163/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 163/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Irianto Subiakto, S.H., LL.M. Pekerjaan : Advokat Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, Jalan Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Anggara Suwahju, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, Jalan Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M. Pekerjaan : Advokat Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, Jalan Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev. Pekerjaan : Advokat 2 Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, Jalan Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon IV 5. Nama : Febi Yonesta, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Wisma 76, Lantai 23-2A, Jalan Letjend. S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon V Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 163/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 15 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2025, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”) dinyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 3 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (“UU Kekuasaan Kehakiman”) dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (“UU Mahkamah Konstitusi”) dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) dinyatakan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 serta Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK PUU”), yang menjadi objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) adalah undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu), dan permohonan pengujian undang-undang dapat meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, 4 pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 1.6. Bahwa pokok permohonan a quo adalah pengujian Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”) terhadap UUD NRI Tahun 1945. 1.7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon merupakan permohonan pengujian undang-undang yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 1.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian terhadap Pasal 21 UU Tipikor, maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Pasal 21 UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum Para Pemohon 2.1. Bahwa pengakuan atas hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan kemajuan dalam penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum. 2.2. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi antara lain sebagai guardian dari constitutional rights setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara, termasuk dalam hal ini hak konstitusional dan hak hukum para Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Dengan kesadaran tersebut, para 5 Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 21 UU Tipikor”, yang menurut hemat para Pemohon bertentangan dengan semangat, jiwa, serta ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. 2.2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2.3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah telah menetapkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b) Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji; c) Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi; d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 6 e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2.4. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang multitafsir dan bersifat pasal karet, yang dalam penerapannya memiliki potensi sangat tinggi untuk digunakan secara sewenang-wenang, sehingga dapat merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon. 2.5. Bahwa selain sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon juga berprofesi sebagai Advokat. Para Pemohon telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah (BAS) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), serta telah melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat. 2.6. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai Advokat dilindungi oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi: “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” 2.7. Bahwa sebagai implementasi dari perlindungan konstitusional Pasal 24 ayat (1) jo. ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Advokat dalam pemberian jasa hukum memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka, Advokat berperan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 7 2.8. Bahwa sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, Advokat memiliki hak dan kewenangan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). 2.9. Bahwa sebagai bagian dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, Advokat memiliki hak atau kewenangan hukum yang ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Pasal 14 Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 jo. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Pasal 17 Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. 2.10. Bahwa sebagai Advokat, para Pemohon telah memberikan jasa hukum dalam berbagai perkara pidana, termasuk namun tidak terbatas pada perkara tindak pidana korupsi. 2.11. Bahwa sebagai Advokat, para Pemohon memberikan nasihat, saran, dan melakukan berbagai tindakan hukum yang diperlukan guna mempertahankan kepentingan hukum klien para Pemohon yang berstatus sebagai Tersangka atau Terdakwa, termasuk namun tidak terbatas pada: 8 memberikan saran terkait dengan the right to remain silent; menyampaikan pendapat di luar persidangan baik secara lisan maupun tertulis; serta memberikan pendapat hukum melalui berbagai sarana, termasuk namun tidak terbatas pada platform media sosial, wawancara media, dan publikasi akademik, sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan hukum klien. 2.12. Bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan bagian integral serta perwujudan dari hak dan kewenangan konstitusional Advokat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V secara faktual merupakan kuasa hukum dari Advokat Stefanus Roy Rening, yang disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. Sebagai kuasa hukum Stefanus Roy Rening, para Pemohon berkeyakinan, berdasarkan bukti yang ada, bahwa Stefanus Roy Rening dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum almarhum Lukas Enembe telah melakukan pembelaan hukum dengan iktikad baik sesuai dengan Kode Etik, peraturan perundang-undangan, dan surat kuasa. Namun demikian, ia dihukum melalui putusan dalam perkara a quo semata-mata berdasarkan penafsiran subjektif atas ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, sehingga menafikan hak-hak konstitusional Stefanus Roy Rening yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU Advokat. 2.13. Bahwa Pemohon IV secara faktual merupakan salah satu Amici yang menyusun dan mengirimkan Amicus Curiae berjudul “Keadilan untuk yang Membela Keadilan: Advokat Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Pasal Penyesatan Proses Peradilan.” Amicus Curiae tersebut disusun oleh Pemohon IV untuk memberikan pandangan dan pendapat terkait pemaknaan dan penerapan Pasal 21 UU Tipikor dalam perkara Stefanus Roy Rening. 2.14. Bahwa atas penafsiran yang sangat subjektif, bersifat karet, dan multitafsir dalam penerapan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, para Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut. Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menafikan kemerdekaan dan kemandirian profesi Advokat yang dijamin oleh hukum, dan secara umum dapat merugikan siapa pun, 9 termasuk para Pemohon, baik sebagai warga negara maupun sebagai Advokat. 2.15. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU Tipikor adalah ketentuan yang multitafsir dan bersifat pasal karet, yang penerapannya cenderung dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini telah terbukti dalam perkara Advokat Stefanus Roy Rening yang diputus bersalah hingga tingkat kasasi dan dijatuhi pidana penjara. Demikian pula terhadap Advokat Lucas, yang pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dinyatakan bersalah, namun dalam putusan peninjauan kembali dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dibebaskan. Terakhir, terhadap Hasto Kristiyanto, dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Pasal 21 UU Tipikor. Pengalaman disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan tafsir subjektif yang sewenang-wenang sebagaimana dialami oleh Advokat Lucas, Advokat Stefanus Roy Rening, dan Hasto Kristiyanto dapat menimpa siapa pun, termasuk para Pemohon. 2.16. Bahwa salah satu alasan para Pemohon—baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai Amici—mengajukan permohonan a quo, berdasarkan kasus-kasus yang ada, para Pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 21 UU Tipikor berpotensi merugikan hak konstitusional siapa pun, termasuk para Pemohon sebagai Advokat, yakni hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2.17. Bahwa para Pemohon merasakan ketakutan nyata bila dihadapkan pada sangkaan dan dakwaan Pasal 21 UU Tipikor, bukan semata-mata karena berhadapan dengan hukum, tetapi dengan “murka” Aparat Penegak Hukum yang mempertontonkan kekuasaan atau kewenangannya. Padahal, Undang-Undang Advokat menjamin kemerdekaan dan kemandirian Advokat, serta Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Keadaan demikian menimbulkan chilling effect terhadap profesi Advokat dalam menjalankan perannya, sehingga berpotensi melanggar prinsip fair trial dan equality of arms dalam sistem peradilan pidana. 2.18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, serta 10 kriteria yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945. 3. Permohonan A Quo Tidak Ne Bis in Idem 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) PMK PUU diatur lebih lanjut sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 3.3. Bahwa terhadap pengujian Pasal 21 UU Tipikor, hanya terdapat 1 (satu) permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 7/PUU-XVI/2018; sementara permohonan lainnya diputus dengan amar Tidak Dapat Diterima. Bahwa sekalipun asas ne bis in idem dikenal, diakui, dan diterapkan dalam pengujian undang- undang, para Pemohon menegaskan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 memiliki karakteristik batu uji konstitusional yang khas, mengingat UUD NRI Tahun 1945 sejak lama diposisikan bukan semata-mata sebagai documented constitution, melainkan sebagai living constitution (konstitusi yang hidup). 3.4. Bahwa sebagai living constitution, UUD NRI Tahun 1945 tidak dipahami secara statis dan tekstual semata, melainkan ditafsirkan secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, perubahan keadaan, serta tuntutan zaman. Oleh karenanya, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi harus dilakukan melalui elaborasi yang kontekstual dan progresif, sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat modern. 11 3.5. Bahwa konsekuensi dari sifat living constitution tersebut adalah bahwa norma-norma dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaknai secara evolutif, tidak semata-mata historis atau sebatas original intent. Dengan demikian, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan proses penemuan hukum konstitusional yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat. 3.6. Bahwa prinsip UUD NRI Tahun 1945 sebagai living constitution telah memperoleh legitimasi dan afirmasi yuridis melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana Mahkamah secara konsisten menggunakan penafsiran konstitusional yang dinamis sebagai dasar untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 3.7. Bahwa penerapan prinsip living constitution tersebut antara lain tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, di mana Mahkamah secara eksplisit melakukan penafsiran konstitusi dengan memperhatikan perkembangan masyarakat, perubahan keadaan, serta kebutuhan hukum yang aktual. 3.8. Bahwa terhadap permohonan a quo, meskipun memiliki kesamaan batu uji konstitusional—yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945—dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, namun secara prinsipil, bahkan diametral, permohonan ini didasarkan pada alasan hukum dan keadaan faktual yang berbeda secara mendasar. 3.9. Bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon tidak mengajukan pengujian yang bersifat kontestatif antara UU Tipikor dan UU Advokat (khususnya mengenai hak imunitas Advokat) sebagaimana isu pokok perkara sebelumnya, melainkan mendalilkan adanya pelanggaran hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat berlakunya Pasal 21 UU Tipikor yang berpotensi mengganggu atau mereduksi kewenangan konstitusional para Pemohon dalam menjalankan fungsi dan perannya. 3.10. Bahwa secara faktual dan yuridis, dalil-dalil konstitusional para Pemohon dalam permohonan a quo memiliki karakteristik yang sepenuhnya berbeda, sehingga tidak memiliki kesamaan objek maupun dasar argumentasi 12 dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Nomor 7/PUU- XVI/2018. 3.11. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo tidak sedang mempersoalkan tolok ukur, melainkan secara spesifik mempermasalahkan bentuk-bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam frasa “... mencegah, merintangi, atau menggagalkan ...” sebagaimana termuat dalam Pasal 21 UU Tipikor. Permasalahan tersebut diajukan sebagai implementasi dari asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengingat ketidakjelasan rumusan frasa tersebut berpotensi menimbulkan tafsir yang sewenang- wenang dan mengancam hak konstitusional para Pemohon. 3.12. Bahwa selain perbedaan dari sisi substansi batu uji dan argumentasi konstitusional, Permohonan a quo juga memiliki perbedaan substansial pada petitum dibandingkan dengan permohonan sebelumnya. 3.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berkeyakinan bahwa permohonan a quo tidak termasuk dalam kategori permohonan yang telah pernah diputus sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 72 ayat (1) PMK PUU, sehingga permohonan a quo tidak dapat dinyatakan ne bis in idem secara konstitusional. 4. Pokok-Pokok Permohonan 4.1. Ruang Lingkup Pasal Yang Diajukan Pengujian Pasal 21 UU Tipikor yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara. 4.2. Batu Uji Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 4.3. Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan prinsip Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 13 4.3.1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum, untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, wajib diperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. (Vide Penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.) 4.3.2. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 4.3.3. Rumusan delik dalam Pasal 21 UU Tipikor mengandung frasa yang sangat karet dan berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya. Menurut KBBI, mencegah berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi, melarang, merintangi, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi; secara umum ditafsirkan sebagai perbuatan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Merintangi berarti menghalangi, menghalang-halangi, menahan, menyukarkan, mengganggu, atau mengusik; secara umum ditafsirkan sebagai perbuatan yang menghambat sesuatu yang ingin dicapai. Menggagalkan berarti menjadikan gagal, tidak berhasil, atau tidak tercapai maksudnya. 4.3.4. Bahwa dalam penerapan Pasal 21 UU Tipikor, tafsir atas kata mencegah, merintangi, atau menggagalkan sering kali diserahkan pada penafsiran subjektif Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Tidak terdapat batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang 14 “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 4.3.5. Bahwa frasa yang sangat karet dan berpotensi menimbulkan multiinterpretasi tersebut telah dipermasalahkan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Ridwan Sani (F-PPP): “Apa yang dimaksudkan sengaja menghalang-halangi ini, apa batasannya, sehingga kriterianya bisa lebih jelas, sehingga jangan ini, kalau ini menjadi delik formal, ini sangat berbahaya sekali, dan setiap orang bisa nanti dikenakan kedalam Pasal 18 ini”.  Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. (Fraksi ABRI): “Ini berangkat dari pengalaman hari-hari saja sulit sekali kita membuktikan sampai seberapa jauh perbuatan seseorang dianggap menghalangi atau mempersulit, padahal perbuatan itu cukup berat yaitu diancam pidana paling singkat 3 tahun dengan paling lama 12 tahun, sulit sekali rumusan yang kita peroleh, sebab ini nanti akan sangat menentukan apakah unsur-unsur delik dari perbuatanya dapat dikategorikan menghalangi atau mempersulit atau tidak oleh penyidik, misalnya dipanggil 3 kali secara sah tapi tidak dapat memberikan alasan yang sah juga tentang ketidakhadirannya, bisakah ini termasuk kategori mempersulit, atau katakanlah kita mau mengantar surat panggilan pagarnya tinggi, anjingnya dobermen dua biji, satpamnya galak, mau masukpun tidak bisa kita, apakah satpamnya ini bisa dianggap mempersulit atau menghalangi upaya-upaya penyidikan. Inikan sulit penjabarannya ini rumusan mempersulit dan menghalangi sulit sekali begitu.”  H. Zain Badjeber (F-PPP): “Barangkali begitu yang dimaksud oleh Pemerintah kalau memang begitu ada kekurangannya bahwa baik tersangka maupun terdakwa, itu yang dihalang- halangi cuma apa yang dikemukakan oleh FABRI memang pasal ini pasal karet yang bisa artinya tergantung kepada pelaksanaannya bahwa satu perbuatan dianggap menghalang- 15 halangi penyidikan ya kamu masuk pasal ini, saya sedang memeriksa perkara korupsi, menyidik perkara korupsi kamu ini menghalang-halangi, apakah misalnya ada barang bukti yang di sembunyikan atau pokoknya begitu lupa ditafsirkan sehingga penyidikan ini tidak jalan, kamu masuk pasal ini nanti”.  Ketua Rapat Pansus (penutup): “Saya kira ini perlu ada jabaran atau penjelasan kata-kata menghalangi dan mempersulit dengan kekhawatiran kita bahwa kalimat ini bisa menjadi suatu tentang syarat kolusilah dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.” Lebih lanjut Ketua Pansus: “Kalau itu yang dimaksud Pemerintah setuju untuk menjelaskan bahkan juga dalam penjelasan kalau mau dibikin normatif saja, jadi Pemerintah nanti akan mencoba mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan itu kira-kiralah kita akan mencoba merumuskan secara tegas itu”. 4.3.6. Namun hingga kini, ketidakjelasan rumusan Pasal 21 UU Tipikor belum diperbaiki sehingga pada dasarnya sama dengan rumusan ketentuan asal (Pasal 18 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 4.3.7. Bahwa pembentukan hukum pidana seharusnya memenuhi kriteria lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Akan tetapi, rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak mengatur secara jelas bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang. 4.3.8. Bandingkan dengan Pasal 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) (Lampiran UU No. 7 Tahun 2006): Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: a. The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention; b. The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement 16 official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Terjemahan Bahasa Indonesia: Masing-masing negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana, apabila dilakukan dengan sengaja: a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk membujuk kesaksian palsu atau untuk ikut campur dalam pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam suatu proses berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini; b. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi pejabat pengadilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini. Tidak satupun ketentuan dalam sub ayat ini yang mengabaikan hak para Negara Pihak untuk memiliki perundang- undangan yang melindungi kategori lain dari pejabat publik. 4.3.9. Demikian pula Pasal 23 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) (Lampiran UU No. 5 Tahun 2009): Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally. a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials. Terjemahan Bahasa Indonesia: Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya sepanjang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja: a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk memberikan kesaksian palsu atau mencampuri dalam pemberian suatu kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses beracara terkait dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. 17 b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Tidak ada dalam ayat ini yang mengurangi hak Negara Pihak untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi pejabat publik dalam kategori ini. 4.3.10. Pasal 221 KUHP (Stb. 1915 No. 732, diubah UU No. 1 Tahun 1946) lebih tegas mengatur: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu rupiah: 1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.” (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya. 4.3.11. Bahwa Pasal 23 UNTOC dan Pasal 25 UNCAC sama-sama merinci bentuk perbuatan obstruction of justice, seperti penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji/ pemberian manfaat tidak semestinya untuk mempengaruhi kesaksian atau bukti. 4.3.12. Pasal 221 KUHP bahkan lebih lugas: tujuan (mens rea) “menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan” dipasangkan dengan perbuatan terlarang yang konkrit (actus reus), yakni “menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda… atau menariknya dari 18 pemeriksaan…”. Pasal 221 ayat (2) KUHP juga mencerminkan asas nemo tenetur se ipsum accusare dalam konteks keluarga dekat. 4.3.13. Dengan demikian, Pasal 25 UNCAC, Pasal 23 UNTOC, Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP, dan Pasal 281 KUHP (soal perbuatan dapat dipidana) lebih memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta, sehingga kekhawatiran akan collateral damage—sebagaimana sejak awal diantisipasi pembentuk UU Tipikor—dapat dihindari. Alih-alih merumuskan secara tegas perbuatan apa yang dapat dikualifikasi melanggar Pasal 21 UU Tipikor (sebagaimana harapan DPR dan Pemerintah saat pembahasan), Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor hanya menyatakan secara sangat singkat: “Cukup jelas.” 4.3.14. Uraian di atas sekaligus membedakan alasan Pemohon dalam perkara a quo dari alasan pemohon pada Putusan MK No. 7/PUU- XVI/2018. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain: Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan di atas maka, tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas sebab tolok ukurnya telah melekat dalam pengertian “kesengajaan” tersebut. (Vide para [3.10.3]). 4.3.15. Bahwa unsur dengan sengaja memang merupakan implementasi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Akan tetapi, dalam Pasal 21 UU Tipikor, kesalahan (mens rea) dirumuskan sebagai “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”, tanpa menjabarkan perbuatan konkrit apa yang dikualifikasi sebagai melawan hukum. 4.3.16. Bandingkan dengan Pasal 221 KUHP: Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan 19 atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 4.3.17. Di sini, tujuan/niat (mens rea) (“dengan maksud untuk menutupinya…”) dipasangkan dengan perbuatan (actus reus) (“menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan…, menariknya dari pemeriksaan”). Ayat (2) menegaskan pengecualian untuk keluarga dekat—konstruksi norma yang jelas dan limitatif. 4.3.18. Berbeda dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang cukup merumuskan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”— unsur resultatifnya obyektif (kematian), sehingga cara tidak relevan bagi pemidanaan. Tidak demikian halnya dengan frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang mensyaratkan perincian perbuatan agar tidak multitafsir. 4.3.19. Bahwa rumusan pasal yang jelas dan tidak multitafsir berdampak langsung pada jenis putusan sebagaimana Pasal 191 KUHAP: i) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. ii) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 4.3.20. Bahwa dikarena perbuatan apa yang dikualifikasi sebagai melawan hukum dalam Pasal 21 UU Tipikor pada praktiknya diserahkan pada tafsir subjektif aparat penegak hukum, maka asas kepastian hukum tidak terpenuhi. 4.4. Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 4.4.1. Bahwa ketidakjelasan kualifikasi perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor menimbulkan potensi kesewenang-wenangan 20 (abuse of power), sehingga tidak memberi jaminan dan perlindungan hukum, sekaligus tidak menjamin kepastian hukum. 4.4.2. Bahwa penerapan Pasal 21 UU Tipikor yang eksesif, karet, dan multitafsir tampak, antara lain, pada perkara Advokat Lucas. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3328 K/Pid.Sus/2019, Judex Juris antara lain mempertimbangkan: ... berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat Terdakwa terbukti menyarankan, mengusulkan, memberi masukan kepada Eddy Sindoro agar supaya Eddy Sindoro tidak boleh pulang dulu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 4.4.3. Putusan a quo kemudian diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No. 78 PK/Pid.Sus/2021. Dalam putusan PK tersebut, antara lain dipertimbangkan: ... karena perbuatan “Menyarankan” oleh Pemohon/Terpidana a quo tidak dilaksanakan Eddy Sindoro sendiri, karena itu perbuatan menyarankan tidak menimbulkan perbuatan nyata baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melainkan hanya bersifat saran atau konsep/pendapat yang tidak serta- merta dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung jawab pidana, dalam asas hukum pidana yang sifatnya asasi seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan/sarankan, karena bukan atau tidak merupakan perbuatan nyata yang bersifat merintangi dan berakibat gagalnya suatu proses hukum penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ... bahwa dengan demikian unsur perbuatan menghalang- halangi atau merintangi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi karena kenyataannya proses hukum penyidikan sampai proses persidangan kliennya telah terlaksana. 4.4.4. Demikian pula dalam perkara Hasto Kristiyanto, sebagaimana pertimbangan Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim antara lain menilai: ... Kedua, unsur ‘dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi’ tidak terbukti dengan pertimbangan: 21 • Tidak ada bukti konkret HP direndam atau ditenggelamkan sebagaimana dikonfirmasi ahli Digital Forensik Hafni Ferdian yang tidak pernah memeriksa HP dalam keadaan terendam air; • Tidak terbukti adanya kegagalan penyidikan karena faktanya KPK tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi; • Bantahan Terdakwa didukung bukti objektif berupa data BTS, kesaksian Nurhasan yang menyatakan dipaksa oleh 2 orang tak dikenal, dan kesaksian Arief Budi Raharjo yang tidak melihat Terdakwa di PTIK; Pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 18.19 WIB masih berlangsung tahap penyelidikan, sedangkan Pasal 21 UU Tipikor hanya mengatur tentang penyidikan; • Harun Masiku belum berstatus tersangka pada saat perbuatan tanggal 8 Januari 2020 (baru ditetapkan tersangka tanggal 9 Januari 2020); • Untuk perbuatan tanggal 6 Juni 2024, berlaku asas nemo tenetur se ipsum accusare di mana seseorang tidak dapat dipidana karena melindungi dirinya sendiri dari pemeriksaan. Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim TIDAK SEPENDAPAT dengan seluruh uraian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, dengan alasan-alasan hukum yang mendasar yakni: bahwa, perbuatan tanggal 8 Januari 2020 tidak dapat dikualifikasi sebagai ‘mencegah penyidikan’ karena tidak ada proses penyidikan yang sah pada saat itu dan objek perbuatan. (Harun Masiku) belum berstatus tersangka, serta yang sedang berlangsung adalah tahap penyelidikan yang tidak tercakup dalam ruang lingkup Pasal 21 UU Tipikor. Menimbang, bahwa perbuatan tanggal 6 Juni 2024 tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 karena merupakan manifestasi dari asas nemo tenetur se ipsum accusare yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana yang kredibel, Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik materiil yang mensyaratkan akibat konkret berupa gagalnya penyidikan, namun tidak terbukti adanya akibat tersebut dalam perkara ini. Menimbang, bahwa penegakan hukum pidana harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada penafsiran atau penerapan ketentuan pidana yang mengabaikan hak-hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, karena hal tersebut akan merusak integritas dan kredibilitas 22 sistem peradilan pidana itu sendiri serta bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. 4.4.5. Bahwa dari kedua putusan tersebut terungkap fakta hukum mengenai pola penerapan Pasal 21 UU Tipikor yang sewenang-wenang, yaitu: 1) Meskipun proses penyidikan tetap berjalan hingga persidangan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan; 2) Meskipun peristiwanya masih pada tahap penyelidikan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan; 3) Meskipun saran/konsep/pendapat bukan perbuatan nyata yang merintangi dan tidak berakibat gagalnya penyidikan, Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan; 4) Meskipun berlaku asas nemo tenetur se ipsum accusare (seseorang tidak dapat dipidana karena melindungi dirinya sendiri), Pasal 21 UU Tipikor tetap diterapkan. 4.4.6. Bahwa apa yang dialami Advokat Lucas sampai dengan tingkat kasasi juga dialami Advokat Stefanus Roy Rening, salah seorang kuasa hukum (Alm.) Lukas Enembe, yang dianggap menghalangi/merintangi proses penyidikan. 4.4.7. Bahwa sebagaimana Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Majelis antara lain mempertimbangkan: Menimbang, bahwa Terdakwa baik secara langsung atau dengan memberikan perintah kepada Tim Penasihat Hukum Lukas Enembe, memberikan arahan kepada Lukas Enembe, saksi Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua dan beberapa orang saksi di antaranya saksi Muhammad Ridwan Rumasukun selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov) Papua dan saksi Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Terdakwa, sebagai berikut: 1. Memberi arahan kepada Rijatono Lakka atas keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik KPK dan mencegah Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan Penyidik KPK serta meminta mendatangkan massa ke Mako Brimob Jayapura. 2. Meminta Rijatono Lakka untuk membuat video klarifikasi pemberian uang secara transfer ke rekening Lukas Enembe sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK. 23 3. Mengarahkan Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK. 4. Meminta kepada Muhammad Ridwan Rumasukun agar Dana Operasional Gubernur sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dipergunakan Lukas Enembe untuk acara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan dan meminta informasi hasil pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 21 ... telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa ... haruslah ditolak. 4.4.8. Bahwa berdasarkan bukti yang ada, para Pemohon berkeyakinan bahwa Stefanus Roy Rening dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe telah melakukan pembelaan hukum dengan iktikad baik sesuai dengan Kode Etik, peraturan perundang- undangan, dan surat kuasa. Namun, karena longgarnya rumusan delik dan bertumpu pada penafsiran subjektif mengenai perbuatan apa yang dikualifikasi sebagai delik Pasal 21 UU Tipikor, terhadap Stefanus Roy Rening dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan dihukum. 4.4.9. Bahwa bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Petrus Balla Pattyona pada perkara Stefanus Roy Rening, Penyidik 24 menanyakan siapa yang memiliki ide atau gagasan untuk memohonkan praperadilan atas nama Lukas Enembe; padahal praperadilan adalah upaya hukum yang sah bagi setiap tersangka. 4.4.10. Bahwa fakta adanya pertanyaan Penyidik mengenai inisiatif praperadilan—yang pada hakikatnya merupakan upaya hukum yang sah dan dijamin—menunjukkan telah terjadinya pelebaran ruang lingkup penerapan Pasal 21 UU Tipikor ke wilayah pembelaan hukum yang dilindungi UUD NRI Tahun 1945 dan UU Advokat. Pelebaran demikian menegaskan kekaburan norma (ketiadaan batasan actus reus yang jelas serta pengabaian syarat akibat konkret berupa gagalnya penyidikan), menimbulkan chilling effect terhadap fungsi pembelaan, dan membuka ruang kriminalisasi atas hak-hak konstitusional. Dengan demikian, kumulasi fakta tersebut merupakan indikator overbreadth dan vagueness yang bertentangan dengan asas lex certa/lex stricta serta kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang secara logis mengantarkan pada kesimpulan dalam butir berikutnya. 4.4.11. Bahwa dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor yang karet dan multitafsir adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan serta perlindungan hukum terhadap perlakuan sewenang-wenang (abuse of power) dan tidak sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang- undangan yang menuntut agar norma tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya—sebagaimana nyata terjadi pada perkara Lucas, Stefanus Roy Rening, dan Hasto Kristiyanto. 4.5. Pembaruan hukum pidana terkait dengan Obstruction of Justice 4.5.1. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (Obstruction of Justice) telah diatur secara khusus dalam Bab VI Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842) (“UU 1/2023”) 25 Tabel Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dalam UU 1/2023 Pasal Ayat Huruf Isi Penjelasan Pasal 278 (1) - Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: Tindak Pidana ini dilakukan sebelum proses pemeriksaan di persidangan berlangsung. a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan; - b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; - c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti; - d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang - 26 setelah Tindak Pidana terjadi; atau e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. - (2) - Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: - a. dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan - b. oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. - (3) - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan seseorang: Pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). a. yang seharusnya bersalah, dinyatakan tidak bersalah; - b. yang seharusnya tidak bersalah, dinyatakan bersalah; atau - 27 c. dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya, - Pasal 279 (1) - Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Pasal ini termasuk dalam Bagian Kedua Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan. (2) - Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. - Pasal 280 (1) - Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: - a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; "Tidak mematuhi perintah pengadilan" adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak 28 dibenarkan oleh hukum. b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim; "Bersikap tidak hormat" adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan, atau tidak menaati tata tertib pengadilan. c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau "Menyerang integritas" termasuk menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung. "Memublikasikan proses persidangan secara langsung" adalah live streaming. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis/wartawan untuk menulis berita dan memublikasikannya setelah sidang pengadilan. (2) - Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. - (3) - Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim. - 29 Pasal 281 - - Setiap Orang yang menghalang- halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI. - Pasal 282 (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang: - a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau - b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh - 30 Pejabat yang berwenang. (2) - Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV. - (3) - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya. - Pasal 283 - - Setiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaat jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pemeriksaan jenazah dilakukan seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk dilakukan 31 pemeriksaan jenazah. Pasal 284 - - Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah Pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. "Pejabat yang berwenang" adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Pasal 285 - - Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dipidana dengan: "Saksi, ahli, atau juru bahasa" adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau - - b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara lain. - 32 Pasal 286 - - Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan Harta Kekayaan, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan, atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. - Pasal 287 - - Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau Perbuatan ini mengganggu penyelenggaraan peradilan karena Surat tersebut diperlukan dalam proses peradilan untuk alat pembuktian. 33 yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan: - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau - - b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara lain. - Pasal 288 - - Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka pengadilan untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau - 34 sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 289 (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: Semua perbuatan melawan hukum terhadap Barang yang disita harus dianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian keadilan. a. menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang- undangan atau yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau "Menarik Barang" termasuk juga perbuatan menjual, menggunakan, atau memindahtangankan. b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. - (2) - Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) - 35 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (3) - Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. - Pasal 290 - - Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. - Pasal 291 (1) - Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk - 36 untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) - Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). - Pasal 292 (1) - Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. "Pelapor" adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai Tindak Pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. (2) - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau Korban disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang. - 37 Pasal 293 (1) - Setiap Orang yang merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal ini termasuk Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan. (2) - Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. - (3) - Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya mengalami Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. - (4) - Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya aparat - 38 penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 294 - - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang melakukan Kekerasan langsung kepada: Pasal ini termasuk Bagian Keempat Pelindungan Saksi dan Korban. "Saksi" adalah saksi dalam semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi. - a. saksi saat memberikan keterangannya; atau - - b. aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya. - Pasal 295 (1) - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: - a. menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/atau - 39 Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau b. Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan. - (2) - Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. - (3) - Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) - 40 tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII. Pasal 296 - - Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh pelindungan atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak dan paling banyak kategori V. - Pasal 297 - - Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. "Kehilangan pekerjaan" termasuk diberhentikan atau demosi. Pasal 298 - - Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/atau Korban padahal saksi dan/atau - 41 Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 299 - - Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. - 4.5.2. Bahwa sekalipun UU 1/2023 saat ini belum berlaku, namun karena telah sah diundangkan merupakan refleksikan arah kebijakan pemidanaan mutakhir, maka Teori Perubahan Undang-Undang relevan dijadikan landasan interpretatif dalam menilai konstitusionalitas norma pidana yang diuji. 4.5.3. Bahwa menurut Teori Formil (Formele Leer)—Prof. Dr. D. Simons, Leerboek—perubahan undang-undang pidana hanya dianggap terjadi apabila terdapat perubahan teks pada undang-undang pidana itu sendiri; perubahan pada rezim hukum lain meskipun berkorelasi dengan hukum pidana tidak dikualifikasi sebagai perubahan undang-undang pidana. 42 4.5.4. Bahwa menurut Teori Materiil Terbatas (Beperkte Materiele Leer)—Van Geuns—perubahan undang-undang pidana terjadi ketika terdapat pergeseran perasaan/keyakinan hukum pembentuk undang-undang; perubahan karena waktu tidak termasuk, kecuali turut memengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan. 4.5.5. Bahwa Teori Materiil Tidak Terbatas (Onbeperkte Materiele Leer)— diterima Hoge Raad, 5 Desember 1921—mengakui bahwa setiap perubahan, baik karena perasaan hukum pembentuk undang-undang maupun keadaan karena waktu, dapat diperlakukan sebagai perubahan dalam hukum pidana; pendekatan ini paling selaras dengan jiwa hukum pidana modern. 4.5.6. Bahwa berlandaskan kedua teori materiil tersebut, politik hukum pemidanaan dan tujuan pemidanaan di Indonesia telah bergeser secara fundamental, yang tercermin dalam proses pembentukan dan pengundangan UU 1/2023 sebagai ekspresi keyakinan hukum terkini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.5.7. Bahwa UU 1/2023—meskipun belum berlaku—merefleksikan pilihan nilai (value choices) pembentuk undang-undang yang mutakhir dalam politik dan tujuan pemidanaan. Oleh karenanya, keberadaannya relevan sebagai parameter interpretatif bagi Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma yang diuji, 4.5.8. Bahwa relevansi tersebut selaras dengan mandat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; nilai-nilai itu tercermin antara lain pada pergeseran kebijakan pemidanaan yang sudah diadopsi dalam UU 1/2023 sebagai ekspresi keyakinan hukum terbaru pembentuk undang- undang. 4.5.9. Bahwa secara doktrinal, penerimaan Teori Materiil—baik dalam bentuk terbatas maupun tidak terbatas—menunjukkan bahwa perubahan keyakinan hukum dan perubahan keadaan karena waktu dapat (dan patut) dipertimbangkan sebagai perubahan relevan dalam hukum pidana. Pertimbangan demikian menjadi kompas normatif bagi Mahkamah untuk 43 menilai apakah suatu rumusan pidana—dalam hal ini Pasal 21 UU Tipikor—masih sejalan dengan prinsip legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege), khususnya asas lex certa dan lex stricta. 4.5.10. Bahwa dalam kerangka uji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), ukuran kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menghendaki agar rumusan delik dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak bersifat kabur (vague) maupun terlalu luas (overbroad). Rumusan delik yang kabur dan melebar secara berlebihan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, tetapi juga membuka ruang bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum dan potensi kriminalisasi, yang pada akhirnya berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil serta merusak integritas sistem peradilan pidana. 4.5.11. Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai ulang norma Pasal 21 UU Tipikor dalam perspektif asas legalitas, khususnya prinsip lex certa dan lex stricta, serta asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Penilaian konstitusionalitas tersebut seyogianya mempertimbangkan arah kebijakan pemidanaan terkini yang telah dikodifikasi dalam UU 1/2023, yang mencerminkan perkembangan hukum nasional dalam mewujudkan kejelasan, kepastian, dan proporsionalitas dalam perumusan tindak pidana. Pertimbangan tersebut menjadi relevan untuk menilai aspek kekaburan (vagueness) dan keluasan berlebihan (overbreadth) dari ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. 4.5.12. Secara substantif, konstruksi ini berfungsi untuk: (i) mencegah terjadinya overbreadth dan vagueness dalam penerapan Pasal 21 UU Tipikor; (ii) mengharmoniskan norma UU Tipikor dengan nilai-nilai kebijakan pemidanaan modern dalam UU 1/2023; dan (iii) menghindari kriminalisasi terhadap tindakan yang sah dan dilindungi konstitusi, sehingga selaras dengan prinsip negara hukum yang 44 menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. 4.5.13. Bahwa dengan konstruksi demikian, secara normatif harus dikecualikan tindakan-tindakan pembelaan yang sah, baik dalam kerangka pelaksanaan profesi advokat maupun dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara, sepanjang tidak memenuhi elemen actus reus yang telah dirumuskan secara limitatif. Dengan kata lain, aktivitas pemberian nasihat hukum, penyampaian pendapat profesional atau akademik, penggunaan upaya hukum yang sah, termasuk pembelaan yang dilakukan di luar persidangan, serta pelaksanaan hak konstitusional nemo tenetur se ipsum accusare, berada di luar jangkauan kriminalisasi Pasal 21 UU Tipikor. 4.5.14. Bahwa untuk mencegah ketentuan Pasal 21 UU Tipikor menjadi overbroad dan vague, diperlukan penautan secara normatif antara UU Tipikor sebagai lex specialis dengan Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam UU 1/2023, yang memuat kodifikasi kebijakan pemidanaan modern dalam ranah obstruction of justice. Penautan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah ratio legis dari Pasal 21 UU Tipikor, melainkan untuk mempertegas elemen perbuatan (actus reus) serta batas-batas pertanggungjawaban pidana, sehingga sejalan dengan standar obstruction of justice yang telah dipositifkan dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, norma Pasal 21 dapat diharmonisasikan secara sistemik dengan prinsip asas legalitas (lex certa dan lex stricta) serta asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi. 4.5.15. Bahwa apabila Permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka potensi maupun realisasi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon akan tidak lagi terjadi, karena norma a quo akan memperoleh penafsiran konstitusional yang selaras dengan prinsip kepastian hukum yang adil, serta sejalan dengan jaminan dan perlindungan hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. 45 5. Petitum Berdasarkan alasan–alasan yang telah para Pemohon sampaikan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 6842). 3. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 6842). 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 46 2. Bukti P-2a : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I; 3. Bukti P-2b : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II; 4. Bukti P-2c : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III; 5. Bukti P-2d : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV; 6. Bukti P-2e : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V; 7. Bukti P-3a : Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon I; 8. Bukti P-3b : Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon II; 9. Bukti P-3c : Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon III; 10. Bukti P-3d : Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon IV; 11. Bukti P-3e : Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon V; 12. Bukti P-4a : Salinan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon I; 13. Bukti P-4b : Salinan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon II; 14. Bukti P-4c : Salinan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon III; 15. Bukti P-4d : Salinan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon IV; 16. Bukti P-4e : Salinan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Pemohon V; 17. Bukti P-5 : Salinan Putusan PN Jakarta Pusat No. 84/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jkt.Pst atas nama Stefanus Roy Rening; 18. Bukti P-6 : Salinan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas Nama Petrus Bala Pattyona; 19. Bukti P-7 : Salinan Risalah Rapat Khusus Rancangan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 20. Bukti P-8 : Salinan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003; 47 21. Bukti P-9 : Salinan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi); 22. Bukti P-10 : Salinan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 23. Bukti P-11 : Salinan Amicus Curiae: “Keadilan untuk Yang Membela Keadilan: Advokat Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Pasal Penyesatan Proses Peradilan”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- 48 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU 31/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan para Pemohon, memperjelas bagian kedudukan hukum para Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan dan pertentangannya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mempertimbangkan kembali bagian Petitum permohonan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum seandainya permohonan dikabulkan [vide Risalah Sidang, tanggal 24 September 2025, hlm. 9-16]. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti. Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon a quo, rumusan petitum para Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, 49 Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842) 3. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842). 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan, meskipun para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap UU 31/1999, namun dalam petitum angka 2 dan 3 secara eksplisit meminta agar ketentuan Pasal 21 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena secara faktual norma-norma dalam UU 1/2023 baru akan berlaku beberapa waktu ke depan yakni pada 2 Januari 2026, maka Mahkamah tidak dapat menilai perihal konstitusionalitas norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 UU 1/2023. Dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian terjadi karena penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 21 UU 31/1999 hanya mungkin dilakukan secara komprehensif dinilai bersama- sama dengan norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 UU 1/2023 karena norma Pasal 21 UU 31/1999 tersebut dikaitkan dengan keberlakuan pasal-pasal dalam UU 1/2023 yang belum berlaku. Dengan demikian, oleh karena UU 1/2023 belum berlaku, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas 50 norma Pasal 21 UU 31/1999 yang meminta dimaknai sebagaimana pasal-pasal dalam UU 1/2023 menjadi prematur. [3.3.2] Bahwa terlebih lagi jika permohonan a quo dikabulkan mengikuti petitum para Pemohon yang secara faktual UU 1/2023 belum berlaku, hal tersebut justru akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan kata lain, apabila pasal-pasal dalam UU 1/2023 yang menjadi sandaran pemaknaan para Pemohon telah dinyatakan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah prematur. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.3] di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon prematur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pokok permohonan para Pemohon prematur; [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 51 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 52 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah