampaikan Keterangan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Bawaslu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengatur Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ”Pemilu”) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kalimat ”suatu komisi pemilihan umum” telah dimaknai oleh Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan, “…Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip- prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan 98 Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;…” 1.2. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, diatur juga di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 17 dan angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut ”UU Pemilu”), yang pada pokoknya menegaskan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ”KPU”), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut ”DKPP”) merupakan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu dan membagi tugas Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1) KPU bertugas melaksanakan Pemilu; 2) Bawaslu bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu; 3) DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 1.3. Bahwa tugas Bawaslu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilu kemudian dijabarkan pengaturannya lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UU Pemilu dalam bentuk tugas, wewenang, dan kewajiban. 99 1.4. Bahwa ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 UU Pemilu mengatur mengenai tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 1.5. Bahwa ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UU Pemilu yang masing- masing mengatur mengenai wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Selain itu, Bawaslu diberikan kewenangan atribusi oleh UU Pemilu untuk melakukan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 dan Pasal 455 UU Pemilu. Bawaslu juga diberikan kewengan atribusi oleh UU Pemilu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu serta menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Pasal 463 UU Pemilu. 2. Bahwa berdasarkan uraian Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perkenankan Bawaslu dalam menyampaikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. 3. Bahwa Bawaslu melakukan tugas Pengawasan tahapan Kampanye Pemilu pada Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut: 3.1. Pengawasan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu, dengan rincian sebagai berikut: 3.1.1. Hasil rekapitulasi pengawasan kampanye pemilu per-metode kampanye Pemilu: 3.1.1.1. Pertemuan Tatap Muka : 45.169 3.1.1.2. Pertemuan Terbatas : 13.464 3.1.1.3. Penyebaran Bahan Kampanye : 95.717 3.1.1.4. Pemasangan APK : 364.24 3.1.1.5. Kegiatan Lainnya : 4.870 100 3.1.2. Dari pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu, diperoleh data: 3.1.2.1. Dugaan pelanggaran : 3.474 3.1.2.2. Saran Perbaikan : 1.294 3.1.3. Provinsi dengan dugaan pelanggaran pemilu terbanyak: Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Tengah. 3.1.4. Provinsi yang memberikan saran perbaikan terbanyak: Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. 3.1.5. Provinsi yang hasil pengawasan kampanye dijadikan temuan terbanyak: Bangka Belitung, Jawa Barat, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku. 3.2. Bawaslu telah menerima 124 laporan dan 77 temuan pengawas pemilu, dengan rincian sebagai berikut: 3.2.1. Registrasi terhadap 66 Temuan dan 50 Laporan. 3.2.2. Hasil penanganan laporan dan temuan, 24 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran dan 40 kasus bukan sebagai pelanggaran, serta 52 kasus masih dalam proses penanganan, dengan rincian sebagai berikut: 3.2.2.1. Pelanggaran administrasi sebanyak 1; 3.2.2.2. Tindak Pidana Pemilu sebanyak 4; 3.2.2.3. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebanyak 5; dan 3.2.2.4. Pelanggaran Hukum lainnya sebanyak 15. 3.3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 110 Permohonan, dengan rincian sebagai berikut: 3.3.1. Penyelesaian sengketa Perserta dengan Penyelenggara terkait dengan laporan dana kampanye sebanyak 32 Permohonan, dengan rincian: 3.3.1.1. 27 Permohonan diregistrasi; 3.3.1.2. 25 Permohonan terjadinya kesepakatan mediasi; dan 101 3.3.1.3. 2 Permohonan masuk proses adjudikasi. 3.3.2. Penyelesaian sengketa antar Peserta sebanyak 78 Permohonan dengan rincian: 3.3.2.1. 75 Permohonan terjadinya kesepakatan mediasi; dan 3.3.2.2. 3 Permohonan diputusakan oleh Pengawas Pemilu. 4. Bahwa dalam rangka melakukan tugas pencegahan sebagaimana ketentuan Pasal 93 huruf b dan Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu, Bawaslu melakukan sinergitas dengan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara, melalui Surat Imbauan Nomor 58/HK/K1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang pada pokoknya agar tidak terjadi kondisi-kondisi keberpihakan, tidak memberikan kesempatan yang sama dan adanya keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sebagaimana ketentuan Pasal 282 UU Pemilu, Pasal 283 UU Pemilu, Pasal 306 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 306 ayat (2) UU Pemilu [vide Bukti PK-1]. 5. Bahwa berkenaan dengan pokok Permohonan a quo sebagaimana dimaksud pada angka romawi I angka 2 poin 2.1, berikut Keterangan Bawaslu: 5.1. Bahwa pengaturan tentang tahapan Kampanye Pemilu diatur dalam Bab VII Pasal 267 UU Pemilu sampai dengan Pasal 339 UU Pemilu. Terkait dengan Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu yang pada pokoknya mengharuskan untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur hak Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 62, Pasal 62A, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 102 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ”PKPU Kampanye”) [vide Bukti PK-2], yang pada pokoknya mengatur terkait dengan mekanisme Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara yang secara khusus mengatur terkait mekanisme cuti. Ketentuan mengenai cuti tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum [vide Bukti PK-3] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PP Pengunduran Diri dan Permintaan Izin Kampanye”) [vide Bukti PK-4]. 5.3. Bahwa berdasarkan uraian angka 5.1., dan angka 5.2., oleh karena, Bawaslu merupakan pelaksana dari Undang-Undang in casu UU Pemilu, maka Bawaslu berpedoman pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional yang diatur dengan PKPU Kampanye, hal mana subtansinya mengenai mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu, Pasal 299 UU Pemilu dan PKPU Kampanye serta PP Pengunduran Diri dan Permintaan Izin Kampanye 6. Bahwa berkenaan dengan pokok Permohonan a quo sebagaimana dimaksud pada angka romawi I angka 2 poin 2.2, berikut Keterangan Bawaslu: 103 6.1. Bahwa terkait dengan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. 6.2. Bahwa terhadap Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu. 6.3. Bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perbawaslu Pelanggaran Administratif”) [vide Bukti PK-5]. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Perbawaslu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Administratif Pemilu TSM meliputi: a kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama; b pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan c dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian. Selanjutnya, Bawaslu memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi. 6.4. Bahwa berdasarkan data penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran administratif Pemilu TSM. 6.5. Bahwa terkait dengan dalil larangan dan sanksi bagi Pihak Lain di luar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang 104 atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan secara TSM, Ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 463 UU Pemilu hanya mengatur terkait Peserta Pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu sebagai pelaksana dari Undang-Undang in casu UU Pemilu, tetap berpedoman pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu Pelanggaran Administratif. 7. Bahwa berkenaan dengan pokok Permohonan a quo sebagaimana dimaksud pada angka romawi I angka 2 poin 2.3, berikut Keterangan Bawaslu: 7.1. Bahwa terkait dengan dalil citra diri, UU Pemilu tidak mengatur ruang lingkup citra diri dalam batang tubuhnya, melainkan hanya disebutkan satu kali dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Ruang lingkup pengaturan terkait dengan citra diri diatur di dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye yang menyatakan citra diri meliputi nomor urut dan foto/gambar. Terkait dengan citra diri di dalam PKPU Kampanye merupakan bagian dari materi kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 7.2. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap materi kampanye yang diatur dalam PKPU Kampanye, Bawaslu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ”Perbawaslu Pengawasan Kampanye”) [vide Bukti PK-6], yang salah satu pokok subtansinya Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyampaian citra diri oleh Peserta Pemilu dalam Kampanye Pemilu. 7.3. Bahwa pokok Permohonan a quo terhadap ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang meminta pemaknaan ”Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru 105 Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan Peserta Pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence (AI)”. 7.4. Bahwa terkait dengan citra diri berupa foto/gambar, gabungan foto/gambar dan suara, masuk dalam ruang lingkup pengaturan desain dan materi kampanye Pemilu dengan menggunakan metode media sosial dan iklan kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan 39 PKPU Kampanye, yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. 7.5. Bahwa berdasarkan data penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, Bawaslu sejauh ini belum pernah melakukan penanganan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu terkait citra diri yang menggunakan manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence (AI). 7.6. Bahwa perkembangan era digital dan pemanfaatan teknologi dalam segala aspek termasuk pada tahapan Kampanye Pemilu begitu dinamis sehingga mengharuskan jajaran Pengawas Pemilu mengikuti perkembangan tersebut. Terhadap perkembangan tersebut, oleh karena, Bawaslu merupakan pelaksana dari Undang-Undang in casu UU Pemilu, maka Bawaslu berpedoman pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional yang diatur dengan PKPU Kampanye dan Perbawaslu Pengawasan Kampanye, hal mana subtansinya telah mengatur citra diri meliputi nomor urut dan foto/gambar. 106 Untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Surat Imbauan Nomor 58/HK/K1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024; 2. Bukti PK-2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 3. Bukti PK-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; 4. Bukti PK-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan lzin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; 5. Bukti PK-5 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 6. Bukti PK-6 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang 107 dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 108 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 109 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017, yang menyatakan: Pasal 1 angka 35 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Pesertai Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pasal 274 ayat (1) (1) Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; Pasal 280 ayat (2) (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa; k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih Pasal 281 ayat (1) 110 (3) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: e. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) (3) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (4) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU. Pasal 299 ayat (1) Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3276062907880003, yang dalam kesehariannya menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum (Advokat) yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai Pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); 3. Bahwa Pemohon dijamin hak konstitusionalnya atas hak memperoleh informasi dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, Pemohon juga dijamin hak dasarnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa hak dasar Pemohon untuk dapat mengikuti Pemilu yang bebas, jujur dan adil berpotensi tidak dapat dipenuhi apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu yang terikat hubungan keluarga 111 sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Hak dasar Pemohon tersebut juga terancam tidak dapat terpenuhi apabila tidak terdapat larangan dan sanksi kepada “pihak lain” di luar peserta Pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye yang melakukan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif (pelanggaran TSM). 5. Bahwa selain itu hak dasar Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai citra diri peserta pemilu yang sebenarnya juga berpotensi tidak dapat terpenuhi apabila para peserta pemilu tetap dibiarkan menggunakan citra diri yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan tersebut berpotensi membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengenali citra diri peserta Pemilu yang asli. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon merasa tidak mendapatkan informasi berkenaan dengan hak untuk memilih dalam Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan “citra diri” yang benar dan diragukan orisinalitasnya berkaitan dengan calon anggota legislatif yang akan dipilih. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan, baik anggapan kerugian yang bersifat aktual yang dialami Pemohon maupun anggapan kerugian yang setidak-tidaknya bersifat potensial tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. 112 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ada 3 (tiga) isu pokok berkenaan dengan pengujian atas ketentuan UU 7/2017 yakni pertama, mengenai ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta pemilu; kedua, ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif; serta ketiga, ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri, berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi AI seolah-olah sebagai citra diri yang otentik; 2. Bahwa menurut Pemohon, dari 3 (tiga) isu pokok pengujian tersebut kesemuanya tidak hanya bersinggungan dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28F UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan etika pejabat publik atau penyelenggara negara dalam pelaksanaan kontestasi pemilu; 3. Bahwa menurut Pemohon, UU 7/2017 telah secara tegas melarang pejabat publik untuk membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon ataupun mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada 113 salah satu peserta pemilu. Selain itu, pejabat publik juga dilarang memberikan sesuatu kepada jajarannya dalam lingkungan kerja, anggota keluarga dan masyarakat luas untuk tujuan mendukung salah satu peserta pemilu; 4. Bahwa menurut Pemohon, manipulasi atas hak pilih melalui citra diri yang berlebihan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak dasar pemilih untuk memperoleh informasi yang benar. Begitupun dengan kampanye menggunakan citra diri yang dipoles secara berlebihan merupakan bentuk misinformasi yang berpotensi menyesatkan pemilih, yang juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap asas pemilu jujur; 5. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan penggunaan citra diri dalam kegiatan kampanye dapat saja bersinggungan secara langsung dengan hak dasar peserta pemilu atas kebebasan berekspresi dan mengembangkan diri yang juga dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi kegiatan kampanye merupakan bagian dari rangkaian pemilu yang tujuan akhir dari kegiatan tersebut adalah meyakinkan pemilih agar mau memilih peserta pemilu untuk memperoleh kemenangan. Dengan demikian, pembatasan penggunaan citra diri dalam kegiatan kampanye merupakan pembatasan hak dasar yang wajar semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan aspek-aspek lain yang ditentukan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Frasa “Citra diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI”, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi: “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan 114 Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidak- tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI”; 2. Ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI”, sehingga ketentuan Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi: Materi kampanye meliputi: a.visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; d. Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidak- tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI; 3. Ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga 115 sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing”, sehingga ketentuan Pasal 280 ayat (2) menjadi berbunyi: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i.Perangkat desa; j.Anggota badan permusyawaratan desa, k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; dan l.Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing; 4. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk“tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing” sehingga ketentuan Pasal 281 ayat (1) menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a.tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar 116 tanggungan negara; c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing; 5. Ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “Pihak Lain” sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (1) menjadi berbunyi: Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, termasuk pula pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih; 6. Ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “memperoleh manfaat atau diuntungkan” sehingga ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU; 7. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”, sehingga ketentuan Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing. 117 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 yang telah disahkan dalam persidangan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) dan dua ahli yaitu Heru Susetyo dan Kunto Adi Wibowo yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2024. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2024. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis DPR bertanggal 6 Februari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. Terhadap keterangan tertulis a quo tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan persidangan dan penyerahan kesimpulan tertulis. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 6 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2024. [3.11] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 6 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 6 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, Keterangan Komisi Pemilihan Umum, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 118 [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Pemohon berkenaan dengan hak ingkar berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 yang meminta kepada Mahkamah untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan alasan sekalipun permohonan a quo bukanlah permohonan untuk menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, melainkan permohonan pengujian undang-undang (judicial review), akan tetapi objek pengujian yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU 7/2017 berkaitan dengan seluk-beluk kampanye dalam pemilu yang akan berpengaruh secara langsung dengan pihak-pihak yang terjalin hubungan keluarga atau semenda dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut akan memengaruhi hak presiden untuk mengikuti kampanye peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya dalam hal ini adalah hak Presiden Joko Widodo untuk ikut kampanye terhadap anak kandungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, yang mana keduanya berstatus sebagai kakak ipar dan keponakan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Bahwa terhadap keberatan dari Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat telah ternyata secara faktual Presiden Joko Widodo saat ini tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Oleh karena itu, Joko Widodo tidak mungkin lagi melakukan kampanye yang masih melekat dengan jabatan Presiden, terlebih kampanye tersebut ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Dengan demikian, keberatan Pemohon agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak turut mengadili permohonan a quo, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan a quo, khususnya berkenaan dengan pengujian ketentuan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi 119 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) berkaitan dengan pengujian norma Pasal a quo dapat diajukan kembali. Terhadap hal tersebut, telah ternyata Mahkamah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yang berkaitan dengan frasa “citra diri” yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019. [3.16] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo adalah Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang dasar pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu dalam perkara a quo pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “citra diri peserta pemilu” pada ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berupa 120 nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI”. Adapun permohonan sebelumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 mengandung ketidakjelasan, multitafsir atau karet, serta bercampur-baur dengan makna sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.17] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. [3.18] Menimbang bahwa masalah konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.18] tersebut yaitu berkaitan dengan frasa “Citra diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI”. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 121 [3.19.1] Bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling penting dalam suatu negara. Pemilu yang jujur dan adil merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Ketentuan dalam Pasal 22E (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilu yang jujur dan adil berperan penting dalam menjaga kestabilan politik suatu negara. Ketika rakyat memiliki keyakinan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan integritas pemilu terjaga, maka rakyat menerima hasil pemilu dengan lebih baik. Pemilu yang jujur dan adil memungkinkan rakyat untuk secara bebas menyampaikan aspirasi dan preferensi politik mereka. Dengan pemilu yang transparan, rakyat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan dapat memilih wakil-wakil rakyat berdasarkan pemahaman yang baik. Pemilu yang demokratis memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mewakili kepentingan mereka, dan menyampaikan suara rakyat. Selain itu, pemilu yang jujur dan adil memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Dengan adanya pemilu yang transparan dan berintegritas, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memiliki otoritas yang kuat dan diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan memastikan kestabilan institusi dan sistem demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali diharapkan mendapatkan pemimpin yang jujur dan berintegritas, termasuk pada saat kampanye ketika peserta pemilu menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dirinya; Bahwa pemilu yang jujur dan adil memberikan legitimasi kepada mereka yang terpilih, baik yang akan menduduki jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Adanya pemilu yang transparan dan berintegritas, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memiliki otoritas yang kuat. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan memastikan kestabilan institusi demokrasi. Keterwakilan demokratis, menurut Mahkamah dapat ditegakkan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilih, melalui pemilihan menentukan pemimpin yang paling baik dan jujur untuk mewakili aspirasi dan harapan rakyat dalam lima tahun ke depan. Tidak adanya informasi yang benar dan memadai, kemampuan pemilih untuk 122 menentukan pemimpin yang baik akan mengganggu keberhasilan proses yang demokratis. Bahwa jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilah dan memilih pemimpin negara secara demokratis. Apabila cara tersebut tidak dilakukan maka konsekuensinya akan muncul sosok pemimpin yang tidak mewakili pilihan rakyat yang sesungguhnya karena rakyat tidak diberikan yang terbaik sebagai pertimbangan dalam memilih. Peserta pemilu mengeksplorasi teknologi dan teknik representasi citra diri yang tersedia untuk memberikan ”daya pikat” sehingga memiliki keunggulan atas lawan-lawannya. Salah satu teknologi dalam memproduksi citra diri dalam bentuk gambar maupun video adalah teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Bahwa pengertian “citra diri” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya. Jika hal ini dikaitkan dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yang menyatakan, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”, maka frasa “citra diri” merupakan bagian dari rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UU 7/2017. Di mana esensi dari ketentuan norma tersebut mengatur berkenaan dengan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu guna menarik agar pemilih tertarik untuk menentukan pilihannya terhadap peserta pemilu yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, frasa “citra diri” memiliki makna yang berbeda jika dibandingkan dengan frasa “visi, misi, dan program” dari peserta pemilu yang dikampanyekan, baik oleh peserta pemilu sendiri maupun pihak lain yang ditunjuk. Perbedaan yang dimaksudkan, secara signifikan dikarenakan citra diri merupakan ungkapan atas cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya, yang secara konkret hal ini memerlukan daya tarik dari peserta pemilu terhadap calon pemilihnya yang dapat berupa kemampuan dan/atau penampilannya. Oleh karena itu, dalam konteks “penampilan” peserta pemilu dalam melakukan kampanye, secara universal tidak dapat dilepaskan dari representasi peserta pemilu, termasuk dalam hal ini wujud/fisik seseorang, foto/gambar, dan lainnya. Sehingga, citra diri yang melekat 123 pada peserta pemilu seharusnya tidak diperbolehkan adanya “anggapan atau persepsi” yang berbeda, antara kemampuan dan/atau penampilan peserta pemilu dari yang sebenarnya dengan yang dituangkan dalam bentuk foto/gambar yang berkenaan dengan peserta pemilu yang bersangkutan. Sebab, citra diri tidak hanya berkaitan dengan pandangan pribadi, atau sikap mental, yang dimiliki tentang diri seseorang, namun lebih dari itu, citra diri bagaikan cermin di pikiran seseorang yang memantulkan cara memandang diri sendiri, dan kemudian menjadi daya tarik orang lain. Dengan demikian, citra diri meskipun bukan lebih dari sekadar penampilan fisik namun tetap tidak dapat dilepaskan dari unsur yang esensial, yaitu adanya penampilan peserta pemilu yang diwujudkan dalam bentuk foto/gambar. Dalam perspektif penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, konsistensi menampilkan foto/gambar peserta pemilu sesuai dengan keadaan riil/senyatanya adalah juga merupakan bentuk manifestasi atau pengejawantahan dari prinsip jujur yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas. Oleh karena itu, pengertian dari frasa “citra diri” yang tidak memberikan batasan yang tegas sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017, sebagai ketentuan umum yang seharusnya memberikan pengertian yang jelas karena akan digunakan sebagai rujukan dari ketentuan yang terdapat pada norma lainnya dalam UU 7/2017. Hal tersebut dikarenakan berpotensi menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dan berpeluang pula munculnya praktik-praktik yang dilakukan bagi peserta pemilu untuk menampilkan tentang jati dirinya yang mengandung rekayasa/manipulasi foto/gambar yang merupakan bagian dari citra diri serta dapat memengaruhi calon pemilih yang tidak sesuai dengan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Bahwa berkaitan dengan permasalahan frasa “citra diri” dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yang merupakan bagian dari pengertian tentang “kampanye pemilu” dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam 124 sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut. “[3.16.7] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukkannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, maka tidak ada lagi kegiatan yang pada intinya merupakan kampanye Pemilu namun tidak dapat diatur dan diawasi sebagai kegiatan kampanye Pemilu. Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung karena semuanya akan terjangkau oleh lembaga pengawas Pemilu dengan segala kewenangan yang dimilikinya. [3.16.8] Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “dan/atau citra diri” bertentangan dengan UUD 1945 diterima, maka kelemahan yang terdapat dalam regulasi Pemilu sebelumnya tidak akan dapat diatasi. Selain itu, pembatalan frasa a quo juga akan mengembalikan proses kampanye Pemilu ke keadaan sebelumnya, di mana kampanye Pemilu tidak dapat diawasi secara maksimal. Pada gilirannya, pengalaman pelaksanaan kampanye di bawah UU 8/2012 maupun UU 42/2008 akan sangat pontensial terulang kembali. Pada saat yang sama, upaya untuk menempatkan kampanye Pemilu sesuai kondisi materiilnya guna menjaga agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil, tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui pembaharuan rumusan definisi kampanye dalam UU Pemilu merupakan suatu kebutuhan sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindar dari pengawasan pelanggaran pelaksanaan kampanye. [3.16.9] Bahwa, keberadaan frasa “citra diri” sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk adanya tindakan sewenang-wenang penyelenggara Pemilu. Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur, di mana, pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, ia akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Hal tersebut akan sangat sulit terjadi, sebab maksud yang dikandung frasa “citra diri” telah sangat jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kalaupun dalam pelaksanaannya penyelenggara Pemilu menerapkan norma tersebut secara berbeda kepada peserta Pemilu, hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu, bukan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon terkait Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa “dan/atau citra diri” tidak beralasan menurut hukum”. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggara pemilu tidak dapat menafsirkan frasa “citra diri” tersebut 125 secara lentur, di mana pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Artinya, pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggara pemilu, in casu Komisi Pemilihan Umum, dalam menyelenggarakan pemilu harus profesional guna mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas. Berbeda dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo, berkenaan dengan frasa “citra diri” di mana Pemohon memohon agar berkaitan dengan frasa “citra diri” yang berhubungan dengan larangan bagi peserta pemilu di dalam menampilkan foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi AI, sehingga menghilangkan originalitas dari foto/gambar calon peserta pemilu yang sebenarnya dari yang bersangkutan, maka hal demikian jelas berbeda dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 tersebut. Terlebih, dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar frasa “citra diri” dinyatakan inkonstitusional, sementara dalam permohonan a quo Pemohon memohon agar frasa “citra diri” dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui putusan perkara a quo Mahkamah menegaskan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, di mana secara faktual terdapat peserta pemilu yang menjalankan praktik menampilkan foto/gambar yang tidak sesuai lagi dengan keadaan/kondisi yang faktual dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta berpotensi memengaruhi calon pemilih untuk tidak memilih sesuai pilihannya. Maka, terhadap fakta hukum demikian berakibat keberadaan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan adil. Artinya, rekayasa/manipulasi yang berlebihan dapat menyebabkan ekuitas merek kandidat dengan menaikkan pengetahuan, rasa suka, kualitas dan loyalitas pemilih terhadap kandidat. Informasi yang tidak benar dapat merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas, sehingga hasil citra diri yang direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan tidak hanya merugikan pemilih secara individual namun juga merusak kualitas demokrasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu harus dijamin hak dasarnya untuk memperoleh 126 informasi yang benar dalam pemilu (baik dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, hak Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang fair dan objektif (asas pemilu yang jujur) juga dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence), yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo. Bahwa dengan telah dinyatakannya ketentuan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat, maka oleh karena norma a quo adalah norma yang terdapat dalam ketentuan umum yang menjadi pedoman/rujukan terhadap norma-norma lain dalam UU 7/2017. Oleh karena itu, terhadap norma lain yang terdapat dalam undang-undang a quo yang terdampak dengan pemaknaan frasa “citra diri” peserta pemilu sepanjang berkenaan dengan foto/gambar, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa “citra diri” pada norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma Pasal a quo tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan ketentuan norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk frasa “citra diri 127 peserta pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidak- tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI” untuk menjamin tegaknya asas jujur dalam pemilu. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena berkaitan dengan pengertian kampanye sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa frasa ”citra diri” merupakan bagian dari pengertian kampanye dan berkenaan dengan hal a quo sepanjang berkaitan dengan foto/gambar telah dilakukan pemaknaan secara bersyarat pada Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 pada ketentuan umumnya dan Mahkamah telah menegaskan terhadap norma lain dalam undang-undang a quo. Jika ada yang terdampak maka keberlakuannya menyesuaikan dengan pendirian Mahkamah a quo. Sebagai konsekuensi yuridisnya, terhadap norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017, jika norma tersebut juga terdampak, maka tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017. Terlebih, jika keinginan Pemohon diakomodir dalam norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 yang berkenaan dengan materi kampanye dengan menambahkan huruf d) sebagaimana petitum Pemohon yang mencakup frasa “citra diri” peserta pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, maka hal tersebut sama saja dengan Mahkamah merumuskan norma baru. Jika hal tersebut dikaitkan dengan rencana revisi undang- undang pemilu, materi yang dimohonkan Pemohon tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pembentuk undang-undang. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19.3] Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan ketentuan norma Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat dengan alasan yang pada pokoknya karena norma pasal-pasal 128 tersebut tidak memberikan larangan bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai mengikuti kampanye dengan peserta pemilu. Terhadap dalil tersebut, oleh karena isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan ketiga norma yang diujikan tersebut, yaitu Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 memiliki persamaan, maka Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas ketiga norma Pasal tersebut secara bersamaan; Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bukanlah konsep yang statis, melainkan prinsip yang dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan teknologi. Prinsip tersebut harus dipahami sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pemilu, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan hak politik pejabat publik sebagai warga negara. Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur, dan adil, serta berkala setiap lima tahun sekali tetapi tidak berarti bahwa partisipasi pejabat publik dalam kampanye pemilu harus sepenuhnya dilarang. Kebebasan dan kejujuran dalam pemilu juga mencakup kebebasan para pejabat publik untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, selama dilakukan dengan cara yang etis dan tidak menyalahgunakan wewenang atau sumber daya negara. Menurut Mahkamah, UU 7/2017 telah menyediakan mekanisme untuk memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara dalam kampanye pemilu. Pejabat negara yang berpartisipasi dalam kampanye pemilu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017]. Ketentuan tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu dalam proses demokrasi. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai hak dasar warga negara, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partisipasi pejabat publik dalam aktivitas politik, termasuk dalam kampanye pemilu, merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara 129 selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, dalam konteks kampanye, sepanjang dalam ketentuan undang-undang tidak melarang maka terhadap pejabat publik tersebut diperbolehkan untuk melakukannya. Sementara itu, berkenaan dengan syarat larangan kampanye yang diberlakukan bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai untuk mengikuti kampanye dengan peserta pemilu sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut di samping berakibat adanya pembatasan hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai hak warga negara, juga secara substansial keinginan Pemohon tersebut sulit untuk diimplementasikan karena menelusuri adanya hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai untuk mengikuti kampanye dengan peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19.4] Bahwa Pemohon juga mendalilkan ketentuan norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 agar dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dengan alasan tidak ada larangan dan sanksi bagi “pihak lain” di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, jika dicermati secara saksama, yang diinginkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah adanya perluasan makna norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 dengan menambahkan subjek hukum ”pihak lain” ke dalam ketentuan norma a quo tersebut selain subjek hukum sebagaimana yang telah secara tegas menjadi adressat Pasal tersebut, yaitu pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau 130 materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, telah mempertimbangkan sebagai berikut. ”Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, frasa “setiap orang” yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan ke dalam norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagai pengganti makna dan perluasan frasa “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu” sesungguhnya telah terkandung dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017. Sebab, dalam ketentuan pasal-pasal di atas telah mengatur juga frasa “setiap orang” dengan menggunakan frasa “orang seorang” yang menjadi bagian dari unsur pelaksana kampanye. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon adalah menjadi kewenangan pembentukan undang-undang, juga sejatinya substansi permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon pun sebenarnya telah terserap (absorpsi) dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan dalam kasus konkret yang didalilkan para Pemohon [vide hlm. 79, hlm. 80, dan hlm. 83 permohonan para Pemohon] jika hal tersebut benar, sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya”. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun dalam permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024 tidak secara spesifik memohon pengujian norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, namun oleh karena unsur pelaksana kampanye yang terdapat dalam Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017 memiliki irisan dengan makna konstitusionalitas yang sama dengan unsur pelaksana kampanye yang ada dalam Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, di mana unsur pelaksana kampanye agar diperluas pemaknaannya termasuk ”setiap orang” dan hal tersebut sama dengan permohonan Pemohon a quo yang memohon agar pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye diperluas termasuk ”pihak lain”. Oleh karena itu, meskipun pelaksana kampanye merupakan bagian dari subjek hukum dari norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, hal tersebut memiliki esensi yang sama dengan pelaksana kampanye yang ada di dalam norma Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017 yang telah memaknai pelaksana kampanye adalah termasuk orang-seorang (setiap orang). Dengan demikian, terhadap pelaksana kampanye 131 yang ada dalam Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 agar dimaknai juga termasuk ”pihak lain”, menurut Mahkamah dengan sendirinya telah terjawab sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XXII/2024. Sehingga, terhadap subjek hukum yang menjadi adressat lain dalam norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, yaitu pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau tim kampanye, menurut Mahkamah hal tersebut juga dapat dianalogikan telah mencakup ”orang seorang” termasuk dalam hal ini adalah subjek hukum ”pihak lain” sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon agar norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 diperluas pemaknaannya mencakup ”pihak lain” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19.5] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang memohon agar norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” sehingga ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: ”Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU”. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo jika dicermati secara saksama, yang diinginkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah adanya perluasan makna norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 dengan menambahkan frasa “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” dalam ketentuan norma Pasal tersebut. Ketentuan dalam norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan ”Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU”. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah 132 pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon dengan menambah frasa ”dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” adalah penambahan pemaknaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pengertian ”manfaat atau diuntungkan” memiliki definisi yang relatif. Artinya, jika frasa ”manfaat atau diuntungkan” ditambahkan dalam norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 justru akan mempersempit jangkauan dari adressat sebagaimana dikehendaki dalam norma Pasal a quo. Padahal, dalam perspektif penyelenggaraan pemilu, kampanye adalah bagian tahapan yang krusial di dalam mewujudkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terlebih, menambahkan frasa “manfaat atau diuntungkan” dalam norma Pasal tersebut di mana hal demikian berkaitan erat dengan adanya sanksi meskipun bersifat administratif, hal tersebut sama halnya Mahkamah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang- undang. Sementara itu, terhadap norma Pasal tersebut Mahkamah tidak menemukan adanya alasan, antara lain melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon agar norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 yang memohon ditambahkannya frasa “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” dalam norma Pasal a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata berkenaan dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017, sepanjang berkaitan dengan frasa “citra diri” yang berhubungan dengan foto/gambar peserta pemilu telah melanggar prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma Pasal a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017, telah ternyata sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon 133 berkaitan dengan norma pasal-pasal tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan norma Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 134 2. Menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence)”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 135 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA KONSTITUSI, ttd. Achmad Edi Subiyanto