163/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 163/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Imam Subekti Pekerjaan/Jabatan : Tukang Batu Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 61 RT 01 RW 01, Sumberporong, Lawang, Malang, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 160/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 163/PUU-XXI/2023 pada tanggal 27 November 2023, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945, yang telah diamandemen sebanyak empat kali dalam pasal 24 ayat (2), menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa kewenangan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24c ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa ketentuan kekuasaan Kehakiman juga di atur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa menurut Mohammad Fadli dalam jurnal legislasi Indonesia Vol 15, No 1 (2018) pembentukan Undang Undang yang mengikuti perkembangan Masyarakat, memberi masukan dalam pembaharuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang undangan melalui pemberian kewenangan kepada institusi yang sudah ada 5. Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang Undang di duga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang Undang menentukan bahwa : (1) Terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau perppu yang telah diuji, tidak dapat di mohonkan pengujian Kembali (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda 7. Bahwa permohonan pengujian Kembali Pasal 82 ayat (1) huruf d undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengujian Kembali dengan alasan dan para pihak yang tidak sama sebagaimana pengujian terhadap uji materi yang sudah ada (judicial review) 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik menyatakan: “kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik” dan Pasal 79 KUHAP “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya” 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan melakukan pengujian Undang Undang baik formil ataupun material, pengujian uji materi Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia No 76) bertentangan 4 dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuat hak Pemohon bergantung kepada Ketua Pengadilan Negeri (Perorangan) dan bukan kepada Lembaga Peradilan (pasal 79 UU No 8 Tahun 1981 KUHAP) II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- XII/2014 jo. Pasal 79 Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Fak-Fak dengan register No : 1/Pid.Pra/2021/PN Ffk pada tanggal 9 November 2021 2. Bahwa berdasarkan relas panggilan, sidang pertama dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 16 November 2021, pihak termohon tidak hadir dan diminta seminggu kemudian bersamaan pada hari yang sama tanggal 23 November 2021, sidang praperadilan dan perkara pokoknya dengan perkara Nomor 73/Pid.B/2021/PNFfk mulai di periksa di pengadilan Negeri Fak-Fak 3. Bahwa permintaan praperadilan tentang penetapan tersangka disertai alasan alasan penetapan tersangka diawal penyidikan, berita acara pemeriksaan tidak berdasarkan hukum (dipalsukan) serta berita Acara Pemeriksaan saksi Hartini tidak atau belum selesai sampai dimulainya sidang praperadilan bersama sidang perkara pokoknya 4. Bahwa dalam pertimbangannya, hakim praperadilan menimbang, oleh karena pemeriksaan pokok perkara telah dimulai di sidangkan pada tanggal 23 November 2021 maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015 jo, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Permohonan Praperadilan di nyatakan gugur dan oleh karena itu hal hal selain dan selebihnya tidak akan di pertimbangkan lagi oleh Hukum 5. Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor : 006/PUU-111 /2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan putusan selanjutnya ternyata kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 5 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 syarat yaitu : a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 b. Hak dan atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap di rugikan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan terjadi d. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang undang yang dimohonkan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 6. Kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan diatas yang harus di penuhi dalam menguji undang undang terhadap undang undang dasar 1945, pemohon yakin telah terpenuhi selengkap lengkapnnya, seperti diuraikan dibawah ini : a. Syarat pertama adalah kualifikasi pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Sebagai warga Negara pemohon mempunyai hak hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 b. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kerugian konstitusional pemohon adalah nyata (actual) dan terang benderang, menurut penalaran yang wajar sesuatu mungkin akan terjadi c. Syarat ketiga kerugian konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) 6 UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut d. Syarat keempat, dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (caucal verband) atas kerugian konstitusional pemohon dengan pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan dalam perkara ini,akibat yang ditimbulkan dari putusan praperadilan yang bertentangan dan tidak lazim /tidak wajar. e. Syarat kelima, dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara ini akan membuat Batasan Batasan yang jelas tentang prinsip prinsip Negara Hukum terutama dalam hal pembagian kekuasaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Undang undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan demikian kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi 7. Bahwa dari uraian diatas membuktikan bahwa Pemohon (Perorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang undang. dan oleh karena itu, pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sekiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam memohon pengujian undang undang perkara ini III. Alasan alasan permohonan 1. Bahwa tujuan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP menegaskan bahwa tujuan daripada praperadilan adalah menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal “Esensi dari praperadilan untuk control dan mengawasi Tindakan Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka, supaya Tindakan itu benar benar 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang (due progess of law). 2. Bahwa pasal 60 ayat (2) undang undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan : “Pasal 60" 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” 3. Bahwa pasal 78 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam perkara pengujian undang undang Republik Indonesia, menyatakan : 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang undang atau perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan Kembali; 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa sebelumnya terhadap pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana pernah di ajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Berikut : Putusan MK Nomor 78/PUU-XI/2013, putusan MK Nomor: 41/PUU- XII/2015, Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII-2015, putusan MK Nomor: 66/PUU- XVI/2018, putusan MK Nomor 27/PUU-XII/2023, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian undang undang Republik Indonesia jo. Pasal 60 ayat (2) undang undang nomor 8 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor Tahun 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki dasar pengujian dan alasan Pengujian yang berbeda dengan permohonan a quo, hal tersebut dapat terlihat secara jelasputusan MK yang sudah ada dengan permohonan a quo pada adalah alasan dan para pihakyang berbeda, perbedaan yang paling signifikan adalah penyalahgunaan wewenang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Panitera dan ketua Pengadilan negeri Fak fak. 5. Bahwa Pemohon menegaskan dalam permohonan a quo terdapat perbedaan mendasar dan Sangat utama yaitu penyalahgunaan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan: “Pasal 78” (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan; (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. “Pasal 79” Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan Atau Penahanan diajukan oleh tersangka, kerluarga,atau kuasanya kepada ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya 6. Bahwa pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP menyatakan “pada tahap pertama penyidik hanya meyerahkan berkas perkara” sebagaimana diketahui dalam Eksepsi dan jawaban termohon dalam perkara praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Ffk (bukti P.9) halaman 9 “bahwa Pemohon menyatakan saksi yang dipanggil berdasarkan surat panggilan nomor: SP/367/IX/2021/Reskrim tertanggal 13 september 2021 tidak dan atau belum dibuatkan berita acara Pemeriksaan; Bahwa terhadap saksi yang 9 dimaksud pemohon adalah saksi Hartini, telah Dilakukan pemanggilan sebagai saksi namun yang bersangkutan pada saat pemeriksaan Meminta ditunda karena anaknya rewel, namun dalam perkembangannya yang Bersangkutan tidak Kembali lagi” 7. Bahwa berdasarkan pasal 79 KUHAP menentukan “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” dihubungkan dengan pasal 147 KUHAP menentukan “setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya”. Dalam hal ini bisa dimaknai ketua pengadilan negeri mengetahui alasan permohonan praperadilan tentang adanya kelengkapan berkas perkara yang belum terpenuhi dengan memulai memeriksa perkara pokok yang dimohonkan praperadilan, dengan demikian upaya untuk menghindari dan menggugurkan permintaan praperadilan tidak hanya penyidik, penuntut umum akan tetapi adanya pemufakatan dengan panitera dan hakim. Fakta ini membuktikan pentingnya Permintaan praperadilan harus didahulukan , Fakta lebih kuat dari kata kata (Facta sunt potentiara verbis) (sic!) 8. Bahwa fungsi dan tujuan praperadilan sebagai kontrol dan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya, dengan berlakunya pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP banyak menimbulkan penafsiran penafsiran atas jaminan kepastian hukum pada praperadilan dan perkara pokoknya. Sebagaimana dalam perkara praperadilan yang pemohon mohonkan dalam amar putusannya menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur; adalah amar putusan yang tidak lazim (tidak wajar), tidak jelas dan tidak tepat. Maksud yang terkandung dalam frase “maka permintaan tersebut gugur”, makna gugur dalam etimologi jatuh 10 sebelum adanya putusan. Terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dan tidak wajar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persoalan baru akibat berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 102/PUU- XIII/2015 jo. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. 9. Bahwa pasal 79 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” makna frase kata “permintaan” adalah hak tersangka/pemohon untuk memohonkan praperadilan, sedangkan pemeriksaan adalah kewenangan hakim untuk memeriksa, dilanjutkan mengadili dan memutus. Penundaan sidang pertama praperadilan dengan melimpahkan berkas pokok perkara yang belum lengkap agar perkara pokoknya mulai disidangkan, bukan berarti menggugurkan permintaan. Karena sidang pertama praperadilan seharusnya dimaknai permintaan praperadilan sudah diterima dan dilanjutkan sidang praperadilan untuk memutus perkaranya. 10. Bahwa perlu dipahami, pentingnya permohonan praperadilan yang diajukan dapat diputus terlebih dahulu dan agar terwujudnya keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum, pada prinsipnya berkaitan dengan adanya norma hukum yang mengatur hal yang sama namun tidak saling tumpang tindih (overlapping). Selain itu kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas, tidak menimbulkan keragu raguan (multi tafsir)sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kemudian agar hak hak konstitusional dari terdakwa/pemohon praperadilan dapat dipenuhi sehingga hal ini yang menjadi poin penting dari pengujian materiil dari pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana; 11. Bahwa berkaitan dengan hal hal diatas, putusan praperadilan yang sudah diputuskan tidak beralasan hukum tidak mempunyai kekuatan 11 hukum mengikat, merujuk Pasal 83 ayat (1) KUHAP dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Pasal 83” (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding; “Pasal 263” (1) Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Terhadap Pasal 83 ayat (1) KUHAP pada frasa “ tidak dapat dimintakan banding “ bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan Kembali”. 12. Dari uraian diatas, pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 demi menjamin kepastian hukum serta menjamin kemandirian lembaga peradilan, sebagai konsekwensinya Pasal 83 ayat (1) KUHAP Putusan Praperadilan setidak tidaknya dapat dimintakan peninjaun kembali PETITUM Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DALAM POKOK PERKARA (1) Mengabulkan permohonan Uji Materi Pemohon; (2) Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 76) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (3) Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan Kembali”; (4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki Pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 6. Bukti P-6 : Fotokopi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana dipengadilan secara Elektronik; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Saudari Nurlina; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berkas Bukti Pemohon Praperadilan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Termohon Praperadilan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Duplik Termohon Praperadilan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 13 Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut (KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 14 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 15 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: (d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; Pasal 83 ayat (1) KUHAP Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang batu. Pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP; 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 9 November 2021 terhadap Perkara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Ffk. Bahwa sidang pertama dari perkara praperadilan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 namun pihak Termohon tidak hadir dan akan disidangkan 16 kembali seminggu kemudian yaitu pada tanggal 23 November 2021 bersamaan dengan sidang Perkara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Ffk; 5. Bahwa kemudian perkara praperadilan yang diajukan Pemohon diputus oleh hakim dengan pertimbangan yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan keberlakuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP dan hal tersebut telah merugikan Pemohon; 6. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 telah terjadi akibat berlakunya norma a quo. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan bersifat aktual. Pemohon juga telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dimaksud Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 17 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2008, Putusan tersebut menguji Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, namun Pemohon menarik kembali permohonannya sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan Penarikan Kembali terhadap perkara tersebut yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2008; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015. Dalam permohonannya, salah satu norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 82 KUHAP dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pemohon dalam perkara a quo beralasan bahwa pasal-pasal tersebut telah membatasi pengertian dan objek praperadilan sehingga mengakibatkan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dan merasa dirugikan dengan adanya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening terhalangi hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengajukan upaya hukum praperadilan; 18 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016. Dalam permohonannya, salah satu norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon beralasan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bersifat multitafsir sehingga melanggar asas lex certa dan lex stricta dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2017. Dalam permohonannya, salah satu norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 83 ayat (1) KUHAP dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Pemohon beralasan norma tersebut memungkinkan diterbitkan kembali surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka secara berulang kali dengan alat bukti yang sama, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusionalnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018. Dalam permohonannya, salah satu norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemohon beralasan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum diketahui apakah yang diperiksa sebagai objek praperadilan sah atau tidak; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Dalam permohonannya, salah satu norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pemohon beralasan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, 19 karena proses permohonan praperadilan seharusnya tidak boleh digugurkan begitu saja walaupun suatu perkara sudah mulai diperiksa. Bahwa sementara itu dalam permohonan a quo, Pemohon melakukan pengujian ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 dengan alasan bahwa norma a quo menimbulkan multitafsir sehingga dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 dengan perkara-perkara sebelumnya sebagaimana telah diuraikan, terdapat perbedaan alasan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan pengujian kembali; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap permohonan praperadilan. Kondisi tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh oknum dalam pengadilan khususnya Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan sewenang-wenang tersebut dialaminya pada saat mengajukan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Fakfak dengan cara menunda sidang 20 praperadilan dikarenakan termohon berhalangan hadir dan dilaksanakan bersamaan dengan sidang perkara pokoknya. Oleh karena itu, perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diputus gugur dengan mendasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XIII/2015; 2. Bahwa menurut Pemohon, permohonan praperadilan yang diajukan dapat diputus terlebih dahulu dan agar terwujudnya keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum, pada prinsipnya berkaitan dengan adanya norma hukum yang mengatur hal yang sama namun tidak saling tumpang tindih (overlapping). Selain itu, secara normatif kepastian hukum ada ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, serta mengatur secara jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, sehingga tidak terdapat benturan atau konflik norma, serta guna terjaminnya hak-hak konstitusional dari terdakwa/pemohon praperadilan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya, sebagai berikut: (1) Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (2) Menyatakan Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan Kembali”; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 . 21 [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali”, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait dengan gugurnya permohonan praperadilan dikarenakan perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang menurut Pemohon bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan khususnya hakim yang mengadili perkara praperadilan yang dialami oleh Pemohon. [3.11.2] Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah sebelumnya mengenai konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Sub- paragraf [3.12.1], pada halaman 50 sampai dengan halaman 51, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.12.1] … adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 a quo juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan. Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan 22 praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU- XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat 23 demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, melalui putusan a quo, Mahkamah telah memberikan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. Pendirian Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut diperkuat dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023. Sehubungan dengan hal tersebut, jika norma a quo dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali” sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Sebab, fungsi lembaga praperadilan pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan penyidik dan penuntut umum sebelum pokok perkara dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan, sehingga norma pembatasan waktu pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari merupakan norma tenggang waktu yang rasional dan cukup untuk menyelenggarakan sidang 24 praperadilan, karena objek dan ruang lingkup praperadilan telah ditentukan batas- batasnya baik dalam UU a quo maupun putusan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, hlm. 105-106), sehingga terhadap putusan praperadilan tidak relevan untuk dimintakan proses peninjauan kembali. Terlebih, jika tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan pertama untuk menyelesaikan pemeriksaan dan sidang praperadilan dikaitkan dengan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan adalah terkait satu sama lain dan bersifat saling melengkapi, sehingga lembaga praperadilan tidak memerlukan mekanisme peninjauan kembali. Oleh karena itu, keberadaan norma a quo selain menjadi tolok ukur waktu yang jelas untuk pemeriksaan praperadilan karena sejatinya lembaga praperadilan mengusung asas peradilan cepat (speedy trial). Terlebih lagi, kedua norma tersebut juga dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pokok perkara yang sebelumnya melalui upaya praperadilan. Dengan kata lain, tenggang waktu pemeriksaan dan penanganan perkara praperadilan telah diatur secara terukur dan pasti dalam norma pasal a quo, termasuk pemaknaan baru berdasarkan putusan Mahkamah tersebut. Terlebih, jika mengikuti keinginan Pemohon agar pokok perkara dilakukan penundaan hingga penyelesaian putusan praperadilan maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena terhadap pokok perkara berkelindan dengan antara lain masa penahanan yang dibatasi waktu yang berpotensi terdakwa dapat dilepaskan demi hukum dan hal-hal lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tersebut jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023. [3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengkhawatirkan norma a quo dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan sehingga merugikan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan, menurut 25 Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma a quo. Ihwal ini, jika yang diuraikan dalam permohonan adalah benar, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua aparat penegak hukum terkait, in casu hakim, tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang, karena tindakan sewenang-wenang tersebut, selain merupakan pelanggaran hukum acara (formil) juga perbuatan yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, jika terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, in casu hakim, maka terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk mempersoalkan tindakan sewenang-wenang dan perilaku hakim yang tidak profesional, seperti melaporkan hal tersebut ke Komisi Yudisial. Terlebih, dengan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 seharusnya dilakukan koordinasi dan sinergi antar penegak hukum sehingga tidak ada alasan bagi hakim praperadilan untuk tidak segera melaksanakan sidang perkara praperadilan yang telah diajukan dan segera memutusnya. Demikian juga dengan majelis hakim yang memeriksa pokok perkara, seyogianya melaksanakan sidang secara prosedural tanpa harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya praperadilan. Oleh karena itu, jika yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, quod non, maka esensi norma a quo dan semangat putusan Mahkamah akan hilang dan berujung pada timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam perkara pidana yang berkelindan dengan proses praperadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam kaitan dengan norma a quo tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk berubah pendirian. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang dalam petitum permohonannya menyatakan menguji Pasal 83 ayat (1) KUHAP, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum terkait dengan pertentangan norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP dengan norma pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Dalam sidang pemeriksaan, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon terkait ketiadaan dasar pengujian dimaksud. Namun, Pemohon tidak memberikan penjelasan apapun berkenaan dengan ketiadaan alasan dan dasar pengujian. 26 Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah kabur atau tidak jelas (obscuur). [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap permohonan Pemohon sepanjang Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP; [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sepanjang Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 27 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 28 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah