161/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 161/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Eliadi Hulu, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat. Alamat : Jalan Ki Ageng Pemanahan, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Alehandro Rafael Antonio H. Pekerjaan : Mahasiswa. Alamat : Graha Tanjung Sari Blok I Nomor 11, RT. 000 / RW. 000, Tanjung Sari, Medan Selayang. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 September dan 29 September 2025 memberikan kuasa kepada Sahat Francisko Sirait, S.H., Agustine Pentrantoni Penau, Melda Mardalena Zai, Alicia Griselda Edelweis Situmorang, dan Adriyan Christanto Sianturi., para konsultan hukum dan mahasiswa magang pada kantor hukum ELIADI HULU & PARTNERS LAW FIRM (EL Law Firm), beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 1, Level 3, Unit 304, jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 2 Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 164/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 161/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 10 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam materi muatan undang-undang terdapat ha-ha yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi adapt membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 308 4 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 yang berbunyi sebagai berikut: (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025) menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 8. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian a quo merupakan pengujian terhadap UU 17/2023 maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 5 memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 menyatakan: Pasal 4 ayat (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan bersama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 6 berlakunya undang-undang harus memenuhi kualifikasi dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 2/2021 berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut” Pasal 4 ayat (2) a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Hukum Acara PUU; 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu Pemohon jelaskan hak- hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai berikut: 7 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia oleh UUD NRI 1945 diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK PMK 7/2025, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-3) kedepannya berpotensi menjadi pasien yang menerima layanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau tenaga Kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 23 UU 17/2023 Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan. Tenaga Medis menurut Pasal 1 angka 6 UU 17/2023 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Sedangkan Tenaga Tesehatan menurut Pasal 1 angka 7 UU 17/2023 adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan; 8 b. Bahwa sebagai Pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan tidak tertutup kemungkinan mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau tindakan malpraktek yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang dapat diminta pertanggungjawaban secara keperdataan; c. Bahwa apabila Para Pemohon memperjuangkan hak secara keperdataan dengan menggugat Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang bersangkutan ke pengadilan maka gugatan Pemohon tidak serta merta dapat diperiksa dan diadili oleh hakim, melainkan pemeriksaan gugatan Pemohon harus menunggu rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana di tentukan dalam Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4) UU 17/2023. Rekomendasi tersebut bersifat wajib (syarat formil tambahan) sehingga apabila rekomendasi tidak diminta oleh tergugat maka gugatan Para Pemohon berpotensi ditolak atau tidak dapat diterima; d. Bahwa menurut Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023 yang mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP adalah Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat. Sehingga menurut penalaran yang wajar ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat sebagai celah hukum dalam menghambat Pasien untuk memperjuangkan haknya secara keperdataan; e. Dengan ketentuan tersebut, ke depan apabila Para Pemohon hendak memperjuangkan hak hukum secara keperdataan, maka akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh norma yang terkandung dalam Pasal yang diuji oleh Pemohon karena diterima atau ditolaknya gugatan Pemohon bergantung pada inisiatif Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat apakah meminta rekomendasi kepada MDP atau tidak. Hal ini tentunya melanggar hak konstitusional Pemohon 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya 9 undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan bahwa terhambatnya atau hilangnya hak hukum Para Pemohon untuk menggugat Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan secara keperdataan disebabkan oleh keberlakuan Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023; 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari; 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III.POKOK PERMOHONAN Bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 yang menyatakan: (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 10 (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional), in casu Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” A. Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 In Casu Prinsip Due Process of Law 1. Secara sederhana due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip penegakan hukum di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap hak asasi manusi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (due process of law) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara (Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h 27); 2. Adapun menurut Atip Latipulhayat, due process of law adalah jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan, dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. due process of law adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan secara irasional, sewenang- wenang, atau tanpa kepastian (Atip Latipulhayat. Editorial: due process of law. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hal. ii); 3. Mengenai due process of law ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari due process of law adalah setiap penegakan dan penerapan 11 hukum harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam due process of law tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (procedural juctice). Persyaratan konstitusional dalam penegakan dan penerapan hukum harus pula dikontekskan dalam hukum perdata; 4. Dalam Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.18], halaman 139, terhadap ciri negara hukum, Mahkamah berpendapat: “Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang” Pada prinsipnya, negara hukum mengehendaki adanya perlindungan hukum dan hak asasi bagi setiap warga negara, baik perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah maupun perlindungan dalam proses penegakan dan penerapan hukum. Lebih jauh, negara hukum mengehendaki adanya perlindungan dari norma-norma yang telah ditetapkan sebagai hukum positif namun di dalamnya mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan; 5. Bahwa Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 merupakan norma yang bersifat memaksa, hal ini diketahui dari frasa yang terkandung di dalamnya yang menyatakan ... “Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis...”. kata ‘harus’ di pasal tersebut dimaknai sebagai kewajiban atau syarat yang harus terpenuhi bilamana pengadilan hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Pasien atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan terhadap pelayanan atau upaya kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi MDP demi hukum menjadi syarat formil tambahan yang harus terpenuhi dalam memeriksa dan mengadili gugatan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan; 6. Prinsip due process of law tidak tercermin dalam Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 karena tidak mempertimbangkan bahwa hak keperdataan merupakan hak personal yang fokus utamanya adalah kepentingan antar individu warna negara, sehingga negara tidak memiliki hak dan 12 kepentingan untuk melakukan intervensi atas proses peradilan yang berjalan secara keperdataan; 7. Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan organ yang dibentuk atas perintah undang-undang, yakni Pasal 304 UU 17/2023 dan kewenangannya diperoleh secara atribusi, sehingga MDP dapat dimaknai sebagai organ negara. Dengan demikian apabila dalam mengajukan gugatan perdata harus atas rekomendasi MDP maka hal tersebut sama saja negara mengintervensi warga negara dalam memperjuangkan hak-hak keperdataanya serta negara tidak dapat membedakan antara rumpun hukum pidana yang bersifat publik dengan hukum perdata yang bersifat privat; 8. Bahwa selain itu, persoalan mendasar yang melanggar hak konstitusional warga negara khususnya Pemohon adalah inisiatif dalam mengajukan rekomendasi ke MDP sepenuhnya diserahkan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023 yang menyatakan Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. 9. Bahwa ditambahkan syarat formil dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perdata serta diserahkannya hak pengajuan atau permintaan rekomendasi MDP kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata secara nyata telah melanggar prinsip due proses of law sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin-poin sebelumnya. Misalnya pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan “due process of law tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (procedural juctice);” 10. bahwa menurut Pemohon Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 13/2023 tidak memberikan keadilan prosedural (procedural juctice) kepada pasien yang memperjuangkan haknya secara 13 keperdataan, hal ini disebabkan karena lanjut atau tidaknya gugatan sepenuhnya tergantung dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang digugat apakah mengajukan rekomendasi kepada MDP atau tidak; 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon telah dapat mendalilikan jika Pasal 308 ayat ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; B. Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum yang Adil dan Perlakuan yang sama di hadapan Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 12. Pasal 308 UU 17/2023 didesain untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan upaya Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan. Perlindungan yang dimaksud adalah melalui mekanisme “rekomendasi” yang diterbitkan oleh MDP; 13. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui Pasal 308 UU 17/2023 mencakup perlindungan hukum dari aspek pidana dan aspek perdata, sehingga bilamana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga telah melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan kewenangannya dan/atau diduga telah melanggar hak pasien secara keperdataan maka untuk diproses secara pidana maupun secara perdata harus atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP); 14. Bahwa pada prinsipnya negara dalam memberikan perlindungan hukum harus berdasarkan asas keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun menurut Pemohon Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) tidak memberikan perlindungan secara adil bagi warga negara. Negara hanya fokus memberikan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum Pasien yang memperjuangkan hak keperdataannya di muka pengadilan; 15. Ketidakadilan tersebut semakin nyata manakala pembentuk undang- undang menyerahkan permintaan rekomendasi MDP kepada Tenaga 14 Medis dan tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat. Padahal demi hukum, rekomendasi tersebut telah menjadi syarat formil yang harus terpenuhi apabila hakim hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Pasien. Dengan logika yang demikian maka apabila tenaga media atau tenaga kesehatan tidak meminta rekomendasi kepada MDP maka terdapat potensial penolakan atau niet ontvankelijke verklaard terhadap gugatan yang diajukan oleh Pasien; 16. Bahwa menurut Pemohon terdapat 2 (dua) solusi konstitusional yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk menghilangkan kerugian konstitusional warga negara atau Pemohon akibat keberlakuan Pasal tersebut. Pertama, pencabutan hak tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dalam mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP, hak tersebut harus diserahkan kepada pihak lain. Kedua, Pasal 308 ayat (2) dan ayat aturan pelaksananya yakni ayat (4), dan ayat (6) harus dinyatakan inkonstitusional. Sedangkan khusus Pasal 308 ayat (7) dinyatakan bertentangan secara bersyarat karena mengatur pula perihal rekomendasi pidana; 17. Bahwa konsep untuk solusi Pertama adalah hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam meminta rekomendasi kepada MDP harus dialihkan ke pihak lain. Menurut Para Pemohon pihak yang paling ideal untuk mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP dalam hal terjadi sengketa perdata antara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dengan pasien adalah pasien atau kuasanya. Dengan konsep yang demikian maka akan menempatkan pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat equal di hadapan hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan di dalamnya; 18. Bahwa selain itu, norma yang terkandung dalam Pasal 308 ayat (4) yang menyatakan “Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien” tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pasien. Terdapat beberapa pertanyaan yang mengandung 15 ketidakpastian hukum dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab untuk menjamin hak konstitusional Pasien, yakni: a. Apakah rekomendasi MDP merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pengadilan in casu hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan? b. Bagaimana jika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP, apakah hakim tetap berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut? Sedangkan ketentuan adanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 bersifat memaksa atau ‘wajib’ terpenuhi; c. Apa landasan konstitusional permintaan rekomendasi MDP diserahkan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat? d. Apakah dibenarkah secara konstitusional, hak hukum seseorang digantungkan pada pihak lain yang memiliki kontra kepentingan dengannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan adanya cacat konstitusional yang terkandung dalam norma-norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, sehingga apabila norma a quo tetap exist sebagaimana adanya maka secara nyata akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 19. Bahwa Para Pemohon memahami terdapat perkara lain yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal yang sama, yakni Perkara Nomor 156/PUU-XXII/024. Namun hingga saat ini berdasarkan penelusuran Para Pemohon perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu perlu Para Pemohon jelaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon berbeda dengan perkara Nomor 156. Pada perkara ini Pemohon fokus pada pengujian Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) yang mengatur tenang rekomendasi perdata, sedangkan pada perkara 156 persoalan konstitusionalnya mencakup seluruh norma yang terkandung dalam Pasal 308 UU 17/2023. Selain itu petitum dan format petitum antara 16 perkara Nomor 156 dengan perkara yang diajukan Para Pemohon berbeda secara signifikan; 20. Bahwa khusus Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023 yang menyatakan “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima” Pemohon hanya menguji sepanjang frasa “dan ayat (6)” karena ayat (6) menyangkut pemberian rekomendasi secara perdata; 21. Bahwa namun apabila yang dikabulkan oleh Mahkamah pada petitum angka 2 adalah petitum alternatif, maka Pasal 308 ayat (6) masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berimplikasi pada petitum angka 3 yang meminta agar Pasal 308 ayat (7) konstitusional bersyarat sepanjang frasa ayat (6) harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, untuk menghindari ambiguitas pada bagian petitum maka Para Pemohon menyusun petitum angka 3 secara alternatif yakni dengan menyatakan bahwa frasa ayat (6) tetap konstitusional; 22. Bahwa sesungguhnya alternatif petitum tersebut tidak berbeda dengan bunyi Pasal 308 ayat (7) sebagaimana bunyi undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang, namun untuk menghindari ambiguitas tersebut Para Pemohon tetap memuatnya dalam Petitum; 23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan yang telah diuraikan di atas, secara nyata Pemohon telah dapat menguraikan dan membuktikan kedudukan hukum, kerugian konstitusional dan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 17 2. Menyatakan Pasal 308 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau Menyatakan Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien mengajukan permohonan secara tertulis”. 3. Menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima”. atau Menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima”. 18 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimohonkan pengujian; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik para Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 19 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 20 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023 21 Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. Pasal 308 ayat (6) UU 17/2023 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (Pemohon I) dan mahasiswa (Pemohon II) yang ke depannya berpotensi menjadi pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa ke depannya sebagai Pasien yang menerima pelayanan kesehatan, tidak tertutup kemungkinan para Pemohon akan mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau tindakan malpraktek yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang dapat diminta pertanggungjawaban secara keperdataan. Akan tetapi, apabila hendak memperjuangkan hak hukum secara keperdataan, para Pemohon akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, karena diterima atau ditolaknya gugatan para Pemohon bergantung pada inisiatif dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga 22 Kesehatan yang menjadi tergugat, apakah meminta rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) atau tidak. Setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagai salah satu syarat dalam pengujian konstitusionalitas norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik [vide Bukti P-3], yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, terkait dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan (constitutional injury), para Pemohon harus memenuhi kelima syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo memiliki kewajiban untuk menjelaskan satu per satu persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon memang telah menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan alasan ke depannya sebagai pasien yang menerima pelayanan kesehatan dan mengajukan gugatan keperdataan karena mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau tindakan malpraktek, bergantung pada adanya inisiatif dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat, apakah meminta rekomendasi kepada MDP atau tidak. Berkaitan dengan uraian para Pemohon demikian, Mahkamah menilai, secara faktual, para Pemohon belum mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) berkenaan dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. Uraian para Pemohon yang menjelaskan posisi “kedepannya sebagai pasien”, menurut Mahkamah, masih merupakan proyeksi, perkiraan, atau asumsi yang bersifat subjektif dan merupakan suatu yang tidak dapat dipastikan akan terjadi, karena situasi ke depan yang bersifat spekulatif. Oleh karena itu, suatu peristiwa/keadaan yang belum pasti tentunya 23 belum tampak adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) sebagai salah satu syarat untuk membuktikan adanya anggapan kerugian hak konsitusional dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan penilaian atas kerugian hak konstitusional yang tidak bersifat spesifik (khusus) demikian juga pernah ditegaskan dalam pendirian Mahkamah sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf [3.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2025, yang menyatakan sebagai berikut. “Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon hanya menjelaskan apabila atau seandainya suatu saat memiliki usaha di bidang pertambangan. Oleh karena itu, suatu peristiwa/keadaan yang belum pasti tentunya belum tampak adanya hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik sebagai salah satu syarat formil dalam membuktikan adanya anggapan kerugian hak konsitusional dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.” Lebih lanjut, meskipun para Pemohon telah memenuhi saran perbaikan dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyarankan untuk memperkuat uraian yang dapat dibuktikan telah terjadi atau pasti berlangsung mengenai adanya kerugian hak konstitusional secara faktual dalam posisi sebagai “calon pasien” [vide Risalah Sidang, tanggal 18 September 2025, hlm. 11-16] dengan menambahkan Pemohon II yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa. Akan tetapi, tidak terdapat perubahan pada uraian mengenai anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang masih menjelaskan posisi “kedepannya sebagai pasien” yang secara rasional masih membutuhkan spekulasi lebih lanjut untuk melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon yang dianggap dirugikan, yang bersifat spesifik baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan secara nyata dan langsung akan terjadi (imminent and certain loss) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, walaupun para Pemohon telah 24 memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun oleh karena tidak terdapat anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point d’interet point d’action, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 25 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman 26 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha