161/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 161/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hotasi D.P. Nababan Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline Alamat : Jalan E.E. Nomor 45 RT008/RW001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/DNT/BT/X/2024 bertanggal 24 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Pahrur Dalimunthe, S.H., Aldi Raharjo, S.H., Boris Tampubolon, S.H., Kristian B.B. Samosir, S.H., Eko A. Pandiangan, S.H., Bahren Dalimunthe, S.H., El Rhoy Paulus Benhur, S.H., Nabilla, S.H., Ahmad Syarkowi, S.H., dan Astrid Alicia, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Dalimunthe & Tambubolong Lawyers (DNT LAWYERS), yang berkedudukan hukum di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 2 Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor 161/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 November 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”; 3 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”; 3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 57 UU MK dinyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian udang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), menyatakan: “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil” “(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan a quo yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah merupakan kewenangan MK; II. LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 8. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945” 9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, menyatakan: 5 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.” 10. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yaitu: a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 11. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; 12. Bahwa kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” yang hak dan/atau kewenangan konstitusional nya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR; 6 13. Bahwa PEMOHON merupakan Terdakwa dalam perkara dengan nomor register Perkara 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST (Bukti P – 3) yang setelah menjalani proses persidangan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 (Bukti P – 4) jo 41PK/Pid.Sus/2015 (Bukti P – 5) PEMOHON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga PEMOHON dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 14. Padahal PEMOHON yang merupakan seorang Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines (“PT MNA”) telah terbukti dalam fakta persidangan memiliki itikad baik dalam menjalankan perusahaan milik negara tersebut, dan tidak ada “mens rea” dalam diri PEMOHON untuk merugikan keuangan Negara; 15. Bahwa PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya, yang mana hak-hak tersebut secara faktual telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena muatan unsur dalam kedua Pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir. Oleh karena itu, dalam penerapannya sering sekali digunakan sebagai Pasal sapu jagat karena bunyi pasal dan unsur yang terkandung didalamnya mengandung ambiguitas; 16. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang berlaku saat ini tidak dimaknai secara tegas untuk menjerat pelaku yang sejak awal melakukan perbuatan dengan sengaja merugikan keuangan atau perekonomian negara. Norma yang berlaku saat ini sering diterapkan secara tidak tepat oleh Aparat Penegak Hukum yang secara sapu jagat memaknai seluruh perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum untuk mempidanakan seseorang tanpa takaran yang jelas; 17. Bahwa sama halnya dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU TIPIKOR yang berlaku saat ini juga masih belum dimaknai secara tegas untuk mempersalahkan pelaku yang sejak awal berniat atau bermaksud untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara. Norma yang terkandung dalam Pasal 3 UU TIPIKOR menjadikan Aparat Penegak Hukum dengan mudahnya mempersalahkan seseorang yang memiliki wewenang dalam hal sekecil apapun, bahkan ranah internal pun dijadikan senjata untuk 7 mempidanakan seseorang dengan Pasal 3 UU TIPIKOR karena normanya yang tidak tegas tersebut; 18. Hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum dan menyebabkan adanya ketakutan bagi PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia yang merupakan negara hukum untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penyebabnya adalah PEMOHON pada kasusnya dinyatakan bersalah karena faktor utama berupa ketidak tegasan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, sehingga menyebabkan perbedaan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memeriksa dan mengadili kasus PEMOHON; 19. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara PEMOHON dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PEMOHON tidak melakukan perbuatan unsur melawan hukum dalam mengambil kebijakan penyewaan pesawat kepada TALG karena telah dilakukan dengan hati-hati dan itikad yang baik demi keberlangsungan perusahaan. Namun, majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh PEMOHON hanya karena melakukan penyewaan pesawat dengan tidak menggunakan sumber dana yang telah ditetapkan dalam RKAP; 20. Bahwa kemudian Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara PEMOHON adalah uang penyewaan pesawat sebesar US$1,000,000 yang diterima oleh TALG, pertimbangan sebenarnya karena kelalaian adanya nota dari biro hukum yang terlibat. Padahal telah terdapat putusan Hakim Pengadilan Washington DC terhadap Jon Cooper dan Alan Messner selaku pemilik TALG yang menyatakan keduanya telah melakukan penggelapan uang milik PT MNA; 21. Lantas dimana letak keberadaan kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional PEMOHON sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Jelas terbukti bahwa yang sejak awal berniat untuk merampok keuangan negara dalam perkara a quo bukanlah PEMOHON. Namun, hal ini telah luput dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi karena TIDAK DIHARUSKANNYA PEMBUKTIAN UNSUR DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR; 8 22. Bahwa perlakuan diskriminatif terhadap warga negara akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR ini terlihat jelas dengan adanya perkara- perkara yang melibatkan perusahaan milik negara yang sama-sama menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut, namun terjadi perbedaan atas penyelesaian perkara-perkara tersebut. Kemudian mengapa perkara PEMOHON mendapatkan diskriminasi padahal tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON atas perjanjian kerjasama yang dilakukannya dengan pihak TALG?; 23. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang bisa dengan mudah menjerat PEMOHON selaku korban dari penggelapan oleh pihak TALG, telah menimbulkan ketakutan dalam diri PEMOHON untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu, yang seharusnya menjadi hak nya sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan membuat PEMOHON mendapatkan perlakuan diskriminatif yang seharusnya tidak didapat PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 24. Bahwa akibat rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut tidak memuat rumusan dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara, PEMOHON dipidana meskipun tidak dapat dibuktikan jika PEMOHON dengan sengaja/dengan niat jahat/“mens rea” merugikan keuangan atau perekonomian negara apalagi mendapatkan keuntungan. Padahal kerjasama tersebut dilakukan PEMOHON adalah murni sebagai keputusan bisnis untuk menyelamatkan keuangan PT MNA, yang sudah diambil dengan itikad baik sesuai prosedur dan prinsip Business Judgement Rules (BJR), telah disetujui oleh seluruh direksi perusahaan, dan tanpa benturan konflik/kepentingan maupun kick-back untuk PEMOHON; 25. Bahwa akibat berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR saat ini, secara singkatnya PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional sebagai berikut: Kerugian Konstitusional yang dialami PEMOHON Keterangan - Perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berlaku saat ini tidak menyebut bentuk kesalahan yakni secara sengaja ataupun lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya, menjadikan kedua Pasal ini bertentangan dengan asas Menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 9 pembentukan hukum yang jelas (lex certa), dan perumusan hukum yang harus ditafsirkan secara ketat tanpa adaya analogi (lex stricta). - Oleh Karena Pasal tersebut ditafsirkan dengan analogi yang bertentangan dengan asas pembentukan hukum, PEMOHON dijatuhi pidana yang harusnya perbuatan PEMOHON tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya. - Perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bermuatan substansi luas atau multitafsir karena pasal tersebut meniadakan korelasi yang harus dibangun antara kehendak pelaku, perbuatannya, dan akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang merampok keuangan negara. - PEMOHON yang seharusnya tidak ditahan dan dipidana karena tidak bersalah, namun karena unsur-unsur pasal tersebut bermuatan substansi luas atau multitafsir dengan meniadakan korelasi yang harus dibangun antara kehendak pelaku, perbuatannya, dan akibat dari perbuatannya menjadikan PEMOHON kehilangan hak atas kebebasan pribadi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia karena diputus bersalah sehingga ditahan atau dipidana secara tidak adil. - Selain itu fakta bahwa terdapat perbedaan kesimpulan dari KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan mengenai perkara yang dialami PEMOHON meskipun diuji menggunakan fakta-fakta dan pasal yang sama menjadikan kepastian hukum yang adil tidak diperoleh oleh PEMOHON. Menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” - Perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan mudah menjerat pemangku jabatan atau direksi seperti PEMOHON yang melakukan duty of care sebagai Direksi / Pimpinan yang mengambil keputusan bisnis atau business judgement rule demi kelangsungan perusahaan, tanpa adanya kick-back berupa keuntungan yang didapatkan sehingga menimbulkan ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. - Bahwa PEMOHON sebagai mantan Direktur Perusahaan BUMN yang harusya tidak bersalah tetapi dipidana telah mengalami pencemaran nama baik dan kerugian reputasi, yang melanggar hak atas martabat nya sebagai manusia. Menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 10 - Selain reputasi dan kehormatan PEMOHON yang memburuk karena harus mendekam selama 4 tahun di penjara, PEMOHON harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang kemudian berdampak kepada keluarga PEMOHON. Salah satunya telah menimbulkan tekanan psikologis bagi kedua anak PEMOHON yang masih kecil. - Perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berlaku saat ini membeda- bedakan pengenaan sanksi terhadap seorang warga negara atas suatu kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang diambilnya dalam menjalankan suatu korporasi atau jabatan. - Bahwa pemberlakuan kedua pasal ini bersifat diskriminatif karena perumusannya yang tidak tegas dalam menjerat pelaku perbuatan yang benar-benar merugikan keuangan negara. Menjadikan PEMOHON mengalami diskriminasi atas sanksi pidana yang diterimanya, padahal ada perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan PEMOHON tetapi pelakunya hanya mendapatkan sanksi administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 26. Oleh karena itu untuk mempertahankan konstitusional dari UU TIPIKOR dan UUD 1945, PEMOHON mengajukan pengujian materiil terhadap perkara a quo dan pengujian ini dapat dilakukan karena permohonan a quo tidak nebis in idem; 27. Bahwa ketentuan mengenai nebis in idem dalam pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) Jo. Pasal 78 PMK 2/2021, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali 11 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 28. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pengujian terhadap undang-undang dapat diajukan kembali dengan dua alasan. Pertama, materi muatan yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Kedua, alasan dalam permohonan yang diajukan berbeda; 29. Bahwa terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pernah diajukan uji materiilnya dan juga telah diputus oleh MK dalam beberapa putusan sebagai berikut: a. Perkara 003/PUU-IV/2006 dengan Pemohon Ir. Dawud Djatmiko, Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Batu Uji UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Alasan dan Pokok Permohonan Alasan Permohonan pada pokoknya: 1. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dinilai mempunyai pengertian ganda; 2. Suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama; 3. Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya (terkait dengan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan); 4. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU TIPIKOR mengesampingkan prinsip-prinsip universal tentang ancaman Hukuman dan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir) serta tidak tidak adil dan cenderung irrasional. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata “percobaan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. b. Perkara 20/PUU-VI/2008, dengan Pemohon Dokter Salim Alkatiri, Pekerjaan Pensiunan Dokter Batu Uji UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28D ayat (1) ; Pasal 28G ayat (2); dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Alasan dan Pokok Permohonan Permohonan pengujian materil atas Pasal 3 UU TIPIKOR diajukan dalam konteks darurat sipil sebagai akibat terjadinya kerusuhan di Provinsi Maluku Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya di daerah Provinsi Maluku yang sedang terjadi kerusuhan sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 2000 sampai tahun 2003. 12 c. Putusan 3/PUU-IX/2011, dengan Pemohon R. Hamdani, CH selaku Ketua Umum PKB-KKR Batu Uji UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2) Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 belum dapat memberikan efek jera kepada koruptor karena: - Pasal 2 ayat (1) tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga meminta rumusannya diubah, - Pasal 3 tidak menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara dan merugikan rakyat, juga tidak menjelaskan minimal kerugian negara atau rakyat dan maksimal kerugian negara atau rakyat atas kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau kedudukanya sebagai pejabat penyelenggara negara, sehingga pejabat yang telah melakukan penyimpangan kewenangan penyelenggara negara tidak dapat dijerat dengan Pasal ini, - Pasal 4 menguntungkan bagi koruptor karena dendanya yang sangat ringan, maka koruptor dapat memperkaya keluarganya hingga tujuh turunan dan karenanya Pasal ini telah memasyarakatkan korupsi di Republik Indonesia, sehingga tidak diperlukan lagi perlu dihapus; - Pasal 45 harus memuat ketentuan berlaku surut agar koruptor sebelum berlakunya UU TIPIKOR dapat dijerat sehingga timbul keadilan. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan tafsir Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU TIPIKOR bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena tidak memberikan rasa keadilan, serta telah diskriminatif dalam penegakan hukum. d. Putusan 39/PUU-X/2012, dengan Pemohon Herlina Koibur, S.Pi., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Batu Uji UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan frasa ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, di mana seharusnya tidak dapat ditentukan ancaman pidana paling singkat. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan frase “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. e. Putusan 44/PUU-XI/2013, dengan Pemohon Ir. Samady Singarimbun, Pekerjaan Pensiunan PNS Batu Uji UUD 1945 Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28I ayat (2) Alasan dan Pokok Permohonan Permohonan diajukan dengan menitikberatkan pada kualitas pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dan penjelasannya, di mana menurut dalil Pemohon seharusnya Pasal 2 ayat (1) tidak 13 dapat diberlakukan atau diterapkan terhadap aparatur pemerintah/negara karena jabatan, kekuasaan, tugas dan/atau perintah. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dapat diterapkan kepada aparatur Pemerintah/negara karena Jabatan, Kekuasaan, Tugas dan/atau Perintah; dan menyatakan setiap Aparatur Negara/Pemerintah yang divonis dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR merupakan surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) juncto Pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. f. Putusan 44/PUU-XII/2014, dengan Pemohon Dodi Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar, SH Batu Uji UUD 1945 Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28H ayat (1). Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon mengajukan uji materiil atas frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR dan Penjelasannya Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Agar Penjelasan Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. g. Putusan 112/PUU-XIII/2015, dengan Pemohon Pungki Harmoko Batu Uji UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) Alasan dan Pokok Permohonan Objek pengujian materiil adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU TIPIKOR h. Putusan 25/PUU-XIV/2016, dengan Pemohon Firdaus, S.T., M.T. dkk. Batu Uji UUD 1945 Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (4) dan (5). Alasan dan Pokok Permohonan Materi pokok yang diuji dalam perkara ini oleh Pemohon adalah kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan alasan bahwa kata dan frasa itu menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Secara khusus frasa “atau orang lain atau korporasi” akan dapat menjaring suatu tindakan yang tidak sengaja, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berbuat atau tidak berbuat, termasuk untuk menerbitkan suatu kebijakan. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Oleh karenanya Para Pemohon meminta agar kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau korporasi” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. i. Putusan 32/PUU-XVII/2019, dengan Pemohon Arie Gumilar sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Batu Uji UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon menguji secara khusus frasa “setiap orang” dan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” 14 dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan alasan makna dari “setiap orang” itu sangat luas karena tidak mengecualikan pejabat-pejabat BUMN padahal tindakan atau perbuatan BUMN lebih berada pada ranah hukum perdata yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, sehingga kedua frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: - frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu “setiap orang” tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri; - frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara. j. Putusan No. 157/PUU-XXI/2023, dengan Pemohon Teja Maulana Hakim dkk. Batu Uji UUD 1945 Pasal 1 ayat (3); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Pasal 28J ayat (1); Pasal 30 ayat (1); Pasal 31 ayat (5); dan Pasal 33 ayat (3). Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR seharusnya mencantumkan ancaman pidana mati sebagai alternatif hukuman untuk tindak pidana korupsi yang disertai dengan kejahatan tambahan seperti kolusi, nepotisme, atau pembunuhan berencana, karena mereka merasa tanpa ancaman tersebut, hukum saat ini kurang efektif dalam mencegah korupsi. k. Putusan 114/PUU-XXII/2024, dengan Pemohon Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, sebagai Direktur Investasi PT Taspen Batu Uji UUD 1945 Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28G ayat (1) Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mengatur Perbuatan yang Dilarang (Actus Reus) dalam rumusan pasal a quo sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketakutan bahwa tindakan seseorang sewaktu-waktu dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi karena subjek hukum tidak mengetahui secara pasti atau memperkirakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 30. BAHWA YANG MANA SELURUH NYA DALIL-DALIL DALAM PERMOHONAN TERSEBUT BERBEDA DENGAN PERMOHONAN A QUO, KARENA DALAM PERMOHONAN INI, PEMOHON MENGGUNAKAN BATU 15 UJI PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 DENGAN POKOK PERMOHONAN AGAR: - Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”; dan - Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Karena telah terjadi pergerseran praktik dalam penegakan hukum menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai delik materiil, akibat luasnya interpretasi dari pasal a quo. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan unsur subjektif berupa kesengajaan seseorang untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagai bentuk kesalahan yang dipersyaratkan dalam pasal a quo. Padahal tidak ada seorangpun yang bisa dipidana tanpa adanya kesalahan dalam diri orang tersebut. Terlebih lagi pasal a quo dibentuk secara khusus untuk menjerat perbuatan jahat seseorang yang merampok keuangan atau perekonomian negara. Namun, dalam normanya yang berlaku sekarang malah masih menimbulkan kerentanan perlakuan diskriminatif terhadap sanksi yang diberikan kepada pelakunya karena tidak benar-benar dimaknai sebagai perbuatan yang sejak awal memang berniat untuk merugikan keuangan negara; 31. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa dan menguji permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN A. OBJEK PERMOHONAN A QUO PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI DENGAN “SETIAP ORANG DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU 16 KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM” KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945. 32. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum” 33. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 34. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; 35. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (i) PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR SAAT INI TIDAK MENCERMINKAN KEPASTIAN HUKUM; 36. Bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) yakni: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”; 37. Bahwa dalam UU TIPIKOR, yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lainnya ialah dengan adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara di dalamnya; 38. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya yang berjudul “Memahami Untuk Membasmi – Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi” halaman 16 (Bukti P-6) bahwa ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut: Pengelompokkan Pasal 1. Kerugian Keuangan Negara Pasal 2 17 Pasal 3 2. Suap Menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 13 Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 11 Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d 3. Penggelapan dalam Jabatan Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c 4. Pemerasan Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf h 5. Perbuatan Curang Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i 7. Gratifikasi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 39. Artinya, yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku saat ini, tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur “dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara”; 40. Bahwa hal ini menjadi permasalahan dalam penerapan hukum, karena faktanya telah terjadi pergeseran praktik dengan menjerat setiap orang yang dalam kasusnya ada kerugian Negara menggunakan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU TIPIKOR, padahal kerugian keuangan atau perekonomian negara yang timbul bukan dari perbuatannya dalam memberikan uang; 41. Sebagai contoh dengan kasus nyata saat ini di PN Tipikor Jakarta Pusat: Sebagaimana Perkara Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Pelaku (Direktur PT A) memberikan uang ke Pejabat Kementerian untuk mendapatkan tender proyek pemerintah. Setelah tender dimenangkan PT A mengerjakan proyek hingga 99%. Namun karena ada kondisi tertentu yang bukan karena kesalahan PT A, proyek tersebut belum selesai sesuai jangka waktu dan 18 kemudian dinyatakan Negara mengalami kerugian. Direktur PT A didakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dengan Fakta tersebut, padahal ada pasal suap ataupun gratifikasi dalam UU TIPIKOR. Namun pasal yang digunakan Kejaksaan Agung adalah Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dengan mencocokkan Fakta bahwa Direktur melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu memberikan uang, PT A dapat proyek maka ada keuntungan (memperkaya diri sendiri), Pejabat dapat uang maka memenuhi unsur menguntungkan orang lain dan kemudian proyek belum selesai maka memenuhi unsur merugikan Keuangan Negara; Padahal dengan fakta sebagaimana tersebut diatas seharusnya Direktur PT A sepatutnya didakwa menggunakan Pasal suap ataupun gratifikasi dalam UU TIPIKOR; 42. Kemudian ada lagi kasus nyata pada Perkara Nomor 01/Pid.Sis-TPK/2024/PN Jkt.Pst kasus BTS yang Pelakunya didakwa Kejaksaan Agung menggunakan Pasal 9 UU TIPIKOR karena Pelaku melakukan perbuatan memalsu dan dari BAKTI KOMINFO memberikan uang atas dokumen yang dinyatakan palsu tersebut. Namun kenapa Kejaksaan menggunakan Pasal 9 bukan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR? Kalau pun menggunakan pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR sebenarnya perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi unsur yakni, Perbuatan Melawan Hukum yaitu memalsu, Memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang dari Negara, Ada kerugian Negara yaitu uang Negara dikirimkan ke pelaku; 43. Namun, perbuatan yang sama dengan perbuatan perkara di atas, yakni pemalsuan dokumen oleh Pelaku pada Perkara BTS dengan nomor register perkara 56/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Jkt.Pst, Kejaksaan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU TIPIKOR. Perbuatan yang sama, dijerat dengan pasal yang berbeda; 44. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini jelas karena Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tersebut tidak tegas dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dari bunyi pasal itu sendiri. Penerapannya pun menjadi tidak pasti/jelas oleh Para Penegak Hukum; 45. Perumusan frasa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang masih bermuatan substansi luas atau sangat lentur ini ialah karena pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas adanya “mens rea” / “niat jahat” pada diri pelaku 19 yang perbuatan melawan hukumnya merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam arti, perumusan pasal ini telah meniadakan korelasi yang harus dibangun antara kehendak pelaku, perbuatannya, dan akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara; 46. “Mens Rea” dalam ilmu hukum pidana secara umum adalah niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan. “mens rea” berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, actus non facit reum nisi mens sit rea atau tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya; 47. Muatan frasa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang tidak mengharuskan adanya “mens rea” tersebut seakan-akan menyaratkan bahwa niat batin seseorang dengan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tidak perlu saling berkaitan, melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, terdapat kerugian keuangan atau perekenomian negara, dan pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR terbukti secara sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan “mens rea” dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi yang melakukan kesalahan; 48. Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum menyatakan bentuk kesalahan harus dituangkan secara eksplisit. Jika rumusan delik untuk kesengajaan (opzet), maka bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "setiap orang dengan sengaja dst…". Kemudian jika itu bentuk kealpaan (culpa) maka redaksi peraturan itu akan berbunyi "barang siapa karena kealpaan/kelalaiannya". Faktanya Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR ini tidak menyebut bentuk kesalahan, yang dibuat secara sengaja alau lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya; 49. Simons dalam Leerboek Van Nederlandsche Stafrecht mengemukakan bahwa jika suatu rumusan pasal tidak menyebut bentuk kesalahan, maka kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan. 50. Bahwa syarat kesengajaan adalah willens and wettens, yaitu mengetahui dan menghendaki. Mengetahui dan menghendaki ini berarti, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan 20 itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka kesalahan dalam diri orang tersebut tidaklah ada; 51. Bahwa perumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang berlaku saat ini dalam rumusan pasalnya tidak memuat bentuk dari kesalahan si pelaku, baik itu dengan sengaja maupun kealpaan, menjadikan penerapannya seringkali menihilkan pembuktian unsur kesalahan berupa kesengajaan atau niat jahat “mens rea” dari pelaku dan pihak-pihak terkait dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya; 52. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Menurut Mahkamah, hal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar, adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab, dalam perspektif business judgement rule yang mengaitkan dengan unsur- unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur- unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip business judgement rule, di mana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (good faith) dari subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian” 53. Bahwa atas putusan tersebut, kami berpendapat Mahkamah luput dalam hal mempertimbangkan bahwa dalam penegakkan hukum di Indonesia, undang- undang menjadi rujukan sumber hukum yang utama. Artinya setiap Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penilaian terhadap kasus konkret, diharuskan untuk melihat norma dan unsur yang terkandung dalam suatu undang-undang; 54. Kemudian bagaimana bisa Aparat Penegak Hukum mengadili subjek-subjek yang merupakan maling keuangan negara menggunakan pasal yang menjerat perbuatan a quo, apabila dalam norma pasal itu sendiri undang-undang tidak mengharuskan Aparat Penegak Hukum untuk berfokus dan menafsirkan perbuatan pelaku yang sejak awal memang bertujuan untuk merugikan keuangan negara? Padahal kedua pasal dalam undang-undang itu sendiri dibentuk untuk menjerat pelaku yang merampok keuangan dan perekonomian negara; 21 55. Perumusan yang tidak jelas inilah yang berakibat pada proses pemidanaan terhadap Pelaku yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR karena norma yang termuat di dalamnya masih bertentangan dengan asas lex certa dan lex stricta. Sehingga berakibat pada proses pembuktiannya yang hanya menarik dari fakta-fakta yang terpisah dan tidak saling bersesuaian, dirajut sedemikian rupa untuk menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR meskipun bentuk kesalahan pelaku dimaknai dengan cara yang sangat luas; OLEH KARENA ITU, PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR SAAT INI TIDAK MENCERMINKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM. (ii) PEMAKNAAN “DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM” PADA PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM 56. Bahwa dikenal beberapa teori perihal kesengajaan dalam hukum pidana diantaranya: a. Kesengajaan Sebagai Maksud; Didefinisikan sebagai kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud; b. Kesengajaan Sebagai Kepastian; Merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, dimana akibat pertama adalah yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua adalah akibat yang tidak dikehendaki namun pasti terjadi; dan c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan. Bentuk kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan dari perbuatan pelaku; 57. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang merupakan induk dari seluruh peraturan hukum pidana di Indonesia sekalipun, mengedepankan pemaknaan “maksud” sebagai hal yang utama dalam perumusan pasal untuk mempidanakan seseorang, sebagaimana berikut: a. Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 22 martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” b. Pasal 382 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kepada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” c. Pasal 369 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” 58. Bahwa dalam UU TIPIKOR, yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lainnya ialah dengan adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara di dalamnya; 59. Artinya, yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang sejak awal dimaksudkan untuk MERAMPOK keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang berlaku saat ini, tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur dengan maksud merugikan keuangan dan perekonomian Negara; 60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR harus menuangkan secara eksplisit rumusan delik untuk kesengajaan (opzet) yang dalam hal ini bentuk kesengajaannya adalah kesengajaan sebgai maksud sehingga bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "setiap orang dengan maksud dst…"; 61. Sebagaimana menurut Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No. 7/2006”), pengetahuan, maksud atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu harus ditarik dari keadaan- keadaan faktual yang objektif. Tidak boleh menyimpulkan suatu kejahatan 23 secara asal dan hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalinnya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik; 62. Bahwa masalah pembuktian didasari dari penerapan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud ialah perumusan hukum yang jelas (lex certa) dan perumusan hukum yang harus ditafsirkan secara ketat tanpa adaya analogi (lex stricta). Rumusan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana haruslah menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan, atau multitafsir; 63. Lade Sirjon menyatakan bahwa substansi hukum pidana harus dimaknai secara sempit dan apa adanya. Konstruksi hukum yang bertentangan dengan konsep lex stricta adalah dilarang karena berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective, Volume 11, Nomor 1, 2023, hlm 9); 64. Bahwa oleh karena itu, perumusan sengaja dan kelalaian tersebut harus dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR agar terdapat kepastian hukum terkait dengan “mens rea” / niat jahat Pelaku yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang kemudian berakibat pada kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana teori kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum (Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 172). Kesengajaan sebagai maksud artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (affection tuan omen imponit operi tuo); 65. Berarti, seharusnya perumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR harus dapat memuat apakah motivasi pelaku dalam bertindak sejak awal memang bertujuan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga 24 kemudian ia melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya dirinya sendiri atau pihak lain; 66. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan: “Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.…… Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata.” Maka sudah seharusnya dalam perumusan maupun pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang merupakan delik materiil, "akibat" dari pidana tersebut terlebih dahulu lah yang dibuktikan. Sebagaimana “mens rea” dalam perbuatan pidana tersebut juga harus dibuktikan terlebih dahulu mengingat untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, harus terdapat unsur subjektif yang merupakan kesalahan dalam diri pelaku, yang setidak-tidaknya bentuk kesalahan tersebut adalah berupa kesengajaan atau kelalaian; 67. Faktanya, belakangan ini marak terjadi praktik kriminalisasi secara sapu jagat menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang menetapkan seseorang sebagai Tersangka jauh sebelum dapat dibuktikan atau bahkan belum dihitungnya terdapat kerugian keuangan maupun perekonomian negara. Kesalahan dalam ranah administratif maupun kesalahan dalam ranah bisnis sekalipun semerta-merta ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tidak ada “mens rea” sedikitpun dalam diri pelaku untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pergeseran praktik ini menjadikan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR seolah-olah sebagai rumusan pasal yang memuat delik formil akibat dari luasnya penafsiran pasal tersebut; 68. Layaknya yang terjadi pada PEMOHON, tidak ada sedikitpun kehendak, pengetahuan, maupun motivasi dalam diri PEMOHON untuk memperkaya pihak lain dengan keuangan maupun perekonomian negara saat melaksanakan perjanjian kerjasama guna menyelamatkan perusahaan yang dipimpinnya kala itu; 69. Sungguh inkonstitusional apabila terjadi pada para pemangku jabatan atau direksi seperti PEMOHON yang dipersalahkan melakukan tindak pidana 25 korupsi, padahal “mens rea”/“niat jahat” dalam dirinya tidak ada dan tidak dapat dibuktikan, melainkan hanya dicocokkan antara rangkaian perbuatan yang ada, PEMOHON dapat dipidana. Padahal faktanya PEMOHON hanyalah melakukan duty of care sebagai Direksi yang mengambil keputusan bisnis atau business judgement demi kelangsungan perusahaan, tanpa adanya kick-back berupa keuntungan yang didapatkan; 70. Bahwa penafsiran yang dimohonkan oleh PEMOHON tidak akan menghambat penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini, karena kedua Pasal yang dimohonkan pengujiannya memang sudah seharusnya dimaknai secara sempit sebagai unsur delik “dengan maksud merugikan keuangan negara” karena hal tersebutlah yang menjadi pembeda bagi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lainnya dalam UU TIPIKOR. Justru penafsiran baru ini lah yang akan dengan benar menjerat pelaku maling keuangan negara, tanpa harus mengkriminalisasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap orang yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu tanpa adanya niat jahat; (iii) PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR SAAT INI MENIMBULKAN KETAKUTAN BAGI SESEORANG UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU YANG MENJADI HAK KONSTITUSIONALNYA SEBAGAI WARGA NEGARA. 71. Oleh karena tidak adanya muatan rumusan terkait kesengajaan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, menyebabkan PEMOHON dipidana sebagaimana putusan perkara Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 jo. 41PK/Pid.Sus/2015 Untuk lebih jelasnya dapat PEMOHON uraikan secara ringkas sebagai berikut: (a) PEMOHON telah didakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q PT. Merpati Nusantara Airlines (“PT MNA”) sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat); (b) Dakwaan terhadap PEMOHON didasarkan pada jabatan PEMOHON selaku Direktur Utama (Dirut) PT MNA terhitung sejak tanggal 29 April 2002 sampai dengan Februari 2008 yang menjalin hubungan bisnis terkait pengadaan pesawat dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) pada tahun 2006; 26 (c) PEMOHON telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Direksi PT MNA (board approval) yang menandatangani persetujuan pelaksanaan transfer Security Deposit untuk pembayaran deposit kedua pesawat tersebut sebesar US$1,000,000 ke Hume Associates selaku firma hukum independen yang telah disepakati sebagai escrow agent sebagaimana tercantum di perjanjian bisnis yang telah ditandatangani. Sebagaimana dalam perjanjian, seharusnya TALG menyerahkan pesawat tersebut kepada PT MNA, dan apabila TALG gagal menyerahkan kedua pesawat tersebut maka Security Deposit akan dikembalikan secara utuh kepada PT MNA; (d) Bahwa sampai lewat tanggal yang ditentukan, TALG gagal menyerahkan kedua pesawat B737 seri 400 maupun seri 500 tersebut kepada PT MNA sehingga PT MNA meminta Security Deposit dikembalikan. Namun, TALG maupun Hume Associates tidak beritikad baik dalam mengembalikan Security Deposit milik PT MNA sehingga PT MNA harus mengajukan gugatan perdata di District of Columbia Amerika Serikat yang juga dibantu oleh Jaksa Yoseph Suardi dari DATUN Kejaksaan Agung dalam prosesnya tersebut. Pada 8 Juli 2007, kabar baik bagi PEMOHON saat itu, bahwa Putusan Hakim District of Columbia Amerika Serikat mengabulkan gugatan PT MNA dan memerintahkan TALG untuk mengembalikan US$1,000,000 tersebut sehingga upaya pengembalian secara berkelanjutan tetap dilaksanakan; (e) Bahwa atas peristiwa tersebut, telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan hukum dengan hasil bahwa tidak ada pidana yang terjadi dalam peristiwa antara PT MNA dan TALG tersebut, yakni: - Bareskrim POLRI telah melakukan penyelidikan dengan hasil bahwa tidak diketemukannya fakta perbuatan tindak pidana korupsi dalam sengketa PT MNA dan TALG dibuktikan dengan surat R/2/ IX/2007/Pidkor & WCC tertanggal 27 September 2007. - RUPS PT MNA tahun 2007 dengan keputusan memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Komisaris PT MNA atas pengurusan dan pengawasan perusahaan terhadap tahun buku 2007. 27 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengeluarkan surat R- 389840-43/10/2009 pada Oktober 2009 dengan pendapat bahwa perkara PT MNA dan TALG tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi. - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Mei 2010 dengan surat 33/S/IX-XX.2/05/2010 bahwa dalam pembayaran security deposit oleh PT MNA kepada TALG tidak terdapat informasi yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. (f) Bahwa pada Agustus 2011 PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas peristiwa ini. Setelah menjalani proses persidangan, pada 19 Februari 2013 kemudian PEMOHON divonis bebas (vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta; (g) Bahwa ternyata uang Security Deposit yang diberikan oleh PEMOHON sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) digunakan secara pribadi oleh Jon Cooper dan Alan Messner selaku pemilik TALG yang pada Maret 2014 dijatuhkan vonis pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Washington DC karena melakukan penggelapan uang milik PT MNA; (h) Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan PEMOHON, terbukti bahwa PEMOHON tidak sama sekali menerima “kick-back” atau hadiah atau keuntungan pribadi dari seluruh proses penyewaan pesawat kepada TALG. PEMOHON juga dinyatakan tidak terbukti menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini TALG atau Hume Associates, karena dinilai tidak ada niat jahat atau “mens rea” pada diri PEMOHON dan Direksi PT MNA telah mengambil keputusan dengan itikad baik sesuai dengan prosedur dan tanpa benturan konflik / kepentingan karena peristiwa yang terjadi adalah murni risiko dalam perjanjian bisnis; dan (i) Kendatipun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak membuktikan adanya “mens rea” PEMOHON untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkarya diri sendiri, orang lain, atau 28 suatu korporasi, faktanya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan meminta agar PEMOHON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair ex Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pada Mei 2014, hanya karena melakukan kerjasama dengan TALG yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam RKAP dan membayarkan security deposit kepada TALG secara cash. Padahal kerjasama tersebut dilakukan dengan persetujuan seluruh Direksi PT MNA dan agar perusahaan keluar dari krisis operasional akibat kurangnya armada pesawat yang dimiliki PT MNA dengan mencari sewa pesawat tipe B737 Classic Family (seri 300, 400 atau 500) yang pada intinya untuk keberlangsungan usaha PT MNA. (j) Namun Mahkamah Agung mengafirmasi permohonan kasasi Jaksa tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada diri PEMOHON; 72. Bahwa jika merujuk pada kasus PEMOHON tersebut, faktor utama penyebab PEMOHON dinyatakan bersalah adalah karena Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tersebut memuat unsur yang tidak jelas dan mengakibatkan ketidakpastian hukum; 73. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas yakni Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum menyatakan bentuk kesalahan harus dituangkan secara eksplisit. Jika rumusan delik untuk kesengajaan (opzet), maka bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "setiap orang dengan sengaja dst…". Kemudian jika itu bentuk kealpaan (culpa) maka redaksi peraturan itu akan berbunyi "barang siapa karena kealpaan/kelalaiannya". Faktanya Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR ini tidak menyebut bentuk kesalahan, yang dibuat secara sengaja alau lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya; Simons dalam Leerboek Van Nederlandsche Stafrecht mengemukakan bahwa jika suatu rumusan pasal tidak menyebut bentuk kesalahan, maka kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan. Syarat kesengajaan adalah willens and wettens, yaitu mengetahui dan menghendaki. Mengetahui dan menghendaki ini berarti, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan 29 itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka kesalahan dalam diri orang tersebut tidaklah ada; 74. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR harus menuangkan secara eksplisit rumusan delik untuk kesengajaan (opzet) yang dalam hal ini bentuk kesengajaannya adalah kesengajaan sebgai maksud sehingga bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "setiap orang dengan maksud dst…". agar suatu kejahatan tidak dinilai secara asal dan hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi, melainkan harus benar- benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalinnya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik; 75. Prinsip Business Judgement Rules (BJR) bertujuan untuk melindungi Direksi dari setiap keputusan Perusahaan yang diambil. Direksi dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun risiko Perusahaan tidak dapat dihindarkan. Adapun prinsip BJR tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; 76. Prinsip ‘itikad baik’ yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengandung ‘jiwa’ dan ‘spirit’ dari doktrin Business Judgement Rules (BJR). Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Bahkan sekalipun keputusan yang dibuat berimbas pada 30 kerugian bagi perseroan, maka doktrin business judgement rule dapat menjadi perisai bagi direksi; 77. Apabila setiap keputusan yang diambil oleh pejabat / penyelenggara negara dengan mudahnya ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi karena ada pihak lain yang diuntungkan, akan sangat terenggut hak asasi yang melekat pada diri setiap orang untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 78. Padahal seharusnya pemidanaan merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) dari setiap permasalahan hukum yang terjadi, sebagaimana juga dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang selengkapnya berbunyi: “Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);” 79. Pemberlakuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR saat ini juga menimbulkan kerentanan bahwa negara bisa membeda-bedakan sanksi yang akan diberikan kepada setiap warga negaranya. Di mana kalau negara ingin mempidanakan warga negaranya, maka akan digunakan Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR dengan mengkaitkan fakta-fakta yang tidak saling berkaitan untuk memenuhi unsurnya. Di sisi lain, negara dapat menggunakan sanksi Administratif terhadap pelaku yang kebijakannya menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; 80. Bahwa hal tersebut terjadi karena norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR saat ini tidak secara tegas dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara” dan malah berfokus pada ada atau tidaknya subjek-subjek yang diperkaya. Seharusnya, jika ingin mempidanakan seseorang, secara tegas perumusan kedua pasal ini menuntut Aparat Penegak Hukum untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat dari kehendak atau maksud si Pelaku dan kerugian keuangan negara tersebut memang sudah benar-benar terjadi; 31 81. Akibatnya, saat ini terjadi perlakuan diskriminatif terhadap setiap direksi atau pemangku kebijakan yang tanpa diketahuinya atau tanpa dikehendakinya ternyata menguntungkan pihak lain dari suatu keputusan yang diambilnya. Direksi dan pemangku kebijakan ini menjadi pihak yang paling dirugikan karena dapat dengan mudahnya terancam sanksi pidana atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Menjadikan perumusan kedua pasal ini merenggut hak konstitusional seseorang atas hak nya untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; B. OBJEK PERMOHONAN A QUO YAKNI PASAL 3 AYAT (1) UU TIPIKOR TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “SETIAP ORANG DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945. PERUBAHAN PEMAKNAAN PASAL 3 UU TIPIKOR MENJADI “SETIAP ORANG DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. 82. Menurut Prof Satjipto Raharjo (Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hal. 224.), dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara labih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistimatiasasikan masalah yang dibicarakannya; 83. Selanjutnya menurut Moeljatno, salah satu syarat dalam pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian; 84. Sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan sebagaimana didefinisikan oleh Von Hippel. Dalam hukum 32 pidana sendiri, dikenal beberapa teori perihal kesengajaan yakni sebagai berikut: a. Kesengajaan Sebagai Maksud; Didefinisikan sebagai kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud; b. Kesengajaan Sebagai Kepastian; Merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, dimana akibat pertama adalah yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua adalah akibat yang tidak dikehendaki namun pasti terjadi; dan c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan. Bentuk kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan dari perbuatan pelaku; 85. Perumusan Pasal 3 UU TIPIKOR yang menggunakan frasa “dengan tujuan” ini masih sangatlah luas, dan tidak mendefinisikan bentuk kesengajaan yang menjadi delik unsur dalam perbuatan pidananya. Tidak ada satupun teori hukum pidana di dunia ini yang merumuskan bentuk kesalahan seseorang adalah dengan adanya kesengajaan sebagai tujuan; 86. Padahal menurut Bruggink dalam kajiannya, teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan- aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan; 87. Luasnya pemaknaan frasa “dengan tujuan” dalam penerapan dan pembuktian setiap tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 3 UU TIPIKOR ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 3 UU TIPIKOR ini haruslah memaknai rumusan “dengan tujuan” dengan frasa “dengan maksud” karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan; 88. Bahwa terkait pemaknaan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagaimana permohonan a quo yakni “Setiap orang dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 33 kedudukan” adalah berdasarkan Pertimbanagn pembentuk UU TIPIKOR yang termaktub didalamnya sebagai berikut: a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 89. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU TIPIKOR juga dijelaskan: “Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang” 90. Bahwa tergambar dalam hal-hal yang menimbang dibentuknya UU TIPIKOR seperti diuraikan di atas adalah undang-undang ini dibentuk karena adanya urgensi untuk menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara; 91. Terlebih lagi, perbuatan merugikan keuangan dan perekonomian negara tersebut secara spesifik hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum seharusnya perbuatan yang dijerat dalam Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR adalah mereka yang merupakan maling keuangan dan perekonomian negara. Artinya dalam pembuktian harus dibuktikan jika seorang tersebut memiliki “mens rea” untuk merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum; 34 92. Utrecht berpendapat bahwa “mens rea” adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), “mens rea” mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat; 93. Bahwa sudah sepatutnya jika Pasal 3 UU TIPIKOR dimaknai sebagaimana permohonan a quo agar sesuai dengan pertimbangan pembentuk UU TIPIKOR dan sesuai dengan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 94. Merupakan suatu kesalahan apabila suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara tidak dikaitkan dengan keadaan faktual dan objektif bahwa perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku untuk merugikan keuangan negara. Mengabaikan tidak adanya jalinan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan tidak adanya kehendak dalam diri pelaku, namun kemudian pelaku dijerat dengan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dibentuk dengan urgensi utama menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. 95. Dalam Pasal 3 UU TIPIKOR yang menjerat PEMOHON dan sedang dimohonkan pengujiannya ini, kesengajaan sebagai maksud dari seseorang untuk “merugikan keuangan negara” tidak dimuat dengan jelas, sebab hanya mengedepankan tujuan diperolehnya keuntungan dari pelaku, orang lain, ataupun suatu korporasi tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut ada tidaknya korelasi antara “mens rea” dari perbuatan pelaku dengan orang lain atau korporasi yang diuntungkan atau diperkaya. Padahal UU TIPIKOR sendiri dibentuk untuk menjerat perilaku korupsi yang sengaja merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam rumusan pasal a quo, hal fundamental itu terabaikan sehingga pelaksanaannya tidak mencerminkan keadilan dan mendatangkan kerugian konstitusionalitas bagi siapa pun, termasuk PEMOHON. 96. Oleh karena itu, maka untuk mempertahankan konstitusional dari UU TIPIKOR dan UUD 1945, PEMOHON melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar: frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan 35 negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ; IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”; 3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dan 4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 36 Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 41PK/Pid.Sus/2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku Saku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul “Memahami Untuk Membasmi – Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Sunarsip, ME., Ak., CA, dan 1 (satu) orang saksi bernama Alexander Marwata, Ak., S.H., M.H., yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan tertulis 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Prof. Dr. Sidharta, S.H., M.Hum., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Sunarsip, ME., Ak., CA. A. PENDAHULUAN 1. Tidak ada negara yang perekonomiannya mampu tumbuh tinggi, rakyatnya hidup sejahtera tanpa melibatkan Investasi, terutama investasi jangka panjang (direct investment), baik yang dilakukan pemerintah maupun korporasi. Korporasi di sini adalah korporasi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) maupun badan usaha swasta (BUMS). Ekonomi Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya pernah mencapai rata-rata di atas 10 persen per tahun selama (3) tiga dekade sejak tahun 1980-an hingga 2010-an, antara lain 37 karena ditopang investasi yang tinggi terutama yang dilakukan BUMN, karena peran BUMN dalam perekonomian Tiongkok sangat mendominasi, terutama pada era sebelum tahun 2000-an. 2. Presiden Republik Indonesia Bapak Jend. (Purn) Prabowo Subianto dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, suatu level pertumbuhan ekonomi yang belum pernah kita capai dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan investasi yang besar. Berdasarkan perhitungan Pemerintah RI, total kebutuhan investasi selama 2025–2029 mencapai Rp47.573 triliun atau rata-rata Rp9.515 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, BUMN, dan investasi swasta/masyarakat. 3. Salah satu prasyarat penting agar investasi jangka panjang ini dapat tumbuh baik, maka pelaku investasi baik yang berasal dari pemerintah baik dalam kedudukannya sebagai regulator maupun pelaksana investasi, badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta dan Perorangan) sangat membutuhkan kepastian hukum terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindakan investasi yang dilakukan. 4. Setiap badan usaha yang melakukan investasi jangka panjang, tentunya memiliki ekspektasi bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan (laba, profit) sepanjang masa (going concern). Hampir dapat dipastikan bahwa, dalam kondisi normal, ketika menyusun proyeksi usahanya, seluruh badan usaha berasumsi bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan selama periode proyeksi yang dilakukan. Hampir dapat dipastikan bahwa, dalam kondisi normal, tidak ada satupun badan usaha yang membuat proyeksi bahwa investasinya akan merugi pada suatu ketika. Namun dalam realitasnya, pada suatu ketika, investasi merugi karena berbagai faktor, baik faktor yang berada dalam kendali maupun di luar kendali perusahaan. 5. Hampir dapat dipastikan bahwa, dalam kondisi normal, seluruh badan usaha ketika menyusun proyeksi selalu berasumsi bahwa investasinya 38 akan menghasilkan keuntungan selama periode proyeksi yang dilakukan. Hampir dapat dipastikan bahwa, dalam kondisi normal, tidak ada satupun badan usaha yang membuat proyeksi bahwa investasinya akan merugi pada suatu ketika. Begitu pun pemerintah, dalam kondisi normal, tidak pernah sekalipun membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dimana pada suatu tahun, ekonomi negara akan mengalami resesi atau krisis. Namun dalam realitasnya, hampir tidak ada satupun badan usaha yang mengalami kondisi ideal tersebut. Dalam perkembangannya, suatu ketika investasi atau badan usaha bisa merugi karena berbagai faktor penyebab, baik faktor yang berada dalam kendali maupun yang berada di luar kendali perusahaan. 6. Di dalam praktek korporasi swasta, kerugian investasi merupakan hal yang wajar dan tidak menimbulkan implikasi sebagai suatu tindak pidana, sepanjang bukan merupakan akibat suatu perbuatan pencurian, curang atau fraud. Namun dalam konteks kerugian akibat investasi yang dilakukan pemerintah, manajemen BUMN dan BUMD, kerugian tersebut dapat menimbulkan implikasi sebagai suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan mendasarkan penafsiran pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, meskipun kerugian yang timbul tidak disebabkan oleh adanya tindak pidana pencurian, kecurangan atau fraud. Untuk memperjelas keterangan di atas, izinkanlah kami menyampaikan sifat dan karakteristik kerugian dapat timbul akibat investasi dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh korporasi maupun pengelola keuangan negara oleh penyelenggara negara dari unsur pemerintah (ASN) khususnya pada sektor energi, keuangan dan fiskal yang merupakan sektor-sektor yang menjadi ladang profesi kami selama ini. Pemahaman ini penting agar kita dapat menempatkan aspek kerugian investasi dalam perspektif “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara tepat dan bijaksana. B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK KERUGIAN YANG DAPAT TERJADI PADA KEGIATAN INVESTASI DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 1. Kegiatan investasi di sektor energi, baik pada sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun ketenagalistrikan sangat dipenuhi unsur ketidakpastian. Di sektor ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan 39 yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, mengacu pada dokumen yang disebut sebagai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). RUPTL ini disusun PLN untuk periode selama 10 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi pada tahun-tahun tertentu. RUPTL ini merupakan dokumen resmi, memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan karena ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM RI. 2. Dalam menyusun RUPTL untuk menentukan kebutuhan investasi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah (Kementerian ESDM RI dan Kementerian Keuangan RI) dan PLN terlebih dahulu menyepakati berbagai parameter yang digunakan sebagai asumsi untuk menyusun perencanaan investasi ketenagalistrikan. Parameter-parameter tersebut antara lain berupa asumsi indikator makro ekonomi seperti perkiraan pertumbuhan ekonomi, selama periode RUPTL. 3. Sebagai suatu ekosistem, kegiatan investasi ketenagalistrikan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor-sektor di luar ketenagalistrikan. Kegiatan investasi ketenagalistrikan, misalnya, pasti membutuhkan ketersediaan pasokan atau suplai seperti batubara, gas alam, dan energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi primer untuk menjalankan operasi kegiatan pembangkit tenaga listrik. Kegiatan investasi ketenagalistrikan juga membutuhkan material konstruksi selama masa konstruksi pembangkit tenaga listrik dan konstruksi pembangunan jaringan dan transmisi agar tenaga listrik yang dihasilkan dapat dinikmati masyarakat. 4. Untuk memastikan bahwa pasokan atau suplai yang diperlukan dalam kegiatan investasi ketenagalistrikan terpenuhi maka diperlukan kontrak perjanjian pengadaan antara PLN dengan supplier energi primer (batubara dan gas alam), PLN dengan Independent Power Producer (IPP), atau kontrak antara PLN dengan penyedia material konstruksi ketenagalistrikan. Kontrak- kontrak perjanjian ini semestinya dilakukan dalam durasi jangka panjang untuk memastikan keterjaminan pasokan baik dari sisi volume maupun kepastian harga. 5. Realisasi investasi ketenagalistrikan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian seperti kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan 40 pemerintah, realisasi investasi di sektor-sektor lainnya serta perkembangan daya beli masyarakat. Berdasarkan data-data historis, realisasi pertumbuhan ekonomi hampir selalu berada di bawah asumsi atau proyeksi yang dipergunakan dalam menyusun RUPTL (lihat Lampiran-1: Chart-1). Konsekuensi dari tidak sesuainya asumsi dengan realisasi pertumbuhan ekonomi, maka akan terdapat penyelesaian investasi ketenagalistrikan yang terhambat atau tidak sesuai rencana. 6. Konsekuensi selanjutnya, dapat diperkirakan bahwa akan ada investasi pada ekosistem ketenagalistrikan yang merugi. Kerugian tersebut dapat dialami PLN, IPP maupun mitra supplier. Kerugian dapat terjadi karena proyek tertunda sehingga menimbulkan tambahan biaya (cost of run) maupun rugi karena proyek dihentikan secara permanen untuk mencegah kerugian lebih besar. Apabila yang menjadi mitra PLN juga merupakan BUMN, maka akan banyak investasi BUMN yang merugi dan manajemen BUMN berpotensi terjerat klausul “merugikan keuangan negara”. 7. Sebagai contoh, bila supplier gas bagi pembangkit milik PLN adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). PGN tidak sepenuhnya memiliki sumber gas sendiri. Bisnis PGN lebih banyak sebagai trader dan transporter gas. Untuk memenuhi komitmen pasokan gas untuk pembangkit listrik, PGN menjalin kontrak jual beli gas/LNG dengan produsen gas/LNG. Bila ternyata PLN tidak jadi membeli gas/LNG dari PGN sesuai kebutuhan awal, PGN juga akan menghadapi tuntutan kerugian dari produsen gas. Konsekuensi selanjutnya, manajemen PGN berpotensi terjerat klausul “merugikan keuangan negara”. 8. Akibat adanya kekhawatiran terjerat klausul “merugikan keuangan negara” dan selanjutnya atas kerugian keuangan negara tersebut ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi, manajemen BUMN tidak banyak yang melakukan kontrak jangka panjang. Kontrak-kontrak pengadaan energi primer oleh grup PLN, misalnya, tidak banyak yang menggunakan kontrak berdurasi jangka panjang. Konsekuensinya, PLN membeli energi primer dengan kontrak jangka pendek yang harganya tidak stabil dan cenderung merugikan bagi kepentingan pengelolaan risiko dan keuangan PLN. 41 9. Beruntung bahwa, sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan kebijakan harga DMO (domestic market obligation) batubara dan gas untuk ketenagalistrikan, sehingga kebijakan tersebut relatif secure bagi PLN. Namun, sebelum tahun 2017, PLN telah kehilangan potensi untuk mengurangi beban keuangan akibat membeli energi primer berdasarkan harga acuan dari pemerintah, dan harga acuan tersebut didasarkan pada harga spot yang berlaku saat itu (lihat Lampiran-2: Chart-2). 10. Dengan kata lain, akibat tindakan yang dilakukan manajemen BUMN untuk menghindari agar tidak terjerat klausul “merugikan keuangan negara” dan selanjutnya atas kerugian keuangan negara tersebut ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi, justru telah menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi keuangan negara maupun bagi perekonomian negara. C. SIFAT DAN KARAKTERISTIK KERUGIAN YANG DAPAT TERJADI PADA KEGIATAN INVESTASI DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI 1. Kondisi produktivitas sektor migas kita saat ini sangat memprihatinkan, dimana produksi migas di dalam negeri cenderung turun setiap tahunnya (lihat Lampiran-3: Chart-3). Seiring dengan tingginya kebutuhan BBM di dalam negeri, sejak tahun 2004, Indonesia telah berstatus sebagai net oil importer. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan energi nasional (national energy security) dan berpotensi menggagalkan upaya mencapai target swasembada energi yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Sekaligus, berpotensi menjadi sumber instabilitas dan kerugian bagi perekonomian nasional akibat tingginya ketergantungan pada impor migas. 2. Peningkatan investasi jangka panjang menjadi kunci untuk mencapai target swasembada energi, khususnya pada sektor migas. Kepastian hukum bagi pelaku investasi di sektor migas menjadi faktor kunci untuk mendorong kegiatan investasi di sektor migas. 11. Dalam prakteknya, yang memperoleh mandat penugasan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi adalah PT Pertamina (Persero). Sedangkan Pertamina menghadapi risiko investasi yang tinggi. Sudah menjadi konsensus global bahwa tingkat keberhasilan eksplorasi komersial (commercial exploration success rates) di sisi hulu migas di 42 seluruh dunia sangat rendah, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan 40 persen. Dalam konteks ini, pada hakikatnya, Pertamina hampir pasti akan menghadapi kasus kerugian pada kegiatan investasinya. Dan apabila setiap investasi yang merugi dikategorikan sebagai tindakan yang “merugikan keuangan negara” dan selanjutnya atas kerugian keuangan negara tersebut ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi, maka akan banyak insan Pertamina yang berpotensi terjerat kasus Tipikor. 12. Contoh kasusnya telah terjadi. Yaitu, ketika Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode tahun 2009 – 2014 Karen Agustiawan dan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) periode tahun 2009 – 2014 Ferederick Siahaan menerima putusan pengadilan yang berbeda terkait kegiatan investasi yang merugi pada kegiatan akuisisi berupa pembelian sebagian aset (participation interest) di ladang minyak Basker Manta Gummy BMG Australia pada tahun 2009. 13. Pada putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, Karen Agustiawan dan Ferederick Siahaan dinyatakan bersalah akibat keputusan investasi yang merugi tersebut. Sementara itu, pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), keduanya dibebaskan dari hukuman pidana. Salah satu yang menjadi pertimbangan MA adalah bahwa keputusan investasi tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka mengembangkan Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-Iangkah yang dilakukan tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule (BJR), ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Meskipun dinyatakan tidak melakukan tindak pidana oleh MA melalui putusan kasasi, Karen Agustiawan dan Ferederick Siahaan telah menjalani hukuman kurungan yang tentunya tidak adil bagi yang bersangkutan. 14. Perbedaan penafsiran antara MA dan Pengadilan Tipikor terkait Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut yang kemudian berdampak pada dihukumnya Karen Agustiawan dan Ferederick Siahaan pada pengadilan tingkat pertama dan banding, lalu dibebaskan pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang 43 berpotensi berdampak pada hilangnya hak-hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi UUD 1945. 15. Secara makro, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas investasi di sektor migas. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), saat ini Indonesia memiliki sebanyak 128 cekungan migas. Dari ke-128 cekungan migas tersebut, yang sudah berproduksi baru sebanyak 20 cekungan. Ke-20 cekungan yang berproduksi ini sebagian merupakan hasil dari kegiatan investasi yang dilakukan pada era sebelum berlakunya UU Tipikor (sebelum tahun 1999). Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan investasi di sektor migas agar potensi migas yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. D. SIFAT DAN KARAKTERISTIK KERUGIAN YANG DAPAT TERJADI PADA KEGIATAN TRANSAKSI KEUANGAN 1. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak hanya berpotensi menjerat pelaku dari korporasi, khususnya BUMN, tetapi juga penyelenggara negara yang berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itulah, dalam beberapa hal, pemerintah menyiapkan berbagai piranti hukum untuk menjaga agar tindakan yang diambil ASN tidak terjerat dalam klausul “merugikan keuangan negara” dan selanjutnya atas kerugian keuangan negara tersebut ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. 2. Sebagai contoh adalah sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (UU APBN). Perlu diketahui sejak tahun 2013, UU APBN telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah RI untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging) dalam rangka pengendalian risiko pembayaran beban utang. Pada UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, ketentuan mengenai kewenangan lindung nilai tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran 44 kewajiban utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.” 3. Yang menarik adalah ketentuan pada Pasal 39 Ayat (4) yang berbunyi: “Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara”. Klausul pada Pasal 39 Ayat (4) ini sesungguhnya aneh, meskipun dapat dipahami mengapa klausul ini dimunculkan. Dikatakan aneh, mengingat transaksi ini jelas-jelas melibatkan keuangan negara secara langsung yaitu APBN. Lalu mengapa, kerugian yang timbul akibat transaksi ini dianggap bukan merupakan kerugian keuangan negara? 4. Namun demikian, kami dapat memahami kenapa klausul “bukan merupakan kerugian keuangan negara” ini dimunculkan. Dapat diperkirakan bahwa munculnya ketentuan Pasal 39 Ayat (4) UU APBN Tahun Anggaran 2025 adalah terkait dengan praktek empiris yang terjadi pada penafsiran terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi ASN sebagai penyelenggara negara agar tidak terjerat melakukan tindak pidana korupsi akibat kerugian keuangan yang timbul dari transaksi lindung nilai yang akan dilakukan. 5. Secara teoritis, dengan perhitungan yang matang, transaksi lindung nilai (hedging) akan memberikan aspek kepastian/certainty atas nilai tertentu/nilai patokan dan tingkat biaya tertentu, sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko yang timbul karena volatilitas pasar. Sayangnya, tidak adanya kepastian hukum dan minimnya perlindungan hukum terhadap pengelola keuangan, kegiatan yang sebenarnya positif untuk menciptakan stabilitas pengelolaan keuangan ini, tidak banyak dimanfaatkan. Implikasinya, minimnya penggunaan instrumen lindung nilai dalam kegiatan pengelolaan keuangan ini justru negara kehilangan potensi untuk memaksimalkan nilai keuntungan dan mengurangi nilai kerugian. 6. Dalam tataran praktis, kehilangan potensi untuk memaksimalkan nilai keuntungan dan mengurangi nilai kerugian tersebut antara lain dialami oleh PT PLN (Persero). Minimnya pemanfaatan lindung nilai untuk 45 transaksi keuangan yang bersifat jangka panjang, PLN kehilangan potensi untuk memaksimalkan keuntungan akibat tergerus oleh rugi akibat selisih kurs. Selama periode tahun 2009 – 2024, PLN mencatatkan net kerugian akibat selisih kurs sebesar Rp86,43 triliun (lihat Lampiran-4: Chart-4). E. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan keterangan-keterangan dan contoh-contoh kasus kerugian yang kami pandang faktual di atas, kami mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Kerugian adalah merupakan suatu kejadian yang bersifat alamiah yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan Investasi, baik oleh penyelenggara korporasi maupun penyelenggara negara dari unsur ASN. Dengan demikian, kerugian keuangan yang timbul akibat kegiatan investasi, adalah hal yang Iumrah sebagaimana adagium dalam dunia usaha: “no risk, no business”. Oleh karenanya, tidak tepat dan membahayakan keadilan bagi para pelaku ekonomi, para penyelenggara korporasi dan penyelenggara negara dari unsur ASN, apabila kerugian keuangan yang timbul dimasukkan sebagai suatu tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu diikuti pembuktian adanya niat jahat/mens rea yang ditandai adanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest) dan kesalahan yang disengaja. 2. Dalam praktek empirisnya, klausul “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih terdapat penafsiran dan penerapan yang berbeda diantara para penyelenggara kekuasaan peradilan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi dapat menghilangkan hak-hak konstitusi warga negara berupa perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 3. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan klausul “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” dalam UU 46 Tipikor berpotensi dan bahkan pada beberapa penerapan empiris telah menghalangi pelaku ekonomi baik dari kalangan korporasi maupun penyelenggara negara dari unsur ASN untuk melakukan tindakan ekonomi yang justru diperlukan untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi negara dalam upayanya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam setiap aspeknya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i) Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; (ii) Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; (iii) Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; (iv) Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; (v) Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; dan (vi) Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan kesimpulan di atas, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Rumusan maupun penerapan klausul “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi semestinya diikuti dengan klausul adanya pembuktian terlebih dahulu bahwa kerugian yang terjadi tersebut disebabkan oleh adanya niat jahat/mens rea yang ditandai dengan adanya unsur 47 kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest) dan kesalahan yang disengaja. 2. Sementara itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam bentuk kesalahan yang bersifat prosedural (standard operation procedure, SOP), kesalahan administrasi manajemen perusahaan yang tidak diikuti dengan oleh adanya niat jahat/mens rea yang ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (fraud) maupun benturan kepentingan (conflict of interest), agar diselesaikan dan dituntaskan melalui mekanisme instansi pemerintah atau korporasi yang tersedia, yang disesuaikan dengan rezim UU yang berlaku. 3. Terakhir, izinkanlah kami mengutip pandangan dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan korupsi yang kita harapkan ini. Presiden RI Bapak Jend. (Purn) Prabowo Subianto dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia Dan Solusinya”, beliau menyebut beberapa kali frase "disogok" dan "dibeli" terkait dengan fenomena korupsi di Indonesia. Frase “disogok” dan “dibeli” ini sangat dekat dengan makna “disuap” dan “menyuap” atau bribery serta dekat dengan makna “unsur kecurangan (fraud)” dan “benturan kepentingan (conflict of interest)”. Dengan kata lain, mungkin suap ini dapat menjadi pendekatan utama dalam pemberantasan korupsi ke depan dan yang dikehendaki oleh Presiden RI. LAMPIRAN KETERANGAN AHLI 48 49 Ahli juga memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Berkaitan dengan penerapan prinsip business judgment rule pada BUMN, pada dasarnya berdasarkan UU BUMN seorang direksi/komisaris BUMN diberikan kewenagna untuk menjalankan prinsip business judgment rule. Namun, oleh karena BUMN juga harus berperan sebagai agent of development maka seringkali menerima penugasan dan penugasan tersebut tidak dapat dilakukan jika BUMN menerapkan prinsip business judgment rule seperti biasanya. Sehingga pada saat BUMN menjalankan penugasan dari pemerintah maka pilihannya adalah bagaimana caranya agar tidak mengalami kerugian atau minimal tidak terlalu banyak mengalami kerugian. Penugasan BUMN oleh pemerintah tersebut pun seringkali tidak dibekali dengan dukungan yang lengkap sehingga banyak terjadi proyek yang tidak selesai tepat waktu dimana kemudian merugikan keuangan negara. Hal tersebut kemudian yang memberatkan setiap pemegang kebijakan di BUMN, sebab jika BUMN menerapkan prinsip business judgment rule sebenarnya cukup dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham. Namun, oleh karena perusahaan tersebut adalah BUMN dan terdapat komponen uang negara maka pembuat kebijakan di perusahaan tetap harus mempertanggungjawabkannya kepada stakeholder lainnya yaitu BPK dan 50 aparat penegak hukum lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip business judgment rule yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. 2. Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. A. Pendahuluan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK") unsur-unsurnya: a. Setiap orang; b. secara melawan hukum; c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU PTPK unsur-unsurnya: a. Setiap orang; b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 dan Pasal 3 memuat dua tindak pidana korupsi dari sekitar 30 jenis tindak pidana korupsi dalam UU PTPK yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/KPK). Pasal 2 dan Pasal 3 itu berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdahulu (UU No. 3 Tahun 1971), sehingga dari penafsiran historis kita dapat mengetahui apa maksud sesungguhnya dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Yang menjadi masalah, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PI'PK itu kerapkali digunakan secara tidak tepat, terlalu meluas, kurang sesuai dengan tafsir historis dan tafsir teleologis (telos/purpose/maksud) dari dibuatnya pasal tersebut. Salah satu kekeliruan yang dilakukan adalah dengan memenggal masing-masing unsur/ frasa dalam rumusan pasal sehingga menjadi sangat berbahaya bagi Masyarakat. Hal ini tidak lepas dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK itu sendiri, sehingga APH keliru menggunakannya dalam praktik. Bukan hanya kesalahan dalam pelaksanaan norma, namun rumusan normanya juga mengandung persoalan. Sebagaimana Seidman dan Seidman yang menyatakan bahwa seringkali yang keliru bukanlah pelaksanaan suatu undang-undang, melainkan rumusan dalam undang- undang itu sendiri yang menjadi penyebabnya. 51 Persoalan lainnya yang juga terjadi adalah adanya kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana yang beberapa bidang seperti perbankan, pasar modal, perpajakan, dll tetapi proses penanganannya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hal ini menimbulkan beberapan persoalan, misalnya tugas dan kewenangan dari lembaga yang seharusnya lebih tepat seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) malah dilewati oleh lembaga penyidik tindak pidana korupsi. Yang kedua, fokus penanganan dari bidang-bidang seperti perbankan, pasar modal, perpajakan, dll yang mungkin dapat diselesaikan dengan mekanisme lain seperti Non-Prosecution Agreement (NPA) atau dengan Una-Via menjadi tidak dapat digunakan. Padahal kaitan penegakan hukum bidang-bidang tersebut mungkin untuk menjaga dari ketidakstabilan ekonomi, perbankan, dll. Ahli merumuskan Pendapat Hukum ini dengan berpijak pada kekurang sempurnaan rumusan dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, yang menjadi cikap bakal dari kekeliruan dalam penerapannya oleh APH dan membaginya ke dalam beberapa bagian. Ada dua fokus utama dari pembahasan Ahli disini yakni: (1) menyangkut actus reus atau tindakannya atau perbuatannya; dan (2) menyangkut mens rea atau persoalan maksud jahat/kesalahan/schuld dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks actus reus maka fokusnya adalah pada persoalan sifat melawan hukum yang dalam Pasal 2 menjadi unsur tertulis dalam rumusan pasal (bestande) yakni unsur "melawan hukum". Sementara, dalam Pasal 3 sifat melawan hukum itu juga menjadi unsur tertulis (bestande) namun denganunsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan." Jadi, kedua-kedua pasal itu memuat unsur melawan hukum, namun berbeda rumusannya. Pasal 2 sifat melawan hukum dirumuskan lebih luas dengan kata "melawan hukum". 1. Makna Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK  Berkaitan dengan Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana, ahli hukum Belanda yakni Rutten, Simons, dan Hofmann berkeberatan jika melawan hukum dalam hukum pidana disamakan dengan melawan hukum dalam hukum perdata. Hal ini karena keluasan cakupan arti melawan hukum dalam bidang Hukum Perdata, tidak 52 sesuai dengan melawan hukum dalam Hukum Pidana. Lagipula arti melawan hukum dalam bidang hukum pidana dibatasi oleh adanya Asas Legalitas [Pasal 1 ayat (1) KUHP]. Menurut Komariah Emong Sapardjaja, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana lebih sempit daripada bidang hukum perdata.  Ada berbagai makna dari Istilah wederrechtelijkheid atau sifat melawan hukum yang digunakan di berbagai pasal dalam undang- undang. Makna-makna dalam rumusan melawan hukum berbagai tindak pidana tidak berarti sama. Untuk menentukan isinya, kita harus meneliti dalam arti melawan hukum yang bagaimana pembentuk undang-undang hendak mengadakan pembatasan dari ketentuan pidana itu. Dengan demikian, Pengertian Melawan Hukum dalam Berbagai Rumusan Tindak Pidana Mempunyai Isi yang Bergantung Pada Fungsinya di situ. Maka, Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU PTPK Misalnya Tidak Dapat Diartikan Misalnya Melawan Hak Orang Lain, Atau Tanpa Hak Sendiri, Dll.  Unsur "melawan hukum" ini, ada yang dicantumkan dalam rumusan/ uraian tindak pidana di dalam suatu pasal perundang- undangan pidana misalnya Pasal 2 UU PTPK, disebut dengan tegas unsur melawan hukum. Di sini "melawan hukum" merupakan bestanddeel (bagian inti/ unsur tertulis) tindak pidana, dengan demikian harus dimuat/ dicantumkan dalam surat dakwaan dan bagian inti itu harus dibuktikan di depan pengadilan. Jika melawan hukum itu tidak terbukti, maka putusannya bebas (vrijspraak).  Pada sejarah perumusan unsur-unsur melawan hukum di KUHP, unsur melawan hukum tegas dicantumkan karena pembentuk undang-undang khawatir bahwa mungkin seseorang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu, sehingga jika unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas maka orang-orang demikian dapat dipidana juga.  Lengkapnya memori penjelasan KUHP Belanda menyatakan bahwa akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana." 53 Jika unsur melawan hukum tidak terpenuhi maka tidak ada tindak pidana.  Dilihat dari sifat melawan hukumnya, baik pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK memuat unsur melawan hukum tertulis (bestandelen). Bedanya melawan hukum di Pasal 2 ayat (1) itu dalam faset yang jelas "melawan hukum", sedangkan di Pasal 3 UU PTPK melawan hukum yang spesifik berupa "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana". Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) atau unsur Penyalahgunaan Kewenangan dll itu harus dibuktikan.  Terkait dengan sifat Melawan Hukum di Pasal 2 ayat (1) maupun di Pasal 3, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (melawan peraturan perundang-undangan tertulis saja, tidak masuk di dalamnya melawan hukum materiil (melawan hukum menurut Masyarakat/ tidak tertulis).  Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV /2006, tanggal 25 Juli 2006, MK menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang memuat "melawan hukum dalam arti materiil" itu bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. MK berpandangan bahwa Pasal 28 D ayat (1) melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas. Asas ini menuntut agar rumusan suatu perbuatan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu.  Dilihat darijenis deliknya, maka baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK merupakan Tindak pidana yang dirumuskan secara Materiil; tindak pidana yang selesai jika akibatnya timbul. Akibat ini ini (berupa Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara) dan itu harus dibuktikan, BUKAN hanya potensi adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 54 2. Kaitan "Unsur Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) dan "Unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana" dalam Pasal 3 UU PTPK dengan unsur lainnya  Makna dari Melawan Hukum Di Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Harus Dikaitkan Dengan Unsur Lain di Pasal itu, Misalnya "Memperkaya Diri Sendiri". Melawan hukum di situ mestilah melawan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Jadi tidak bisa seorang terdakwa sekedar melanggar suatu ketentuan apa saja, yang kurang relevan dengan upaya memperkaya diri secara tidak sah itu, maka dia dianggap telah memenuhi unsur melawan hukum di Pasar 2 UU PTPK.  Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dalam sejarahnya berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU PTPK yang Lama). Jadi secara historis kita dapat melihat bagaimana telos/ purpose/ maksud pembuat UU pada UU Nomor 3 Tahun 1971 itu. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, menyatakan secara eksplisit bahwa: "(...ayat ini tidak menjadikan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Suatu Perbuatan yang Dapat Dihukum, Melainkan Melawan Hukum ini Adalah Sarana Untuk Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum, Yakni Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Badan)".  Berdasarkan pembahasan di DPR atas RUU Tindak Pidana Korupsi tahun 1999: Dari rumusan dan penjelasan pemerintah dalam pembahasan RUU ini, Jelaslah Bahwa Unsur 'Melawan Hukum' Dimaksudkan Sebagai Sarana dari Kejahatan (Perbuatan) Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi. Sehingga, apa yang Semestinya Harus Dibuktikan dalam Pembuktian adalah Apakah Perbuatan Tersangka Atau Terdakwa Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Dilakukan dengan Melawan Hukum, atau Tidak. Dengan Kata Lain, Harus ada Hubungan yang Erat Antara Perbuatan Memperkaya Diri dengan Sifat Melawan Hukum. 55  Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan  hukum sebagai 'sarana' ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan, antara lain, bahwa (sifat) 'melawan hukum' adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri: "(... agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan- perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, secara melawan hukum dalam pengertian formil. Dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian 'melawan hukum' tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur 'melawan hukum', Ketimbang Membuktikan Terjadinya Perbuatan Pelaku Yang Diatur di Sini, Yaitu 'Memperkaya Diri Sendiri' (Secara Melawan Hukum). Atau, unsur 'melawan hukum' pada umumnya telah dianggap terpenuhi, jika seseorang atau satu korporasi telah mendapatkan 'kekayaan/ pertambahan kekayaan'.  Dengan demikian, pelaku akan dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), tanpa menguji terlebih dahulu apakah terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, yang dilakukannya. Padahal, Hubungan Antara Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Memperkaya Diri Tersebut, Seharusnya Akan Dapat Menunjukkan ada (atau Tidaknya) Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Yang Dilakukan Pelaku, Sebagai Syarat Utama Untuk Dapat Dihukumnya Seseorang Karena Melakukan Tindak Pidana.  Sifat "Melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga merupakan salah satu unsur tindak pidana, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, Eksistensi Unsur Melawan Hukum dalam Pasal ini Bukanlah Hanya Sebagai Unsur Inti Tindak Pidana, Melainkan Terutama Berfungsi Sebagai Sarana Untuk Menuju Perbuatan Yang Dilarang, Yaitu Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain, Atau Suatu Korporasi. Oleh karena 'melawan 56 hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam Pembuktian Pasal ini Perlu Dibuktikan Hubungan Antara Sifat Melawan Hukum Dengan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain, Atau Suatu Korporasi.  Jadi, Ada Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat), Yang Secara Doktrin dalam Hukum Pidana, Itu Harus Dibuktikan. Hal ini Karena, Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Merupakan Tindak Pidana Dengan Rumusan Materiil, Yakni Ada Rumusan Akibatnya (Yakni "Kerugian Keuangan Negara"). Jadi Harus Dibuktikan Merriang Terjadi Perbuatan- Perbuatannya [Di Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK Yakni "Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, Atau Korporasi"); Harus Dibuktikan Adanya Akibat (Kerugian Keuangan Negara); dan Harus Dibuktikan Adanya Hubungan Kausalitas Antara Keduanya. 3. Syarat Terpenuhi Mens Rea/ Kesalahan/ Schuld dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK  Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana materiil yaitu: (1) Tindak Pidana (strajbaarfeit/ criminal act/ actus reus); (2) Kesalahan (schuld/ guilt/ mens rea) atau Pertanggungjawaban Pidana; dan (3) Pidana dan Pemidanaan (straf/punishment/poena). Ketiga masalah pokok ini disebut sebagai Trias Hukum Pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana), sementara Packer menyebutnya sebagai "the three concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt, dan punishment). Jadi jika kita berbicara tentang kesalahan (schuld/guilt/mens rea) maka hal itu juga kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana (criminal liability/ criminal responsibility). Di mana kesalahan/ pertanggungjawaban pidana itu dapat kita bedakan dengan tindak pidana (criminal act/ actus reus). Untuk tindak pidana maka tidak bisa terlepas dari sifat melawan hukum dan asas nya jelas yakni asas legalitas. Sementara untuk pertanggungjawaban pidana ini asas nya adalah asas culpability atau geen straf zonder schuld. Meskipun, dalam perkembangannya kemudian ada pengecualiannya (lihat dalam pembahasan pada sub bab kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional). 57  Dalam membahas pertanggungjawaban pidana ini maka kita bertemu dengan persoalan kesalahan. Berbeda dengan melawan hukum yang melekat pada tindak pidananya, kesalahan ini melekat pada diri si pelak:u tindak pidana. Keduanya bagaikan pasangan asas terkait dengan tindak pidana. Terkait dengan kesalahan ini ada asas yang penting yaitu "geen straf zonder schuld!' dalam Bahasa Belanda atau "keine strafe ohne schuld!' dalam Bahasa Jerman yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "tiada pidana tanpa kesalahan" . Asas ini tidak boleh dibalik menjadi "tiada kesalahan tanpa pidana."  Pada putusan Mahkamah Agung Belanda yang terkenal yaitu Putusan Susu dan Air (HR 14 Februari 1916), Mahkamah Agung Belanda dengan tegas menyatakan bahwa dalam hukum pidana berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan". 2 Lalu, apa arti "schuld "atau "kesalahan" dalam asas "tiada pidana tanpa kesalahan" itu? Mahkamah Agung Belanda mengartikan "kesalahan" di s1m dalam arti kesengajaan/ kealpaan.  Dalam kepustakaan Common Law system ada maxim yang berbunyi: "Actus non facit reum, nisi mens sit rea'' [ suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah] atau disebut juga "asas mens rea''. Arti dari "mens rea'' adalah "guilty mind" atau "fikiran yang jahat". Mens rea merupakan subjective guilt yang melekat pada si pelaku. Subjective guilt ini berupa intent (sengaja) atau setidak-tidaknya negligence (kealpaan).4 Jadi sebenarnya baik dalam Civil Law maupun Common Law, terdapat asas yang sama yakni seseorang tidak dipidana tanpa kesalahan.  Pasal 36 KUHP Nasional menyatakan bahwa: (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 58  Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain: adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas/ asas geen straf zonder schuld) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (principle of legality) yang merupakan asas kemasyarakatan.  Dalam KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya tindak pidana culpa hanya bersifat pengecualian, yakni apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat- akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi, orientasinya tetap pada asas kesalahan.  Dalam Hukum Pidana, seseorang tidak dipidana kecuali ada kesalahan. Kesalahan dalam Hukum Pidana bisa berarti: dolus/ sengaja atau culpa/kealpaan/ kelalaian. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Mens Rea nya lebih tegas yakni Kesalahan berupa Kesengajaan/Dolus/Opzet. Demikian juga Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, tentu kesalahan yang dimaksud adalah Kesalahan yang Bentuknya Kesengajaan (Dolus/Opzet).  Dalam konteks ini, tidak cukup seseorang dipidana jika orang itu hanya melakukan perbuatan yang terlarang saja, atau menimbulkan akibat yang dilarang saja. Mesti dipenuhi bahwa orang tersebut ada kesalahan (berupa dolus atau maksud jahat/mens rea). Jadi jaksa penuntut umum mesti membuktikan semua unsur tertulis dalam rumusan/uraian tindak pidana (bestanddelen).  Dalam doktrin hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana dan sifat melawan hukumnya kita mengenal adanya asas "Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum" (No Liability Without Unlawfullness). Sedangkan berkaitan dengan 59 kesalahan atau pertanggungjawaban pidana kita mengenal asas "Tiada Pidana tan pa Kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) atau asas culpabilitas atau asas (No Liability Without Blameworthiness).  Tentu saja agar orang tersebut dapat dipidana maka sebelum terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya) maka orang tersebut harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum (atau melawan hukumnya dapat dihapuskan, misalnya dengan alasan pembenar) maka tidak perlu ada penetapan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatannya itu. Oleh karena itu, kata Sudarto, kita harus senantiasa menyadari akan adanya dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu: (1) dapat dipidananya perbuatan (strajbaarheid van het feit) dan (2) dapat dipidananya orangnya atau si pelakunya (strajbaarheid van de persoon).  Sesuai prinsip dasar pemidanaan yakni geen straf zonder schuld atau Tiada Pidana tanpa Kesalahan, yang juga ditegaskan dalam Pasal 36 KUHP Nasional, maka seseorang tidak dipidana kecuali ada kesalahan. Kesalahan dalam Hukum Pidana bisa berarti: dolus/ sengaja atau culpa/kealpaan/ kelalaian.  Baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK kedua-duanya merupakan jenis tindak pidana Dolus, tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan (Mens Rea- Maksud Jahat), meskipun tidak ditulis dengan perkataan "dengan sengaja". Dalam hukum pidana orang hanya bisa dipidana jika ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). Dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK kesalahannya JELAS berupa kesengajaan, BUKAN kealpaan.  Dalam konteks perkara Pengujian Undang-Undang yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, tentu maksudnya adalah kesalahan dalam arti kesengajaan (dolus/opzet). Pasal 2 ayat (1) UU dan Pasal 3 UU PTPK itu merupakan jenis tindak pidana Dolus/Opzet, tindak 60 pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan (Mens Rea- Maksud Jahat), meskipun tidak ditulis dengan perkataan "dengan sengaja".  Dalam konteks ini, tidak cukup seseorang dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK jika orang itu hanya melakukan perbuatan yang terlarang saja, atau menimbulkan akibat yang dilarang saja. Mesti dipenuhi bahwa orang tersebut ada kesalahan (berupa dolus atau maksud jahat/mens rea). Jadi jaksa penuntut umum mesti membuktikan semua unsur tertulis dalain rumusan/ uraian tindak pidana (bestanddelen).  Kesalahan/ Mens Rea berupa kesengajaan/dolus itu semestinya cukup dapat dilihat oleh para penegak hukum dengan melihat rumusan Pasal 2 ayat (1) misalnya dengan kata "memperkaya" atau frasa "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi" (yang maknanya dengan sengaja membuat menjadi kaya, perbuatan dengan sengaja untuk menambah kekayaan baik diri sendiri, orang lain, atau korporasi) dan kesengajaan itu meliputi unsur-unsur sesudahnya. Sementara di Pasal 3 semestinya dapat dilihat dengan kata "dengan tujuan" atau frasa "dengan tujua1i menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi". Namun ternyata dalam praktik, Mens Rea atau kesengajaan itu seringkali tidak diperdulikan/ tidak diperhatikan sungguh-sungguh, karena hanya dengan terbuktinya beberapa unsur dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3, dan tidak dibuktikan adanya Mens Rea/Maksud Jahat/Kesengajaan dari terdakwa, hakim sudah memidana dengan kedua pasal tersebut. 4. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Tidak Dapat Diterapkan Terhadap semua kasus penyimpangan/ tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.  Unsur kerugian keuangan negara dalam konteks Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor tidak boleh dilepaskari dari unsur-unsur lainnya di Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, termasuk unsur Melawan Hukun1 (Pasal 2) atau Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, Sarana (Pasal 3). Karena kerugian keuangan negara itu merupakan akibat, sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jenisnya adalah Del1k 61 Materiil, maka harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibatꞏ(Kausalitas) antara perbuatannya yakni dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan akibatnya yakni kerugian keuangan negara.  Kerugian keuangan negara, yang harus memenuhi hal di atas, hal ini harus dibedakan dengan kerugian yang terjadi dalam konteks atau transaksi bisnis. Dalam dunia bisnis tentu ada kemungkinan terjadinya untung atau kerugian. Terjadinya kerugian merupakan suatu risiko dalam berbisnis. Dalam konteks bisnis di pasar modal maka juga terjadi risiko adanya kerugian. Keberadaan OJK antara lain untuk mencegah masyarakat menjadi korban dan untuk menyehatkan bisnis di perbankan, pasar modal, perasuransian, dll, sehingga lembaga ini membuat berbagai regulasi yang harus dilaksanakan, serta OJK juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, memberikan teguran, hingga sanksi, bahkan bisa melakukan penegakan hukum dengan menyerahkan ke bagian penyidikan.  Jika terjadi kerugian dalam bisnis yang merupakan risiko tersebut, maka hal itu tentu berada dalam lapangan hukum keperdataan. Kalaupun terjadi penyimpangan, maka tugas dan kewenangan dari lembaga seperti OJK. Dengan demikian hal ini bukanlah ranah dari penegak hukum di bidang Tipikor, karena yang terjadi bukanlah tindak pidana korupsi.  Berbagai transaksi bisnis di pasar modal dilakukan oleh korporasi, baik swasta maupun BUMN. Sebagai entitas bisnis, korporasi baik swasta maupun BUMN juga bisa untung dan juga bisa rugi. Sepanjang korporasi-korporasi melakukan berbagai prosesnya mengikuti ketentuan yang digariskan oleh OJK maka tentu diharapkan masyarakat atau investor tidak dirugikan. Jika terjadi kerugian pada korporasi itu, hal itu merupakan suatu risiko bisnis. Dengan demikian tidak tepat jika kerugian bisnis itu dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud di Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Lebih tepat ha! itu masuk dalam ranah keperdataan, ataupun jika ada pelanggaran maka masuk dalam 62 ranah hukum di sektor jasa keuangan, demikian pula tindak pidana dan proses penegakannya adalah di sektor jasa keuangan.  Pasal 14 UU Tipikor menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang- undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini." Pasal 14 UU Tipikor itu sekaligus merupakan koridor agar tidak sembarangan menerapkan ketentuan dalam UU Tipikor bagi pelanggaran perundang-undangan di luar UU Tipikor, misalnya perilaku/ perbuatan tertentu di bidang perpajakan yang sudah diatur dengan UU Perpajakan, perilaku di bidang pasar modal atau perasuransian yang sudah diatur dalam UU Pasar Modal dan UU Perasuransian juncto UU OJK juncto UU P2SK. Yang mana kita tahu bahwa tidak ada sama sekali klausul di UU tersebut yang menyatakan bahwa tindak pidana di dalamnya merupakan tindak pidana korupsi. B. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Makna Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, Melawan Hukum harusnya dimaknai sebagai rangkaian unsur yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga merupakan salah satu unsur tindak pidana, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, Eksistensi Unsur Melawan Hukum dalam Pasal ini bukanlah hanya sebagai Unsur Inti Tindak Pidana, Melainkan Terutama Berfungsi Sebagai Sarana Untuk Menuju Perbuatan Yang Dilarang, Yaitu Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi. Oleh karena 'melawan hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam Pembuktian Pasal ini Perlu Dibuktikan Hubungan antara Sifat Melawan Hukum dengan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi. Unsur 'Melawan 63 Hukum' Dimaksudkan Sebagai Sarana dari Kejahatan (Perbuatan) Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi. Sehingga, apa yang Semestinya harus dibuktikan dalam Pembuktian adalah apakah Perbuatan Tersangka atau Terdalcwa Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, dilakukan dengan Melawan Hukum, atau Tidak. Dengan kata lain, harus ada Hubungan yang erat antara Perbuatan Memperkaya Diri dengan Sifat Melawan Hukum. b. Kaitan "Unsur Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) dan "Unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana" dalam Pasal 3 UU PTPK dcngan unsur lainnya Melawan Hukum di Pasal 2 ayat (1) harus Dikaitkan dengan Unsur lain di Pasal itu, Misalnya "Memperkaya Diri Sendiri". Jadi, Ada Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat), Yang Secara Doktrin dalam Hukum Pidana, Itu harus dibuktikan. Hal ini karena, Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Merupakan Tindak Pidana dengan Rumusan Materiil, Yakni Ada Rumusan Akibatnya (Yakni "Kerugian Keuangan Negara"). Jadi Harus Dibuktikan Memang Terjadi Perbuatan- Perbuatannya [Di Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK yakni "Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain; Atau Korporasi"); Harus Dibuktikan Aclanya Akibat (Kerugian Keuangan Negara); dan harus Dibuktikan Adanya Hubungan Kausalitas Antara Keduanya. c. Syarat Terpenuhi Mens Rea/ Kesalahan/ Schuld dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Dalam Hukum Pidana, seseorang tidak dipidana kecuali ada kesalahan. Kesalahan dalain Hukurn Pidana bisa berarti: dolus/ sengaja atau culpa/kealpaan/kelalaian. Dalam konteks perkara Pengujian Undang-Undang yalrni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, tentu maksudnya adalah kesalahan dalam arti kesengajaan (dolus/opzet). Dalam konteks ini, tidak cukup seseorang dipidana jika orang itu hanya meiakukan perbuatan yang terlarang saja, atau menimbulkan akibat yang dilarang saja. Mesti dipenuhi bahwa orang tersebut ada kesalahan (berupa dolus atau maksud jahat/ mens rea). Sesuai prinsip dasar pemidanaan yakni geen straf 64 zonder schuld atau Tiada Pidana tanpa Kesalahan, yang juga ditegaskan dalam Pasal 36 KUHP Nasional, maka seseorang tidak dipidana kecuali ada kesalahan. Pasal 2 ayat (1) UU dan Pasal 3 UU PfPK itu merupakan jenis tindak pidana Dolus/Opzet, tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan (Mens Rea-Maksud Jahat), meskipun tidak ditulis dengan perkataan "dengan sengaja". Dalam konteks ini, tidak cukup seseorang dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK jika orang itu hanya melakukan perbuatan yang terlarang saja, atau menimbulkan akibat yang dilarang saja. d. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Tidak Dapat Diterapkan Terhadap semua kasus penyimpangan/tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tidak boleh dimaknai terlalu luas, karena jika terlalu luas maka berbagai peristiwa hukum/ penyimpangan/tindak pidana di berbagai bidang pun akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK, padahal sudah ada peraturan khususnya sendiri (misalnya UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perpajakan, UU Perasuransian, UU OJK, UU P2SK, dll). Kerugian keuangan negara yang timbul tapi tidak berkaitan dengan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK serta tidak disertai dengan Mens Rea/ Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK itu seharusnya tidak dapat digunakan, maka tidak tepat digunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. 2. Saran Berbagai Kesalahan-Kesalahan dalam Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PfPK, Menyangkut: (a) Sifat Melawan Hukum, (b) Kaitan Antara Unsur Melawan Hukum dengan Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara; (c) Kaitan Antara Melawan Hukum dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi (Pada Pasal 2 Ayat 1) dan Melawan Hukum dengan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi (Pada Pasal 3); dan (d) penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK untuk berbagai penyimpangan/ 65 masalah hukum di bidang-bidang lain (yang sudah ada pengaturannya/ mis. Perbankan, Pasar Modak, Asuransi, dll). Hal itu Menunjukkan yang Terjadi/Faktor Utamanya Bukan Kesalahan Penerapan, ataupun Berbeda-Bedanya Penafsiran, Melainkan Kurang Tepatnya Perumusan Tindak Pidana Pada Pasal 2 ayat (1) Dan Pasal 3 UU PTPK, sehingga rumusan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK perlu diperbaiki yang lebih memperjelas dan mempertegas misalnya kaitan antara sifat melawan hukum dengan unsur-unsur lain seperti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keungan negara atau perekonomian negara; serta mempertegas rumusan agar APH memahami bahwa Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK itu orang yang melakukannya hanya dapat dipidana jika melakukannya memenuhi Mens Rea/maksud jahat/Kesengajaan untuk melakukan unsur-unsur lainnya misalnya memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. 3. Ahli Prof. Dr. Sidharta, S.H., M.Hum. A. POSISI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Persoalan tentang posisi ini menjadi penting untuk dipertegas karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023). Setelah KUHP 2023 ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, menurut Pasal 622 ayat (1) huruf l, lima pasal dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (termasuk di dalamnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang sedang dimohonkan pengujiannya dalam perkara ini), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, sekilas permohonan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanya memiliki relevansi dari sisi waktu sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. 2. Ahli ingin menyatakan bahwa permohonan pengujian ini tetap relevan apabila kita mencari tahu bagaimana KUHP 2023 ini harus diposisikan (kendati sekarang belum berlaku efektif) dan posisinya kemudian pasca ia berlaku efektif (mengingat TIDAK semua pasal dalam UU 66 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dicabut, yang berarti masih tetap berlaku). 3. KUHP 2023 sudah menjadi hukum positif. Ia bukan lagi ius constituendum, hanya efektivitas keberlakuannya saja yang ditunda. Penundaan tersebut memiliki tujuan yang dapat dipahami, antara lain dalam rangka menyiapkan semua elemen sistem hukum pidana kita agar dapat menerapkan KUHP 2023 ini secara lebih baik. Salah satu bentuk penyiapan yang sangat diperlukan untuk dilakukan adalah dalam rangka memberi pemahaman baru terkait pemaknaan ulang dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu (seiring dengan akan berlaku efektifnya KUHP 2023). 4. Siapa yang pertama-tama harus diberikan pemahaman ini? Jika mengacu ke pendapat Alf Ross (filsuf hukum asal Denmark, 1899- 1979), setiap undang-undang pertama-tama sebenarnya ditujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya para hakim. Baru setelah itu, warga masyarakat awam. Pandangan demikian dapat dipahami karena para hakim adalah penafsir undang-undang yang paling otoritatif. Atas dasar itu, pada negara-negara yang [berupaya] menjadikan lembaga peradilannya mampu bekerja secara efektif- fungsional, maka para hakimnya harus membangun "psikologi kolektif" berkenaan dengan suatu aturan hukum. Barulah dengan cara demikian, suatu aturan hukum dapat menjadi arahan yang memandu perilaku warga masyarakat dan [pasti] diikuti karena aturan tersebut diinternalisasi sebagai bagian dari "ideologi bersama", bukan sekadar dipatuhi karena takut akan sanksi. Sekali lagi, menurutnya, institusi yang pertama-tama harus membangun "psikologi kolektif" ini adalah peradilan. Psikologi kolektif ini akan membuat suatu aturan menjadi valid, bukan semata karena ditetapkan secara yuridis, melainkan juga karena secara sosiologis diterima. Masyarakat juga mendapati aturan itu dapat dijadikan pegangan karena hakim-hakim akan memaknai aturan itu sama seperti mereka juga memahaminya. Dengan demikian, prediktabilitas keberlakuan dan keabsahan suatu aturan dapat dijaga secara realitas-empiris. 67 5. Oleh sebab itu, KUHP 2023 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didudukkan sebagai acuan tafsir yang mutakhir. Ada sejumlah pasal yang dapat dikatakan telah mengambil alih tafsir ketentuan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pasal-pasal yang ada di dalam Bagian Ketiga Bab XXXV KUHP 2023, tepatnya Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. 6. Biasanya kita memposisikan UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi ini sebagai lex specialis. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya pasal-pasal di KUHP 2023 tersebut, berarti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah kehilangan hakikatnya sebagai lex specialis? Pertanyaan ini tidak hanya layak diajukan pada saat ini, ketika KUHP 2023 belum berlaku efektif, tetapi terlebih-lebih setelah KUHP 2023 sudah berlaku per tanggal 2 Januari 2026. 7. Ahli berpendapat bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah KUHP 2023 tetap berlaku dalam posisi sebagai lex specialis, namun tidak otomatis ketentuan di dalam lex specialis ini harus menyimpangi ketentuan lex generalis. Argumentasi itulah yang ingin saya perjelas dalam keterangan ahli. 8. Perlu dicatat bahwa Kendati secara maknawi, ketentuan di dalam KUHP 2023 sekilas terkesan mengambil alih redaksi dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata ada perbedaan tekstual di dalam rumusan pasal-pasal tersebut. Misalnya, kata "dapat" yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dihilangkan di dalam Pasal 603 KUHP. Juga ketentuan sanksi yang menyertai pasal itu, dari semula "Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" menjadi "Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun". Demikian juga dengan kata-kata untuk sanksi dendanya. Ahli akan menyinggung hal ini pada bagian kedua keterangan selanjutnya. 9. Penegasan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang lex specialis ini dapat dicermati dari tiga aspek sekaligus. Pertama, kekhususannya terindikasi karena dinyatakan secara eksplisit di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri (wettelijke specialiteit). Dalam Penjelasan umum UU Pemberantasan Tindak 68 Pidana Korupsi, terdapat sejumlah kalimat yang menegaskan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelaksanaan ketentuan KUHP [yang lama] dan merupakan lex specialis terhadap ketentuan dalam KUHP itu. Kedua, kekhususannya terindikasi secara logis, yakni adanya tambahan unsur pada rumusan tindak Pidana di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dibandingkan dengan rumusan yang lebih umum di dalam KUHP (logische specialiteit). Dalam KUHP yang lama unsur-unsur seperti "melawan hukum", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", dan "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" memang tidak ditemukan, tetapi muncul dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lihat sebaran pengaturan dalam KUHP yang lama, antara lain dalam Pasal 209, 210, 415, 418, 419, 420, 423, 425). Ketiga, kekhususannya terindikasi secara sistematis, yakni apabila dilihat dari kaca mata sistem hukum secara keseluruhan (systematische specialiteit). Misalnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang perlu diadakan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa karena sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Penegasan ini dapat ditemukan dalam konsiderans UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan Umum (lihat juga dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Perlu juga dicatat, bahwa pernyataan demikian juga tetap muncul di dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP yang baru. Artinya, seandainya tidak ada penegasan yang eksplisit tentang kekhususannya, kita dapat memaknai tindak Pidana korupsi ini secara sistem pengaturan memang sudah mengandung kekhususan, antara lain terlihat dari keberadaan komisi tersendiri yang menanganinya berikut dengan hukum acaranya yang di sana-sini memiliki kekhususan. Posisi KUHP lama itu praktis kini diambil alih oleh KUHP 2023. 10. Dengan asumsi bahwa KUHP 2023 harus diposisikan sudah menjadi hukum positif melalui tafsir futuristis dan kebutuhan membangun "psikologi kolektif" itu, maka selama proses menuju ke tanggal 2 Januari 2026, khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 69 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diajukan permohonannya), maka kini muncul dua asas yang saling berhadapan dan perlu kita pertanyakan mana yang harus diprioritaskan, yaitu asas lex specialis derogat legi generali atau asas lex posterior derogat legi priori? Asas yang pertama mengacu pada ruang lingkup pengaturannya (yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum), sedangkan asas yang kedua merujuk pada waktu keberlakuan (yang terakhir mengalahkan yang lebih awal). 11. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pertama-tama harus dilihat bagaimana strategi meletakkan KUHP 2023 berhadapan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari historisnya, kita menggunakan strategi dualistik, yaitu KUHP sebagai lex generalis, sedangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Keduanya sengaja dipisahkan secara tegas. Ada strategi lain yang sedikit dimodifikasi seperti yang digunakan oleh Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini menggunakan cara fragmentaris, yaitu dengan sengaja menyebar pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam sejumlah undang-undang, sehingga tiap jenis korupsi memiliki undang-undang, dan dalam beberapa konteks, mempunyai yurisdikasi berbeda-beda pula. Hanya saja, kendati semula terfragmentasi, pada akhirnya tetap ada integrasi di tingkat federal (fragmented but integrated). 12. Situasi yang menarik adalah justru dengan mencermati adanya fenomena baru yaitu arah pendekatan kebalikan dari strategi dualistik itu. Saya menyebutnya sebagai monolistik, dalam arti rumusan pasal- pasal yang semula ada di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lex specialis) digiring masuk ke dalam KUHP 2023 (lex generalis). Strategi seperti ini sangat mungkin terjadi apabila pembentuk undang-undang menginginkan agar kodifikasi (dalam hal ini KUHP) dipakai sebagai pusat penormaan hukum pidana kita (lex generalis- oriented system). Hal ini sejalan juga dengan cukup nyaringnya suara- suara yang mengatakan KUHP kita yang baru telah memberi angin segar bagi reformasi hukum pidana kita (lex generalis reformentis), sehingga semua tafsir terhadap peraturan hukum pidana harus juga berpatokan pada semangat yang baru ini. 70 13. Oleh karena pembentuk KUHP 2023 tidak cukup tegas mendudukkan keseluruhan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini (kecuali lima pasal yang dinyatakan dicabut, tetapi diambil alih perumusannya), akhirnya penyikapannya pun menjadi ambigu. KUHP yang baru sebagai lex posterior (dari sisi waktu berlaku) tidak memuat klausula pencabutan untuk memenangkan posisinya (derogasi ekspres) terhadap keseluruhan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, saya menyimpulkan situasi ini sebagai sebuah penyikapan yang semi- monolistik. Artinya, di satu sisi ada keiginan membawa masuk pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP yang baru, tetapi di sisi lain tetap membiarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Dalam suasana semi-monolistik seperti itu, KUHP selayaknya memiliki peran dominan dalam memaknai unsur-unsur tindak pidana korupsi, dengan catatan bahwa beberapa ketentuan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu masih tetap efektif berlaku. 14. Untuk memastikan kapan dominasi KUHP vis-a-vis UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu di dalam penanganan kasus per kasus, sungguh tidak mudah dicarikan suatu jawaban tunggal. Kita membutuhkan metode penemuan hukum atau asas hukum untuk membantu menjawabnya. Tentu saja, di luar asas lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori yang jelas-jelas membawa kita ke persilangan jalan. 15. Pertama, kita dapat memakai metode penemuan hukum berupa penafsiran sistematis. Latar belakanganya adalah karena KUHP 2023 dibentuk dalam rangka membangun suatu sistem hukum pidana yang lebih reformis. Semangat ini adalah kehendak dari pembentuk KUHP yang baru dan wajar apabila semangat reformatif itu diletakkan dalam kodifikasi hukum pidana nasional kita (lex generalis reformentis). Apabila kita mencoba meminjam istilah yang diperkenalkan oleh ahli hukum Romawi, antara lain ketika mereka menyebut adanya kehendak untuk memiliki suatu benda (animus domini)atau kehendak untuk menguasai (animus possidendi), maka untuk situasi ini kita boleh juga menyebutnya sebagai adanya kehendak untuk mengkodifikasi (animus 71 codificandi), Strategi semi- monolistik dalam mendudukkan KUHP yang baru terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa konsekuensi bahwa norma-norma di dalam lex specialis sudah terintegrasi ke dalam kodifikasi yang baru ini, sehingga yang diprioritaskan adalah kehendak dari pembentuk kodifikasi. Alhasil, penafsiran sistematis akan mendahulukan tafsir yang dibuat oleh pembentuk KUHP daripada tafsir dari pembentuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16. Kedua, kita dapat meminjam dari asas lex mitior. Dalam hal ini, perlu dicermati dulu mana formulasi dari dua undang-undang yang kita persoalkan, yang merumuskan akibat hukum lebih meringankan. Para ahli hukum pidana dapat dengan mudah membandingkan, misalnya, dengan menyandingkan ketentuan pidana penjara paling singkat empat tahun pada suatu undang-undang dan paling singkat dua tahun pada undang-undang lainnya. Demikian juga dengan kategori-kategori dendanya. Perlu dicatat bahwa asas lex mitior memiliki perbedaan dengan asas in dubio pro reo. Asas in dubio pro reo muncul ketika hakim ragu-ragu dalam memutuskan, sehingga hakim diarahkan untuk memilih opsi yang lebih menguntungkan bagi si terdakwa. Penerapan asas ini lebih kasuistik, karena basisnya adalah fakta yang terjadi di persidangan, bukan sekadar membandingkan rumusan sanksi yang tercantum di dalam undang-undang. Sebagai contoh, apabila hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah si terdakwa benar-benar telah melakukan korupsi atau tidak, maka hakim seyogianya memilih untuk membebaskan terdakwa. Dengan demikian, asas lex mitior merujuk pada situasi tatkala terjadi kekaburan normatif, sedangkan asas in dubio pro reo lebih mengacu pada keraguan subjektif [dari hakim] terhadap fakta yang terungkap di persidangan. 17. Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan semangat untuk membangun "psikologi kolektif" (meminjam pemikiran Alf Ross), atau setidaknya melalui metode tafsir futuristis, bahwa cara pandang KUHP 2023 inilah yang sekarang menjadi acuan dalam memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 memang layak untuk 72 ditinjau kembali posisinya dalam sistem hukum positif kita. Penegasan ini akan jauh lebih teraksentuasi apabila dirumuskan melalui putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI. B. PEMAKNAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diformulasikan sebagai kaidah primer. Jenis kaidah ini langsung mengatur perilaku para subjek hukum, yang di dalamnya dapat ditemukan unsur-unsurnya berupa subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi normanya. 2. Dengan mengenyampingkan kaidah sekundernya (dalam hal ini norma sanksi), ketemtuan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbanding dengan Pasal 603 KUHP 2023 dapat dianalisis seperti tabel berikut: Unsur Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 603 KUHP 2023 Subjek Setiap orang Setiap orang Operator [dilarang] [dilarang] Objek melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi Kondisi yang secara melawan hukum yang secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 3. Analisis yang sama juga dilakukan terhadap Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbanding dengan Pasal 604 KUHP 2023 dengan tabel sebagai berikut: Unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 604 KUHP 2023 Subjek Setiap orang Setiap orang Operator [dilarang] [dilarang] Objek menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya Kondisi karena jabatan atau karena jabatan atau 73 kedudukan kedudukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 4. Apabila perbandingan dari dua tabel di atas dicermati, maka terlihat bahwa perbedaannya adalah pada kata "dapat" yang diletakkan sebagai kondisi norma, tetapi dihilangkan dalam KUHP 2023. Antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan penting pada penekanan objek normanya. Pada Pasal 2 ayat (1) objek normanya adalah "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" padahal pada Pasal 3 objek norma tersebut justru menjadi kondisi normanya. 5. Dalam kajian metakaidah, ada jenis norma lain yang akan membantu pemahaman unsur-unsur di atas. Kata “dapat” merugikan menunjukkan bahwa kerugian riil tidak harus dibuktikan. Potensi kerugian saja sudah cukup sebagai unsur. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pendekatan formal seperti ini sudah ditinggalkan, dan pandangan ini juga diakomodasi ke dalam KUHP 2023. Artinya, dalam membaca Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan TIndak PIdana Korupsi harus digunakan kaca mata putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sejalan dengan isi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023. 6. Dari berbagai diskursus selama ini, tampaknya unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini menjadi konsep kunci. Keterangan ahli ini tidak akan masuk ke aspek ini karena selayaknya hal ini diserahkan penjelasannya kepada ahli lain untuk menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti bahwa kedua pasal itu sudah sepatutnya mengarah ke pengertian yang mutakhir, bahwa kerugian itu harus aktual. Apabila "kerugian negara" dipandang lebih terukur daripada "perekonomian negara" maka selayaknya pemaknaan yang lebih 74 terukur sebagai kerugian yang aktual seperti itulah yang lebih mutakhir untuk digunakan. 7. Oleh karena penafsiran futuristis yang ditemukan dalam formulasi Pasal 603 dan 604 KUHP 2023 tidak dapat lebih jauh daripada yang sudah disampaikan dalam nomor 5 dan 6 di atas, maka sangat perlu dilakukan beberapa catatan tambahan untuk menghindari beberapa kesalahan penerapan. Salah satu kesalahan itu terkait penerapan yang tumpang tindih antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seseorang dapat dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) dan kemudian dihukum lagi dengan Pasal 3. Saya mencermati ada kelemahan tafsir gramatikal yang harus segera diatasi. 8. Kelemahan tafsir gramatikal dari Pasal 2 ayat (1) terutama terletak pada ketidakjelasannya dalam penempatan mens rea (guilty mind). Benar bahwa terdapat kata-kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", tetapi kata-kata ini terletak pada objek normanya (norm gedrag). Secara doktrinal, mens rea adalah sikap batin atau niat jahat (culpa atau dolus) yang menyertai suatu perbuatan pidana. Di sini bukan hanya akibat perbuatannya yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melainkan harus ada kehendak sadar untuk melakukan perbuatan itu dan intensi untuk mencapai hasil tertentu yang dilarang secara hukum pidana. Dengan demikian, yang penting dibuktikan adalah perbuatan si terdakwa telah menyebabkan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya secara tidak sah, tanpa harus dibuktikan bahwa ia memang berniat sejak awal untuk memperkaya. Pembacaan frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan cara menjadikannya sebagai unsur objektif (actus reus) dan bukan aspek subjektif, dalam beberapa kasus telah menjadikan Pasal 2 ayat (1) mengarah ke overkriminalisasi. Perbuatan mal-administrasi yang di dalam praktik seringkali tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh seorang pejabat, sangat mungkin akan menyeretnya sebagai "pelaku korupsi" tanpa harus ada niat jahat pada dirinya, sepanjang telah dibuktikan bahwa ada orang lain yang menjadi lebih kaya akibat kejadian itu. 75 9. Kelemahan tafsir gramatikal dari Pasal 3 juga terletak pada penyikapan terhadap mens rea. Benar bahwa Pasal 3 telah secara eksplisit mencantumkan frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang berarti sudah menunjukkan adanya mens rea. Niat tadi seharusnya dilanjutkan dengan mencermati akibat dari niat tersebut, yaitu adanya kerugian keuangan negara. Dalam struktur logis (sistematis-kronologis), Pasal 3 dapat diurutkan pemahamannya menjadi: "Setiap orang... (a) MENS REA: yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, (b) ACTUS REUS: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (c) AKIBAT/KONSEKUENS: yang merugikan keuangan negara. Jadi, mens rea maupun actus reus berlaku sebagai antesenden. Sebagai anteseden, mens rea ini tidak boleh diabaikan dengan cara membuktikan konsekuens-nya terlebih dulu. Hal itu adalah kesesatan bernalar karena menunjukkan adanya konklusi yang melompat (jumping to conclusion). 10. Dengan demikian, ahli ingin menyimpulkan beberapa hal untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Pertama, pembacaan terhadap Pasal 2 ayat (1) wajib memasukkan unsur mens rea agar tidak terjadi overkriminalisasi, dalam arti bukan hanya adanya akibat perbuatan yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melainkan harus ada kehendak sadar untuk melakukan perbuatan itu dan intensi untuk mencapai hasil tertentu yang dilarang secara hukum pidana. Kedua, pembacaan terhadap Pasal 3 juga harus memastikan bahwa unsur mens rea selalu harus dibuktikan terlebih dulu dengan tidak menggunakan penalaran model konklusi melompat (jumping to conclusion) bahwa dengan terbukti adanya akibat (konsekuens) berarti mens rea (sebagai antesenden) juga sudah terbukti ada dengan sendirinya. Kesesatan bernalar demikian membawa kerentanan yang sama, mengarah ke terjadinya overkriminalisasi. Ketiga, frasa "kerugian negara atau perekonomian negara" sangat perlu dipastikan ruang lingkupnya. Apabila istilah "kerugian negara" (misalnya menurut pandangan para ahli di bidang hukum keuangan negara) dinilai lebih 76 sejalan dengan makna kerugian aktual daripada istilah "perekonomian negara", maka dengan demikian istilah "kerugian negara" layak menjadi preferensi dalam memahami Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 11. Pemaknaan dengan pembacaan-pembacaan seperti di atas seharusnya terus bertahan setelah KUHP 2023 berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pemaknaan demikian juga konsisten dengan kandungan pasal-pasal terkait di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) karena dapat menghindarkan diri dari penafsiran yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan perlakuan berhukum yang diskriminatif. 4. Ahli Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Pokok permasalahan yang dimohonkan adalah mengenai frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"; menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU TIPIKOR) 1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Unsur ini tidaklah berdiri sendiri. tetapi harus dikaitkan dengan seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Perbuatan "memperkaya" ini selain harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum juga harus ada hubungan langsung dengan "kerugian keuangan negara" atau "kerugian perekonomian negara" yang terjadi yang menjadi sumber yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara korupsi. Hubungan kausal antara "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dengan "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" ini pun harus dibuktikan di persidangan. Selain itu, untuk kepastian hukum dan keadilan perlu diperjelas siapa "diri sendiri", "orang lain" dan siapa "korporasi" yang menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Pengertian "diri sendiri" sebaiknya tidak ditafsirterlalu sempit hanya meliputi dirinya sendiri saja, tetapi juga meliputi pihak lain atau korporasi yang dikendalikan diri 77 terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi atau menerima hasil korupsi berupa suap, gratifikasi atau bentuk lainnya.Walaupun demikian, untuk kepastian hkum , pengertian diri sendiri inipun harus ditafsirkan secara limitatif meliputi orang atau korporasi yang bertindak untuk dan atas nama atau untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian "orang lain" sebaiknya juga diberi batasan yang pasti, misalnya orang lain yang ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan terafiliasi, hubungan keuangan. Hubungan terafiliasi ini antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023. Korporasi yang diuntungkan dengan korupsi pun harus diberi batasan yang pasti, misalnya korporasi yang ada hubungan kepemilikan, hubungan manajemen, hubungan keuangan atau hubungan kerja, hubungan pengendalian (beneficial ownership). Masalah pengendalian korporasi oleh personal pengendali korporasi diatur terutama dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2028 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Disamping itu, harus juga dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang menjelaskan hubungan atau nexus antara perbuatan melawan hukum terdakwa dengan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara yang ditimbulkannya. Harus dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan dana atau uang atau barang berupa suap atauꞏ gratifikasi, atau lainnya tanpa adanya dasar hukum yang kuat/tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. 2. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Mengingat pengertian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat luas dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya, maka diperlukan keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi pengertian kerugian perekonomian negara yang besifat makro dan tidak konkrit. Agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak pernah selesai, idealnya menghitung "merugikan keuangan negara" atau "perekonomian negara" dilakukan oleh ahli yang tersertifikasi setelah 78 memperoleh pendidikan yang memadai. Ahli ini dapat memberikan keterangan ahli di seluruh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia. Pendidikan ini dapat diselenggarakan dengan kerjasama aparat penegak hukum, kementerian keuangan dan universitas. Hal ini sudah dilakukan Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki ahli bersertifikasi untuk menghitung "kerugian pendapatan negara" setelah menjalani pendidikan bersertifikasi. Khusus mengenai "kerugian perekonomian negara" haruslah bersifat konkrit, riil bukan perhitungan menunjukkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Kebutuhan adanya ahli bersertifikasi yang menghitung pengertian "kerugian keuangan negara" dan "kerugian perekonomian negara" sangat urgent, karena perhitungan kerugian negara yang selama ini dilakukan oleh Sadan Pemeriksaan Keuangan(SPK) , Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (SPKP) atau Akuntan Publik seringkali tidak sama. Apalagi perhitungan terhadap Kerugian Perekonomian Negara yang dilakukan ahli dari Universitas seringkali belum dapat diterima secara umum termasuk oleh dunia peradilan, seperti dalam kasus Surya Darmadi (Duta Palma Group). Kepastian dan keadilan dalam pengertian dan penghitungan "kerugian keuangan negara" dan kerugian perekonomian negara" sangat penting bagi banyak pihak, antara lain penegak hukum, penyelenggara negara, aparatur sipil negara, badan usaha milik negara dan pihak lain yang terkait. 3. Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020. Pedoman ini mengatur beberapa masalah, yaitu: kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, tingkat kesalahan, keadaan-keadan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan hal-hal lain yang terkait dengan pemidanaan. PERMA ini belum tuntas menjawab permasalahan terkait pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Disamping itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah Indonesian Judicial Research Society (URS), tiga tahun setelah berlakunya PERMA tersebut (24Juli 2020). Ternyata 79 rnayoritas (sekitar 79%) putusan pengadilan tidak sejalan dengan PERMA NO. 1 Tahun 2020 tersebut, khususnya mengenai rentang hukuman pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu penafsiran yang tepat mengenai pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kebutuhan yang mendesak untuk kepastian hukum dan keadilan yang merupakan hak asasi pencari keadilan. 4. Yurisprudensi Sudah cukup banyak penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dianggap bermasalah dan merugikan hak konstitusional pencari keadilan atau terdakwa seperti dalam kasus Hotasi Nababan dalam pengadaan pesawat terbang untuk Merpati Nusantara Airline yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Contoh lain adalah dalam perkara No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, pelaku (Direktur PT A) menyuap Pejabat Kementerian untuk memenangkan tender dan Pekerjaan tidak selesai karena kesalahan pihak lain. Kemudian pelaku didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1), karena memperkaya orang lain dan proyek yang tidak selesai dianggap merugikan keuangan negara. Seharusnya lebih tepat menerapkan pasal suap (Pasal 5 UU Tipikor). Saksi Alexander Marwata, Ak., S.H., M.H. - Saksi menyampaikan keterangan berdasarkan pengalaman sebagai auditor, hakim ad hoc Tipikor dan mantan pimpinan KPK selama dua periode; - Saksi baik sebagai hakim maupun pimpinan KPK telah menyidangkan perkara- perkara yang berkaitan dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon; - Penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU a quo sebagaimana pengalaman Saksi memang menimbulkan banyak multitafsir dan terkait dengan hal tersebut Saksi dalam beberapa putusannya seringkali memiliki pendapat berbeda dari mayoritas hakim lain (disenting opinion) untuk membebaskan terdakwa; - Berdasarkan pengalaman Saksi, maraknya pemidanaan terhadap seseorang yang perbuatannya dibuat agar tampak seolah-olah memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, walaupun dalam proses pembuktian tidak terbukti terdapat 80 hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dengan adnaya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Salah satu contoh, pada saat Saksi menjadi Hakim Ad Hoc yang memeriksa dan mengadli Perkara Nomor 35/Pid.B/TPK/2012 Jakarta Pusat dengan Pemohon sebagai terdakwa dan pada saat itu menjabat selaku Direktur BUMN PT Merpati Nusantara. Dalam perkara tersebut, Pemohon didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena keputusan bisnis yang diambilnya dianggap merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang melakukan kerja sama atau bisnis untuk pengadaan sewa pesawat dengan PT MNA. Sebagai bagian dari perjanjian, PT MNA telah membayarkan security deposit sejumlah US$1.000.000. Namun pihak TALG kemudian tidak menyerahkan kewajibannya, yaitu menyerahkan pesawat dan juga tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT PLN. Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, Pemohon diputus bebas karena terbukti bahwa keputusan tersebut diambil secara profesional, telah mendapat persetujuan direksi, dan laporan keuangannya juga sudah disetujui oleh RUPS sebagai organ tertinggi BUMN. Tidak ada niat jahat, tidak ada keuntungan yang didapatkan secara pribadi, serta tidak terbukti adanya konflik kepentingan atau afiliasi dari terdakwa dengan pihak TALG. Namun pada tingkat kasasi, pemohon dinyatakan bersalah hanya karena timbulnya kerugian negara dan adanya pihak yang diperkaya, tanpa mempertimbangkan niat atau hubungan kausalitas dari perbuatan Pemohon terhadap kerugian keuangan negara tersebut. Perbedaan tajam antara putusan bebas dan pemidanaan ini mencerminkan ketidaktegasan norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan juga Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang memungkinkan penafsiran luas tanpa batasan niat, unsur niat jahat. Sehingga kebijakan bisnis ataupun keputusan-keputusan pejabat dapat dengan mudahnya dirangkai sedemikian rupa untuk memenuhi unsur pasal. - Permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini menurut pengalaman Saksi, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) seseorang dapat didakwa tanpa adanya niat jahat sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor, sehingga dalam penerapannya hanya dibuktikan mengenai perbuatannya tanpa adanya pembuktian mengenai maksud atau niat jahat terdakwa; (2) tidak adanya perbedaan antara kesalahan 81 administratif, kesalahan perdata, dan kesalahan pidana, sehingga seluruh kerugian yang didakwakan selalu berakhir pada dakwaan pidana; (3) ketidakjelasan batasan pidana dalam tipikor dengan pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya berkaitan dengan unsur adanya kerugian negara, terutama Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang tidak menyatakan mengenai unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud. Ketidakjelasan tersebut, dalam penerapannya menyebabkan aparat penegak hukum tidak membuktikan kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang kemudian mengakibatkan seseorang dipidana tanpa kehendak sadar dari pelaku untuk secara sengaja menimbulkan kerugian keuangan negara. Pemidanaan semata-mata dititikberatkan hanya sekedar pada akibat yang yang timbul dari perbuatan atau kebijakan yang diambil walaupun tanpa niat jahat mengambil keuangan negara. - Berdasarkan pengalaman Saksi, penyidik maupun penuntut umum selalu mendasarkan kesalahan terdakwa karena tidak hati-hati atau karena atasan tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap bawahannya hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Sehingga berdasarkan hal-hal seperti itu seringkali Saksi berpendapat berbeda dalam menjatuhkan putusan terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Salah satu contoh terhadap ketidakjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Saksi menggambarkan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan suatu perbuatan memenuhi unsur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, jika menyangkut pihak swasta ada kecenderungan menggunakan Pasal 2 UU Tipikor daripada menggunakan Pasal 3 UU a quo dimana Pasal 2 UU a quo dapat ditafsirkan sangat luas karena siapapun bisa didakwa karena melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, rumusan norma a quo berdasarkan pengalaman Saksi seharusnya adalah “barang siapa atau setiap orang yang dengan maksud merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kekuasaan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya”. - Jika berdasarkan Pasal 36 KUHP baru, maka semua tindak pidana akan memiliki unsur dengan sengaja kecuali dalam undang-undang dinyatakan sebagai sebuah kelalaian, apakah penegak hukum harus tetap membuktikan unsur kesengajaannya itu ? Berdasarkan pengalaman Saksi hal tersebut tetap harus 82 dilakukan karena sikap batin melekat di dalam setiap tindak pidana. Tidak hanya itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan apakah terdapat unsur kesalahan dan unsur mens rea dalam tindak pidana yang didakwaan tersebut. - Ketika sebagai pimpinan KPK, Saksi diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara, salah satunya adalah dalam penetapan seseorang menjadi tersangka harus jelas hubungan kausalitas antara apa yang dia lakukan dengan akibat yang ditimbulkan, apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau sarana, kesempatan, yang berhubungan dengan jabatan, atau kedudukan yang bersangkutan. Jika Saksi memiliki pendapat berbeda pada saat melakukan expose maka Saksi akan memberikan catatan atau masukan yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 83 c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bukan mengatur mengenai hak konstitusional warna negara, melainkan memberi penegasan terkait dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sehingga segala aspek yang diatur harus berdasarkan pada hukum termasuk dengan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak ada pertautan antara ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. 2. Bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas penerapan pasal a quo terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Asumsi sebab akibat kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasar dikarenakan rumusan pasal yang diujikan telah memenuhi standar perumusan ketentuan pidana. Dalam unsur subjeknya telah jelas unsur “setiap orang” dan unsur perbuatan yang dilarang telah memenuhi asas lex certa dan lex stricta serta telah terdapat pidana minimum dan pidana maksimum. Dengan demikian, Pasal a quo sejatinya telah menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 84 3. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak ada kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dikarenakan telah ada batasan yang jelas terkait unsur melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Unsur melawan hukum dalam Pasal a quo haruslah dikaitkan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ketentuan tersebut justru untuk melindungi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dari tindakan oknum aparat penegak hukum dalam menafsirkan Pasal a quo. Justru dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan hakikat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya terhadap dampak tindak pidana korupsi. 4. Bahwa tidak ada kerugian konstitusional bagi Pemohon baik dari segi akibat keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal, ayat dan/atau frasa yang dimohonkan pengujiannya. Pengajuan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap tidaklah tepat karena permasalahan penafsiran pasal maupun penerapan pasal telah diuji oleh persidangan dan telah dikoreksi melalui peradilan tingkat kasasi, sehingga apapun hasil dari permohonan pengujian ini tidak akan mengubah putusan yang telah in kracht dan telah dijalankan oleh Pemohon. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon dalam pengujian UU a quo sudah seharusnya tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung mengenai sebab akibat (casual verband) terhadap pasal yang diujikan. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de 85 Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dikatakan sebagai prioritas, karena korupsi telah merasuki lini kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pola penanganannya pun memerlukan cara khusus. Selain itu, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis, terkait dengan kekuasaan, serta terkait pula dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan, maka tepat untuk menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. 86 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu wujud dari negara hukum adalah menciptakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan penegakan hukum (law enforecement) di segala bidang termasuk didalamnya berkenaan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Bahwa dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat menghambat dan merusak segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan Iainnya memerlukan upaya yang sangat luar biasa pula dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. 3. Bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih efektif, yaitu perumusan delik korupsi dengan tidak melimitasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang memenuhi unsur secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang- undang terhadap potensi jenis tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Terhadap dalil Para Pemohon mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 87 a. Secara doktiner, “mens rea” dilandaskan pada bahasa latin maxim actus non facit reum nisi mens sit rea yang artinya perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy”. Berdasarkan hal tersebut pertanggungjawaban pidana yang dilihat dari perbuatan lahiriah (actus reus) dan sikap batin (mens rea); b. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan niat/sikap batin seseorang. Hubungan antara keadaan niat/sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilarang adalah saling berkaitan. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam kesengajaan maupun kealpaan sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan. c. Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam mempertangungjawabkan pidana, namun suatu hal yang esensial haruslah dikaitkan hal ini dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Oleh karena itu, ada atau tidaknya “mens rea” niat/sikap batin merupakan ranah pembuktian di persidangan, dimana hakim di lingkup peradilan umum yang berhak menilai. d. Bahwa dalam merumuskan delik pidana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU), ada 3 unsur pokok yaitu unsur subjektif, unsur objektif, dan ancaman pidana. 1) Unsur subjektif Pada umumnya dirumuskan dengan kata "sengaja" atau "alpa" atau "dengan rencana terlebih dahulu" sebelum unsur-unsur perbuatan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kadang kala 88 juga dirumuskan dengan frasa "dengan maksud" atau "dengan tujuan". Pencantuman unsur subjektif di atas membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan sikap batinnya. Akan tetapi, beberapa tindakan/perbuatan kadang kala tidak memerlukan unsur subjektif karena dilihat dari perbuatan/tindakan itu sendiri. Sebagai contoh mengartikan suatu kesengajaan, misalnya pada pasal 362 KUHP, ketentuan pasal 362 KUHP tidak didahului adanya kesengajaan pada saat pelaku "mengambil" barang milik orang lain secara melawan hukum karena "mengambil" tersebut sudah dipastikan dengan sengaja. Pada saat pembentuk undang-undang menentukan adanya kata "sengaja" pada perbuatan/tindakan tertentu, apakah selalu diperlukan rumusan lain untuk melengkapi perkataan "sengaja" dengan kata "alpa" pada ayat-ayat berikutnya? Hal ini tergantung pembentuk undang-undang, dengan catatan bahwa perbuatan/tindakan yang mengikutinya bisa terlaksana dengan unsur "alpa". Perbuatan pemerkosaan misalnya, tidak mungkin ditambahkan unsur subjektif adanya "alpa". 2) Unsur Objektif Unsur yang bersifat eksternal atau berada di luar diri pelaku yang berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan yang melatarbelakanginya, terdiri atas: a) Sifat melawan hukum; b) Kualitas dari pelaku; c) Kausalitas (hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat). 3) Ancaman pidana Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pidana pokok seperti pidana mati, penjara kurungan, denda, atau tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak, penyitaan barang, atau pengumuman putusan hakim. e. Pada konteks rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur subjektif telah memenuhi ketentuan UU Pembentukan PUU dimana maksud 89 dari pembentuk undang-undang bahwa unsur pertanggungjawaban pidana hakikatnya mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan "secara melawan hukum", bukan berfokus pada unsur sikap batin karena “sengaja” atau "kelalaian". Pasal ini lebih fokus pada perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. f. Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dalam rumusannya telah terdapat frasa “dengan tujuan” yang secara pemaknaan sama dengan frasa “dengan maksud” yang terdapat dalam petitum Pemohon. Frasa “dengan tujuan” ini berarti pertanggung jawaban pidananya atas dasar kesengajaan. Selanjutnya, frasa “penyalahgunaan kewenangan” telah jelas hal tersebut terkait dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. g. Dengan demikian rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan kaidah perumusan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU. Sedangkan terkait dengan unsur subjektif niat/sikap batin (mens rea) di dalam ketentuan a quo tidak memiliki pertautan dengan isu konstitusionalitas norma karena sesuai UU Pokok Kekuasaan Kehakiman hal tersebut esensinya merupakan pembuktian pertanggungjawaban pidana di peradilan umum. 2. Terhadap dalil Para Pemohon terkait dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor harus diartikan sebagai akibat penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa secara historis kebijakan penal terkait peraturan perundang- undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan, dimulai dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. 90 Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dicabut juga melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dicabut untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum di masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program pembangunan Nasional. b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menggunakan unsur “melawan hukum” sebagai unsur pokok tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 “(1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” Dalam penjelasannya disebutkan Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan." c. Bahwa maksud dari pembentuk undang-undang sejak awal ingin mengantisipasi perkembangan modus operandi dari tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari nomenklatur dalam UU Tipikor menggunakan kata “Pemberantasan”, yang secara filosofinya 91 semangatnya untuk meniadakan tindak pidana korupsi dengan segala modus operandinya bukan dengan mempersempit makna delik tindak pidana korupsi; d. Bahwa selanjutnya dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Dengan kata lain, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). e. Bahwa unsur actus reus atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum [3.12.2] dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024 sebagai berikut: “....menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU Tipikor..,.” “…. secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat 92 menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.” f. Dengan demikian rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. Rumusan ini sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala jenis modus operandinya 3. Pandangan DPR RI terhadap isu konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor: a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, melalui putusan 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi telah menegaskan rumusan tersebut merupakan delik materiil. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi. b. Berdasarkan putusan 25/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi actual loss lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam: 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Admnistrasi Pemerintahan); 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara); 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK); dan 4) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 93 Oleh karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. c. Bahwa selanjutnya dalam menyongsong keberlakuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) atau biasa yang kita kenal dengan KUHP Nasional, dalam UU 1/2023 pertanggungjawaban atas tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan haruslah ditegaskan dalam rumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU 1/2023 berikut: Pasal 36 (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. d. Bahwa terkait dengan rumusan tindak pidana korupsi di dalam UU Tipikor telah diperbaharui oleh UU 1/2023 dengan menindaklanjuti putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 603 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 94 e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, politik hukum pembentuk undang- undang mengenai pengaturan tindak pidana korupsi ke depan sebagaimana telah dirumuskan dalam UU 1/2023 bahwa delik tindak pidana korupsi diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas adanya kesengajaan. Selanjutnya, terkait dengan unsur objektif “secara melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala macam modus operandinya. Kemudian terkait unsur kerugian negara haruslah diartikan sebagai delik materil. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam penafsiran ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengacu pada konsep sebagaimana yang telah diatur dalam UU 1/2023. f. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya lebih menjelaskan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dalam kasus konkret terkait implementasi ketentuan a quo. Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut merupakan penerapan norma yang telah di putuskan oleh Hakim peradilan umum sehingga berlaku asas ”res judicata pro veritate habetur” . Oleh karena itu, kerugian Para Pemohon tersebut bukan soal konstitusionalitas norma. D. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Mahkamah memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 95 3874) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 96 a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 97 3. Bahwa berkaitan dengan syarat pada angka 2 tersebut di atas, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual” adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan oleh berlakunya suatu norma undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). Sementara itu, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial” adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). 4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon Perkara 161/PUU-XXII/2024 Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya bahwa Pemohon adalah WNI yang merupakan Direktur PT. Merpati Nusantara sebagai terdakwa dalam perkara 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang dalam persidangan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi. Namun Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan Tingkat Kasasi. Bahwa frasa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo diterapkan secara tidak adil tanpa terbukti bagi Pemohon, padahal dalam fakta persidangan tingkat pertama terbukti beritikad baik dalam melaksanakan perusahaan milik negara tersebut, dan tidak ada “mens rea” dalam diri Pemohon untuk merugikan 98 keuangan negara. Namun pada tingkat kasasi, Majelis Hakim berpendapat melawan hukum. Pasal a quo multitafsir dan sering diterapkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum dan sebagai negara hukum menyebabkan adanya ketakutan bagi Pemohon untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon dinyatakan bersalah akibat ketidaktegasan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga menyebabkan perbedaan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi. 6. Terhadap Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon diatas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, dengan penjelasan sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bukan merupakan batu uji yang mengatur hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Adanya UU Tipikor termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan penjabaran politik hukum negara bahwa keuangan negara dan perekonomian negara perlu dilindungi dari perbuatan korupsi para penyelengara negara yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain maupun korporasi. Oleh karena itu, rumusan dalam pasal-pasal UU Tipikor yang mengatur tindak pidana korupsi dirumuskan untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan 99 negara sesuai dengan prinsip konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai sifat kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut jelas tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) NRI 1945 karena pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang sah yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. - Bahwa ketentuan a quo tidak mengakibatkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai penahanan adalah dalam rangka proses peradilan pidana sebagai bagian dari integrated criminal justice system. Apabila para Pemohon mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa selama proses peradilan sedang berlangsung, maka terhadap para Pemohon tetap dianggap tidak bersalah sesuai asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Asas praduga tidak bersalah tersebut berlaku untuk setiap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, tidak hanya terhadap para Pemohon. para Pemohon dalam menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjalani penahanan adalah dalam rangka proses pembuktian terjadinya tindak pidana, dan tidak ada kaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan UU a quo, karena pada kenyataannya peristiwa hukum yang dialami oleh para Pemohon justru dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 100 yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor memiliki tujuan yang sama dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana yang dipertegas juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum yang adil. - Ketentuan pasal-pasal a quo juga mengatur tindak pidana korupsi dengan ketentuan yang jelas dan spesifik, sehingga tidak bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan pengadilan yang sah. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dapat diterapkan melalui proses pengadilan yang sah. - Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan HAM karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan hukum, bukan untuk melanggar hak asasi manusia. Peran UU Tipikor adalah untuk memberikan keadilan dan memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, yang merupakan tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat. Dengan demikian pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sejalan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam 28I ayat (2) UUD NRI 1945. b. Adapun anggapan para Pemohon yang menilai pasal-pasal a quo multitafsir dan sering diterapkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan sebagai negara hukum menyebabkan adanya ketakutan bagi para Pemohon untuk berbuat atau tidak berbuat, menurut Pemerintah merupakan isu implementasi norma dan kekhawatiran para Pemohon yang tidak beralasan. Anggapan para Pemohon terkait kasus yang mereka alami, yang pada pokoknya 101 menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit. Apabila dalam proses penegakan hukum terdapat tindakan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, maka atas kerugian tersebut para Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah penerapan norma atas kasus konkrit yang dapat dilakukan melalui upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali) yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan seluruh uraian kerugian konstitusional para Pemohon perkara nomor 161/PUU-XXII/2024 tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. Untuk itu, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON A. Tanggapan Terhadap Petitum Para Pemohon untuk Menyatakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat 1. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat 102 merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Terkait dengan hal tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. 2. Melalui rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. 3. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara 103 mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bertujuan memberikan kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. 4. Perumusan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada hakekatnya sudah sesuai dan dibutuhkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Masih rendahnya integritas penyelenggara negara di Indonesia mengharuskan aturan tersebut tetap diperlukan. Di sisi lain, peran negara dalam kehidupan perekonomian masyarakat masih sangat besar, mulai dari regulator dan fasilitator, pelaku ekonomi, pembangunan ekonomi, dan menghadapi krisis. Kehidupan perekonomian Indonesia, saat ini masih sangat bergantung pada anggaran dari negara, baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pula keuangan negara yang ada pada BUMN dan BUMD. Di sinilah peran penting negara, termasuk dengan menggunakan instrumen tindak pidana korupsi untuk mengendalikan pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terhadap para penyelenggara yang serampangan dalam melakukan pengelolaan APBN, APBD, dan keuangan BUMN/BUMD, negara perlu melakukan penindakan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar muncul efek jera dan daya tangkal. Sebab penindakan pada hakekatnya juga merupakan upaya pencegahan dalam arti luas. 5. Bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga strategi pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat perlu dilakukan secara luar biasa agar menimbulkan efek jera (deterrence effect) dalam upaya meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu yang utama yaitu melalui penegakan hukum yang utamanya pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan, Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya pengaturan mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena pada titik poin penempatan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam UU TIPIKOR ditujukan untuk dapat mengembalikan kerugian 104 keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi. 6. Dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum”. 7. Pentingnya pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, juga dikarena tidak semua perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Misalnya, Mark up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak selamanya hal itu diawali dan diikuti oleh adanya suap menyuap dan gratifikasi. Ada kalanya para pihak sejak awal telah melakukan kerjasama untuk melakukan mark up pengadaan barang dan jasa, dan hasilnya akan mereka nikmati berdua dikemudian hari. Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga akan menyulitkan negara dalam melakukan tuntutan terhadap uang pengganti. Padahal paradigma dan filosofi pemidanaan di berbagai negara saat ini juga mengalami perubahan, yang semula menekankan pada upaya pembalasan (retributif), sekarang berganti pada upaya pengembalian kerugian korban (restitutif), dan upaya memulihkan ke keadaan semula (restorative justice). 8. Dalam suatu studi kejahatan yang dilakukan oleh Piers Beirne dan James Messerchmidt yang dituangkan dalam bukunya “Criminology, second edition, Harcourt Brage Publisher”, menyebutkan paling tidak terdapat 9 (sembilan) tipe korupsi. Pertama, Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Kedua Political Kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan 105 pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Keempat, corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kelima, Discretionery Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Keenam, illegal corruption yakni korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Ketujuh, Ideological corruption adalah perpaduan antara discretionery corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Kedelapan, Political Corruption adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan. Kesembilan, mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 9. Apabila mengacu pada ketentuan UU Tipikor, terdapat 30 (tiga puluh) perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: a. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebanyak 2 (dua) Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Tipikor; b. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian sesuatu/janji kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara (penyuapan), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf c dan huruf d, Pasal 13 UU Tipikor; c. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c UU Tipikor; d. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g UU Tipikor; e. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Pasal 12 huruf h UU Tipikor; 106 f. Tindak pidana terkait benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor; g. Tindak pidana terkait perbuatan gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 B jo. Pasal 12C UU Tipikor. 10. Delik pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor, mempunyai unsur pidana yang berbeda dengan delik pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 maupun ketentuan Pasal 12B UU Tipikor. Salah satu unsur pidana dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor yang membedakan dengan rumusan Pasal-Pasal lain adalah unsur “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”. 11. Dalam hal para Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo, meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan serta komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pada saat penanadatanganan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangka-Bangsa Anti Korupsi) yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No.7/2006”). B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Permintaan para Pemohon Agar Penambahan Frasa Dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor 1. Argumentasi yang dikemukakan para Pemohon bahwa rumusan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat pembuktian unsur-unsur tersebut tidak perlu memperhatikan mens rea atau niat dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah tidak benar dan tidak mendasar. Anggapan para Pemohon terkait kasus yang 107 dialami, yang pada pokoknya menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit. Masalah pembuktian seperti tersebut di atas, bukanlah merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih tepat masuk pada pembuktian perkara konkrit yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung. Sebab argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut merupakan keputusan normatif yang bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis. 2. Dalam konteks argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon terkait tidak adanya mens rea dari para Pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara namun pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan para Pemohon bersalah, hal tersebut merupakan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Bukan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Jadi keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya, tetapi terkait dengan penerapan norma tersebut dalam kasus konkrit yang sifatnya individual. 3. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan tidak adanya bentuk kesalahan khususnya kesengajaan dalam dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadikan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menjadikan rumusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena memiliki tafsir yang sangat luas, argumentasi tersebut sebenarnya juga tidak benar, sebab dengan menggunakan kalimat aktif yang ditandai dengan awalan “me” hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam rumusan delik tersebut ialah kesengajaan. Hal ini sebenarnya juga diakui 108 para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam permohonannya yang merujuk pada pendapatnya Simons. Menurut Simons dalam karyanya yang berjudul Leerboek Van Nederlandache Strafrecht yang menyatakan bahwa jika suatu rumusan pasal tidak menyebut bentuk kesalahan, maka kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan (hal 19 angka 49 dan hal 26 angka 73 alinea kedua Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Pemohon). Menurut Topo Santosa, istilah sengaja dalam bahasa Indonesia, sudah umum digunakan untuk mengartikan dolus (bahasa Latin) atau opzet (bahasa Belanda. Namun demikian bukan berarti dalam KUHP dan UU Pidana Lainnya unsur sengaja hanya diwakili oleh istilah sengaja. Ada istilah-istilah lain yang didalamnya juga mengandung unsur sengaja, seperti: “dengan niat” (Pasal 53 ayat (1) KUHP), “dengan maksud” (Pasal 263 ayat (1) KUHP), “yang diketahunya bahwa” (Pasal 282 ayat (1) KUHP), “menghasut” (Pasal 160 KUHP), “dengan paksaan atau ancaman kekerasan” (Pasal 212) “membujuk rayu” (Pasal 290 ayat (3) KUHP), dan “membuat mabuk” (Pasal 300 ayat (1) ke 2 KUHP). Jadi ada banyak istilah yang mengandung arti kesengajaan karena didalamnya kehendak (willens) dan pengetahuan (wettens) atas perbuatan yang dilakukannya. Walaupun kemudian dalam ilmu hukum ada teori tentang kesengajaan yang mengelompokkan kesengajaan dalam tiga bentuk, yaitu: 1). kesengajaan sebagai maksud, 2). Kesengajaan dengan sadar kepastian, dan 3). kesengajaaan dengan sadar kemungkinan. 4. Bahwa unsur kesengajaan dalam suatu rumusan delik tidak harus menggunakan istilah dengan sengaja atau dengan maksud atau dengan niat saja. Unsur kesengajaan juga terkandung dalam rumusan pasal yang menggunakan kalimat aktif seperti yang terkandung dalam istilah menghasut (Pasal 160 KUHP), membujuk (Pasal 290 ayat (3) KUHP), dan membuat mabuk (Pasal 300 ayat (1) ke 2 KUHP). Dengan demikian, berarti unsur memperkaya, menguntungkan, atau merugikan yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di dalamnya juga mengandung unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah kesengajaan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan 109 (mens rea) yang dilakukan oleh para pelaku harus dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Dan hal seperti itu selama ini sudah dijalankan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum. 5. Fakta di atas, dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Nomor B-69/F/Ft.1/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Petunjuk Penyusunan Surat Dakwaaan Tindak Pidana Khusus yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa konstruksi surat dakwaan yang disusun olah penuntut umum harus menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kalimat aktif itu diawali dengan kata kerja berawalan “me”. Awalan “me” mempunyai makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga menggambarkan mens rea atau niat dari terdakwa. Uraian di atas semakin diperkuat oleh rumusan delik yang diatur dalam KUHP Nasional, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada Tahun 2023 dan mulai berlaku Tahun 2026. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang- undangan”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara”. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang- undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui". Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal pidana yang ada dalam KUHP Nasional bentuk kesalahannya ialah kesengajaan, walaupun di dalam rumusan pasal tersebut tidak menggunakan istilah sengaja, kecuali kalau kemudian di dalam rumusan pasal tersebut ada 110 penegasan “dilakukan karena kealpaan”, barulah bentuk kesalahannya ialah kealpaan. C. Terkait Dengan Permohonan Perubahan Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor 1. Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang semula: “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” menjadi “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”, dan rumusan Pasal 3 UU Tipikor yang semula “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korprasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi: “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal tersebut juga tidak benar. Sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya rumusan kedua pasal tersebut setelah adanya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menghapus sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sehingga "melawan hukum" dalam pasal aquo hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan peraturan tertulis dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil sudah selaras dengan konstitusi. Adapun keadilan dan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon sebenarnya lebih tepat untuk menguji putusan pengadilan atau vonis yang sifatnya individual dan konkret, bukan menguji norma hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang bersifat mengatur (regeling). 2. Bahwa permohonan perubahan tersebut lebih tepat ditujukan untuk merubah kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, bukan ditujukan agar ketentuan 111 tersebut sesuai dengan konstitusi. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan- perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Senada dengan hal tersebut, Soedarto menyatakan kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, sebagaimana dikemukakan oleh Salman Luthan pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Kebalikan dari kriminalisasi ialah dekriminalisasi yang bermakna suatu proses di mana tindakan-tindakan tertentu yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana kemudian dihapus atau dikurangi sifat pidananya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dianggap merugikan masyarakat atau sudah ada mekanisme lain yang lebih tepat untuk menanganinya. Selanjutnya, apabila pengertian dekriminalisasi ini dikaitkan dengan usulan Para Pemohon, maka upaya Para Pemohon untuk menghapuskan atau membuat rumusan baru terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah upaya untuk melakukan dekriminalisasi. 3. Bahwa usulan para Pemohon dapat dikatakan sebagai usulan untuk melakukan dekriminalisasi karena hendak mempersempit perbuatan pidana yang semula kesengajaan dalam arti luas yaitu meliputi tiga bentuk kesengajaan menjadi hanya satu bentuk kesengajaan sebagai maksud. Jadi bukan terkait dengan konstitusionalitas karena bertentangan dengan UUD 1945. Untuk dapat melakukan dekriminalisasi pada hakekatnya ada syarat- syarat yang harus dipenuhi, diantaranya ialah karena ada perubahan nilai yang mana perbuatan tersebut sudah tidak dianggap tercela lagi oleh 112 masyarakat sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai perbuatan pidana lagi. Namun dalam konteks usulan Para Pemohon tersebut, sampai saat ini belum ada perubahan nilai terkait norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan masyarakat justru menganggap proses hukum dan pemberian sanksi kepada para koruptor sangatlah ringan, apalagi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bisa dikembalikan 100% karena adanya ketentuan dalam Pasal 18 UU Tipikor yang hanya membatasi pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya yang dinikmati oleh para pelaku. Padahal banyak kasus kasus korupsi yang kerugian negara tidak langsung dinikmati oleh para pelaku tetapi dinikmati oleh orang lain atau suatu korporasi. 4. Dekriminalisasi yang hanya menentukan kesengajaan sebagai maksud saja yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal tersebut tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang giat disuarakan masyarakat mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, adanya dekriminalisasi tersebut juga menjadikan para penyelenggara kurang berhati-hati dalam mengelola anggara negara. Hal ini justru tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang salah satunya ialah asas legalitas. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ásas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/ atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan. 5. Bahwa dengan mempersempit kesengajaan sebagai maksud, maka dikhawatirkan para penyelenggara negara kurang berhati hati atau bahkan tidak memperhatikan dasar hukum yang berlaku. Sebab jika ada kerugian keuangan negara, yang bersangkutan bisa berkelit bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi mempersempit makna unsur kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor hanya sebatas kensengajaan sebagai maksud, hal tersebut justru membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Prinsip kehati-hatian ini bahkan bisa membebaskan Anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas dari 113 pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh suatu perseroan terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, rumusaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang saat ini berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya justru dapat meningkatkan kehati-hatian para penyelenggara untuk berpegang teguh pada asas legalitas, dalam arti segala tindak tanduknya dalam mengelola keuangan negara harus berpedoman pada dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku. 6. Bahwa mencermati permohonan Para PEMOHON dalam permohonan a quo, yang menginginkan adanya penambahan prasyarat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang lebih menekankan adanya kepemilikan niat atau opset (mens rea) telah memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan menambahkan prasyarat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, menurut Pemerintah adalah hal yang tidak tepat dan berlebihan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ranah perumusan norma hukum pidana, berkenaan dengan penambahan prasyarat adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, untuk menggambarkan adanya mens rea, jelas tidak memungkinkan. Dengan penambahan prasyarat demikian dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, akan menimbulkan double/ganda perbuatan yang dilarang, yakni antara melawan hukum/penyalahgunaan kewenangannya dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, dalam satu pasal. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi merupakan bentuk delik/tindak pidana tersendiri dalam UU Tipikor, yang diancam dengan sanksi tersendiri. 7. Keadaan-keadaan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan 114 penerimaan gratifikasi, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekenomian negara, hanyalah merupakan modus/cara yang merupakan bentuk atau perwujudan konkrit adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam delik yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekeonomian negara. Oleh karena hanya merupakan modus/cara maka dalam pembuktiannya tidak harus dibuktikan tersendiri sebagai unsur, melainkan sudah tercakup dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya. 8. Bahwa selanjutnya untuk pembuktian adanya mens rea berupa kesengajaan pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ‘’untung”, cukup digambarkan dengan adanya pembuktian bahwa perbuatan pelaku telah secara sadar/sengaja dan menghendaki ‘’willen end wetten”’, adanya akibat yang dikehendaki dari perbuatannya tersebut yakni adanya keuntungan yang akan diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan adanya keadaan yang demikian, jika perbuatan secara sadar/sengaja dan menghendaki ‘’willen end wetten”’ melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan tersebut kemudian menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka jelas perbuatan demikian dapat dinyatakan tercela dan dapat dipidana. Sehingga tidak perlu kemudian harus membuktikan adanya tindak pidana lain berupa adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, untuk membuktikan adanya mens rea dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. 9. Sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana/delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Jika tidak dirumuskan secara eksplisit maka unsur-unsur perbuatan tersebut telah menunjukan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini perbuatan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu tidak relevan jika kemudian, dalam unsur perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan, masih harus ditambahkan adanya unsur melawan hukum yang tidak eksplisit perlu dicantumkan dalam suatu delik. Dengan penambahan rumusan demikian, selain mengakibatkan kriteria 115 ganda juga menjadikan beban dalam pembuktian. Oleh karenanya dalil para Pemohon demikian kiranya patut diabaikan dan dikesampingkan karena tidak berdasar atas hukum. 10. Bahwa perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inilah yang harus diuji melalui pembuktian fakta sidang apakah dilakukan atas dasar telah secara sadar/sengaja dan menghendaki (willen end wetten) terhadap perbuatannya semata, bukan kemudian harus digantungkan dengan adanya mens rea memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi senyatanya hanyalah akibat semata yang tidak harus disengaja sebagai maksud, sehingga tidak perlu dibuktikan sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal demikian inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.” II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian materil para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 116 Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Pendahuluan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sering kali memunculkan kontroversi karena frasa perbuatan melawan hukum terlalu lentur. Oleh karena itu, penegak hukum perlu hati-hati dan adil dalam melaksanakan kedua pasal tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2 mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara, sementara Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 117 Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 unsur utama:  Setiap orang  Melawan hukum.  Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU Tipikor memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  Setiap orang  Secara melawan hukum.  Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan.  Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah mengubah penafsiran unsur “melawan hukum” dari yang semula bersifat formil dan materiil menjadi hanya bersifat formil. Artinya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hanyalah yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Putusan ini membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang menyebutkan bahwa “melawan hukum” dalam pasal tersebut mencukup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan secara nyata (actual loss), bukan hanya potensi atau perkiraan kerugian (potential loss). Sebelum putusan MK ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor difahami sebagai delik formil, sehingga unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak harus dibuktikan kerugiannya secara nyata. Putusan MK mengubahkan menjadi delik materiil, yang berarti kerugian keuangan negara harus benar-benar terjadi dan dibuktikan secara nyata, bukan hanya potensi atau perkiraan. Implikasi putusan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kepadilan, karena tidak semua tindak yang berpotensi merugikan keuangan negara harus dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Dalam berbagai literatur hukum pidana di Indonesia delik formil adalah delik yang perbuatannya saja sudah dianggap melanggar hukum, tanpa perlu membuktikan akibat dari tindak pidana yang ditimbulkannya. Delik materiil adalah delik yang 118 perbuatannya baru dianggap melanggar hukum jika menimbulkan akibat tertentu dalam hal tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada pengertian dan tafsir dari frase atau unsur “melawan hukum”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pindana, melawan hukum menggambarkan sifat tidak saha dari suatu Tindakan atau suatu maksud tertentu. Istilah melawan hukum yang menunjukkan sifat tidak sah suatu perbuatan atau tindakan dijumpai dalam banyak pasal dalam KUHP. Frase melawan hukum ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan tersebut melawan hukum juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi. Namun demikian harus diakui pengertian melawan hukum juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum dalam lapangan hukum perdata. Dalam diskursus doctrinal “melawan hukum merupakan salah satu unsur dalam rumusan delik tindak pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. kemudian ajaran melawan hukum berkembanng menjadi 2 yaitu ajaran melawan hukum formil dan ajaran melawan hukum materiil, B. Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR dalam KUHP Nasional (UU No. 1 tahun 2023) Tafsir futuristik dalam Pasal 622 huruf l UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603 Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) Pasal 603 menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI 119 Penjelasan Pasal 603 Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga negara audit keuangan Pasal 604 menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomia negara, dipidana dnegan pidana penjara seumur hidup atau pidana penara paoing singkat 2 (dua) tahu dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikti kategori II dan paling banyak kategori VI. C. Ajaran Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 hakim MK secara khusus memberikan perhatian khusus tentang ajaran melawan yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah bestimmheitsgebot Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang melanggar hukum, baik secara formal, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur melawan hukum ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penjelasan Lebih Lanjut:  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam UU Tipikor: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya unsur melawan hukum formil dalam tindak pidana korupsi.  Makna Melawan Hukum:  Formil: Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya, melanggar aturan pengadaan barang dan jasa).  Materil: Perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, tetapi dianggap tercela dan melanggar rasa keadilan serta norma sosial. 120  Dualisme Penafsiran: Terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna melawan hukum dalam UU Tipikor.Sebagian hakim berpendapat bahwa melawan hukum hanya berarti melawan hukum formil, sementara sebagian lain berpendapat bahwa melawan hukum juga mencakup melawan hukum materil.  Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006 menghapus penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan melawan hukum dalam arti formil maupun materil. Namun, dualisme penafsiran tetap terjadi di pengadilan. D. Keterkaitan Pasal 2 dan 3 dengan Ajaran Kausalitas Ajaran Kausalitas jarang sekali digunakan ajaran dalam merangkai perbuatan- perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana materiil, maka titik dimulainya Analisa kasus adalah “timbulnya kerugian keuangan negara” sebagai akibat yang dilarang. Jika akibat yang dilarang ini sudah valid timbul, maka kedua adalah mencari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut. Selanjutnya merangkai perbuatan-perbuatan tersebut, dan menilainya serta menganalisisnya. Agar tidak timbul kesesatan dalam menganalisis rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut maka mutlak dibutuhkan ajaran kausalitas. Dalam memilih ajaran kausalitas tertentu, maka ditentukan pada pilihan rasional jaksa dan hakim. Jaksa, hakim dan bahkan advokat dipandu oleh ajaran kausalitas tertentu untuk merangkai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan ajaran kausalitas ini juga dalam waktu yang bersamaan digunakan sebagai analisa sehingga ditemukan satu atau beberapa perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang terlarang tersebut. Setelah perbuatan yang terlarang ditemukan maka tahap berikutnya menemuka pertanggungjawaban (culvabilitas/kesalahan) pada diri terdakwa, sehingga secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 121 Bagan 1 Ajaran Kausalitas dalam Tindak Pidana Korupsi Bagan 1 menggambarkan alur untuk menemukan rangkaiaan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta peran ajaran kausalitas dalam menemukan perbuatan yang melawan hukum tersebut. Untuk menemukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi maka pertama- tama harus ditemukan dahulu rangkaian perbuatan (C1, C2, C3 dan seterusnya) yang melawan hukum. Dalam menemukan rangkaian perbuatan ini maka ajaran kausalitas diperlukan yaitu rangkaian perbuatan itu haruslah memiliki keteraturan dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Perbuatan itu juga sufficient dan necessary yaitu bahwa benar perbuatan tersebut yang terlarang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan karena perbuatan yang terlarang itulah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan bukan disebabkan perbuatan lain serta ada hubungan antara perbuatan yang dilarang dengan timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Disamping alasan tersebut, antara perbuatan (perbuatan- perbuatan) yang dilarang tersebut memiliki hubungan yang logis dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Penerapan ajaran kausalitas menjadi penting agar tidak terjadi kesesatan berfikir. Dalam membangun hubungan yang logis dan agar tidak terjadi kesesatan berfikir maka dalam membangun rangkaian perbuatan yang terlarang tersebut, secara formil dibutuhkan alat bukti. Alat bukti tersebutlah yang mengindikasi perbuatan yang dilarang. Jika tahap ini dilalui dengan benar, maka kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi akan menjadi terang benderang, bukan lagi sebuah spekulasi yang dipaksakan. Dengan demikian rangkaian sebab akibat menjadi logis, 122 sistematis dan bisa masuk ke tahap kedua yaitu menemukan pertanggungjawaban (kesalahan) termasuk perluasan pertanggungjawaban pidana. Teori yang digunakan dalam analisa putusan ini difokuskan pada ajaran kausalitas. Untuk membantu dalam menganalisis kasus ini maka penulis menggunakan teori atau ajaran kausalitas. Teori atau ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menjadi faktor sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Selanjutnya teori ini digunakan untuk menakar pertanggungjawaban pidana yang ditimbulkan tersebut. Ajaran kausalitas juga digunakan agar logika hukum yang dibanguan oleh para penegak hukum saling bersesuaian termasuk logika hukum hakim. Dalam ajaran kausalitas, maka penting untuk membangun kerangka berfikir yang logis, antara fakta-fakta yang disajikan. Fakta-fakta yang disajikan tersebut harus berurutan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan satu rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam kasus ini akibat yang dilarang adalah kerugian pada keuangan negara. Ada banyak ajaran kausalitas, namun semua ajaran kausalitas itu berfungsi untuk membangun logika berfikir yang logis dan sistematis sehingga antara satu fakta (perbuatan/sebab) dengan perbuatan (sebab) lainnya saling berhubungan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Secara sederhana logika berfikir yang dibangun dalam ajaran kausalitas dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 2 Rangkaian Perbuatan dan Timbulnya Akibat Dari rangkaian perbuatan (sebab) 1, perbuatan (sebab) 2, perbuatan (sebab) 3, perbuatan (sebab) 4, dan perbuatan (sebab) 5, merupakan faktor-faktor yang menimbulkan akibat. Faktor-faktor ini saling berhubungan, sehingga membangun sebuah bangunan sebab yang terukur dan sistematis. Jika salah satu faktor tidak Perbuatan (sebab) 1 Perbuatan (Sebab) 3 Perbuatan (Sebab) 5 Perbuatan (sebab) 2 Perbautan (Sebab) 4 AKIBAT 123 tidak ada atau dihilangkan, ada kemungkinan tidak akan terjadi akibat atau akibat tidak akan terjadi atau munculnya akibat yang tidak sempurna. Contoh kongkrit yang bisa ditampilkan untuk menjelaskan teori di atas, adalah sebagaimana dipaparkan oleh Daniel E. Little dalam bukunya Varieties and Social Explanation : And Introduction to the Philosophy of Social Science (1991). Dalam buku tersebut Daniel menggambarkan sebuah mobil yang saat berjalan salah satu mur ban mobil longgar, ini disebutnya sebagai sebab 1. Mobil berjalan terus sehingga mengakibatkan mur tersebut lepas dan mengakibatkan tiga mur yang lain longgar dan ini disebutnya sebab 2. Oleh karena tiga mur longgar, maka satu persatu mur tersebut lepas (sebab 3). Karena kesemua mur ban mobil lepas, mengakibatkan ban mobil lepas (sebab 4). Ban mobil yang lepas tadi menyebabkan mobil kehilangan keseimbangan sehingga menabrak mobil yang ada di depannya (akibat). Jadi ditabraknya mobil yang ada di depan, tidak bisa dilepaskan dari sebab 1, sebab 2, sebab 3 dan sebab 4. Logika berfikir inilah yang disebutnya logika berfikir yang sistematis dan logis, yang dapat menemukan semua sebab/faktor atau semua perbuatan, dan menghubungkan semua faktor (sebab) tersebut. Ini juga yang disebut dengan logika berfikir kausal. Dengan logika berfikir kausal maka semua faktor harus ditemukan, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang memiliki kontribusi pada munculnya akibat yang dilarang tersebut. Dengan demikian akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya serta terhindar dari kesesatan berfikir. Dalam konteks berfikir kausal ini, Daniel juga menjelaskan tiga element penting ketiga membangun sebuah logika berfikir yang logis dan sistematis ini yaitu bahwa logika berfikir kausal ini tidak bisa digeneralisasi, artinya logika berfikir kausalitas hanya ditujukan pada kasus kongrit tertentu, karena tiap kasus memiliki sebab atau faktor-faktor yang berbeda dengan peristiwa kongkrit lainnya. Faktor kedua, adalah sangat tergantung pada mekanisme sebab. Dalam konteks ini apakah mekanisme sebab berjalan secara teratura (regularly) atau tidak teratur (irregulary). Jika faktor sebab berjalan secara teratur, maka prosesnya seperti pada mobil yang mengalami kecelakaan tadi, sebab 1, mempengaruhi munculnya sebab 2, dan munculnya sebab 3 sehingga muncul kecelakaan yang disebab oleh semua sebab (faktor) yang berjalan teratur. Sementara itu, mekanisme sebab yang tidak berjalan teratur, maka faktor-faktor (sebab-sebab) itu secara akumulatif memberikan kontribusi atas timbulkan akibat. Misalnya sebuah kerusuhan sosial, bisa jadi faktor-faktor yang 124 menimbulkan kerusuhan sosial itu komplek tidak berjalan teratur. Faktor tersebut diantaranya karena tingginya angka kemiskinan, harga sembako naik tinggi, adanya jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Meskipun faktor-faktor ini tidak berjalan teratur, namun faktor-faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya. Teori Daniel yang ketiga adalah terlibatnya beberapa faktor lain atau yang disebutnya referensi lain dari sejumlah individu. Faktor lain itu bisa berupa faktor eksternal/internal yang tidak merupakan faktor sebab (teratur dan tidak teratur) atau bisa juga circumstances yaitu keadaan-keadaan yang mempercepat atau memperparah timbulnya akibat yang dilarang. Dalam contoh kasus timbulnya kerusuhan sosial ini ternyata juga dipicu juga oleh wabah malaria yang bukan merupakan faktor regularly atau irregulary namun kondisi ini memperparah timbaulnya kerusuhan sosial. Faktor ini harus dipertimbangkan sehingga cara berfikir kausal benar-benar diterapkan sehingga ditemukanlah sejumlah faktor yang relevan yang menimbulkan sebuah akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, ajaran kausalitas telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Ajaran kausalitas tidak hanya dibatasi oleh ajaran yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari negara-negara civil law yaitu Von Buri, Van Hamel, Vos, Suringa, Langemeijer dan bahkan Remelink. Namun ajaran ini juga dikembangkan oleh ilmuwan hukum dari negara-negara common law yaitu Hart dan Honore. Mereka menulis buku yang fenomenal yang berjudul “Causation in Law”. Dalam menerangkan ajaran kausalitas Hart dan Honore, ada tahapan yang dilalui dalam menemukan kebenaran yang materiil dari sejumlah fakta atau sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tahapa pertama disebut dan factual cause dan tahap kedua adalah menemukan legal cause, dan tahap terakhir adalah menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Factual cause ini dimaksudkan untuk menemukan semua fakta, baik fakta hukum maupun bukan fakta hukum, dimana fakta-fakta tersebut berkontribusi atas timbulnya akibat yang dilarang. Flow chart dalam menemukan kebenaran materiil dalam konteks ajaran kausalitas yang berkembang di negara-negara common law dapat digambarkan sebagai berikut: 125 Dalam flow chart di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Defendant’s act : dapat diartikan sebagai perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan akibat yang dilarang (prohibited consequence). Karena banyaknya perbuatan sehingga menimbulkan rangkaian perbuatan yang panjang maka perlu dilakukan filterisasi (penyaringan) dalam rangka menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Oleh karena itu ada dua filter yang digunakan yaitu filter pertama menemukan factual cause (causation) dan filter kedua menemukan legal cause (causation). Untuk menemukan factual cause maka instrument yang digunakan adalah the but for test. Test ini menyatakan bahwa temukan perbuatan (perbuatan), baik perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tanpa perbuatan tersebut maka mustahil akibat yang dilarang akan timbul. Setelah menemukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka masuk ke filter kedua dengan menggunakan legal cause yaitu menemukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Untuk filter kedua ini, maka alat yang digunakan ada dua yaitu (1) substantive and operative cause; (2) novus actus intervens. Saya akan menjelaskan alat yang pertama yaitu substantive and operative cause. Dalam menggunakan alat ini maka perbuatan (perbuatan-perbuatan) tersebut secara substantif menimbulkan akibat yang dilarang yang dilihat dari kualitas perbuatan tersebut, sementara itu operative artinya jika perbuatan dihilangkan apakah akibat tetap akan muncul atau jika perbuatan tersebut tidak terlaksana apakah akibat tetap Causation Flow Chart Common Law Dependent’s Act Factual Causation Legal Causation Prohibited Consequence The but for test Substantial and operative cause Novus actus intervens Legal Responsibility 126 akan muncul atau tidak ? Contohnya, ketika seseorang membuang sampah ke kali yang jumlahnya 3 kantong plastik, akan menimbulkan pencemaran pada kali tersebut ? Sampah yang dibuang ke kali bisa menimbulkan pencemaran, namun jika yang dibuang hanya 3 kantong plastik, inilah yang disebut tidak substantive dan operative menimbulkan akibat yang dilarang, mungkin saja ada faktor lain (perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ketika perbuatan (perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang ditemukan, maka sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana (legal responsibility), maka test terakhir yang harus dilakukan adalah menemukan novus actus intervens. Novus actus intervens ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang memutus pertanggungjawaban pidana pelaku. Faktor ini bisa berasal dari pihak ketiga (pelaku lain), atau korban, atau malah faktor dari luar yang tidak bisa dihindari pelaku atau pelaku tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk mencegahnya. E. Penutup Dari uraiana di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. Ajaran malawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dimaknai sebagai ajaran melawan hukum dalam arti formil, artinya harus ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu secara tegas. Oleh karena ajaran melawan hukum dalam arti formil dikenal juga dalam lapangan hukum perdata dan lapangan hukum administrasi negara, karena itu harus ditafsirkan sebagai ajaran melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana, artinya perbuatan yang dilarang itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai rumusan pidana. 2. Perbuatan melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana harus secara tegas diatur agar memenuhi asas legalitas, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum lain. Karena itu, ketika hakim memutuskan terpenuhinya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR maka dia harus membenturkan dengan larangan perbuatan tersebut dalam hukum positif yang berada dalam lapangan hukum pidana. 127 3. Perbuatan melawan hukum pidana yang formil inilah ditujukan untuk memperkaya dirinya sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum pidana formil ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga doktrin ajaran kausalitas tertentu dapat dipergunakan untuk membantu dalam menemukan perbuatan yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung, menyerahkan keterangannya yang diterima dan disampaikan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Setelah mempelajari permohonan pemohon tentang Uji Materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) dalam perkara tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terdiri dari tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Substansi hukumharus jelas, tegas, dan tidak multitafsir, tapi juga harus dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan yang dinamis seperti korupsi. 2. Bahwa dalam hukum pidana, rumusan delik harus jelas (lex certa) dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi (lex stricta). 3. Bahwa dalam praktik selama ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah digunakan secara efefktif untuk menjerat pelaku korupsi, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta. 4. Bahwa dalam praktik pengadilan terkait penerapan hukum frasa “melawan hukum” dab “memperkaya diri sendiri” dalam Pasal 2 UU Tipikor, serta “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 3 UU Tipikor, hakim telah menafsirkan unsur-unsur tersebut dengan mengacu pada yurispridensi dan doktrin hukum pidana, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 128 5. Bahwa permasalahan dalam praktik timbul dikarenakan penuntut umum mengkonstruksikan dakwaannya dalam bentuk subsidaritas dengan menenmpatkan Pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan subsidair. Padahal unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 sangat umum sehingga tidaklah mungkin seseorang yang tidak terbukti unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam dakwaan Pasal 3. 6. Bahwa terhadap penerapan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tetapi dengan tetap menjamin independensi dan fleksibilitas bagi Hakim dalam memutus perkara disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara, negara lain: a. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan. Terkait perkara tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memberikan pedoman negara lain: - Apabila unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 UU Tipikor dengan ambang batas minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 UU Tipikor yaitu pidana minimal 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Terkait tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memberikan pedoman antara lain: - Karena perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengenyampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besamya nilai kerugan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 diubah menjadi sebagai berikut: 129 a) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor b) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU Tipikor. c. Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. d. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Bahwa dalam praktid di Mahkamah Agung dan peradilan khusus yang berada dibawahnya, penerapan SEMA dan Perma terhadap perkara korupsi tidaklah menimbulkan interpretasi baru. Keberadaan SEMA dan Perma tersebut telah memberikan panduan teknis kepada Hakim dalam memeriksa perkara korupsi serta memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan, yaitu dengan menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum di bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan sampai dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023. 9. Bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan yaitu dengan membatasi makna frasa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor hanya pada perbuatan tertentu, maka secara praktik akan: a. membatasi ruang lingkup pemberantasan korupsi secara signifikan, sehingga banyak perbuatan korupsi yang tidak dapat dijerat hukum. b. menyulitkan pembukaan di pengadilan karena harus membuktikan keterkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan spesifik seperti suap atau gratifikasi, padahal modus korupsi sangat beragam dan berkembang. c. berpotensi menimbulkan perdebatan baru dalam praktik. 10. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dna Pasal 3 UU Tipikor sudah cukup efektif dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi korupsi. Pembatasan sebagaimana dimohonkan Pemohon justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. 130 11. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sudah diadaptasi kedalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan penyesuaian ancaman hukuman, untuk menjawab kebutuhan dalam praktik penegkan hukum. 12. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, menyerahkan keterangannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (nullum crimen sine lege). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut. Kewenangan tersebut sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional dalam menegakkan hukum, tugas Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga selaras dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Polri memegang peran krusial untuk memastikan bahwa kerugian negara, pelanggaran hak ekonomi dan sosial 131 masyarakat akibat tindak pidana korupsi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel. 2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa: "Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.", Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. 3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki peran sentral dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua pasal ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 132 Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyoroti penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan akibat serupa. Dengan cakupan delik formil dan materiil yang terdapat pada kedua pasal ini, negara dapat secara efektif mengkualifikasikan dan menjerat pelaku korupsi yang sering kali menggunakan celah-celah administratif maupun yuridis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah menegaskan bahwa: "Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting yang dapat dibuktikan melalui audit investigatif yang sah dan bukan semata-mata didasarkan pada tafsir perbuatan, namun tetap harus merujuk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum." Dalam berbagai kesempatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Eddy Hiariej), menegaskan bahwa: "Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keuangan publik. Pasal 2 bersifat generik terhadap segala perbuatan yang merugikan negara, sedangkan Pasal 3 bersifat spesifik terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak mengenal double punishment, melainkan klasifikasi untuk efektivitas pembuktian dan keadilan substantif." Oleh karena itu, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak hanya penting dari perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai fondasi yuridis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu kedua norma tersebut juga telah digunakan sebagai instrumen hukum utama dalam berbagai putusan pengadilan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, dan memastikan pengembalian kerugian negara. 4. Dalam artikel “Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan. Sementara itu, dalam buku Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Yunus juga menjelaskan tentang tujuh 133 kerugian keuangan negara yang mungkin terjadi dari tiga transaksi tersebut, yaitu: a. Pengadaan barang dengan harga tidak wajar akan menyebabkan kerugian keuangan negara dari selisih harga normal dengan harga yang digunakan saat ini. b. Harga wajar tetapi kualitas kurang baik dampaknya akan membuat barang tersebut menjadi lebih cepat rusak dan mungkin diperlukan perbaikan atau bahkan penggantian barang yang baru. c. Adanya transaksi yang memperbesar utang negara dampaknya kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar dan memberatkan keuangan negara. d. Piutang negara berkurang tidak wajar juga dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. e. Aset negara berkurang karena dijual murah atau dihibahkan pada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta maupun perseorangan. f. Memperbesar biaya instansi perusahaan, caranya yaitu dengan melakukan aktivitas fiktif, adanya pemborosan, dan tindakan lainnya yang membuat pengeluaran besar tetapi pendapatan kecil. g. Manipulasi laporan penjualan, di mana hasil penjualan yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan total penjualan yang terjadi secara nyata. 5. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang, Polri berpandangan sebagai berikut : a. Bahwa unsur subjektif rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor yaitu tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, bukan hanya berfokus pada unsur sikap batin karena sengaja atau kelalaian. Pasal 2 ayat (1) juga berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal tersebut adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara 134 atau perekonomian negara. Demikian pula pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. b. Bahwa konteks korupsi dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. "Sebetulnya setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus diikuti dengan mens rea atau niat jahatnya, mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik. c. Bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. d. Bahwa terhadap Pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan sifat melawan hukum materil dalam Pasal 2 UU Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga merubah delik korupsi dari 135 delik formil menjadi delik materil sudah selaras dengan konstitusi. Putusan tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif. e. Bahwa perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. f. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan unsur subjektif niat, atau sikap batin, atau mens rea dalam ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isu konstitusionalitas norma. 6. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Polri berpandangan : a. Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). b. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). 136 c. Bahwa pemaknaan unsur actus reus atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024) sebagai berikut. Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya pada jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas, sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor. d. Dengan demikian, rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. e. bahwa unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam rumusan perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai unsur objektif yang sekaligus menunjuk perbuatan yang dilarang yaitu memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan dengan sifatnya yang melawan hukum dan unsur objektif lainnya yaitu merugikan keuangan negara, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian rumusan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor tidak memerlukan kualifikasi perbuatan lainnya. 7. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor merupakan unsur yang bersifat objektif dan wajib diuji melalui mekanisme pembuktian dalam proses persidangan pidana. 137 Unsur mens rea atau sikap batin pelaku (sengaja atau kelalaian) dalam konteks tindak pidana korupsi harus dilihat sebagai sikap batin terhadap perbuatan melawan hukum itu sendiri, bukan terhadap akibat yang timbul. Dalam hal ini, pembuktian tidak ditujukan untuk membuktikan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut lebih tepat diposisikan sebagai akibat hukum (konsekuensi logis) dari perbuatan melawan hukum, bukan sebagai unsur kesengajaan (opzet) yang menjadi bagian dari niat pelaku. Dengan demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak disyaratkan adanya intensi khusus (special intent) untuk memperkaya diri dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Yang menjadi fokus pembuktian adalah ada atau tidaknya: a. perbuatan melawan hukum atau b. penyalahgunaan kewenangan, serta c. kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagai akibat yang ditimbulkan. Pemahaman ini telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang secara tegas menyatakan: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, maka pelaku tetap dikenai tindak pidana korupsi.” Pendekatan ini selaras dengan karakteristik delik materil, yang menempatkan akibat hukum sebagai elemen utama. Oleh karena itu, tidak terdapat keharusan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan memperkaya diri secara sadar atau sebagai bagian dari niat awalnya. 8. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret. 138 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada dasarnya bersifat normatif (regeling), yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui pengujian konstitusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang tetap menyatakan konstitusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu. Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan (judicial error), yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bukan melalui mekanisme pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena: a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional; b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistik dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara; c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas equality before the law, due process of law, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agsutus 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 139 I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pokok-pokok dalil Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 161/PUU-XXII/2024 atas uji materiil ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999), antara lain: Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawanan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).” Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). ” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 1. Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum” 2. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 3. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 4. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 140 5. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Adapun pokok-pokok dalil Pemohon adalah: - Pasal a quo tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil dikarenakan pasal tersebut tidak memuat bentuk dari kesalahan si pelaku, baik sengaja maupun kealpaan, yang menjadikan penerapan dalam pembuktian menihilkan unsur kesalahan berupa “mens rea”. - Pemohon menganggap bahwa Pasal a quo yang tidak menyebut bentuk kesalahan baik secara sengaja ataupun lalai menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan lex certa dan lex stricta. - Bahwa hak konstitusional yang melekat pada Pemohon secara faktual telah dilanggar karena ketentuan pada pasal a quo memuat unsur yang multitafsir dan mengandung ambiguitas. - Bahwa pemberlakuan Pasal a quo bersifat diskriminatif karena perumusannya yang tidak tegas dalam menjerat pelaku perbuatan yang benar-benar merugikan keuangan negara. - Substansi dalam frasa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor masih sangat lentur (karet) karena pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas adanya “mens rea”, dan perumusan pasal ini telah meniadakan korelasi yang harus dibangun antara kehendak pelaku, perbuatan, dan akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara. - Dalam praktik hukum, Pasal a quo dengan mudah menjerat pemangku jabatan atau direksi seperti Pemohon yang melakukan duty of care sebagai Direksi tanpa adanya kick-back sehingga menimbulkan ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. - Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus menuangkan secara eksplisit rumusan delik untuk kesengajaan (opzet) yang dalam hal ini bentuk kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud sehingga bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi “setiap orang dengan maksud dst...”, agar suatu kejahatan tidak dinilai secara asal dan hanya berdasarkan pada asumsi, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalinnya 141 peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik. - Norma Pasal a quo tidak secara tegas dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara” dan malah berfokus pada ada atau tidaknnya subjek yang diperkaya. Seharusnya, jika ingin mempidanakan seseorang, secara tegas perumusan pasal a quo menuntut APH untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat dari kehendak atau maksud si Pelaku dan kerugian keuangan negara tersebut memang sudah benar terjadi. - Muatan frasa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang tidak mengharuskan adanya “mens rea” tersebut seakan-akan mensyaratkan bahwa niat batin seseorang dengan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak perlu saling berkaitan, melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, terdapat kerugian keuangan atau perekonomian negara dan pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan “mens rea” dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi yang melakukan kesalahan. - Perumusan Pasal 3 UU Tipikor yang menggunakan frasa dengan tujuan ini masih sangatlah luas, dan tidak mendefinisikan bentuk kesengajaan yang menjadi delik unsur dalam perbuatan pidananya. - Luasnya pemaknaan frasa “dengan tujuan”dalam penerapan dan pembuktian setiap tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 3 UU Tipikor ini haruslah memakai rumusan “dengan tujuan” dengan frasa “dengan maksud” karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. berkenaan dengan dalil permohonannya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 142 2. Menyatakan frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara”dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomo140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu koorporasi dengan cara melawan hukum”. 3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”dan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan yang memintakan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, KPK memberikan keterangan sebagai berikut: 143 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Berkenaan dengan seseorang atau suatu pihak agar dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; dan 144 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa konsep kerugian konstitusional dirumuskan berdasarkan penafsiran Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan wajib memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami dan/ atau berpotensi dialami tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berkaitan dengan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana disebutkan pada point 2 tersebut di atas, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual” adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan oleh berlakunya suatu norma undang- undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU- XXI/2023). Sementara itu, yang dimaksud dengan “kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial” adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang (vide paragraf 3.6.3 halaman 29 Putusan MK Nomor 98/PUU-XXI/2023). 145 4. Bahwa kedudukan hukum Pemohon perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya. Berkaittan dengan kerugian konstitusional yang dimaksudkan, apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Pemohon adalah WNI yang merupakan Direktur PT. Merpati Nusantara sebagai terdakwa dalam perkara 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang telah diputus ditingkat pengadilan pertama bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada tingkat upaya hukum kasasi, Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). - Bahwa frasa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo diterapkan tidak mencerminkan kepastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon. Pemohon menyatakan dalam fakta persidangan Tingkat pertama terbukti beritikad baik dalam melaksanakan Perusahaan milik negara tersebut, dan tidak ada “mens rea” dalam diri Pemohon untuk merugikan keuangan Negara. Namun pada tingkat kasasi, Majelis Hakim berpendapat melawan hukum. Pasal a quo multitafsir dan sering diterapkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum dan sebagai negara hukum menyebabkan adanya ketakutan bagi pemohon untuk berbuat atau 146 tidak berbuat sesuatu sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena pemohon dinyatakan bersalah akibat ketidaktegasan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga menyebabkan perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan Tingkat kasasi. 6. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon diatas, KPK memberikan keterangan sebagai berikut : a. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusionalitas yang dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: - Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut bukan merupakan batu uji yang mengatur hak konstitusional Pemohon. Ketentuan UU Tipikor termasuk didalamnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan penjabaran politik hukum negara bahwa keuangan negara dan perekonomian negara perlu dilindungi dari perbuatan korupsi para penyelengara negara yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain maupun korporasi. Rumusan delik dalam pasal-pasal UU Tipikor yang mengatur tindak pidana korupsi dirumuskan untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara sesuai dengan prinsip konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur sifat kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak 147 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) NRI 1945 karena pasal- pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang sah yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. - Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. KPK berpendapat bahwa nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan UU a quo, karena pada kenyataannya peristiwa hukum yang dialami oleh para Pemohon justru dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. - Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 justru penanganan tipikor tidak bertentangan dengan HAM karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan hukum, bukan untuk melanggar hak asasi manusia b. Bahwa terkait anggapan Pemohon yang menilai pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor multitafsir dan sering diterapkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan sebagai negara hukum menyebabkan adanya ketakutan bagi Pemohon untuk berbuat atau tidak berbuat, menurut KPK selaku pihak terkait kekhawatiran Pemohon yang tidak beralasan dan hal tersebut merupakan isu implementasi norma, karena seharusnya pembuktian itu menjadi ranah domain penegakan hukum dalam kasus konkret. c. Bahwa melalui pemaknaan kerugian tersebut harus spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dapat dipastikan terjadi kerugian kepada pihak lain selain daripada Pemohon, maka memperhatikan permohonan Pemohon sebagai pihak berperkara semestinya bukan menjadi alasan pengajuan Uji Materiil karena menyangkut pelaksanaan norma. d. Berkenaan dengan pandangan Pemohon berangkat dari kasus yang dialami Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak 148 mempunyai niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena pada dasarnya apabila dalam proses penegakan hukum terdapat tindakan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka atas kerugian tersebut Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah penerapan norma atas kasus konkrit yang dapat dilakukan melalui upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali) yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan seluruh uraian kerugian konstitusional Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian KPK selaku pihak terkait berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PIHAK TERKAIT TANGGAPAN KPK TERKAIT DENGAN DALIL PEMOHON Tidak Terdapat Problem Konstitusionalitas terkait Perumusan Unsur Kesalahan sebagai Elemen Delik Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Berkenaan dengan petitum Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 149 atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum “, kami berpandangan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat. - Bahwa terdapat dua syarat untuk dapat memidana seseorang menurut Soedarto (Hukum Pidana I, 2013) yaitu: 1) dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit); dan 2) dapat dipidananya pembuat pidana (strafbaarheid van de persoon). Lebih lanjut, Soedarto menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah atau memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana jika terpenuhi tiga unsur kesalahan (schuld):  adanya kemampuan bertanggung jawab pada pembuat pidana;  hubungan batin antara pembuat pidana dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk-bentuk kesalahan; dan  tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf. - Bahwa harus terpenuhinya unsur kesalahan pidana sebagai dasar menjatuhkan sanksi pidana merupakan konsekuensi dari prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Prinsip ini adalah salah satu prinsip utama dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHP Nasional (UU No. 1/2023). Adanya kesalahan membuat penjatuhan pidana menjadi sah. Kesalahan, dengan demikian, adalah dasar yang mengesahkan pidana (Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, 2023). Oleh karena itu, dalam konteks kesengajaan, adanya kesengajaan melakukan tindak pidana merupakan syarat mutlak untuk penjatuhan pidana. - Kesalahan dan sifat melawan hukum, menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius (Hukum Pidana, 2011), adalah syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan. Dalam hal ini, kesalahan dan sifat melawan hukum merupakan elemen suatu delik (delictselement), yaitu unsur tidak tertulis 150 yang menjadi syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan (Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, 2023). Sebagai syarat umum, kesalahan tidak harus disebutkan dalam rumusan pasal sebagai bagian inti delik (delictsbestanddel). Kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu tindak pidana, kecuali terbukti lain (Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, Hukum Pidana, 2011). Sebagai elemen delik, kesalahan bermakna dapat dicelanya seorang pelaku atas perbuatannya yang tercela secara objektif. Dalam konteks ini, kesalahan sebagai delictselement tidak dimuat dalam surat dakwaan serta dapat dianggap ada (tidak harus dibuktikan) kecuali jika terdapat alasan pemaaf (Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, 2023). - Dengan demikian, meskipun Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak merumuskan “dengan sengaja” sebagai bagian inti delik, kesalahan pidana tetaplah merupakan elemen delik yang menjadi syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara. Jika kesalahan pidana (dalam bentuk kesengajaan) sebagai elemen delik tidak terbukti, misalnya karena adanya alasan pemaaf, maka seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, pembuktian kesalahan dapat merujuk pada pemikiran Soedarto di atas mengenai tiga unsur kesalahan (schuld). - Bahwa meskipun kesalahan pidana, termasuk kesengajaan, tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai bagian inti delik (delictsbestanddel) dalam rumusan tindak pidana, undang-undang mengharuskan bahwa dalam peradilan pidana, pengadilan wajib memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana. - Dengan demikian, prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) diakui dan diadopsi secara formal dalam hukum nasional Indonesia. Hal tersebut terefleksikan dalam ketentuan-ketentuan UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana serta UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:  Pasal 183 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 151  Pasal 193 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”  Pasal 6 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”  Pasal 8 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” - Di samping itu, hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam peradilan pidana adalah hak asasi manusia yang dijamin Pasal 18 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” - Dengan demikian, meskipun aspek kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 lebih merupakan elemen delik (syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan) dan tidak menjadi bagian inti delik, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut hanya dapat dipidana jika ia benar-bernar terbukti bersalah (casu quo, “dengan sengaja”) melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, terjadinya kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 merupakan “implikasi” dari “adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Oleh karena itu, tidaklah perlu menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 inkonstitusional 152 bersyarat dan memindahkan bagian inti delik “merugikan keuangan negara” ke awal rumusan Pasal dan melekat dengan bagian inti delik “dengan maksud” (berdasarkan petitum Pemohon), sebab Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Kesengajaaan sebagai Maksud/Tujuan selaku Bagian Inti Delik (Delictsbestanddel) Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Berkenaan dengan petitum Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, kami berpandangan bahwa Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat. - Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 telah mengatur aspek kesengajaan secara expressis verbis sebagai bagian inti delik (delictsbestanddel), yaitu dengan frasa “dengan tujuan”, sehingga tidak perlu dimaknai menjadi “dengan maksud”; - Bagian inti delik “dengan tujuan” meliputi frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dilakukan dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang mengakibatkan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga tidak perlu dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. 153 - Bahwa tidaklah tepat jika Pemohon berargumen bahwa “tidak ada satupun teori hukum pidana di dunia ini yang merumuskan bentuk kesalahan seseorang adalah dengan adanya kesengajaan sebagai tujuan”, karena justru doktrin hukum pidana yang mapan (established) amat mengenal “sengaja sebagai maksud/tujuan” sebagai salah satu bentuk kesengajaan. Istilah Belandanya adalah “opzet als oogmerk” yang berarti “sengaja sebagai maksud/tujuan”. Terminologi “oogmerk” secaara harfiah berarti “tujuan” atau “purpose/aim”. Uraian mengenai bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan dapat ditemukan dalam pemikiran para sarjana hukum pidana terkemuka sebagai berikut:  Satochid Kartanegara, dalam kitab Hukum Pidana Bagian Satu menjelaskan mengenai “opzet sebagai tujuan (doel)”;  Topo Santoso, dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana (2023) menjelaskan “sengaja sebagai maksud/tujuan” bermakna “perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang” dan “pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya”;  Soedarto, dalam buku Hukum Pidana I (2013) menerangkan tentang corak “kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai tujuan”; dan  Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius dalam buku Hukum Pidana (2011) menjelaskan bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud, pelaku “mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya” dan perbuatan tersebut “dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh”. - Dengan demikian, bagian inti delik “dengan tujuan” dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 merupakan adopsi eksplisit atas “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” (opzet als oogmerk) dalam rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak perlu dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan dimaknai sebagai “dengan maksud”, karena pada dasarnya dalam konteks kesengajaan, frasa “dengan tujuan” adalah sama dengan “dengan maksud”. - Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, terjadinya kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 3 UU 154 No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 merupakan “implikasi” dari “penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Oleh karena itu, tidaklah perlu menyatakan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 inkonstitusional bersyarat dan memindahkan bagian inti delik “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi melekat pada bagian inti delik kesengajaan, sebab Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi. Dengan demikian, Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi terkait Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara di Indonesia. - Tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Terkait dengan hal tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga awalnya tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil melalui rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. - Perumusan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada hakekatnya sudah sesuai dan dibutuhkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Masih rendahnya integritas penyelenggara negara di Indonesia mengharuskan aturan tersebut tetap diperlukan. Di sisi lain, peran negara dalam kehidupan perekonomian masyarakat masih sangat besar, mulai dari regulator dan fasilitator, pelaku ekonomi, pembangunan ekonomi, dan menghadap krisis. Kehidupan perekonomian Indonesia, saat ini masih sangat bergantung pada anggaran dari negara, baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pula keuangan negara 155 yang ada pada BUMN dan BUMD. Di sinilah peran penting negara, termasuk dengan menggunakan instrumen tindak pidana korupsi untuk mengendalikan pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terhadap para penyelenggara yang serampangan dalam melakukan pengelolaan APBN. APBD, dan keuangan BUMN/BUMD, negara perlu melakukan penindakan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar muncul efek jera dan daya tangkal. Sebab penindakan pada hakekatnya juga merupakan upaya pencegahan dalam arti luas. - Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya pengaturan mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena pada titik poin penempatan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam UU TIPIKOR ditujukan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi. - Dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum”. - Pentingnya pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, juga dikarena tidak semua perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Misalnya, Mark up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak selamanya hal itu diawali dan diikuti oleh adanya suap menyuap dan gratifikasi. Ada kalanya para pihak sejak awal telah melakukan kerjasama untuk melakukan mark up pengadaan barang dan jasa, dan hasilnya akan mereka nikmati berdua dikemudian hari. Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga akan menyulitkan Negara dalam melakukan 156 tuntutan terhadap uang pengganti. Padahal paradigma dan filosofi pemidanaan di berbagai negara saat ini juga mengalami perubahan, yang semula menekankan pada upaya pembalasan (retributif), sekarang berganti pada upaya pengembalian kerugian korban (restitutif), dan upaya memulihkan ke keadaan semula (restorative justice). - Apabila mengacu pada ketentuan UU Tipikor, terdapat 30 (tiga puluh) perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor, mempunyai unsur pidana yang berbeda dengan delik pidana terkait delik pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 maupun ketentuan Pasal 12B UU Tipikor. Salah satu unsur pidana dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor yang membedakan dengan rumusan Pasal-Pasal lain adalah unsur “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”. - Konsiderans menimbang UU No. 31/1999 menegaskan bahwa “tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional” serta “menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.” Dalam Penjelasan Umum UU No. 31/1999 pun, kebahayaan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara diuraikan beberapa kali, salah satunya adalah penegasan bahwa “perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.” - Lebih lanjut, konsiderans menimbang UU No. 20/2001 kembali mengafirmasi bahwa tindak pidana korupsi “tidak hanya merugikan keuangan negara” tetapi juga merupakan “pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,” sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai “kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.” Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan salah satu tindak pidana utama dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Dalam hal Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo, meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak 157 mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan serta komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pada saat penanadatanganan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangka-Bangsa Anti Korupsi) yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No.7/2006”). - Salah satu yang utama yaitu melalui penegakan hukum yang utamanya pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan, sebab berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan pada kekuasaan (machtsstaat). Sehingga norma Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terhadap permintaan Pemohon untuk menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mengikat secara hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak. Statistik Penanganan Perkara Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara - Signifikansi dan urgensi pengaturan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara tidak hanya bersifat normatif saja, melainkan juga memiliki relevansi empiris dengan merujuk pada jumlah kerugian keuangan/perekonomian negara yang ditimbulkan serta prevalensi penanganan perkara korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara. Berdasarkan analisis terhadap laporan-laporan riset Indonesia Corruption Watch berjudul “Tren Vonis Kasus Korupsi” tahun 2014 sampai dengan 2023, didapatkan fakta bahwa berdasarkan riset putusan pengadilan dalam perkara korupsi, jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan korupsi sejak tahun 2014 hingga 2023 secara nasional mencapai lebih dari Rp291,5 triliun. 158 - Dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, sejak 2014 sampai dengan Mei 2025, KPK telah menangani 310 perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Jumlah Perkara Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara yang Ditangani KPK Tahun 2014 s.d. 2025 Tahun Jumlah Perkara 2014 15 2015 14 2016 14 2017 15 2018 17 2019 18 2020 27 2021 30 2022 14 2023 62 2024 68 2025 16 Total 310 - Total jumlah kerugian keuangan/perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang ditangani oleh KPK pada tahun 2018 s.d. 2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun. Jumlah Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara Tahun 2018 s.d. 2025 Tahun Jumlah Kerugian Negara 2018 Rp636.661.190.535 2019 Rp2.508.368.042.421 2020 Rp931.258.066.924 2021 Rp484.224.966.304 2022 Rp1.977.266.385.641 2023 Rp1.241.560.856.292 2024 Rp5.339.000.000.000 dan USD2.731.021,27 (setara Rp44.290.337.446,23) 2025 Rp11.982.000.000.000 Total Rp25.144.629.845.563,20 159 Aspek Kesejarahan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara dalam Setiap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Masa ke Masa - Tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan salah satu bentuk korupsi yang konsisten ada dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa. Hal ini mencerminkan bahwa korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara telah menjadi bagian fundamental dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sejak dekade-dekade awal kemerdekaan Indonesia pada 1957 hingga UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yang berlaku saat ini. - Dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 atau PRT/PM/06/1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi, perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian diatur dalam Pasal 1 ayat (1): “Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.” - Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 mengatur mengenai kerugian negara: “Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Nnegara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.” - UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi mengatur korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 1: 160 “Yang disebut tindak pidana korupsi ialah a) tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.” - Begitupun dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara: “Dihukum karena tindak pidana korupsi karena: (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” - Saat ini, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, mengatur korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3: “Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 161 Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” - Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara secara historis selalu ada dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga telah menjadi bagian integral, bahkan menjadi salah satu tindak pidana korupsi utama dalam hukum pidana nasional Indonesia Pengaturan Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara dalam KUHP Nasional Menunjukkan Relevansi dan Urgensi Tindak Pidana Tersebut - Dengan diundangkannya UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang sebelumnya diatur dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 diambil alih dan dimasukkan pengaturannya ke dalam Bab XXXV: Tindak Pidana Khusus KUHP Nasional. Lebih spesifik, delik Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjadi Pasal 603 KUHP Nasional, sementara delik Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjadi Pasal 604 KUHP Nasional. Pada saat mulai berlakunya KUHP Nasional di tanggal 2 Januari 2026 (vide Pasal 624 KUHP Nasional), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional). - Pengambilalihan dan pengaturan tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam KUHP Nasional menunjukkan kuatnya urgensi dan relevansi kriminalisasi dan penegakan hukum atas tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi dimasukkan dalam bab tersendiri “Bab Tindak Pidana Khusus”. Merujuk Penjelasan Umum KUHP Nasional, karakteristik tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara, mencakup: 162 a. dampak viktimisasinya besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (antara lain ditandai dengan adanya korupsi yang melibatkan pelaku pidana lintas negara serta menghasilkan aset hasil pidana yang dipindahkan atau disembunyikan di negara asing sehingga membutuhkan pemulihan aset lintas yurisdiksi); c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus (ditunjukkan dengan pengaturan hukum acara pidana khusus dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 serta UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel (ditandai dengan ketentuan khusus pidana materiel dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, antara lain mengenai ketentuan pemidanaan); e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 30/2002); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi (antara lain United Nations Convention against Corruption yang diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/2006 serta OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (antara lain ditandai dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa menurut UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001). Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara menurut KUHP Nasional. 163 - Sebagaimana telah diuraikan, KUHP Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengambil alih dan mengatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. - Pasal 603 KUHP Nasional [sebelumnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001] merumuskan: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” - Pasal 604 KUHP Nasional [sebelumnya Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001] mengatur: “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” - Sebagaimana diuraikan dalam bagian lain Keterangan ini, rumusan Pasal 603 KUHP Nasional memang tidak secara eksplisit menyebutkan bagian inti delik kesalahan “dengan sengaja”, sementara Pasal 604 KUHP Nasional telah merumuskan bagian inti delik kesalahan “dengan tujuan” (sepadan dengan kesengajaan sebagai maksud/tujuan). - Namun demikian, berdasarkan Pasal 36 KUHP Nasional, perbuatan dalam Pasal 603 maupun Pasal 604 harus dilakukan dengan sengaja untuk dapat dipidana. Pasal 36 KUHP Nasional mengatur: “(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” - Berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat (1), ketentuan dimaksud berfungsi untuk memformalkan dan menegaskan prinsip tiada pidana tanpa 164 kesalahan (geen straf zonder schuld). Selanjutnya, Penjelasan Pasal 36 ayat (2) menyebabkan implikasi penting bahwa “setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara” (Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, 2023). Konsekuensi mendasar dari ketentuan ini, tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional harus dibuktikan unsur kesengajaannya pada setiap tahap pemeriksaan perkara. - Dengan demikian, berkaitan dengan permohonan Pemohon, tanpa harus memberikan pemaknaaan atau menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap tindak pidana korupsi kerugian negara, berdasarkan KUHP Nasional, setiap tindak pidana (termasuk korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara) memang harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Kesesuaian Korupsi Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara dengan UN Convention against Corruption - UN Convention against Corruption mengatur ketentuan-ketentuan antikorupsi yang Negara Pihak (termasuk Indonesia) wajib adopsi (shall adopt) dan wajib pertimbangkan untuk diadopsi (shall consider adopting) dalam bidang pencegahan korupsi, kriminalisasi, penegakan hukum, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Meskipun demikian, Pasal 4 ayat 1 UNCAC tetap menjamin prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial negara Pihak: “Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan Konvensi ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial negara dan prinsip non- intervensi terhadap urusan domestik Negara lain.” - Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara merupakan salah satu tindak pidana utama dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari masa ke masa. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UNCAC, pengaturan tindak pidana tersebut adalah sepenuhnya sah dan berdasar hukum, baik hukum nasional dan hukum internasional, dengan mengingat prinsip 165 kedaulatan negara untuk menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum pidana (ius puniendi). - Meskipun tidak mengatur secara tersendiri tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara, terdapat satu tindak pidana wajib (mandatory offence) dalam UNCAC yang karakternya mirip dengan korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dan penggelapan dalam jabatan, yaitu Pasal 17 tentang tindak pidana “penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan lain atas properti/kekayaan oleh pejabat publik” (embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official): “Setiap Negara Pihak wajib mengadopsi upaya legislatif atau upaya lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan lain oleh pejabat publik untuk keuntungan dirinya sendiri, orang lain, atau entitas, atas properti/kekayaan, dana publik atau privat, sekuritas, atau hal lain yang bernilai, yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya.” - Substansi delik ini mencakup perbuatan penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan lain yang dilakukan seorang pejabat publik atas suatu kekayaan, dana publik (termasuk anggaran negara), yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya, dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri pejabat publik tersebut, orang lain, atau entitas. - Pasal 3 ayat (2) UNCAC memang mengatur bahwa: “Untuk tujuan mengimplementasikan Konvensi ini, tindak pidana yang diatur di dalam Konvensi tidak perlu, kecuali dinyatakan lain, untuk mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada properti/kekayaan negara.” - Ketentuan ini sama sekali tidak membuat tindak pidana korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak sesuai dengan UNCAC, karena: 1) Fokus pengaturan Pasal 3 ayat (2) UNCAC terbatas secara spesifik pada tindak pidana yang diatur dalam Konvensi [Christina Binder & Jane A. Hofbauer, Article 3: Scope of Implementation, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019], bukan pada tindak pidana korupsi menurut hukum nasional yang tidak diatur eksplisit dalam UNCAC. Dengan demikian, jangkauan hukum normatif Pasal 3 ayat (2) tidak 166 dimaksudkan untuk menyasar tindak pidana korupsi di luar UNCAC yang diatur dalam hukum nasional, termasuk korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara. 2) Terhadap tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang diadopsi dalam hukum nasional Negara Pihak pun, norma Pasal 3 ayat (2) hanya tidak mensyaratkan adanya kerugian/kerusakan properti/kekayaan negara [Christina Binder & Jane A. Hofbauer, Article 3: Scope of Implementation, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019], namun tidak melarang pengaturan unsur tersebut dalam kriminalisasi tindak pidana UNCAC menurut hukum nasional. - Meskipun UNCAC tidak mengatur delik korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara secara khusus, beberapa norma UNCAC secara expressis verbis mengakui, sangat prihatin, dan bahkan mengatur mengenai fenomena kerugian negara akibat korupsi. Hal tersebut terefleksikan dalam ketentuan-ketentuan berikut: 1) Konsiderans pendahuluan (preamble): “Menimbang lebih jauh kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah aset besar, yang mungkin merupakan bagian substansial dari sumber daya/kekayaan Negara-Negara, dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara-Negara tersebut,” Konsiderans ini menunjukkan dengan jelas bahwa UNCAC mengakui dan begitu prihatin atas korupsi besar (grand corruption) yang amat merugikan sumber daya, termasuk keuangan/perekonomian negara. 2) Dalam Pasal 53 yang mengatur tentang tindakan pemulihan properti/kekayaan secara langsung, UNCAC mengakui fenomena dirugikannya suatu negara akibat korupsi dan mengatur mekanisme pemulihannya secara langsung [Jean-Pierre Brun, Article 53: Measures for direct recovery of property, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019]. Pasal 53 ayat (2) dan (3) UNCAC mengatur: “Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestiknya: … 2. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan pengadilannya untuk memerintahkan orang-orang yang 167 telah melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti kerugian kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut; dan 3. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan pengadilan atau otoritas berwenangnya, pada saat harus memutuskan perampasan, untuk mengakui klaim Negara Pihak Lain sebagai pemilik sah dari properti/kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai Konvensi ini.” 3) Pasal 57 UNCAC tentang pengembalian dan penyisihan aset (return and disposal of assets) mengatur bahwa properti yang dirampas suatu Negara Pihak harus disisihkan, termasuk dengan mengembalikannya kepada pemilik sahnya terdahulu. Subjek “pemilik sahnya terdahulu” (prior legitimate owners) mencakup pula Negara Pihak yang dirugikan akibat korupsi [F. Pinar Ölcer, Article 57: Return and disposal of assets, dalam Cecily Rose et al. (ed.), The United Nations Convention against Corruption: A Commentary, 2019]. - Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa korupsi kerugian keuangan/perekonomian negara sebagai salah satu tindak pidana utama dalam UU Pemberantasan Tindak Korupsi telah sesuai dengan jiwa dan norma hukum UNCAC. UNCAC secara khusus amat prihatin terhadap korupsi yang sangat merugikan sumber daya/kekayaan negara, dan lebih jauh lagi telah mengatur mekanisme pemulihan aset hasil korupsi lintas- yurisdiksi ke Negara Pihak yang dirugikan oleh korupsi. Tanggapan atas Petitum Pemohon dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3), pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 1) Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 - Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bukan merupakan batu uji yang mengatur hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, hal ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan proses politik harus mengikuti prinsip demokrasi. 168 - Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan demokrasi. Berdasarkan ketentuan pasal a quo korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat merusak tatanan demokrasi. Hal ini berarti bahwa Negara, termasuk dalam hal ini peraturan perundang- undangan tentang korupsi harus berdasarkan pada hukum. - Perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertujuan untuk melindungi keuangan negara dan perekonomian negara dari tindakan korupsi. Tujuan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Adanya UU Tipikor termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana korupsi sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan penjabaran politik hukum negara bahwa keuangan negara dan perekonomian negara perlu dilindungi dari perbuatan korupsi para penyelengara negara yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain maupun korporasi. Oleh karena itu, rumusan dalam pasal-pasal UU Tipikor yang mengatur tindak pidana korupsi dirumuskan untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara sesuai dengan prinsip konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2) Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 - Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai sifat kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut jelas tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) NRI 1945 karena pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme 169 penegakan hukum yang sah yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. 3) Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 - Ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, mengamanatkan dikutip sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” - Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki tujuan yang sama dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. - Bahwa ketentuan a quo tidak mengakibatkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai penahanan adalah dalam rangka proses peradilan pidana sebagai bagian dari integrated criminal justice system. - Apabila Pemohon mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa selama proses peradilan sedang berlangsung, maka terhadap Pemohon tetap dianggap tidak bersalah sesuai asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Asas praduga tidak bersalah tersebut berlaku untuk setiap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, tidak hanya terhadap para Pemohon. Para Pemohon yang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjalani penahanan adalah dalam rangka proses pembuktian terjadinya tindak pidana, dan tidak ada kaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Atas dasar pertimbangan tersebut, KPK berpendapat bahwa nyata- nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan UU a quo, karena pada kenyataannya peristiwa hukum yang dialami oleh para Pemohon justru 170 dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. - Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor memiliki tujuan yang sama dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana yang dipertegas juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum yang adil. 4) Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 28 G UUD 1945 - Ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan sebagai berikut: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. - Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menjamin hak sasi manusia termasuk hak untuk tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan pengadilan yang sah. - Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga mengatur tindak pidana korupsi dengan ketentuan yang jelas dan spesifik, sehingga tidak bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan pengadilan yang sah. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dapat diterapkan melalui proses pengadilan yang sah. - Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan HAM karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan hukum, bukan untuk melanggar hak asasi manusia. Peran UU Tipikor adalah untuk memberikan keadilan dan memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, yang merupakan 171 tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat. Dengan demikian pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sejalan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam 28I ayat (2) UUD 1945. 5) Tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28I ayat (2) UUD 1945. - Ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, mengamanatkan dikutip sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.” - Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan HAM karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan hukum, bukan untuk melanggar hak asasi manusia. Peran UU Tipikor adalah untuk memberikan keadilan dan memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, yang merupakan tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat. - Dengan demikian pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sejalan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam 28I ayat (2) UUD 1945. Tanggapan atas Petitum Pemohon Terhadap Permintaan Pemohon Agar Penambahan Frasa Dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. - Bahwa berkenaan dengan frasa” “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Argumentasi yang dikemukakan Pemohon bahwa rumusan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat pembuktian unsur-unsur tersebut tidak perlu memperhatikan mens rea atau niat dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk memperkaya atau 172 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah tidak benar dan tidak mendasar. - Anggapan Pemohon terkait kasus yang dialami, yang pada pokoknya menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkrit. Masalah pembuktian seperti tersebut di atas, bukanlah merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih tepat masuk pada pembuktian perkara konkrit yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung. Sebab argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan keputusan normatif yang bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis. Dalam konteks argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon terkait tidak adanya mens rea dari Pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara namun pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan Pemohon bersalah. Hal tersebut merupakan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Bukan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Jadi keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya, tetapi terkait dengan penerapan norma tersebut dalam kasus konkrit yang sifatnya individual. - Pengujian terhadap norma yang bersifat individual dan konkrit dilakukan oleh lembaga peradilan di mana untuk norma yang bersifat beschikking melalui lembaga peradilan tata usaha negara, sedangkan untuk norma yang bersifat vonis dilakukan melalui lembaga banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sementara itu, untuk norma yang bersifat mengatur atau regeling pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk peraturan yang setingkat dengan undang-undang, dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan yang hirarkinya di bawah undang-undang. 173 III. PETITUM 1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian materil Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). Permintaan keterangan tambahan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak ASRUL SANI, sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: Kalau kita bicara Pasal 2 ayat (1) ya, ini kan setidaknya ada 3 unsur. Pertama, melawan hukum … secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, saya ingin mohon tambahan keterangan yang ini tentu kalau dari sisi Kuasa Presiden mencerminkan bagaimana kemudian pasal ini diimplementasikan. Nah dari 3 unsur itu, ya, ini mohon keterangan tambahannya adalah apakah dalam pelaksanaannya, perlu diwujudkan suatu hubungan kausalitas, antara melawan hukumnya dengan merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi. Barangkali supaya lebih mudah saya ingin menjelaskan seperti ini, ya. Kan misalnya seorang penyelenggara negara atau pejabat negara membuat suatu keputusan atau suatu kebijakan, kebetulan secara prosedural salah, ada yang tidak … bukan salah, ada yang tidak dipenuhi, sehingga ini membuka peluang untuk adanya ... apa ... kategorisasi bahwa itu adalah ... apa ... perbuatan melanggar hukum atau secara melawan hukum, ya. Tapi kemudian akibat dari kebijakan atau keputusan yang katakanlah secara prosedural itu ada pelanggaran hukumnya ya, ada pihak yang ... pihak lain ini, saya tidak bicara diri sendiri, ya, orang lain atau korporasi yang diuntungkan, diperkaya, dan 174 kemudian karena ... apa ... dia kemudian menjadi diuntungkan atau diperkaya, kemudian akibatnya negara dirugikan. Nah, saya hanya ingin tahu apakah ya, ini dalam praktiknya itu di ... ya ... dibentuk sebuah hubungan kausalitas, itu. Itu, itu saja yang saya ingin mohonkan ... apa ... dari baik kuasa presiden yang ada Kejaksaan maupun dari KPK, ya Diterangkanlah bagaimana hubungan kausalitas atau penegak hukum memandang itu sebagai hal yang sendiri- sendiri? Melawan hukumnya dinilai sendiri, kemudian fakta-fakta yang terkait dengan itu tadi memperkaya, terutama yang saya tekankan orang lain dan korporasi, ya. Karena kalau kemudian itu memperkaya diri sendiri kan simple itu ya, kausalitasnya sudah kelihatan. Tapi ketika orang lain atau korporasi, nah, ya, kemudian itu menimbulkan akibat negara. Nah, itu tolong penjelasannya agar bisa ditambahkan, ya? Bahwa berdasarkan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim tersebut, KPK selaku Pihak Terkait memberikan Keterangan Tambahan yang diharapkan dapat membantu Majelis Hakim MK dalam membuat pertimbangan sekaligus mengambil putusan atas permohonan kedua perkara a quo, terkait permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), yang diajukan dalam persidangan Mulia di Mahkamah Konstitusi ini. KETERANGAN TAMBAHAN BERKENAAN DENGAN PENERAPAN UNSUR PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor demikian, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: a. Setiap orang b. yang secara melawan hukum c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi d. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 175 2) Bahwa Pasal 3 UU PTPK, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” Berdasarkan rumusan Pasal 3 UU Tipikor demikian, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: a. Setiap orang b. yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 3) Dalam penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, apabila dikaitkan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Bapak ASRUL SANI di atas, maka dapat dijelaskan bahwa berkenaan dengan tindak pidana terdapat dua ajaran yakni monistis dan dualistis. Dalam ajaran monistis, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Setelah semua unsur delik terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. 4) Sedangkan ajaran dualilistis, memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (actus reus/criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (mens rea/criminal responsibility atau kesalahan). Jadi, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, pelaku tidak serta merta dapat dipidana. Penjatuhan pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan atau sikap batin pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. 5) Bahwa dalam perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini, dalam beberapa kasus yang tercermin dalam putusan pengadilan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat kecenderungan Hakim 176 menerapkan ajaran monistis yakni memandang “onrechtmachtigheid atau wederrechtelijkheid atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan schuld atau kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana atau straftbaar feit, dimana konsep ajaran monistis memandang kesalahan pelaku sebagai keadaan psikologi pelaku, sehingga kesalahan hanya tertuju pada terbuktinya tindak pidana dalam rumusan delik. 6) Dalam perkembangan terkini, berkenaan dengan diskursus monitis dan dualitis ini, telah ditegaskan dalam perumusan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP Nasional yang mengadopsi ajaran dualistis telah mengakhiri perdebatan teoritis dalam literatur: apakah hukum pidana Indonesia menganut ajaran monistis atau ajaran dualistis. KUHP Nasional juga memberikan penegasan pemberlakuan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). Bagian pertanggungjawaban pidana menyebutkan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan sendiri merupakan bentuk dari kesalahan. Keduanya menjadi bagian pembahasan masalah pertanggungjawaban pidana. 7) KUHP Nasional menegaskan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional). Oleh karenanya, dalam ajaran dualistis ini setiap tahap pemeriksaan perkara pidana wajib membuktikan kesengajaan untuk mencegah pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak sengaja. Ajaran dualistis dalam KUHP Nasional membuat kata-kata “dengan sengaja” tidak lagi sebagai bagian inti delik/unsur tertulis dalam suatu tindak pidana. 8) Bahwa menurut doktrin, frasa "sengaja" dalam perumusan tindak pidana sering mengambil bentuk lain, contohnya seperti "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui". Bentuk semacam ini pada dasarnya menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja. Bahkan banyak ahli mengatakan kata kerja yang diawali dengan imbuhan me- seperti "mengambil barang" sudah menyiratkan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, termasuk dalam hal ini 177 ”me’’ dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. 9) Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi ASRUL SANI di atas, terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka jika dihubungkan ajaran dualistis dapat dirumuskan penerapannya sebagai berikut: a) Bahwa berkenaan dengan tindak pidana (actus reus) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dalam pembuktian perbuatan subyek hukum yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana (delik) tersebut, masing- masing unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dapat dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 UU 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, harus memenuhi kaedah-kaedah yang dalam peraturan perundang-undangan, Putusan MK, doktrin maupun yurisprudensi, maupun sumber hukum lain yang harus dipedomani. b) Berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan oleh yang Mulia Hakim Konstitusi Bpk ASRUL SANI mengenai apakah dalam pelaksanaannya, perlu diwujudkan suatu hubungan kausalitas, antara unsur “melawan hukum’’, dengan unsur “merugikan keuangan negara” dan dengan unsur ‘’memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau koorporasi” ataukah dalam pembuktiannya masing-masing unsur tersebut dibuktikan sendiri terpisah satu dengan lainnya? c) Bahwa berkenaan dengan ajaran kausalitas, yang dianut di Indonesia adalah teori sebagaimana yang dianut di Belanda yakni teori Trager atu Von Kries, yang menyatakan yang menjadi sebab ialah yang seimbang (adequaat) dengan akibat. Jadi berdasarkan teori ini sebab yang tidak langsung tidak dapat diterima. Sehingga hukum pidana di Indonesia hanya mengenal akibat yang langsung. Oleh karenanya Teori akibat “tidak langsung”, yang dalam hal ini sebagaimana Teori Kausalitas von Buri ‘’conditio sine qua non”, dalam hukum pidana di Indonesia tidak diterima. Sebab menurut teori von Buri ini semua sebab atau faktor terjadinya akibat adalah sebab, sehingga semua sebab yang tidak bisa dihilangkan terjadinya 178 akibat adalah sebab, sehingga sebab yang tidak langsung juga adalah sebab dari adanya akibat. d) Bahwa dihubungkan dengan adanya teori Kausalitas tersebut, jika dikaitkan dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka yang memiliki kausalitas hanyalah antara unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan unsur “melakukan perbuatan melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’’. Kausalitas yang dipersyaratkan dalam pemenuhan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah bahwa untuk adanya tindak pidana korupsi harus telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Hal ini sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada angka (3.10.4) hal 112 menyatakan bahwa: “….Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (Kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari (1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan (2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi”. 10) Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi demikian, maka jelas bahwa kerugian keuangan negara/perekonomian negara memiliki kausalitas yakni sebagai akibat langsung adanya perbuatan melawan hukum atau 179 menyalahgunakan kewenangan yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut R Wiyono, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor, bila unsur kerugian negara tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan untuk terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Keberadaan unsur kerugian keuangan negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia. 11) Penafsiran Mahkamah Konstitusi demikian kiranya sudah tepat, mengingat dalam penafsirannya tidak memisahkan antara unsur “adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” dengan unsur “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Mahkamah Konstitusi tetap menggabungkan pemenuhan unsur “adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” yang dikaitkan dengan unsur “memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yang dalam implikasinya “mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara”. 12) Bahwa menjadi tidak tepat, jika dalam menilai kausalitas tersebut hanya dikaitkan antara unsur “memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan unsur “mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara”. Dengan menafsirkan kausalitas demikian, maka seolah-olah harus ada pembuktian fakta bahwa kerugian keuangan negara/perekonomian negara semata-mata diakibatkan oleh kehendak memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jika kausalitas demikian yang dikehendaki pembentuk undang-undang, maka akan sulit membuktikan adanya kehendak memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara. 13) Bahwa pembuktian adanya pemenuhan unsur “adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” yang kemudian berakibat langsung pada terjadinya kerugian keuangan negara/perekonomian yang 180 kemudian dapat berimplikasi pada bertambah kaya atau diuntungkannya diri sendiri, orang lain atau korporasi, tentunya akan lebih realistis. Dengan pemaknaan unsur yang demikian, maka selanjutnya berkenaan dengan aspek pertanggungjawaban pidana dapat dikualifisir menjadi lebih jelas, karena akan lebih mudah mengetahui adanya niat kehendak jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. 14) Bahwa berkenaan dengan aspek pertanggungjawaban pidana (mens rea) ini dalam ajaran dualistis, akan menguji ada tidaknya adanya kesalahan atau sikap batin pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Dalam pembuktian adanya kesengajaan dalam delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor ini, harus selalu dikaitkan dengan kesengajaan (Willens en wetten atau menghendaki dan mengetahui), dimana Pelaku tidak hanya melakukan perbuatan itu tetapi juga menghendaki perbuatan itu dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor, maka keadaan sengaja (Willens en wetten) ini harus ada ketika Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” yang disadarinya/patut diketahuinya dapat “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. 15) Oleh karenanya, pengujian adanya kesengajaan (Willens en wetten) ini tidak bisa dipisah-pisahkan seakan-akan sengaja hanya untuk unsur “memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun kesengajaan tersebut harus selalu dikaitkan dengan kesengajaan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Artinya, dalam pembuktian perlu dibuktikan bahwa ketika Pelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah menyadari/mengetahui dapat menjadikan dirinya bertambah kaya/menjadi lebih beruntung/memperkaya/menguntungkan orang lain atau korporasi. Keadaan demikian pada akhirnya dapat berakibat timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 16) Bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan tersebut yang 181 diketahui/disadari dapat memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut, dalam pembuktiannya biasa ditemukan adanya fakta- fakta perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pelaku yang mengindikasikan adanya kehendak/pengetahuan (Willens end wetten), misalnya seperti: - Mengadakan pertemuan pendahuluan untuk merekayasa proyek - Mengadakan komunikasi untuk menyepakati diawal adanya pembagian fee/keuntungan proyek - Menerima pemberian janji atau hadiah/uang/gratifikasi lain yang akan direalisasikan diwaktu yang akan datang - Mengutamakan pihak-pihak tertentu yang mengandung konflik kepentingan serta bentuk-bentuk perbuatan tercela lain, yang mengindikasikan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya bertujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. 17) Perbuatan-perbuatan demikian pada dasarnya merupakan modus atau cara yang mengiringi perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, yang sebenarnya membuktikan adanya kesengajaan yang bertujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain korporasi. 18) Bahwa berdasarkan penerapan unsur yang demikian, maka sebenarnya dalam perumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki problem konstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Sehingga dalam penormaannya tidak perlu ditambahkan klausula bersyarat seperti yang dikehendaki para Pemohon dalam perkara nomor 142/PUU- XXII/2024 dan nomor 161/PUU-XXII/2024. 19) Bahwa selanjutnya untuk melihat ada tidaknya perbuatan “melawan hukum” dalam suatu perkara tentunya tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan dari pelaku tindak pidana korupsi yang pada umumnya membantah dengan sejumlah alibi atau argumen lainnya, namun harus melihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Terhadap hal ini dapat dipedomani pendapat PAF Lamintang, yang menyatakan bahwa memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku, semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang-kadang hakim harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan 182 yang mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatan itu telah ia (pelaku) lakukan. 20) Bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi”, secara lex certa dan lex scripta penulisan unsur ini menggunakan kata “atau” sehingga dalam unsur ini pihak yang diperkaya tersebut harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yakni memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, ataupun dapat pula gabungan di antaranya. 21) Selanjutnya untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi”, tersebut dapat berpedoman pada pendapat doktrin dan yurisprudensi, sebagai berikut : a) Bahwa pengertian “memperkaya” sebagaimana di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menjadikan bertambah kaya”, sedangkan “kaya” artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. b) Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan “Penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”. c) Lilik Mulyadi menyatakan “pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga pelaku bertambah kekayaannya”. d) Adami Chazawi, menyatakan “…Memperkaya diri sendiri artinya diri sendiri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, yang memperoleh atau bertambah kekayaan adalah orang lain selain si pembuat, demikian juga dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi”. 183 e) R. Wiyono menyatakan bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi. 22) Praktek peradilan menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum, termasuk juga dalam hal uang atau harta yang diterima tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi yang menerima pemberian itu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi, sebagai berikut : a) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa R.S. Natalegawa, di mana unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap terbukti telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya. b) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/Pid/1993 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugian negara sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkan Terdakwa I untuk pembiayaan pabrik kertas. Hasil korupsi ini selain dipergunakan Terdakwa I sendiri sebagian dibagikan kepada Terdakwa III dan kepada seorang saksi. c) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa mencairkan klaim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpa menghiraukan keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan BPPN tentang hal itu, telah memperkaya Bank Bali. 23) Kasualitas penyalahgunaan kewenangan dihubungkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya harus memenuhi kedua unsur tersebut yaitu unsur penyalahgunaan 184 kewenangan dan unsur kerugian keuangan negara. Berbeda dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang merujuk dari Pasal 3 UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.19 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut didasarkan oleh hak yang dimiliki oleh pelaku penyalahgunaan wewenang, namun dalam interprestasinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan dan dasar bagi pelaku untuk bertindak. 2) Dalam melakukan perbuatan tersebut sesorang masih secara aktif sebagai orang yang mengemban amanah dan tanggung jawab terkait perbuatannya, dimana hal ini harus dapat dibuktikan dalam Peraturan perundang- undangan. 3) Terdapat hubungan kasual antara motif perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, lain atau suatu koroporasi. 4) Terdapat hubungan kasual antara tujuan penyalahgunaan wewenang dengan perbuatan yang dapat memberikan kerugian keuangan negara (Ermansjah Djaja, 2010:19) [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yaitu Prof. Drs. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M. Hum., Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H., dan Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangannya dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Prof. Drs. Marcus Priyo Gunarto A. Alasan permohonan Pemohon: Secara keseluruhan alasan Pemohon tertuang pada dalil angka 32 sampai dengan 96 (hlm. 15-31). Pada intinya alasan Pemohon adalah, karena rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 tidak mencantumkan kata-kata sengaja atau kelalaian dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka rumusan pasal 2 dan Pasal 3 tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukumnya. Hal ini menurut pendapat ahli tertuang di dalam dalil angka 64 dan 65 185 64. Bahwa oleh karena itu, perumusan sengaja dan kelalaian tersebut harus dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR agar terdapat kepastian hukum terkait dengan “mens rea”/ niat jahat Pelaku yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang kemudian berakibat pada kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana teori kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Eddy 0.S Hiariej, S.H., M.Hum (Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 172). Kesengajaan sebagai maksud artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (affection tuan omen imponit operi tuo); 65. Berarti, seharusnya perumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR harus dapat memuat apakah motivasi pelaku dalam bertindak sejak awal memang bertujuan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga kemudian ia melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya dirinya sendiri atau pihak lain; (hlmn. 21) B. Petitum Petitum yang diajukan tertuang pada halaman 31 sampai dengan 32, intinya: 1. Menyatakan frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”; 2. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 186 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; C. Tanggapan Ahli a. Tentang alasan Pemohon; - Bahwa pada intinya Pemohon berpendapat penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah tidak memberikan kepastian hukum, bahkan dengan memberikan contoh kasus yang dialami PT MNA dan TALH (dalil 71-72, hlm 22-26, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon, menurut Bareskrim POLRI tidak diketemukan fakta tindak pidana korupsi, KPK berpendapat perkara PT MNA dan TALG tidak memenuhi kriteria tindak pidana korups, BPK, dalam suratnya menyatakan PT MNA kepada TALG tidak terdapat informasi yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun oleh Kejaksaan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan putusan bebas (vrijspraak) oleh Majelis Hakim. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan menurut Pemohon, Mahkamah Agung mengafirmasi permohonan kasasi Jaksa tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada diri PEMOHON. - Bahwa menurut Pemohon, peristiwa ini terjadi karena Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mencantumkan kata-kata sengaja atau kelalaian dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 187 - Bahwa dalam penegakan hukum pidana khususbya dalam TIPIKOR sering terjadi perbedaan pendapat antar unsur penegak hukum atas keterpenuhan unsur-unsur delik. - Bahwa dalam perkara aquo menurut Ahli persoalan tidak hanya terletak pada keterpenuhan alat bukti pada unsur tindak pidana (bestanddeel delict) semata, tetapi telah dimulai pada pemahaman konstruksi tindak pidana korupsi dalam konteks hubungan antara perbuatan memperkaya secara melawan hukum dengan perbuatan yang dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. - Bahwa perbedaan tafsir dalam konstruksi tindak pidana sering terjadi, tetapi hal itu telah diingatkan oleh para ahli Hukum Pidana sehubungan dengan adaya ajaran delik sebagai Tatbestand Massigheid dan delik sebagai Wessenchau. - Bahwa VOS menjelaskan makna delik sebagai “tatbestandmassigheit” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik, sedangkan makna “Wesensschau” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang- undang yang bersangkutan, baru merupakan delik apabila kelakuan itu “dem Wesen nach” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang undang yang bersangkutan; - Bahwa dengan demikian dapat diartikan delik sebagai wessenchau dapat dimaknai “penglihatan akan hakikat" atau "penangkapan esensi" atas suatu delik adalah sesuai dengan maksud pembentuk UU. Sebagai contoh misalnya, kejahatan penadahan disitu tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakikat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri, meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang. Delik menurut pengertian sebagai “Wessenschau” ini telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang material. 188 - Bahwa untuk memahami delik sebagai Tatbestandmassigheit atau sebagai wessenchau dalam tindak pidana korupsi sering diilustrasikan dengan contoh seorang perampok yang berhasil merampok mobil Bank Indonesia yang membawa sejumlah uang untuk didistribusikan ke Bank lainnya. Oleh perampok, uang yang berhasil dirampok digunakan untuk membeli rumah atau mobil. Perbuatan merampok jelas perbuatan melawan hukum, uang hasil rampokan untuk membeli rumah dan mobil, memenuhi unsur memperkaya diri, dan oleh karena uang itu milik Bank Indonesia adalah uang milik negara, maka jelas perbuatan itu merugikan keuangan negara atau pereknomian negara. Apakah perbuatan perampok itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ? - Bahwa jika mengikuti pandangan tatbestand massigheit perbuatan Perampok dapat dikualifikasikan Tipikor, karena seluruh unsur delik Pasal 2 ayat (1) terpenuhi, tetapi jika mengikuti pandangan wessenchau tentu bukan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana perampokan/ pemerasan Pasal 368 KUHP, karena yang dituju pembuat delik adalah untuk mengambil uang yang ada di mobil dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan untuk merugikan keuangan negara; - Bahwa dengan demikian menurut pendapat ahli didalam memaknai Pasal 2 dan Pasal 3, keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang disangkakan yang menurut ketentuan undang-undang telah memenuhi syarat (tatbestand) untuk dikenakan ancaman pidana, maka keadaan, peristiwa atau perbuatan yang disangkakan itu juga harus sesuai dengan esensi maksud pembentuk UU (Wessenchau). b. Tentang Petitum. a. Petitum atas Pasal 2 ayat (1) - Bahwa dalam permohonan Pemohon frasa “atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk yang dimohonkan “tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap UUD 1945”, sehingga berdasarkan petitum yang diajukan oleh Pemohon, rumusan Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon akan berbunyi: Setiap orang yang dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum atau perekonomian negara, dipidana 189 penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). - Bahwa dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon, menurut pendapat ahli menjadi aneh dan tidak lazim karena melawan hukum dialternatifkan dan/atau disepadankan dengan melawan perekonomian negara, artinya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan harus membuktikan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara melawan hukum atau melawan perekonomian negara, karena melawan hukum atau melawan perekonomian negara berkedudukan sebagai elemen/ unsur tindak pidana Pasaal 2 ayat 1. - Bahwa benar, perbuatan melawan perekonomian negara menurut pendapat ahli bersifat melawan hukum, tetapi pengertian melawan perekonomian negara justru akan mencakup pengertian/ perbuatan yang sangat luas, karena perekonomian negara dapat mencakup perbuatan melawan atau bertentangan dengan sistem produksi, distribusi, konsumsi, aliran uang, investasi perdagangan, dan pengeluaran pemerintah yang terjadi di dalam suatu negara. Pengertian yang sangat luas ini justru lebih memudah bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 aya1 dan Pasal 3 pada perbuatan- perbuatan yang dianggap bertentangan dengan perekonomian negara sebagai tindak pidana korupsi. - Bahwa dengan ditambahkannya unsur dengan maksud, pada rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 akan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum pada penerapannya, karena untuk menindak pelaku harus ada niat dari pembuat delik yang ditujukan untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bukan hanya sekedar ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pendapat Pemohon ini menurut ahli ada benarnya, karena seperti halnya unsur “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri” pada Pasal 378 KUHP lama adalah terjemahan dari “met het oogmerk” dan hal ini haruslah ditafsirkan kesengajaan (opzet) yang sempit, 190 sehingga maksud si pelaku tidak lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri, in casu aquo adalah untuk merugikan keuangan negara. - Bahwa namun demikian, menurut pendapat ahli, rumusan Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon akan bermasalah pada penegakan hukumnya, karena didalam penegakan hukum pidana, maksud dari perbuatan tidak harus telah tercapai, yang penting maksud/ niat dari pembuat delik untuk merugikan keuangan negara telah terlaksana. - Bahwa dengan dimasukkannya unsur subyektif “dengan maksud”, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan apakah benar telah ada kerugian keuangan negara, dan kerugian itu dikarenakan perbuatan yang bersifat melawan hukum memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan Tersangka/ Terdakwa; - Bahwa menurut ahli, selain mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam dalam pembuktian unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, secara materiil juga bertentangan dengan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengubah makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK/Tipikor) dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, dalam membuktikan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata (actual loss), bukan hanya potensi atau perkiraan kerugian (potential loss), tetapi dalam rumusan versi Pemohonn, kerugian keuangan negara itu justru tidak harus telah terwujud. - Bahwa dalam mengidentifikasi suatu delik sebagai delik dolus di dalam KUHP tidak selalu menggunakan kata “dengan sengaja” atau “dengan maksud” tetapi terdapat juga yang menggunakan istilah lain seperti “dengan niat”, “yang diketahuinya bahwa”, “menghasut”, “dengan kekerasan” dengan ancaman kekerasan”, “membujuk” dan kata kerja lainnya. Bahkan, untuk menyatakan rumusan tindak pidana sebagai delik dolus, terkadang rumusan delik tidak mencantumkan kata “dengan sengaja” atau “dengan maksud” atau kata padanan lainnya, seperti pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor saat ini. 191 - Bahwa, namun demikian, sesuai doktrin dalam hukum pidana, sikap bathin sengaja selalu harus ada dalam setiap tindak pidana dolus, terutama jenis kejahatan (Buku II WvS). - Bahwa menurut Moeljatno, dengan tegas dikatakan “suatu kejahatan dimana tidak disebut kata sengaja atau kata lain sesamanya….tetap diperlukan sengaja……sebab telah menjadi sistem Wetboek van Strafrecht bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan kata lain”. - Bahwa sejalan dengan pendapat Moeljatno, UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026, Pasal 36 ayat (1) menyatakan, Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan di ayat (2) menyatakan Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. - Bahwa berdasar rumusan Pasal 36 ayat (2) ini dapat disimpulkan, sekalipun Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan kata yang bermakna dengan sengaja atau kata lain yang bermakna sengaja seperti kata “dengan maksud”, atau “dengan niat” maka perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sudah bermakna dilakukan dengan sengaja. b. Petitum atas Pasal 3 Berdasarkan petitum Pemohonn atas Pasal 3, maka rumusan tindak pidana Pasal 3 versi Pemohonn akan berbunyi: Setiap orang yang dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). 192 Tanggapan ahli terkait dimasukkannya unsur dengan maksud sebagai unsur subjektif pada rumusan Pasal 3 UU Tipikor versi Pemohon adalah sama dengan tanggapan ahli pada Petitum Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. D. Kesimpulan: 1. Terhadap alasan Pemohon, bahwa karena rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 3 tidak mencantumkan kata-kata sengaja atau kelalaian dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka rumusan pasal 2 dan Pasal 3 tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukumnya yang karenanya pada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus ditambahkan unsur kesengajaan atau kelalaian, in casu aquo corak kesengajaan “dengan maksud” dapat dimengerti oleh ahli, tetapi akan bermasalah dalam penegakan hukumnya, yang karenanya ahli tidak sependapat dengan Pemohon. 2. Bahwa dengan dimasukkanya unsur dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 versi Pemohon, dalam pembuktian tindak pidana, maksud pembuat delik tidak harus telah terwujud, karena yang penting adalah sikap bathin dan niat Terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terlaksana. 3. Dengan tidak perlunya kerugian keuangan negara telah terwujud, maka rumusan Tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 versi Pemohon secara materiil bertentangan dengan putusan Putusan MK No. 25/PUU- XIV/2016 yang justru untuk terbuktinya Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam memaknai suatu rumusan, terkadang kita terjebak pada apa yang tertulis dalam undang-undang saja. Namun, menurut Ahli, memaknai delik sebagai tatbestandmassigkeit yaitu baru dinamakan delik jika sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang karena itulah yang menjadi legal spirit dari undang- undang tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Elwi Danil terkait dengan 193 kronologis perumusan tindak pidana korupsi karena adanya kesulitan di dalam penegakan hukumnya. Sehingga jika semua aparat penegak hukum memaknai delik itu sesuai dengan esensi atas suatu delik sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang maka tentu tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Keterbatasan dalam pemahaman terhadap unsur-unsur delik a quo, menurut Ahli merupakan permasalahan bahasa, hal tersebut terjadi karena sebagaimana dikatakan oleh Hakim Arief Hidayat bahwa dalam pendidikan ilmu hukum memang tidak terlalu intens diajarkan untuk membaca sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli, jika didasarkan atau diukur dengan berdasarkan pada lex scripta, lex certa, dan lex scripta, maka Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi ketiganya. Namun, bagaimana mengkonstruksikan unsur-unsur dalam kedua norma a quo dalam kasus konkrit, misalnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah delik formil menjadi delik materiil yang kemudian menimbulkan konsekuensi. Jika delik formil maka dititik beratkan pada perbuatan tetapi delik materiil menitikberatkan pada akibat, sehingga keduanya harus bisa dibuktikan secara kausalitas apakah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi? sebagaimana doktrin dalam hukum pidana. Hal ini yang kemudian digunakan dalam Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024, dimana besarnya kerugian dalam kasis tersebut dipakai sebagai dasar adanya tindak pidana korupsi dan menurut Ahli hal tersebut tidak tepat caranya. Menurut Ahli, dalam memaknai suatu delik harusnya sesuai dengan legal spirit dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana pendapat hukum tertulis Ahli, bahwa seharusnya yang diperbaiki adalah cara berpikir aparat penegak hukum terkait mengkonkritkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam kasus konkrit. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? salah satunya adalah dengan membuat petunjuk pelaksanaan. Beberapa institusi, seperti KPK sudah mengeluarkan petunjuk dalam memahami tindak pidana korupsi. Namun, petunjuk itu hanya untuk KPK saja dan tidak di Mahkamah Agung, Kejaksaan ataupun Kepolisian. Sehingga masing-masing instansi tentu akan menangani tindak pidana korupsi secara berbeda, sebagaimana kasus yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perakra Nomor 161/PUU-XXII/2024. Kondisi tersebut menunjukan adanya perbedaan cara pandang mengenai bahaimana mengonstruksikan unsur- unsur delik pidana korupsi. Seperti misalnya, mengenai hubungan antara kerugian 194 keuangan negara dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dikaitkan dengan nilai kerugian secara nyata harus dibuktikan jumlah penambahan kekayaan pelaku tindak pidana yang dipersangkakan adalah sama dengan jumlah kerugian keuangan negara, namun kenyataannya dalam penanganan perkara korupsi hal tersebut tidaklah demikian. Hal tersebut dikaitkan dengan perumusannya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Saldi Isra, apakah kemudian harus dihubungkan dengan politik hukumnya. Menurut Ahli, kondisi saat ini menunjukan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi justru lebih besar dibandingkan sebelumnya, selain itu dari segi modus justru semakin canggih, sehingga jika cara yang dilakukan lebih strict maka kondisi tersebut menurut Ahli akan menghilangkan makna dari extraordinary crime. Menurut Ahli, seharusnya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 harus dapat menjangkau tindak pidana korupsi tanpa harus melanggar aturan hukum. Menurut Ahli, kenapa terjadi penyimpangan dalam penerapannya karena cara berpikir aparat penegak hukum terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menyimpang dari legal spirit pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Ahli, secara teori dalam memaknai tindak pidana korupsi tidak hanya sesuai dengan tatbestandmassigheit tetapi juga tatbestand yaitu dalam memaknainya harus nelihat hakikat dari tindak pidana korupsi dan esensi dari tindak pidana korupsi agar tidak menyimpang dari tujuan pembentuk undang-undang. Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. Keterangan Ahli terkait dengan keberadaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (untuk selanjutnya disebut UU Tipikor) yang dimohonkan untuk diuji materiil oleh Pemohon, sebagai berikut: 1. Pemahaman terhadap rumusan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah lahirnya berbagai ketentuan hukum pidana khusus di luar KUHP (WvS), termasuk tentang pemberantasan korupsi. Keterbatasan rumusan hukum dalam KUHP warisan Zaman Kolonial untuk menampung berbagai bentuk perilaku menyimpang yang merugikan keuangan negara, yang oleh masyarakat dinamakan korupsi telah melahirkan kebijakan perundang-undangan di luar kodifikasi. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06 Tahun 1957 dan diikuti 195 kemudian dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/03 Tahun 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut No.Z.1/1/7 Tahun 1958 telah mengawali adanya rumusan hukum pidana tentang korupsi di luar kodifikasi. Kemudian pada tahun 1960, substansi Peraturan Penguasa Perang Pusat ini diadopsi dan bertransformasi ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 tahun 1960. Kemudian dengan UU Nomor 1 Tahun 1961, status hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UU itu dikukuhkan menjadi UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian peraturan itulah yang pada awalnya mengintroduksi tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara yang tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP. 2. Di dalam UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU Korupsi Tahun 1960), dirumuskan, bahwa yang disebut tindak pidana korupsi ialah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Di bawah rezim UU Korupsi Tahun 1960 ini ternyata kemudian penegak hukum mengalami kesulitan pembuktian karena tidak selamanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara didahului oleh adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Akibatnya banyak perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara tidak dapat disentuh oleh hukum pidana. Padahal perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (“strafwaardig”), karena perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan, bahwa UU Korupsi Tahun 1960 dianggap kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan karenanya undang-undang tersebut perlu diganti. 3. Untuk mengganti UU Korupsi Tahun 1960, pada tanggal 27 Maret 1971 diundangkanlah UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak 196 Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Korupsi Tahun 1971). Untuk mencakup perbuatan-perbuatan koruptif yang tidak dapat dijangkau oleh UU Korupsi Tahun 1960, maka dalam Penjelasan Umum UU Korupsi Tahun 1971 dijelaskan, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk mempermudah proses pembuktian. dalam UU Korupsi tahun 1971 unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tadi diganti dengan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi Tahun 1971. 4. Rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi tahun 1971 kemudian diambil alih pengaturannya oleh pembentuk UU Tipikor dengan sedikit perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Rumusan kedua pasal ini, terutama sekali Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengandung pengertian yang sangat luas, dan dalam praktik ternyata diarahkan pula untuk menjerat setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang seharusnya masuk ke dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara. Kenyataan praktik telah memposisikan kedua pasal itu, terutama sekali Pasal 2 ayat (1) sebagai ketentuan “karet” dan “elastis” atau “sapujagat”, atau bahkan cenderung pula dianggap seperti “monster” yang amat menakutkan. Keadaan seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi manakala penegak hukum memahami dan menjiwai semangat perumusan ketentuan yang menentukan bahwa “melawan hukum bukanlah diartikan sebagai sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan pemahaman seperti itu seharusnya unsur melawan hukum tidak mencakupi wilayah melawan hukum dalam bidang hukum lain seperti hukum perdata atau hukum administrasi negara. Inilah yang menurut ahli harus diingat dan dijaga agar tindak pidana korupsi tidak dijadikan sebagai perbuatan yang serba mencakupi, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. 5. Rumusan yang luas dalam kedua ketentuan pasal “aquo”, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor juga tidak dimaksudkan untuk mencakupi perbuatan 197 melawan hukum yang terdapat dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya yang memuat rumusan tindak pidana dalam konteks hukum pidana administratif (administrative criminal law). Tidak jarang pula dalam praktik ditemukan adanya kasus-kasus misalnya, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan dan sebagainya diadili dengan UU Tipikor. Padahal tindak pidana tersebut secara sistematis dikriminalisasi masing-masing dalam UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan sebagainya. Meskipun perbuatan itu memenuhi semua unsur sebagai bagian inti delik dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun undang-undang sektoral itu seyogyanya diposisikan sebagai “lex specialis” berhadapan dengan UU Tipikor. Dalam konteks itu berlaku prinsip “lex consumen derogate legi consumte” yang merupakan derivatif dari asas “lex specialis derogate legi generale”. Lagi pula, pembentuk undang-undang korupsi telah membuat limitasi dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor. Di dalam pasal tersebut ditentukan: setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang- undang ini. Artinya, perbuatan melawan hukum dalam undang-undang lain baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi manakala undang-undang tersebut menentukannya secara tegas. Kenyataan praktik yang menggunakan undang-undang korupsi untuk mengadili tindak pidana yang seharusnya diadili dengan undang-undang lain telah menjadikan undang-undang korupsi sebagai undang-undang yang serba mencakupi, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 6. Di tengah kondisi budaya hukum yang belum mendukung penegakan hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, tentu argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Pihak Pemohon patut menjadi perhatian dan keprihatinan. Pihak pemohon di dalam Petitum nya antara lain meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 198 perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyalakan dalam UU Tipikor. Kemudian, menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " dalam Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor. Hanya saja menurut pendapat ahli, dengan memberikan makna seperti itu sama artinya kita kembali pada rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Korupsi tahun 1960. Penegak hukum diminta untuk membuktikan terlebih dahulu adanya suap menyuap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, perdagangan pengaruh, dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku. Bukankah itu sama artinya akan kembali mempersulit proses pembuktian sebagaimana dialami pada masa lalu. Tidak semua perbuatan memperkaya diri (menguntungkan diri) secara melawan hukum ( dengan menyalahgunakan kewenangan) yang merugikan keuangan negara terjadi sebagai akibat suap menyuap dan seterusnya. Lagi pula, kalau hendak menjerat seorang pelaku atas dasar suap menyuap dan seterusnya itu, kenapa tidak langsung saja menggunakan pasal-pasal tentang suap menyuap yang ada dalam UU Tipikor. Dengan memberi makna seperti itu justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 7. Di dalam KUHP sendiri memang terdapat beberapa ketentuan yang esensinya adalah korupsi, tapi tidak menggunakan terminologi korupsi. Misalnya pasal- pasal tentang suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan seterusnya. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Korupsi tahun 1971 dimaksudkan untuk menjaring perilaku korupsi yang merugikan keuangan negara yang tidak tertampung oleh ketentuan yang ada dalam KUHP. Keberadaan kedua pasal itu telah mempertimbangkan segi-segi sosiologis dan yuridis yang sejak semula dimaksudkan untuk menampung keterbatasan norma yang ada dalam KUHP. Sampai sejauh ini keberadaannya masih sangat diperlukan untuk menampung 199 berbagai bentuk perilaku koruptif yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Persoalan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ada hari ini sebagaimana dikemukakan Pihak Pemohon tidak relevan dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan kedua pasal tersebut (menyatakan kedua pasal tidak mempunyai kekuatan mengikat). Sebab, kalau kedua pasal itu dinyatakan tidak berlaku akan menimbulkan implikasi hukum dalam bentuk ketiadaan norma hukum untuk “menjerat” berbagai bentuk perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara secara melawan hukum, terutama sekali bagi subjek yang bukan penyelenggara negara (pihak swasta). Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan sebuah contoh kasus sederhana: Sebuah Perseroan Terbatas (PT) telah memenangkan tender pekerjaan proyek pemerintah berupa mencetak sawah baru senilai 500 milyar. Tapi dalam perjalannya yang bersangkutan tidak mampu merampungkan pekerjaan tersebut sepenuhnya (baru dikerjakan 50%) dengan alasan tidak sanggup lagi meneruskannya, sementara yang bersangkutan telah menerima pembayaran termijn sebesar 250 milyar. Dari Rp. 250 milyar yang sudah diterimanya, yang bersangkutan diperkirakan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50 milyar. Keadaan seperti ini telah direncanakannya sejak semula, dan sudah ada niat jahatnya sebelum kontrak ditangani. Pertanyaannya: ketentuan pasal manakah dalam UU Tipikor yang dapat diterapkan manakala Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku? 8. Dari contoh kasus sederhana ini kita dapat memberikan penilaian tentang urgensi keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi rumusan pasal lain dalam UU Tipikor. Hanya saja menurut pendapat ahli, penerapan dan penafsiran terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai bagian inti delik (delict bestandelen) memang perlu diberi limitasi makna agar kedua pasal itu tidak “disalahgunakan” untuk menjerat perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara sebagaimana banyak terungkap dalam kasus-kasus kongkrit, atau mencakupi pelanggaran pidana dalam berbagai undang-undang sektoral (administrative criminal law). Pembatasan makna dimaksud sebenarnya dapat dikembalikan pada rumusan 200 norma kedua pasal tersebut, terutama sekali terkait dengan unsur-unsur sebagai bagian inti deliknya yang dapat dirujuk atau dikembalikan pada paham dualistis yang dianut dalam hukum pidana. 9. Paham dualitis memisahkan rumusan antara perbuatan (tindak pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pertanggungjawaban pidana). Perbuatan dikonstruksi sebagai unsur objektif dalam bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Sedangkan orang yang melakukan perbuatan (pelaku) dikonstruksi sebagai unsur subjektif dalam bentuk kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana untuk kemudian dapat memidana seseorang. Kedua unsur ini sering disebut “actus reus” dan “mens rea”. Di dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat perbedaan perlakuan dalam merumuskan unsur kesalahan. Pasal 2 ayat (1) tidak merumuskan unsur kesalahan secara eksplisit sebagai bagian inti delik. Sementara Pasal 3 secara tegas merumuskan kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yakni dengan frasa “dengan maksud menguntungkan diri…. dan seterusnya. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) unsur kesalahan tidak dirumuskan secara eksplisit, tidak berarti tindak pidana korupsi itu tidak mengandung unsur kesalahan. Dalam hukum pidana berlaku prinsip, bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan sengaja, kecuali secara tegas dalam rumusan tindak pidana itu dilakukan karena kealpaan. Karena dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dinyatakan demikian, maka itu berarti tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan sengaja, atau tergolong sebagai “delik dolus atau opzet”. Hanya saja karena unsur kesengajaan itu tidak dirumuskan secara eksplisit sehingga tidak menjadi “delict bestandel”, maka tidak ada kewajiban untuk membuktikannya. Kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diposisikan sebagai elemen delik (delict element) karena ia menjelma ke dalam unsur “memperkaya diri sendiri…. dan seterusnya. Unsur inilah yang menjadi “delict bestandel” sehingga unsur inilah yang harus dibuktikan. Dengan rumusan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang ada pada Pasal 2 ayat (1), maka itu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan harus dengan sengaja untuk memperkaya diri, dan perbuatan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku harus memiliki niat jahat atau “mens rea” untuk memperkaya diri sendiri, 201 orang lain atau suatu korporasi, dan perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. 10. Dalam praktik penegakan hukum selama ini terlihat adanya pemahaman yang keliru terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan sebagai elemen delik dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Orang dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekalipun ia tidak memperkaya diri sendiri, namun sudah cukup manakala perbuatannya kemudian telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi sekalipun ia tidak memiliki kesengajaan untuk itu. Kesengajaan dalam konstruksi hukum pidana diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau menginsyafi (“willen en wetten”). Dalam konteks itu, orang dikatakan sengaja memperkaya orang lain atau suatu korporasi adalah manakala ia menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menginsyafi akibat yang ditimbulkannya. Jadi kalau ia tidak memiliki kehendak dan tidak menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya kemudian memperkaya orang lain atau suatu korporasi, maka seyogyanya dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Lebih parah lagi pada ketika tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dianggap telah terbukti manakala pelaku karena kelalaiannya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Itu berarti Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dimaknai sebagai “delik culpa”. Padahal seharusnya kelalaian tidak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, karena tindak pidana korupsi adalah “delik dolus”. 11. Berbagai kekeliruan praktik seperti tersebut di atas menurut pendapat ahli perlu direspons dan disikapi tanpa harus menyatakan bahwa memperkaya diri atau menguntungkan diri dan seterusnya sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor. Di tengah masih dominannya penganutan paham “legal positivistic” di kalangan penegak hukum, maka unsur kesengajaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana patut dipertimbangkan untuk dirumuskan secara eksplisit di dalam kedua pasal “aquo” sebagai bagian inti delik (delict bestandel) sehingga harus dibuktikan. Rumusan ini menjadi penting untuk membentengi agar setiap orang yang tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk memintakan 202 pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang itu untuk kemudian memidananya atas dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kesengajaan (willen en wetten) atau niat jahat untuk memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sesuai dengan prinsip “actus non facit reum nisi mens sit rea” atau asas “geen straf zonder schuld” yang telah dijadikan sebagai “soko guru” atau tiang penyangga hukum pidana. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Menurut Ahli, jika ingin memahami rumusan delik maka yang harus diperhatikan terlebih dulu adalah unsur-unsur dalam tindak pidana dimaksud. Unsur- unsur tindak pidana tersebut dapat dibedakan, pertama adalah unsur yang secara tegas dinyatakan di dalam rumusan delik atau bagian inti delik atau delict bestanddeel, namun selain inti delik terdapat pula element delict yaitu unsur yang tidak dirumuskan secara tegas namun harus dianggap ada dalam rumusan delik. Misalnya, tindak pidana pencurian, dalam delik tindak pidana penducian tidak terdapat kata melawan hukum, tapi apakah pencurian tersebut tidak melawan hukum? Inti delik dari pencurian adalah mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak, tetapi jika dilihat pencurian juga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga melawan hukum merupakan element delict dari Pencurian. Hal yang sama juga sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dimana unsur kesengajaan baik dalam bentuk corak dengan maksud tidak dirumuskan didalam norma a quo, apakah kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun, tidak berarti bahwa Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan delik dolus. Element delict dalam Pasal 2 ayat (1) berupa kesalahan kemudian tertuju kepada perbuatan memperkaya diri, diri sendiri atau diri orang lain, atau sebuah korporasi. Itulah sebenarnya unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, sebagaimana Ahli kemukakan, aparat penegak hukum dan termasuk semua sarjana hukum di Indonesia karena dididik dengan paham eropa kontinental dengan civil law yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dari hukum, sehingga terbiasa menggunakan pendekatan positifisme hukum atau legal positivistic yang jika tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang maka tidak akan bisa membuat konstruksi selain dari apa yang ada dalam undang-undang 203 dan tidak pernah mau tahu dengan apa yang terdapat di belakang undang-undang tersebut. Ditengah pemahaman seperti itu perlu ditegaskan adanya unsur kesalahan dalam Pasal 2 ayat (1). Jika tidak dirumuskan secara tegas, menurut Ahli, akan diabaikan oleh penegak hukum karena dalam prinsip hukum terdapat lex certa, lex scripta, dan lex stricta. Kemudian, unsur yang terkandung dalam sebuah tindak pidana dapat dibedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan, pada umumnya terkait denan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, terkait dengan orang yang melakukan perbuatan. Unsur subjektif ini biasanya terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk bisa menjatuhkan pidana kepada setiap orang. Antara unsur objektif dan unsur subjektif terdapat hubungan kausalitas yang tidak dapat dilepaskan. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum maka harus dilihat terlebih dulu terkait dengan kesalahannya, sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, menurut Ahli, belum tentu harus di hukum karena terdapat syarat pertanggunghjawaban pidana dimana konstruksi kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan harus dapat dibuktikan. Sehingga, dengan hubungan kausalitas yang telah diuraikan tersebut, maka Ahli akan menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dan dalam Pasal 3 terdapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi. Apakah rumusan yang demikian dapat dianggap sebagai rumusan yang bersifat alternatif? Jika seandainya orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana namun tidak memperkaya dirinya sendiri, tidak ada niat jahatnya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi orang lain ada yang diperkaya, apakah orang tersebut harus diminta pertanggungjawabannya? Dalam konstruksi demikian, menurut Ahli, harus ada hubungan kausal antara niat jahat dirinya sendiri dengan niat jahat untuk memperkaya orang lain atau memperkaya sebuah korporasi. Menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Ahli dalam hal ini setuju dengan pendapat hakim terkait dengan banyak praktisi hukum yang hanya memahami rumusan undang-undang secara teks saja tetapi tidak memahami latar belakang undang-undang tersebut. 204 Menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra berkaitan dengan politik hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memposisikan korupsi itu sebagai extraordinary crime. Menurut Ahli, politik hukum seperti itu disebabkan karena korupsi tidak lagi merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi sudah melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi dari diposisikannya tindak pidana kourpsi sebagai extraordinary crime maka penanggulangan atau pemberantasannya dapat dilakukan dengan cara yang luar biasa yang tertuju pada aspek hukum acara pidana, hukum formil. Namun, bukan berarti dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak terdapat hal yang eksepsional terkait dengan hukum pidana materiil. Sebagai contoh, dalam percobaan melakukan tindak pidana korupsi tidak dikenakan hukuman pidana, jika dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan korupsi maka tindakan tersebut merupakan cara yang luar biasa. Kemudian jika dilihat dari sistem pemidanaan dalam undang-undang korupsi yang menganut sistem minimum khusus sementara dalam KUHP menggunakan sistem minimum umum. Sehingga dapat dilihat bahwa politik hukum Indonesia dalam menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime yang fokusnya pada tiga hal yaitu pencegahan, enindakan dan pengembalian keuangan negara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya mengembalikan kerugian negara?, menurut Ahli, cara yang dapat dilakukan adalah dengan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast). Semua itu merupakan cara-cara yang lauar biasa. Dengan demikian, menurut Ahli, persoalan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bukanlah terletak pada norma tetapi pada aspek praktik dan penerapan norma. Jika kedua pasal tersebut ingin dipertegas, maka Pasal 2 ayat (1) harus dimaknai sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Ahli kemudian menambahkan bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud tidak terwakili dengan unsur melawan hukum karena melawan hukum fokusnya terhadap perbuatan, sementara kesalahan merupakan unsur subjektif, di dalamnya termasuk niat jahan dan sikap batin. Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. A. Pendahuluan Tulisan ini dibuat sebagai pemahaman dasar mengenai kejahatan korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 205 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi. Penulis beranggapan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan memahami rumusan delik dalam UU. Hal ini penting untuk menghindari atau sekurangnya meminimalisasi perbedaan penafsiran. Sebagian Ahli berpendapat bahwa perbedaan pemahaman berdasarkan penafsiran tidak dapat dihindari, namun di sisi lain kita menginginkan pemahaman yang seragam padahal pemahaman yang seragam justru berpotensi mematikan perkembangan ilmu pengatahuan. Perumusan delik secara lex sripta, lex certa, dan lex stricta adalah keharusan, namun sebaik-baik perumusan akan tetap bergantung pada kemampuan pembaca untuk memahaminya. Terlalu banyak contoh kesalahan pemahaman yang terjadi karena aalasan ini. Dalam praktek Penulis menemukan adanya perbedaan penafsiran atau bahkan kesalahan penafsiran disebabkan oleh kemampuan bahasa yang buruk dari pembacanya yang kemudian menuding adanya perumusan delik yang multi tafsir. Dalam memahami pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan Penulis menerapkan metode penafsiran yang dikenal dalam hukum, diantaranya: 1. Metode penafsiran otentik. 2. Metode penafsiran gramatikal. 3. Metode penafsiran sistematis. 4. Metode penafsiran historis. 5. Metode penafsiran sosiologis. 6. Metode penafsiran ekstensif. 7. Metode penafsiran a contrario. 8. Dll. Selain metode penafsiran, pemahaman setiap dan suatu peraturan perundang- undangan juga dilakukan secara het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard yang artinya bahwa suatu undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. HR. 12 November 1929, W. 7525 dan tanggal 21 Januari, N.J. 1929 halaman 709, W. 11963: bij uitlegging van een op zich zelf duidelijke bepaling mag een daarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet aanmarking komen, yang 206 artinya: pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang. B. Tentang Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari isi pasal tersebut, unsur deliknya adalah: - setiap orang; - secara melawan hukum; - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, - yang dapat merugikan keuangan negara atau perkenomian negara; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Penjelasan unsur Pasal 2 ayat (1). 1. Unsur setiap orang. Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 meyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Doktrin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati/naturlijk person yaitu manusia ciptaan Tuhan. Adapun yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum 207 Catatan: - Penulis berpendapat bahwa dalam hal perbuatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, harus ditegaskan apakah orang-orang/para pelaku itu dalam kapasitas turut serta/medeplegen sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 ataukah sebagai kumpulan orang yang terorganisasi sehingga harus diartikan sebagai korporasi. 2. Unsur secara melawan hukum. Sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang meliputi melawan hukum dalam arti formil maupun materil ini telah diubah oleh Mahkamah Konsitusi (MK) berdasrkan Putusan Nomor 003/PUU-VI/2006. Dalam putusan itu MK pada dasarnya menyatakan bahwa sifat melawan hukum dalam UU PTPK hanya berlaku untuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yaitu melawan hukum dalam arti formil. Catatan: Penulis berpendapat: - Bahwa meski MK telah menyatakan sifat melawan hukum yang dapat digunakan dalam UU PTPK hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil bukan berarti sifat melawan hukum dalam arti yang materil tidak dapat diterakan sama sekali dalam perkara tindak pidana korupsi; - Bahwa sifat melawan hukum dalam arti yang materil tetap dapat digunakan sebagai dasar pembenar, yaitu bahwa meski perbuatan itu menurut peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang melawan hukum namun apabila menurut rasa keadilan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tercela; 208 - Bahwa sifat melawan hukum dalam arti yang materil merupakan ajaran dasar dalam ilmu hukum pidana yang masih sangat relevan dalam perkembangan hukum pidana dan penegakan hukum; - Bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini harus diterjemahkan sebagai sifat melawan hukum dalam hukum pidana yang dikenal sebagai wederechtelijk dan bukan sekadar melawan hukum dalam lingkup hukum lain seperti onrechtmatigedaad atau onrechtmatige overheidsdaad; - Bahwa sifat melawan hukum yang wederechttelijk itu haruslah selalu dikaitkan dengan kesengajaan berbuat termasuk adanya mens rea dari pelaku; - Bahwa meski Pasal 2 tidak mencantumkan adanya unsur kesalahan, namun sepatutnya dipahami bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang pasti dilakukan dengan sengaja dan bahkan dengan rencana. Sehingga meski tidak tercantum sebagai unsur delik, kesengajaannya harus dibuktikan; - Bahwa kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana sebagaimana UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana unsur dengan sengaja tidak lagi dicantumkan karena setiap tindak pidana harus diartikan dilakukan dengan sengaja kecuali yang dinyatakan sebagai kelalaian; - Bahwa mens rea diterjemahkan sebagai sikap batin yang jahat atau itikad jahat yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai voornemen dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kehendak; - Bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana sepatutnya ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja mengingat ketentuan pidana hanya ada di dalam peraturan perundang- undangan yang pembentukannya melalui proses legislasi yaitu undang- undang dan peraturan daerah; - Bahwa dalam praktek, pembuktian unsur melawan hukum ini kerap dikaitkan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain atau bahkan sampai pada tingkatan SOP (standard operating procedure) sebuah yang kerap bersifat administratif saja, Ahli dapat memaklumi mengingat semakin luasnya perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai 209 tindak pidana dalam perundang-undangan namun Penulis berpendapat bahwa pelanggaran peraturan perundang-undanggan lain atau SOP itu tetap memerlukan pembuktian adanya suatu itikad jahat/mens rea pada diri pelaku saat melakukan perbuatan. Itikad jahat mana terwujud pada adanya kesengajaan berbuat sebagai willens en weten/ mengetahui dan menghendaki. Tidak cukup sekadar melanggar peraturan; - Bahwa pembuktian adanya mens rea menjadi niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam suatu actus reus adalah sesuai denggan asas “actus non facit reum nisi mens sit rea” yaitu bahwa seseorang bersalah bukan hanya karena perbuatan jahatnya tetapi juga karena niat jahatnya. Dengan kata lain: hukum memerlukan adanya perbuatan yang salah dan pikiran yang salah. Dan bahwa perbuatan yang salah itu merupakan hasil dari pikiran yang salah. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi Undang-undang tidak memberikan penjelasan apapun mengenai unsur ini. Catatan: Penulis berpendapat: - Bahwa tidak ada batasan mengenai perbuatan apa yang dimaksud dari unsur ini dan karenanya harus ditafsirkan bahwa perbuatan apapun yang bersifat menambah kekayaan adalah dapat diterima sebagai pemenuhan unsur; - Bahwa pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah berkaitan erat dengan unsur berikutnya yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; - Bahwa secara teoritis, terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi seketika terbukti pula unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan begitu pula sebaliknya mengingat penambahan kekayaan itu diperoleh dari keuangan negara yang dirugikan; - Bahwa karenanya besarnya penambahan kekayaan dan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara seharusnya mempunyai nilai yang sama; 210 - Bahwa perhitungan besarnya kerugian keuangan negara dan terlebih kerugian perekonomian negara yang cenderung besar bahkan bombastis tidak ada manfaatnya sama sekali; - Bahwa besarnya penambahan kekayaan harus sama nilainya dengan besarnya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara adalah sejalan dengan konsep pidana tambahan berupa uang pengganti dimana hanya dapat dijatuhkan sebanyak yang diterima oleh pelaku. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai unsur ini. namun dalam bagian Penjelasan Umum terdapat pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. Catatan Penulis berpendapat: - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran historis perlu pemahaman mengenai pilihan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, bukan frasa yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukan pula frasa yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran historis diperoleh pemahaman bahwa perumusan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sehubungan dengan perumusannya sebagai delik formil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1); - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal pilihan frasa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah untuk memastikan bahwa apapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu harus secara nyata menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; - Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran historis, kerugian keuangan negara atau perekonomian 211 negara itu harus sungguh terjadi akibat apapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; - Bahwa untuk memastikan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah akibat dari apapu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus menerapkan ajaran kausalitas; - Bahwa ajaran kausalitas bertujuan mencari sebab dari suatu peristiwa yang merupakan akibat, memastikan bahwa peristiwa yang menjadi sebab itu adalah sungguh perbuatan manusia untuk kemudian dicari/ditemukan pelakunya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya; - Bahwa ajaran kausalitas juga mensyaratkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan yang menjadi penyebab itu haruslah pada umumnya diketahui akan menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana teori membayangkan; - Bahwa besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus sama besarnya dengan penambahan kekayaan telah Penulis jelaskan pada bagian penjelasan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi di atas. C. Tentang Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari isi pasal tersebut, unsur deliknya adalah: - Setiap orang - dengan tujuan - menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana - yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 212 Penjelasan Unsur Pasal 3. 1. Unsur setiap orang Mengenai unsur ini telah dijelaskan pada bagian Penjelasan Unsur Pasal 2 ayat (1) di atas. Catatan Penulis berpendapat: - Bahwa meski unsur setiap orang terdapat di setiap perumusan delik dalam UU PTPK ini, makna setiap orang tidak selalu sama sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3. - Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 ditujukan terutama bagi pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan; - Bahwa seseorang yang bukan pejabat dapat didakwa sebagai pelaku Pasal 3 apabila ada pejabat yang menjadi pelaku; - Bahwa secara teoritis harus menetapkan lebih dulu pelaku yang merupakan pejabat sebagai Tersangka barulah kemudian menetapkan orang lain yang bukan pejabat sebagai pelaku. 2. Unsur dengan tujuan Unsur dengan tujuan merupakan unsur kesalahan. Pembuktian unsur dengan tujuan adalah dengan menerapkan bentuk kesengajaan sebagai tujuan, dan bukan bentuk kesengajaan dengan keinsyafan kepastian atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Catatan Penulis berpendapat: - Bahwa harus dibuktikan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; - Bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa; - Bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu terjadi melalui modus penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang didasari adanya kehendak jahat. 3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi Menurut KBBI menguntungkan berarti mendapatkan laba atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan materiil, dan keuntungan materiil tidak harus berupa uang. Memperoleh suatu keuntungan 213 atau menguntungkan pada dasarnya memiliki arti memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada sebelumnya. Catatan: Penulis berpendapat: - Bahwa, sejalan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), besarnya keuntungan juga harus sama dengan besarnya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. 4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana Penyalahgunaan kewenangan hanya dapat dilakukan oleh orang/pejabat yang memang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana. Kewenangan pejabat harus diatur secara formil dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku/pejabat tidak memiliki kewenangan berarti ia melakukannya secara tanpa kewenangan. Secara tanpa kewenangan adalah istilah lain dari melawan hukum. Dengan demikian apabila pelaku tidak memiliki kewenangan tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan melainkan secara tanpa kewenangan atau melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum diancam Pasal. 2 ayat (1) bukan Pasal 3. 5. Unsur yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Unsur ini harus dikaitkan dengan unsur sebelumnya yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Dengan demikian secara lebih rinci unsur ini dapat berupa: a. penyalahgunaan kewenangan karena jabatan; b. Penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan; c. penyalahgunaan kesempatan karena jabatan; d. penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan; e. penyalahgunaan sarana karena jabatan; f. penyalahgunaan sarana karena kedudukan. Dalam hal pelaku tidak memiliki jabatan atau kedudukan, kewenangan atau kesempatan atau sarana tersebut tidak akan dimilikinya. 6. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 214 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah Penulis jelaskan pada bagian unsur yang sama di Pasal 2 ayat (1) di atas. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Pertama, apakah yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat tiga prinsip lex? Sebelum lebih jauh, Ahli ingin menggarisbawahi permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukumnya dan bukan terletak pada norma hukumnya. Permasalahan pada penegakan hukum lebih cenderung kepada penafsiran yang dilakukan secara ugal-ugalan dan dititik inilah pangkal dari persoalannya. Sehingga jika Pemohon merasa di diskriminasi, Ahli dalam hal ini setuju walaupun sebagian besar lebih dikarenakan adanya ketidakseragaman cara pandang terhadap penerapan pasal. Sebagai contoh, pada kasus korupsi Kepala Dispenda Bogor Brongkos senilai R 2,3 miliar di tahun 1984, Jaksa Penuntut Umum Santoso Wiboho yang juga merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor saat itu dalam tuntutannya menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa memperkaya diri Rp2,3 miliar merugikan keuangan negara Rp2,3 miliar. Pada saat itu modusnya adalah pemalsuan karcis retribusi, yang seharusnya masuk ke keuangan Negara sebanyak Rp2,3 miliar menjadi masuk ke kantong terdakwa bernama Berongkos. Pada kasus tersebut, Hakim SM. Binti selaku Ketua Majelis beserta anggota majelis pun sepakat dengan putusan tersebut. Menurut Ahli, pada kasus itu, yang merupakan awal upaya pemberantasan korupsi, tindakan penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim konsisten menerapkan Pasal 2 khususnya menyangkut unsur memperkaya diri, orang lain, korporasi dan merugikan keuangan negara. Kemudian apakah Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi syarat 3 lex? Menurut Ahli, kedua pasal tersebut telah memenuhi syarat 3 lex, oleh karena itu yang perlu diperkuat adalah pemahaman dari penegak hukum agar dapat mengurangi kemungkinan terjadi perdebatan. Sebagaimana telah Ahli sampaikan dalam keterangan tertulis, Ahli mengakui pelanggaran SOP bisa menjadi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, namun mens rea tetap harus dibuktikan. Menurut Ahli, bukan hanya kesengajaan saja yang harus dibuktikan karena setiap perbuatan pada umumnya dilakukan oleh orang dengan sengaja tetapi juga adanya itikad jahat pada saat orang tersebut melanggar SOP, 215 sebagaimana yang telah Ahli sampaikan bahwa perbuatan jahat lahir dari pikiran jahat yang kemudian diwujudkan menjadi actus reus. Di sisi lain, dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memang terdapat unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi, artinya bisa jadi diri sendiri tidak mendapat apapun baik memperkaya maupun menguntungkan dan menurut Ahli hal yang demikian adalah mitos. Namun, perumusan memperkaya orang lain atau korporasi dan menguntungkan oranglain dan korporasi harus dibuktikan bahwa pada saat melakukan perbuatan melawan hukum pelaku sudah menginsafi perbuatan tersebut adalah memperkaya orang lain, sehingga harus dibuktikan kenapa pelaku ingin memperkaya orang lain dan bukan dirinya sendiri? Harus dibuktikan bahwa ada hubungan tertentu antara unsur perbuatan melawan hukum dan memperkaya orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan sarana prasarana dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi. Menurut Ahli, hubungan kausalitas yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah perbuatan sebagai penyebab dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat. Sehingga dalam tataran pembuktian unsur keuangan negara, menurut Ahli, sudah tidak menjadi masalah karena secara nyata dan pasti perbuatan korupsi menyangkut kerugian keuangan negara. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pembuktian perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan unsur kerugian perekonomian negara sangat luas sehingga, Ahli dalam hal ini sangsi apa betul sebuah perbuatan hukum sungguh menjadi sebab terjadinya kerugian perekonomian negara? Mengingat, jika satu faktor penyebab tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum maka semua yang terlibat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kecuali sekedar batas-batas perbuatan yang dapat dibuktikan. Menurut pandangan Ahli, tidak mungkin kerugian perekonomian negara yang sebesar itu ditimpakan kepada pelaku atau beberapa pelaku sekalipun. Sebagai contoh, pada beberapa kasus kerugian perekonomian bisa terjadi karena ada faktor alam dan faktor putaran ekonomi internasional. Ahli ingin menggarisbawahi bahwa negara kerap kali gagal mencegah terjadinya kejahatan, kalaupun berhasil mengungkap maka penyelesaiannya tidak tuntas, kalaupun tuntas maka akan memankan waktu yang lama dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak berhasil kembali sepenuhnya. Dalam konteksi ini, Ahli ingin menyampaikan United Nations Convention Against Corruption 216 yang sudah diratifikasi tahun 2006 tidak lagi mensyaratkan kerugian keuangan negara sebagai kejahatan korupsi. Meskipun begitu, menurut Ahli, kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tetap relevan, namun perlu dipahami secara utuh dengan menggunakan berbagai metori penafsiran dalam hukum pidana. Namun, menurut Ahli, pemberantasan korupsi yang memprioritaskan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan kerugian keuangan negara atau perekonimian negara bernilai triliunan adalah sebuah kesalahan karena belum pernah ditemukan riwayat penerapan kedua pasal tersebut yang mampu mengembalikan kerugian negara atau perekonomian negara secara utuh. Padahal makin besar kerugian keuangan negara, makin besar korupsinya, secara teori usaha yang dibutuhkan semakin besar dan waktu untuk mengungkapnya juga lebih lama. Perumusan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana pendapat Prof. Muladi, setidak-tidaknya memiliki 4 syarat utama. Pertama, berpotensi dilakukan oleh setiap orang, artinya tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri saja. Kedua, bersifat random victim atau random target yaitu tidak pilih korban ataupun target. Ketiga, kerugiannya besar dan luas, walaupun perbuatan sudah selesai dilakukan tetapi kerugian berlangsung terus menerus. Keempat, bersifat transnasional. Sehingga, berkaitan dengan hal tersebut, keluarbiasaan kejahatan korupsi yang diwujudkan dalam aturan undang-undang dengan tiga undang-undang mengatur tidak kurang dari 40 cara pemberantasan luar biasa. Misalnya, pemidanaan terhadap pembantu, percobaan, perbuatan jahat, jika pidananya selesai maka disamakan dengan pelaku utama. Kemudian pidana minimum, bukan hanya minimum umum tetapi minimum khusus. Lalu ada beberapa ketentuan menyangkut hukum acara, seperti perluasan alat bukti petunjuk. Dalam hal ini, menurut Ahli, penegak hukum kurang memahami konteks hukumnya. Penegak hukum seakan-akan sekedar menjalani sebagai penegak undang-undang, atau sekedar membaca teks tetapi tidak mendalami konteks. Padahal hukum bukan sekedar undang-undang meskipun undang-uundang memang salah satu wujud hukum. Yang menjadi masalah adalah proses pembentukan hukum yaitu peraturan perundang-undangan adalah melalui proses legalisasi di DPR, dimana DPR beranggotakan partai politik dan partai politik sarat dengan kepentingan politik. Hal itu yang membuat substansi hukum kita sering melenceng dari kepentingan umum dan kepentingan hukum. Sehingga, jika Ahli ditanya Pasal 2 dan Pasal 3 harus diapakan? Menurut Ahli, rumusan norma bisa jadi tetap atau tidak diubah tapi 217 bagaimana memastikan agar aparat penegak hukum mendapat pemahaman yang komprehensif, termasuk para advokat. Dalam banyak kesempatan, Ahli seringkali menemukan banyak yang kesulitan memahami aturan hukum karena kendala pemahaman Bahasa dan benguasaan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kemudian terkait dengan apakah unsur kesalahan harus eksplisit? Secara teoritis, unsur tertulis harus dibuktikan dan kita berhadapan dengan kondisi para penegak hukum yang telah disampaikan yaitu memiliki pemahaman legal positif. Sementara, menurut Ahli, berdasarkan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, membaca undang-undang jangan hanya membaca text of the law tetapi pahami spirit of the law. Maka pengaturan unsur kesalahan ke dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3 dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana saat ini justru menjadi tidak relevan untuk dicantumkan secara tertulis karena KUHP kita bahkan sudah menganut bahwa kesengajaan dianggap ada pada setiap tindak pidana dan kelalaian hanya dibuktikan apabila menjadi unsur tertulis. Di sisi lain, salah satu keluarbiasaan kejahatan korupsi adalah satu, pasti dilakukan dengan sengaja. Dua, bahkan dilakukan dengan rencana. Ketiga, di beberapa kasus pelaku melakukan perbuatan semacam persiapan atau gladiresik. Ini yang kemudian dalam pembuktiannya harus selalu digambarkan bukan sekadar kesengajaan, tetapi juga iktikad jahat yang dimiliki oleh para pelaku. Dengan demikian, maka kita harus memastikan bahwa kita memang menghukum pelaku kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur tertulis. [2.10] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan perubahan UUD 1945, telah dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengawal konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 218 2. Bahwa ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU PPP”); 3. Bahwa permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat diajukan secara formil dan/atau materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, permohonan a quo yang merupakan pengujian secara materiil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus; II. LEGAL STANDING PEMOHON 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, setiap pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor; 6. Bahwa Pemohon merupakan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang semula diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama, namun kemudian dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Padahal, Pemohon selaku Direktur PT Merpati Nusantara Airlines (“PT MNA”) telah menjalankan prinsip business judgement rule dengan mengambil keputusan bisnis tanpa adanya niat merugikan keuangan negara maupun memperoleh keuntungan pribadi; 7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut disebabkan oleh multitafsirnya unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang tidak secara tegas mensyaratkan unsur kesengajaan 219 (mens rea) sehingga dalam praktiknya digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum; 8. Bahwa hal ini bertentangan dengan asas lex certa dan lex stricta, dan telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan hilangnya kebebasan pribadi, pekerjaan, dan reputasi, serta berdampak psikologis terhadap keluarga Pemohon. Norma tersebut juga berpotensi digunakan secara diskriminatif dan tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; III. DALIL-DALIL POSITA DIKAITKAN DENGAN FAKTA PERSIDANGAN A. PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR SAAT INI TIDAK MENCERMINKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM. 9. Bahwa dalam UU Tipikor, yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU dengan pasal-pasal lainnya ialah dengan adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara di dalamnya, sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya yang berjudul “Memahami Untuk Membasmi – Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi” hlm 16 (Vide Bukti P-6); 10. Bahwa yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang berlaku saat ini, tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur “dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara”; 11. Bahwa muatan frasa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang tidak mengharuskan adanya “mens rea” tersebut seakan-akan menyaratkan bahwa niat batin seseorang dengan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tidak perlu saling berkaitan, melainkan bisa berdiri sendiri; 12. Bahwa sebagaimana yang terjadi pada diri Pemohon yang merupakan Terdakwa dalam perkara dengan nomor register 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST (Vide Bukti P – 3) yang setelah menjalani proses persidangan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 (Vide Bukti P – 4) jo 41PK/Pid.Sus/2015 (Vide 220 Bukti P – 5) Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Pemohon dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 13. Bahwa Pemohon dipidana meskipun tidak dapat dibuktikan jika Pemohon dengan sengaja/ dengan niat jahat/ “mens rea” merugikan keuangan atau perekonomian negara apalagi mendapatkan keuntungan. Padahal kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon selaku Direktur PT MNA adalah murni sebagai keputusan bisnis untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, yang sudah diambil dengan itikad baik sesuai prosedur dan prinsip Business Judgement Rules (BJR), telah disetujui oleh seluruh direksi perusahaan, dan tanpa benturan konflik / kepentingan maupun kick-back untuk Pemohon; 14. Bahwa Pemohon dipidana karena dianggap telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang melakukan kerjasama/bisnis untuk pengadaan sewa menyewa pesawat dengan PT MNA, karena PT MNA telah membayarkan security deposit sebesar US$1.000.000. Namun, TALG kemudian tidak menyerahkan pesawat dan tidak juga mengembalikan security deposit yang telah dibayarkan oleh TALG sehingga menimbulkan kerugian bagi PT MNA meskipun tidak ada kaitannya antara Pemohon dengan Pihak TALG; 15. Padahal seharusnya unsur-unsur tersebut tidak ditafsirkan secara sendiri- sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. dalam keterangan tertulisnya keterangan tertulisnya bahwa: "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Unsur ini tidakiah berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Perbuatan "memperkaya" ini selain harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum juga harus ada hubungan langsung dengan "kerugian keuangan negara" atau "kerugian perekonomian negara" yang terjadi yang menjadi sumber yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara korupsi.”; 16. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada Putusan Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 (Vide Bukti P–4) mengafirmasi Pemohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kerjasama dengan TALG yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam RKAP dan membayarkan security deposit kepada TALG secara cash; 221 17. Bahwa seharusnya ada tafsir yang tegas dalam perumusan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana dinyatakan oleh Ahli dari Pihak Presiden dalam perkara a quo, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. menyatakan dalam agenda persidangan tertanggal 28 Juli 2025 bahwa: “Nah, ini yang perlu ada tafsir yang tegas, ya menurut saya, perbuatan melawan hukum ... kalau saya pengajar hukum pidana, ya tegas ya perbuatan melawan hukum itu, ya ada dalam lapangan hukum pidana.”; 18. Bahwa akibat luasnya frasa yang dimuat dalam kedua pasal ini lah, Pemohon dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pemohon dinyatakan bersalah sekalipun perbuatannya bukanlah perbuatan melawan hukum secara pidana, dan untaian sebab-akibat atau kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan “mens rea” dari Pemohon dan pihak TALG yang diperkaya dalam perkara Pemohon; 19. Bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul dari norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini juga diperkuat oleh Saksi Alexander Marwata, Ak., S.H., M.H., CFE. yang dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2025 memberikan keterangan bahwa: “Permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini menurut pengalaman saya, di antaranya adalah sebagai berikut. Orang dapat didakwa, padahal tidak ada niat jahat pada dirinya karena tidak ada unsur dengan maksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi, dalam penerapannya yang dibuktikan hanyalah perbuatannya, tanpa dibuktikan maksud atau niat jahatnya si terdakwa. Kemudian, tidak ada pembeda lagi, apakah kesalahan yang terdakwa lakukan itu adalah kesalahan administratif, atau perdata, atau pidana. Semua kerugian langsung dibawa ke jalur pidana. Tidak jelas … yang ketiga, tidak jelas batasan pidana tipikor dengan pidana umum dalam konteks Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berkaitan dengan adanya kerugian negara. 20. Bahwa yang dimaksud dengan tidak adanya pembeda ataupun batasan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum juga sempat disinggung oleh Majelis Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dalam persidangan tertanggal 23 Mei 2025 yang mengatakan “kalau perbuatannya ini enggak kita katakanlah unlimited, penafsirannya bisa apa saja, nanti ada 222 orang mencuri di brangkasnya Mahkamah Konstitusi, uang, bisa kena juga tindak pidana korupsi. Karena apa? Subjeknya jelas, ya, unsur tujuannya jelas memperkaya diri sendiri, misalnya buat si pencuri, dan kemudian merugikan keuangan negaranya juga jelas, yang diambil uang di Mahkamah Konstitusi yang itu memang punya negara, gitu lho” 21. Bahwa hal-hal ini terjadi karena dan begitu luasnya norma yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, tidak dirumuskan secara Lex Certa dan Lex Stricta sehingga berakibat pada terjadinya overkriminalisasi sebagaimana terjadi pada diri Pemohon. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Shidarta., S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya yang menyimpulkan bahwa: “Pertama, pembacaan terhadap Pasal 2 ayat (1) wajib memasukkan unsur mens rea agar tidak terjadi overkriminalisasi, dalam arti bukan hanya adanya akibat perbuatan yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melainkan harus ada kehendak sadar untuk melakukan perbuatan itu dan intensi untuk mencapai hasil tertentu yang dilarang secara hukum pidana. Kedua, pembacaan terhadap Pasal 3 juga harus memastikan bahwa unsur mens rea selalu harus dibuktikan terlebih dulu dengan tidak menggunakan penalaran model konklusi melompat (jumping to conclusion) bahwa dengan terbukti adanya akibat (konsekuens) berarti mens rea (sebagai antesenden) juga sudah terbukti ada dengan sendirinya. Kesesatan bernalar demikian membawa kerentanan yang sama, mengarah ke terjadinya overkriminalisasi.” 22. Bahwa kelemahan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini juga diakui oleh Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait dalam perkara a quo yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa: “Bahwa berdasarkan dalam praktik timbul dikarenakan penuntut umum mengonstruksikan dakwaannya dalam bentuk subsideritas dengan menempatkan Pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan primer dan Pasal 3 dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan subsider, padahal unsur melawan hukum dalam Pasal 2 sangat umum. Sehingga tidaklah mungkin seseorang tidak terbukti unsur melawan hukum dalam Pasal 2 tapi kemudian terbukti unsur menyalahgunakan kewenangan dalam dakwaan Pasal 3.” 23. Bahwa norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum ini juga terlihat dari lahirnya berbagai SEMA dan PERMA di lingkungan Mahkamah Agung untuk secara khusus menjadi pedoman dalam menangani perkara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan 223 amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; B. OBJEK PERMOHONAN A QUO YAKNI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. 24. Bahwa konsiderans/pertimbangan pembentukan UU Tipikor sebagaimana termaktub didalamnya ialah sebagai berikut: “a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;” 25. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Tipikor tersebut juga dijelaskan: “Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang” 26. Sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dibentuk karena adanya urgensi untuk menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum seharusnya perbuatan yang dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah mereka yang merupakan maling keuangan dan perekonomian negara. Artinya dalam pembuktian harus dibuktikan jika seorang tersebut memiliki “mens rea” untuk merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum; 27. Sebagaimana juga Saksi Alexander Marwata, Ak., S.H., M.H., CFE yang dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2025 memberikan keterangan bahwa perumusan yang tepat menurutnya untuk pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah sebagai berikut: “barang siapa atau setiap orang yang dengan maksud merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kekuasaan yang dilakukan dengan menyalahkan …menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang 224 ada padanya. Jadi, maksud dari awal itu memang pengin nyolong, pengin merugikan keuangan negara” 28. Bahwa selayaknya kasus Pemohon yang dijerat dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sudah seharusnya dibuktikan dalam persidangan bahwa Pemohon memang sejak awal memiliki niat jahat untuk merugikan keuangan PT MNA dan merugikan keuangan negara, sehingga kemudian Pemohon melakukan kerjasama dan menguntungkan pihak TALG; 29. Namun, niat jahat tidak dibuktikan dalam persidangan karena norma-norma yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sekarang ini tidak mengharuskan dibuktikannya mens rea seseorang untuk merugikan keuangan negara. Akibatnya, penggunaan kedua pasal ini tidak lagi sejalan dengan pertimbangan pembentukan kedua pasal tersebut untuk menindak setiap orang yang dengan maksud untuk merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum; 30. Bahwa yang justru terjadi sekarang ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor digunakan secara sapu jagat memaknai seluruh perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum untuk memidanakan seseorang tanpa takaran yang jelas karena UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DINYATAKAN HANYA BERDASARKAN COCOKOLOGI; 31. Sebagai contoh, kesalahan penerapan penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akibat dari luasnya norma yang terkandung di dalamnya yang terjadi seperti pada diri Pemohon dan terus berlangsung hingga sekarang ini ialah sebagai berikut: Perkara Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Pelaku (Beneficial Owner PT A) memberikan uang ke Pejabat Kementerian untuk mendapatkan tender proyek pemerintah. Setelah tender dimenangkan, PT A mengerjakan proyek bagiannya hingga selesai. Namun, karena ada longsoran tanah yang bukan karena kesalahan PT A (karena merupakan proyek Perusahaan lain), membuat proyek tersebut tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan sehingga serah terima proyek tersebut belum dapat dilakukan selesai sesuai jangka waktu yang ditentukan. Kemudian Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, dan Kejaksaan menyatakan bahwa Beneficial Owner PT A bersalah 225 melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Walaupun, ada pasal suap ataupun gratifikasi dalam UU TIPIKOR. Namun, pasal yang digunakan Kejaksaan Agung adalah Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dengan mencocokkan fakta bahwa:  Unsur Melawan Hukum: Dicocokan dengan fakta bahwa Beneficial Owner PT A melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan uang kepada pejabat proyek;  Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain: PT A mengerjakan proyek tesebut sehingga mendapatkan keuntungan dari uang proyek yang diberikan oleh Pemerintah (memperkaya diri sendiri) dan ada pejabat yang diperkaya dengan pemberian suap dari PT A (memperkaya orang lain);  Unsur Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara: Dicocokan dengan fakta bahwa serah terima proyek tersebut belum dapat dilakukan pada jangka waktu yang diperjanjikan. Padahal dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Direktur PT A sepatutnya didakwa menggunakan Pasal Suap ataupun Gratifikasi dalam UU TIPIKOR. Karena tidak ada mens rea dalam diri direktur PT A untuk merugikan keuangan negara, mens rea dan actus reus yang terjadi adalah ia melakukan suap atau memberikan uang untuk memenangkan tender proyek; 32. Juga sebagaimana kasus yang sedang hangat menjadi perbincangan publik, yakni perkara Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, yang juga didakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Ia dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan kebijakan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton pada tahun 2016, dengan menunjuk perusahaan swasta tertentu tanpa melalui prosedur yang lengkap, seperti tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, serta tidak melibatkan BUMN; 33. Bahwa dalam perkara tersebut juga seluruh unsur dirangkai sedemikian rupa;  Unsur Melawan Hukum: Dicocokan dengan fakta bahwa kebijakan impor tidak mengikuti ketentuan formal (tidak ada rekomendasi teknis, tidak melalui BUMN, tidak sesuai prosedur antar kementerian);  Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi: Didasarkan pada fakta bahwa perusahaan swasta tertentu memperoleh 226 keuntungan besar dari kebijakan impor tersebut, meskipun TIDAK ADA ALIRAN DANA yang dinikmati oleh Terdakwa;  Unsur Merugikan Keuangan Negara: Dianggap timbul karena keuntungan dari impor tidak masuk ke kas negara, melainkan ke pihak swasta, meskipun tidak ada uang negara yang secara langsung "hilang". 34. Bahwa tidak ada sama sekali “mens rea” atau niat jahat untuk merugikan keuangan negara dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan, hanyalah merupakan diskresi kebijakan yang dirangkai sedemikian rupa dan dicocokologi untuk memidanakan seseorang, dan tidak lagi diperiksa melalui kesalahan administratif. Sehingga kasus ini berakhir dengan pemberian abolisi oleh Presiden sebagai upaya untuk menghindari preseden di mana hukum dianggap berjalan secara tidak adil tanpa bukti niat jahat untuk merugikan negara; 35. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana permohonan a quo, penyusunan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor haruslah dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara” agar tidak terjadi lagi pemidanaan hanya berdasarkan cocokologi unsur sebagaimana terjadi dalam diri Pemohon, dan juga uraian-uraian contoh kasus tersebut di atas; 36. Bahwa sudah seharusnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini dibatasi agar jelas terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Tidak hanya menggunakan cocokologi sebagaimana dinyatakan oleh Ahli dari Pihak Presiden dalam perkara a quo, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. dalam agenda persidangan tertanggal 28 Juli 2025 bahwa: “perbuatan melawan hukum yang formil inilah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pembuat melawan hukum pidana formil ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan sebaiknya digunakan ajaran tertentu dalam menemukan keterkaitan antara pembuatan melawan hukum, dalam arti formil tersebut dengan timbulnya kerugian keuangan negara.” 37. Bahwa sudah waktunya untuk disadari bahwa kesalahan-kesalahan dalam penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang terjadi bukanlah hanya terbatas pada penerapaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak 227 Hukum, melainkan kesalahan dari perumusan norma itu sendiri yang memberikan kebebasan dan pemaknaan multitafsir bagi siapapun yang menggunakannya; 38. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahli dari Pihak Presiden dalam perkara a quo, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. menyatakan dalam agenda persidangan tertanggal 28 Juli 2025 bahwa: “Nah, di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa kedua pasal ini memiliki unsur subjektif, jelas ya. Yang dimaksud unsur subjektif adalah kesalahan. Ada penyusun undang-undang, menyusun kesalahan itu clear and clean disebutnya karena kesalahan itu memang ada tiga jenis, ada dua jenis, kesengajaan ada tiga jenis, ya. Kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar keinsafan kepastian, kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Nah, ada yang menyebut kesengajaan dengan maksud, tapi ada juga dengan sengaja, cukup. Jadi, dua-duanya tidak salah. Nah, kalau tidak dirumuskan dengan sengaja jenis mana, itu artinya hakim akan menemukan salah satu dimensi dari kesengajaan itu, salah satu dimensi dari kesengajaan itu. Kalau disebutkan dimensi kesengajaannya pada jenis tertentu, maka hakim akan menemukan jenis kesengajaan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang tersebut.” 39. Bahwa yang terjadi bahkan dalam beberapa kasus, kesalahan Terdakwa yang dianggap melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Tipikor ini bahkan tidak lagi dimaknai sebagai kesengajaan melainkan kelalaian, karena perumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini tidak memuat bentuk unsur kesalahan yang jelas di dalamnya. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Alexander Marwata, Ak., S.H., M.H., CFE. yang dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2025 bahwa: “Tidak ada korupsi karena kelalaian, tidak ada korupsi karena ketidakhati-hatian.” 40. Bahwa Kepolisian RI selaku pihak terkait dalam perkara a quo juga menyampaikan dalam keterangannya bahwa konteks korupsi harus diikuti dengan mens rea si pembuat dengan menyatakan bahwa: “Bahwa konteks korupsi dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Tipikor, sebetulnya setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus diikuti dengan mens rea atau niat jahatnya. Mens rea mencakup unsur-unsur membuat tindak pidana, yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif suatu 228 tindak pidana atau keadaan psikis membuat … pembuat delik disebut sebagai unsur subjektif” 41. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya bahwa: “tidak cukup seseorang dipidana jika orang itu hanya melakukan perbuatan yang terlarang saja, atau menimbulkan akibat yang dilarang saja. Mesti dipenuhi bahwa orang tersebut ada kesalahan (berupa dolus atau maksud jahat/ mens rea). Jadi jaksa penuntut umum mesti membuktikan semua unsur tertulis dalam rumusan/ uraian tindak pidana (bestanddelen)” 42. Bahwa Ahli Ekonomi Vid Adrison, S.E., M.A., Ph. D. dalam keterangan tertulisnya juga berpendapat sama, yakni: “Penghitungan biaya sosial dari suatu tindak kejahatan hanya bisa dilakukan setelah mens rea (niat jahat) telah terbuksi secara sah. Agar terdakwa mendapatkan hukuman yang adil (dan pihak lain dalam dalam perekonomian mendapatkan kompensasi yang adil)” 43. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diberi pemaknaan baru yang lebih sempit dan terbatas sehingga terfokus untuk menjerat kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang Pelakunya memang sejak awal memiliki niat dan maksud serta tujuan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara agar memberikan kepastian hukum dan selaras dengan pertimbangan serta penjelasan dari pembentukan undang-undang itu sendiri, serta agar kedua Pasal ini tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk menindak perbuatan yang tidak berkaitan satu sama lain untuk memidanakan seseorang sebagaimana yang dialami oleh Pemohon; 44. Bahwa apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo, keberadaan dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sangat menimbulkan ketakutan dalam diri setiap orang, terutama para pemangku kebijakan dan pelaku-pelaku ekonomi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan dan perekonomian negara. Sebagaimana Ahli Sunarsip, ME., Ak., CA. memberikan contoh dan kesimpulan dalam keterangannya yang disampaikan dalam agenda persidangan tertanggal 16 Juli 2025 bahwa: “dengan demikian bisa saya simpulkan kerugian adalah suatu kejadian yang bersifat alamiah yang tidak terpisahkan suatu kegiatan investasi. Oleh karena itu, tidak tepat dan membahayakan bagi keadilan, bagi para pelaku ekonomi, para penyelenggara korporasi, dan penyelenggara unsur ASN apabila kerugian keuangan yang timbul dimasukkan sebagai tindak 229 pidana korupsi tanpa terlebih dahulu diikuti pembuktian adanya niat jahat, adanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, dan konflik adanya kesalahan yang disengaja”. BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, TERBUKTI BAHWA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR YANG BERLAKU SEKARANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN KARENA:  SESEORANG DAPAT DIDAKWA PADAHAL TIDAK ADA MENS REA PADA DIRINYA, KARENA TIDAK ADA UNSUR DENGAN MAKSUD DI DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR;  TIDAK ADA PEMBEDA LAGI SERTA TIDAK ADA BATASAN YANG JELAS DAN PASTI APAKAH KESALAHAN YANG TERDAKWA LAKUKAN ITU ADALAH KESALAHAN ADMINISTRATIF, PERDATA, ATAU PIDANA, SELURUH KERUGIAN LANGSUNG DIBAWA KE JALUR PIDANA;  TIDAK JELAS BATASAN PIDANA TIPIKOR DENGAN PIDANA UMUM DALAM KONTEKS PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR YANG BERKAITAN DENGAN ADANYA KERUGIAN NEGARA;  PASAL YANG DITERAPKAN KEPADA TERDAKWA BERBEDA-BEDA PADAHAL PERBUATANNYA SAMA. OLEH KARENA ITU, PERMOHONAN A QUO UNTUK MEMBATASI PEMAKNAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR AGAR DIMAKNAI “DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM / DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” SANGATLAH MENDASAR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 230 2. Menyatakan frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”; 3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dan 4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) Berkaitan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 November 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2025 seluruh Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi menyampaikan keterangan yang pada intinya menyepakati bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akibat ketidakmampuan 231 Aparat Penegak Hukum dalam mengimplementasikan kedua pasal ini sebagaimana mestinya, dengan keterangan sebagai berikut; - Ahli Prof. Drs. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum, pada intinya menyatakan terjadinya penyimpangan dikarenakan cara berpikir aparat penegak hukum tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, terutama Pasal 2 dan Pasal 3, menyimpang dari legal spirit pembentukan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi" - Ahli Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., pada intinya menyatakan Penegak hukum hanya memahami apa yang ada dirumuskan dalam kata-kata yang ada di dalam undang-undang, dan tidak pernah mau tahu dengan apa yang ada di belakang undang-undang itu. - Ahli Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., pada intinya menyatakan pengetahuan hukum aparat penegak hukum tidak cukup mumpuni dan cenderung kepada penafsiran-penafsiran yang dilakukan secara ugal- ugalan. 2. Namun, meskipun Para Ahli mengakui adanya banyak kesalahan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor oleh Aparat Penegak Hukum, tetapi para Ahli tidak sepenuhnya merespons akar permasalahan tersebut. Sebagian sebagian besar Ahli hanya menilai persoalannya berada pada cara kerja dan cara berpikir Aparat Penegak Hukum, serta mengatakan perlu diupayakan perbaikan pemahaman oleh para Aparat Penegak Hukum; Jadi. Apakah praktik penegakan hukum yang salah tersebut harus dibiarkan sampai Aparat Penegak Hukum saat ini paham maksud norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut? 3. PADAHAL, BILA KITA MELIHAT SECARA KOMPEREHENSIF. TERJADINYA KESALAHAN PENERAPAN TERSEBUT KARENA NORMA DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR SENDIRI BERSIFAT TERLALU LUAS DAN TIDAK JELAS YANG AKHIRNYA MEMBUAT APARAT PENEGAK HUKUM SESUKA HATI MENGIMPLEMENJASIKAN DAN MENJADIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN YANG "SERBA MENCUKUPI"; 4. BAHWA "SERBA MENCUKUPI" INI ARTINYA: 232 a) SESEORANG DAPAT DIDAKWA PADAHAL TIDAK ADA MENS REA PADA DIRINYA, KARENA TIDAK ADA UNSUR DENGAN MAKSUD DI DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR; b) TIDAK ADA PEMBEDA LAGI APAKAH KERUGIAN NEGARA YANG MUNCUL ITU AKIBAT PERBUATAN ADMINISTRATIF, PERDATA, ATAU PIDANA. YANG TERJADI ADALAH SELAMA ADA KERUGIAN LANGSUNG DIANGGAP TINDAK PIDANA KORUPSI; c) TIDAK JELAS BATASAN PIDANA TIPIKOR DENGAN PIDANA UMUM DALAM KONTEKS PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR YANG BERKAITAN DENGAN ADANYA KERUGIAN NEGARA; d) PASAL YANG DITERAPKAN KEPADA TERDAKWA BERBEDA-BEDA PADAHAL PERBUATANNYA SAMA. 5. BAHWA JELAS PERMASALAHAN PENERAPAN PASAL-PASAL YANG DISAMPAIKAN TERSEBUT DIKARENAKAN NORMA DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR TIDAK MEMENUHI PRINSIP LEX CERTA, LEX STRICTA, DAN LEX SCRIPTA; 6. Bahwa kemudian Prof. Drs. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., dalam menjawab pertanyaan dari Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tertanggal 11 November 2025, menyiratkan cara merespons dan menyikapi permasalahan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah dengan memperbaiki cara berpikir aparat penegak hukum dalam mengkonstruksikannya dalam kasus konkret, yakni salah satunya adalah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi; ''Itu bukan normanya yang kemudian harus diperbaiki, tetapi cara berpikir aparat penegak hukum, cara aparat penegak hukum mengkorupsikan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 itu, itu di dalam kasus konkret Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara misalnya, ya, seperti kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi itu kan kemudian bisa {ucapan tidak terdengar jelas}, tetapi juga bisa misalnya dihadirkan bagaimana petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan, ya, melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3." 7. Bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2025, Para Ahli juga berkali- kali menyinggung pentingnya memahami legal spirit pembentukan UU Tipikor, karena penafsiran pasal yang tepat harus kembali pada tujuan pembentukannya, bukan hanya pada bunyi redaksionalnya. Hal ini 233 berhubungan langsung dengan permasalahan kedua pasal "sapu jagat" ini, ketika legal spirit tidak dijadikan pedoman, penerapannya menjadi liar dan tidak selaras; 8. Bahwa legal spitit tersebut tercermin jelas dalam considerans/pertimbangan pembentukan UU Tipikor sebagaimana termaktub di dalamnya ialah sebagai berikut: "a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang tetjadi selama ini selain merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;" 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dibentuk karena adanya urgensi untuk menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Ditambah lagi yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU dengan pasal-pasal lainnya dalam UU Tipikor ialah dengan adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum seharusnya perbuatan yang dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah mereka yang merupakan maling keuangan dan perekonomian negara. Artinya dalam pembuktian harus dibuktikan jika seorang tersebut memiliki ''mens rea" untuk merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum; 10. Oleh karena itu, sangat relevan dan patut dikabulkan Permohonan a quo yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatasi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor agar dimaknai "dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum/dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" untuk memperbaiki kesalahan penafsiran akibat multitafsirnya pengkonstruksian kedua pasal tersebut; 11. Sebagaimana Keterangan Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., dalam persidangan tertanggal 11 November 2025 yang menyatakan: 234 ''Nah, di tengah pemahaman yang seperti itu, menurut saya Pasal 2 ayat (1) itu perlu ditegaskan adanya unsur kesalahan di situ, adanya unsur kesalahan di situ. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang saya kemukakan tadi, itu cenderung nanti akan diabaikan oleh penegak hukum kalau dia tidak di... dirumuskan secara tegas" Bahwa Ahli ini secara tegas menyatakan bahwa PERLU DIPERTEGAS ADANYA UNSUR KESALAHAN DI PASAL 2 AYAT (1) uu TIPIKOR untuk setidak-tidaknya meminimalisir kesalahan penerapan Aparat Penegak Hukum dalam menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. 12. Dengan membatasi makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Petitum Permohonan a quo, penerapan kedua pasal tersebut tidak lagi bergantung pada pemahaman masing-masing aparat penegak hukum dan juga pedoman internal Aparat Penegak Hukum yang selama ini tidak seragam dan tidak mengikat; 13. Bahwa Putusan Mahkamah akan menciptakan keseragaman pemahaman nasional dan memastikan aparat penegak hukum tunduk pada tafsir konstitusional yang sama, sehingga Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi digunakan secara "sapu jagat" untuk memidanakan perbuatan administratif atau kelalaian. Dengan demikian, kedua pasal tersebut kembali pada tujuan pembentukannya, yakni memberantas perbuatan korupsi yang dilakukan dengan niat jahat untuk merugikan keuangan negara, bukan menghukum kesalahan administratif atau keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. OLEH KARENA ITU, PERMOHONAN A QUO UNTUK MEMBATASI PEMAKNAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR AGAR DIMAKNAI "DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM / DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" SANGATLAH MENDASAR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), DAN PASAL 281 AYAT (2) UUD 1945. KESIMPULAN 235 1. Bahwa terjadinya kesalahan Aparat Penegak Hukum dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor disebabkan oleh luasnya norma kedua pasal tersebut yang saat ini tidak memenuhi prinsip Lex Certa, Lex Stricta, dan Lex Scripta; dan 2. Oleh karena itu, sudah saatnya Mahkamah Konstitusi merespon permasalahan yang kerap terjadi dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini dengan mengabulkan petitum dalam permohonan a quo. [2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Polri menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa setelah mengikuti persidangan Perkara a quo serta mencermati keterangan yang disampaikan Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, serta dan ahli yang diajukan Pemerintah, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Pihak Terkait mengajukan kesimpulan yang merupakan peneguhan dan penguatan dari keterangan Pihak Terkait yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan Pihak Terkait juga menyarikan berbagai keterangan yang disampaikan selama proses persidangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (nullum crimen sine lege). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut. 236 2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa: "Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.", Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. 3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki peran sentral dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua pasal ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyoroti penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan akibat 237 serupa. Dengan cakupan delik formil dan materiil yang terdapat pada kedua pasal ini, negara dapat secara efektif mengkualifikasikan dan menjerat pelaku korupsi yang sering kali menggunakan celah-celah administratif maupun yuridis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah menegaskan bahwa: "Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting yang dapat dibuktikan melalui audit investigatif yang sah dan bukan semata-mata didasarkan pada tafsir perbuatan, namun tetap harus merujuk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum." Dalam berbagai kesempatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Eddy Hiariej), menegaskan bahwa: "Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keuangan publik. Pasal 2 bersifat generik terhadap segala perbuatan yang merugikan negara, sedangkan Pasal 3 bersifat spesifik terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak mengenal double punishment, melainkan klasifikasi untuk efektivitas pembuktian dan keadilan substantif." Oleh karena itu, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak hanya penting dari perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai fondasi yuridis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu kedua norma tersebut juga telah digunakan sebagai instrumen hukum utama dalam berbagai putusan pengadilan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, dan memastikan pengembalian kerugian negara. 4. Dalam artikel “Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan. 5. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang, Polri berpandangan sebagai berikut : a. Bahwa unsur subjektif rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor yaitu tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana 238 korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, bukan hanya berfokus pada unsur sikap batin karena sengaja atau kelalaian. Pasal 2 ayat (1) juga berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal tersebut adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian pula pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan pidana yang dilarang yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. b. Bahwa konteks korupsi dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. "Sebetulnya setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus diikuti dengan mens rea atau niat jahatnya, mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik. c. Bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 239 kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. d. Bahwa terhadap Pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan sifat melawan hukum materil dalam Pasal 2 UU Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil sudah selaras dengan konstitusi. Putusan tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif. e. Bahwa perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Tipikor selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. f. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan unsur subjektif niat, atau sikap batin, atau mens rea dalam ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isu konstitusionalitas norma. 6. Bahwa Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Polri berpandangan : a. Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 240 dalam pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum). b. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). c. Bahwa pemaknaan unsur actus reus atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024) sebagai berikut. Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya pada jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor, Jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas, sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang- Undang Tipikor. d. Dengan demikian, rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. e. bahwa unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam rumusan perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai unsur objektif yang sekaligus menunjuk perbuatan yang dilarang yaitu memperkaya diri 241 sendiri dan menyalahgunakan kewenangan dengan sifatnya yang melawan hukum dan unsur objektif lainnya yaitu merugikan keuangan negara, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian rumusan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor tidak memerlukan kualifikasi perbuatan lainnya. 7. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tipikor merupakan unsur yang bersifat objektif dan wajib diuji melalui mekanisme pembuktian dalam proses persidangan pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak disyaratkan adanya intensi khusus (special intent) untuk memperkaya diri dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Yang menjadi fokus pembuktian adalah ada atau tidaknya: a. perbuatan melawan hukum atau b. penyalahgunaan kewenangan, serta c. kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagai akibat yang ditimbulkan. Pemahaman ini telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang secara tegas menyatakan: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, maka pelaku tetap dikenai tindak pidana korupsi.” Pendekatan ini selaras dengan karakteristik delik materil, yang menempatkan akibat hukum sebagai elemen utama. Oleh karena itu, tidak terdapat keharusan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan memperkaya diri secara sadar atau sebagai bagian dari niat awalnya. 8. Bahwa terkait dengan unsur melawan hukum itu sendiri, Ahli yang diajukan Pemerintah pada persidangan tanggal 29 Juli 2025 atas nama Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A memberikan pendapat: a. ajaran melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor dimaknai sebagai ajaran melawan hukum dalam arti formil, artinya harus ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu secara tegas. Oleh karena itu, perbuatan ajaran melawan 242 hukum dalam arti formil ini dikenal juga dalam lapangan hukum perdata dan lapangan hukum administrasi negara. Karena itu harus ditafsirkan sebagai ajaran melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana, artinya perbuatan yang dilarang itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai rumusan pidana. b. Perbuatan melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana harus secara tegas diatur agar memenuhi unsur asas legalitas. memenuhi asas legalitas dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum lain. Karena itu ketika hakim memutuskan terpenuhinya unsur melawan hukum untuk memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya korporasi, harus dipastikan itu adalah perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana, maka dia harus membenturkan dengan larangan tersebut dalam hukum positif yang berada dalam lapangan hukum pidana. c. Perbuatan melawan hukum yang formil inilah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum pidana formil ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan sebaiknya digunakan ajaran tertentu dalam menemukan keterkaitan antara pembuatan melawan hukum, dalam arti formil tersebut dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Sehingga doktrin ajaran kausalitas tertentu dapat dipergunakan untuk membantu dan menemukan pembuatan yang dilarang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 9. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada dasarnya bersifat normatif (regeling), yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui 243 pengujian konstitusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang tetap menyatakan konstitusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu. Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan (judicial error), yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bukan melalui mekanisme pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena: a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional; b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistik dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga negara; c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas equality before the law, due process of law, serta prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menerima keterangan amicus curiae atas nama Lucky Permana bertanggal 15 Juli 2025, yang diterima Mahkamah melalui e-mail Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon. [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 244 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 245 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 246 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017, rumusannya masing-masing menjadi sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 3 UU Tipikor Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan juga selaku Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) merupakan terdakwa yang kemudian diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena berdasarkan fakta dalam persidangan memiliki iktikad 247 baik dalam menjalankan perusahaan PT MNA dan tidak memilili mens rea untuk merugikan keuangan negara. Namun, berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi kemudian dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan norma Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor. 3. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena kedua norma tersebut multitafsir sehingga merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa dalam kasus Pemohon yang menjeratnya sebagai terdakwa dalam perkara dengan nomor register 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan Pemohon tidak melakukan perbuatan unsur melawan hukum dalam mengambil kebijakan penyewaan pesawat karena telah dilakukan dengan hati-hati dan itikad yang baik demi keberlangsungan perusahaan [vide bukti P-3]. Namun, majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Pemohon hanya karena melakukan penyewaan pesawat dengan tidak menggunakan sumber dana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan [vide bukti P-4 dan bukti P-5]. Padahal terdapat fakta berupa putusan Hakim Pengadilan Washington DC terhadap Jon Cooper dan Alan Messner selaku pemilik Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang menyatakan keduanya telah melakukan penggelapan uang milik PT Merpati Nusantara Airlines. Putusan tersebut secara jelas membuktikan bahwa Pemohon sejak awal tidak berniat untuk merugikan keuangan negara, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor tingkat kasasi dengan alasan tidak diharuskannya pembuktian unsur dengan maksud merugikan keuangan negara dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. 5. Bahwa norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang berlaku saat ini tidak dimaknai secara tegas untuk menjerat pelaku yang sejak awal melakukan perbuatan dengan sengaja merugikan keuangan atau perekonomian negara. Norma yang berlaku saat ini sering diterapkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum yang memaknai seluruh perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum untuk mempidanakan seseorang 248 tanpa takaran yang jelas. Selain itu, berlakunya norma a quo juga memperlakukan Pemohon dengan diskriminatif dan menimbulkan ketakutan dalam diri Pemohon untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sehingga merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Pemohon menguraikan dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara a quo maka kerugian hak-hak konstitusional yang dialaminya akan pulih kembali. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang disebabkan karena berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur antara lain tidak jelasnya norma yang dimohonkan pengujian, khususnya berkaitan dengan tidak tegasnya unsur dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang kemudian menjadikan Pemohon sebagai terdakwa yang didakwa berdasarkan pasal a quo. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon telah memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 249 sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sangat luas yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapannya oleh penegak hukum. Ketidakpastian hukum disini dikarenakan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki rumusan yang jelas sehingga ditafsirkan secara ketat, oleh karena itu pasal-pasal a quo tidak memenuhi lex certa dan lex stricta. Oleh karena itu, menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak mengharuskan adanya mens rea atau niat jahat yang menunjukan adanya kesengajaan (opzet) pada pelaku perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dalam hal ini penegak hukum harus membuktikan adanya korelasi antara kehendak pelaku, perbuatannya, dan akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Bahwa menurut Pemohon, ketidakpastian hukum rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan perlakuan diskriminatif dari penegak hukum terhadap setiap direksi atau pemangku kebijakan yang tanpa diketahuinya atau tanpa dikehendakinya ternyata menguntungkan pihak lain dari suatu keputusan yang diambilnya. Hal tersebut dikarenakan penegak hukum selalu fokus pada ada atau tidaknya subjek yang diperkara dan bukan membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat dari kehendak atau maksud pelaku dan kerugian keuangan negara tersebut memang sudah benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kedua pasal ini merugikan hak konstitusional seseorang atas hak nya untuk bebas dari perlakuan yang 250 bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”. 2. Frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Sunarsip, dan Alexander Marwata yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan tertulis 3 (tiga) orang Ahli, yaitu Topo Santoso, Sidharta, dan Yunus Husein, yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 251 [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025. Selain itu, Presiden juga mengajukan seorang ahli yaitu Ahmad Sofian, yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung RI menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2025, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, yaitu Marcus Priyo Gunarto, Elwi Danil, dan Gandjar Laksmana Bonaprapta (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah akan mempertimbangkan keterkaitan 252 pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 78 PMK 2/2021 juncto Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021 juncto PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2006, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pemohon mempersoalkan kata “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Pada pokoknya alasan permohonan tersebut, kata “dapat” mempunyai pengertian ganda/multitafsir yang mengakibatkan adanya dua tindak pidana korupsi yang merugikan dan tidak merugikan keuangan negara/perekonomian negara; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008, dengan 253 menggunakan dasar pengujian Pasal 12, Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan di Provinsi Maluku sedang terjadi kerusuhan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 2000 sampai tahun 2003; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2011, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mempersoalkan sanksi pidana yang antara lain terdapat dalam norma Pasal 2 dan norma Pasal 3 UU Tipikor karena dinilai tidak mampu memberi efek jera bagi pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal a quo; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2013, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mempersoalkan frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menunjukkan makna keadilan yang dianut adalah keadilan distributif; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2013, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan yang sama dengan Permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tesebut, para Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas kata “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor serta frasa “atau orang lain atau suatu koorporasi” dalam norma 254 Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Alasan permohonan para Pemohon bahwa kata “dapat” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya. Sedangkan, ihwal inkonstitusionalitas frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi karena menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal dilakukan dengan itikad baik; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa “setiap orang” dan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan kedua norma dimaksud dapat memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tanpa kecuali termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, para Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena tidak memasukkan pidana mati; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang disebabkan oleh ketiadaan perbuatan yang dilarang (actus reus) sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. 255 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang dianggap terlalu longgar dan lentur sehingga dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar kedua norma pasal a quo. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan alasan tidak memuat unsur “dengan maksud” sebagai salah satu bentuk kesalahan yang dipersyaratkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan alasan permohonan dalam permohonan- permohonan yang diajukan sebelumnya. Terlebih, rumusan petitum permohonan a quo berbeda pula dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo secara formil tidak terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 juncto Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, ahli dan bukti-bukti surat/tulisan serta kesimpulan yang diajukan; keterangan DPR; keterangan Presiden dan ahli yang diajukan; keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung RI, Keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi RI, serta ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 karena tidak adanya unsur dengan maksud sebagai bentuk kesengajaan (opzet) pada perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 256 [3.16.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah persoalan yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan unsur niat jahat (mens rea) pelaku tindak pidana dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkaitan dengan hal a quo, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan sebagai berikut. … dengan telah dipertimbangkan secara jelas unsur actus reus dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXII/2024, maka unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan/perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka hal ini menunjukkan adanya kehendak/niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak diperlukan lagi dilekatkan unsur “dengan sengaja” yang menjadi bagian dari adanya kehendak/niat jahat (mens rea) dimaksud. Lebih lanjut, secara doktriner dan praktik, sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana/delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berkenaan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara yang lebih ekstra dan bahkan diperlukan dengan cara yang luar biasa pula. Oleh karenanya norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang memiliki jangkauan yang bersifat antisipatif dan memiliki jangkauan lebih luas. Dengan demikian, apabila dalam rumusan suatu delik tidak disebutkan sifat melawan hukum dalam rumusan delik, maka harus dipahami bahwa unsur-unsur perbuatan dalam rumusan delik telah menunjukan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Termasuk dalam hal ini, norma yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena telah adanya unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, di mana sekali lagi hal tersebut menegaskan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (actus reus) dan niat jahat (mens rea). Selanjutnya berkenaan dengan proses penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sekalipun perbuatan yang termasuk dalam kategori actus reus dan niat jahat yang merupakan pengejawantahan atau refleksi dari adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dituntut untuk mampu membuktikan unsur “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang di dalamnya terkandung unsur adanya kesengajaan untuk melakukan 257 tindak pidana korupsi. Artinya, pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan perbuatannya dalam batas penalaran yang wajar telah secara sadar/sengaja dan menghendaki (willens en wetens) terhadap akibat perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sekaligus menjadi fakta adanya hubungan kausalitas dengan adanya actus reus dan mens rea serta unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sebab, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan akibat yang tidak dapat dipisahkan dari keterpenuhan syarat adanya perbuatan pidana korupsi, yang merupakan salah satu unsur fundamental dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan, lebih dari itu terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara faktual tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi akan tetapi akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian negara, maka pelaku perbuatan tersebut tetap saja dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, setidak-tidaknya dengan menggunakan instrumen pasal penyertaan, misalnya Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016, antara lain sebagai berikut: “Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 115] Dengan demikian, unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor yang diposisikan selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah rumusan norma yang dimaksudkan untuk dapat menjangkau modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin canggih dan kompleks sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 di atas, unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan/perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, tidak diperlukan untuk dilekatkan lagi unsur “dengan maksud” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan “dengan tujuan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana yang diinginkan Pemohon, karena unsur yang demikian telah menjadi bagian dari adanya kehendak/niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, karena secara substansial 258 berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dalam permohonan a quo telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, dan oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, maka pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. [3.16.2] Bahwa lebih lanjut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, di mana berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sekalipun telah dinyatakan konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma-norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsitenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan berkaitan dengan UU Tipikor a quo untuk dilakukan kajian secara komperehensif dan merumuskan ulang khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Penegasan pendirian Mahkamah dimaksud sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 Paragraf [3.17] yang menyatakan antara lain sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor meskipun Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa norma pasal-pasal tersebut konstitusional, namun demikian Mahkamah juga dapat memahami bahwa dalam penerapan norma- norma tersebut acapkali dapat menimbulkan diskursus berkaitan dengan adanya potensi tafsir yang tidak tunggal dan juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagaimana telah 259 Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya, serta berkenaan dengan UU Tipikor saat ini telah menjadi program legislasi nasional tahun 2025-2029 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025], maka melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang UU Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah mendorong beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali UU Tipikor, yaitu: 1. Pembentuk undang-undang segera melakukan pengkajian secara komprehensif norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor; 2. Dalam hal hasil kajian membutuhkan revisi atau perbaikan terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor, pembentuk undang-undang dapat memosisikan revisi atau perbaikan dimaksud sebagai prioritas; 3. Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime); 4. Substansi berkaitan norma sanksi pidana dirumuskan secara lebih berkepastian hukum agar dapat mengurangi potensi kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Revisi atau perbaikan dimaksud melibatkan partisipasi semua kalangan yang concern atas agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna (meaningful participation). Dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas, oleh karena berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor dan pasal- pasal lain yang terdapat dalam UU Tipikor perlu dilakukan kajian agar perumusannya lebih memberikan kepastian hukum yang adil maka sebelum ada perubahan berkenaan dengan undang-undang dimaksud Mahkamah penting untuk mengingatkan supaya aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip business judgement rule yang beririsan dengan penilaian iktikad baik yang berimpitan dengan hubungan hukum keperdataan untuk menghindari terjadinya penerapan hukum yang tidak berkepastian dan berkeadilan dalam menyeimbangkan antara hak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. 260 Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil- dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU- XXII/2024 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 261 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ----------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang menyatakan sebagai berikut: “When injustice becomes law, resistance becomes duty.” [attributed to Thomas Jefferson] Terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang terkait dengan pokok permohonan. Sedangkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, saya memiliki pendapat yang sama dengan Putusan Mahkamah, yakni Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pendapat berbeda saya selengkapnya diuraikan di bawah ini. 1. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil yang mempersoalkan konstitusionalitas secara bersyarat atas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sepanjang berkenaan dengan frasa sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar: - menyatakan frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/199 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum" - menyatakan frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 262 atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 3 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". 2. Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan melalui serangkaian persidangan pleno yang dilangsungkan bersamaan dan digabungkan dengan pemeriksaan Permohonan Nomor 142/ PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya juga memohonkan pengujian materiil atas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Selanjutnya, Mahkamah melakukan pengucapan Putusan a quo pada hari/tanggal yang sama dengan pengucapan putusan atas Permohonan Nomor 142/PUU-XXII/2024. 3. Menimbang bahwa penting untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa apa yang menjadi substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 bukanlah merupakan norma yang baru dibuat dalam pembentukan UU 31/1999. Substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 sesungguhnya telah diletakkan sejak pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) diatur dalam peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada paruh kedua dekade 1950-an. Namun rumusan norma yang dirumuskan terdahulu tidak persis sama dengan rumusan yang kemudian menjadi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 dapat ditelusuri sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 dan Peraturan Penguasa Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958. Kedua peraturan tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk memberikan dasar hukum dan pengaturan yang lebih baik, Perpu Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971). Dalam UU 3 Tahun 1971 juga termuat substansi 263 norma yang pada pokoknya mengandung kesamaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 a quo. Pada awal era Reformasi, UU 3/1971 diganti dengan UU 31/1999 yang kemudian sejumlah pasalnya diubah dengan UU 20/2001. Substansi norma dimaksud dalam UU 3/1971 kemudian ditetapkan sebagai norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Bahwa substansi norma seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 dibuat oleh pembentuk undang-undang guna memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pemberantasan tipikor di Indonesia. Pada saat UU 31/1999 disahkan belum lahir United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa UU 31/1999 maupun undang-undang perubahannya, yakni UU 20/2001 belum memuat sejumlah ketentuan sebagaimana dimuat dalam UNCAC, termasuk ketentuan tentang bentuk/jenis perbuatan tipikor yang menjadi bagian dari Chapter III UNCAC. 4. Menimbang bahwa setelah lahirnya UNCAC pada tahun 2003, Indonesia melakukan ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan rezim hukum yang mengatur tipikor dengan ketentuan- ketentuan dalam UNCAC. Kewajiban tersebut termasuk berkenaan dengan bagaimana proses penegakan hukum yang benar (due process of law) dalam pemberantasan tipikor seharusnya dituangkan ke dalam hukum acara pidana dan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Namun, terhadap ratifikasi UNCAC, saya berpendapat bahwa penyelarasan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dengan ketentuan UNCAC tidak berarti membuat Indonesia harus membatasi jenis/bentuk tipikor hanya pada sebatas jenis/bentuk “offences” yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 dari Chapter III UNCAC. Dalam pandangan saya, UNCAC tidak menghalangi atau membatasi suatu negara untuk menetapkan atau mempertahankan penalisasi/kriminalisasi perbuatan tertentu sebagai tipikor di luar apa yang dimuat dalam UNCAC. 5. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tidak mencerminkan prinsip jaminan dan kepastian hukum (yang adil) sebagai salah satu perwujudan hak konstitusional warga negara. Pemohon menyampaikan sejumlah alasan terkait dengan dalilnya tersebut. Pertama, menurut Pemohon, Pasal a quo tidak memuat dan memaknai apa yang dimaksud dengan "(yang merugikan) keuangan negara 264 atau perekonomian negara". Kedua, menurut Pemohon, terjadi pergeseran dalam praktik penerapan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Pasal ini dipergunakan untuk menjerat setiap orang yang didakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun dalam kerugian keuangan negara tersebut tidak terdapat perbuatan memberikan sesuatu (uang). Ketiga, menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 memiliki muatan/ substansi luas atau sangat lentur karena tidak menyatakan dengan tegas soal kehendak jahat (mens rea) pelaku yang secara melawan hukum merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berkenaan dengan kehendak jahat (mens rea) tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 seharusnya menuangkan dengan jelas rumusan delik dengan bentuk kesengajaan (opzet) berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. 6. Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 3 UU 31/1999, Pemohon mendalilkan perumusan Pasal 3 UU a quo dengan menggunakan frasa "dengan tujuan" telah membuka tafsir yang luas. Norma Pasal 3 tersebut juga tidak mendefinisikan bentuk kesengajaan yang menjadi unsur delik dari perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut Pemohon unsur “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU 31/1999 harus dimaknai sebagai "dengan maksud" agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Selanjutnya menurut Pemohon, dalam norma Pasal 3 UU 31/1999 unsur kesengajaan sebagai maksud untuk "merugikan keuangan negara" juga tidak dimuat dengan jelas. Norma Pasal 3 ini hanya menonjolkan tujuan diperolehnya keuntungan untuk pelaku, orang lain, ataupun suatu korporasi. Selain itu, menurut Pemohon, norma Pasal 3 a quo juga tidak menunjukkan atau menjelaskan ada tidaknya korelasi "mens rea" pelaku dengan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon pada pokoknya juga memohon kepada Mahkamah agar frasa tertentu dalam norma Pasal 3 UU 31/1999 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. 7. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas secara bersyarat atas norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, hal-hal sebagaimana dikemukakan di bawah ini patut terlebih dahulu 265 dipertimbangkan sebelum sampai pada konklusi apakah permohonan Pemohon berasalan menurut hukum dan dapat dikabulkan. Bahwa pertama, mengenai frasa “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”. Sepanjang mengenai frasa “keuangan negara atau perkonomian negara, Penjelasan Umum UU 31/1999 telah menjelaskan pengertian frasa tersebut. Dalam hal ini, menurut saya, telah terdapat kejelasan makna yang dapat dipedomani untuk memaknai frasa “keuangan negara atau perekonomian negara", meskipun harus pula diakui bahwa jika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain, untuk frasa “keuangan negara” terdapat pengertian yang tidak sepenuhnya dirumuskan sama. Hal ini dapat dilihat pada pengertian dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006. Namun, pengertian frasa “keuangan negara” yang dirumuskan tidak persis sama tersebut, bagi saya tidak sampai menyebabkan terlanggarnya prinsip jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara serta prinsip lex certa dan lex stricta yang dikenal dalam hukum pidana. Terlebih sepanjang terkait dengan penegakan hukum dalam tipikor, Penjelasan Umum UU 31/1999 adalah pengertian yang menjadi pedoman bagi penegak hukum terkait dengan frasa keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai frasa “keuangan negara atau perekonomian negara” adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa kedua, terdapat pergeseran dalam praktik penerapan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Menurut Pemohon, norma Pasal ini telah diterapkan terhadap setiap orang yang didakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun kerugian keuangan negara tersebut tidak disertai dengan atau dalam bentuk perbuatan memberikan sesuatu (uang). Terhadap dalil Pemohon ini, saya berpendapat bahwa untuk perbuatan tertentu yang berwujud pemberian sesuatu (termasuk uang) sesungguhnya telah tersedia pengaturan pidana tersendiri yang dapat dipergunakan untuk kasus tipikor selain dari yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Pengaturan tersendiri tersebut adalah Pasal 5, 6, 11, 12 UU 31/199 jo. UU 20/2001. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU 266 31/1999 sejak awal memang tidak didesain untuk menetapkan secara spesifik bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tipikor, termasuk tidak didesain apakah dalam perbuatan korupsi tersebut terdapat pemberian sesuatu atau tidak. Tidak dirumuskannya perbuatan tertentu (seperti pemberian uang) yang dikaitkan dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menyebabkan rumusan norma dalam Pasal 2 UU 31/1999 menjadi melanggar prinsip kepastian hukum yang adil maupun prinsip lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana. Sebagai bandingan, dalam KUHP sendiri juga terdapat beberapa pasal di mana perbuatan pidana tidak dirumuskan secara spesifik atau tertentu. Contoh hal demikian dapat dilihat pada norma Pasal 338 dan 340 KUHP yang hanya merumuskan secara umum saja perbuatan pidananya, yaitu “merampas nyawa orang lain”, tanpa menyebut bagaimana perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan. Demikian pula, norma Pasal 359 dan 360 KUHP yang hanya merumuskan “menyebabkan orang lain mati atau mendapat luka-luka berat”, tanpa secara spesifik menyebut bentuk perbuatan yang menyebabkan orang lain itu mati atau luka-luka berat. Dengan demikian terkait dalil Pemohon ini adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Bahwa ketiga, mengenai norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang menurut Pemohon memiliki muatan/substansi luas atau sangat lentur karena rumusan normanya tidak menyatakan dengan tegas soal kehendak atau niat jahat (mens rea) pelaku yang secara melawan hukum merugikan keuangan atau perekonomian negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, saya terlebih dahulu hendak menyampaikan pendapat sebagai berikut.  Hukum pidana meletakkan prinsip bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus terpenuhi dua aspek yang bersifat integratif dan korelatif satu sama lain. Kedua aspek tersebut sering disebut sebagai aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif berkaitan dengan terpenuhi-tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam kasus konkret pidana, yang mencakup delict bestanddelen, yakni unsur inti delik yang secara tegas tercantum dalam rumusan norma delik, maupun delict elementen, yakni unsur delik yang meski tidak disebut secara tegas, namun harus dipahami bersifat “inherent” atau melekat pada rumusan norma delik. Aspek objektif 267 merujuk pada perbuatan fisik yang melanggar ketentuan pidana atau yang dikenal dengan istilah actus reus.  Sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan elemen kesalahan pada diri pelaku. Pada aspek subjektif ini dilihat keadaan jiwa dan batin seseorang dalam melakukan perbuatan pidana. Dari keadaan jiwa dan batin tersebut kemudian disimpulkan ada-tidaknya unsur kesalahan (schuld). Aspek subjektif ini sering diasosiasikan dengan istilah kehendak atau niat jahat (mens rea) yang menggambarkan keadaan psikis atau sikap batin seseorang ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Mens rea berkaitan dengan doktrin kesalahan dalam hukum pidana yang memiliki cakupan lebih luas, termasuk aspek kemampuan memikul pertanggungjawaban pidana ketika dihubungkan dengan kondisi kejiwaan pelaku, sehingga penegak hukum maupun penasihat hukum pelaku dapat mengonstruksikan apakah terdapat dasar pembenar atau pemaaf dalam kasus pidana tersebut. Secara doktriner, mens rea dibedakan dalam dua bentuk: kesengajaan (dolus) dan kealpaan atau kelalaian (culpa).  Dalam khazanah hukum pidana, doktrin mens rea juga berhubungan dengan asas hukum pidana, “actus non facit reum nisi mens sit rea”, “keine strafe onhe schuld” atau yang di negara dengan tradisi hukum common law disebut: “an act dose not make a person guilty unless his mind is guilty”. Baik di negara dengan tradisi common law di mana sistem peradilan menganut asas precedent maupun di negara dengan tradisi civil law di mana sistem peradilan menganut asas “bebas/kebebasan hakim”, mens rea merupakan bagian delik yang dianggap esensial dalam tindak pidana dan karenanya harus digali dan dibuktikan.  Namun, precedent di negara dengan tradisi common law meletakkan ajaran hukum yang lebih tegas tentang mens rea. Dalam hal ini, berlaku prinsip bahwa terbuktinya perbuatan yang diancam pidana tanpa disertai dengan proses pembuktian tentang ada-tidaknya niat atau kehendak jahat pelaku, maka hal demikian tidak cukup untuk menghukum seseorang [Eugene J. Chesney, “The Concept of Mens Rea in the Criminal Law”, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 29, No. 5 January-February 1939, hlm. 627-644). 268  Tanpa bermaksud menilai legalitas putusan lembaga peradilan korupsi, terdapat sejumlah putusan perkara tipikor yang berbeda-beda dalam memandang dan menerapkan unsur atau elemen mens rea dalam kasus konkret tipikor yang diajukan ke lembaga peradilan. Dari pencermatan saya, sejumlah putusan lembaga peradilan tipikor, temasuk putusan Mahkamah Agung, mempertimbangkan pembuktian mens rea sebagai delict elementen serta mempertimbangkan causal verband (hubungan sebab-akibat) antara satu unsur pasal dengan unsur pasal lainnya dalam perkara tipikor. Namun demikian, terdapat pula sejumlah putusan, termasuk putusan Mahkamah Agung, yang tidak mempertimbangkan mens rea sebagai delict elementen yang perlu dan harus dibuktikan dalam perkara tipikor dengan dakwaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU 31/1999. Termasuk dalam kategori ini adalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tipikor yang menyangkut diri Pemohon a quo. Putusan dalam kategori tidak mempertimbangkan pembuktian elemen mens rea ini berangkat dari pandangan bahwa yang harus dibuktikan hanyalah apa yang menjadi unsur inti pasal (delict bestandelen), in casu unsur -unsur yang dimuat secara tegas dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan juga norma Pasal 3 UU 31/1999. Lebih lanjut, dalam sejumlah putusan kategori kedua ini, pembuktian unsur inti dalam norma Pasal 2 ayat (1) juga dianalisis sebagai unsur-unsur pasal yang berdiri sendiri-sendiri atau terpisah antara satu unsur inti dengan unsur inti lainnya dan tidak dipertimbangkan aspek causal verband antar unsur pasal yang ada.  Ditinjau dari konsepsi sistem peradilan, sebagai negara dengan sistem peradilan yang merujuk pada tradisi civil law, sistem peradilan di Indonesia memang tidak mengikuti asas precedent sebagaimana peradilan pada tradisi common law. Oleh karenanya, dalam konteks keharusan pembuktian mens rea dalam perkara pidana, termasuk perkara tipikor, menjadi tidak “seketat” peradilan dalam tradisi common law. Sistem peradilan Indonesia mengikuti asas bebas (kebebasan hakim) dalam menyikapi putusan peradilan sebelumnya, termasuk terhadap putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dalam hal ini, oleh karenanya, dapat dijumpai putusan Mahkamah Agung yang satu berbeda dengen putusan Mahkamah Agung lainnya, walaupun perkara yang diadili memiliki 269 kesamaan baik mengenai kasus posisi maupun pasal pidana yang didakwakan. Akan tetapi harus pula diakui, bahwa terhadap keadaan demikian, Mahkamah Agung juga berusaha mengembangkan sistem peradilan berbasis “yurisprudensi” dalam rangka memperkecil ruang perbedaan hakim dalam memutus perkara pidana, termasuk dalam perkara tipikor di mana terdapat irisan kesamaan fakta dan pasal yang didakwakan. 8. Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU 31/1999 sebagai frasa yang kabur dan tidak memberikan kepastian hukum apabila tidak dimaknai menjadi “dengan maksud”, menurut saya, sesungguhnya kedua frasa tersebut, yakni frasa “dengan tujuan” dan “dengan maksud”, merupakan terminologi/istilah dalam hukum pidana yang dipergunakan secara bergantian (interchangeably) untuk menggambarkan apa yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai “opzet als oogmerk” atau “dolus directus”, dan diterjemahkan sebagai kesengajaan dengan tujuan atau dengan maksud. Dalam khazanah hukum pidana, memang terdapat pendapat yang membedakan antara keduanya ketika dikaitkan dengan keluasan motivasi atau niat dari pelaku tindak pidana. Penggunaan istilah “dengan maksud” dianggap menggambarkan bahwa akibat hukum dari perbuatan pelaku merupakan hal yang sudah jelas dikehendaki langsung oleh pelaku. Sedangkan penggunaan istilah “dengan tujuan” dianggap menggambarkan motif pelaku yang lebih luas, yakni selain akibat langsung dari perbuatan yang dikehendaki pelaku, juga terdapat tujuan lain yang hendak dicapai oleh pelaku. Namun terlepas dari khazanah yang berkembang dalam hukum pidana tersebut, menurut saya, penggunaan istilah “dengan tujuan” tersebut tidak membuat timbulnya persoalan terlanggarnya secara nyata prinsip jaminan dan kepastian hukum yang adil apabila tidak dimaknai sebagai “dengan maksud” sebagaimana didalilkan Pemohon. 9. Menimbang bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan UNCAC. Meskipun sekali lagi bagi saya, terkait dengan pengaturan tentang bentuk/jenis tipikor yang diatur dalam Chapter III UNCAC, pengaturan tersebut tidak bersifat limitatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) UNCAC. Sementara terkait dengan kehendak atau niat jahat atau mens rea, terdapat satu prinsip/asas yang seharusnya diikuti sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UNCAC, yang 270 menyatakan, “Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstance”. Dengan prinsip demikian, UNCAC sesungguhnya menekankan pentingnya aspek mens rea sebagai elemen yang harus diperhatikan dalam proses hukum tipikor. Artinya, penegak hukum termasuk para hakim berkewajiban membuktikan dan mempertimbangkan elemen mens rea dalam kasus konkret tipikor. 10. Menimbang bahwa dalam konteks menjaga keadilan dan kepastian hukum yang hakikatnya merupakan cerminan dari hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam satu paragraf dari Preambul UNCAC juga ditekankan keharusan menerapkan apa yang disebut sebagai “the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings”. Hal ini bermakna bahwa ketegasan dan kesungguhan dalam pemberantasan tipikor harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental tentang proses hukum atau proses peradilan perkara tipikor yang menghormati dua hal yang berbeda, yakni aspek kepentingan negara/publik dalam pemberantasan tipikor dan aspek hak hukum orang-perorangan yang menghadapi proses hukum dan/atau yang terimplikasi dengan kasus tipikor. Artinya, kepentingan negara/publik dalam melaksanakan pemberantasan tipikor tidak harus dilakukan dengan aturan dan cara yang mengorbankan prinsip due process of law dan hak hukum warga negara untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil. 11. Menimbang bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan dua hal tersebut, yakni kepentingan negara/publik dan hak hukum orang-perorangan warga negara sebagaimana dikemukakan di atas serta dengan memperhatikan perkembangan dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam pemberantasan tipikor akhir-akhir ini, saya berpendapat seyogianya Mahkamah mencermati persoalan konstitusionalitas norma, khususnya terkait norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, secara lebih mendalam. Meskipun Mahkamah telah mempertahankan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dengan menolak permohonan inkonstitusionalitas norma Pasal a quo dalam putusan terdahulu sebagaimana, antara lain, amar Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024. Pencermatan lebih mendalam tersebut dilakukan dengan tidak hanya memandang persoalan yang terjadi sebagai persoalan implementasi atau 271 penerapan norma an sich, terlebih ketika persoalan implementasi tersebut terjadi pada sejumlah kasus dan terdapat potensi untuk terus berulang karena terdapat perbedaan cara pandang/tafsir terhadap rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 terkait dengan persoalan mens rea sebagaimana dikemukakan di atas. 12. Menimbang bahwa dari pencermatan saya terhadap proses hukum atas sejumlah perkara tipikor dalam satu tahun terakhir ini, di kalangan masyarakat mengemuka diskursus mengenai persoalan mens rea dalam perkara tipikor. Salah satu hal pokok yang mendapat perhatian luas terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum adalah proses hukum/peradilan tipikor di mana terdakwa yang terbukti tidak memperkaya diri sendiri karena tidak menerima atau mendapat keuntungan apa pun dari perbuatan korupsi yang didakwakan, namun tetap dihukum semata dengan konstruksi penyertaan (deelneming) vide Pasal 55 KUHP karena adanya pelaku lainnya yang juga diproses hukum/diadili. Vonis penghukuman pidana ini dijatuhkan dengan dasar adanya orang lain atau suatu korporasi yang terbukti diuntungkan atau diperkaya dan terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa lebih lanjut dari pencermatan yang saya lakukan dan dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon, saya berpendapat bahwa dalam kerangka menjaga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah seharusnya memutuskan persoalan terkait mens rea tersebut dengan memperbaiki rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Perbaikan demikian, bagi saya, bukan berarti perubahan sikap Mahkamah yang membuat Mahkamah terlihat inkonsisten dengan putusan sebelumnya jika perubahan putusan tersebut tetap berpijak pada pendirian bahwa pada dasarnya norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 adalah norma hukum yang konstitusional, hanya memerlukan perbaikan formulasi agar jaminan dan kepastian hukum yang adil lebih dapat dipastikan dalam proses hukum/peradilan tipikor. Bahwa dalam tataran ideal, perbaikan tersebut seyogianya memang akan lebih baik jika pembentuk undang-undang segera melakukannya. Namun bertolak dari fakta bahwa setelah hampir dua puluh tahun sejak ratifikasi UNCAC oleh Indonesia, pembentuk undang-undang belum juga melakukan 272 perubahan atau revisi terhadap UU 31/1999 jo. UU 20/2001, maka dalam keadaan demikian, menurut saya, Mahkamah dalam batas kewenangan memberikan pemaknaan konstitusional perlu melakukan pemaknaan terkait dengan persoalan mens rea tersebut. Seperti dikemukakan di atas, pemaknaan demikian dengan tetap berpijak pada pendirian Mahkamah bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 pada dasarnya adalah konstitusional, namun diperlukan reformulasi untuk menjaga hak konstitusional warga negara atas jaminan dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian putusan Mahkamah berada dalam koridor konstitusional secara bersyarat. Untuk itu, dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) perlu ditambahkan frasa “dengan maksud”. Dengan penambahan demikian sekaligus berarti Mahkamah sekaligus menegaskan bahwa ketika yang diperkaya adalah orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan hubungan kausalitas (causal verband) antara pelaku yang didakwa dengan orang lain atau suatu korporasi tersebut. 13. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat 1 UU 31/1999, namun tidak dengan rumusan petitum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Amar putusan Mahkamah yang seyogianya dijatuhkan adalah: - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. - Menyatakan frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/199 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan "secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara", sehingga Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 selanjutnya menjadi berbunyi, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 273 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah”. - Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, tujuh belas bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.22 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat 274 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah