164/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 164/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Indri Hafsari Pekerjaan : Swasta/caleg DPRD Kota Bandung 2024 Alamat : Jalan Rajawali II No. 31 RT 004/002 Garuda-Andir, Kota Bandung Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Amul Hikmah Pekerjaan : Swasta/kader partai politik Alamat : Perum Tomalia B/114 RT 000/RW 000 Keluarga Adatongeng Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV-TAFMI/X/2024 bertanggal 6 November 2024 memberi kuasa kepada advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Tim Hukum dan Advokasi Forum Politisi Muda Indonesia”, yakni H.M.I. El Hakim, S.H., M.H., Afriyandi Chair Samallo, S.H., Rudy Satria Mandala Bonuot, S.H., dan Zaenal Sahar, S.H., yang beralamat di Jalan Merkuri Tengah Nomor 29, Bandung, Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 November 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 164/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi: 3 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 7. Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi"; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 9. Bahwa oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian konstitusionalitas dari Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara lengkap berbunyi: Pasal 76 ayat (4) UU MD3 "Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji"; Pasal 252 ayat (5) UU MD3 "Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji"; Pasal 318 ayat (4) UU MD3 "Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji"; Pasal 367 ayat (4) UU MD3 "Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji"; Pengujian ketentuan Pasal-Pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 5 Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"; Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"; Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"; Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 6 e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa para Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pasal 28J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 28J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk pengujian yakni: i. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan ii. Adanya kerugian hak konstitusional dan/atau anggapan kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon dengan berlakunya suatu Undang- Undang; 6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon akan menguraikan legal standing para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil a quo antara lain sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon; Bahwa Kualifikasi para Pemohon baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah benar masing-masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkonsekuensi tunduk patuh dan mendapatkan hak- haknya sebagai warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan; Kedua, Kerugian Konstitusional para Pemohon; 7 Bahwa Pemohon I merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandung atau Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (vide Bukti P-4) yang berkontestasi dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024. Bahwa Pemohon I sebagai Caleg telah menjalankan peran dan tugasnya mulai dari menjalani proses seleksi internal di partai, pendaftaran secara administrasi hingga melakukan kampanye di masyarakat hingga mengawal suara di TPS bahkan ketika penetapan suara di penyelenggara pemilu ; Akan tetapi Pemohon I gagal mendapatkan hasil yang diharapkan dan ditargetkan disebabkan terdapat kontestan Caleg yang merupakan incumbent atau petahana yang berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Bandung lebih dari dua (2) periode. Hal ini disebabkan para incumbent baik secara materiil melalui program kedewanan seperti reses, hibah dan sebagainya, maupun immateriil dengan relasi kuasa senioritas atau orang lama; Selain itu tandem dari Pemohon I yang juga mencalonkan di DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi juga kalah serta tidak dapat berbuat banyak mengingat mereka juga bersaing dengan petahana yang memiliki relasi kuasa serta advantages sebagai dewan dengan jangka waktu yang lama yang hal ini berdampak langsung dengan kerugian konstitusional Pemohon I yang tidak dapat memaksimalkan tandem-tandemnya untuk mengadvokasi kepentingan warga khususnya konstituen; Atas hal tersebut Pemohon I dirugikan secara konstitusional dengan tidak terpilih menjadi Anggota DPRD disebabkan para petahana dewan lebih dari dua periode yang diperbolehkan berkontestasi tanpa batas waktu ; Bahwa Pemohon II adalah politisi muda (vide Bukti P-4) yang menjalani karir politik sebagai bentuk bakti dan implementasi keterlibatan secara konkret dalam bernegara khususnya pemerintahan. Aktifitas Pemohon II yang merupakan kader partai politik memiliki tujuan mulia untuk mengadvokasi kepentingan warga dan membutuhkan jenjang karir politik yang jelas. Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud disebabkan Pemohon II selalu dinomorduakan jika dibandingkan dengan senior-senior politisi yang menjadi Anggota Dewan lebih dari dua (2) periode. Atas hal inilah Pemohon II mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar ada kaderisasi karir politik 8 yang jelas dengan pembatasan periode jabatan Anggota Dewan baik di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maupun DPD; Bahwa atas hal tersebut di atas yang dijelaskan secara tegas dan meyakinkan keberlakuan undang-undang a quo telah melanggar hak-hak dari para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia maupun kepentingannya masing-masing untuk mendapatkan Kesempatan yang sama dalam pemerintahan maupun hak-hak konstitusional; Ketentuan a quo telah mereduksi partisipasi para Pemohon untuk turut serta dalam Pemilihan Anggota Legislatif yang mana sejatinya keikutsertaan ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan yakni dalam kapasitas sebagai legislator maupun mengawal kebijakan pemerintah dengan penyampaian aspirasi oleh anggota Dewan maupun berkaitan dengan kaderisasi kedewanan sebagai karir politik sebagai output dari kaderisasi partai guna membentuk kepemimpinan bangsa di masa mendatang; III. POSITA Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil adalah: 1. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal a quo bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagai Anggota Dewan; 2. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal a quo bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil baik dalam kaderisasi serta pendidikan politik maupun keterpilihan sebagai Anggota Dewan; 3. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal a quo bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Anggota Dewan; 4. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal a quo bertentangan dengan 9 Pasal Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam hal menjadi Anggota Dewan; Bahwa berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumentasi sebagaimana tersebut di atas: 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya, semua tindakan, kebijakan, dan perilaku baik dari pemerintah maupun warga negara harus sesuai dengan hukum. Hukum dalam konstitusionalisme ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, bertindak dalam batasan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan dapat dijalankan secara adil dan teratur untuk mewujudkan cita luhurnya dalam konstitusi ; 2. Bahwa hal tersebut berkonsekuensi perlu adanya kepastian hukum dalam hal kekuasaan guna mewujudkan cita konstitusionalisme Indonesia; 3. Bahwa adapun berikut merupakan Anggota DPR Periode 2024-2029 yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode: Daftar Anggota DPR menjabat Lebih dari Dua Periode No Nama Jabatan Partai Dapil Masa Jabatan 1 Guruh Soekarno DPR 1992-1997 DPR 1999-2004 DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024 PDI PDIP Jawa Timur VI Jawa Timur I 7 Periode 2 I Made Urip DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PDIP Bali 5 Periode 3 Mindo Sianipar DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PDIP Jawa Timur VIII 5 Periode 4 Bambang Wuryanto DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PDIP Jawa Tengah IV 5 Periode 10 DPR 2024–2029 5 Ahmad Basarah DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDIP Jawa Timur V 5 Periode 6 Aria Bima DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDIP Jawa Tengah V 5 Periode 7 Ramson Saigan DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDIP Gerindra Jawa Tengah X 5 Periode 8 Muhiddin Mohamad Said MPR 1992-1997 MPR 1997-1999 MPR1999-2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar Sulawesi Tengah 8 Periode 9 Agun Gunandjar Sudarsa DPR 1997–1999 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar Jawa Barat IX Jawa Barat X 7 Periode 10 Ferdiansyah DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar Jawa Barat X Jawa Barat XI 6 Periode 11 Kahar Muzakir DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar Sumatera Selatan 5 Periode 12 Hidayat Nur Wahid DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PKS DKI Jakarta I 5 Periode 11 13 Muhammad Nasir Jamil DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PKS Aceh II 5 Periode 4. Bahwa berikut merupakan Anggota DPD RI yang menjabat lebih dari 2 (dua) Periode: Daftar Anggota DPD RI menjabat Lebih dari Dua Periode No Nama Jabatan Dapil Masa Jabatan 1 G.K.R. Hemas DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 D.I. Yogyakarta 6 Periode 2 Abdullah Puteh MPR1977–1982 DPR 1982–1987 DPR 1987–1992 MPR1997–1999 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 Aceh 6 Periode 3 Maria Goreti DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 Kalimantan Barat 5 Periode 4 Tamsil Linrung DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 Sulawesi Selatan 5 Periode 5. Bahwa berikut Anggota DPRD yang menjabat lebih dari 2 Periode: Daftar Anggota DPRD menjabat Lebih dari Dua Periode No Nama Jabatan Partai Dapil Masa Jabatan 1 Sugianto DPRD 1997- 1999 DPRD 1999-2004 DPRD 2004- 2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014- 2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024- 2029 Golkar Mamuju 7 Periode 12 2 Titiek Utami DPRD 2004– 2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014– 2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024- 2029 Golkar Magelang 5 Periode 3 Darwis Syam DPRD 2004- 2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014- 2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024- 2029 Golkar Rokan Hilir 5 Periode 4 Nursalam DPRD 2009- 2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019- 2024 DPRD 2024-2029 Golkar Bontang 4 Periode 5 Edwin Sandjaya DPRD 2009- 2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019- 2024 DPRD 2024-2029 Golkar Bandung 4 Periode 6 Sallafudin DPRD 2004– 2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014– 2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024- 2029 PKB Magelang 5 Periode 7 Amansyah DPRD 2004- 2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014- 2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024- 2029 PAN Rokan Hilir 5 Periode 8 Nur Hasan DPRD 2004- 2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014- 2019 DPRD 2019-2024 Hanura Rembang 5 Periode 13 DPRD 2024- 2029 9 Isa Subagja DPRD 1989- 1994 DPRD 1994-1999 DPRD 1999- 2004 DPRD 2004-2009 DPRD 2009- 2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019- 2024 DPRD 2024-2029 PDIP Bandung 8 Periode 10 Rieke Suryaningsih DPRD 2004- 2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014- 2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024- 2029 PDIP Bandung 5 Periode 11 Ridwan DPRD 2004- 2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014- 2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024- 2029 PDIP Rembang 5 Periode 6. Bahwa hal-hal tersebut di atas menunjukkan potensi adanya kebuntuan kaderisasi partai politik yang tidak dapat mengorbitkan kader-kader lain untuk menjadi pejabat publik dalam hal ini anggota dewan; 7. Bahwa hal inilah yang perlu diatur dalam regulasi dalam hal ini Undang- Undang sebagai turunan dari amanah konstitusi dalam rangka menjaga demokrasi, kaderisasi dan kualitas kepemimpinan di parlemen guna mewujudkan kepentingan bangsa; 8. Bahwa DPR, DPD, dan DPRD juga harus mengikuti aturan, prinsip, dan hukum yang berlaku. Ini juga penting dalam mengatur batasan masa kerja anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam arti luas, seorang pemimpin adalah individu yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengontrol upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, atau posisi. Sedangkan dalam arti sempit, seorang 14 pemimpin adalah individu yang membimbing dan memimpin dengan berbagai kualitas persuasifnya, serta diterima secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 4); 9. Bahwa institusi negara sebagai pemimpin sangat erat kaitannya dengan kekuasaan negara. Pembentukan lembaga-lembaga negara merupakan upaya untuk menjalankan berbagai cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan horizontal, untuk menciptakan mekanisme checks and balances, di mana masing- masing cabang kekuasaan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan begitu, kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu atau dua lembaga saja karena adanya pembatasan kekuasaan pada lembaga negara. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 151) ; 10. Bahwa kekuasaan bisa menyebabkan lembaga bertindak dominan, menguasai, dan mempengaruhi agar kokoh, yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan dan korupsi. Lord Acton menyatakan, “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely,” yang berarti kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut (Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 221). Mahfud MD menekankan bahwa untuk melindungi hak rakyat dari kesewenang-wenangan, tindakan pemegang kekuasaan harus dibatasi atau diawasi oleh hukum; 11. Bahwa Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi bahwa di era modern ini, dunia menghadapi goncangan nilai dan norma yang mendasar. Krisis moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, sangat dirasakan saat ini. Penyimpangan etika publik dan privat semakin meningkat, menyebabkan kekacauan norma dalam praktik pengelolaan negara (Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm. 22); 12. Bahwa rendahnya kualitas, integritas, kompetensi/kapabilitas hingga membuka peluang besar untuk korupsi kolusi nepotisme selaku lembaga 15 negara legislatif disebabkan a quo yang tidak mencantumkan pembatasan periodisasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; 13. Bahwa selanjutnya konsep negara yang demokratis ditandai dengan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik pemerintahan. Salah satu bentuk penerapan demokrasi adalah melalui pemilihan umum (pemilu) yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan negara didasarkan pada nilai keadilan. Hukum bertujuan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dikembangkan sebagai negara hukum demokratis, bukan negara hukum absolut (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, 2015, hlm. 153); 14. Bahwa pembatasan kekuasaan melalui pembatasan periodesasi yang diatur oleh hukum menjadi dasar konstitusionalisme modern. Julius Stahl menekankan bahwa pemisahan kekuasaan adalah elemen penting dari teori negara hukum di Eropa Kontinental. Ajaran Trias Politica memisahkan kekuasaan menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif; 15. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pembatasan wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mencakup masa jabatan, wilayah, dan cakupan materi wewenang. b) Pasal 18 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap batas masa jabatan, wilayah, dan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai melampaui wewenang. c) Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa pelanggaran terhadap cakupan materi wewenang dikategorikan sebagai mencampuradukkan wewenang; 16. Bahwa pembatasan masa jabatan bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pemerintahan dengan menerapkan keadilan untuk regenerasi kepemimpinan di masa depan; 17. Bahwa pembatasan kekuasaan negara sangat penting dan merupakan salah satu ciri dari the rule of law. Pembatasan ini membantu menciptakan regenerasi kepemimpinan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang; 16 18. Bahwa pembatasan kekuasaan juga ada dalam konstitusi Indonesia, seperti pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yang membatasi jabatan presiden menjadi dua periode. Awalnya, pasal ini berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden bisa dipilih kembali tanpa batasan, tetapi kemudian diubah menjadi hanya untuk satu kali masa jabatan setelah lima tahun; 19. Bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang berlangsung terus-menerus dan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya aturan ini, masa jabatan presiden dibatasi hingga maksimal dua periode, sehingga kepemimpinan panjang seperti yang terjadi pada era Presiden Soeharto tidak akan terulang kembali di Indonesia; 20. Bahwa berdasarkan argumen di atas, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU MD3 harus dengan jelas menyatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya boleh menjabat selama dua periode. Ini penting agar masa jabatan anggota parlemen yang secara original intent memiliki kesetaraan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden maupun Kepala Daerah yakni sama-sama jabatan publik dengan segala kewenangannya, sehingga dapat mencegah kekuasaan yang absolut dan penyalahgunaan wewenang; 21. Bahwa secara tekstual sistematis, bunyi ketentuan pada pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan; 22. Bahwa dengan adanya multitafsir tersebut, maka materi muatan pada pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping telah merugikan atau 17 berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara, termasuk Pemohon; 23. Bahwa masa jabatan yang dibatasi, telah diberlakukan untuk beberapa jabatan meskipun jabatan tersebut sama-sama dipilih melalui proses pemilihan umum, seperti Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahkan, terhadap beberapa jabatan lainnya dibatasi hanya untuk dua periode, misalnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial; 24. Bahwa dengan demikian, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014, secara jelas dan terang dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, alih-alih memberikan kepastian hukum, pasal-pasal a quo justur menimbulkan ketidakpastian dan ambigutas dalam negara hukum Indonesia ; 25. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU MD3 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena keberlakuan ketentuan pada pasal a quo mengakibatkan ruang keterpilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet ; 26. Bahwa potensi kerugian konstitusional lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multitafsir tersebut adalah semakin sempit dan kecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut termasuk Para Pemohon untuk memiliki calon yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Padahal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki relasi kuasa yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidak- tidaknya mengurangi peluang 18 bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru ; 27. Bahwa warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang bisa dirugikan jika tidak ada batasan periode jabatan untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur batasan periode jabatan anggota legislatif seperti eksekutif. Ini bisa membatasi regenerasi anggota legislatif dan mencegah terjadinya disfungsi di kalangan anggota DPR maupun DPD. Jika ada batasan dua periode, hak konstitusional dan nilai keadilan bisa terjaga, dan generasi baru dengan energi dan ide segar bisa mengisi jabatan di lembaga legislatif ; 28. Bahwa selain membatasi hak konstitusional warga negara, pembatasan periode jabatan juga penting karena kondisi lembaga negara saat ini. Tidak ada jaminan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, salah satunya karena kurangnya inovasi dan pembaruan di lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa masalah dalam sistem pemerintahan presidensial lebih terletak pada kekuasaan legislatif daripada eksekutif (Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 42); 29. Bahwa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah melalui seleksi ketat sesuai peraturan pemilu. Namun, untuk menjalankan tugasnya yang luas dan berdampak pada masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan lembaga negara selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Partisipasi ini bisa berupa masukan langsung, forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kritik membangun sebagai bentuk pengawasan publik ; 30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 tidak memberikan kepastian hukum serta menegakkan keadilan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, padahal negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945. 19 31. Berdasarkan argumen di atas, Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 32. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan [I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan (Bogor: Penerbit Ghalia, 2010), hlm. 46.]; 33. Partisipasi sendiri dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: [John M. Cohen dan Norman Uphoff, Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity Throught Specificity, World Development Volume 8] yakni: a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat berupa penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi ini contohnya menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan kebijakan yang ditawarkan; b) Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penggerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi ini merupakan kelanjutan dari rencana yang telah digagas sebelumnya; c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, meliputi menikmati atau menggunakan hasil pembangunan; 20 d) Partisipasi dalam evaluasi Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang direncanakan sebelumnya. Tahap ini digunakan sebagai umpan balik untuk memberi saran bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya; 34. Bahwa atas hal tersebut di atas ketentuan a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon yakni tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan menjadikan partisipasi masyarakat sangat terbatas baik secara aktif sebagai anggota partai dalam rangka sebagai kader yang dapat berkhidmat sebagai pejabat publik maupun secara pasif sebagai obyek yang juga pemilih sehingga mendapatkan pelayanan terbaik jika anggota dewan sadar bahwa masa jabatannya terbatas; 35. Bahwa sementara itu, dalam jangka panjang, partisipasi publik meningkatkan kualitas demokrasi karena partisipasi publik secara teratur menunjukkan masyarakat bahwa pendapat mereka dihargai dan pandangan mereka penting [DETR, Public Participation in Making Local Environmental Decision, The Aarhus Convention Newcastle Workshop (London: Crown, 2000), hlm. 11-12.]; 36. Bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran (pintar, cerdas) dan bertubuh sehat. [Dewantara, Ki Hadjar. 1962. Karja I (Pendidikan). Pertjetakan Taman Siswa, Jogjakarta, hal. 14-15.]; 37. Bahwa Nelson Mandela, mengatakan “pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia”. Kata-kata tersebut berarti, pendidikan merupakan langkah fundamental yang perlu ditempuh oleh masyarakat. Dengan pendidikan, akan tercipta masyarakat yang terdidik dengan taraf hidup yang tinggi, yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dengan ilmu yang dimiliki; 38. Bahwa pendidikan juga termasuk ke dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa dalam tujuan bangsa Indonesia tersebut diwujudkan dengan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 21 berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari frasa tersebut juga, jelas ditunjukan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya ; 39. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 40. Bahwa guna memajukan pendidikan politik yang inklusif dengan tersedianya ruang karir politik yang memiliki kepastian, hal inilah yang menjadikan pembatasan masa jabatan anggota dewan harus diatur guna membentuk sistem pendidikan politik nasional yang berkeadilan untuk generasi kedepan; 41. Bahwa pembatasan periodesasi anggota legislatif memang harus diakui cukup jarang diterapkan di berbagai lembaga-lembaga legislatif di dunia, seperti Amerika Serikat sebagai champion of democracy, misalnya, yang kehidupan demokrasinya kerap menjadi role model bagi banyak negara di dunia. Negara-negara di Eropa juga belum ada yang menerapkannya pembatasan masa jabatan legislatif seperti Swiss yang pernah mengajukan proposal untuk membatasi dua periode masa jabatan anggota parlemen, namun proposal itu tidak pernah diadopsi. Pun Perancis yang pernah melakukan reformasi legislasi dengan mengajukan pembatasan dengan tiga kali masa periode, tetapi hal itu ditunda; 42. Bahwa pada belahan dunia lain berdasarkan penelitian dari Komisi Venice, di benua Amerika pembatasan masa periode anggota parlemen dapat dijumpai di Bolivia, Costa Rica, Ekuador dan Venezuela. Negara Bolivia menerapkan pembatasan masa periode anggota parlemen untuk dua periode. Sementara Costa Rica hanya untuk satu kali periode dan Ekuador dua kali masa periode sebagaimana Venezuela juga untuk dua kali masa periode. Selain itu, di Asia, negara yang membatasi masa periode anggota parlemen hanya ada satu, yaitu negara tetangga Pilipina dengan pembatasan dua kali masa periode. Sementara Korea Selatan, pembatasan untuk masa dua kali periode hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat 22 daerah. (“Report On Term-Limits Part II- Members Of Parliament Part III- Representatives Elected At Sub-National And Local Level And Executive Officials Elected At Sub-National And Local Level”, European Commission for Democracy Through Law [Venice Commission], Opinion No. 908/2017), Sebagaimana telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke- 118 yang di dalamnya mengkaji iklim demokrasi negara-negara anggota Uni- Eropa terkait dengan persoalan perlu tidaknya pembatasan bagi masa jabatan anggota parlemen; 43. Bahwa poin yang dihasilkan dari Komisi Venice memberikan peluang dapat dilakukannya pembatasan masa periode anggota parlemen, yaitu untuk dua kali masa jabatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: “If term limits are introduced, at least two consecutive terms should be allowed. This appears to be a reasonable mitigation of the adverse effects of term limits indicated above, and would preserve in particular the need for accountability towards the electorate. It would also be more respectful of the principle of proportionality in the interference with the rights to vote and be elected. The introduction of term limits should be applied so as to allow for a gradual renewal of the MPs, thus guaranteeing continuity". 44. Bahwa tesis pembatasan anggota parlemen tersebut sangat relevan untuk diberlakukan di Indonesia mengingat anggota parlemen dengan “wajah lama” masih terus mendominasi. Selain mengakibatkan adanya sirkulasi kekuasaan menjadi macet dan ruang persamaan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terbatas, ketiadaan pembatasan periodesasi anggota parlemen mengakibatkan corak kebijakan yang dihasilkan tidak begitu signifikan tanpa perubahan yang berarti terhadap keberlangsungan hidup warga negara. Kultur yang demikian itu akhirnya membentuk feodalisme dan elitisme politik di mana aktor-aktor parlemen terus didominasi oleh segelintir orang yang tersebar di hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024; 45. Bahwa menarik kesimpulan dan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan realitas yang terjadi terkait dengan menurunnya kinerja dan kredibilitas lembaga wakil rakyat serta meningkatnya persentase anggota- anggota lama terpilih kembali (tren sosial dan politis), maka sangatlah relevan dan urgen untuk membatasi periode jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu selama 2 kali masa jabatan. Pembatasan periode tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan 23 hak-hak rakyat untuk memilih dan juga tidak mengurangi hak-hak untuk dipilih. Pembatasan itu justru akan menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945; 46. Bahwa pada pokoknya, meskipun pembatasan masa jabatan parlemen masih sangat sedikit dan dinamis di negara-negara moderen, Indonesia sebagai negara berdaulat serta negara demokrasi yang besar dapat memberikan terobosan serta tauladan dalam hal pentingnya membatasi kekuasaan parlemen guna mencegah absolutisme kekuasaan; 47. Bahwa ketentuan a quo memang merupakan open legal policy yang secara asal pengaturannya ada pada pembentuk Undang-Undang akan tetapi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pengaturan mengingat adanya potensi conflict of interest serta urgensi penting dan mendesak dalam rangka menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara khususnya generasi masa depan Indonesia; 48. Bahwa intervensi Mahkamah dalam open legal policy sudah pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi baik yang berkaitan dengan pengaturan ambang batas maupun hal lain yang dianggap bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah yang hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi demi menjalankan perannya sebagai the guardian of the constitution dalam melampaui constitutional restriction dalam rangka menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara termasuk generasi masa depan Indonesia dalam sektor politik maupun kepemimpinan publik; 49. Bahwa Mahkamah juga memberikan ruang kaderisasi partai dalam beberapa putusannya yang secara logis perintah tersebut membutuhkan ruang penyaluran kader partai politik dalam jabatan publik baik kepala daerah maupun anggota parlemen yang hal ini semakin masuk akal mengingat jumlah anggota parlemen yang lebih banyak dari kepala daerah dan dapat menjadi penyaluran kader potensial partai politik sebagaimana amanah Mahkamah; 50. Dengan demikian, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang tidak membatasi masa jabatan dan periodesasi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merugikan dan berpotensi merugikan hak setiap warga 24 negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 51. Bahwa maka dari itu materi muatan dari Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidak-tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan dari seluruh pokok argumentasi dan dalil yang telah diuraikan tersebut oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Posita, maka para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan para Pemohon untuk kiranya berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 3. Menyatakan bahwa Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 25 4. Menyatakan bahwa Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 5. Menyatakan bahwa Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 6. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Indri Hafsari; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon II atas nama Amul Hikmah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemohon I atas nama Indri Hafsari; 26 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 253 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 539 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Tahun 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 28 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil pasal-pasal UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 76 ayat (4) “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Pasal 252 ayat (5) “Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Pasal 318 ayat (4) “Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Pasal 367 ayat (4) “Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide 29 Bukti P-3] sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) [vide Bukti P-5] yang merupakan calon anggota DPRD Kota Bandung dalam Pemilu 2024 [vide Bukti P-6], namun tidak terpilih [vide Bukti P-7], sebab Pemohon I berhadapan dengan petahana yang berstatus sebagai anggota DPRD Kota Bandung lebih dari 2 (dua) periode yang memiliki relasi kuasa senioritas. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan KTP [vide Bukti P-4] sebagai kader partai politik yang bertujuan mulia untuk mengadvokasi kepentingan warga dan membutuhkan jenjang karir politik yang jelas. Namun hal tersebut tidak terwujud karena Pemohon II selalu dinomorduakan jika dibandingkan dengan senior-senior politisi yang menjadi anggota legislatif lebih dari 2 (dua) periode. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami atau setidak-tidaknya potensial akan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, karena menurut Pemohon I dan Pemohon II, berlakunya norma pasal-pasal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan mereduksi partisipasi Pemohon I dan Pemohon II untuk turut serta menjadi peserta pemilihan anggota legislatif, karena pasal-pasal a quo tidak membatasi periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membaca secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, menurut Mahkamah, Pemohon I yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (dalam hal ini calon anggota DPRD Kota Bandung) dan Pemohon II yang merupakan kader partai politik yang membutuhkan jenjang karir politik yang jelas, telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon I dan Pemohon II juga dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terhalangi haknya untuk menjadi calon anggota legislatif dan berkesempatan 30 mengembangkan karir politiknya karena tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebabkan kebuntuan kaderisasi partai politik yang tidak dapat mengorbitkan kader-kader lain untuk menjadi pejabat publik, dalam hal ini anggota legislatif. Hal ini juga membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga negara legislatif. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pembatasan periodisasi yang diatur oleh hukum menjadi dasar konstitusionalisme modern yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan menciptakan regenerasi kepemimpinan. Pembatasan kekuasaan juga diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 harus membatasi masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD selama 2 (dua) periode agar masa jabatan anggota parlemen memiliki kesetaraan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah yang kesemuanya merupakan 31 jabatan publik dengan segala kewenangannya guna mencegah kekuasaan yang absolut dan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, beberapa jabatan lainnya hanya dibatasi untuk dua periode, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial; 3. Bahwa menurut para Pemohon, secara tekstual sistematis, bunyi ketentuan pada pasal-pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan tersebut dapat dibaca dari bunyi frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas), sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa adanya pembatasan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota mengakibatkan kesempatan warga negara untuk menjadi anggota legislatif tersebut semakin sempit karena anggota legislatif yang lama memiliki relasi kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan anggota legislatif baru yang belum pernah menjabat sebelumnya. Hal tersebut membatasi regenerasi anggota legislatif, padahal pembatasan masa jabatan anggota legislatif dapat membawa ide-ide baru dalam lembaga legislatif. Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 2. Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan 32 dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 3. Pasal 318 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 4. Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansi lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 menyebabkan kebuntuan kaderisasi partai politik yang tidak dapat mengorbitkan kader-kader lain untuk menjadi anggota legislatif, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga legislatif. Terlebih, ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota mengakibatkan kesempatan warga negara untuk menjadi anggota legislatif semakin sempit. Terhadap hal tersebut, setelah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah berkaitan dengan isu yang sama, yaitu apakah ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 33 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon a quo, telah ternyata substansi norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: [3.10] Menimbang berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan pembatasan periodisasi masa jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (elected official). Terhadap hal tersebut, terdapat salah satu pertimbangan hukum Mahkamah, yang terkait dengan dalil Pemohon a quo yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013, pada Paragraf [3.16] antara lain menyatakan: “[3.16] ... Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Bagi partai-partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal itu adalah kebijakan internal masing-masing partai politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, adanya ketentuan periodisasi masa jabatan Presiden telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan terkait masa jabatan anggota legislatif, in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, konstitusi tidak mengatur adanya pembatasan periodisasi masa jabatan bagi anggota legislatif, karena UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Lebih lanjut, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD [vide Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Sejalan dengan hal itu, ketentuan terkait masa jabatan 34 anggota legislatif diatur kembali dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang pada pokoknya menentukan masa jabatan anggota legislatif adalah 5 (lima) tahun. Artinya, ihwal pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif memang tidak diatur baik dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam tataran undang-undang, in casu UU 17/2014, sedangkan yang diatur hanya ketentuan terkait masa jabatannya. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan sifat jabatan antara presiden dengan anggota legislatif, keduanya memiliki karakteristik kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berbeda. Jabatan Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan kepala daerah yang juga merupakan jabatan tunggal di mana dalam pengambilan keputusan eksekutifnya dilakukan secara mandiri. Sedangkan, jabatan legislatif in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan majemuk di mana setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan mekanisme kerja kolektif. Artinya, setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Oleh karenanya, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Bahwa dengan demikian, walaupun jabatan Presiden dan kepala daerah itu sama dengan jabatan anggota legislatif dipilih melalui proses pemilihan umum (elected official), namun terkait ketentuan masa jabatan beserta periodesasi yang melekat pada jabatan presiden dan kepala daerah, tidak dapat dipersamakan karena masing-masing jabatan tersebut memiliki karakteristik dan sifat jabatan yang berbeda. Terlebih, ketentuan terkait dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam undang-undang. [3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai Ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, mengakibatkan anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah memutus permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berkelindan dengan adanya praktik politik uang dalam proses pencalonan anggota DPR/DPRD. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Sub-paragraf [3.31.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2023, yang antara lain menyatakan: “[3.31.4] ... Bahwa karena praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem pemilihan umum maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 (tiga) langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar- benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membeda- bedakan latar belakangnya baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir 35 praktik money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap inipun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, praktik politik uang untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif potensial terjadi dalam semua kategori pemilu, namun demikian, pada pemilu anggota DPR/DPRD setidak-tidaknya, peran serta partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Adapun peran serta dimaksud adalah peran serta partai politik dalam meningkatkan komitmen guna menghindari, melawan, dan mendukung penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam kontestasi pemilu. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Artinya, konstitusi telah memberikan peran kepada partai politik guna menjamin proses pencalonan anggota DPR/DPRD dilaksanakan melalui pemilu yang demokratis. Dalam konteks ini, partai politik diharapkan memiliki desain kelembagaan yang ideal dalam pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis guna mendapatkan calon-calon anggota DPR/DPRD yang memiliki integritas dan kapasitas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (1a) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), yang pada pokoknya partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia, yang salah satunya untuk menjadi bakal calon anggota DPR/DPRD, dan rekrutmen tersebut dilakukan melalui kaderisasi secara demokratis. Bahwa dalam kaitannya dengan proses pencalonan, partai politik juga diharapkan dapat ikut serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan berlandaskan Demokrasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk pribadi masyarakat yang memiliki tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Pasal 1 angka 4 UU 2/2011). Artinya, dengan adanya pendidikan politik, diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, in casu pemilu anggota DPR/DPRD. Selain itu, adanya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, dapat juga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami visi dan misi partai politik serta langkah kebijakan partai politik ke depannya. Sejalan dengan itu, pendidikan politik juga penting dilakukan oleh calon anggota DPD dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih guna mengetahui visi dan misi masing- masing calon anggota DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada proses kebijakan di tingkat nasional nantinya. Bahwa dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya, sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, dan bukan sekadar disebabkan karena ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kelembagaan partai politik, melalui kerja sama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan penyelenggaran pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk 36 mengarahkan tudingan disebabkan oleh ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. [3.12] Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya kecenderungan perilaku tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, untuk menangani persoalan tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan mengawal kinerja anggota DPR/DPRD terpilih agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, apabila terdapat anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidaklah serta-merta disebabkan ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, melainkan dipengaruhi antara lain oleh integritas masing-masing anggota legislatif. Dalam kaitan ini, ketika terdapat anggota DPR/DPRD yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian telah selesai menjalani hukumannya, maka secara serta merta dikenakan ketentuan terkait pembatasan hak politik sementara untuk turut serta dalam pemilu, terhadap tindak pidana yang terbukti ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, telah berpendirian sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13], sebagai berikut: “[3.13] ... Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (elected officials), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya; Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh 37 dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bagi calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain dikenakan masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mantan terpidana juga diwajibkan memenuhi persyaratan terkait keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya sebagai mantan terpidana. Dalam konteks itu, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan, perihal keterpilihan berulang seorang anggota legislatif juga ditentukan oleh tingkat kekritisan pemilih dalam menilai integritas dan rekam jejak calon anggota DPR/DPRD. Terlebih lagi, dengan digunakannya sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka saat ini, hal tersebut tentu berpengaruh terkait dengan pemberian ruang yang lebih luas bagi pemilih dalam memilih calon anggota DPR/DPRD. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, hingga saat ini belum terdapat perkembangan dan kebutuhan hukum baru serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian berkenaan dengan isu konstitusional pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024, meskipun dengan dasar pengujian dan alasan konstitusional yang berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama, yakni mempersoalkan masa jabatan anggota legislatif, di mana para Pemohon memohon kepada Mahkamah 38 agar periodisasi masa jabatan anggota legislatif dibatasi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah pendirian. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan a quo. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU- XXII/2024 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum Putusan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 39 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 17.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 40 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri