162/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 162/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Happy Kusuma Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Darmo Permai Selatan 8/26, RT.004/RW. 005. Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Thomas A. Harnomo Trisno Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Simpang Darmo Permai Selatan XIII/18, RT.003/RW.010, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Siswanto Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Teluk Aru Utara Nomor 67, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Johannes Paramban Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim V/12, RT.001/RW. 021, Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Jemmy Gunawan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Kinibalu Barat I/14, RT.013/RW. 018, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2024, diwakili oleh Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Moch. Takim, S.H., M.H., Pintu Utomo, S.H., M.H., Suen Redy Nababan, S.E., S.H., M.H., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H., May Cendy Aninditya Wilis Putri, S.H., M.M., Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H., M.H., Inggrit Carolina Nafi, S.H., Shannon Spencer Mulianto, S.H., M.H., Mahendra Suhartono, S.H., M.H., Romi Martens Yuswantoro, S.H., M. Luthfi Rizal Farid, S.H., M.H., dan Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum “Johanes Dipa Widjaja & Partners”, yang beralamat di Taman Rivera Regency Nomor E-6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; [1.2] Membaca permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V; Mendengar keterangan Pemohon I sampai dengan Pemohon V; Memeriksa bukti-bukti Pemohon I sampai dengan Pemohon V. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah mengajukan permohonan bertanggal 4 November 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 157/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 162/PUU-XXII/2024 pada tanggal 12 November 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya cukup disebut “UUD NRI 1945”) telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya cukup disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ......." 4 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut kemudian juga ditegaskan di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman): "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 9 ayat (1) Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa di dalam Permohonan a quo, Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan uji materiil atas ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) (Selanjutnya cukup disebut “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”) terhadap UUD NRI 1945. Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur; (2) Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. 5. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, dalam hal ini Pasal 35 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 6 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2 Tahun 2021”). 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 telah menentukan kriteria Pemohon, yaitu: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara." Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945." Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa kemudian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor: 7 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas juga dimuat dan diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021 sebagai berikut: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila : a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa terkait dengan Kualifikasi sebagai Pemohon serta hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan yang dialami oleh para Pemohon dapat disampaikan sebagai berikut : 1) Kualifikasi Sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi para Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI). 2) Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dirugikan - Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 8 b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” - Bahwa secara khusus, para Pemohon adalah konsumen yang telah membeli unit apartemen secara lunas namun sampai dengan saat ini belum dilakukan akta jual beli (balik nama) oleh pengembang (developer) sehingga para Pemohon sangat dirugikan dan membutuhkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk melindungi kepentingan para Pemohon selaku konsumen. Adapun dasar dan alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut : a. PEMOHON I, merupakan pembeli unit Apartemen yang dibangun oleh PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: A 1263 type 2 BR dengan luas luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi. Adapun pembelian tersebut dilaksanakan dengan pengikatan perjanjian SPJJB Nomor: 0829/A/1263/III/2011 tanggal 21 Maret 2011. Namun sampai dengan saat ini PEMOHON I tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut termasuk pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun PEMOHON I telah membayar lunas. Sehingga atas adanya hal tersebut, PEMOHON I selaku konsumen merasa dirugikan dan hendak mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun PEMOHON I mengurungkan niatnya oleh karena mengetahui adanya ketentuan yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. PEMOHON I khawatir apabila penanganan pengaduan tidak akan optimal apabila masa jabatan yang 9 diemban oleh organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut relatif lebih singkat dibanding dengan lembaga yang lain. Terlebih lagi PEMOHON I khawatir dengan adanya ungkapan dalam tataran praktik kelembagaan pemerintah, “beda orang/pejabat, beda pula kebijakan”. Sehingga atas adanya hal tersebut PEMOHON I merasa dirugikan hak konstitusionalnya apabila penanganan atas aduannya tidak optimal; b. PEMOHON II, merupakan kuasa dari anaknya yang bernama ALEXANDER DAVIN RUDOLPH B yang juga merupakan pembeli unit Apartemen yang dibangun PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: B 1838 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi. Adapun pembelian tersebut dilaksanakan dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli, namun sampai dengan saat ini PEMOHON II tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut termasuk pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun PEMOHON II telah membayar lunas. Sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON I, PEMOHON II juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri; c. PEMOHON III, juga merupakan pembeli Apartemen yang dibangun PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA sebanyak 2 (dua) unit yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: B 0901 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi dan pada Tower/Lantai/No Unit : B 0902 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi berdasarkan Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Unit Apartemen “PUNCAK PERMAI APARTEMENTS”-SURABAYA” dalam bentuk perjanjian baku di bawah tangan melalui SPJJB Nomor: B-0042/SPPJB/901/I/2010 tanggal 22 Bulan Januari 10 2010 dan SPJJB Nomor: B-0043/SPPJB/901/I/2010 tanggal 22 Bulan Januari 2010. Namun sampai dengan saat ini PEMOHON III tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut termasuk pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun PEMOHON III telah membayar lunas. Sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II, PEMOHON III pun juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menyebabkan penanganan tidak optimal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri; d. PEMOHON IV, merupakan pembeli unit Apartemen yang dibangun oleh PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: C 1726 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi berdasarkan SPJJB Nomor: PP/155/C1726 //III/2011 tanggal 08 Maret 2019. Namun sampai dengan saat ini PEMOHON IV tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut termasuk pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun PEMOHON IV juga telah membayar lunas. Sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III, PEMOHON IV pun juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menyebabkan penanganan tidak optimal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri; e. PEMOHON V, juga merupakan pembeli unit Apartemen yang dibangun PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA yang terletak di Apartemen Puncak Bukit Golf Sby Blok: A-2118 dengan berdasarkan SPJJB Nomor: PBG/281/A2118/XII/8621/L/2021. Namun sampai dengan saat ini PEMOHON V juga tidak diberikan 11 kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut termasuk pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun PEMOHON V juga telah membayar lunas. Sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, PEMOHON V pun lagi-lagi juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menyebabkan penanganan tidak optimal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri. - Bahwa para Pemohon telah menelusuri dan ditemukan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner/pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (adil) yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang hanya 3 (tiga) tahun berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Konsumen, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (selanjutnya diuraikan dalam tabel pada bagian berikutnya) ; - Bahwa para Pemohon yang sudah membeli unit apartemen secara lunas namun tidak kunjung diberikan kejelasan mengenai pelaksanaan Akta Jual Beli (balik nama) oleh pengembang (developer) tersebut tentu sangat dirugikan. Sehingga para Pemohon berencana akan melayangkan pengaduan mengenai hal tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan harapan semata-mata agar hak-haknya dapat segera terpenuhi dan terselesaikan, karena apabila semakin lama tidak kunjung ada kejelasan akan pelaksanaan Akta Jual Beli (balik nama) tentunya para Pemohon juga akan semakin dirugikan. Sehingga timbul pertanyaan yang selalu membayang-bayangi benak hati para 12 Pemohon: “sampai kapan penantian ini akan berakhir indah atau justru hanya sekedar penantian yang tiada akhir?” . - Bahwa sebagai ikhtiar untuk menempuh jalan panjang perjuangan, para Pemohon bermaksud untuk mengadukan permasalahannya tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan harapan agar dapat ditangani secara serius, optimal, dan tuntas oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional tanpa adanya kekhawatiran bagi organ-organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut akan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat menghambat penyelesaian pengaduan, termasuk diantaranya singkatnya masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang hanya 3 (tiga) tahun saja sehingga tentu timbul kekhawatiran bagi para Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, karena tidak ada jaminan dan kepastian apakah pengaduannya nanti dapat diselesaikan cukup dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun saja, atau bahkan lebih dari 3 (tiga) tahun yang notabene Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menangani pengaduan PARA PEMOHON tersebut dapat berubah susunannya sehingga harus memproses / mempelajari lagi pengaduan tersebut dari awal. 5. Bahwa dengan demikian telah jelas akibat berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melanggar dan merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 28D UUD NRI 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I UUD NRI 1945: (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 6. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian Undang- 13 Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, karenanya UUD NRI 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara; 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) ; 3. Bahwa para Pemohon adalah konsumen yang telah membeli unit Apartemen secara lunas namun sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan akan adanya proses Akta Jual Beli (balik nama) oleh pengembang (developer) sehingga para Pemohon sangat dirugikan dan membutuhkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk melindungi kepentingan para Pemohon selaku konsumen tersebut (lihat romawi II angka 4 di atas). 4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk membuat pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional terhadap adanya permasalahan pembelian unit Apartemen yang tidak kunjung menemui kejelasan dengan harapan agar dapat ditangani secara serius, optimal, dan tuntas oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional tanpa adanya kekhawatiran bagi organ- 14 organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut akan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat menghambat penyelesaian pengaduan. 5. Bahwa setelah para Pemohon telusuri ternyata masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya selama 3 (tiga) tahun saja dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periodisasi jabatan. Singkatnya masa jabatan organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para Pemohon yakni tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, karena tidak ada jaminan dan kepastian apakah pengaduannya nanti dapat diselesaikan cukup dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun saja, atau bahkan lebih dari 3 (tiga) tahun yang notabene Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menangani pengaduan para Pemohon tersebut dapat berubah susunannya sehingga harus memproses/mempelajari lagi pengaduan tersebut dari awal. 6. Bahwa dengan keberlakuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana setiap periodisasi 3 (tiga) tahun jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diubah/diganti, tentunya Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang baru akan membuat dan menyusun program kerja selama periodisasi 3 (tiga) tahun yang akan mendatang. Sementara itu, program kerja Badan Perlindungan Konsumen yang sebelumnya menjadi terbengkalai, tidak terselesaikan dengan tuntas, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aduan-aduan yang diterima dari masyarakat atau subjek hukum sebelumnya yang memerlukan adanya perlindungan konsumen oleh pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hal tersebut mengingatkan kepada slogan “Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan”; 7. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen secara maksimal ditengah masifnya perkembangan, kompleksitas dan modernisasi pada lingkup permasalahan yang menyangkut konsumen akhir-akhir ini, maka masa jabatan yang diemban oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun tersebut 15 tentu menimbulkan adanya ketidakmaksimalan pelaksanaan kinerja, tugas, fungsi, dan/atau tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional; 8. Bahwa Jeremy Bentham menyatakan hukum dibentuk harus memberikan Kemanfaatan, di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness), penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat; 9. Bahwa mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 112/PUU-XX/2022 yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” dengan pertimbangan karena masa jabatan sebelumnya dinilai diskriminatif. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan lima tahun dinilai lebih efektif dan produktif; 10. Bahwa salah satu bentuk keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur dalam hal ini salah satunya adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya ; 11. Bahwa pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12, 16 selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era reformasi menciptakan dan memiliki banyak Lembaga Negara Non Kementerian. Para Pemohon telah menelusuri setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan periodisasi jabatan selama 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner/pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (ADIL), yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional; 13. Bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur periodisasi jabatan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, hal ini berbeda dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara Independen lainnya di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: No Komisi /Lembaga Negara Masa Jabatan Pimpinan Dasar Hukum 1 KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2 OMBUDSMAN 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 3 KOMNAS HAM 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat Pasal 83 ayat (4) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 17 diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4 KOMISI YUDISIAL 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 5 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 66 ayat (3) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang- Undang. 6 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7 OTORITAS JASA KEUANGAN 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 8 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 18 untuk 1 (satu) kali masa jabatan 9 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 75 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 10 KOMISI PEMILIHAN UMUM 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama Pasal 10 ayat (9) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 11 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama Pasal 92 ayat (13) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 12 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia 14. Bahwa para Pemohon memahami kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi, dan oleh karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk Undang-Undang (opened legal policy) untuk mengaturnya. Namun perlu dipahami juga bahwa keterbukaan /kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan, apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminasi; 15. Bahwa secara kelembagaan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai salah satu lembaga negara, kepastian hukum atas kedudukannya 19 di dalam struktur ketatanegaraan adalah salah satu penentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga dengan kata lain masa jabatan yang lebih pendek/lebih singkat dibandingkan dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara non kementerian lainnya, akan berimplikasi pada independensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, termasuk diantaranya dalam menangani pengaduan dari para konsumen yang kemudian tentu dapat dijadikan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia; 16. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun kepada segenap Warga Negara Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945, oleh karena itu Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sepatutnya dinyatakan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga dapat diketahui bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk "bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun," karena para Pemohon tunduk pada ketentuan periodisasi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun, hal ini berbeda (tidak adil) dengan masa periodisasi jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara Independen lainnya sebagaimana diuraikan di atas, yang mana hal ini melanggar Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945; 17. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi Indonesia perlu menyatakan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, yang berbeda / diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga negara independen lainnya di Indonesia, adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional Pemohon, di antaranya: hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 20 serta hak untuk mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 18. Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai ketentuan Pasal 35 ayat (3) di atas, dengan: "masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Berdasarkan seluruh uraian di atas, patut dan berdasar hukum para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi dan jelas bahwa Objek Permohonan uji materiil (in casu Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) telah merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan, maka PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan pada Pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya"; 3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau: 21 Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Desember 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) (diunduh dari website Sekretariat JDIH BPK RI- https://peraturan.bpk.go.id/Details/452888/uu-no-8- tahun-1999); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (diunduh dari website Mahkamah Konstitusi RI- https://jdih.mkri.id/mg58ufse89hrsg/UUD_1945_Perubha n.pdf); 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Happy Kusuma selaku Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Thomas A. Harnomo Trisno selaku Pemohon II; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Siswanto selaku Pemohon III; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Johannes Paramban selaku Pemohon IV; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Jemmy Gunawan selaku Pemohon V; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 tertanggal 25 Mei 2023 atas nama Pemohon Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. 22 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU 8/1999, terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah perlu mengutip ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 54 UU MK, yang berbunyi sebagai berikut: 23 Pasal 54 “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden” Bahwa berdasarkan norma a quo, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan keterangan dan/atau risalah rapat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden, berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini bergantung kepada urgensi dan relevansi permohonan yang diajukan ke Mahkamah. Adapun terhadap permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah menilai permasalahan dalam permohonan a quo telah jelas, sehingga Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam mengajukan permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 24 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V, sebagai berikut. 25 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I atas nama Happy Kusuma adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3], merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun oleh PT. Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: A 1263 type 2 BR dengan luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi. Pembelian tersebut dilaksanakan dengan pengikatan perjanjian SPJJB Nomor: 0829/A/1263/III/2011 tanggal 21 Maret 2011. 4. Bahwa Pemohon II merupakan kuasa dari anaknya yang bernama Alexander Davin Rudolph B, yakni perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4], yang juga merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT. Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: B 1838 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi. 5. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-5], juga merupakan pembeli apartemen yang dibangun PT. Surya Bumimegah Sejahtera sebanyak 2 (dua) unit yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: B 0901 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi dan pada Tower/Lantai/No Unit : B 0902 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi berdasarkan Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Unit Apartemen “Puncak Permai Apartements”-Surabaya” dalam bentuk perjanjian baku di bawah tangan melalui SPJJB Nomor: B-0042/SPPJB/901/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 dan SPJJB Nomor: B-0043/SPPJB/901/I/2010 tanggal 22 Januari 2010. 26 6. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-6], merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun oleh PT. Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: C 1726 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi berdasarkan SPJJB Nomor: PP/155/C1726 //III/2011 tanggal 08 Maret 2019. 7. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-7], merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT. Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak di Apartemen Puncak Bukit Golf Sby Blok: A-2118 dengan berdasarkan SPJJB Nomor: PBG/281/A2118/XII/8621/L/2021. 8. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, terkait pembelian unit apartemen di atas, belum mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian apartemen tersebut termasuk juga pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), sekalipun Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah membayar lunas. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon V selaku konsumen merasa dirugikan dan hendak mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), namun mengurungkan niatnya karena mengetahui adanya ketentuan yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 9. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, dengan periodisasi masa jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 berpotensi merugikan hak konstitusionalnya berupa penanganan pengaduan yang tidak optimal karena masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang relatif lebih singkat dibanding dengan lembaga yang lain. 10. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak akan terjadi. [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I sampai dengan Pemohon V, penting bagi Mahkamah menerangkan hal-hal sebagai berikut. 27 Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 November 2024, dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam sidang tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk dapat memperkuat uraian yang berkenaan dengan kedudukan hukum terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau setidak-tidaknya potensial dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V, yakni dengan mengelaborasi kerugian hak konstitusional yang dialami nya sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causa verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma yang dimohonkan pengujian [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 November 2024, hlm. 17-21]. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam menerangkan kedudukan hukumnya pada Paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia dan sekaligus merupakan pembeli unit apartemen yang mengalami kerugian materiil akibat belum diterimanya AJB atas pembelian unit apartemen tersebut. Oleh karenanya, Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki keinginan untuk mengajukan pengaduan kepada BPKN, namun belum ada langkah-langkah yang konkret terkait dengan keinginan dimaksud. Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang a quo, norma undang-undang yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang merupakan ketentuan berkenaan dengan periodisasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPKN. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitan dengan ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang ingin 28 mengubah ketentuan terkait dengan periodisasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPKN sebagaimana termuat dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, kerugian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V hanya didasarkan pada kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V jika pengaduannya kelak tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apalagi, Pemohon I sampai dengan Pemohon V menganggap bahwa jika terjadi pergantian kepemimpinan dalam BPKN karena periodisasi masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota hanya 3 (tiga) tahun, akan mengakibatkan pengaduan Pemohon I sampai dengan Pemohon V harus diproses, dipelajari lagi dari awal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas aduan-aduan yang berasal dari masyarakat atau subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan konsumen melalui BPKN, sebagaimana yang diuraikan Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam bagian duduk perkara. Lebih lanjut, terhadap kekhawatiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V tersebut sesungguhnya masih relevan untuk diadukan kepada BPKN, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon V pun tidak/belum melakukan langkah konkret untuk mengajukan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya kepada BPKN, sehingga anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V masih terlalu jauh, sehingga masih bersifat spekulatif, karena belum tentu terjadi. Bahkan, sekiranya Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah mengajukan pengaduan kepada BPKN, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Sebab, jikapun sudah mengajukan pengaduan, tidak serta merta adanya penggantian ketua dan wakil ketua BPKN karena berakhirnya periodisasi masa jabatannya akan menghentikan proses pemeriksaan pengaduan. Terlebih, jika dikaitkan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai refleksi hubungan sebab akibat yang harus tampak dalam kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagaimana dimaksudkan dalam 5 (lima) syarat kerugian konstitusional dalam Paragraf [3.6] di atas belum pula dapat meyakinkan Mahkamah adanya hubungan kausalitas pemberlakuan norma a quo dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 29 [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; [3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima. 30 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan atau/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur 31 PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait