165/PUU-XXI/2023

1 PUTUSAN Nomor 165/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Anisitus Amanat, S.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Puspogiwang Raya Nomor 18, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 November 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 165/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan 2 bertanggal 21 Desember 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan KK (bukti P-1 dan bukti P-2), berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02.01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 dan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023 (bukti P-3 dan bukti P-4). Pemohon dengan ini menyampaikan perbaikan permohonan sesuai saran-saran atau nasihat-nasihat dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel Pendahuluan I pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana disampaikan di bawah ini. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap: A. Norma hukum tentang masa jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau pensiun karena telah berumur 65 (enam puluh lima) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) yang mengatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), Pasal 27 ayat (2) tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (2) tentang hak setiap orang untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya; 3 B. Norma hukum tentang Notaris Diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Menteri dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; C. Norma hukum tentang wadah tunggal notaris Indonesia yang merupakan materi muatan dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi notaris seluruh Indonesia yang merupakan perubahan dari Pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, dengan batu uji Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tentang hak kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi muatan UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI) dapat diamati dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 4 Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu dan ayat (4) secara singkat mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PPU-VII/2009, Nomor 69/PUU- XII/2015, Nomor 22/PUU-XV/2017, dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya tentang kebolehan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur atau membuat norma hukum baru dalam UU yang sudah ada. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Prof. Doktor Martitah, M. Hum: Mahkamah Konstitusi Dari Negative legislature ke Positive Legislature, 2023, hal. 143 berkata bahwa dasar MK membuat putusan yang bersifat mengatur adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial, serta unsur kemanfaatan. Hakim MK Muhammad Alim dalam buku dan halaman yang sama juga berkata bahwa putusan yang bersifat mengatur itu didasarkan pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang intinya MK memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materiil), keadilan, dan kemanfaatan, serta situasi hukum yang 5 mendesak yang harus diselesaikan. Hakim MK Harjono dalam buku dan halaman yang sama pun berkata bahwa putusan MK bukan persoalan benar atau salah, akan tetapi lebih cenderung untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan problem hukum yang dialami dengan cara menafsir UUD 1945. Selain alasan yuridis dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK tersebut, hakim MK Akil Mochtar dalam buku yang sama halaman 142 mengatakan bahwa putusan MK yang bersifat mengatur didasarkan atas hasil studi komparasi di berbagai negara seperti Amerika Latin, Jerman, dan Korea, di mana di negara-negara tersebut, hakim MK dapat membuat putusan yang bersifat mengatur atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan. Bahwa Pemohon merasa pantas juga di sini diuraikan selayang pandang tentang sejarah awal dibentuknya lembaga hukum konstitusi Repulik Indonesia sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak awal dirancang untuk tujuan melakukan pengujian legalitas tidaknya satu atau lebih norma hukum dalam UU, sehingga lahirlah teori hukum yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Maksudnya, apabila terdapat ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang diduga bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari sebuah undang- undang apakah selaras atau tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sehingga kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari sebuah UU tidak selaras dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik maka Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari sebuah UU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6 3. Bahwa meskipun kewenangan awal MK dirancang untuk tujuan melakukan pengujian legalitas tidaknya satu atau lebih norma hukum dalam UU yang sudah ada tetapi dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur atau membuat norma hukum baru dalam UU yang sudah ada. Sebagai contoh: - Pertama, putusan Nomor 102/PPU-VII/2009 yang menguji Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa norma dalam kedua pasal UU tersebut adalah konstitusional, sepanjang diartikan mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat juga ikut serta memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Lewat putusan ini, Mk telah membuat dan/atau membentuk norma hukum baru, yaitu WNI yang tidak terdaftar dalam DPT bisa ikut gunakan haknya memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan mengunakan KTP dan Paspor bagi WNI yang tinggal di luar negeri. - Kedua, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membatalkan norma hukum tentang batas minimal usia wanita untuk kawin adalah 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun karena merupakan wujud nyata dan konkret tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 maupun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan batas usia perkawinan ini mengakibatkan anak perempuan yang sudah kawin di usia tersebut kehilangan hak-haknya sebagai anak sebab dianggap sudah dewasa oleh karena sudah menikah. Dalam putusan ini jelas sekali kalau MK punya kewenangan untuk membuat norma baru dari tidak ada norma menjadi ada norma baru tentang batas usia perkawinan antara pria dan wanita. - Ketiga, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan norma hukum dalam Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. MK lewat putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki 7 hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayah biologisnya. Putusan ini pun tampak jelas sekali bahwa MK punya kewenangan untuk membetuk norma baru yang belum atau tidak ada dalam UU yang sudah ada atas dasar pertimbanan demi meraih kemanfaatan dan kepentingan urgent yang dituntut atau dimohon masyarakat. - Keempat, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menambah norma baru dalam Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1/1974 dari sebelumnya hanya ada norma tentang perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku efektif setelah perkawinan dilangsungkan dan sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri, perjanjian kawin tidak dapat diubah namun MK lewat putusan a quo menyatakan bahwa norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perjanjian kawin dapat diubah sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri atas dasar kesepakatan bersama dan perubahan perjanjian kawin tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Norma hukum baru yang terkandung dalam putusan MK ini adalah norma yang mengatakan bahwa perjanjian kawin antar suami istri dapat diubah atas dasar kesepakatan Bersama sepanjang masih dalam suasana ikatan perkawainan dan perubahan tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan dalam: A. 1. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau pensiun karena telah berumur 65 (enam puluh lima); 2. Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 8 - Dengan batu uji: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law); b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; c. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil; d. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin; e. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya; f. Putusan-putusan MK Nomor 102/PPU-VII/2009, Nomor 22/PUU- XV/2017, Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada intinya bahwa MK punya kewenangan untuk menetapkan norma baru tentang batas usia pensiun bagi para notaris Indonesia dengan cara menetapkan norma baru yang menyimpang dari norma hukum yang sudah ada atas dasar pertimbangan manfaat yang mendesak untuk Pemohon khususnya yang sudah mendapat surat keputusan perpanjangan masa jabatan karena sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun dan manfaat serta kepentingan urgent dari sekitar 200 (dua ratus) lebih jumlah anggota notaris di Indonesia yang saat ini sedang berada dalam kurun waktu habis atau hampir habis masa jabatan normal 65 (enam puluh lima) tahun, sebagian sudah mendapat surat keputusan perpanjangan masa jabatan seperti Pemohon, dan sebagian lagi saat ini sedang mengurus surat-surat yang diperlukan untuk memenuhi syarat perpanjangan masa jabatan notaris sampai usia 67 (enampuluh tujuh ) tahun. Pengurusan surat- surat sebagai syarat perpanjangan usia pensiun tersebut dilangsungkan oleh sebagian anggota notaris Indonesia dalam suasana prihatin oleh karena saat ini organisasi notaris di tingkat pusat dan sebagian di daerah-daerah masih terlibat konflik atau pertikaian 9 berkepanjangan sampai di pengadilan dan konflik ini tak seorang notaris pun tahu kapan usai. Dari dua organisasi notaris di tingkat pusat yang saling bertikai ini tak satu pun yang terdaftar di Kemenkum dan Ham RI. Bukti-bukti pertikaian pengurus notaris ini akan Pemohon buktikan nantinya dengan bukti keterangan saksi atau pihak terkait dalam persidangan perkara ini. B. Dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh karena sudah dihukum penjara masih ditambahi lagi dengan hukuman pencabutan hak untuk bekerja sebagai notaris, padahal Pasal 3 Kitab UU Hukum Perdata sudah lama merumuskan bahwa tidak ada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya hak-hak kewargaan, semisal hak untuk bekerja dan mendapat penghasilan. C. Norma-norma dalam Pasal 82 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: - ayat (1) : Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. - ayat (2) : Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). - ayat (3) : Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Dengan batu uji Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tentang hak kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 10 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan perorangan menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. 2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang juga mengatur kembali syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 Bis Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menerangkan bahwa hak dan/atau kewenangan 11 konstitusional Pemohon sebagai dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa untuk memastikan secara yuridis apakah Pemohon mempunyai hak konstitusional sehingga mengajukan permohonan uji materi ini maka Pemohon terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon dan Pemohon (Sic!) Terkait seperti dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dan pengertian Pemohon (Sic!) Terkait seperti diatur dalam Pasal 6 huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021 tersebut di atas akibat diberlakukannya UU yang menjadi obyek permohonan uji materi ini sebagai berikut: Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia dengan profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02. 01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 dan telah diperpanjang masa jabatan Notaris berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023. Sesuai dengan norma dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 2/2014 maka pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon genap berusia 67 tahun, maka pada saat itulah Pemohon diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanpa diberi gaji pensiun. Apabila pemberhentian dengan hormat itu benar-benar dialami Pemohon pada saatnya 12 nanti maka Pemohon menderita kerugian materiil faktual, yaitu tidak dapat bekerja untuk mendapat penghasilan guna biaya hidup sendiri, para pegawai dan keluarga, tidak punya kesempatan lagi untuk membuat akta yang dibutuhkan anggota masyarakat yang berkepentingan, tidak ada kesempatan formal untuk beri pendapat hukum kepada anggota masyarakat umum yang membutuhkan, tidak ada kesempatan menyumbangkan jasa, tenaga, pikiran, dan waktu untuk kepentingan negara mengurus dan membayar pajak ke kas negara terkait peralihan hak atas tanah, tidak ada kesempatan membantu negara menyerap tenaga kerja dan ikut serta membantu negara menyejahterakan rakyat, padahal Pemohon merasa masih punya kemampuan fisik dan psikis untuk melakukan semua pekerjaan tersebut. Kerugian yang samapun pasti dialami juga oleh para Pihak Terkait, yaitu rekan- rekan notaris yang hampir masuk batas usia pensiun normal 65 (enam puluh lima) tahun, para notaris yang sudah mendapat surat keputusan perpanjangan masa kerja seperti Pemohon maupun para notaris yang saat ini sedang mengurus surat- surat yang diperlukan untuk perpanjang masa jabatan notaris akan kehilangan hak dan kesempatan seperti Pemohon. Pengertian Pemohon (Sic!) Terkait yang dimaksudkan di sini diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2/2021, yaitu perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Sementara kerugian Pemohon akibat norma hukum notaris hanya berhimpun dalam wadah tunggal Ikatan Notaris Indonesia atau INI adalah tidak dapat melaksanakan hak kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dan akhirnya kerugian Pemohon akibat adanya norma yang mengatur notaris dapat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Menteri Hukum dan HAM RI setelah dipenjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih adalah saat ini masih bersifat potensial karena belum pernah saya alami tetapi notaris lain sebagai Pemohon terkait akan menjelaskannya dalam persidangan ini pada saatnya nanti. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemohon berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang akan diajukan dalam surat bukti tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat permohonan ini merasa telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 sebagai berikut: 13 (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; (2) Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; (3) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; (4) Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pemohon berpendapat bahwa sekarang inilah momentum yang sangat tepat untuk mengajukan permohonan uji materiil ini guna mencegah atau menghindari terjadinya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon khususnya dan rekan-rekan notaris Pihak Terkait umumnya. III. ALASAN- ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia dengan profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02. 01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 dan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023. 2. Bahwa perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai Notaris tersebut berlangsung oleh karena Pemohon telah genap usia 65 tahun pada tanggal 17 April 2023 yang lalu sesuai dengan norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 30/2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 2/2014. Pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon genap berusia 67 tahun, maka pada saat itulah Pemohon diberhentikan dari jabatannya dengan hormat sesuai dengan norma dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 2/2014. Menurut Pemohon: I. Norma tentang batas masa jabatan Notaris berdasarkan umur atau usia merupakan norma yang: 14 A. Memiliki karakteristik yang sangat diskriminatif karena: a. para advokat berdasarkan UU Nomor 18/2003 tentang Advokat tidak ada norma hukum tentang batas masa jabataannya. b. para dokter dan para dokter gigi yang mencakup dokter spesialis dan dokter gigi spesiali berdasarkan UU Nomor 29/2004 tentang Praktek Kedokteran jo. UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan diangkat tanpa batas waktu masa jabatannya alias diangkat seumur hidup. B. Sudah tertinggal jika dibandingkan dengan masa jabatan notaris-notaris di negara-negara lain seperti: 1. Usia pensiun notaris di negara Belanda adalah 70 tahun Notaries occupy a special place in the world of legal professionals in the Netherlands, alongside attorneys-at-law (advocaten), bailiffs (deurwaarders) and tax advisors (belastingconsulenten). This is apparent first and foremost from the way in which a notary is appointed and performs his duties. Like an attorney, a notary is a legal professional with clients who pay for his advice and services, but like a judge, a notary is appointed by the Crown for life (in other words until the age of retirement at 70). The permanence of the appointment is designed to safeguard the independence which a notary needs to perform his duties. Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://www.kroesnotarissen.nl/a- dutchnotary/#:~:text=Like%20an%20attorney%2C%20a%20notary,ag e%20of%20retirement %20at%2070 2. Usia pensiun di negara Austria adalah usia 70 tahun Wien (PK) – Notarinnen und Notare sollen weiter mit 65 Jahren ihren Beruf an den Nagel hängen können. Das sieht eine Novelle zum Notarversicherungsgesetz vor, die heute einstimmig den Sozialausschuss des Nationalrats passierte. Bei einer "vorzeitigen Alterspension" müssen sie künftig allerdings Pensionsabschläge von bis zu 24 % - statt wie derzeit 14,4% - in Kauf nehmen. Damit soll der Anreiz für eine längere Erwerbstätigkeit erhöht werden. Grundsätzlich ist für NotarInnen laut einem Beschluss aus dem Jahr 2006 ein 15 Regelpensionsalter von 70 Jahren vorgesehen, bis zum Jahr 2027 gelten allerdings Übergangsfristen. Nach der alten Regelung wäre ein vorzeitiger Pensionsantritt erst mit 67 Jahren möglich gewesen. Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2014/pk1167#:~:text=Gr unds%C3%A4tzl ich%20ist%20f%C3%BCr%20NotarInnen%20laut,mit%2067%20Jahre n%20m%C3%B6 glich%20gewesen 3. Usia pensiun di negara Colombia adalah usia 70 tahun In accordance with the provisions of the Substantive Labor Code and Law 797 of 2003, the recognition of the disability or old age pension is a just cause to terminate the employment contract or the statutory relationship, being necessary the recognition or notification of the pension by the administrators of the general pension system. Regarding the age of forced retirement, the Ministry of Labor recalled, through Law 1821 of 2016, the maximum age for forced retirement of persons performing public functions was modified, establishing it at 70 years of age, a circumstance that leads to immediate retirement from the position held. Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/notarios-y- registradores-estan-sujetosla-edad-maxima-para-el-retiro-forzoso 4. Usia pensiun di negara Korea adalah usia 75 tahun Article 15 (Term of Office and Ipso Facto Retirement) Point (3) The retirement age of an appointed notary public shall be set at 75. Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46308&type=part&k ey=7 5. Usia pensiun di negara Jepang adalah usia 70 tahun Di Jepang, usia pensiun notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 UUNJ adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Yamamoto, seorang Notaris di 16 Jepang mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh notaris di Jepang merupakan pensiunan dari hakim dan jaksa. Dalam UU Notaris No. 53 Thn 2011 Japan Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://www.koshonin.gr.jp/ Dan atau selain itu, usia pensiun bagi notaris adalah 70 tahun. Kecuali jika ada “lowongan” jabatan notaris karena usia pensiun seseorang, maka tidak akan ada peluang. https://www-soleil-- mlojp.translate.goog/blog/euiine/2995/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ja&_x _tr_tl=id&_x_tr_hl= id&_x_tr_pto=sc 6. Usia pensiun di negara Italia adalah usia 70 tahun Pensiun notaris setelah reformasi Fornero pada usia berapa notaris pensiun? Setelah reformasi yang diminta oleh Salva Italia, usia pensiun diperpanjang. Dengan demikian, Notaris adalah para profesional yang pensiun lebih lambat dari orang lain. Secara khusus, seperti dilansir situs Cassa, notaris pensiun tersebut: setelah mencapai batas umur 75 tahun, dengan ketentuan telah menjalankan profesi notaris sekurang-kurangnya 20 tahun; karena ketidakmampuan mutlak dan permanen untuk terus menjalankan fungsinya, terlepas dari tahun pelaksanaan yang sebenarnya (Pasal 25 Peraturan); Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://www- a1lifeit.translate.goog/2014/04/pensione- deinotai/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc 7. Usia pensiun di negara Spanyol adalah usia 72 tahun Namun hal ini bukanlah satu-satunya perubahan yang terjadi dalam reformasi ini. Detail aturan tersebut juga mencakup perubahan kecil, seperti yang dilakukan pada usia pensiun paksa notaris dan pencatat properti, yang akan meningkat dari 70 menjadi 72 tahun. Perubahan ini terjadi setelah amandemen PDEcat disetujui pada Selasa lalu tanpa ada suara yang menentang. Dengan demikian, para 17 BAE dan Notaris yang berkeinginan dapat terus bekerja hingga mencapai usia 72 tahun. Langkah ini diharapkan oleh para pejabat tersebut, terutama karena ini merupakan perpanjangan sukarela dan sudah berlaku bagi pekerja serupa lainnya, seperti hakim, hakim dan jaksa, yang kini dapat pensiun pada usia 72 tahun. Dari PDEcat mereka membela bahwa perubahan tersebut “konsisten dengan rasionalisasi sistem pensiun.” Seperti yang di kutip dari sumber halaman website: https://www- abces.translate.goog/economia/abci-notarios-y-registradores-podran- jubilar-72- anos202111251402_noticia.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id &_x_tr_pto=sc C. Sudah tidak sepadan dengan usia harapan hidup orang Indonesia karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia saat lahir mencapai 73,93 tahun pada 2023, pada 2022 sebesar 73,7 tahun. Berdasarkan wilayahnya, Jakarta menjadi provinsi dengan UHH tertinggi di Indonesia pada 2023, yakni 75,81 tahun. Posisinya diikuti oleh Yogyakarta dengan UHH sebesar 75,18 tahun. Jawa Barat dan Kepulauan Riau memiliki UHH masing-masing sebesar 74,91 tahun dan 74,9 tahun. Kemudian, Bali mencatatkan UHH sebesar 74,88 tahun. Jawa Timur mencatatkan UHH sebesar 74,87 tahun. Setelahnya ada Banten dengan UHH sebesar 74,77 tahun pada 2023. Di sisi lain, Papua menjadi provinsi dengan UHH paling rendah, yakni 68,17 tahun. Di atasnya ada Papua Barat dan Maluku dengan UHH berturut–turut sebesar 68,51 tahun dan 70,45 tahun. Sebagai informasi, UHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir. UHH merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun, BPS melakukan pemutakhiran untuk mengukur UHH tahun 2020- 2023 berdasarkan data dari hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020). Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. Berikut data sebaran umur harapan hidup penduduk Indonesia di 34 provinsi pada 2023: 18 Aceh: 73,06 tahun | Bali: 74,88 tahun | Banten: 74,77 tahun | Bengkulu: 73,11 tahun | DI Yogyakarta: 75,18 tahun | DKI Jakarta: 75,81 tahun | Gorontalo: 70,50 tahun | Jambi: 73,84 tahun | Jawa Barat: 74,91 tahun | Jawa Tengah: 74,69 tahun | Jawa Timur: 74,87 tahun | Kalimantan Barat: 73,71 tahun | Kalimantan Selatan: 73,97 tahun | Kalimantan Tengah: 73,71 tahun | Kalimantan Tmur: 74,72 tahun | Kalimantan Utara: 73,54 tahun | Kep. Bangka Belitung: 73,90 tahun | Kepulauan Riau: 74,90 tahun | Lampung: 74,17 tahun | Maluku: 70,45 tahun | Maluku Utara: 70,76 tahun | Nusa Tenggara Barat: 72,02 tahun | Nusa Tenggara Timur: 71,57 tahun | Papua: 68,17 tahun | Papua Barat: 68,51 tahun | Riau: 74,18 tahun | Sulawesi Barat: 70,76 tahun | Sulawesi Selatan: 73,63 tahun | Sulawesi Tengah: 70,66 tahun | Sulawesi Tenggara: 71,79 tahun | Sulawesi Utara: 73,85 tahun | Sumatera Barat: 74,14 tahun | Sumatera Selatan: 74,04 tahun | Sumatera Utara: 73,67 tahun | sumber: https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-umur-harapan- hidup-di-indonesia-menurut-provinsi-pada-2023. D. Membatasi pelaksanaan hak-hak seorang notaris untuk bekerja demi mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di hari tua, tidak bisa bekerja demi hidup sejahtera lahir dan batin di hari tua, tidak dapat bekerja untuk mendapat hasil guna mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan kualitas hidupnya di hari tua menjadi tidak berkualitas. Ini semua menurut Pemohon sangat bertentangan dengan norma-norma dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Beranjak dari norma yang membatasi masa jabatan notaris tersebut menurut Pemohon membuktikan: 19 1. adanya perlakuan yang tidak sama dan tidak adil antara para notaris dengan para advokat, para dokter dan para dokter gigi yang mencakup dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang tidak memiliki norma pensiun yang menurut Pemohon bertentangan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 2. norma tentang masa pensiun notaris tersebut sudah sangat tertinggal jika dibanding dengan norma masa pensiun notaris-notaris di luar negara yang diambil sebagai perbandingan permohonan ini rata-rata usia pensiunnya di usia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas dan bahkan ada negara yang notarisnya diangkat oleh pejabat yang berwenang tanpa batas waktu usia atau diangkat seumur hidup yang rinciannya seperti telah diutarakan di atas. Bahwa meskipun permohonan untuk menambah masa pensiun notaris Indonesia merupakan norma baru apabila dikabulkan MK maka putusan seperti itu bukalah sesuatu yang melanggar rambu-rambu hukum sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PPU-VII/2009, Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 69/PUU- XIII/2015 telah memberi landasan yuridis tentang adanya kewenangan MK untuk menetapkan norma baru tentang batas usia pensiun bagi para notaris Indonesia dengan cara menyimpangi norma hukum yang sudah ada atas dasar pertimbangan manfaat yang mendesak untuk Pemohon khususnya yang sudah mendapat Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan karena sudah genap berusia 65 (enam puluh lima) tahun dan manfaat serta kepentingan urgent dari sekitar 200 (dua ratus) lebih jumlah anggota notaris di Indonesia yang saat ini sedang berada dalam kurun waktu habis atau hampir habis masa jabatan normal 65 (enam puluh lima) tahun, sebagian sedang mengurus surat-surat sebagai syarat perpanjangan masa jabatan dalam suasana prihatin akibat konflik kepengurusan organisasi notaris pusat dan daerah-daerah yang tidak tahu kapan berakhirnya dan sebagian lagi sudah mendapat surat kepeputusan perpanjangan masa jabatan seperti Pemohon. Bahwa permohonan uji materiil terhadap norma batas usia pensiun notaris muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang usia pensiun notaris sudah pernah diajukan dan telah diputus MK lewat Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 20 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Walaupun norma batas usia pensiun notaris tersebut telah diputus MK yang amarnya menolak permohonan Pemohon, namun permohonan ini menurut Pemohon tidak masuk kategori Nebis in idem, yaitu larangan menguji kembali sebuah atau lebih norma UU yang sudah diuji pada kurun waktu sebelumnya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, Pemohon dalam perkara uji materiil terhadap norma batas usia pensiun notaris berdasarkan usia tersebut yang telah diputus MK adalah notaris Anthony Saga Widjaja, S.H., beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 139, Tuban Jawa Timur, sedangkan permohonan sekarang ini diajukan Pemohon yang bernama Anisitus Amanat, S.H. yang setelah diangkat menjadi notaris namanya ditulis: Anisitus Amanat Gaham, S.H., berkedudukan di Kabupaten Kendal; Kedua, Usia pensiun berdasarkan umur atau usia yang dipakai sebagai pembanding oleh Pemohon dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah pejabat negara seperti Hakim Agung dan Jaksa yang menerima gaji dari negara, sedangkan usia pensiun yang menjadi pembanding dalam permohonan ini adalah pejabat profesi lain yang tidak mendapat gaji dari negara seperti advokat dan dokter serta notaris-notaris di berbagai negara di luar negeri. Oleh karenanya, permohonan ini tidak memenuhi syarat nebis in idem. II. Norma Tentang Pemberhentian Notaris Tidak Dengan Hormat Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan alasan-alasan menguji norma kandungan dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Norma ini menurut Pemohon tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, sebab seorang anggota notaris yang sudah dipidana oleh pengadilan masih harus dihukum lagi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hukuman seperti ini menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap norma dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 21 tentang hak setiap orang untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dan hak untuk tidak dihukum dua kali untuk jenis kejahatan dan pelaku yang sama. Mengenai obyek pengujian ini akan disampaikan sendiri oleh saksi korban sekaligus pihak terkait dalam persidangan yang akan datang. III. Norma Tentang Organisasi Tunggal Notaris Bahwa akhirnya dapat Pemohon jelaskan bahwa sampai hari ini, para Notaris Indonesia masih bersengketa atau berselisih pendapat terkait kepengurusan organisasi di tingkat pusat yang didukung oleh sebagian pengurus di tingkat daerah Provinsi atau Pengurus Wilayah (Pengwil) dan sebagian pengurus tingkat daerah kabupaten/kota atau Pengurus Daerah (Pengda). Kedua organisasi notaris yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI) tingkat pusat yang sama-sama mengaku sebagai pengurus pusat yang sah tersebut sama-sama tidak didaftar oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hakum dan Ham RI yang tentu alasannya demi menjaga aspek netralitas. Konflik internal ini menurut Pemohon merupakan akibat langsung dari norma dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi notaris seluruh Indonesia yang merupakan perubahan dari Pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Norma tentang wadah tunggal organisasi para notaris Indonesia tersebut menurut Pemohon mengakibatkan setiap anggota notaris tidak punya hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran atau pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Bahwa konflik internal ini sudah diketahui pada tingkat pemerintah dan DPR RI dan karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK Yang Mulia agar pihak pemberi keterangan dapat memerikan keterangannya dalam persidangan ini. Bahwa walaupun permohonan uji materiil terkait wadah tunggal organisasi notaris ini sudah pernah diuji berdasarkan Putusan MK Nomor 63/PPU-XII/2014 yang amarnya menolak permohonan Pemohon, akan tetapi dengan adanya 22 konflik internal organisasi notaris yang tidak kunjung selesai yang mengakibatkan para calon notaris tidak bisa diangkat dan para notaris yang sudah bertugas tidak punya wadah organisasi serta para notaris yang bermaksud mengurus surat pindah kota atau perpanjangan masa jabatan tidak bisa diurus maka menurut Pemohon bahwa konflik internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI tersebut merupakan perkembangan kebutuhan dan kepentingan hukum baru yang sudah selayaknya diatasi dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki MK untuk menyatakan organisasi notaris dapat lebih dari satu. Permohonan norma baru terkait organisasi notaris dapat lebih dari satu ini selain bertujuan untuk melapangkan jalan bagi tercapainya asas kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis bagi semua anggota notaris Indonesia seperti diatur dalam konstitusi adalah juga untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian tak bertepi dalam lingkungan internal pengurus organisasi notaris tingkat pusat maupun daerah-daerah. Tujuan akhirnya adalah agar anggota notaris yang tidak sependapat dengan satu organisasi notaris yang sudah tersedia dapat memilih pada organisasi notaris lain yang juga sudah tersedia. Apabila organisasi notaris hanya satu seperti sekarang ini, maka anggota notaris yang tidak sependapat dengan kebijakan pengurus tidak bisa menyalurkan hak kebebasannya untuk berserikat dan menyatakan pendapat secara lisan maupun secara tertulis. Padahal kebebasan berserikat dan berpendapat itu adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia yang harus diberi wadah oleh negara. MK menurut Pemohon punya kewenangan untuk menerbitkan norma baru tentang organisasi notaris dapat lebih dari satu sepanjang negara belum menyediakanya. 2.1. PETITUM ATAU TUNTUTAN PEMOHON Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon dengan ini mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang tidak 23 dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang; 3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau Notaris diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia menjadi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu; 5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-170.AH.02.01.Tahun 2008 tentang Pengangkatan Notaris, bertanggal 02 April 2008; 24 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00018.AH.02.03.TAHUN 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, bertanggal 11 April 2023; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Curriculum Vitae atas nama Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.58.AH.02.04.TAHUN 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris, bertanggal 10 Oktober 2023; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 25 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 30/2004), serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Majelis Panel telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, antara lain karena format permohonan Pemohon memiliki kemiripan dengan permohonan perkara di peradilan umum seperti menggunakan petitum primair dan subsidair. Berkenaan dengan hal itu, Majelis Panel menasihati Pemohon agar membaca contoh-contoh permohonan di Mahkamah dan rumusan Petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 14]. Namun, dalam perbaikan permohonan, terkesan Pemohon tidak melakukannya secara cermat sebagaimana penasihatan yang 26 telah diberikan dalam Persidangan Pendahuluan dan berdasarkan ketentuan PMK 2/2021; 2. Bahwa dalam uraian alasan-alasan permohonan (posita) perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing- masing norma atau pasal dalam UU 30/2004 dan UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan norma atau pasal yang diuji dengan UUD 1945; 3. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub pada angka 2 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah, salah satunya, bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal yang diuji konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 sehingga hal yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum pun menjadi tidak jelas; 4. Bahwa dalam bagian petitum perbaikan permohonan (yang ditulis “Petitum atau Tuntutan Pemohon”), Pemohon memohon kepada Mahkamah delapan petitum, sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan; 3. Menyatakan seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan/atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia; 4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 27 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 5. Menyatakan seorang anggota Notaris Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia; 7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris; 8. Menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu. 5. Bahwa sekalipun perbaikan permohonan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan dinyatakan dalam Persidangan Pendahuluan, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada hari Selasa, 2 Januari 2024, pukul 09.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 7-23], namun, pada saat Persidangan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon melakukan renvoi seluruh petitum menjadi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang; 3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau Notaris diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris 28 sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia menjadi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu; 5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selain itu, Pemohon dalam renvoi petitum menambahkan “Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 17 Januari 2024, hlm. 7-25]; 6. Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan ketentuan Pasal 43 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan, “Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Pemohon yang mengajukan Permohonan tidak diganti secara keseluruhan; b. penambahan objek Permohonan berupa norma dari suatu undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal; c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.” Dengan demikian, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu perbaikan yang telah ditentukan, apabila akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 PMK 2/2021. Perbaikan permohonan tersebut, selanjutnya akan diunggah dalam laman Mahkamah [vide Pasal 44 ayat (4) PMK 2/2021]. Berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon a quo, dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon melakukan perbaikan seluruh petitum, tidak hanya menyangkut aspek teknis petitum tetapi perubahan substansi seluruh petitum. Berkenaan dengan perubahan tersebut, menurut Mahkamah, dalam persidangan penyampaian perbaikan permohonan tidak dapat lagi dilakukan perbaikan atau renvoi yang bersifat substantif dan luas 29 (mayor) termasuk mengubah petitum, tetapi hanya bersifat perbaikan teknis (minor). Setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan petitum Pemohon, baik petitum sebelum di renvoi maupun yang telah direnvoi telah ternyata keduanya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, bahwa “petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon memohon inkonstitusionalitas bersyarat, namun perumusan dalam petitum tidak merujuk pada rumusan petitum sebagaimana ketentuan di atas, sehingga petitum yang disampaikan sebelum renvoi dan setelah renvoi menjadi tidak jelas atau kabur. Selain itu, penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan PMK 2/2021, antara lain Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Padahal untuk dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berkenaan dengan permohonan Pemohon a quo, Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon, dan hal-hal lain karena dinilai tidak ada relevansinya. 30 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan Pemohon, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, namun 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, 31 dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden, atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi