161/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 161/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Artiningkun Pekerjaan : Pensiunan ASN Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim II Nomor 28 RT/RW 017/001, Kelurahan Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 2 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor 161/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan tiga versi perbaikan permohonan bertanggal 30 Desember 2023, 2 Januari 2024, dan 15 Januari 2024, yang masing-masing diterima Mahkamah 2 pada tanggal 2, tanggal 4, dan tanggal 15 Januari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1.1. Bahwa perubahan UUD-NKRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD-NKRI 1P45 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 serta sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 1.2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD-NKRI 1945 berbunyi "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan" Pasal 24 ayat (2) UUD-NKRI 1945 berbunyi "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 1.3. Pasal 24C UUD-NKRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar ...” 1.4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) juga telah kembali menegaskan mengenai kewenangan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1.5. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 3 final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” 1.6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 1.7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945. 1.8. Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bagian Pasal 25 ayat (1) Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi: “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928.” 1.9. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berbunyi: ▪ ayat (1) "Obyek permohonan PUU adalah undang-undang atau Perppu" ▪ ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan / atau pengujian materiil.” ▪ ayat (3) “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” ▪ ayat (4) "Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan / atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 1.10. Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil pada bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah 4 Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NKRI 1945 yang menjamin hak hak konstitusional Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 2.1.1. (a) Perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 2.1.2. (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 2.1.3. (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 2.1.4. (d) Lembaga Negara. 2.1.5. Adapun hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan yaitu: 2.1.5.1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2.1.5.2. Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 2.1.5.3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 2.1.5.4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 2.1.5.5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2.1.6. Mengenai kerugian konstitusional tersebut di atas telah diperkuat lagi oleh yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 06/PUU-III/2005 jo Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang- undang. 2.2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah sebagai berikut: 2.2.1. Perorangan warga negara Indonesia (WNI); 2.2.2. Pensiunan ASN Kementerian Agama Bojonegoro, sebagai pensiunan guru/pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro. (Fotocopy terlampir) 2.3. Bahwa berdasar uraian di atas maka Pemohon masuk bagian persyaratan Perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK//2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kerugian Konstitusional 2.4. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang selain sebagai perorangan warga negara Indonesia Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. 2.5. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atas pemberlakuan UU a quo. 2.6. Bahwa dengan berlakunya UU a quo terdapat norma yang tertuang pada bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang merugikan hak hak konstitusional 6 Pemohon. Bagian termaksud adalah bagian yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” sedang bagian lainnya selengkapnya sebagai berikut 2.6.1. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo berbunyi: “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 (selanjutnya disebut bagian 1 UU a quo) bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 (selanjutnya disebut bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo) sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.” Uraian kerugian konstitusional potensial spesifik (khusus) dan aktual atas berlakunya “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo. Uraian Kerugian Potensial Spesifik 2.6.2. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” Pasal 25 ayat (1) UU a quo multiinterpretasi. 2.6.2.1. Bahwa “Bahasa” yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah “Bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 2.6.2.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga Negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu (Bukti P-13 terlampir). 2.6.3. Bahwa ada 2 alasan krusial yang mendasari UU a quo dalam hubungan dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang merugikan hak konstitusional Pemohon. 2.6.3.1. Bahwa alasan pertama adalah dengan menghubungkan atau mengkaitkan bagian 1 dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo maka 7 terdapat interpretasi bahwa bagian 1 menggunakan ejaan Van Opuijsen sebagaimana interpretasi pada “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo dengan akibat mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia. 2.6.3.2. Bahwa alasan kedua adalah dengan bagian 1 tidak terkait dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan tulis, kecuali bagian 1 UU a quo dimaknai dengan “berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia.” 2.6.4. Bahwa norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928” tidak ada korelasi atau tidak terkait dengan “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD- NKRI 1945”. 2.6.4.1. Bahwa dengan tidak ada korelasi atau tidak terkait dengan bagian 1 UU a quo, norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2.6.5. Bahwa norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928” adalah norma recehan invial dan dengan norma hukum yang lemah serta pada prinsipnya tidak mengatur apa apa, dan tidak menyelesaikan masalah serta justru mempunyai nuansa mendiskreditkan (berusaha untuk) “menjelek-jelekkan” atau “melemahkan kewibawaan” (arti mendiskreditkan menurut KBBI) bangsa Indonesia dengan mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia yang dijajah Belanda dan terbukti secara faktual pendiskreditan bangsa dan negara Indonesia ini berlanjut dengan pembuatan penggunaan “Bahasa Negara atau penggunaan Bahasa 8 Indonesia berpola pendiskreditan terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) yang merendahkan dan merugikan negara, termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2). 2.6.6. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” Pasal 25 ayat (1) UU a quo terdapat 5 kerugian abadi bangsa dan negara Indonesia termasuk kerugian abadi hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. 2.6.6.1. Bahwa 5 kerugian abadi bangsa dan negara Indonesia termasuk 5 kerugian abadi hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Kerugian pertama dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah UU a quo sebagai UU untuk simbol negara tidak mempunyai makna berfungsi sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis negara serta aksara Negara. 2. Kerugian kedua dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo sebagai kata keterangan bagian 1 UU a quo adalah bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo sebagai kata keterangan bagian 1 UU a quo tidak memberi keterangan berbentuk "Bahasa lisan dan bahasa tulis" pada bagian 1 UU a quo. 3. Kerugian ketiga dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah UU a quo sebagai UU tertulis tidak ada bagian tertulis yang dimaknai “bahasa lisan negara ialah bahasa Indonesia dan bahasa tulis negara ialah 9 bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. 4. Kerugian keempat dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo mendiskreditkan negara atau bangsa Indonesia dengan menggunakan ejaan van Ophuijsen. 5. Kerugian kelima dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo adalah pendiskreditan negara atau bangsa Indonesia berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) dengan penjelasan sebagai berikut: 2.6.6.1.1. Bahwa undang-undang a quo adalah undang-undang untuk simbol negara tentang “bahasa”. 2.6.6.1.2. Bahwa Bahasa adalah alat komunikasi lisan dan tulis (Felisia Nuradi Utorodewo Bukti P-7 terlampir). 2.6.6.1.3. Bahwa bahasa lisan memerlukan sarana bunyi dan bahasa tulis memerlukan sarana aksara (Bukti P-8 terlampir). 2.6.6.1.4. Bahwa undang-undang tentang Bahasa dipergunaan untuk negara dengan judul “Bab III” Bahasa Negara “UU 24/2009 tentang BBLNLK” 2.6.6.1.5. Bahwa Undang-Undang Bahasa Negara adalah untuk dipergunakan komunikasi lisan dan tulis (Bukti P-7 terlampir) seluruh warga negara Indonesia. 2.6.6.1.6. Bahwa kegiatan komunikasi baca tulis menggunakan sarana bahasa lisan dan 10 bahasa tulis serta menggunakan sarana aksara. 2.6.6.1.7. Bahwa bahasa digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengaktualisasikan diri (Bukti P-9 terlampir). 2.6.6.1.8. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, UU a quo tidak dimaknai berfungsi sebagai bahasa lisan negara dan bahasa tulis negara serta aksara negara ialah aksara Indonesia. 2.6.6.1.9. Bahwa dari uraian di atas “Bahasa Negara” untuk bisa berfungsi sebagai alat komunikasi lisan dan tulis harus dimaknai sebagai bahasa lisan Negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis Negara ialah bahasa tulis Indonesia serta karena bahasa tulis memerlukan sarana aksara maka aksara negara harus dimaknai aksara Indonesia. 2.6.6.1.10. Bahwa bunyi Pasal 36 UUD-NKRI 1945 adalah “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” 2.6.6.1.11. Bahwa dengan demikian bagian 1 UU a quo yang berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebaga bahasa remi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945” harus dimaknai Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis Negara ialah Bahasa tulis Indonesia serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia.” 11 2.6.6.1.12. Bahwa Aksara Indonesia adalah Aksara Latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia agar bangsa Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia (Bukti P- 13 dan Bukti P-16 terlampir). 2.6.6.2. Bahwa kaidah tata bahasa dalam Bahasa Indonesia, suatu kalimat yang lengkap terdiri dari subyek (kalimat), (berisi kata kerja), obyek dan kata keterangan (yang memberi keterangan yang dikerjakan oleh subyek untuk obyek). 2.6.6.2.1. Bahwa Pasal 25 UU a quo berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan perkembang peradaban bangsa.” 2.6.6.2.2. Bahwa dalam kalimat Pasal 25 ayat 1 UU a quo tersebut subyeknya adalah “Bahasa Indonesia”, predikatnya adalah “dinyatakan sebagai”, obyeknya adalah “bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945” dan kata keterangannya adalah “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928.” 2.6.6.2.3. Bahwa bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 Pasal 25 ayat 1 UU a quo sebagai kata keterangan subyek “Bahasa Indonesia” yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara tidak memaknai dengan bahasa lisan negara ialah bahasa 12 lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia kepada subyek" Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945. 2.6.6.2.4. Bahwa dengan tidak memberi keterangan fungsi bahasa Indonesia dengan makna bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialan aksara Indonesia kepada bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 maka bahasa Indonesia tidak dapat difungsikan (digunakan) sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara untuk bahasa resmi Negara. 2.6.6.2.4.1. Bahwa dengan keterangan "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 maka Keterangan tersebut hanya menerangkan sumber atau asal dari bahasa Indonesia dan tidak menerangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD KRI 1945. 2.6.6.2.4.2. Bahwa dengan demikian bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 13 tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo hanya berkorelasi atau terkait dengan bahasa Indonesia sebagai sumber atau berasal dari bahasa Indonesia dan tidak berkorelasi atau tidak terkait dengan bunyi “bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai atau berfungsi sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945.” 2.6.6.2.4.3. Bahwa dengan hanya terkait dengan sumber atau asal bahasa Indonesia dan tidak terkait dengan dinyatakan atau fungsi bahasa Indonesia bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2.6.6.3. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak tertulis bagian yang dimaknai sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia maka UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 14 melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Bukti P-6 terlampir). 2.6.6.3.1. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, Pasal 25 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merugikan bangsa dan negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2). 2.6.6.4. Bahwa bukti norma hukum “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928” mendiskreditkan bangsa Indonesia adalah: “bahwa bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928”, adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 2.6.6.4.1. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar bangsa Belanda mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu (Bukti P-13 terlampir). 2.6.6.4.2. Bahwa dengan demikian bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” hanya terkait atau berkorelasi atau berhubungan dengan bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen akan tetapi tidak terkait atau 15 tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD- NKRI 1945. 2.6.6.4.3. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang tidak berkorelasi atau tidak berhubungan atau tidak terkait dengan bagian 1 UU a quo yang berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD NKRI 1945 dengan tidak memberi keterangan bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia dan justru mengaitkan atau mengkorelasikan atau menghubungkan UU a quo dengan ejaan Van Ophuijsen maka bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi “bersumber dari bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” mengakibatkan UU a quo tidak dapat dipakai untuk berkomunikasi lisan maupun tulis. 2.6.6.4.4. Bahwa dengan berlakunya UU a quo yang tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan maupun tulis maka dokumen resmi negara yang berupa surat keputusan, surat berharga, dan semua kegiatan baca tulis warga negara tidak dapat dilaksanakan, 16 termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon. 2.6.6.5. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo terbukti secara faktual mendiskreditkan bangsa Indonesia dengan berpola terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM). Beberapa di antaranya adalah dalam (i) pembuatan undang-undang a quo yang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden; (ii) pembuatan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Presiden; (iii) pembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Menteri. 2.6.6.5.1. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, dalam pembuatan Pasal 25 ayat (1) UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen, mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia dengan mengorek-orek luka lama sebagai jajahan Belanda bahwa pendiskreditan ini dilanjutkan dengan berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM). 2.6.6.5.2. Bahwa bukti pendiskreditan terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) hierarki di bawah undang-undang a quo yaitu “Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia” menggunakan ejaan Van Ophuijsen dengan “Aksara Latin” sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Bukti P-14 terlampir). 17 2.6.6.5.2.1. Bahwa penggunaan Aksara Latin ini tanpa ada penjelasan model aksara Latin (Aksara Latin modelnya banyak, model Belanda, model Inggris dan lain lain). 2.6.6.5.2.2. Bahwa penggunaan Aksara Latin tidak sesuai kaidah baku atau kaidah standar bahasa Indonesia. 2.6.6.5.2.3. Bahwa penggunaan. Bahasa Indonesia dengan aturan bahasa tulis tidak baku atau bahasa tulis obrolan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Bukti P-8 terlampir). 2.6.6.5.3. Bahwa hierarki di bawah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yaitu Peraturan Menteri membuat Peraturan “Pedoman” penulisan baca tulis bangsa Indonesia. 2.6.6.5.3.1. Bahwa “Pedoman” kegiatan baca tulis yang dibuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Bukti P-15 terlampir). 2.6.6.5.3.2. Bahwa Ejaan adalah istilah baku untuk Aksara (Bukti P-11 terlampir), bukan untuk bahasa. 2.6.6.5.3.3. Kaidah baku untuk bahasa disebut “tata bahasa” (Bukti P-12 terlampir). 2.6.6.6. Kerugian potensial Pemohon dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah 18 Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo, Pemohon gagal menghentikan celaan, olok-olok, cemoohan abadi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diantaranya berbunyi “Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kok mau didiskreditkan, katanya bangsa Indonesia sudah merdeka, kok masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum, katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pintar kok UU bahasanya tidak dimaknai bahasa lisan dan bahasa tulis! Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang rasional kok memakai UU jadi- jadian!!!, Bahwa olok-olok, celaan dan cemoohan terhadap bangsa dan negara ini meresahkan Pemohon, namun olok-olok, celaan dan cemoohan itu menurut Pemohon argumennya masuk akal dan oleh karena Pemohon tidak dapat meng-counter argumen yang menyatakan bangsa dan negara telah didiskreditkan dan telah menggunakan UU jadi-jadian dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo maka Pemohon mengajukan Pengujian Undang Undang (PUU) untuk berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam UUD NKRI 1945 yang menjamin hak-hak konstitusional Pemohon. 2.6.6.7. Kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD NKRI 1945 antara lain. 2.6.6.7.1. Pasal 27 ayat (3) selengkapnya berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 19 tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia merugikan hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945. 2.6.6.7.2. Pasal 28G ayat (1) selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang menyebabkan UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis dan menyebabkan digunakannya UU jadi-jadian merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945. 2.6.6.7.3. Pasal 28G ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.” Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang menyebabkan UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan tulis 20 sehingga komunikasi meggunakan undang- undang jadi-jadian merendahkan martabat Pemohon dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945. 2.7. Kesimpulan kerugian konstitisional potensial spesifik (khusus) dan aktual Pemohon dengan berlakunya bagian frase yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” yang memberi keterangan pada bagian frase yang berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI tahun 1945” UU a quo. Artinya Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia dinyatakan, dengan keterangan berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum sehingga UU a quo menjadi Undang-undang jadi- jadian yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2.7.1. Bahwa dengan demikian kegiatan baca tulis resmi negara, seperti pembuatan surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan dibuat berdasar pada undang-undang jadi- jadian. Hal ini mendiskreditkan negara. Definisi mendiskreditkan menurut KBBI adalah “berusaha untuk menjelek-jelekkan atau berusaha untuk merendahkan kewibawaan”. Bahwa berusaha untuk menjelek-jelekkan atau berusaha untuk merendahkan kewibawaan negara merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” 2.7.2. Bahwa dengan berlakunya frase bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo sehingga surat identitas diri Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijasah dan lain lain dibuat berdasar undang-undang jadi-jadian merugikan hak 21 konstitusional Pemohon yaitu hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaanya yang dijamin Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 2.7.3. Bahwa dengan berlakunya UU a quo dengan frase berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” sebagai seorang guru Madarasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro, walaupun bukan guru Bahasa Indonesia sering ditanya oleh murid-murid yang lebih kurang berarti sebagai berikut: “Bu mengapa bangsa Indonesia masih menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen sehingga bangsa Indonesia memggunakan undang-undang jadi- jadian???". Dengan tak pernah bisa terjawabnya pertanyaan tersebut, Pemohon sebagai seorang guru merasa tidak kompeten, menyiksa batin Pemohon karena tidak bisa mencerdaskan murid-murdnya. Hal ini merendahkan harkat dan martabat Pemohon dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajad martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2.8. Bahwa dari uraian diatas Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor 06/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/ PUU-V/2007, yaitu: 22 1. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia diberi hak konstitusional oleh UUD NKRI 1945 berupa Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2). 2. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya bagian frase yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” yang merupakan bagian UU a quo. 3. Kerugian konstitusional potensial, bersifat spesifik (khusus) dan aktual yaitu Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara ketika negara didiskreditkan (didiskreditkan menurut KBBI artinya berusaha untuk di jelek-jelekkan atau berusaha untuk merendahkan kewibaan) yang dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 dan Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan yaitu hak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya ketika Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah dan lain-lain dibuat berdasar undang-undang jadi-jadian yang dijamin Pasal 28G ayat (1). Bahwa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum sehingga UU a quo jadi UU jadi- jadian. Serta karena sebagai guru Madarasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa bangsa Indonesia menggunakan undang-undang jadi-jadian berarti bisa dianggap guru yang kurang kompeten sehingga merendahkan martabat dan menyiksa batin Pemohon, merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945. 4. Ada hubungan sebab akibat berlakunya bagian frase yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” dengan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di atas. 23 5. Ada kemungkinan dengan dikabulkanya permohonan, yaitu “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” tidak menjadi keterangan UU a quo. Dan UU a quo dimaknai “Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia, dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis negara, serta aksara negara ialah aksara Indonesia” maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. Posita Alasan Alasan Permohonan Pengujian Bagian Pasal 25 ayat (1) Bab III Bahasa Negara UU 24 /2009 tentang BBLNLK 3.1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 telah diundangkan “Undang-Undang Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK.” 3.2. Bahwa Undang-Undang a quo mengikat secara hukum setiap warga negara termasuk Pemohon sejak saat diberlakukannya. 3.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3.4. Bahwa pokok permasalahan adalah Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928.” 3.4.1. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo telah merugikan negara dan bangsa Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. 3.4.2. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo mendiskreditkan negara berpola terstruktur, sistimatis dan 24 masif (TSM) dan UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis. 3.4.2.1. Bahwa penjelasan lebih lanjut “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang mendiskreditkan negara adalah sebagai berikut 3.4.2.1.1. Bahwa "bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” adalah Bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 3.4.2.1.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar bangsa Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu. 3.4.2.1.3. Bahwa sejak dinyatakannya berlakunya ejaan Suwandi atau ejaan Republik bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan Van Ophiijsen. 3.4.2.2. Bahwa UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis karena berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo. 3.4.2.2.1. Bahwa karena berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo di dalam UU a quo tidak terdapat keterangan “yang dimaknai” berfungsi atau dipergunakan sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. 25 3.4.2.2.2. Bahwa dengan demikisn UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis sebagaimana uraian diatas, negara tanpa menyadari menggunakan undang-undang jadi-jadian untuk menulis dokumen resmi negara seperti surat keputusan, surat identitas diri, putusan pengadilan dan seluruh kegiatan baca tulis warga Indonesia, hal ini merugikan warga negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. 3.5. Bahwa Pasal 25 ayat (1) undang-undang a quo berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai banasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.” 3.5.1. Bahwa Pasal 36 UUD-NKRI 1945 berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." 3.6. Bahwa yang dimohonkan Pemohon untuk pengujian adalah bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah bagian yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928.” 3.7. Bahwa terdapat pertentangan atau tidak ada korelasi bagian yang berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945” dengan bagian yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928” UU a quo. 3.7.1. Bahwa kalau dicermati, bunyi Pasal 25 ayat (1) UU a quo ada 2 kata kunci yang bertentangan atau tidak ada korelasi yaitu kata “dinyatakan sebagai” dan kata “bersumber dari” 3.7.1.1. Bahwa kata "dinyatakan sebagai" menurut KBBI berarti “berfungsi” 26 Contoh dalam kalimat 1 “Presiden dinyatakan sebagai kepala negara” berarti “Presiden berfungsi sebagai kepala negara” 2 “Anggota DPR dinyatakan sebagai wakil rakyat” berarti “Anggota DPR berfungsi sebagai wakil rakyat” “Bersumber dari” menurut KBBI berarti “berasal dari” Contoh 1 “Air itu bersumber dari mata air” berarti “Air itu berasal dari mata air” Contoh 2 “penyakit itu bersumber dari kuman” berarti “penyakit itu berasal dari kuman” 3.7.1.2. Bahwa keterangan “bersumber atau berasal pada bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo tidak ada korelasinya atau bertentangan dengan dinyatakan sebagai atau berfungsi sebagai pada bagian 1 UU a quo. 3.7.1.3. Bahwa dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang hanya memberi keterangan bersumber dari atau berasal dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada bagian 1 UU a quo maka Bahasa Indonesia tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat berfungsi sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945. 3.7.1.4. Bahwa bagian 1 UU a quo untuk dapat dipergunakan untuk berkomunikasi seharusnya dimaknai dengan “berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia.” 3.7.1.5. Bahwa dalam pembuatan undang-undang a quo, “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” Pasal 25 ayat 1 UU a quo tidak bermakna sebagai Bahasa lisan negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis negara ialah Bahasa tulis Indonesia serta Aksara 27 negara ialah Aksara Indonesia yang menerangkan bagian 1 Pasal 25 ayat (1) UU a quo. 3.7.1.6. Bahwa akibat bagian 1 Pasal 25 ayat (1) UU a quo, kata yang berbunyi “dinyatakan sebagai” atau “berfungsi sebagai” tidak dimaknai sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia maka UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan berkomunikasi tulis. 3.7.1.7. Bahwa dari uraian di atas kata bersumber dari yang berarti berasal dari tidak ada korelasinya atau tidak terkait atau bertentangan dengan kata dinyatakan “sebagai” atau “berfungsi sebagai.” 3.7.1.8. Bahwa dengan demikian berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo tidak ada korelasi atau bertentangan dengan bagian 1 UU a quo dan bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3.7.1.9. Bahwa berdasar elaborasi di atas “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo tidak ada korelasi atau bertentangan dengan bagian 1 UU a quo selanjutnya pengujian konstitusionalitas bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo sebagai berikut. Pengujian Konstitusionalitas Bersumber Dari Bahasa Yang Diikrarkan Dalam Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Pasal 25 ayat (1) UU a quo 3.8. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” bertentangan dengan bagian “Bahasa Indobesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” pengujiannya sebagai berikut. 28 Interpretasi dan Analisis Bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo ini recehan, invial dan jauh dari strategis, tidak memilki kepastian hukum dan pada prinsipnya tidak mengatur apa apa, merupakan norma bukum yang sangat lemah dan tidak menyelesaikan masalah sebab opsi bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tidak ada kaitanya atau bertentangan dengan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 memang ada kaitan dengan asal bahasa Indonesia tapi kaitan norma hukumnya dalam hubungannya dengan fungsi babasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara multi interpretasi sehingga berpeluang pembuat peraturan perundang- undangan tidak cermat yang dapat membuat bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo melenceng jauh dan bahkan mendiskreditkan negara dan bangsa Indonesia. 3.9. Norma bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini multi interpretasi diantaranya dapat diinterpretasikan bahwa bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengertj kata-kata dalam bahasa Melayu. Dengan demikian “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam UUD NKRI 1945 menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum. Hal ini mendiskreditan negara dan bangsa Indonesia dan mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia sehingga bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merugikan seluruh warga negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pertentangan norma ini mencakup Pasal Pasal dalam UUD-NKRI 1945 sebagai berikut yaitu: 3.9.1. “Bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Bahwa dengan 29 berlakunya norma hukum “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” mengakibatkan negara tidak dapat menggunakan UU a quo untuk berkomunikasi lisan dan tulis dan dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo untuk berkomunikasi lisan dan tulis negara harus mendasarkan pada UU jadi-jadian dengan menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum tanpa model sehingga bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon dan merugikan hak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3 UUD NKRI 1945. 3.9.2. “Bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD-NKRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Interpretasi bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo untuk melakukan kegiatan baca tulis harus menggunakan UU Jadi-jadian merugikan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945. 3.9.3. Bahwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat 2 yang menjamin hak konstitusional Pemohon. Selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Bahwa dengan berlakunya 30 bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo, Pemohon terpaksa menggunakan komunikasi dengan berdasar pada UU jadi-jadian merendahkan martabat Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 2 UUD NKRI 1945. Bukti Inkonstitusional Faktual Bersumber dari Bahasa yang Diikrarkan Dalam Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Pasal 25 ayat (1) UU a quo Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo berbunyi: “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”. 3.10. Bahwa norma hukum “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 telah mendiskreditkan (berusaha untuk) menjelek- jelekkan atau melemahkan kewibawaan (arti dalam KBBI) bangsa Indonesia secara abadi dan terbukti secara faktual pendiskreditan abadi ini berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) diantaranya adalah (i) dalam pembuatan Undang-Undang a quo yang dilakukan DPR dengan persetujuan bersama Presiden (ii) dalam pembuatan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan (iii) dalam pembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Menteri. 3.10.1. Bahwa Norma hukum “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” multi interpretasi 3.10.1.1. Bahwa salah satu interpretasi adalah bahwa bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 3.10.1.2. Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum maka UU a quo 31 dapat dinyatakan sebagai UU jadi-jadian yang digunakan bangsa dan negara Indonesia yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2). 3.10.1.3. Bahwa dengan UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen hierarki di bawah UU a quo yaitu Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang merujuk pada UU a quo juga menggunakan ejaan Van Ophiijsen yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia. 3.10.1.4. Bahwa dengan demikian juga Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 3.10.2. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen mendiskreditkan bangsa dan negara dengan mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia yang dijajah Belanda bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3.10.2.1. Bahwa pendiskreditan bangsa dan negara Indonsia dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo berpola terstruktur, sitimatis dan massif (TSM) tersebut terbukri bertentangan dengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3.10.3. Bahwa dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen maka bunyi bagian 1 UU a quo menjadi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD NKRI 1945 menggunakan ejaan Van Ophuijsen bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak 32 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merugikan hak konstitusional Pemohon. 3.11. Batu uji frase “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” 3.11.1. Bahwa Simbol negara ada 4 yaitu: Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 3.11.2. Bahwa simbol negara Bendera terdapat dalam Pasal 35 UUD- NKRI 1945 berbunyi “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”. Simbol negara Bahasa terdapat dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945 berbunyi “5 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Simbol Negara Lambang Negara terdapat dalam Pasal 36A UUD NKRI 1945 berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Sedangkan dalam pasal 36B tertulis “Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.” Bahwa selanjutnya ada Pasal 36C UUD NKRI 1945 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang.” 3.11.3. Bahwa undang-undang yang mengatur simbol negara Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.” 3.11.4. Bahwa UU a quo dibagi dalam bab-bab sesuai dengan nama simbol negara yaitu: Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. 3.11.5. Bahwa tiap bab membuat Pasal undang-undang yang di antaranya menerangkan/menguraikan/memaknai Pasal Pasal UUD NKRI 1945. 3.11.5.1. Bab II Bendera Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 35 UUD NKRI 1945 membuat Pasal 4 UU 24/2009 tentang BBLNLK. 3.11.5.2. Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36 33 UUD-NKRI 1945 membuat Pasal 25 UU 24/2009 tentang BBLNLK. 3.11.5.3. Bab IV Lambang Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36A UUD-NKRI 1945 membual Pasal 46 UU 24/2009 tentang BBLNLK. 3.11.5.4. Bab V Lagu Kebangsaan UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36B UUD-NKRI 1945 membuat Pasal 58 UU 24/2009 tentang BBLNLK. 3.11.6. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 tentang BBLNLK merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUD NKRI 1945 berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemmuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.” 3.11.6.1. Bahwa Pasal 36 UUD NKRI 1945 berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” 3.11.6.2. Bahwa bagian frase yang berbunyi “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 diberi keterangan bagian frase yang berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” yang berinterpretasi menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 3.11.6.3. Bahwa dengan demikian Pasal 36 UUD-NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” diuraikan/dimaknai sebagai menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 3.11.6.4. Bahwa “ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda (dan jajahannya di Indonesia???) 34 agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu” (Bukti P 13 terlampir). 3.11.6.5. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya bagian frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” UU a quo, UU a quo menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. 3.11.6.6. Ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen berlaku dari tahun 1901 sampai tahun 1947 yang kemudian diganti dengan ejaan “aksara Indonesia”. 3.11.6.7. Ejaan “aksara Indonesia” berlaku mulai adanya ejaan Suwandi atau ejaan Republik sampai sekarang. 3.11.6.8. “Aksara Indonesia” adalah aksara Latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia, seperti “aksara Melayu” adalah aksara Arab model Melayu (Bukti P16 terlampir) 3.11.6.9. Bahwa seharusnya/semestinya Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” dimaknai/diuraikan sebagai “Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia” oleh UU a quo yang merupakan UU yang mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUD NKRI 1945. 3.11.6.10. Bahwa tanpa memaknai/memberi keterangan Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia” dengan makna atau arti “Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia” maka UU a quo hanya merupakan UU pajangan yang tidak dapat digunakan komunikasi lisan maupun tulis sebagaimana dimaksud dengan definisi bahasa 35 menurut Doktor Felisia Nuradi Utorodewo yang mendifinisikan “Bahasa adalah alat komunikasi lisan dan tulis” (Bukti P7 terlampir). 3.11.6.11. Atau kalau bersikukuh mempertahankan keterangan “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” tanpa dimaknai “bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia” maka UU a quo, merupakan UU yang hanya berupa UU tertulis yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum. 3.12. Sejarah ejaan di Indonesia 1. Pada tahun 1901 Profesor Charles Van Ophuijsen membuat ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu Ejaan tersebut disebut ejaan Van Ophuijsen (Bukti P13 terlampir) Sebelumnya bahasa Melayu menggunakan aksara Melayu. 2. Setelah bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, pada tahun 1947 Mendikbud Suwandi membuat ejaan aksara Indonesia yaitu ejaan aksara aksara Latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia, menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang disebut ejaan Suwandi atau ejaan Republik. 3. Pada tahun1956 ejaan Suwandi diganti dengan ejaan Pembaharuan. 4. Pada tahun 1961 ejaan Pembaharuan diganti dengan ejaan Malindo. 5. Pada tahun 1967 ejaan Malindo diganti dengan ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. 6. Pada tahun 1972 ejaan Lembaga Bahsa dan Kesusasteraan diganti dengan ejaan yang disempurnakan. 7. Pada tahun 2015 ejaan yang disempurnakan diganti dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yang kemudian diganti lagi menjadi ejaan yang disempurnakan sampai 36 sekarang. (Sejarah Kebudayaan Indonesia, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam penerbitan/KDI) 3.12.1. Istilah “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia” adalah “salah” karena ejaan adalah istilah baku untuk “aksara” sehingga seharusnya “Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia” (Bukti P11 terlampir). Termasuk judul tentang “Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan” yang dibuat Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek tanggal 16 Agustus 2022. Berarti judulnya seharusnya “Ejaan Aksara Indonesia Yang Disempurnakan”. 3.12.2. Bahwa aksara Indonesia adalah aksara latin model Indonesia untuk Warga Negara Indonesia agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam Bahasa Indonesia. Contoh: Aksara Melayu adalah Aksara Arab model Melayu (Bukti P16 terlampir). 3.12.3. Bahwa semua ejaan aksara latin model Indonesia yang dibuat bangsa Indonesia memakai aksara Indonesia. 3.12.4. Bahwa ejaan aksara latin model Belanda yang dibuat bangsa Belanda, ejaan aksara latin model Jepang yang dibuat bangsa Jepang, dan aksara latin model Malaysia yang dibuat bangsa Malaysia tidak/bukan memakai aksara Indosia. Dalil 1 Bahwa dapat dipastikan 100% dan tidak terbantahkan “Bahasa” yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen. Dalil 2 Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu. Dalil 3 Bahwa sejak diberlakukannya ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947, ejaan Van Ophuijsen menjadi almarhum. Dalil 4 Bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang berbunyi “bersumber 37 dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” maka “Bahasa Indonesia” yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum berakibat UU a quo menjadi UU jadi-jadian yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), merendahkan kehormatan dan martabat warga negara Indonesia, termasuk merendahkan kehormatan dan martabat Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2). Petitum Bahwa dengan alasan alasan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut Mengadili Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Prmuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” yang memberi keterangan UU a quo tidak terkait atau tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi dengan Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indobesia” dan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Pemohon bunyi Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” tidak terkait atau tidak ada hubungan dengan “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sehingga agar UU a quo tidak menjadi UU jadi-jadian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon agar Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. 3. Menyatakan usulan Pemohon (Artiningkun) Pasal 36 UUD NKRI 1945 yañg berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indoesia” yang terdapat dalam UU a quo diuraikan atau dimaknai dengan “bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia (aksara latin model Indonesia)” sehingga Pasal 25 ayat (1) UU a quo menjadi berbunyi “Bahasa Indonesia 38 yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 berbunyi bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa” dapat dikabulkan. 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon untuk diputus seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Artiningkun, M.Pd.I.; 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7 : Definisi bahasa menurut Felicia; 8. Bukti P-8 : Definisi “bahasa tulis” dan “bahasa lisan” menurut Wikipedia; 9. Bukti P-9 : Definisi bahasa menurut KBBI; 10. Bukti P-10 : Delapan Arti Lambang Bunyi dalam KBBI; 11. Bukti P-11 : Definisi “ejaan” menurut KBBI; 12. Bukti P-12 : Definisi “tata bahasa” menurut KBBI; 13. Bukti P-13 : Penjelasan mengenai Ejaan Van Ophuijsen; 39 14. Bukti P-14 : Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; 15. Bukti P-15 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia; 16. Bukti P-16 : Definisi “aksara Melayu” menurut Wikipedia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 40 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 41 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.” 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, pensiunan ASN Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro (pensiunan Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro); 4. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dengan alasan sebagai berikut: a) Pasal 25 ayat (1) a quo menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dirujuk oleh Pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Menurut Pemohon bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928 adalah bahasa yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang dibuat untuk warga negara Belanda agar mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu. b) Menurut Pemohon istilah “bahasa” dalam Pasal 25 ayat (1) a quo tidak cukup mewadahi kebutuhan berbahasa sehari-hari, kecuali apabila istilah “bahasa” dalam Pasal a quo dimaknai “berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia”. c) Pemohon merasa dirugikan karena rujukan pada bahasa yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda 1928, yaitu ejaan Van Ophuijsen, bernuansa mendiskreditkan, menjelek-jelekkan, atau melemahkan kewibawaan 43 c) perbaikan permohonan bertanggal 15 Januari 2024 yang dikirim melalui email pada tanggal 15 Januari 2024; 4) Dari beberapa versi isi permohonan perbaikan demikian, berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) dan penjelasan panel hakim dalam Sidang Pendahuluan pertama mengenai tenggat pengajuan perbaikan permohonan, serta setelah Mahkamah meminta penjelasan kepada Pemohon, selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Mahkamah akan merujuk pada permohonan perbaikan bertanggal 2 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama; 5) Selanjutnya dalam Sidang Pendahuluan kedua dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, tanggal 17 Januari 2024, Mahkamah telah mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai substansi perbaikan permohonan yang disusun Pemohon; 6) Setelah Mahkamah mendengarkan penjelasan Pemohon dan melakukan pemeriksaan serta pencermatan terhadap permohonan perbaikan a quo, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut: a) Dalam bagian posita permohonan terdapat banyak uraian atau kalimat penjelasan yang diulang-ulang, sehingga mengaburkan fokus permohonan dan mengakibatkan posita permohonan sulit dimengerti; b) Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam permohonan tidak lazim, antara lain karena Pemohon menandai urutan/penomoran paragraf dengan angka, namun pada bagian yang lain Pemohon menandai urutan menggunakan sub-judul berupa “Dalil 1”, “Dalil 2”, dan seterusnya. Uraian dalam masing-masing sub-judul demikian pun menurut Mahkamah merupakan pengulangan dari penjelasan pada paragraf sebelumnya; c) Pemohon sudah menyusun petitum permohonan, namun cara menuliskan/merumuskan petitum tersebut secara redaksional lebih seperti uraian posita. Dengan cara penulisan petitum demikian, terdapat kesan bahwa Pemohon memintakan pengujian atas Pasal 36 UUD 1945; d) Dalam bagian posita permohonan, Pemohon memohonkan pemaknaan atas Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009, namun uraian kalimat atau rumusan petitum belum tegas menunjukkan permintaan untuk memaknai Pasal 25 44 ayat (1) UU 24/2009 karena Pemohon memasukkan juga ke dalam petitum tersebut isi Pasal 36 UUD 1945; e) Dari seluruh rumusan petitum, tidak terdapat rumusan yang menyatakan pertentangan antara Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dengan UUD 1945. Perbaikan permohonan demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan dan/atau perbaikan permohonan yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2021 terutama Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021; Bahwa berdasarkan penilaian sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kekaburan atau ketidakjelasan pada permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum. Ketidakjelasan permohonan demikian, apabila oleh Mahkamah tetap diteruskan ke tahapan sidang selanjutnya, dikuatirkan justru akan menjauhkan proses persidangan dari tujuan memberikan keadilan pada Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi karena permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur), maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: Sehubungan dengan putusan a quo yang baru saja selesai dibacakan dengan amar tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan mengacu pada Pasal 56 UU MK yang membagi amar putusan MK menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (1) tidak dapat diterima; (2) dikabulkan; (3) ditolak, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengambil posisi berbeda dengan mayoritas hakim. Dalam hal ini, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) bukan alasan berbeda (concurring opinion). Menurut saya, seharusnya Permohonan Pemohon ditolak (wordt ongeground verklaard) bukan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena menurut saya, selain Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan dengan menerapkan asas ‘ex aequo et bono’ permohonan a quo seharusnya tidak dinilai sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (obscuur), melainkan dapat dipahami maksud dan alasan serta petitum permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah seharusnya dapat masuk pada penilaian terhadap norma yang diujikan sebagaimana termaktub pada pokok Permohonan. Adapun alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, sebagai berikut: 1. Apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada Pemohon yang mengajukan Permohonan ini seorang diri tanpa di dampingi oleh kuasa hukum. Meskipun 46 Pemohon adalah seorang ibu yang telah berusia 65 tahun, namun dalam batas penalaran yang wajar tentu saja memiliki keterbatasan pengetahuan hukum acara MK, tapi justru mampu membuat permohonan pengujian undang-undang dengan cukup baik. 2. Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) sepanjang frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928”. Pasal a quo dianggap telah merugikan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945. 3. Pemohon berpendapat Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon khususnya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” yang oleh Pemohon menilai multi-interpretasi, sebab bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan van Ophuijsen yang merupakan ejaan aksara latin model Belanda untuk warga Negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa melayu. 4. Terhadap alasan permohonan tersebut, putusan Mahkamah sebagaimana telah diucapkan sebelummya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun setelah saya merenung, berkontemplasi, dan memahami secara mendalam isi permohonan a quo serta dengan adanya permintaan Pemohon untuk diputus seadil-adilnya berdasarkan asas ‘ex aequo et bono’, saya berkeyakinan permohonan Pemohon tidak kabur. Saya memahami secara penuh maksud dan alasan yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan inkonstitusionalitas norma Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 yang dipandang multitafsir. 5. Apabila dibaca secara gramatikal dan letterlijk, memang akan nampak Permohonan a quo tidak jelas atau kabur, serta tidak nampak pula apa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan a quo. Terlebih, dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon tidak bersangkut paut dengan keberadaan Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009. Sebab, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, 47 martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan, pada ayat (2) mengatur hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Keberadaan Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin mencederai diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta tidak menimbulkan ancaman ketakutan pada diri Pemohon. Selain itu, Pasal a quo juga tidak mungkin menimbulkan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan menghalang- halangi perolehan suaka politik dari negara lain. 6. Akan tetapi, sebagai seorang hakim, tentunya tidak boleh hanya fokus dan terbelenggu pada tekstualitas permohonan semata tanpa memahami secara komprehensif maksud dan isi permohonan Pemohon. Apalagi permohonan a quo dibuat seorang diri oleh Pemohon tanpa melalui kuasa hukum, sehingga dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin sempurna sebagaimana permohonan yang diajukan jika menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum. Oleh sebab itu, seharusnya hakim mempu menerobos sisi legalitas formal-teknis dan mampu masuk ke substansi dan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon. 7. Menurut pandangan saya, rasa “cinta tanah air dan bela negara” telah mendarah daging dalam diri Pemohon, sebab Pemohon berprofesi atau telah purna tugas sebagai abdi negara (ASN) di kantor Kementerian Agama, Kabapaten Bojonegoro. Dalam kaitan ini, adanya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” yang apabila dipahami secara historis, maka adalah benar bahwa bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini bersumber dari ejaan van Ophuijsen yang dikembangkan untuk warga negara Belanda agar mereka mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu. Dalam batas penalaran yang wajar, saya memahami fakta sejarah ini dapat mendiskreditkan bahasa Indonesia yang ternyata tidak lahir secara otentik dari bangsa Indonesia sendiri. Terlebih, Pemohon berpotensi pula mendapatkan celaan, olok-olok, cemoohan dimasa mendatang karena fakta tersebut, apalagi Pasal 36 UUD 1945 menegaskan bahwa Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga, kerugian konstitusional yang dimiliki Pemohon lahir 48 semata-mata karena kecintaannya terhadap tanah air, nusa, dan bangsa agar fakta sejarah tersebut tidak mengkerdilkan, mendiskreditkan, atau mengorek luka lama terhadap penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Maka demikian (eo ipso), menurut saya, secara sepintas, nampak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma, quod non, dari Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 tersebut. 8. Bahwa meskipun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan nampak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma, quod non, dari Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009, namun menurut saya pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya sehingga Permohonan ini semestinya ditolak (wordt ongeground verklaard). Dengan status permohonan ditolak, maka terdapat kesempatan untuk menjelaskan bahwa terkait dengan norma a quo tidak terdapat unsur inkonstitusionalitas norma yang menjadi concern dari Pemohon. Adapun alasan permohonan a quo ditolak adalah sebagai berikut: a. Terhadap dalil Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 khususnya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928” telah mendiskreditkan menjelek-jelakan atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia saya sampaikan sebagai berikut: Untuk menjawab dalil tersebut, tentu saja penting untuk menelusuri kembali secara singkat sejarah bahasa Indonesia yang nota bene berasal dari bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar tidak mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, melainkan mengajukan dan menamai bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Memang benar bahwa pada saat itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimaksud masih menggunakan ejaan lama yang dikembangkan oleh Charles van Ophuisen pada tahun 1901 sehingga dikenal dengan ejaan van Ophuijsen. Ejaan tersebut dikembangkan untuk warga negara Belanda 49 agar mereka mengerti kata-kata dalam Bahasa melayu khususnya yang tinggal di Hindia Belanda. Secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang- Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36). Pada sekitar tahun 1947, Suwandi menyempurnakan ejaan van Ophuijsen menjadi ejaan aksara latin model Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Selanjutnya, ejaan Republik ini terus disempurnakan dalam serangkaian kongkres Bahasa Indonesia pada tahun 1966 hingga 2022, antara lain: a) Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK) yang merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia Ejaan Malindo. b) Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku berjudul "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Agustus 1975 mengeluarkan keputusan Nomor 0196/U/1975 yang memberlakukan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dan "Pedoman Umum Pembentukan Istilah". Buku pedoman tersebut menjadi pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) edisi pertama. c) Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan". Keputusan menteri ini menjadi aturan EYD edisi kedua yang menyempurnakan EYD edisi pertama (1975). d) Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman 50 Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yang menjadi aturan EYD edisi ketiga. e) Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang menyempurnakan EYD edisi ketiga (2009), serta mengubah istilah EYD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). f) Pada tahun 2022, Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keputusan menteri tersebut pada intinya mengembalikan istilah EBI menjadi EYD, atau yang lebih tepatnya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi Kelima, sehingga menganggap bahwa EBI merupakan EYD edisi keempat. Dalam keputusan tersebut, beberapa pedoman dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) direvisi. Dengan fakta sejarah demikian, sejatinya ejaan van Ophuijsen sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon akan mendiskreditkan bangsa Indonesia telah mengalami transformasi menjadi ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan sekarang ini. Terlebih, guna memahami Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 harus terlebih dahulu dibaca secara komprehensif dan menyeluruh. Pasal a quo menjelaskan “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”. Kalimat “yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa” menunjukan adanya kesadaran filosofis dan historis bahwa memang benar bahasa Indonesia berkelindan dengan ejaan van Ophuijsen yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa sebagaimana tercerminkan dalam uraian sebelumnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bahasa Indonesia lahir dari ejaan van Ophuijsen, sebab sejarah panjang perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa berbagai ejaan, lisan dan tulisan, serta aksara yang beririsan dengan bahasa Indonesia, dalam batas penalaran yang wajar, meneguhkan bahwa 51 bangsa Indonesia dewasa ini telah memiliki ejaan, lisan, tulisan, dan aksara yang khas atau asli Indonesia. Sehingga, jika dikaitkan dengan fakta sejarah, maka bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam tiga kategori yaitu (1) Bahas Indonesia sebagai bahasa pemersatu sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah pemuda Tanggal 28 Oktober 1928; (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sebagaimana ditetapkan Pasal 36 UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945; dan (3) bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UU 24/2009 dan Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2018. Dengan demikian, dalil Pemohon Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 khususnya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928” telah mendiskreditkan menjelek-jelakan atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia adalah tidak beralasan menurut hukum. b. Terhadap dalil Pemohon bahwa UU 24/2009 adalah undang-undang jadi- jadian yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif merendahkan kehormatan dan martabat Pemohon, saya berpendapat sebagai berikut: UU 24/2009 adalah undang-undang tentang bendera, Bahasa dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara- negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik 52 Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa pergaulan/perhubungan luas baik di dalam maupun di fora internasional. Penggunaannya yang juga oleh bangsa lain tampak cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. UU 24/2009 merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini. Sebagai sebuah undang-undang, tentunya UU 24/2009 lahir setelah melalui proses legislasi yang cukup panjang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. UU 24/2009 tentunya dibahas secara mendalam oleh pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden atau pemerintah. Setelah RUU ini di ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna, selanjutnya disahkan oleh Presiden dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara. Artinya, secara formil UU 24/2009 tidak melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehubungan hal tersebut, dapat dipahami bahwa UU 24/2009 bukanlah undang-undang jadi-jadian sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa UU 24/2009 adalah undang-undang jadi-jadian yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif merendahkan kehormatan dan martabat Pemohon adalah tidak berlasan menurut hukum. 9. Terakhir, saya mengajak kepada segenap masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar serta 53 berbangga karena Bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, bersama enam bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, dan tiga bahasa lainnya yakni Bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, maka Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang, dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. 10. Berdasarkan seluruh uraian diatas, sekali lagi, saya berpendapat hendaknya permohonan Pemohon tidak dinilai kabur atau tidak jelas sehingga berujung pada amar tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), melainkan semestinya dinilai sebagai permohonan yang jelas berdasarkan asas ‘ex aequo et bono’, akan tetapi dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan penilaian demikian itu, di satu sisi aspek atau dimensi konstitusi dan konstitusionalisme yang menjadi concern Mahkamah Konstitusi tetap terjaga, di sisi lain, aspek atau unsur edukasi terkait isu konstitusionalitas bahasa Indonesia juga dapat dijelaskan dan disampaikan kepada masyarakat luas melalui putusan a quo. Dengan demikian, karena pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, maka permohonan ini seharusnya ditolak (wordt ongeground verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 54 Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, tt ttd. Mardian Wibowo