165/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 165/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sri Darmanto, S.Sos. MPSSp. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Alamat : Perumahan Panorama Residen Blok A4 Nomor 12B RT 02 RW 10 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 165/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 17 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Selanjutya disebut: MKRI) diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 2 Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut: “UUD NRI”) Tahun 1945, mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam: a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut: “UU MK”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut: “UU PPP”) menyatakan: “(1) Dalam hal suatu UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 3 3. Pasal 2 ayat, (2), dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut “PMK Nomor 7 Tahun 2025”), menyatakan: bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI Adalah pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (conditionally constitutional) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (unconditionally constitutional). 5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai Lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) MKRI juga mengemban fungsi sebagai Lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional right of citizens). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam pasal 57 ayat (1) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 6. Bahwa dalam fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the Protector of Citizen’s Constitutional Rights), MKRI berfungsi 4 melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara. 7. Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 8. Bahwa Objek Materiil yang diajukan pemohon adalah: Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897). 9. Oleh karena permohonan ini menguji Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: Pemohon Adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” Adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- UUD NRI Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud “perorangan“ termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025 jo Putusan Nomor 11/PUU/V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 5 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa PEMOHON Adalah perorangan warga negara Indonesia seorang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut: “ASN”) berstatus Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Camat Gempol Kabupaten Cirebon berusia 55 tahun 9 bulan pada saat pengajuan permohonan ini (Bukti P-9) termasuk kedalam rumpun Jabatan Manajerial. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu : a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 55 huruf a: “batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 6 1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas”. 7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana dalam poin 6), Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1. menciptakan diskriminasi antara ASN Pejabat Administrator (BUP 58 tahun) dan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (Selanjutnya disebut: “JPT”) (BUP 60 tahun) tanpa dasar yang rasional dan proporsional. 2. menghalangi PEMOHON untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun (Permenpan RB nomor 15 tahun 2024 (Bukti P-3)). 3. hilangnya kesempatan pengembangan karir serta pengabdian kepada negara yang sama dalam jabatan selama 2 (dua) tahun bagi PEMOHON sebagai ASN pejabat Administrator maupun pengawas lainnya. 4. hilangnya pengembangan talenta dan karir ASN PEMOHON yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah (khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan). III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagai Pejabat Administrator memiliki hak dan/atau kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi : Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 7 Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon a quo akan dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897). Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Kerugian oleh berlakunya norma Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) berbunyi: “batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas”. Sebagai berikut: a. Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut: “ASN”) menurut PEMOHON, direkrut oleh negara untuk bekerja sesuai formasi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial yang telah ditetapkan sesuai formasi 8 kebutuhan, termasuk penetapan Batas Usia Pensiun (Selanjutnya disebut : “BUP”) telah ditentukan sesuai usia produktif agar dapat optimal melaksanakan tugas dan mengabdi kepada negara. Perbedaan BUP ASN karena mendapat tugas khusus di pertengahan masa pengabdian menjadi absurd karena tidak sesuai rencana formasi dan bersifat diskriminatif. Prinsip, seharusnya tidak ada keistimewaan perlakukan terhadap sebagian ASN hanya karena menempati jabatan tertentu (privilege people), padahal seharusnya ASN sebagai warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum termasuk dalam pemerintahan tidak terkecuali. Hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Bahwa BUP ASN seyogyanya didasarkan atas kemampuan bekerja maksimal sesuai standar usia produktif Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disebut: “SDM”) di Indonesia, bukan karena peningkatan jabatan eselonering atau sebutan lainnya, sesuai laman Kemenkes http://ayosehat.kemenkes.go.id ditulis oleh Nanditha Kania Shalma (Bukti P-10) terbit tanggal 22 Januari 2025 bahwa pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk di Indonesia meningkat dari semula 72,13 tahun (sekitar 72 tahun 1 bulan 17 hari) pada tahun 2023, menjadi 72,39 tahun (sekitar 72 tahun 4 bulan 20 hari), bukan karena peningkatan jabatan eselonering atau sebutan lainnya, hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. c. Sistem meritokrasi merupakan sistem pengelolaan SDM terbaik dengan standar penilaian yang objektif karena mengedepankan Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk melahirkan manajemen SDM unggul, kompeten, dan berintegritas, namun faktanya baru beberapa wilayah Pemerintah Daerah yang mampu mengimplementasikan secara konkrit di lapangan. Sebagian 9 besar tata kelola pemerintah dan manajemen ASN masih dilakukan secara konvensional, yang tidak jarang akhirnya menimbulkan persaingan kurang sehat dan fair, juga termasuk dalam pengembangan karier ASN pada eselonering atau sebutan lainnya yang lebih tinggi. Kondisi ini mengarahkan ASN untuk berlomba mendapatkan posisi eselonering atau sebutan lainnya hanya untuk mendapatkan penambahan BUP walau mungkin kapasitas dan kemampuan belum memadai. Hilangnya pengembangan talenta dan karir ASN yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah (khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan), padahal pengembangan talenta dan karir ASN untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dengan mengedepankan perlakuan yang sama tidak melihat jabatan eselonering atau sebutan lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. d. Regenerasi jabatan terjadi bottle neck jika BUP JPT 60 tahun sementara jenjang dibawahnya cepat kosong karena BUP level Administrator, Pengawas, dan Pelaksana BUP pada usia 58 tahun. Terlebih untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun (Permenpan RB nomor 15 tahun 2024). hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. e. BUP JPT 60 tahun mengundang ketertarikan dari Sebagian Prajurit TNI dan anggota Kepolisian untuk mengisi Jabatan ASN tertentu karena mendapat tambahan BUP 2 tahun sebagaimana dimuat dalam laman Bloomberg Technoz https://share.google/8odLbsgAFVOLTfpIL terbit tanggal 9 Oktober 2024 (Bukti P-12), kondisi ini semakin mempersempit kesempatan PEMOHON atau Pejabat Administrator 10 dalam pengembangan karier dan pengabdian kepada negara sebagai ASN, hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. IV. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya, selanjutnya memutus dengan amar putusan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Batas Usia Pensiun 58 tahun untuk Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana menjadi Batas Usia Pensiun 60 tahun. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 11 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bupati Cirebon Nomor 800.1.6/7222/PPI tanggal 20 Desember 2024 perihal Pemberitahuan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2026; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cirebon nomor 800/004-PANSEL/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tanggal 13 Oktober 2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tulisan “Usia Harapan Hidup Penduduk di Indonesia Meningkat: Bagaimana Cara Hidup Panjang Dengan Sehat dan Sejahtera” pada Laman Kemenkes http://ayosehat.kemenkes.go.id Ditulis oleh Nanditha Kania Shalma terbit 22 Januari 2025; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Darmanto; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel “Di Era Jokowi, Ada 2.569 Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil” dalam laman Bloomberg Technoz 12 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; https://share.google/8odLbsgAFVOLTfpIL terbit 9 Oktober 2024; 13 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 14 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 55 huruf a UU 20/2023 yang menyatakan: Pasal 55 huruf a Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 15 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pejabat Administrator (Camat Gempol Kabupaten Cirebon) [vide Bukti P-9 dan Bukti P-11]; 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 55 huruf a UU 20/2023 merugikan hak konstitusional Pemohon baik yang bersifat spesifik maupun potensial yaitu menciptakan diskriminasi antara ASN pejabat administrator dengan batas usia pensisun (BUP) 58 tahun dan pejabat jabatan pimpinan tinggi (JPT) dengan BUP 60 tahun tanpa dasar rasional dan proporsional, menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya peluang untuk dipromosikan ke JPT yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2024 mensyaratkan usia maksimal 56 tahun untuk promosi, telah menghilangkan kesempatan yang sama bagi Pemohon dalam pengembangan karir dan pengabdian kepada negara selama 2 (dua) tahun sebagai ASN yang merupakan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Selain itu, batasan usia 56 tahun pun menyebabkan hilangnya kesempatan bagi Pemohon dalam pengembangan talenta dan karir ASN secara utuh yang meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah (khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan). Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon adalah warga negara indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-11] merupakan pegawai ASN yang menjabat sebagai camat [vide Bukti P-9] yang termasuk dalam jabatan manajerial, in casu pejabat administrator. Sehingga, batas usia pensiun Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 huruf a UU 20/2023 adalah 58 tahun. Pemohon pada saat ini berusia 55 tahun 9 bulan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon yang ditegaskan pula baik dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, tanggal 25 September 2025 maupun persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, tanggal 8 Oktober 2025 [vide 16 perbaikan Permohonan hlm. 6, Risalah Sidang, tanggal 25 September 2025, hlm. 10; dan Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2025, hlm. 5] dan berusia 55 tahun 10 bulan pada saat putusan permohonan a quo diucapkan. Artinya, masih terdapat sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lagi bagi Pemohon untuk sampai pada usia pensiun tersebut. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 55 huruf a UU 20/2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun. Pada saat yang bersamaan, Pemohon menyatakan syarat usia maksimal 56 tahun untuk dapat mengikuti seleksi ke JPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga [PermenPANRB 15/2024]. Selain itu, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak lolosnya Pemohon dalam proses seleksi ke JPT adalah dikarenakan Pemohon tidak lolos dalam sistem Manajemen Talenta [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2025, hlm. 10 s.d. 12]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi ke JPT adalah dikarenakan PermenPANRB 15/2024 dan tidak berhasil mencapai “kolom 9” dalam sistem Manajemen Talenta, bukan karena berlakunya norma Pasal 55 huruf a UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan ihwal adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Secara faktual, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi ke JPT adalah dikarenakan adanya PermenPANRB 15/2024 dan tidak berhasil mencapai “kolom 9” dalam sistem Manajemen Talenta, penyebab demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. 17 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 18 Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 19 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia