160/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 160/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Imam Rohmatulloh Pekerjaan : Pelaku Usaha Swasta Alamat : Jalan Batu Sari II D Nomor 69C RT/RW 012/002, Batu Ampar, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Abdullah Pekerjaan : Pelaku Usaha UMKM Alamat : Jalan Warakasi I Gg 23 Nomor 72B, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Eko Prasetyo, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Wono Salam 1D RT/RW 006/012 Losari, Sukoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Abdullah Faqih Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Dusun Lengkong Daja RT/RW 004/005 Bragung, Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Pendi Pekerjaan : Ketua Forum Mahasiswa Pagar Nusa se-Nusantara (FMPSN) Alamat : Dusun Parebeen RT/RW 004/004 Nyabakan Timur, Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-PUU/IX/2025, bertanggal 4 September 2025 memberi kuasa kepada A. Fahrur Rozi, S.H. dan Zulfikar Putra Utama, S.H.; Pemohon I dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-PUU/X/2025, bertanggal 4 Oktober 2025 memberi kuasa kepada A. Fahrur Rozi, S.H. dan Zulfikar Putra Utama, S.H.; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 005/SKK-PUU/XI/2025, bertanggal 4 November 2025 memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H.; dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 007/SKK- PUU/XII/2025, bertanggal 25 Desember 2025 memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., yang semua kuasa hukum tersebut berkedudukan di Jalan Al Ikhlas Nomor 48 RT/RW 003/004, Kampung Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan DPR; Membaca dan mendengar keterangan Presiden/Pemerintah; 3 Mendengar keterangan Ahli yang diajukan para Pemohon dan Presiden/Pemerintah; Mendengar keterangan saksi yang diajukan Presiden/Pemerintah. Membaca kesimpulan para Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden/Pemerintah. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 8 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 163/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 September 2025 dengan Nomor 160/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. 4 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu- satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa permohonan a quo menguji Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat 5 (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba, yang diklasifikasikan menjadi 2 klaster isu, di antaranya; (a) pemberian izin WIUP/WIUPK secara prioritas kepada badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan; dan (b) pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas kepada badan usaha swasta untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi. Selengkapnya, sebagaimana uraian yang berbunyi sebagai berikut:  Kluster Isu Pertama: Pemberian Prioritas WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, UMKM, dan Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan 1. Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. 2. Pasal 51 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah 3. Pasal 51 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 4. Pasal 51 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah 5. Pasal 51 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 6. Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. 7. Pasal 60 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. 8. Pasal 60 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 9. Pasal 60 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah 10. Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 11. Pasal 75 ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. 12. Pasal 75 ayat (5) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 8 2. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Kluster Isu Kedua: Pemberian Prioritas WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha Swasta dalam Rangka Kemandirian dan Keunggulan Perguruan Tinggi 1. Pasal 51A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 2. Pasal 51A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 3. Pasal 51A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 4. Pasal 51A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 5. Pasal 60A ayat (1) 9 Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 6. Pasal 60A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 7. Pasal 60A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 8. Pasal 60A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian bagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 9. Pasal 75A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 10. Pasal 75A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada 10 ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 11. Pasal 75 ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 12. Pasal 75A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan 2. Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia 3. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 9. Bahwa oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma dari suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang a quo. 11 B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda penduduk (Bukti P-3 dan Bukti P-3A) yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme perolehan izin usaha pertambangan (IUP) secara berkeadilan dan berkepastian secara hukum. 3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan adanya 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang harus terpenuhi oleh Pemohon, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 12 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk mengukur adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, akan diuraikan kedudukan masing- masing para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.  Sebagai Pelaku Usaha yang Berhak atas Mekanisme yang Berkeadilan dalam Memperoleh Prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemohon I dan Pemohon II Dirugikan dengan Berlakunya Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba 5. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK 07/2025 huruf a, perlu dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pelaku usaha swasta yang menggantungkan hidup dan penghidupan diri dan keluarganya dari kegiatan usaha yang dijalankan. Pemohon I dalam kapasitasnya saat ini menjadi Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara, merupakan badan usaha swasta yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga (Bukti P-4). Sementara itu, Pemohon II adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi dirinya dan keluarga (Bukti P-5). 6. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha itu, Pemohon I dan Pemohon II berhak atas manfaat dari pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, serta dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 13 1) Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 7. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Pemohon I dan Pemohon II sering kali menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sangat berat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan persaingan usaha yang semakin ketat menyebabkan badan usaha yang dijalankan para Pemohon seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh keuntungan yang memadai untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh para Pemohon kerap mengalami masa-masa sepi pelanggan, bahkan tidak jarang mengalami kerugian finansial yang terbilang signifikan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai operasional usaha maupun kebutuhan hidup keluarga. 8. Bahwa di tengah kondisi usaha yang terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut, melalui Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba, Pemerintah membuka peluang adanya pemberian izin tambang secara prioritas kepada sejumlah usaha yang dijalankan oleh masyarakat kecil bawah dan menengah. Sebagai instrumen afirmatif, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah secara prioritas. Tentu Pemohon I dan Pemohon II merasa gembira dan menyambut baik kebijakan afirmatif tersebut yang berusaha membuka peluang adanya pemberian izin uaha tambang kepada masyarakat secara luas. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri karena terbuka suatu peluang bagi bagi Pemohon I dan pemohon II untuk mendapatkan izin mengelola tambang sebagai diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Kehadiran Pemerintah dengan 14 perannya dalam menguasai sumber daya alam untuk semata-mata kesejahteraan rakyatnya memberikan tentu menjadi harapan baru. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II berpeluang akan menerima manfaat langsung melalui pengelolaan sumber daya alam, sehingga dari sana Pemohon I dan Pemohon II menjadi semangat dan optimis untuk melanjutkan profesinya sebagai pelaku usaha dengan harapan dapat memperoleh sumber pendapatan baru yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarga. 9. Bahwa dengan ini Pemerintah tampak hadir melalui implementasi prinsip “penguasaan negara” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut diwujudkan dengan terbukanya kesempatan kepada Pemohon I dan pemohon II sebagai bagian dari pelaku usaha untuk menerima manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas. Tentu prinsip penguasaan negara yang diimplementasikan melalui kebijakan pemberian IUP merupakan perwujudan nyata dari amanat konstitusi untuk menjadikan kekayaan alam sebagai sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemohon I dan Pemohon II yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha swasta. Dengan demikian, adanya instrumen tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berpeluang untuk menerima manfaat langsung melalui pengelolaan sumber daya alam, sehingga dari sana hadir semangat dan optimis untuk dengan harapan dapat memperoleh sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan cita-cita konstitusi. 10. Bahwa setelah Pemerintah membuka peluang melalui instrumen afirmatif berupa pemberian prioritas IUP kepada pelaku usaha kecil, Pemohon I dan Pemohon II tergerak untuk segera melakukan diversifikasi usaha untuk ikut serta mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha dalam mengelola tambang yang ada di Indonesia. Keberadaan Pemohon I dan pemohon II yang berprofesi sebagai pelaku usaha cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga berhak atas pemberian prioritas IUP dari pemerintah. Bagi Pemohon I yang sudah menjalankan usaha berbadan 15 hukum (PT Cipta Kemenangan Nusantara), peluang tersebut memberi kesempatan untuk diversifikasi usaha ke pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Bagi Pemohon II yang selama ini merupakan pelaku usaha UMKM, kebijakan tersebut juga membuka ruang bagi Pemohon II untuk mengembangkan usahanya ke sektor pengolahan sumber daya, sehingga memperoleh sumber pendapatan baru yang lebih menjamin keberlangsungan hidup keluarga. Dengan adanya peluang yang diciptakan oleh Pemerintah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain untuk memperoleh IUP secara prioritas. Prinsip keadilan dalam penguasaan negara atas sumber daya alam mensyaratkan agar tidak ada favoritisme antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 11. Bahwa hal ini selaras dengan ungkapan Menteri ESDM yang menegaskan bahwa UMKM dan koperasi tidak boleh terus-menerus diidentikkan dengan usaha kecil seperti warung bakso, sembako, dan penjual kerupuk. Menurutnya, Pemerintah akan mendorong UMKM naik kelas menjadi pelaku usaha besar di daerah, bahkan menjadi konglomerat lokal. Ada usaha pemerintah untuk “UMKM naik kelas” dengan memberikan IUP secara prioritas. Selengkapnya sebagai berikut: "Saya tidak mau UMKM ini diidentikkan dengan jual bakso jual kerupuk, jual warung. Saya ingin untuk UMKM ini, UMKM yang tangguh yang naik kelas, mereka menjadi konglomerat daerah," ungkap Bahlil saat ditemui di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Jumat (13/6/2025). (Lewat Tambang, Bahlil Ingin UMKM Naik Kelas Jadi Konglomerat Daerah, sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250613122259-4- 640757/lewat-tambang-bahlil-ingin-umkm-naik-kelas-jadi- konglomerat-daerah 12. Bahwa terlebih, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, juga sudah menegaskan bahwa pelaku UMKM yang hendak mengelola tambang terlebih dahulu harus membentuk badan usaha sebelum dapat memperoleh IUP dari pemerintah (“Menurut Menteri 16 Maman, Ini Kreteria UMKM yang Bisa Kelola Tambang” sumber: https://money.kompas.com/read/2025/06/10/210300626/menurut- menteri-maman-ini-kriteria-umkm-yang-bisa-kelola-tambang). 13. Bahwa dengan adanya peluang yang terbuka tersebut, Pemohon I dan pemohon II yang belakangan ini berprofesi sebagai pelaku usaha dengan sesegera mungkin akan melakukan diversifikasi usaha sebagai bentuk usaha secara aktif memanfaatkan peluang yang dibuka oleh Pemerintah untuk mendapatkan IUP secara prioritas. 14. Bahwa sejalan dengan itu pula, Pemohon I dan Pemohon II ingin instrumen prioritas yang dijanjikan pemerintah itu dilakukan dengan mekanisme pemberian IUP yang berkeadilan sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Jaminan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk mendapatkan mekanisme hukum yang berkeadilan dalam proses memperoleh IUP yang diberikan secara prioritas. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila mekanisme pemberian IUP dilaksanakan dengan prinsip adil, selektif, dan objektif. Dengan demikian, setiap pelaku usaha harus ditempatkan secara berkeadilan dalam memperoleh IUP secara prioritas. Tidak boleh ada mekanisme yang berpotensi menimbulkan favoritisme yang mengutamakan kelompok usaha tertentu semata, atau menutup peluang bagi pelaku usaha kecil yang jumlahnya sangat banyak di masyarakat. 15. Bahwa dengan itu, Pemohon I dan Pemohon II secara langsung berkepentingan terhadap mekanisme pemberian IUP secara prioritas benar-benar dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan dan berkepastian secara hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan afirmatif melalui pemberian prioritas IUP yang dicanangkan Pemerintah benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bukan sekadar mekanisme yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok usaha tertentu dengan modal atau akses yang besar. Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi instrumen penting untuk menjamin agar proses pemberian IUP kepada badan usaha kecil dapat berlangsung adil, selektif, dan objektif. Prinsip tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon 17 I dan Pemohon II, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan penguasaan negara atas sumber daya alam benar-benar mengarah pada sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 16. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa setelah dicermati secara seksama, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba membuka celah pemberian konsesi tambang dapat dilakukan tanpa lelang. Awalnya, norma pasal a quo dianggap seolah-olah pro UMKM dan pelaku usaha kecil di bawah, namun sesungguhnya justru membuat ketidakadilan di antara pelaku usaha dan berpotensi menghancurkan peluang usaha pertambangan yang berkeadilan. Awalnya, Pemohon I dan Pemohon II menyambut baik ungkapan Menteri ESDM yang pro UMKM dengan menyebut “UMKM harus naik kelas”. Namun setelah mencerna keberlakuan pasal a quo dengan baik, Pemohon I dan pemohon pun mengerutkan dahi, “UMKM mana yang akan dinaikkan kelasnya?”. 17. Bahwa pasalnya, keberlakuan pasal a quo membuka ruang pemberian IUP tanpa melalui mekanisme lelang dengan menunjuk langsung salah satu badan usaha yang mereka anggap layak sebagai kelompok prioritas. Secara eksplisit terdapat frasa “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas“ yang menegaskan bahwa jika IUP tidak dilakukan melalui lelang, maka IUP dapat diberikan secara prioritas. Dengan demikian, politik hukum UU Minerba pasca perubahan keempat telah merubah secara mendasar mekanisme pemberian IUP yang dapat dilakukan tanpa adanya proses lelang kepada selain BUMN/D (negara). Hal ini diafirmasi secara resmi oleh Menteri ESDM yang mengatakan sebagai berikut: "Saya tawarkan kepada Menteri UMKM, segera inventarisir mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi PP sudah mau selesai, PP 18 Tambang sebentar lagi selesai," ungkap Bahlil dalam sambutannya di acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa “Dalam PP tersebut, Bahlil menyebut UMKM dan Koperasi yang memenuhi syarat dalam diberikan tambang oleh pemerintah tanpa melalui proses lelang. "Kami ubah itu Undang-Undang Minerba, yang dulunya tambang hanya dikuasai segelintir orang, saya ubah, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang," tambahnya. "Silahkan cari UMKM yang bagus yang layak, kita kasih tambang di daerah-daerah," katanya. (sumber: https://industri.kontan.co.id/news/turunan-uu-minerba-rampung- menteri-bahlil-minta-daftar-umkm-yang-layak-garap-tambang) 18. Bahwa bahkan pada tahap yang lebih lanjut, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga menambah rentetan ketidakpastian hukum dari pernyataannya ketika pasal a quo dirumuskan, sebagaimana ungkapan yang paradoks dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas: 1) Pada tanggal 12 Februari 2025, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa DPR meminta agar izin usaha pertambangan dengan mekanisme pemberian prioritas dilakukan tanpa proses lelang. Hal ini disampaikan seusai pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) antara Pemerintah dan DPR, sebagai ungkapan berikut ini: "Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, pada Rabu (12/2/2025) malam ("Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7775801/menkum- ungkap-dpr-minta-mekanisme-kelola-tambang-tanpa-proses- lelang). 2) Sedangkan pada tanggal 17 Februari 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan hal berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, skema lelang yang sebelumnya ada di dalam UU Nomor 19 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tetap diterapkan, namun diberi ruang prioritas bagi UMKM, sebagaimana ungkapan berikut ini: “Dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ucap Supratman di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025 (“Menteri Hukum: Ada Skema Lelang Prioritas untuk UMKM dalam RUU Minerba”, selengkapnya https://rmol.id/politik/read/2025/02/18/656658/menteri-hukum- ada-skema-lelang-prioritas-untuk-umkm-dalam-ruu-minerba) (Bukti P-6) 19. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, ketentuan normatif tersebut jelas berpotensi merugikan Pemohon I dan Pemohon II karena hak mereka untuk memperoleh mekanisme pemberian prioritas IUP yang berkeadilan dan berkepastian menjadi terabaikan. Alih-alih menjamin adanya kesempatan yang berkeadilan, IUP yang diberikan dengan mekanisme pemberian prioritas berisiko menimbulkan favoritisme dan membuka ruang bagi praktik etatisme dalam perolehan izin. Artinya, negara melalui regulasi ini berpotensi besar “menunjuk” kelompok tertentu sebagai penerima utama, tanpa mekanisme yang menjamin adanya keadilan, seleksi, dan objektivitas di antara sesama pelaku usaha. 20. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan melihat jumlah jutaan badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas yang dapat berlomba-lomba mengajukan permohonan IUP secara prioritas. Namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan jumlah IUP yang tersedia yang hanya berkisar di angka empat ribuan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per November 2024, jumlah izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tersedia sangat terbatas, yaitu hanya berjumlah 4.634 di seluruh Indonesia, di antaranya 31 kontrak karya, 59 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), 184 surat izin penambangan batuan (SIPB), 48 izin pertambangan rakyat (IPR), 10 izin 20 usaha pertambangan khusus (IUPK), dan 4.302 izin usaha pertambangan (IUP) (Bukti P-7). 21. Bahwa lebih jauh coba kita contohkan dalam konteks UMKM yang berdasarkan data dari Kemenkeu jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64,2 juta. UMKM tentu memiliki keterbatasan modal, maka wajar jika terlebih dahulu kita asumsikan tambang yang dapat dikelola oleh UMKM adalah wilayah pertambangan rakyat (WPR). Menurut data dari Kementerian ESDM, jumlah WPR adalah sebanyak 1.215. Bahkan, jika kita asumsikan dengan data jumlah tambang ilegal sebagaimana diberitakan yang berjumlah sekitar 1.000, maka rasio antara WPR dan tambang ilegal dengan jumlah UMKM sangat jauh sekali. Andaikan setelah verifikasi melalui Kementerian UMKM masih terdapat 1 juta UMKM yang layak. Lalu, bagaimana mungkin untuk menentukan pihak yang berhak menerima konsesi tambang secara prioritas sebanyak sekitar 2.000 IUP jika tidak dilakukan seleksi melalui lelang? Demi keadilan dan mewujudkan mimpi UMKM naik kelas, apakah akan dilakukan deforestasi besar-besaran? 22. Bahwa secara logis, mustahil menggunakan mekanisme pemberian prioritas kepada seluruh kelompok usaha tersebut tanpa menimbulkan ketidakadilan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada pasal a quo. Mekanisme pemberian prioritas hanya akan menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan tidak adil yang mengancam hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang berhak memperoleh mekanisme berkeadilan sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 23. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana mekanisme perolehan IUP melalui mekanisme pemberian prioritas dapat dilakukan secara berkeadilan. Tidak akan ada mekanisme seleksi, kriteria, indikator kelayakan, ataupun mekanisme pengawasan yang menjamin adanya perlakuan yang setara bagi pelaku usaha. Tanpa seleksi yang jelas, pemberian prioritas IUP hanya akan menjadi mekanisme yang tidak berkeadilan, yang pada praktiknya akan membuka ruang favoritisme dan praktik etatisme. Bagaimana mungkin jutaan badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan diprioritaskan 21 secara bersamaan untuk memperebutkan izin usaha yang hanya berjumlah 4.634 IUP yang tersedia? Dari jutaan orang yang berkesempatan untuk menerima IUP secara prioritas, bagaimana negara dapat memperlakukan adil semua pelaku usaha dengan mekanisme pemberian prioritas sebagaimana ketentuan pasal a quo? Kondisi tersebut dengan sendirinya menciptakan favoritisme, dan pada akhirnya hanya segelintir pihak yang memiliki akses politik, ekonomi, maupun birokrasi yang akan memperoleh manfaat. 24. Bahwa untuk menunjukkan ketidakadilan dalam mekanisme IUP yang diberikan secara prioritas, Pemohon I dan Pemohon II mencontohkan pemberian izin usaha tambang secara prioritas kepada ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang memperoleh IUPK bekas milik Bakrie Group atau PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Sementara itu, ormas keagamaan yang lain hingga saat ini belum mendapatkan izin usaha serupa dengan ormas keagamaan NU. Akibatnya, ormas keagamaan seperti halnya Muhammadiyah ikut geram karena pihaknya tidak kunjung diberikan IUP layaknya NU hingga saat ini. Sampai ketika, Pimpinan Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas menyampaikan pernyataan yang menyiratkan adanya kekesalan terhadap pemerintah, berikut kutipan lengkapnya. "Apaan, tidak jelas. Mana? sudah setahun yang lalu. Untuk Muhammadiyah bisa bersepakat ikut aturan pemerintah, perdebatan dan biayanya juga besar. Kampus melakukan kajian, kumpul di Jogya, ratusan juta kami habis sewa hotel. Untuk apa nanyakan, capek gak keluar keluar IUPnya. Kalau orang yang akan kita tanya tidak mau ketemu sama kita, untuk apa ditanya. Untuk apa ditanya. Kalau tidak ditepati janji, nanti kita minta di akherat, barang siapa berjanji wajib memenuhi janjinya,” (“Muhammadiyah Tak Kunjung Dapat IUP Tambang, Anwar Abbas: Saya Tagih di Akhirat Saja”, selengkapnya https://industri.kontan.co.id/news/muhammadiyah- tak-kunjung-dapat-iup-tambang-anwar-abbbas-saya-tagih-di- akhirat-saja). 22 25. Bahwa fakta ini menunjukkan, mekanisme pemberian prioritas IUP hanya akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kecemburuan di antara sesama pelaku usaha yang sejatinya sama-sama berhak untuk mendapatkan IUP. Faktanya, mekanisme pemberian prioritas semacam ini digunakan pemerintah untuk melakukan penunjukan secara langsung siapa yang berhak untuk mendapatkan IUP. Jika mekanismenya demikian, bagaimana pemberian IUP ini bisa dilakukan secara berkeadilan? 26. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, perlu diuraikan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II bersifat potensial dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan. Sebagai pelaku usaha yang akan memanfaatkan kebijakan afirmatif berupa pemberian prioritas IUP kepada kelompok prioritas dengan melakukan diversifikasi usaha ke sektor pertambangan, Pemohon I dan Pemohon II dipastikan akan menghadapi praktik favoritisme yang sistemik akibat mekanisme pemberian prioritas sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo. Mekanisme yang diterapkan dalam pasal a quo pada hakikatnya tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena membuka ruang bagi penunjukan langsung tanpa adanya kriteria seleksi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini dipastikan akan menempatkan Pemohon I dan Pemohon II dalam posisi yang sangat lemah dan terpinggirkan dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang memiliki kedekatan personal, akses politik, atau koneksi birokrasi dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan IUP. 27. Bahwa kerugian potensial tersebut semakin nyata mengingat terbatasnya ketersediaan IUP yang hanya berjumlah 4.634 di seluruh Indonesia, sementara jumlah pelaku usaha yang berhak mendapatkan prioritas mencapai jutaan entitas, termasuk badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. Dalam kondisi demikian, mekanisme pemberian prioritas tanpa lelang secara matematis dan logis akan menciptakan kompetisi yang tidak sehat 23 dan tidak adil, di mana hanya segelintir pelaku usaha yang memiliki privilege tertentu yang akan memperoleh IUP. Pemohon I yang menjalankan PT Cipta Kemenangan Nusantara dan Pemohon II sebagai pelaku UMKM, yang tidak memiliki akses istimewa kepada lingkaran kekuasaan, dipastikan akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lain yang memiliki koneksi kuat dengan pengambil kebijakan. Hal ini telah terbukti dalam kasus pemberian IUPK kepada ormas tertentu seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang memperoleh konsesi bekas Bakrie Group seluas 26 ribu hektare, sementara ormas lain seperti Muhammadiyah hingga kini belum mendapatkan kesempatan serupa meskipun telah menunggu lebih dari setahun dan mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah untuk persiapan. Fakta ini membuktikan bahwa mekanisme pemberian prioritas IUP telah menjelma menjadi instrumen penunjukan langsung yang tidak berkeadilan. 28. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II bukanlah bersifat hipotetis atau spekulatif, melainkan dapat dipastikan terjadi. Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha yang beritikad baik untuk memanfaatkan kebijakan afirmatif pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui diversifikasi usaha di sektor pertambangan, dipastikan akan kehilangan haknya untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses perolehan IUP. Mekanisme pemberian prioritas yang diatur dalam pasal-pasal a quo telah menciptakan sistem yang inheren tidak berkeadilan (inherently unfair), di mana Pemohon I dan Pemohon II akan sistematis terpinggirkan oleh pelaku usaha lain yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, akses politik yang lebih baik, atau kemampuan lobbying yang lebih kuat. Kerugian ini bukan hanya berimplikasi pada hilangnya kesempatan peluang berusaha, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 24 29. Bahwa untuk menjelaskan adanya hubungan kausal (causal verband) berlakunya norma a quo terhadap kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, terlebih dahulu perlu dijelaskan kedudukan hukum Pemohon dalam kaitannya dengan frasa "badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan", "badan usaha kecil dan menengah", dan "perusahaan perseorangan" dalam UU Minerba. Hal yang perlu dikritisi secara mendalam adalah bahwa Mahkamah pernah memutus perkara 77/PUU-XXII/2024 yang menguji norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang pada pokoknya mempersoalkan adanya penawaran prioritas IUP bagi ormas keagamaan. Pemohon perkara a quo mempersoalkan norma “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” yang dianggap bersifat interpretatif. Norma yang diuji sama sekali tidak menyebutkan istilah "ormas keagamaan". Objek norma yang diuji adalah norma dalam undang-undang, bukan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur mengenai ormas keagamaan. Namun yang menarik, ormas keagamaan—yang notabene adalah badan hukum dan bukan badan usaha—diakui kepentingannya dan diundang untuk memberikan keterangan baik di Mahkamah maupun di DPR. Pertanyaannya kemudian: jika ormas keagamaan yang bukan badan usaha diakui legal standing-nya, mengapa Pemohon sebagai orang perseorangan yang merupakan rakyat dan pelaku usaha justru dipertanyakan kedudukan hukumnya? 30. Bahwa di sisi lain, ormas keagamaan dapat membentuk badan usaha. Setelah adanya regulasi yang membolehkan badan usaha milik ormas keagamaan untuk mendapatkan prioritas konsesi tambang, ormas keagamaan kemudian dapat mendirikan PT berbadan hukum khusus untuk menyelenggarakan usaha pertambangan. Meskipun ormas keagamaan belum mendirikan PT berbadan hukum tersebut, ormas keagamaan tetap dianggap memiliki kepentingan dan kedudukan hukum—dibuktikan dari diberikannya kesempatan untuk memberikan keterangan. Berkaca dari hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya adalah subjek hukum sebagai person yang sama dengan ormas keagamaan. Perbedaan fundamental hanyalah: ormas keagamaan 25 merupakan rechtsperson (badan hukum), sedangkan Pemohon adalah naturlijk person (orang). 31. Bahwa karena ormas keagamaan sebagai badan hukum diakui kepentingannya meskipun belum memiliki badan usaha khusus pertambangan, maka secara a contrario dan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, makna "badan usaha kecil dan menengah" dan "badan usaha" dalam UU Minerba juga harus mencakup pelaku usaha baik yang telah memiliki badan usaha maupun yang akan memiliki badan usaha, bahkan termasuk pedagang. Untuk memperjelas, dapat diambil ilustrasi konkret: misalkan seseorang bernama Jono merupakan pelaku usaha pemilik warung bakso. Tiba-tiba presiden mendapatkan wangsit agar warung bakso naik kelas. Atas wangsit tersebut, Jono kemudian ingin naik kelas dan melebarkan sayap dengan menjadi pelaku usaha tambang nikel. Jono harus dianggap memiliki kedudukan hukum karena: (1) Jono adalah rakyat, dan (2) Jono adalah pelaku usaha, meskipun tidak memiliki badan usaha khusus pertambangan. Hal serupa berlaku mutatis mutandis terhadap ormas keagamaan maupun Pemohon I dan Pemohon yang sama-sama merupakan orang menurut hukum (persoon dalam terminologi hukum). 32. Bahwa dalam melebarkan usaha, Pemohon I dan Pemohon II—seperti halnya pelaku usaha lainnya—harus memikirkan badan usaha apa yang akan digunakan untuk melakukan usaha pertambangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: apakah menggunakan struktur PT yang sudah ada, membuat Special Purpose Vehicle (SPV), atau bahkan melakukan usaha secara perseorangan. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga perlu memikirkan besaran nilai investasi, kemungkinan mitra kerja sama, dan calon investor. Untuk menentukan hal-hal tersebut, harus ada kerangka regulasi yang jelas terlebih dahulu, karena untuk mewujudkan langkah awal usaha—misalkan membentuk badan usaha—juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemohon I dan Pemohon tidak serta-merta langsung memiliki badan usaha pertambangan; kemungkinan besar ia memerlukan langkah-langkah bisnis tertentu, perencanaan yang matang, dan modal yang cukup untuk mewujudkannya. Namun, ketiadaan badan usaha/hukum khusus (SPV) 26 pada saat ini sama sekali tidak menyebabkan dirinya kehilangan kepentingan atau kedudukan hukum untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma yang akan mengatur masa depan usahanya. 33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, andai pemerintah bermimpi tentang warung bakso naik kelas, maka Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk naik kelas. Lebih jauh lagi, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian ESDM melalui laman https://modi.esdm.go.id, terbukti terdapat pemegang IUP pertambangan yang menggunakan nama perseorangan. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa perusahaan perseorangan atau bahkan orang perseorangan memang dimungkinkan untuk memperoleh IUP. Dengan demikian, tidak ada alasan yang masuk akal secara yuridis maupun faktual untuk meniadakan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 34. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan rakyat sebagaimana halnya nama-nama orang yang sudah mendapat IUP dari Pemerintah. Sebagai orang perseorangan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mekanisme yang transparan dalam memperoleh IUP. Dengan demikian, jelas bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan adalah: harus memikirkan strategi pengembangan usaha apa yang harus dilakukan dengan adanya UU Minerba, termasuk bagaimana menjamin keadilan bagi masyarakat dan keberlanjutan usaha. Sebagai pelaku usaha, Pemohon I dan Pemohon II harus memastikan bahwa setiap regulasi yang ada tidak dibuat secara asal-asalan, karena jika regulasi yang ada asal-asalan, maka usaha yang dibangun tidak akan berkah dan tidak berkelanjutan. 35. Bahwa atas dasar uraian di atas, hubungan kausal (causal verband) antara norma yang diuji terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut: Pertama, norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba yang menggunakan klausul disjungtif ("atau") membuka opsi adanya mekanisme pemberian izin tanpa lelang, yang menjadikan celah favoritisme menjadi sangat lebar. Implikasi dari norma tersebut adalah 27 pemisahan pertimbangan dalam pemberian konsesi tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) UU Minerba, yang kemudian berimplikasi lebih lanjut kepada pemaknaan norma Pasal 51 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Minerba. Kedua, akibat dari konstruksi norma tersebut, mengingat jumlah pelaku usaha yang sangat banyak (2,43 juta entitas) dan ketiadaan mekanisme lelang yang jelas (sebagai akibat dari klausul disjungtif), maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha—jika tidak memiliki kedekatan dengan penguasa— akan kehilangan kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 75 ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) UU Minerba. Ketiga, jika terjadi kondisi di mana IUP diberikan melalui penunjukan langsung yang diskresioner tanpa mekanisme lelang yang transparan dan objektif, maka sangat jelas hubungan kausal antara norma a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, yaitu: adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan di hadapan hukum yang merugikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Padahal dalam pengelolaan kekayaan alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ketidakadilan semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi. 36. Bahwa dalam posisi inilah, iktikad Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengujian undang-undang a quo harus dilihat sebagai bentuk usaha memperoleh mekanisme IUP secara berkeadilan. Pemohon I dan Pemohon II telah lelah dengan drama janji-janji pejabat yang sering tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Apalagi dalam dunia kerja, sistem yang berlaku adalah “the power of orang dalam”. Untuk itu, sebelum mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha untuk mengelola tambang sembari peraturan turunan disiapkan oleh pemerintah, Pemohon I dan Pemohon II ingin memastikan mekanisme IUP melalui pemberian prioritas dilakukan secara berkeadilan, selektif, dan objektif. Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin, jika nantinya sudah susah diri dalam usaha memperoleh IUP dengan pemberian prioritas, justru dengan berlakunya 28 pasal a quo pemerintah seenak hati menunjuk UMKM dan pelaku usaha yang mempunyai kedekatan dan akses dengan dirinya. 37. Bahwa pada posisi itu, Pemohon I dan Pemohon II hanya ingin memperoleh mekanisme berusaha yang berkeadilan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba. Atas keinginan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II pun ikhlas dan ridho andaikan setelah mengikuti seleksi, Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak layak untuk mendapatkan IUP secara prioritas sepanjang telah melalui mekanisme yang berkeadilan, transparan, objektif, dan akuntabel serta menjunjung tinggi perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Bahkan, andaikan setelah dinilai secara objektif ternyata Pemohon tidak layak dalam mengelola tambang, Pemohon ikhlas dan ridho tidak menjadi pengusaha tambang. Artinya, yang terpenting di sini adalah adanya mekanisme yang berkeadilan. 38. Bahwa pada posisi itulah untuk menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian undang-undang a quo kepada Mahkamah. Pemohon I dan Pemohon II ingin pemberian prioritas IUP kepada badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha milik organisasi keagamaan adalah tetap dilakukan dengan mekanisme lelang yang secara bersamaan juga memuat instrumen afirmatif di dalamnya. Artinya, mekanisme prioritas dalam ketentuan pasal a quo bukan sebagai “pemberian prioritas”, melainkan dimaknai dengan “penawaran prioritas” yang tetap ditempuh dengan mekanisme lelang. Dengan demikian, mekanisme prioritas sebagaimana ketentuan pasal a quo tetap harus dilakukan dengan lelang dengan instrumen prioritas di dalamnya (baca: mekanisme lelang dengan penawaran prioritas). Mekanisme ini dapat didesain secara lelang dengan penawaran prioritas yang mengedepankan prinsip berkeadilan, selektif, dan objektif dalam mempertimbangkan 29 kapasitas, kelayakan, dan manfaat yang ditawarkan oleh masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, pemberian prioritas IUP benar-benar dilakukan sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (kepastian hukum yang adil) serta Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 (penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). 39. Bahwa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana lelang dengan penawaran prioritas sebagaimana dimaksud Pemohon I dan Pemohon II. Dalam suatu kondisi, pemerintah perlu membuat kelompok apa saja yang berhak mendapatkan IUP secara prioritas. Misalnya kelompok I berupa ormas keagamaan, kelompok II berupa UMKM, dan kelompok III berupa koperasi. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan pengumuman adanya lelang IUP melalui penawaran prioritas. Jadi setiap kelompok usaha yang memenuhi kualifikasi, dapat mendaftarkan diri kepada pemerintah sesuai dengan kelompok usaha yang telah ditentukan. Dengan itu, ormas keagamaan yang satu akan bersaing dengan ormas keagamaan yang lain, UMKM yang satu bersaing dengan UMKM yang lainnya, dan koperasi yang satu bersaing dengan koperasi yang lainnya. Pada tahap inilah pemerintah akan melakukan seleksi pada masing-masing kelompok prioritas siapa yang paling memenuhi standar kualifikasi dan layak untuk memperoleh IUP secara prioritas. Mekanisme sebagaimana dimaksud tentu berbeda dengan mekanisme pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal a quo yang meniscayakan adanya pemberian atau penunjukan langsung oleh pemerintah. Akibatnya, tidak ada seleksi yang berkeadilan dalam mekanisme memperoleh IUP dengan mekanisme prioritas. 40. Bahwa dengan itu, Mahkamah harus memaknai ulang ketentuan “pemberian prioritas” pada pasal a quo dengan pemaknaan “lelang dengan penawaran prioritas”. Dengan pemaknaan tersebut, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah didalilkan tidak akan terjadi lagi. Sebab, melalui mekanisme lelang dengan penawaran prioritas, seluruh pelaku usaha termasuk badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dan adil. Sementara itu, instrumen afirmatif masih dapat 30 diwujudkan secara bersamaan dengan instrumen penawaran prioritas kepada kelompok usaha kecil menengah, sehingga tujuan kebijakan afirmatif tetap tercapai tanpa menimbulkan ketidakadilan hukum. 41. Bahwa pemaknaan lelang dengan penawaran prioritas akan memastikan bahwa keterbatasan jumlah IUP yang tersedia dapat dialokasikan secara berkeadilan, selektif, dan objektif berdasarkan kriteria yang terukur, bukan sekadar penunjukan prioritas yang tidak berkeadilan. Dengan cara ini, hak untuk mendapatkan akses keadilan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak untuk memperoleh manfaat dari penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 akan tetap terjamin. 42. Bahwa dengan adanya penafsiran konstitusional dari Mahkamah yang menegaskan bahwa pemberian prioritas harus dilaksanakan melalui mekanisme lelang dengan penawaran prioritas, maka peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh IUP dengan instrumen prioritas tetap dilakukan secara berkeadilan. Dengan demikian, potensi kerugian konstitusional yang sebelumnya melekat pada diri Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya norma a quo dapat dihilangkan sepenuhnya. 43. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian materiil Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba.  Sebagai Civitas Akademika, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Dirugikan dengan Berlakunya Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba 31 44. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK 07/2025 huruf a, perlu diuraikan bahwa Pemohon III merupakan dosen tetap pada Universitas Islam Indonesia (UII) yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia (Bukti P-8). Sejak 1 April 2024, Pemohon III aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) bersama mahasiswa di Fakultas Hukum UII dengan mengampu mata kuliah mata kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Kepegawaian, dan Employment Law. 45. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Bukti P-9). Selama ini Pemohon IV dan Pemohon V aktif dalam kegiatan kampus sebagai usaha untuk mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia. 46. Bahwa selain itu dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa, Pemohon V saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pagar Nusa Se- Nusantara (FMPSN). Dalam kapasitasnya itu, selain aktif dalam kegiatan internal kampus dalam mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, Pemohon V juga aktif dalam kegiatan nasional yang melibatkan sejumlah kampus yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai Ketua FMPSN yang menaungi berbagai kampus di Indonesia, Pemohon V terlibat aktif dalam kegiatan audiensi dan kampanye positif yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan hajat orang banyak (Bukti P-10). 47. Bahwa dalam kaitannya sebagai civitas akademika, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin melalui Pasal 28C ayat (1), dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 32 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia 48. Bahwa berdasarkan hak konstitusional sebagaimana dimaksud, maka secara korelasional timbul kewajiban konstitusional bagi negara untuk memenuhi dan menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Kewajiban konstitusional negara ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban pasif untuk tidak menghalangi hak warga negara dalam mengakses pendidikan dan ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki kewajiban aktif untuk secara proaktif memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kewajiban pemerintah bukanlah kemajuan yang bersifat netral nilai, melainkan kemajuan yang harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi dua pilar fundamental bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. 49. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan dialektis antara hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) dengan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (5), di mana pemenuhan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan hanya dapat terwujud secara optimal apabila pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga keseimbangan antara modernitas ilmu pengetahuan, nilai- nilai keagamaan yang menjadi identitas bangsa, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi prasyarat bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 33 Dalam batas ini, kewajiban pemerintah tetap harus dilaksanakan dengan menjaga prinsip akademik pada perguruan tinggi, berupa nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. 50. Bahwa kemudian dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, salah satu usaha negara dengan merumuskan revisi keempat UU Minerba yang salah satu materinya adalah mendorong adanya kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi melalui pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Melalui Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba, negara berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan kemandirian dan kemajuan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta untuk memperoleh izin usaha pertambangan melalui mekanisme pemberian prioritas. Ketentuan pada pasal a quo pada dasarnya menempatkan pendidikan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta dapat memperoleh izin usaha pertambangan secara prioritas dengan bermitra dengan perguruan tinggi. 51. Bahwa konstruksi hukum semacam ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kemajuan perguruan tinggi melalui mekanisme pendanaan yang bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan tambang. Perguruan tinggi yang menjadi instrumen afirmatif bagi BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta memperoleh prioritas IUP dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara akan memperoleh aliran dana bagi hasil dari pengelolaan tambang. Mekanisme pendanaan berbasis bagi hasil ini dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia, yakni keterbatasan sumber pembiayaan untuk kegiatan riset, pengembangan infrastruktur laboratorium, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi teknologi. 34 52. Bahwa dengan adanya mekanisme afirmatif tersebut, diharapkan perguruan tinggi dapat memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada biaya pendidikan dari mahasiswa. Dana bagi hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk membangun pusat-pusat penelitian unggulan, mengembangkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan, meningkatkan kompetensi dosen dan peneliti, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah-wilayah pertambangan. 53. Bahwa kendati demikian, untuk menjelaskan adanya hak konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025, ternyata pasal a quo menimbulkan persoalan konstitusional yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP melalui pemberian prioritas. Apa dasarnya negara memberikan prioritas perizinan tambang kepada badan usaha swasta semata-mata karena untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi. Padahal keberadaan badan usaha swasta berorientasi pada akumulasi keuntungan privat yang secara empirik sering kali melakukan eksploitasi berlebihan? Bukankah dengan memberikan prioritas semacam ini, negara justru membuka peluang bagi eksploitasi tambang yang lebih masif oleh sektor swasta dengan menggunakan perguruan tinggi sebagai "jalan prioritas" atau instrumen legitimasi untuk memperoleh izin tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif dan transparan? 54. Bahwa bagaimana instrumen kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi oleh badan usaha swasta dalam konteks ini tidak hanya bersifat transaksional belaka, di mana perguruan tinggi seolah-olah dijadikan perantara atau "calo akademik" bagi kepentingan bisnis badan usaha swasta untuk mendapatkan IUP secara prioritas, sementara komitmen nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi ramah lingkungan, dan tanggung jawab sosial-ekologis menjadi terabaikan? Apakah tidak terdapat potensi konflik kepentingan yang serius ketika perguruan tinggi—yang seharusnya menjadi lembaga independen dan 35 kritis dalam mengawasi praktik-praktik industri ekstraktif—justru menjadi bagian dari kepentingan ekonomi pertambangan swasta yang secara historis telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat lokal di berbagai daerah? 55. Bahwa bukankah seharusnya pemberian prioritas IUP telah cukup diberikan kepada BUMN atau BUMD yang secara konstitusional memiliki fungsi untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, ketimbang kepada badan usaha swasta yang orientasi utamanya adalah akumulasi keuntungan privat. Bagaimana negara dapat menjamin bahwa dana bagi hasil yang diterima perguruan tinggi dari pengelolaan tambang oleh swasta tidak akan mengkompromikan independensi akademik dan fungsi kritis perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan itu sendiri? 56. Bahwa pada posisi itu, keberlakuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba merugikan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai civitas akademika. Kerugian tersebut akan tampak dalam bentuk degradasi fungsi dan martabat perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang independen bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas, namun oleh ketentuan pasal-pasal a quo justru direduksi menjadi sekadar instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan swasta. 57. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba secara potensial dapat dipastikan terjadi akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai 36 civitas akademika. Ketentuan pada pasal-pasal a quo telah menempatkan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, kini ditempatkan sekadar menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP. 58. Bahwa dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra yang memberikan legitimasi afirmatif bagi kegiatan pertambangan swasta, pasal-pasal a quo secara tidak langsung menjadikan perguruan tinggi ikut serta secara moral dan intelektual dalam kerusakan alam dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi mendasar terhadap misi dan fungsi perguruan tinggi yang diamanatkan oleh konstitusi, di mana kampus yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi pembelaan kepentingan publik, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, justru terseret ke dalam pusaran kepentingan ekonomi ekstraktif swasta yang bertentangan dengan nilai- nilai pendidikan, kemanusiaan, dan keberlanjutan ekologis. 59. Bahwa dalam praktiknya ke depan dengan berlakunya pasal a quo, posisi perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP melalui pemberian prioritas sebagaimana ketentuan pasal-pasal a quo hanya menjadikan kampus sebagai "stempel" atau "cap" legitimasi moral dan intelektual semata, agar aktivitas penambangan yang dilakukan oleh badan usaha swasta terlihat seolah- olah bersih, berkelanjutan, dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Padahal, realitas empiris menunjukkan bahwa daya rusak yang ditimbulkan oleh industri tambang bersifat multidimensional— mencakup kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial, dan penggusuran masyarakat adat—yang dampaknya bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu yang dapat diukur secara manusiawi. 60. Bahwa untuk menjelaskan adanya hubungan kausal (causal verband) berlakunya norma a quo terhadap kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, 37 perlu dijelaskan bahwa ketentuan norma pasal a quo akan menempatkan perguruan tinggi, termasuk institusi tempat Pemohon III mengajar, dalam posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan struktural dengan industri pertambangan swasta. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Kepegawaian, dan Employment Law, Pemohon III memiliki tanggung jawab akademik untuk mengembangkan dan mentransmisikan ilmu pengetahuan secara kritis, objektif, dan independen kepada mahasiswa. Namun, apabila perguruan tinggi tempat Pemohon III mengajar menjalin kemitraan dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana difasilitasi oleh pasal-pasal a quo, maka independensi akademik Pemohon III berpotensi terganggu karena adanya kepentingan ekonomi institusional yang terikat dengan industri pertambangan tersebut. 61. Bahwa keterikatan perguruan tinggi dengan badan usaha swasta pertambangan melalui mekanisme pemberian prioritas IUP akan menciptakan situasi di mana Pemohon III sebagai dosen menghadapi dilema etis dan akademis yang serius. Di satu sisi, Pemohon III memiliki kewajiban akademik untuk mengajarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara kritis, termasuk menganalisis dampak negatif industri pertambangan terhadap kelestarian lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, institusi tempat Pemohon III mengajar berpotensi memiliki kepentingan finansial yang bergantung pada keberlangsungan operasi pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha swasta, sehingga menciptakan tekanan struktural yang dapat membatasi kebebasan akademik Pemohon III dalam menyampaikan kritik terhadap praktik-praktik pertambangan yang merusak lingkungan. 62. Bahwa bagi Pemohon IV dan Pemohon V sebagai mahasiswa, potensi kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh keberlakuan pasal-pasal a quo bersifat multidimensional dan menyangkut hakikat pendidikan tinggi yang mereka terima. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hak konstitusional untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik, independensi 38 intelektual, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Namun, dengan adanya mekanisme yang memungkinkan perguruan tinggi menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal a quo, terdapat ancaman nyata bahwa institusi pendidikan tempat Pemohon IV dan Pemohon V menuntut ilmu akan mengalami transformasi karakter dari lembaga akademik yang independen menjadi entitas yang terikat secara struktural dengan kepentingan bisnis pertambangan swasta yang berorientasi pada akumulasi profit. 63. Bahwa potensi kerugian yang dihadapi oleh Pemohon IV dan Pemohon V ini bukan sekadar spekulatif, melainkan didasarkan pada logika hukum dan pengalaman empiris mengenai dampak komersialisasi perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi menjalin kemitraan dengan badan usaha swasta pertambangan dan memperoleh dana bagi hasil dari pengelolaan tambang, maka secara rasional akan terbentuk ketergantungan finansial yang dapat mempengaruhi kebijakan akademik, prioritas penelitian, dan iklim intelektual di kampus. Dalam konteks ini, Pemohon IV dan Pemohon V berpotensi kehilangan ruang akademik yang kritis dan bebas, karena kampus yang seharusnya menjadi arena dialektika intelektual dan pengembangan pemikiran kritis justru dapat berubah menjadi lingkungan yang tidak kondusif bagi kritik terhadap praktik-praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Hal ini secara langsung mengancam hak konstitusional Pemohon IV dan Pemohon V untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermartabat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 64. Bahwa lebih jauh lagi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pagar Nusa Se-Nusantara yang menaungi berbagai kampus di Indonesia, Pemohon V memiliki kepentingan konstitusional yang lebih luas karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pasal a quo tidak hanya berdampak pada institusi tempat Pemohon V menuntut ilmu, melainkan juga pada jaringan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berada dalam naungan organisasi yang dipimpinnya. Mekanisme pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatifnya akan menciptakan 39 insentif bagi berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kemitraan transaksional dengan industri pertambangan swasta, sehingga mengancam transformasi karakter perguruan tinggi secara nasional dari lembaga-lembaga akademik yang independen dan kritis menjadi instrumen-instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis ekstraktif. Dalam posisi ini, Pemohon V tidak hanya berpotensi dirugikan secara individual sebagai mahasiswa, tetapi juga secara kolektif sebagai pemimpin organisasi kemahasiswaan yang memperjuangkan martabat dan independensi perguruan tinggi di Indonesia. 65. Bahwa dengan demikian, potensi kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V bersifat spesifik, rasional, dan potensial dipastikan terjadi sehingga memenuhi syarat kerugian konstitusional yang dapat dijadikan dasar untuk menguji konstitusionalitas pasal a quo. Potensi kerugian tersebut akan dapat dihindari apabila Mahkamah menyatakan bahwa frasa "badan usaha swasta" dalam pasal- pasal dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pemberian prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi hanya dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat konstitusi. 66. Bahwa dengan demikian, pasal-pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan pemohon V untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermartabat sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, ketentuan dimaksud juga mengingkari kewajiban negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, karena perguruan tinggi yang terikat dengan kepentingan industri ekstraktif justru menjauhkan perguruan tinggi dari nilai-nilai luhur pendidikan, tanggung jawab moral terhadap alam ciptaan Tuhan, dan kepentingan sejati masyarakat Indonesia. 67. Bahwa bertolak dari pada itu, untuk menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 40 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, sebagai instrumen afirmatif sekaligus melindungi integritas akademik dan fungsi konstitusional perguruan tinggi, pemberian prioritas IUP untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi cukup diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai implementasi dari prinsip penguasaan negara atas sumber kekayaan alam yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 68. Bahwa dalam konteks ini, sumber daya mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan harus dikelola untuk kepentingan kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan untuk akumulasi keuntungan segelintir pihak swasta. Oleh karena itu, apabila negara hendak menggunakan mekanisme pemberian prioritas IUPP untuk mendorong kemandirian perguruan tinggi, maka mekanisme tersebut seharusnya hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya alam, sehingga terdapat jaminan konstitusional bahwa hasil pengelolaan tambang—termasuk dana bagi hasil yang diterima perguruan tinggi— benar-benar berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan publik dan kemakmuran rakyat, bukan dari eksploitasi yang semata-mata didorong oleh motif profit maksimal seperti yang menjadi karakter inheren dari badan usaha swasta. 69. Bahwa pemberian prioritas IUP terbatas kepada BUMN atau BUMD akan memberikan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang jauh lebih kuat, mengingat BUMN dan BUMD tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan negara, pengawasan parlemen, dan audit publik yang tidak dimiliki oleh badan usaha swasta. Hal ini sejalan dengan misi perguruan tinggi sebagai agen pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, karena BUMN dan BUMD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pelestarian lingkungan hidup. Sebaliknya, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang bermitra dengan perguruan tinggi justru membuka celah bagi praktik komersialisasi perguruan tinggi, di mana kampus dijadikan instrumen untuk mempermudah akses bisnis swasta 41 terhadap sumber daya alam strategis tanpa melalui mekanisme seleksi yang ketat dan kompetitif. 70. Bahwa untuk itu, dalam rangka mengembalikan esensi konstitusional dari pengelolaan sumber daya alam dan melindungi martabat serta independensi perguruan tinggi, Mahkamah perlu menyatakan bahwa frasa "badan usaha swasta" dalam Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pemberian prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi hanya dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mengelola kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 71. Bahwa dengan dibatalkannya frasa "badan usaha swasta" pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional sebagaimana didalikan oleh Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak akan terjadi lagi. Pembatalan frasa tersebut akan tetap menjaga fungsi dan martabat perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang independen, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik, karena perguruan tinggi tidak lagi dapat dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan swasta yang selama ini terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan irreversible. 72. Bahwa bagi Pemohon III sebagai seorang dosen, pembatalan frasa a quo akan melindungi haknya untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa konflik kepentingan dengan industri pertambangan swasta yang berorientasi profit, sehingga independensi akademik dan integritas keilmuan dapat terjaga. Bagi Pemohon IV dan Pemohon V sebagai mahasiswa, pembatalan tersebut akan memastikan bahwa mereka dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang menjunjung 42 tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, tanggung jawab sosial-ekologis, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat, bukan di institusi yang terjebak dalam kemitraan transaksional dengan pelaku bisnis ekstraktif. 73. Bahwa dengan demikian, pembatalan frasa "badan usaha swasta" dalam pasal-pasal a quo oleh Mahkamah merupakan langkah yang fundamental untuk mengembalikan esensi konstitusional dari perguruan tinggi, melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai civitas akademika, dan memastikan bahwa upaya mendorong kemandirian perguruan tinggi tidak dilakukan dengan mengorbankan integritas akademik, nilai-nilai pendidikan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. 74. Bahwa berdasarkan seluruh dalil sebagaimana diuraikan, Pemohon III, Pemohon IV, dan pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba. C. Alasan-Alasan Permohonan  Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba Bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 1. Bahwa Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Kekayaan ini tersebar di seluruh nusantara, mulai dari daratan hingga lautan yang membentang luas. Dari sisi pertambangan, Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar seperti emas, perak, tembaga, nikel, batu bara, timah, dan bauksit yang tersebar di berbagai pulau. Kekayaan minyak bumi dan gas alam juga menjadi aset penting yang telah lama dimanfaatkan untuk menopang perekonomian nasional. Tidak hanya itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya hutan tropis yang merupakan salah satu paru-paru dunia, 43 dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, termasuk berbagai jenis kayu bernilai ekonomis tinggi seperti jati, meranti, dan cendana. 2. Bahwa dengan berlimpahnya kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi Indonesia, konstitusi memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk menguasai kekayaan tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas memberikan mandat kepada negara untuk memiliki kewenangan penuh dalam penguasaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, bukan untuk kepentingan negara semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Prinsip penguasaan negara ini mengandung makna bahwa negara memiliki hak untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak jatuh ke tangan segelintir pihak atau kelompok tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi. 3. Bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini menegaskan bahwa pengelolaan mineral dan batubara harus dilakukan dengan orientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil dari eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program-program kesejahteraan lainnya. Konsep "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam pasal ini mengandung prinsip keadilan distributif, di mana manfaat dari kekayaan alam tidak boleh hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga harus dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang. 4. Bahwa dengan itu, penguasaan negara atas mineral dan batubara bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen konstitusional untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai warisan bagi anak cucu bangsa. 5. Bahwa untuk tujuan pengelolan sumber daya alam tersebut, sebagai perwujudan nyata atau ejawantah dari prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) 44 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh izin usaha pertambangan. Kebijakan pemberian prioritas ini bukan merupakan bentuk diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil, melainkan merupakan konsep konstitusional yang rasional untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan mineral dan batubara benar-benar dapat dikendalikan oleh negara dan hasilnya dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui BUMN, negara memiliki instrumen langsung untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, sehingga keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tidak mengalir ke kantong pribadi atau korporasi swasta semata, tetapi masuk ke dalam kas negara yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional yang menyentuh hajat hidup orang banyak, di antaranya sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) juncto ayat (3) UU 4/2009 (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. 6. Bahwa terhadap ketentuan a quo, Mahkamah melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 juga kembali menegaskan bahwa mekanisme pemberian prioritas IUP hanya dapat diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai bentuk ejawantah dari prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Melalui putusan tersebut, menurut Mahkamah penting adanya perbedaan untuk memperlakukan mekanisme antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta, selengkapnya sebagai berikut: Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan 45 norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta…Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD [vide halaman 170-171]. 7. Bahwa pemberian prioritas kepada BUMN/BUMD dalam izin usaha pertambangan merupakan sebuah keniscayaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penguasa sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mengingat bahwa negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab konstitusional untuk mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan alam kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pasalnya, BUMN/BUMD memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan perusahaan swasta. Jika perusahaan swasta cenderung berorientasi pada maksimalisasi profit untuk kepentingan pemegang saham, maka BUMN memiliki fungsi ganda, yaitu tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mengemban misi pelayanan publik dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Keuntungan yang diperoleh BUMN dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara akan mengalir kembali 46 kepada negara dalam bentuk dividen untuk dan kontribusi pembangunan yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik, menyediakan subsidi bagi rakyat kecil, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian nasional. 8. Bahwa kendati demikian, dalam perkembanganya, negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 kemudian membuka kran baru dalam pemberian prioritas IUP yang tidak lagi terbatas pada BUMN semata. Melalui Pasal 83A ayat (1), WIUP juga dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A (1) PP 25/2024 Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. 9. Bahwa kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara di Indonesia, di mana prioritas yang semula diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai instrumen langsung negara, kini diperluas juga kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai justifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemberian prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 memang dapat dipandang sebagai upaya afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, afirmasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai “pemberian langsung” (direct appointment) tanpa proses lelang, melainkan hanya dapat dibenarkan apabila ditempatkan dalam kerangka “penawaran prioritas” yang tetap tunduk pada mekanisme seleksi atau lelang yang transparan. 10. Bahwa selaras dengan hal itu, melalui Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024, Mahkamah memang mengakui bahwa frasa “secara prioritas” harus dipahami sebagai instrumen afirmatif negara. Namun, Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa prioritas tersebut boleh diwujudkan dalam bentuk pemberian langsung tanpa mekanisme kompetisi. Dengan demikian, prioritas hanya dapat dipahami sebagai “penawaran awal” 47 kepada entitas tertentu yang kemudian tetap harus melalui seleksi, bukan penunjukan otomatis.: Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum [vide halaman 378]. 11. Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah tersebut, pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN/BUMD tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai sebagai “instrumen afirmatif berbasis penawaran prioritas” dalam kerangka lelang. Instrumen afirmatif di sini bukanlah “privilege” mutlak, melainkan strategi kebijakan untuk memberi kesempatan awal kepada kelompok tertentu, dengan tetap menjamin adanya proses seleksi yang objektif, transparan, dan berkeadilan. 12. Bahwa pasca terbitnya Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XXII/2024 yang memberikan penegasan konstitusional terkait instrumen afirmatif dalam pemberian prioritas IUP secara prioritas kepada selain BUMN/BUMD, pemerintah kemudian merespons dengan melakukan revisi keempat Undang-Undang Minerba yang isu pokoknya berkenaan dengan perluasan pemberian prioritas kepada entitas selain BUMN/BUMD. Perluasan prioritas ini mencakup spektrum yang sangat luas dari berbagai jenis entitas usaha, tidak hanya terbatas pada ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP 25/2024, tetapi juga diperluas kepada badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, hingga badan usaha swasta dalam skala yang lebih besar. Alasan pembentuk undang-undang, terdapat beberapa persoalan konkrit yang 48 dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara sebagai dasar revisi UU Minerba. Berikut sejumlah identifikasi masalah sebagaimana dirumuskan pembentuk undang-undang dalam naskah akademik (NA): (1) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUP secara Prioritas bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian daerah; (2) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUPK secara Prioritas bagi badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah 6 berkontribusi bagi perekonomian nasional; (3) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUPK secara Prioritas bagi perguruan tinggi dalam rangka peningkatan dan Pembangunan kualitas pendidikan nasional; (4) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUP secara Prioritas bagi kegiatan hilirisasi; (5) Belum adanya peningkatan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka hilirisasi melalui kegiatan penugasan; (6) Belum adanya pengembalian lahan yang tumpa ng tindih kepada negara untuk kemudian dapat dilakukan lelang; (7) Belum adanya peningkatan Eksplorasi untuk mendapatkan temuan Cadangan baru; dan (8) Belum adanya ketentuan yang memuat pengaturan terkait pengalokasian sebagian anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak di bidang mineral dan Batubara untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan. 13. Bahwa dengan ulasan tersebut, maka mekanisme pemberian prioritas IUP kepada selain BUMN/BUMD tidak dapat serta-merta dianggap konstitusional apabila dilakukan melalui “pemberian langsung”. Mekanisme tersebut hanya dapat dianggap selaras dengan UUD 1945 apabila dimaknai sebagai “penawaran prioritas dalam proses lelang” yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 14. Bahwa akan tetapi, isu konstitusional yang dipersoalkan di sini adalah berkenaan dengan mekanisme IUP/IUPK dengan pemberian prioritas kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, UMKM, atau 49 badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini sebagai diatur pada norma pokok Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. 15. Bahwa ketentuan a quo menyebut dua mekanisme dalam pemberian izin usaha pertambangan, yaitu melalui cara lelang yang bersifat terbuka dan kompetitif, atau melalui cara pemberian prioritas kepada entitas-entitas tertentu. Persoalan konstitusional yang muncul adalah terkait dengan tuntutan mekanisme berkeadilan, selektif, dan objektif dalam mekanisme pemberian prioritas, terutama ketika prioritas diberikan kepada spektrum entitas yang sangat luas dan beragam karakteristiknya. Jika mekanisme lelang pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi secara fair berdasarkan kemampuan teknis dan finansial, maka mekanisme pemberian prioritas membuka ruang bagi kebijakan diskresioner pemerintah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, praktik favoritisme, atau bahkan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian IUP. Terlebih lagi, dengan menempatkan berbagai jenis entitas yang sangat berbeda karakteristiknya—UMKM yang umumnya memiliki kapasitas terbatas, koperasi dengan struktur keanggotaan kolektif, hingga badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki basis ideologis tertentu—dalam satu rezim prioritas yang sama, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara dapat memastikan bahwa mekanisme prioritas tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen afirmatif dilakukan untuk mencapai tujuan strategis nasional, dan bukan 50 malah menciptakan ketidakadilan baru atau membuka peluang bagi kepentingan-kepentingan partikular yang tidak sejalan dengan prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 16. Bahwa jika ditelisik, terdapat perbedaan terminologi yang signifikan antara frasa "pemberian prioritas" yang digunakan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba dengan frasa "penawaran prioritas" yang digunakan dalam Pasal 83A PP 25/2024 yang menjadi akar historis dari lahirnya instrumen prioritas kepada badan usaha selain BUMN/BUMD. Perbedaan frasa ini bukan sekadar persoalan redaksional atau pilihan kata yang bersifat teknis, melainkan mengandung implikasi hukum dan mekanisme yang sangat berbeda dalam praktik pemberian izin usaha pertambangan. Jika mengacu pada Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, frasa yang digunakan adalah "penawaran secara prioritas", yang secara gramatikal dan yuridis mengandung makna bahwa pemerintah melakukan tawaran atau undangan kepada entitas tertentu untuk mengajukan permohonan atau mengikuti proses seleksi dengan posisi yang diutamakan, namun masih dalam kerangka proses yang memerlukan respons, penerimaan, dan pemenuhan persyaratan dari pihak yang ditawari. 17. Berbeda dengan frasa "pemberian prioritas" yang digunakan dalam UU Minerba yang memiliki konotasi pada pemberian langsung. Kata "pemberian" mengindikasikan suatu tindakan aktif dari pemerintah untuk memberikan atau menganugerahkan sesuatu kepada pihak tertentu, yang secara implisit dapat dipahami sebagai mekanisme yang lebih bersifat penetapan dari pada penawaran. Dalam konteks "pemberian prioritas", terdapat nuansa bahwa entitas-entitas yang disebutkan dalam pasal- pasal tersebut secara otomatis atau ex officio memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam memperoleh WIUP atau WIUPK, tanpa melalui proses penawaran terlebih dahulu. Perbedaan ini sangat fundamental dalam hal mekanisme dan prosedur: "penawaran prioritas" mengandaikan masih adanya proses interaksi antara pemberi tawaran (pemerintah) dan penerima tawaran (entitas usaha), di mana penerima tawaran masih harus merespons, menyatakan minat, dan membuktikan 51 kapasitasnya untuk menerima tawaran tersebut. Dalam mekanisme penawaran, masih terbuka adanya seleksi atau lelang di antara para kelompok prioritas. Sementara itu, "pemberian prioritas" cenderung bersifat lebih unilateral dan deterministik, di mana prioritas tersebut menjadi hak yang melekat pada entitas-entitas tertentu berdasarkan kategori atau status mereka, sehingga menutup ruang bagi kompetisi terbuka atau mekanisme seleksi yang lebih objektif. 18. Bahwa perbedaan antara kedua frasa ini juga membawa implikasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme "penawaran prioritas" relatif lebih dapat dipertanggungjawabkan karena masih melibatkan proses penawaran yang dapat didokumentasikan, dipublikasikan, dan dievaluasi oleh publik maupun lembaga pengawas. Dalam mekanisme penawaran, pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan dasar dan alasan mengapa penawaran prioritas diberikan kepada entitas tertentu, serta menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima penawaran. Sebaliknya, mekanisme "pemberian prioritas" yang bersifat penunjukan langsung dan otomatis berpotensi mengurangi tingkat transparansi karena dapat dipersepsikan sebagai privilege yang diberikan secara administratif tanpa melalui proses evaluasi dan kompetisi yang memadai. Hal ini dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat seperti favoritisme, atau bahkan korupsi dalam proses penetapan siapa yang berhak mendapatkan prioritas tersebut. 19. Bahwa dalam konteks hukum perdata, terdapat perbedaan mendasar dan prinsipil antara konsep "penawaran" dan "pemberian" yang memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Konsep "pemberian" dalam hukum perdata merujuk pada hibah atau pemberian (schenking/gift) sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata, yang merupakan suatu perjanjian sepihak di mana seseorang atau suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa mengharapkan kontra prestasi atau imbalan. Karakteristik utama dari pemberian adalah sifatnya yang langsung dan tidak mensyaratkan adanya proses kompetisi atau seleksi. Dalam konteks pemberian, pihak pemberi memiliki kewenangan untuk secara langsung menunjuk atau menetapkan 52 siapa penerima pemberian tersebut berdasarkan kehendak bebas atau kriteria tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi. Dengan kata lain, dalam mekanisme pemberian, terdapat relasi yang bersifat vertikal dan unilateral, di mana pihak yang diberi tidak perlu bersaing dengan pihak lain atau melalui proses evaluasi komparatif, melainkan cukup memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi untuk kemudian secara langsung menerima apa yang diberikan. Dalam konteks pemberian prioritas IUP/IUPK, hal ini berarti bahwa entitas-entitas yang masuk dalam kategori prioritas dapat secara langsung ditunjuk untuk memperoleh izin usaha pertambangan tanpa harus melalui mekanisme kompetisi terbuka dengan pelaku usaha lainnya. 20. Bahwa sebaliknya, konsep "penawaran" dalam hukum perdata memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Penawaran (offerte/offer) merupakan tahap awal dalam pembentukan suatu perjanjian, di mana satu pihak mengajukan usulan atau tawaran kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi atau hubungan hukum tertentu (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur tentang kebebasan berkontrak dan kesepakatan). Penawaran dalam hukum perdata meniscayakan adanya proses interaksi dua arah: pihak yang menawarkan (offeror) dan pihak yang menerima tawaran (offeree), dan suatu perjanjian baru terbentuk apabila ada penerimaan (acceptance) dari pihak yang menerima tawaran. Dalam konteks yang lebih luas, terutama ketika penawaran ditujukan kepada publik atau banyak pihak sekaligus, penawaran membuka kesempatan bagi terjadinya kompetisi, seleksi, atau bahkan lelang di mana berbagai pihak yang berminat dapat mengajukan diri atau merespons penawaran tersebut, dan pemberi penawaran kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan pihak mana yang paling memenuhi syarat atau memberikan penawaran terbaik. Mekanisme penawaran prioritas dengan demikian tetap mengandung unsur kompetitif, meskipun kesempatan pertama atau posisi yang diutamakan diberikan kepada entitas tertentu. Dalam konteks penawaran prioritas IUP/IUPK, mekanisme ini mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pertama atau hak untuk didahulukan kepada kelompok afirmatif untuk merespons penawaran tersebut, namun entitas 53 tersebut tetap harus memenuhi persyaratan, melalui proses evaluasi, dan mungkin berkompetisi dengan entitas lainnya yang juga menerima penawaran yang sama, sehingga tidak otomatis mendapatkan WIUP/WIUPK hanya berdasarkan status mereka sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan. 21. Bahwa perbedaan mendasar ini menjadi sangat krusial dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa dan harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika mekanisme yang digunakan adalah "pemberian prioritas" sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, maka secara konseptual, hal ini membuka ruang bagi penunjukan langsung (direct appointment) tanpa melalui proses lelang atau seleksi kompetitif yang terbuka. Dalam mekanisme pemberian, sepanjang entitas yang bersangkutan memenuhi kategori yang disebutkan dalam UU Minerba maka entitas tersebut dapat secara langsung diberikan atau ditunjuk untuk mendapatkan WIUP/WIUPK tanpa harus bersaing dengan entitas lain yang sama-sama kelompok prioritas. Sebaliknya, apabila yang digunakan adalah mekanisme "penawaran prioritas", maka meskipun entitas tertentu mendapat prioritas untuk ditawari terlebih dahulu, mereka tetap harus melalui proses penilaian kelayakan dengan bersaing dengan sesama entitas prioritas lainnya. Dengan demikian, perbedaan antara "pemberian" dan "penawaran" bukan sekadar perbedaan semantik, melainkan mencerminkan dua paradigma yang berbeda dalam tata kelola pertambangan: yang satu bersifat eksklusif dan dapat mengarah pada penunjukan langsung, sementara yang lain tetap mempertahankan unsur kompetisi dan transparansi meskipun dengan memberikan kesempatan awal kepada pihak-pihak prioritas yang dianggap strategis untuk tujuan pembangunan nasional. 22. Bahwa diselidiki lebih jauh, ternyata hal ini juga membingungkan pembentuk UU itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: 3) Pada tanggal 12 Februari 2025, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa DPR meminta agar izin usaha pertambangan dengan mekanisme pemberian prioritas dilakukan tanpa proses lelang. Hal ini disampaikan seusai pembahasan daftar 54 inventaris masalah (DIM) antara Pemerintah dan DPR, sebagai ungkapan berikut ini: "Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, pada Rabu (12/2/2025) malam ("Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7775801/menkum-ungkap-dpr-minta- mekanisme-kelola-tambang-tanpa-proses-lelang). 4) Sedangkan pada tanggal 17 Februari 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan hal berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, skema lelang yang sebelumnya ada di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tetap diterapkan, namun diberi ruang prioritas bagi UMKM, sebagaimana ungkapan berikut ini: “Dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ucap Supratman di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025 (“Menteri Hukum: Ada Skema Lelang Prioritas untuk UMKM dalam RUU Minerba”, selengkapnya https://rmol.id/politik/read/2025/02/18/656658/menteri-hukum-ada- skema-lelang-prioritas-untuk-umkm-dalam-ruu-minerba). 5) Pada tanggal 10 Juni 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun meminta kepada Menteri UMKM untuk mendata UMKM-UMKM yang layak mengelola tambang. Menurut dia, UMKM dan Koperasi yang memenuhi syarat dalam diberikan tambang oleh pemerintah tanpa melalui proses lelang, sebagaimana ungkapan berikut ini: "Saya tawarkan kepada Menteri UMKM, segera inventarisir mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi PP sudah mau selesai, PP Tambang sebentar lagi selesai. Kami ubah itu Undang-Undang Minerba, yang dulunya tambang hanya dikuasai segelintir orang, saya 55 ubah, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Silahkan cari UMKM yang bagus yang layak, kita kasih tambang di daerah-daerah," ungkap Bahlil dalam sambutannya di acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa (10/06/2025) (“Turunan UU Minerba Rampung, Menteri Bahlil Minta Daftar UMKM yang Layak Garap Tambang”, selengkapnya https://industri.kontan.co.id/news/turunan-uu-minerba-rampung- menteri-bahlil-minta-daftar-umkm-yang-layak-garap-tambang). 23. Bahwa dari ketiga pernyataan tersebut, terlihat dengan sangat jelas adanya ketidakjelasan mekanisme instrumen "prioritas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba. Apakah mekanisme tersebut dilakukan melalui pemberian langsung tanpa lelang sebagaimana diusulkan oleh DPR berdasarkan pernyataan Menkum pada 12 Februari 2025 dan dipertegas oleh rencana implementasi Menteri ESDM pada 10 Juni 2025? Ataukah mekanisme tersebut tetap melalui lelang namun dengan skema prioritas sebagaimana dikoreksi oleh Menkum pada 17 Februari 2025? Kebingungan ini bukan hanya mencerminkan ketidakjelasan norma dalam undang-undang, tetapi juga menunjukkan tidak adanya kesepahaman (meeting of minds) yang fundamental di antara pembentuk undang-undang mengenai substansi dan mekanisme yang hendak diatur. 24. Bahwa dalam konteks perundang-undangan, ketidakjelasan norma dan ketidakkonsistenan pemahaman di kalangan pembentuk undang-undang merupakan indikasi kuat adanya cacat formil maupun materiil dalam proses legislasi yang dapat mengakibatkan norma tersebut berpotensi inkonstitusional. Lebih jauh lagi, ketidakjelasan ini membuka ruang yang sangat lebar bagi penyalahgunaan wewenang dalam implementasi, di mana pejabat pelaksana dapat menginterpretasikan norma tersebut sesuai dengan kepentingan atau kebijakan mereka masing-masing tanpa adanya pemaknaan yang jelas dan konsisten. Hal ini sangat berbahaya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa, karena dapat mengakibatkan distribusi akses terhadap kekayaan alam tidak berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, melainkan berdasarkan diskresi subjektif atau bahkan kepentingan politik dan 56 ekonomi tertentu yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 25. Bahwa pada tahap ini, menjadi sangat penting dan mendesak agar pembentuk undang-undang, baik dari unsur pemerintah maupun DPR, dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan Mahkamah dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme prioritas ini seharusnya dijalankan. Hal ini mengingat adanya inkonsistensi dan kontradiksi yang sangat mencolok dalam pernyataan- pernyataan pejabat pemerintah sebagai representasi pembentuk undang- undang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka kehadiran mereka di persidangan menjadi conditio sine qua non (syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan) untuk mengklarifikasi kehendak sebenarnya dari pembentuk undang-undang (original intent) terkait mekanisme pemberian prioritas dalam UU Minerba. 26. Bahwa selain itu, Mahkamah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemaknaan yang jelas, tegas, dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan mekanisme "secara prioritas" sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memang telah menyatakan bahwa frasa "secara prioritas" harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, dan bahwa prioritas tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga dapat diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal. Namun demikian, putusan tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dan rinci mengenai bagaimana instrumen tersebut seharusnya dioperasionalisasikan dalam praktik. Mahkamah tidak menjelaskan apakah instrumen prioritas tersebut berarti pemberian langsung tanpa lelang, ataukah tetap harus melalui mekanisme lelang atau seleksi dengan memberikan kesempatan pertama kepada entitas prioritas. 27. Bahwa untuk itu dalam pengujian undang-undang a quo, penting adanya tafsir yang definitif dan operasional mengenai konsep instrumen afirmatif 57 dalam konteks pemberian prioritas IUP/IUPK. Mahkamah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial: apakah instrumen afirmatif dalam bentuk pemberian prioritas harus tetap melalui mekanisme kompetisi terbuka seperti lelang atau seleksi, ataukah dapat dilakukan melalui pemberian langsung? Tanpa adanya pemaknaan yang jelas dan tegas dari Mahkamah terhadap persoalan dimaksud, maka norma mengenai pemberian prioritas dalam UU Minerba akan tetap menjadi sumber ketidakpastian hukum yang dapat membahayakan tata kelola pertambangan nasional dan berpotensi membuka celah bagi praktik- praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan amanat konstitusi untuk mengelola kekayaan alam bangsa demi kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan. 28. Bahwa jika mekanisme "pemberian prioritas" ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan tidak akan ada mekanisme pemberian IUP yang berkeadilan di antara kelompok-kelompok usaha yang masuk dalam kategori prioritas. Hal ini disebabkan karena frasa "pemberian prioritas" secara inheren meniscayakan adanya mekanisme penunjukan langsung (direct appointment) yang bersifat unilateral dari pemerintah kepada entitas- entitas tertentu tanpa melalui proses kompetisi terbuka atau seleksi yang objektif dan terukur. Dalam mekanisme pemberian langsung semacam ini, pemerintah memiliki diskresi yang sangat luas untuk menentukan siapa di antara entitas-entitas prioritas yang akan diberikan WIUP atau WIUPK, dan diskresi seluas ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Tanpa adanya seleksi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, serta tanpa mekanisme lelang atau seleksi yang transparan dan kompetitif, maka pemberian prioritas ini berpotensi besar menjadi instrumen untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan personal, politik, atau akses istimewa kepada pemegang kekuasaan. 29. Bahwa dalam praktiknya, ketika pemerintah memiliki kewenangan diskresi untuk memberikan IUP secara langsung kepada badan usaha, koperasi, UMKM, perusahaan perseorangan, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan tanpa melalui mekanisme seleksi yang fair, 58 maka yang akan terjadi adalah situasi di mana entitas-entitas yang memiliki koneksi kuat dengan pengambil keputusan akan jauh lebih mudah mendapatkan akses terhadap wilayah pertambangan yang bernilai ekonomis tinggi. Ormas keagamaan tertentu yang memiliki afiliasi politik atau hubungan dekat dengan penguasa dapat dengan mudah memperoleh WIUP/WIUPK meskipun mungkin tidak memiliki kapasitas teknis dan finansial yang memadai, sementara UMKM atau koperasi yang sebenarnya lebih layak namun tidak memiliki akses politik akan terpinggirkan. Demikian pula, perusahaan perseorangan atau badan usaha yang memiliki hubungan “patron-klien” dengan pejabat pemberi izin akan diprioritaskan dibandingkan dengan entitas sejenis yang tidak memiliki hubungan semacam itu. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural di mana yang menentukan siapa yang mendapat akses terhadap kekayaan alam bukan lagi kapasitas, kredibilitas, atau kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, melainkan kedekatan dengan kekuasaan dan kemampuan untuk melobi atau mempengaruhi pengambil keputusan. 30. Bahwa lebih jauh lagi, mekanisme pemberian prioritas yang tidak disertai dengan prosedur seleksi akan membuka peluang terjadinya praktik- praktik yang bertentangan dengan prinsip good governance, seperti nepotisme, favoritisme, bahkan korupsi dalam bentuk suap atau gratifikasi untuk mempercepat atau menjamin diperolehnya izin usaha pertambangan dengan jalan prioritas. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan prioritas dapat memanfaatkan posisinya untuk menguntungkan keluarga, kerabat, atau kelompok kepentingan tertentu dengan dalih bahwa entitas tersebut masuk dalam kategori yang berhak mendapat prioritas. 31. Bahwa untuk memahami secara konkret betapa tidak berkeadilan dan tidak rasionalnya mekanisme "pemberian prioritas" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, perlu dilakukan simulasi perhitungan rasio antara jumlah IUP yang tersedia dengan jumlah entitas yang masuk dalam kategori prioritas pada UU Minerba. Berdasarkan data faktual, jumlah IUP yang tersedia di seluruh Indonesia adalah sebanyak 4.634 izin. Sementara itu, jumlah entitas yang masuk 59 dalam kategori prioritas berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba mencakup: (1) UMKM sejumlah 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu) unit usaha; (2) organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki badan usaha sejumlah 554.692 (lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua) organisasi; (3) koperasi sejumlah 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) unit; dan (4) perusahaan perseorangan sejumlah 611.049 (enam ratus sebelas ribu empat puluh sembilan) perusahaan. Apabila seluruh jumlah entitas prioritas tersebut dijumlahkan, maka total entitas yang berhak mendapat prioritas dalam memperoleh IUP adalah sebanyak 66.792.741 (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) entitas (sumber disharing melalui pencarian di google). 32. Bahwa dari data tersebut, dapat dihitung rasio antara jumlah IUP yang tersedia dengan jumlah entitas prioritas, yaitu 4.634 berbanding 66.792.741, atau dapat disederhanakan menjadi rasio 1 : 14.415. Artinya, untuk setiap 1 (satu) IUP yang tersedia, terdapat 14.415 (empat belas ribu empat ratus lima belas) entitas yang sama-sama memiliki hak prioritas untuk mendapatkannya. Dalam probabilitas matematis, jika diasumsikan semua entitas prioritas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan IUP melalui mekanisme pemberian prioritas, maka peluang satu entitas prioritas untuk mendapatkan IUP adalah sebesar 1/14.415 atau setara dengan 0,0069%, atau kurang dari 0,01%. Angka ini menunjukkan bahwa peluang satu entitas prioritas untuk benar-benar mendapatkan akses terhadap IUP adalah sangat kecil, bahkan dapat dikatakan mendekati nol, sehingga konsep "pemberian prioritas" yang dijanjikan oleh undang-undang menjadi ilusi belaka bagi sebagian besar entitas yang masuk dalam kategori tersebut. 33. Bahwa lebih jauh lagi, jika dilakukan analisis distribusi dengan asumsi setiap kategori entitas prioritas mendapatkan alokasi yang proporsional berdasarkan jumlahnya, maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: 1. UMKM (65.500.000 entitas):  Proporsi dari total entitas prioritas: (65.500.000 / 66.792.741) × 100% = 98,06% 60  Alokasi IUP yang seharusnya diterima jika proporsional: 98,06% × 4.634 = 4.544 IUP  Rasio UMKM terhadap alokasi IUP: 65.500.000 : 4.544 = 14.413 : 1  Artinya: Setiap 14.413 UMKM harus berbagi 1 IUP, atau peluang satu UMKM mendapat IUP adalah 0,0069% 2. Perusahaan Perseorangan (611.049 entitas):  Proporsi dari total: (611.049 / 66.792.741) × 100% = 0,91%  Alokasi IUP proporsional: 0,91% × 4.634 = 42 IUP  Rasio: 611.049 : 42 = 14.549 : 1  Peluang: 0,0069% 3. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (554.692 badan usaha):  Proporsi dari total: (554.692 / 66.792.741) × 100% = 0,83%  Alokasi IUP proporsional: 0,83% × 4.634 = 38 IUP  Rasio: 554.692 : 38 = 14.597 : 1  Peluang: 0,0069% 4. Koperasi (127.000 unit):  Proporsi dari total: (127.000 / 66.792.741) × 100% = 0,19%  Alokasi IUP proporsional: 0,19% × 4.634 = 9 IUP  Rasio: 127.000 : 9 = 14.111 : 1  Peluang: 0,0071% 34. Bahwa dari analisis di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa rasio antara jumlah entitas prioritas dengan jumlah IUP yang tersedia sangat tidak berimbang, dengan rasio rata-rata mencapai 1 : 14.415. Ketimpangan rasio yang sangat ekstrem ini menunjukkan bahwa konsep "pemberian prioritas" sebagaimana diatur dalam UU Minerba adalah sebuah mekanisme yang secara struktural mustahil untuk dijalankan secara adil dan merata kepada seluruh entitas yang masuk dalam kategori prioritas. 35. Bahwa jikapun diasumsikan dari keseluruhan UMKM, koperasi, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan perusahaan perseorangan yang masuk kategori prioritas, hanya sekitar 2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu) entitas yang benar-benar layak untuk mengelola pertambangan. Dan, dari total 4.634 IUP yang tersedia hanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berjumlah 1.215 (seribu dua 61 ratus lima belas) untuk diprioritaskan. Maka, rasio antara jumlah entitas prioritas yang layak dengan jumlah IUP yang benar-benar tersedia untuk mereka menjadi jauh lebih buruk dan mencengangkan. Rasio yang sebenarnya adalah 2.430.000 : 1.215, atau dapat disederhanakan menjadi 2.000 : 1. Artinya, untuk setiap 1 (satu) IUP yang tersedia dalam kategori WPR yang akan diberikan melalui mekanisme prioritas, terdapat 2.000 (dua ribu) entitas yang sama-sama layak dan sama-sama memiliki hak prioritas untuk mendapatkannya. Peluang satu entitas prioritas yang layak untuk benar-benar mendapatkan IUP adalah 1/2.000 = 0,05%, atau hanya setengah dari satu persen. 36. Bahwa untuk memberikan gambaran ketidakmungkinan mekanisme pemberian prioritas dijalankan secara berkeadilan, dapat dilakukan breakdown perhitungan untuk masing-masing kategori entitas prioritas dengan asumsi bahwa dari total 2,43 juta entitas yang layak, distribusinya proporsional dengan komposisi kategori entitas dalam populasi keseluruhan: 1. UMKM yang Layak:  Proporsi UMKM dari total entitas prioritas: 98,06%  Estimasi UMKM yang layak: 98,06% × 2.430.000 = 2.382.858 UMKM  Alokasi IUP proporsional untuk UMKM: 98,06% × 1.215 = 1.191 IUP  Rasio UMKM layak terhadap IUP tersedia: 2.382.858 : 1.191 = 2.000:1  Peluang satu UMKM yang layak mendapat IUP: 0,05%  Artinya: Dari setiap 2.000 UMKM yang sudah dinyatakan layak, hanya 1 yang akan mendapat IUP 2. Perusahaan Perseorangan yang Layak:  Proporsi: 0,91%  Estimasi yang layak: 0,91% × 2.430.000 = 22.113 perusahaan  Alokasi IUP proporsional: 0,91% × 1.215 = 11 IUP  Rasio: 22.113 : 11 = 2.010 : 1  Peluang: 0,05%  Artinya: Dari 22.113 perusahaan perseorangan yang layak, hanya 11 yang akan mendapat IUP 62 3. Badan Usaha Ormas Keagamaan yang Layak:  Proporsi: 0,83%  Estimasi yang layak: 0,83% × 2.430.000 = 20.169 badan usaha  Alokasi IUP proporsional: 0,83% × 1.215 = 10 IUP  Rasio: 20.169 : 10 = 2.017 : 1  Peluang: 0,05%  Artinya: Dari 20.169 badan usaha ormas keagamaan yang layak, hanya 10 yang akan mendapat IUP 4. Koperasi yang Layak:  Proporsi: 0,19%  Estimasi yang layak: 0,19% × 2.430.000 = 4.617 koperasi  Alokasi IUP proporsional: 0,19% × 1.215 = 2 IUP  Rasio: 4.617 : 2 = 2.309 : 1  Peluang: 0,04%  Artinya: Dari 4.617 koperasi yang layak, hanya 2 yang akan mendapat IUP 37. Bahwa dari analisis matematis di atas, tampak dengan sangat jelas bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penyaringan kelayakan sehingga hanya entitas-entitas yang benar-benar memenuhi kriteria teknis dan finansial yang masuk dalam daftar kandidat penerima IUP, namun dengan jumlah IUP WPR yang hanya 1.215 sementara jumlah entitas yang layak mencapai 2,43 juta, maka tetap tidak ada mekanisme yang berkeadilan untuk mendistribusikan IUP tersebut. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana pemerintah akan memilih 1.215 entitas dari 2.430.000 entitas yang sama-sama layak secara teknis dan finansial, sama-sama memiliki hak prioritas berdasarkan undang-undang, dan sama-sama membutuhkan akses terhadap sumber daya alam untuk mengembangkan usaha mereka? Jika mekanisme yang digunakan adalah "pemberian prioritas" tanpa lelang atau seleksi kompetitif yang transparan, maka tidak ada kriteria objektif yang dapat digunakan untuk membedakan atau menentukan entitas mana yang lebih berhak dibandingkan entitas lainnya ketika semua entitas tersebut sudah sama-sama dinyatakan layak. Dalam situasi ini, keputusan pemberian IUP akan sangat bergantung pada 63 diskresi subjektif pejabat pemberi izin, dan dengan rasio 2.000 : 1, diskresi ini akan sangat mudah untuk disalahgunakan. 38. Bahwa untuk mengilustrasikan ketidakmungkinan distribusi yang berkeadilan, dapat dibuat analogi sederhana sebagai berikut: bayangkan sebuah sekolah yang mengadakan seleksi untuk memberikan 1.215 beasiswa kepada siswa berprestasi. Setelah melalui proses verifikasi kelayakan berdasarkan kriteria akademis, ekonomi, dan prestasi lainnya, ternyata terdapat 2.430.000 siswa yang sama-sama memenuhi semua kriteria kelayakan tersebut. Pertanyaannya: bagaimana sekolah tersebut akan memilih 1.215 siswa dari 2,43 juta siswa yang sama-sama layak tanpa melakukan mekanisme seleksi tambahan yang objektif seperti ujian, penilaian portofolio, atau wawancara? Jika pihak sekolah kemudian memberikan beasiswa tersebut secara langsung berdasarkan "pertimbangan pimpinan" tanpa kriteria tambahan yang transparan, maka dapat dipastikan akan terjadi protes massal dari jutaan siswa lain yang merasa sama-sama layak tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang adil. Dalam konteks pemberian IUP, situasinya persis sama: ketika 2,43 juta entitas sudah sama-sama dinyatakan layak tetapi hanya 1.215 yang akan mendapat IUP, dan mekanisme penentuannya adalah "pemberian prioritas" yang bersifat diskresioner, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan struktural di mana hanya entitas-entitas yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, akses politik, atau kemampuan untuk melobi pengambil keputusan yang akan benar-benar mendapatkan IUP, sementara jutaan entitas lainnya yang sama-sama layak tidak memiliki kesempatan apa pun. 39. Bahwa dari perspektif keadilan prosedural (procedural justice), mekanisme pemberian prioritas tanpa lelang sangat bermasalah karena tidak memberikan kesempatan yang sama (equal opportunity) kepada semua entitas yang layak untuk bersaing secara fair. Keadilan prosedural mensyaratkan bahwa ketika sumber daya terbatas harus didistribusikan kepada banyak pihak yang berhak, maka prosesnya harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk didengar, dinilai, dan dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang sama. Dalam mekanisme lelang atau seleksi kompetitif, semua entitas yang layak dapat 64 mengajukan proposal atau penawaran mereka, dan semua proposal tersebut akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama, sehingga proses pemilihannya adil meskipun hasilnya tidak semua pihak akan mendapat IUP. Sebaliknya, dalam mekanisme pemberian prioritas yang bersifat diskresioner, sebagian besar dari 2,43 juta entitas yang layak bahkan tidak akan pernah tahu mengapa mereka tidak terpilih, karena tidak ada proses seleksi yang transparan dan tidak ada kriteria pembanding yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakadilan prosedural yang sangat mendasar, di mana mayoritas pihak yang layak tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara fair, melainkan hanya menjadi penonton pasif sementara segelintir pihak lain—yang kebetulan memiliki akses kepada pengambil keputusan—mendapatkan IUP secara langsung. 40. Bahwa dalam procedural justice yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice (1971). Rawls membedakan tiga jenis keadilan prosedural: perfect procedural justice, imperfect procedural justice, dan pure procedural justice. Konsep ini menekankan bahwa ketika tidak ada kriteria independen yang jelas untuk menentukan hasil yang adil (seperti dalam kasus memilih 1.215 entitas dari 2,43 juta entitas yang sama-sama layak), maka keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi. Tanpa prosedur yang adil seperti lelang atau seleksi kompetitif yang objektif, maka hasil apa pun yang dihasilkan oleh mekanisme pemberian prioritas yang diskresioner tidak dapat dianggap adil, meskipun secara substansial entitas yang terpilih mungkin layak, karena prosesnya sendiri tidak memenuhi standar keadilan prosedural. Sebagaimana ungkapan Rawls: "Pure procedural justice obtains when there is no independent criterion for the right result: instead there is a correct or fair procedure such that the outcome is likewise correct or fair, whatever it is, provided that the procedure has been properly followed." (John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 86). 41. Bahwa dengan demikian, mekanisme "pemberian prioritas" WIUP/WIUPK menjadi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama 65 di hadapan hukum. Pertentangan ini terletak pada ketiadaan mekanisme yang berkeadilan dalam mengalokasikan IUP secara prioritas kepada entitas yang sama-sama layak dan sama-sama memiliki hak prioritas berdasarkan undang-undang. Ketentuan a quo mengingkari adanya mekanisme seleksi yang transparan untuk menentukan entitas mana yang akan benar-benar mendapatkan IUP di antara jutaan entitas yang sama- sama berhak. Ketiadaan mekanisme yang adil ini mengakibatkan keputusan pemberian IUP sepenuhnya bergantung pada diskresi subjektif pejabat, yang berpotensi menciptakan perlakuan yang sangat tidak sama di antara entitas-entitas yang berada dalam situasi identik: sebagian kecil (0,05%) akan mendapat IUP berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan, sementara mayoritas lainnya (99,95%) yang sama-sama layak tidak memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing secara objektif. Kondisi ini jelas melanggar prinsip equality before the law dan procedural justice yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena hukum gagal memberikan mekanisme yang memastikan bahwa semua pihak yang berada dalam situasi yang sama mendapat perlakuan yang sama dan kesempatan yang adil untuk dipertimbangkan berdasarkan kriteria objektif yang terukur. 42. Bahwa ketentuan a quo juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mekanisme "pemberian prioritas" pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba justru mengakibatkan penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara tidak lagi berfungsi untuk kesejahteraan seluruh rakyat secara merata, melainkan hanya menciptakan favoritisme di antara kelompok-kelompok rakyat yang memiliki akses istimewa kepada kekuasaan. Dengan memberikan kewenangan diskresioner kepada pemerintah untuk memilih 1.215 entitas dari 2,43 juta entitas yang layak tanpa melalui lelang atau seleksi kompetitif yang transparan, maka ketentuan a quo membuka ruang yang sangat lebar bagi praktik favoritisme, patronase, dan penyalahgunaan wewenang, di mana IUP akan jatuh kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, atau badan usaha milik ormas keagamaan yang memiliki 66 koneksi politik dengan pengambil keputusan, sementara jutaan entitas lainnya yang sama-sama atau bahkan lebih layak tetapi tidak memiliki akses kepada kekuasaan akan terpinggirkan. Norma a quo menjadi bertentangan dengan prinsip penguasaan negara Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dirancang untuk mencegah agar sumber daya alam tidak dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu dan untuk memastikan bahwa manfaat dari kekayaan alam dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata, bukan hanya oleh mereka yang kebetulan memiliki privilege akses kepada struktur kekuasaan. 43. Bahwa dengan demikian, pemaknaan prioritas WIUP/WIUPK pada Pasal 51 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba beserta pasal turunannya Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah.  Pemaknaan ulang “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas” menjadi “dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas” 44. Bahwa untuk menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan— bagaimana pemerintah dapat memberikan 1.215 IUP kepada 2,43 juta entitas yang layak secara berkeadilan melalui mekanisme pemberian prioritas?—jawabannya adalah: tidak mungkin. Secara matematis, logis, dan yuridis, tidak ada cara untuk mendistribusikan 1.215 IUP kepada 2,43 juta entitas yang sama-sama layak dan sama-sama berhak mendapat prioritas secara berkeadilan tanpa menggunakan mekanisme lelang atau seleksi kompetitif yang transparan dan objektif. Mekanisme pemberian prioritas yang bersifat penunjukan langsung secara inheren tidak mampu mengakomodasi keadilan distributif dan keadilan prosedural ketika dihadapkan pada ketimpangan ekstrem antara jumlah sumber daya yang tersedia (1.215) dengan jumlah pihak yang berhak (2,43 juta). Satu- satunya cara untuk memastikan keadilan dalam situasi ini adalah dengan mengubah mekanisme pemberian prioritas menjadi mekanisme 67 penawaran prioritas yang dilanjutkan dengan lelang atau seleksi kompetitif di antara entitas-entitas prioritas yang layak. Dalam mekanisme ini, entitas-entitas prioritas diberikan kesempatan untuk ditawari terlebih dahulu, tetapi mereka harus bersaing secara fair dengan sesama entitas prioritas lainnya melalui proses lelang atau seleksi berdasarkan kriteria objektif seperti kualitas proposal, komitmen lingkungan, kontribusi terhadap ekonomi lokal, atau kriteria lainnya yang relevan. Dengan demikian, meskipun tidak semua dari 2,43 juta entitas yang layak akan mendapat IUP, namun setidaknya proses pemilihannya dilakukan secara fair, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga entitas yang tidak terpilih dapat memahami dan menerima bahwa mereka kalah dalam kompetisi yang adil, bukan karena mereka tidak memiliki akses kepada pengambil keputusan. 45. Bahwa jika divisualisasikan konstruksi norma “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas” dalam mendapatkan IUP adalah seperti berikut : Lelang dan pemberian prioritas menjadi konsep yang berada pada kelas yang sama. Hanya saja subjek penerima IUP terdiri dari badan usaha, badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan. Apapun yang menjadi subjek afirmasi dapat melalui jalan salah satunya karena kata “atau” selalu dapat bersifat alternatif. 46. Bahwa untuk memahami persoalan hukum dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara konsep "lelang" dan "pemberian". Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018, lelang adalah "cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP" sebagaimana berikut: Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ESDM 11/2018 68 Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara. 47. Bahwa kata kunci di sini adalah "penawaran", yang mengandung makna bahwa lelang merupakan proses penawaran yang dilakukan secara terbuka di hadapan banyak pihak yang berminat, di mana terdapat kontestasi atau persaingan di antara para peserta untuk mendapatkan IUP berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 20 Permen ESDM 11/2018 yang mewajibkan adanya pengumuman rencana pelaksanaan lelang secara terbuka melalui media cetak dan website resmi, sebagai berikut: Pasal 20 Permen ESDM 11/2018 Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan : a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi; dan/atau c. di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi.” 48. Bahwa selain itu, Pasal 24 Permen ESDM No. 11/2018 juga mewajibkan panitia lelang melaksanakan prosedur lelang secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat, di mana pemenang ditentukan berdasarkan penjumlahan nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran harga, sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) Permen ESDM No.11/2018 Panitia Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.” Pasal 24 ayat (3) Permen ESDM No.11/2018 69 Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, atau WIUPK Batubara berdasarkan penjumlahan atas: a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.” Pasal 24 ayat (6) Permen ESDM No.11/2018 Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara Lelang. 49. Bahwa dengan demikian, dalam mekanisme lelang karena pertambangan secara inheren memang bersifat high technology, high risk, dan high financial. Maka terdapat tiga unsur esensial: (1) penawaran terbuka kepada publik; (2) persaingan yang sehat di antara peserta; dan (3) penilaian objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 50. Bahwa berbeda dengan lelang yang merupakan proses untuk mendapatkan hak, "pemberian" dalam konteks hukum perdata dapat dianalogikan dengan konsep levering atau penyerahan hak atas suatu benda setelah adanya suatu dasar hukum tertentu. Untuk memahami ini, dapat digunakan ilustrasi sederhana: ketika seseorang ingin memiliki rumah, ia dapat melakukan jual-beli sebagai dasar hukumnya, kemudian dilakukan balik nama sebagai levering-nya (penyerahan hak). Dalam konteks lelang agunan, berita acara lelang menjadi dasar hukum untuk kemudian dilakukan balik nama tanpa harus ada proses jual-beli lagi. Jika analogi ini diterapkan pada IUP, maka "pemberian" adalah tahap akhir di mana pemerintah menyerahkan IUP kepada pihak yang berhak setelah melalui suatu proses atau mekanisme tertentu—baik melalui lelang maupun cara lain. Artinya, "pemberian" adalah konsekuensi logis dari adanya dasar hukum yang sah: ketika seseorang telah memenangkan lelang atau memenuhi syarat tertentu, maka pemerintah "memberikan" IUP kepadanya sebagai penyerahan hak secara formal. Dengan pemahaman ini, maka baik melalui lelang maupun tanpa lelang, selama ada IUP yang diterbitkan, pasti ada "pemberian" karena IUP harus diserahkan secara formal oleh pihak yang berwenang. Pertanyaan kritisnya kemudian adalah: apakah tepat jika Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 70 60 ayat (1) UU Minerba merumuskan secara disjungtif "dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas"? Rumusan ini menimbulkan kebingungan karena seolah-olah "lelang" dan "pemberian" adalah dua mekanisme yang terpisah dan setara, padahal secara konseptual "pemberian" adalah tahap akhir yang selalu ada setelah melalui suatu mekanisme—entah itu lelang atau cara lain. Yang seharusnya dipertanyakan adalah: apa mekanisme yang mendahului "pemberian" tersebut? Apakah melalui lelang yang transparan dan kompetitif, ataukah melalui penunjukan langsung yang diskresioner? Jika yang dimaksud adalah pemberian tanpa melalui lelang atau seleksi objektif, maka ini berarti penunjukan langsung yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. 51. Bahwa dalam konteks itu, apakah ada konsep “pemberian+prioritas”? apakah benar ada konsep "pemberian prioritas" yang terpisah dari mekanisme lelang? Untuk menjawab ini, kita harus melihat kembali maksud awal (original intent) dari konsep penawaran prioritas yang sesungguhnya dirancang khusus untuk BUMN/BUMD. UU 3/2020 sejak awal telah menegaskan bahwa yang mendapatkan penawaran prioritas adalah hanya BUMN/BUMD, tidak lebih dan tidak kurang, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3). Untuk memahami bagaimana mekanisme prioritas ini seharusnya bekerja, kita dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 yang menyatakan: "Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN." Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No. 11/2018 diatur: "Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)." Dari dua ketentuan ini terlihat jelas logika hukumnya: BUMN/BUMD mendapat prioritas untuk ditawari terlebih dahulu, kemudian (1) jika hanya ada 1 BUMN yang berminat dan memenuhi syarat, maka WIUPK langsung diberikan tanpa lelang; tetapi (2) jika ada 71 lebih dari 1 BUMN/BUMD yang berminat, maka mereka harus bersaing melalui mekanisme lelang untuk menentukan siapa yang paling layak. 52. Bahwa jika hal tersebut divisualisasikan, akan tampak konstruksinya sebagaimana gambar berikut ini: 53. Bahwa dengan pemahaman ini, maka konsep "pemberian tanpa lelang" hanya dapat dibenarkan dalam satu kondisi yang sangat spesifik dan terbatas: ketika setelah dilakukan penawaran prioritas, ternyata hanya ada 1 (satu) pihak yang berminat dan memenuhi persyaratan. Dalam kondisi ini, pemberian langsung dapat dibenarkan karena tidak ada pihak lain yang perlu dibandingkan atau dikompetisikan, sehingga tidak ada isu keadilan prosedural atau persaingan yang tidak sehat. Namun, jika konsep "pemberian prioritas" dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba dimaksudkan memiliki makna yang sama dengan "pemberian tanpa lelang", maka logika yang sama harus diterapkan: pemberian langsung hanya dapat dilakukan jika setelah penawaran prioritas kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, dan badan usaha milik ormas keagamaan, ternyata hanya ada 1 (satu) entitas yang berminat dan memenuhi persyaratan. 54. Bahwa tetapi kenyataannya sangat berbeda: terdapat 2,43 juta entitas yang layak dan berminat untuk memperebutkan hanya 1.215 IUP. Dalam kondisi di mana terdapat jutaan pihak yang berminat dan sama-sama layak, maka seharusnya—mengikuti logika Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No. 11/2018—mereka harus bersaing melalui mekanisme lelang 72 atau seleksi kompetitif yang transparan untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkan IUP. Jika pemerintah tetap melakukan "pemberian langsung" kepada entitas tertentu dari jutaan entitas yang berminat tanpa melalui lelang, maka ini bukan lagi "pemberian prioritas" melainkan "penunjukan langsung yang diskresioner" yang sangat berbeda dari konsep original intent penawaran prioritas untuk BUMN/BUMD dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang serta ketidakadilan. 55. Bahwa pemberian prioritas itu sifatnya "one-to-one" (satu ke satu), sedangkan lelang itu "one-to-many" (satu ke banyak). Perlu dipahami bahwa meskipun dalam lelang hanya ada satu peserta, tetap harus menggunakan mekanisme penawaran. Contohnya, ketika kita membeli rumah agunan di KPKNL dan ternyata kita satu-satunya peserta, alas hak yang sah tetap berita acara lelang, bukan berarti rumah itu langsung diberikan tanpa lelang. Lantas, kapan pemberian "one-to-one" tanpa lelang bisa dibenarkan? 56. Bahwa kondisi "one-to-one" hanya mungkin terjadi jika yang menerima prioritas pada hakikatnya adalah pihak yang sudah menguasai atau merupakan bagian dari penguasaan itu sendiri. Inilah mengapa BUMN bisa mendapat prioritas—karena konsep "hak menguasai negara" mencakup kepemilikan negara melalui BUMN. Jadi, ketika negara memberikan prioritas kepada BUMN, itu sebenarnya refleksif kepada dirinya sendiri. Analoginya seperti orang tua yang memberikan rumah kepada anak kandung tanpa perlu perjanjian formal, karena pada akhirnya anak kandung juga akan mewarisi harta tersebut. 57. Bahwa apakah ada entitas non-negara yang bisa mendapat prioritas? Jawabannya: bisa, sepanjang memenuhi "asas rekognisi berdasarkan ikatan teritorial yang kuat." Masyarakat hukum adat adalah contohnya. Karena masyarakat hukum adat diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dengan syarat "sepanjang masih ada," mereka memiliki ikatan kuat dengan wilayah tertentu. Jika ada tambang di wilayah adat mereka, maka mereka berhak mengelolanya secara prioritas karena pada prinsipnya wilayah itu sudah dalam penguasaan mereka. Namun perlu dicatat, frasa "sepanjang ada" berarti masyarakat adat yang sudah ada sejak lama, bukan yang dibuat-buat (mengada-ada). Bahkan jika seseorang 73 membentuk kelompok baru, berpakaian seperti manusia purba, dan tinggal di suatu wilayah, mereka tetap tidak bisa mendapat prioritas karena tidak memenuhi syarat "sepanjang ada." Konsep "sepanjang ada" inilah yang membuat masyarakat hukum adat tidak bisa mereplikasi diri, sehingga pemberian prioritas menjadi masuk akal. Sejak ada UU Desa, masyarakat hukum adat dapat membentuk BUMDesa untuk mengelola tambang, dan karena desa adalah bagian dari rekognisi negara, maka hak menguasai negara menjadi refleksif kepada mereka seperti halnya BUMN/BUMD. 58. Bahwa pemerintah juga menyadari bahwa meskipun BUMN lahir dari "hak menguasai negara," BUMN tetap bisa mereplikasi (dibuat banyak). Oleh karena itu, muncul konsep "lelang dengan penawaran prioritas" dalam Permen ESDM No.11/2018. Mekanismenya begini: BUMN/BUMD ditawari prioritas terlebih dahulu, lalu jika hanya ada satu BUMN yang berminat dan memenuhi syarat, WIUPK langsung diberikan. Tetapi jika ada lebih dari satu BUMN/BUMD yang berminat, menteri akan mengoordinasikan mereka selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan—bisa membentuk joint venture misalnya. Jika kesepakatan tidak tercapai, barulah dilakukan lelang di antara BUMN/BUMD tersebut. Jika tidak ada BUMN/BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta melalui lelang. 59. Bahwa pertanyaannya, apakah konsep "mengoordinasikan" ini bisa diterapkan kepada entitas non-negara seperti UMKM, koperasi, atau ormas keagamaan? Jawabannya tidak, dan di sinilah titik rentan terjadinya favoritisme. Jika penawaran tidak bersifat umum dan terbuka, maka sejak awal sudah terjadi favoritisme. Menteri bisa dengan mudah menentukan skema "one-to-one" sejak awal dengan menutup penawaran hanya untuk satu pihak. Jika ternyata ada lebih dari satu pihak yang berminat, menteri bisa menyalahgunakan keadaan dengan dalih "mengoordinasi" tanpa ada standar objektif. Mengapa BUMN/BUMD bisa dikoordinasi tapi entitas non-negara tidak? Karena BUMN/BUMD berarti negara berhadapan dengan negara—mengoordinasikan antar unit negara itu wajar karena pada hakikatnya sama-sama memegang kuasa atas hak menguasai negara. Bahkan tanpa alas hak lelang pun, negara bisa memberikan 74 langsung kepada BUMN karena itu adalah dirinya sendiri. Ini berbeda dengan entitas swasta yang tidak memiliki hubungan refleksif dengan negara. 60. Bahwa kesimpulannya: UMKM/koperasi/ormas keagaman tidak boleh dapat prioritas tanpa lelang. BUMN memang bisa mereplikasi dalam pengertian teknis (bisa dibuat banyak), tetapi dalam pengertian hakikat tidak mereplikasi diri karena tidak ada negara di dalam negara— semuanya tetap bagian dari satu negara yang sama. Namun, apakah konsep pemberian prioritas yang sama dapat diberikan kepada badan usaha kecil, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan yang bukan entitas negara? Jawabannya adalah tidak. Pertimbangannya sederhana: pertama, barang tambang adalah barang yang tidak dapat diperbaharui; kedua, penerima afirmasi seperti UMKM, koperasi, dan ormas dapat mereplikasi dirinya sebagai penerima afirmasi kembali tanpa batas. Bayangkan jika setiap orang bisa mendirikan koperasi baru atau UMKM baru untuk mendapat prioritas IUP—sementara tambang yang tersedia sangat terbatas. Ini akan menciptakan ketidakadilan sistemik dan membuka peluang besar untuk manipulasi dan favoritisme, karena tidak ada mekanisme objektif untuk memilih di antara jutaan entitas yang sama- sama berhak mendapat afirmasi. 61. Bahwa dengan demikian, keberadaan UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan tetap dapat memperoleh pemberian prioritas IUP melalui mekanisme "lelang dengan penawaran prioritas"—bukan pemberian langsung. Begini cara kerjanya: pemerintah menyediakan IUP tertentu yang secara khusus ditawarkan prioritas untuk kelompok UMKM, kelompok koperasi, dan kelompok ormas keagamaan. Ini berarti IUP tersebut tidak terbuka untuk semua pelaku usaha, melainkan hanya untuk masing-masing kelompok afirmatif ini. Kemudian, masing-masing pihak yang berminat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi sesuai kelompok masing-masing. Setelah pendaftaran ditutup, pemerintah melakukan evaluasi dan seleksi berdasarkan kriteria objektif untuk menentukan siapa yang paling layak di antara mereka. Kriteria ini bisa meliputi kualitas proposal, kapasitas teknis dan finansial, komitmen 75 terhadap lingkungan, kontribusi terhadap ekonomi lokal, dan aspek-aspek relevan lainnya. Misalnya: Untuk WIUP A (Kelompok UMKM): Pemerintah mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan website resmi bahwa WIUP A di Kabupaten X dengan komoditas pasir kuarsa seluas 100 hektar ditawarkan secara prioritas kepada UMKM. Pengumuman ini memuat persyaratan teknis, administratif, dan kriteria penilaian yang jelas. Kemudian, berbagai UMKM yang berminat—sebut saja PT Tambang Rakyat Sejahtera (UMKM 1), CV Mitra Mineral Bersama (UMKM 2), PT Cahaya Bumi Nusantara (UMKM 3), dan puluhan UMKM lainnya—mendaftarkan diri dengan melengkapi dokumen persyaratan dan menyusun proposal teknis yang menjelaskan rencana penambangan, komitmen lingkungan, dan kontribusi kepada masyarakat lokal. Panitia lelang kemudian melakukan evaluasi berdasarkan bobot kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya: proposal teknis (40%), kapasitas finansial (25%), komitmen lingkungan (20%), dan kontribusi ekonomi lokal (15%). Setelah penilaian objektif, ternyata PT Tambang Rakyat Sejahtera mendapat nilai tertinggi karena memiliki proposal yang paling komprehensif, dukungan pembiayaan yang kuat, dan komitmen untuk merekrut 70% tenaga kerja lokal. Maka WIUP A diberikan kepada PT Tambang Rakyat Sejahtera sebagai pemenang lelang. Untuk WIUP X (Kelompok Koperasi): Pemerintah mengumumkan bahwa WIUP X di Kabupaten Y dengan komoditas batu gamping seluas 75 hektar ditawarkan prioritas kepada koperasi. Berbagai koperasi kemudian mendaftar: Koperasi Tambang Bersama Makmur (Koperasi 1), Koperasi Usaha Rakyat Mandiri (Koperasi 2), Koperasi Sumber Daya Mineral Indonesia (Koperasi 3), dan lainnya. Masing-masing koperasi menyusun proposal yang menunjukkan bagaimana mereka akan mengelola tambang secara berkelanjutan dan memberdayakan anggota koperasi. Dalam evaluasi, Koperasi Tambang Bersama Makmur unggul karena memiliki track record pengelolaan usaha yang baik, anggota dengan pengalaman di bidang pertambangan, dan rencana pembagian hasil yang adil untuk anggota. Koperasi ini kemudian memenangkan lelang dan memperoleh IUP untuk WIUP X. 76 Untuk WIUP Z (Kelompok Ormas Keagamaan): Pemerintah mengumumkan WIUP Z di Kabupaten W dengan komoditas tanah liat seluas 50 hektar ditawarkan prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Beberapa badan usaha milik ormas keagamaan mendaftar: PT Berkah Masjid Agung (Ormas 1), CV Gereja Pembangunan Mandiri (Ormas 2), PT Vihara Sejahtera (Ormas 3), dan lainnya. Mereka masing- masing menyusun proposal yang menunjukkan bagaimana hasil tambang akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan bagi umat. Dalam evaluasi, PT Berkah Masjid Agung menang karena memiliki proposal yang paling jelas tentang alokasi keuntungan untuk beasiswa anak yatim, program kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi jamaah di sekitar lokasi tambang. PT Berkah Masjid Agung kemudian memenangkan lelang dan memperoleh IUP untuk WIUP Z. 62. Bahwa dalam ketiga contoh di atas, terlihat jelas bahwa masing-masing kelompok afirmatif bersaing secara sehat di antara masing-masing kelompok afirmatif yang diklasifikasikan. UMKM tidak bersaing dengan koperasi atau ormas keagamaan, dan sebaliknya. Ini memastikan bahwa kelompok yang lebih kecil dan membutuhkan keberpihakan tidak tersingkir oleh pemain besar. Namun, di dalam kelompok mereka sendiri, persaingan tetap fair dan transparan—yang menang adalah yang benar- benar paling siap dan paling layak, bukan yang paling dekat dengan pengambil keputusan. Hasilnya, UMKM yang kalah dapat menerima kekalahan mereka karena tahu bahwa UMKM lain yang menang memang lebih baik proposalnya. Begitu pula dengan koperasi dan ormas keagamaan yang tidak terpilih—mereka dapat belajar dari proses ini dan memperbaiki proposal mereka untuk kesempatan berikutnya. Inilah yang dimaksud dengan keadilan prosedural: bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana cara menentukannya. 63. Bahwa “lelang dengan penawaran prioritas” tetap memuat adanya instrumen afirmatif karena IUP memang dikhususkan dan diprioritaskan untuk kelompok tertentu yang membutuhkan keberpihakan—dalam hal ini UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan tidak harus bersaing dengan korporasi besar yang memiliki modal dan pengalaman jauh lebih kuat. Di 77 samping itu, mekanisme ini tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan karena di antara sesama penerima afirmasi, persaingan dilakukan secara fair, transparan, dan berdasarkan kriteria yang jelas. 64. Bahwa hal ini sangat berbeda dengan pemberian prioritas langsung yang membuka ruang bagi menteri atau pejabat untuk memilih pihak tertentu secara diskresioner tanpa ada akuntabilitas. Dalam lelang dengan penawaran prioritas, setiap peserta tahu bahwa mereka bersaing dalam arena yang sama dengan aturan yang sama, sehingga ketika ada yang menang dan ada yang kalah, hasilnya bisa diterima karena prosesnya adil. Mekanisme ini mengakomodasi semangat afirmasi dan keadilan sekaligus—memberikan kesempatan khusus kepada kelompok yang membutuhkan, tetapi tetap memastikan bahwa kesempatan itu diberikan kepada yang benar-benar paling layak di antara mereka. 65. Bahwa secara prinsip, instrumen afirmatif yang dimaksud di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-VIII/2010 yang memaknai frasa “dengan cara lelang” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang, sebagaimana pertimbangan berikut ini: Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing; Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk) [vide Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012]; 78 Mengacu pada Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”, UU 4/2009, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU 4/2009 tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda- beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/menengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu WIUP dan/atau WIUPK; Pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Menurut Mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat [vide Putusan Mahkamah Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan 79 kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang; [vide halaman 95-97]. 66. Bahwa jika memakai instrumen afirmatif yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-VIII/2010, akan tampak pada tabel berikut ini: Klasifikasi Lokasi Tambang Kualifikasi Minimum Peserta Lelang KBLI Kelas I WIUP Lokasi A Modal Minimum Rp10miliar Abadi Jaya, Warung Bakso Jono, KUD, dll. PMDN Kelas II WIUP Lokasi B Modal Minimum Rp100miliar NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dll. PMDN Kelas III WIUP Lokasi C Modal Minimum Rp1triliun Adaro, BUMI, KPC, dll. PMA/PMDN 67. Bahwa selain itu, hal ini sejalan pula dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang salah satunya memuat penetapan bahwa pengelolaan pertambangan harus sesuai dengan mekanisme yang berkeadilan, selengkapnya sebagaimana kutipan berikut ini: Ketetapan 1) Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. 80 2) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan; b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders); c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining); d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan; e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan; f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial. Rekomendasi Pemerintah a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (maslahah ‘ammah). b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (broad-based monitoring system). c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan ta’widl (ganti rugi) maupun ta’zir (hukuman). d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. e. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini. 81 f. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. 68. Bahwa untuk menjaga mekanisme perolehan IUP prioritas yang berkeadilan, mekanisme prioritas pada Pasal 50 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba beserta pasal turunannya harus dimaknai dengan “lelang dengan penawaran prioritas”. Maka norma pasal a quo akan mengonstruksi dua mekanisme lelang yang berbeda namun sama-sama mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Pertama adalah mekanisme "lelang tanpa penawaran prioritas" yang sudah berjalan selama ini, di mana IUP ditawarkan secara terbuka kepada semua pelaku usaha yang memenuhi syarat tanpa membedakan kategori atau memberikan perlakuan afirmatif kepada kelompok tertentu. Kedua, adalah mekanisme "lelang dengan penawaran prioritas" sebagai bentuk instrumen afirmatif kepada kelompok prioritas yang telah ditentukan oleh undang-undang a quo. Dalam mekanisme ini, IUP tertentu memang secara khusus diperuntukkan dan ditawarkan prioritas kepada kelompok- kelompok tersebut, sehingga mereka tidak harus bersaing dengan pemain besar yang memiliki kapasitas jauh lebih kuat. Dengan demikian, instrumen afirmatif tidak menghilangkan kompetisi, melainkan menggeser arena kompetisi menjadi lebih adil: kelompok kecil bersaing dengan sesama kelompok kecil, bukan dengan raksasa yang tidak sebanding kekuatannya. 69. Bahwa dengan demikian, frasa “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”, beserta ketentuan lain yang merupakan ketentuan turunan akan disesuaikan sebagaimana tabel berikut ini: Sebelum Petitum yang Dimohonkan Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi 82 keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas. Pasal 51 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah Pasal 51 ayat (3) Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah Pasal 51 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 51 ayat (4) Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah Pasal 51 ayat (5) Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah Pasal 51 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 51 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 83 Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas. Pasal 60 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah Pasal 60 ayat (3) Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah Pasal 60 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 60 ayat (4) Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah Pasal 60 ayat (5) Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: 5. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan 6. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara 84 cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 75 ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Pasal 75 ayat (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b diberikan prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK melalui penawaran prioritas. Pasal 75 ayat (5) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 75 ayat (5) Pemberian WIUPK dengan cara pemberian prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah  Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A 85 ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 70. Bahwa persoalan konstitusional dari pasal a quo adalah berkenaan dengan apakah pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba sejalan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; apakah badan usaha swasta termasuk kelompok usaha yang berhak memperoleh instrumen afirmasi dari negara; serta apakah konstruksi hukum yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi kepentingan bisnis pertambangan swasta tidak bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 71. Bahwa pertama, apakah pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengingat sumber daya mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan akumulasi keuntungan segelintir pelaku usaha swasta yang orientasi utamanya adalah profit maksimal. Apakah konstitusi mengizinkan negara memberikan prioritas akses terhadap sumber daya alam strategis kepada badan usaha swasta semata-mata dengan dalih untuk mendukung kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, ataukah prioritas tersebut seharusnya hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dan kelompok prioritas yang membutuhkan. 86 72. Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional dimaksud, terlebih dahulu perlu dipahami makna dan hakikat "penguasaan negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan pada pasal a quo merupakan fondasi filosofis dan yuridis bagi seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. 73. Bahwa Mahkamah telah memberikan penafsiran konstitusional mengenai konsep "penguasaan negara" dalam berbagai putusannya, khususnya dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hak menguasai negara yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 74. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 telah menegaskan hal berikut: Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah 87 (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 75. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah konsep penguasaan negara mengandung lima fungsi konstitusional yang harus dijalankan oleh negara, yaitu: Pertama, fungsi kebijakan (beleid), di mana negara memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, fungsi tindakan pengurusan (bestuursdaad), yaitu kewenangan negara untuk melakukan pengurusan administratif terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya pemberian izin, penetapan standar, dan mekanisme pengawasan administratif. Ketiga, fungsi pengaturan (regelendaad), yakni kewenangan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tatanan hukum pengelolaan sumber daya alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Keempat, fungsi pengelolaan (beheersdaad), di mana negara memiliki kewenangan untuk mengelola secara langsung atau tidak langsung sumber daya alam melalui instrumen-instrumen hukum yang tepat. Kelima, fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), yaitu kewenangan negara untuk melakukan pengawasan agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. 76. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk "sebesar-besar 88 kemakmuran rakyat". Frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" ini mengandung makna yang mendasar dalam memahami filosofi ekonomi konstitusi Indonesia. Menurut Mahkamah, kemakmuran rakyat yang dimaksud bukanlah kemakmuran segelintir individu atau kelompok tertentu, melainkan kemakmuran rakyat secara kolektif dan merata. Prinsip ini menghendaki agar pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menciptakan ketimpangan ekonomi yang struktural, tidak boleh menguntungkan hanya segelintir pelaku usaha besar, dan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat banyak demi kepentingan akumulasi modal swasta. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 77. Bahwa hal ini telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan 36/PUU- X/2012, sebagaimana berikut: Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar- besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara 89 penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; 78. Bahwa dengan demikian dalam konteks pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya mineral dan batubara tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara tidak boleh begitu saja menyerahkan pengelolaan sumber daya alam strategis kepada pihak swasta tanpa mekanisme kontrol, pengawasan, dan jaminan bahwa pengelolaan tersebut benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat. Negara harus memastikan bahwa dalam setiap kebijakan pengelolaan pertambangan, kepentingan publik dan kemakmuran rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan profit swasta. 79. Bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dalam pengelolaan sumber daya alam—tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif dan transparan, pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip penguasaan negara. Ketika negara memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta, maka negara telah mengalihkan fungsi pengelolaan (beheersdaad) yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kepada pihak swasta yang tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Badan usaha swasta, sebagai entitas privat yang tunduk pada logika pasar dan motif profit, tidak dapat diharapkan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan akumulasi modal. Oleh karena itu, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta pada dasarnya bertentangan dengan hakikat penguasaan negara yang mensyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus tetap berada di bawah kontrol dan untuk kepentingan negara dan rakyat. 90 80. Bahwa terlebih lagi, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, negara tidak boleh menciptakan mekanisme yang berpotensi menimbulkan oligarki sumber daya alam, di mana hanya segelintir pelaku usaha besar yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya alam strategis. Mekanisme pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo, berpotensi menciptakan kondisi di mana hanya badan usaha swasta yang memiliki modal besar, akses politik, atau kemampuan untuk bermitra dengan perguruan tinggi yang dapat memperoleh IUP tanpa melalui kompetisi yang adil. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi yang menjadi roh dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 81. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pemaknaan Mahkamah terhadap konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jelas bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang bermitra dengan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo telah menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar. Negara seharusnya menjalankan fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya mineral dan batubara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan akumulasi keuntungan badan usaha swasta. Apabila negara hendak memberikan prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, maka prioritas tersebut seharusnya hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara yang secara konstitusional memiliki fungsi untuk melaksanakan penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, bukan kepada badan usaha swasta yang tidak memiliki tanggung jawab konstitusional tersebut. 82. Bahwa pada posisi ini, kedua, hal yang harus dikritisi adalah apakah konstitusional jika badan usaha swasta dikualifikasikan sebagai kelompok afirmatif yang patut diprioritaskan dalam pemberian IUP sebagaimana ketentuan pada pasal a quo. Prinsip afirmasi dalam desain ketatanegaraan Indonesia selalu ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah, terpinggirkan, atau belum memperoleh kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya dan pembangunan. Sementara itu, badan 91 usaha swasta pada umumnya justru mencakup korporasi-korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial, akses modal, serta jaringan bisnis yang kuat, sehingga secara logis tidak memerlukan perlakuan istimewa dalam bentuk prioritas afirmatif dari negara. Memberikan status afirmatif kepada kelompok yang secara struktural sudah dominan justru menimbulkan penyimpangan terhadap makna afirmasi pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 83. Bahwa Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024, Mahkamah memang membuka peluang adanya instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta, sebagai berikut: Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum [vide halaman 378]. 84. Bahwa kendati demikian, frasa “badan usaha swasta” pada putusan a quo masih bersifat universal untuk dipahami dalam konstruksi hukum yang utuh. Untuk itu, frasa “badan usaha swasta” harus dimaknai dalam koridor yang konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Pada pasal a quo, konstitusi mengakui adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan mekanisme “perlakuan khusus” atau kebijakan afirmatif sebagai instrumen korektif. Perlakuan khusus ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sarana untuk memastikan tercapainya keadilan substantif, di mana setiap orang dapat benar-benar menikmati kesempatan dan manfaat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan tidak cukup 92 dimaknai secara formal, yaitu memberikan hak yang sama secara normatif, melainkan harus ditempatkan secara substantif dengan memberi dukungan lebih kepada kelompok yang terpinggirkan, rentan, atau lemah agar mereka mampu berada pada posisi setara dengan kelompok lain. 85. Bahwa seharusnya Pasal 28H ayat (2) yang menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan kebijakan afirmasi kepada kelompok yang memang membutuhkan afirmasi kebijakan, dan pada saat yang sama menegaskan bahwa afirmasi hanya sah dan tepat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, bukan kepada kelompok dominan yang sudah memiliki akses luas terhadap sumber daya dan kesempatan. 86. Bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya pertambangan, pemberian prioritas IUP sebagai instrumen afirmatif adalah tepat jika diperuntukkan kepada kelompok usaha kecil yang secara struktural sering kali terpinggirkan, seperti UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. Secara substantif, kelompok ini berbeda dengan korporasi besar yang memiliki modal dan akses kuat. Kelompok ini seringkali menghadapi hambatan serius dalam permodalan, teknologi, serta daya saing pasar, sehingga sulit bersaing dalam skema pengelolaan sumber daya alam yang biasanya didominasi oleh perusahaan swasta berskala besar. Pemberian prioritas IUP kepada mereka bermakna adanya kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif, karena selain memberikan akses terhadap kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di bawah. Selain untuk pemberdayaan, instrumen prioritas bagi kelompok afirmasi juga akan mendiseminasi manfaat sumber daya alam bagi masyarakat luas secara lebih merata. Dengan demikian, pemberian prioritas afirmatif kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan merupakan strategi untuk mengoreksi ketimpangan struktural, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pertambangan benar-benar berorientasi pada sebesar- besar kemakmuran rakyat. 93 87. Bahwa hal ini sebagaimana sudah dijadikan pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP kepada kelompok afirmasi sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) UU Minerba, sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan peningkatan perekonomian daerah. Pasal 60 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan peningkatan perekonomian daerah 88. Bahwa John Rawls telah merumuskan bagaimana seharusnya keadilan itu berpihak kepada kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged): First Principle: Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, compatible with the same liberties for all; Second Principle: Social and economic inequalities must be: a. Attached to offices and positions open to all under fair equality of opportunity; b. To the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle). 89. Bahwa ada dua prinsip keadilan, yaitu: (1) kebebasan dasar yang sama bagi semua; (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya boleh diatur apabila (i) memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (difference principle) dan (ii) terkait dengan posisi yang terbuka bagi semua di bawah kondisi kesempatan yang adil (fair equality of opportunity). Dalam perspektif Rawls, perhatian sentral adalah pada 94 individual persons sebagai pemilik martabat moral dan penerima barang- barang primer sosial (hak, kebebasan, kesempatan, penghasilan, kekayaan). Institusi dasar masyarakat—the basic structure—harus disusun agar prinsip-prinsip ini terpenuhi. 90. Bahwa kebijakan afirmatif hanya legitimasi jika berfungsi sebagai koreksi ketidaksetaraan struktural yang merugikan individu atau kelompok manusia yang nyata-posisi the least advantaged. Afirmasi bertujuan meningkatkan distribusi barang primer sosial kepada orang-orang yang paling membutuhkan sehingga perbedaan sosial-ekonomi menjadi dapat dibenarkan di bawah difference principle. Jadi, kriteria legitimasi afirmasi bukan status formal atau kekuasaan politik, melainkan: (i) apakah subjek afirmasi adalah bagian dari kelompok yang paling kurang beruntung secara substansial; dan (ii) apakah intervensi itu secara riil meningkatkan kondisi barang-barang primer bagi kelompok tersebut. 91. Bahwa badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada pada ketentuan pasal yang diujikan tidak memenuhi syarat tersebut. Badan usaha swasta—khususnya perusahaan besar—secara tipikal bukanlah kelompok yang mengalami kekurangan akses barang primer sosial; justru sebaliknya: mereka memiliki modal, akses ke pasar, teknologi, jaringan politik, dan kapasitas untuk memobilisasi sumber daya. Dalam istilah Rawls, subsidi atau prioritas yang memperbesar kekayaan/akses bagi entitas yang sudah unggul tidak dapat dibenarkan kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan itu secara langsung meningkatkan kondisi mereka yang paling kurang beruntung. Memberikan prioritas IUP kepada korporasi besar cenderung menempatkan barang primer (akses terhadap sumber daya alam, pendapatan, peluang investasi) pada aktor yang sudah berlebih—yang berlawanan dengan tujuan difference principle. 92. Bahwa dalam sudut pandang keadilan Rawls, badan usaha swasta tidak berhak menjadi subjek afirmasi yang mendapatkan prioritas akses terhadap sumber daya alam. Afirmasi yang sah menurut Rawls harus diarahkan kepada individu atau kelompok yang paling kurang beruntung sehingga setiap ketidaksamaan menjadi bisa dibenarkan karena memberi manfaat terbesar bagi mereka. Kebijakan prioritas yang memperkuat penguasaan sumber daya oleh aktor yang sudah berlebih malah merusak 95 tujuan difference principle, menghalangi fair equality of opportunity, dan bertentangan dengan prinsip pengaturan institusi dasar yang bertujuan mengamankan kesejahteraan kolektif bagi mereka yang paling rentan (John Rawls, A Theory of Justice, 1971; rev. ed. 1999). 93. Bahwa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba telah secara tegas mengkualifikasikan kelompok-kelompok yang berhak memperoleh pemberian prioritas IUP, di antaranya adalah UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. ketika ketentuan ini dibaca secara utuh dan sistematis dengan ketentuan pada ayat (3) dari kedua pasal tersebut, tampak jelas bahwa pemberian prioritas tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Artinya, keberadaan kualifikasi "kelompok afirmasi" dalam konteks pemberian prioritas IUP sejatinya tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh entitas badan usaha secara keseluruhan, melainkan harus dipahami secara terbatas kepada badan usaha yang memang tergolong rentan dan memerlukan keberpihakan negara, yaitu seperti halnya UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. 94. Bahwa persoalan konstitusionalitas dari konstruksi norma (pokok) pada Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU Minerba adalah pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif. Dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmasi, maka entitas badan usaha swasta pada pasal a quo bukanlah kelompok afirmasi sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1), yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah, atau organisasi kemasyarakatan keagamaan. Secara sistematis, hal ini menunjukkan bahwa entitas “badan usaha swasta” yang dimaksud pada Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) adalah entitas yang berbeda karakternya dengan kelompok afirmatif yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) yang rentan terpinggirkan. Dengan kata lain, pasal a quo justru menjadikan perguruan tinggi sebagai pintu masuk atau jembatan bagi badan usaha swasta—yang tidak termasuk dalam kategori kelompok afirmatif—untuk memperoleh akses terhadap instrumen 96 prioritas IUP yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan. 95. Bahwa konstruksi norma yang demikian secara implisit mengakui bahwa tidak ada alasan yang secara inheren melekat pada entitas "badan usaha swasta" pada Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) untuk diberikan kebijakan afirmatif. Jika memang badan usaha swasta yang dimaksud pada pasal a quo adalah kelompok rentan seperti halnya UMKM, koperasi, atau badan usaha ormas keagamaan yang memerlukan pemberdayaan dan instrumen afirmatif, maka seharusnya entitas badan usaha swasta pada pasal a quo juga menjadikan instrumen serupa pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3). Namun, karena justru menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif, maka dapat disimpulkan bahwa badan usaha swasta yang dimaksud dalam pasal a quo adalah badan usaha yang secara umum memang memiliki kapasitas finansial, akumulasi modal yang cukup, serta kemampuan untuk bersaing dalam mekanisme lelang IUP yang kompetitif. Entitas semacam ini jelas bukan termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus dari negara. Sebaliknya, mereka adalah pelaku usaha yang secara struktural sudah memiliki akses luas terhadap sumber daya, modal, teknologi, dan jaringan bisnis, sehingga tidak memerlukan instrumen afirmatif untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pertambangan. 96. Bahwa dengan demikian, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU Minerba menjadi tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan entitas badan usaha swasta yang diatur dalam pasal-pasal a quo bukanlah kelompok yang memerlukan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, melainkan justru kelompok yang sudah dominan dan memiliki daya saing tinggi. Memberikan prioritas kepada kelompok yang tidak memerlukan perlakuan khusus merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan substantif dan kesetaraan konstitusional. Lebih jauh lagi, kebijakan semacam ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi, karena sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat malah diprioritaskan kepada korporasi-korporasi besar yang tidak 97 memerlukan keberpihakan negara. Oleh karena itu, badan usaha swasta yang dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) tidak berhak untuk diberikan instrumen pemberian prioritas IUP, dan ketentuan tersebut patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 97. Bahwa pada posisi tersebut, keberadaan frasa “untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi” sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal a quo pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai stempel legitimasi bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP tanpa melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif. Perguruan tinggi, yang secara konstitusional diproyeksikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada praktiknya dipandang tidak memiliki kapasitas operasional maupun finansial untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian, alasan “kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi” menjadi dalih semata yang menutupi kepentingan utama, yaitu memberikan akses istimewa kepada badan usaha swasta dalam menguasai sumber daya alam strategis. 98. Bahwa faktanya, praktik operasional perusahaan swasta di sektor pertambangan selama ini banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan, dan dampak sosial-ekologis yang serius terhadap masyarakat sekitar tambang. Fakta empirik sudah banyak menunjukkan hal tersebut, seperti aktivitas pertambangan oleh perusahaan PT James & Armando Pundimas (PT JAP) dan PT Bhima Amarta Mining yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait kerusakan lingkungan dari operasional perusahaan di kawasan hutan produksi di Desa Lamondowo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, menempatkan badan usaha swasta sebagai penerima prioritas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak hanya keliru secara konseptual dalam perspektif afirmasi, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. 99. Bahwa seharusnya, apabila memang benar tujuannya adalah untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil 98 pengelolaan sumber daya alam, maka pemberian prioritas IUP cukup diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara. Pengalaman historis menunjukkan bahwa BUMN di sektor pertambangan, seperti PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT ANTAM, telah berkontribusi nyata bagi kepentingan publik, termasuk melalui penyediaan dana tanggung jawab sosial, pengembangan riset, dan dukungan terhadap perguruan tinggi di berbagai daerah. Karena sifatnya yang tunduk pada mandat konstitusi dan dikontrol negara, keuntungan yang dihasilkan oleh BUMN lebih memungkinkan untuk diarahkan menjadi akumulasi kapital publik, yang manfaatnya dapat didistribusikan secara lebih merata untuk kepentingan rakyat dan sektor pendidikan. Hal ini penting karena melalui BUMN dan BUMD, negara tetap memegang kendali langsung atas pengelolaan sumber daya alam strategis, sekaligus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak bermuara pada akumulasi kapital privat. Dengan mekanisme tersebut, kontribusi nyata bagi perguruan tinggi tetap dapat diwujudkan, misalnya melalui skema penyertaan modal, dana riset, maupun kerja sama pendidikan dan pelatihan yang berbasis hasil keuntungan negara. Namun, apabila prioritas IUP justru diberikan kepada badan usaha swasta, maka yang terjadi adalah pelepasan kontrol negara dan pergeseran manfaat ke arah akumulasi modal privat yang orientasinya adalah profit, bukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, arah kebijakan afirmatif dalam pasal a quo tidak semestinya ditujukan kepada badan usaha swasta, melainkan kepada instrumen negara yang memang secara konstitusional berkewajiban mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 100. Bahwa dengan demikian menjadi jelas keberadaan badan usaha swasta pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelompok afrimasi yang berhak diberikan prioritas IUP, baik dari sisi Putusan Mahkamah 77/PUU-XXII/2024 dan doktrin keadilan yang membutuhkan instrumen afirmatif, dan oleh karena itu bertentangan 99 dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 101. Bahwa ketiga, persoalan konstitusional harus dijawab adalah apakah konstruksi hukum yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen legitimasi bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP secara prioritas tidak mereduksi fungsi dan martabat perguruan tinggi sebagai lembaga independen yang seharusnya menjadi ruang bebas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas. Mahkamah dimohon untuk menjawab apakah ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan hakikat perguruan tinggi sebagaimana dijamin oleh konstitusi, di mana perguruan tinggi seharusnya menjadi benteng terakhir bagi pembelaan kepentingan publik dan pelestarian lingkungan hidup, bukan menjadi bagian dari kepentingan ekonomi ekstraktif yang secara historis dan empiris telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat lokal di berbagai daerah. 102. Bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, perlu diuraikan bahwa hakikat dan fungsi konstitusional perguruan tinggi telah telah diatur pada Pasal 31 UUD NRI 1945. Secara filosofis, perguruan tinggi merupakan ruang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ia dipandang sebagai lembaga pencarian kebenaran ilmiah yang tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi praktis semata. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, dan persatuan bangsa, perguruan tinggi berfungsi menjaga keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan moralitas sosial, sehingga ilmu pengetahuan tidak diarahkan pada eksploitasi sempit, melainkan pada pengembangan peradaban yang berkeadilan. 103. Bahwa dalam konteks sosiologis, perguruan tinggi adalah institusi yang harus menjadi agent of change dan social control di tengah masyarakat. Fungsi ini menuntut perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga melahirkan generasi kritis, berintegritas, dan peka terhadap problem sosial-ekologis bangsa. Perguruan tinggi menjadi ruang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang termarginalkan, sehingga keberadaannya harus 100 berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar memperkuat kepentingan kelompok ekonomi tertentu. 104. Bahwa terhadap hakikat dan fungsi konstitusional tersebut, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 kemudian menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa perguruan tinggi berfungsi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional, berupa nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ketentuan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen strategis negara dalam menciptakan kemajuan bangsa, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan bahwa hasil perkembangan ilmu pengetahuan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi konstitusional perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar instrumen legitimasi ekonomi ekstraktif, melainkan harus dipertahankan sebagai benteng terakhir bagi kepentingan publik dan kelestarian kehidupan bangsa. 105. Bahwa dalam konteks pengelolaan tambang yang dikaitkan dengan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Nilai-nilai agama dalam hal ini menuntut agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan tidak mendatangkan kemudharatan, dan setelahnya dapat mendatangkan kemaslahatan. Seluruh ajaran agama yang hidup di Indonesia mengajarkan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam, larangan terhadap kerusakan lingkungan, serta kewajiban melindungi hak-hak masyarakat lemah. Oleh karena itu, ketika perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan tambang, negara harus memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip moral keagamaan yang melarang eksploitasi berlebihan, kerusakan ekologis, dan pengabaian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama tidak boleh menjadi instrumen yang justru melanggengkan praktik-praktik ekstraktif yang bertentangan dengan ajaran spiritual tentang keadilan dan pelestarian alam. 101 106. Bahwa dalam pengelolaan tambang, agama senantiasa mengedepankan prinsip pencegahan terhadap kerusakan (mudharat) terlebih dahulu, sebelum mendatangkan kemaslahatan (maslahat). Prinsip ini termaktub dalam kaidah fiqih yang sangat fundamental: "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih" yang bermakna menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan kerusakan adalah prasyarat mutlak sebelum mengupayakan keberkahan dan kemaslahatan. Prinsip mengedepankan pencegahan mudharat ini juga harus dipahami dalam konteks kaidah "laa dharara wa laa dhirar" yang bermakna "tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain". Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis seperti pertambangan, negara tidak boleh justru menciptakan kerusakan baru dalam upayanya mengatasi ketimpangan yang lama. 107. Bahwa untuk memastikan prinsip pencegahan mudharat ini diterapkan secara konsisten, maka negara harus menjalankan prinsip "tasharruf al- imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah" yang bermakna "setiap kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan." Namun kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca bersama dengan kaidah "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih", sehingga kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang telah terlebih dahulu terbebas dari mudharat. Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Fiqh Al-Awlawiyat" menegaskan bahwa dalam menimbang prioritas, harus didahulukan dharuriyat (kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan tidak bisa berjalan) di atas hajiyat (kebutuhan sekunder), dan hajiyat di atas tahsiniyat atau kamaliyat (kebutuhan pelengkap atau penyempurna). Dalam konteks ini, yang bersifat dharuriyat bagi bangsa Indonesia adalah: pertama, pelestarian lingkungan hidup yang merupakan basis kehidupan seluruh generasi; kedua, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat yang selama ini telah termarginalkan oleh ekspansi industri ekstraktif; ketiga, pemeliharaan independensi dan integritas perguruan tinggi sebagai ruang kritis yang bebas dari intervensi kepentingan ekonomi; keempat, penegakan keadilan distributif dalam 102 pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak seluruh rakyat. Sedangkan yang bersifat hajiyat atau bahkan tahsiniyat adalah upaya meningkatkan kemandirian finansial perguruan tinggi melalui keterlibatan dalam sektor pertambangan. Jika prioritas ini terbalik, di mana kepentingan kemandirian finansial perguruan tinggi justru mengorbankan dharuriyat berupa pelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat, dan independensi akademik, maka kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip prioritas dalam ajaran agama. 108. Bahwa pada posisi ini agama mengajarkan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al- Baqarah ayat 188 dan Surah An-Nisa ayat 29. Kedua ayat ini menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui manipulasi hukum atau pemberian privilese yang tidak adil. Kekayaan alam adalah hak seluruh rakyat (mineral rights) yang diamanatkan kepada negara melalui prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Prinsip ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api" (HR Abu Daud), yang mengajarkan bahwa sumber daya alam strategis adalah barang publik yang harus dikelola negara untuk kepentingan bersama. 109. Bahwa selanjutnya, negara juga harus memperhatikan adanya nilai persatuan bangsa sebagai pilar kedua dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, mewajibkan negara supaya tidak menempatkan perguruan tinggi pada fenomena disintegrasi sosial, konflik horizontal, maupun ketimpangan yang vis-a-vis dengan masyarakat dalam aktivitas pertambangan. Secara historis dan empiris, aktivitas pertambangan di Indonesia telah memicu konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat dan lokal, serta kesenjangan ekonomi yang tajam antara korporasi dan rakyat. Jika perguruan tinggi dijadikan instrumen afirmatif untuk memprioritaskan kepentingan badan usaha dalam memperoleh izin pertambangan, maka hal tersebut berpotensi menciptakan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, di mana lembaga pendidikan yang seharusnya netral dan mengabdi pada kepentingan publik justru berpihak pada kepentingan modal. Kondisi ini dapat memicu kecemburuan sosial, 103 resistensi masyarakat lokal, dan fragmentasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Negara, melalui kebijakan hukumnya, seharusnya memastikan bahwa perguruan tinggi tidak dihadap-hadapkan dengan kepentingan publik yang justru mengancam persatuan masyarakat. 110. Bahwa dengan adanya kewajiban negara untuk memajukan perguruan tinggi melalui pemanfaatan sumber daya pertambangan, negara harus hadir sendiri sebagai ejawantah dari penguasaan negara pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, perguruan tinggi tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang dan sistem kontrol moral-sosial serta pengetahuan kritis agar pengelolaan sumber daya alam tidak berakhir pada kondisi eksploitasi yang berlebihan dan tidak proporsional yang bisa mendatangkan kerusakan di muka bumi dan menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Posisi ini sejalan dengan fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, di mana perguruan tinggi wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. 111. Bahwa fungsi perguruan tinggi sebagai sistem kontrol moral-sosial dalam pengelolaan tambang ini memiliki landasan yang kuat dalam tradisi keilmuan agama maupun pemikiran universal tentang peran intelektual dalam masyarakat. Dalam konteks kaidah "tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah" (setiap kebijakan penguasa harus berdasar kemaslahatan rakyat), perguruan tinggi seharusnya menjadi lembaga yang secara independen dan kritis dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam benar-benar membawa maslahat bagi rakyat atau justru menimbulkan mudharat. Perguruan tinggi, dengan keahlian multidisipliner yang dimilikinya—mulai dari ilmu teknik pertambangan, geologi, lingkungan hidup, sosiologi, antropologi, hingga hukum dan etika— memiliki kapasitas untuk melakukan kajian komprehensif tentang dampak sosial-ekologis dari aktivitas pertambangan. Melalui riset yang objektif, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi potensi kerusakan lingkungan, mengukur dampak terhadap kehidupan masyarakat lokal, mengevaluasi keadilan distributif dari hasil tambang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti ilmiah dan pertimbangan etis. 104 112. Bahwa dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal a quo, hal ini berarti menempatkan perguruan tinggi sekadar “cap legitimasi” bagi terlaksananya akumulasi kepentingan korporasi tanpa melalui seleksi lelang yang kompetitif. Konstruksi hukum semacam ini secara fundamental mengubah hakikat dan kedudukan perguruan tinggi dari sebuah lembaga independen yang seharusnya menjadi ruang kebebasan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi sekadar instrumen transaksional yang digunakan oleh badan usaha swasta untuk memperoleh akses istimewa terhadap sumber daya alam yang sejatinya merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme pemberian prioritas yang menghilangkan proses lelang kompetitif ini membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, karena badan usaha swasta tidak lagi perlu membuktikan kemampuan administratif, kemampuan teknis pengelolaan lingkungan, maupun kemampuan finansial yang memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme lelang. Cukup dengan bermitra dengan perguruan tinggi, badan usaha swasta dapat memperoleh IUP secara prioritas, tanpa harus bersaing secara fair dengan pelaku usaha lainnya. Dalam konteks ini, perguruan tinggi secara de facto dijadikan "kendaraan hukum" atau "pintu masuk" bagi kepentingan bisnis ekstraktif untuk mengakses konsesi pertambangan dengan lebih mudah dan cepat, yang pada hakikatnya sama dengan mengubah lembaga perguruan tinggi menjadi broker atau fasilitator bagi akumulasi modal korporasi. 113. Bahwa ketentuan pada pasal a quo secara nyata mencabut fungsi dan hakikat konstitusional perguruan tinggi dengan menempatkan perguruan tinggi pada posisi "berbisnis" dan "bertambang," sehingga perguruan tinggi menjadi vis-à-vis atau berhadap-hadapan langsung dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Perguruan tinggi seharusnya menjadi agent of change dan social control yang berpihak pada kepentingan publik, terutama kelompok yang termarginalkan. Namun ketika perguruan tinggi diposisikan sebagai instrumen afirmatif 105 pertambangan badan usaha swasta yang berorientasi profit, maka terjadi konflik kepentingan struktural yang fundamental: di satu sisi perguruan tinggi seharusnya menjadi pengawas terhadap praktik-praktik eksploitatif dalam industri pertambangan, namun di sisi lain menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta mendapatkan prioritas IUP dengan kepentingan ekonomi ekstraktif tersebut. 114. Bahwa dengan demikian, ketentuan pada pasal a quo yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan adanya usaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ketentuan pada pasal a quo telah mereduksi perguruan tinggi dari posisinya sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis untuk kepentingan masyarakat luas, menjadi sekadar instrumen transaksional untuk akumulasi kepentingan korporasi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan pada usaha serius untuk mencegah kerusakan yang berpotensi menciptakan perpecahan dan konflik sosial antara institusi pendidikan dengan masyarakat yang seharusnya dilayaninya. 115. Bahwa pada posisi yang sama pula, kewajiban konstitusional negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa menjadi terabaikan. Pasalnya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kewajiban pemerintah bukanlah kemajuan yang bersifat netral nilai, melainkan kemajuan yang harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 116. Bahwa dengan demikian, pemberian prioritas IUP dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif cukup diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai instrumen negara dalam ejawantah penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini karena hasil ekonomi dari aktivitas pertambangan BUMN/BUMD akan mengalir kembali kepada negara dan pada akhirnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk 106 akumulasi keuntungan privat segelintir pihak. BUMN/BUMD sebagai perpanjangan tangan negara memiliki misi dan tanggung jawab konstitusional untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak demi kepentingan publik, sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam melalui BUMN/BUMD secara inheren selaras dengan prinsip kedaulatan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. 117. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas dengan uraian pokok berikut: 1) Pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta mengingkari prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945; 2) Badan usaha swasta bukanlah kelompok yang membutuhkan adanya afirmasi sehingga tidak berhak atas instrumen pemberian prioritas IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945; dan 3) Pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif tidak sejalan dengan hakikat dan fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. 118. Bahwa dengan demikian, frasa “badan usaha swasta” pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 107 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”; 3. Menyatakan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b.pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah”; 4. Menyatakan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”; 5. Menyatakan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas 108 melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah”; 6. Menyatakan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; 7. Menyatakan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”; 8. Menyatakan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah”; 109 9. Menyatakan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”; 10. Menyatakan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah”; 11. Menyatakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; 12. Menyatakan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan 110 dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b diberikan prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK melalui penawaran prioritas”; 13. Menyatakan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberian WIUPK dengan cara pemberian prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”; 14. Menyatakan Pasal 75 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; 15. Menyatakan frasa “badan usaha swasta” pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 111 Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 16. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); 3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon; 4. Bukti P-3a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Imam Rohmatulloh dan Eko Prasetyo; 5. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri dan Hukum Republik Indonesia perihal Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Cipta Kemenangan Nusantara; 6. Bukti P-5 Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Badan Usaha Mikro; 7. Bukti P-6 Fotokopi artikel berita online berjudul "Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang" dan “Menteri Hukum: Ada Skema Lelang Prioritas untuk UMKM dalam RUU Minerba”; 8. Bukti P-7 Fotokopi artikel berita online berjudul “Kementerian ESDM Catat Ada 4.634 Izin Tambang Minerba di Indonesia”; 9. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Pengajar Tetap Universitas Islam Indonesia (UII); 10. Bukti P-9 Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) an. Abdullah Faqih dan Pendi; 11. Bukti P-10 Fotokopi rilis pemberitaan dan dokumentasi kegiatan aktif Forum Mahasiswa Pagar Nusa Se-Nusantara (FMPSN); 112 12. Bukti P-11 Fotokopi artikel online berjudul “DPR Minta UKM, Kampus, Hingga Ormas Dapat Konsesi Tambang Tanpa Lelang”, Kompas.com, bertanggal 13 Februari 2025; 13. Bukti P-12 Fotokopi artikel online berjudul “Buat Petisi, Warga NU Alumni UGM Serukan PBNU Kembalikan Konsesi Tambang”, Kompas.com, bertanggal 9 Desember 2025; Fotokopi artikel online berjudul “KH Said Aqil Siradj Usul PBNU Kembalikan Konsesi Tambang Kepada Pemerintah”, NUonline, bertanggal 6 Desember 2025; dan Fotokopi artikel online berjudul “Din Minta PP Muhammadiyah Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah”, LiraNews.com, bertanggal 2 Desember 2025; 14. Bukti P-13 Fotokopi artikel online berjudul “Gus Ulil Akui Keretakan Gus Yahya dan Gus Ipul Karena Masalah Tambang”, Akurat.co, bertanggal 29 November 2025; 15. Bukti P-14 Fotokopi layer tangkap daftar badan usaha koperasi dan perseorangan yang memegang IUP pada MinerbaOne Kementerian ESDM; 16. Bukti P-15 Fotokopi artikel online berjudul “Kampus Pernah Gagal Kelola HPH, Mengapa Kini Mendapat Konsesi Tambang?”, Tempo.co, bertanggal 24 Januari 2025. Selain itu para Pemohon mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. dan Rega Felix, S.H., M.H. yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2025, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut. Keterangan Ahli 1. Ahli Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. I. Pendahuluan Perubahan pengaturan pertambangan mineral dan batubara melalui Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta ketentuan turunannya telah melahirkan berbagai konsekuensi hukum terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Salah satu isu yang paling krusial dan menimbulkan perdebatan publik adalah pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi 113 kemasyarakatan keagamaan dan perguruan tinggi. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait penguasaan negara atas sumber daya alam, keadilan sosial, serta tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Problematika terkait bagaimana kebijakan pemberian izin tambang kepada entitas non-profit tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma, distorsi fungsi kelembagaan, serta risiko penyimpangan mandat konstitusional negara dalam mengelola kekayaan alam untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma yang diuji juga memunculkan problem serius terkait akuntabilitas, potensi politisasi izin pemanfaatan sumber daya alam, ketidaksetaraan akses ekonomi, dan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pendahuluan ini menjadi landasan untuk menguraikan secara sistematis pandangan ahli mengenai alasan-alasan mengapa ketentuan pemberian IUP/IUPK kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi tidak sejalan dengan ruh konstitusionalisme, baik dari perspektif filosofis pembentukannya, desain hukum pengaturan sumber daya alam nasional, maupun praktik tata kelola pertambangan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan pencegahan konflik kepentingan. II. Argumen Yuridis: Perbedaan Rezim Undang-Undang Minerba, Undang- Undang Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Ormas. Secara yuridis, ketentuan yang memberikan izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dan perguruan tinggi harus ditempatkan dalam konteks perbedaan rezim hukum dari masing-masing undang-undang yang mengatur entitas tersebut. Penelusuran terhadap konsiderans, tujuan pembentukan, dan arah pengaturan (regulatory intent) menunjukkan bahwa ketiga undang undang: UU Minerba, UU Perguruan Tinggi, dan UU Ormas bergerak dalam arah politik hukum yang saling berlainan, sehingga penyatuan fungsinya melalui pemberian izin tambang menciptakan misalignment dan disharmoni hukum. 114 Pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi secara tegas meletakkan mandat bahwa perguruan tinggi didirikan untuk memenuhi tujuan konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. Orientasi utamanya adalah pengembangan intelektual, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan kegiatan bisnis berisiko tinggi seperti usaha pertambangan. Dengan demikian, memasukkan perguruan tinggi ke dalam skema pemberian izin tambang bertentangan dengan karakter dasar lembaga pendidikan sebagai non-profit scientific institutions yang harus menjaga independensi akademik dan integritas keilmuan [vide konsideran UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi] Kedua, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dibentuk untuk menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta pilar civil society. Ormas diberikan ruang untuk memperkuat demokrasi, partisipasi publik, dan kegiatan sosial-keagamaan, bukan diarahkan menjadi badan usaha yang terlibat dalam sektor ekstraktif. Dengan memaksa ormas memasuki domain bisnis pertambangan, negara mencampur adukkan peran masyarakat sipil dengan aktivitas ekonomi berisiko tinggi, sehingga berpotensi merusak fungsi sosial ormas, menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), sekaligus membuka ruang politisasi sumber daya alam [vide Konsiderans UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2017]. Ketiga, Undang-Undang Minerba secara inheren merupakan undang- undang yang berorientasi profit, bisnis, dan manajemen komersial sumber daya alam. UU ini mengatur struktur perizinan, investasi, eksploitasi, hingga aspek pemasaran mineral dan batubara. Karakteristik usaha pertambangan menuntut kapasitas finansial, teknologi, manajemen risiko, dan kepatuhan tata kelola yang tinggi. Orientasi UU Minerba tidak berada dalam wilayah pendidikan, keilmuan, maupun pembinaan masyarakat, melainkan pada perkembangan sektor ekonomi nasional dalam kerangka resource governance [vide UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU 2/2025]. 115 Dari perbedaan karakter ketiga rezim UU tersebut, terlihat bahwa pemberian izin pertambangan kepada perguruan tinggi maupun ormas keagamaan tidak memiliki kesesuaian tujuan (geen doelbinding) dan justru menimbulkan perluasan peran lembaga yang tidak didukung oleh mandat yuridis mereka. Perbedaan arah pengaturan ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut berseberangan secara konstitusional karena memaksa lembaga sosial dan pendidikan memasuki rezim bisnis ekstraktif yang sama sekali tidak kompatibel dengan norma dasar pembentukan masing-masing undang-undang. III. Teori Humane Governance dari Richard Falk Teori Humane Governance yang dikembangkan Richard Falk menekankan bahwa tata kelola negara yang baik harus berorientasi pada perlindungan martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan minimalisasi kekerasan struktural. Falk melihat bahwa kegagalan tata kelola publik muncul ketika negara menggunakan kekuasaannya untuk memfasilitasi kekuatan ekonomi tertentu tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekologis, dan etika terhadap masyarakat luas [vide Richard Falk. (2001). Humane Governance and the Environment: Overcoming Neo Liberalism. In: Gleeson, B., Low, N. (eds) Governing for the Environment. Global Issues Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780333977620_15]. Dalam perspektif ini, suatu kebijakan dinilai “tidak humanis” ketika ia mendorong institusi publik atau sosial untuk memasuki arena yang merusak tujuan dasarnya, menciptakan kerentanan baru, serta mengabaikan prinsip keadilan antar-generasi [vide Falk, Richard. “Humane Governance for the World: Reviving the Quest.” Review of International Political Economy 7, no. 2 (2000): 317–34. http://www.jstor.org/stable/4177345.]. Jika teori terebut diterapkan dalam konteks pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan maupun perguruan tinggi, maka terlihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar humane governance. 116 Korelasi dari gambar di atas pada hakikatnya menunjukan bagaimana ketiga aspek tersebut sebagai entitas yang saling terkait dan memegang peran penting dalam keseimbangan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, adanya kebijakan yang justru berorientasi utama pada salah satu aspek saja, akan berimbas pada aspek yang lain dikorbankan. Hal tersebut dalam konteks pertambangan dapat dianalisis sebagai berikut: 1. Pertama, kebijakan ini menggeser mandat fundamental lembaga- lembaga tersebut dari fungsi sosial dan pendidikan menuju orientasi market yang sangat berisiko. Hal tersebut menciptakan bentuk kekerasan struktural karena negara mendorong entitas non-profit memasuki sektor ekstraktif yang secara empiris rentan terhadap kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan distribusi manfaat. Dalam konteks teori Falk, tindakan seperti ini merupakan kegagalan negara dalam menjamin tata kelola yang memuliakan manusia dan melindungi keberlanjutan ekosistem. 2. Kedua, pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dan ormas mengabaikan prinsip ethical responsibility yang ditegaskan Falk, yakni bahwa kebijakan publik harus memperkuat kapasitas lembaga untuk menjalankan fungsi etik, sosial, dan kemanusiaannya, bukan justru mengaburkan identitas kelembagaan tersebut. Perguruan tinggi seharusnya menjadi pusat keilmuan yang independen dan bebas dari konflik kepentingan bisnis, sedangkan ormas keagamaan secara fokus utama melakukan pembinaan moral, solidaritas sosial, dan demokrasi. Dengan memasukkan keduanya ke dalam bisnis pertambangan, negara menciptakan distorsi moral governance, karena memperdagangkan sumber daya alam melalui lembaga lembaga yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai etika publik. 117 3. Ketiga, perspektif humane governance menuntut bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Pertambangan adalah sektor yang memiliki risiko besar terhadap kerusakan ekologis, pencemaran, dan kehilangan ruang hidup masyarakat lokal. Menyerahkan izin tambang kepada entitas yang tidak memiliki kompetensi teknis dan pengalaman tata kelola sumber daya alam bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan tidak sejalan dengan orientasi humanis yang menempatkan keberlanjutan sebagai prasyarat legitimasi kebijakan publik. Negara gagal memenuhi standar humane governance karena memindahkan tanggung jawab ekologis ke lembaga yang tidak dirancang untuk itu. IV. Teori Relasi Kuasa dalam Penunjukan Prioritas Izin Tambang Dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan manifestasi dari distribusi kuasa yang bekerja melalui aturan, institusi, dan praktik diskursif. Ketentuan yang memberikan prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi dapat dibaca sebagai praktik kuasa yang memproduksi subjek tertentu yakni lembaga sosial dan pendidikan untuk menjalankan peran yang sebelumnya bukan domain mereka [vide Mathias Klitgård Sørensen. “Foucault on Power Relations”. Diakses dari, https://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-242_en.html, 14 November 2025.]. Negara, melalui kebijakan ini, menciptakan regime of truth yang baru dengan menormalisasi bahwa entitas non-profit layak masuk dalam sektor ekstraktif, padahal hal tersebut bertentangan dengan struktur fungsi kelembagaan mereka. Pandangan Foucault menekankan bahwa kuasa bekerja dengan cara yang halus bukan memaksa secara langsung, akan tetapi membentuk kondisi pengetahuan dan aturan sehingga subjek merasa “wajar” mengikuti arah tersebut. Dalam konteks ini, pemberian prioritas izin tambang merupakan bentuk produksi kuasa yang mengkonstruksi ketergantungan antara negara, sumber daya alam, dan institusi keagamaan/pendidikan [vide Lynch, Richard A. “Foucault’s Theory of Power.” Chapter. In Michel Foucault: Key Concepts, edited by Dianna Taylor, 13–26. Key Concepts. 118 Acumen Publishing, 2010]. Ketergantungan tersebut membuka peluang clientelism dan patronase politik, karena negara mendistribusikan sumber daya strategis kepada entitas tertentu yang dapat memperkuat posisi kekuasaan, baik secara simbolik, politik, maupun sosial. Dari kacamata relasi kuasa Foucault, kebijakan tersebut bukan hanya persoalan hukum atau administrasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan negara mengalir ke dalam ruang-ruang sosial yang seharusnya otonom. Penunjukan prioritas izin tambang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan, serta menciptakan potensi kontrol terhadap ormas keagamaan dan perguruan tinggi melalui mekanisme market. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya problematik secara konstitusional dan kelembagaan, tetapi juga menggambarkan konsentrasi kuasa yang berbahaya dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk memperkuat pandangan Foucault, perlu menimbang juga perspektif Jhon Stuart Mill tentang Kebebasan atau “Freedom”, dimana kebebasan menurut Mill berpusat pada prinsip “Kerugian: (harm principle), yaitu kebebasan individu dapat dibatasi hanya jika Tindakan tersebut membahayakan orang lain [vide Helen Pringle. “Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign”: John Stuart Mill, freedom of speech, and the harm principle”. Diakses dari https://www.abc.net.au/religion/john-stuart-mill,-freedom-of-speech,-and- the-harm principle/13767602, 14 November 2025]. Terdapat tiga kebebasan utama yang saling berhubungan menurut Mill yaitu: 1) kebebasan berpikir dan berekspresi, 2) kebebasan mengejar cita rasa; dan 3) kebebasan berkumpul/berserikat [vide Jhon Stuart Mill. On Liberty. Ontario: Batoche Book Limited, 2001. Hlm 6-25. Lihat juga dalam “John Stuart Mill’s enduring arguments for free speech” diakses dari https://www.thefire.org/research- learn/john-stuart-mills-enduring-arguments-free-speech, 14 November 2025]. Apabila dianalisis seksama dan sederhana dengan memadukan prinsip Foucault & Jhon Stuart Mill, maka skema IUP Minerba terhadap Ormas Keagamaan dan Perguruan Tinggi merupakan suatu upaya untuk mengambil kendali secara penuh, dimana pengawasan atau kritik yang bersumber dari moral masyarakat dalam bentuk civil society maupun nalar 119 akademik yang berbasis pada ilmu pengetahuan tidak lagi memiliki power atau kekuatan untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan tatanan bernegara [vide Peter Fleming, Dark Academia: How Universities Die (London: Pluto Press, 2021), https://books.google.co.id/books?id=VqGJzQEACAAJ. Buku Dark Academia: How Universities Die karya Peter Fleming berpendapat bahwa universitas sedang "mati" karena pengaruh neoliberalisme dan korporatisasi, di mana institusi pendidikan tinggi telah berubah menjadi perusahaan bisnis yang mengutamakan keuntungan daripada pencarian pengetahuan, yang berdampak buruk pada kesejahteraan staf dan mahasiswa], akan tetapi semua aspek telah dikendalikan secara membabi buta dengan prinsip dan tujuan untuk “Keuntungan Sebesar besarnya”, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. V. Bahaya Diskresi untuk Prioritas Izin Tambang Pemberian ruang diskresi yang terlalu luas kepada Menteri ESDM dan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menentukan prioritas penerima izin tambang menimbulkan risiko pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik (freies ermessen). Diskresi hanya sah digunakan dalam ruang kosong hukum dengan tujuan kepentingan umum, namun kriteria “prioritas” dalam kebijakan ini tidak dirumuskan secara objektif maupun terukur. Ketidakjelasan parameter tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, ketidak-proporsionalan, dan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan teknis pertambangan. Dalam sektor berisiko tinggi seperti pertambangan, diskresi yang tidak dibatasi dapat melahirkan bias politik, praktik patronase, dan konflik kepentingan karena menteri memiliki kuasa menentukan kelompok tertentu sebagai penerima hak atas sumber daya strategis [vide Hidayat Pratama Putra, “New Paradigm Of Abuse Of Power On Discretion After Government Administration Act,” Unram Law Review 2, no. 1 (Mei 2018), https://doi.org/10.29303/ulrev.v2i1.23]. Minimnya mekanisme kontrol dan transparansi memperkuat potensi deformasi tujuan kewenangan (detournement de pouvoir), sehingga keputusan yang dihasilkan tidak 120 hanya bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan, tetapi juga mengancam integritas tata kelola pertambangan yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Sri Nurhari Susanto, “Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental),” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 2 (Juni 2020): 260–71, https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260- 271]. VI. Rendahnya Kepastian Hukum yang Berkeadilan Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi menimbulkan rendahnya kepastian hukum karena tidak adanya kesesuaian antara karakter kelembagaan kedua entitas tersebut dengan rezim hukum pertambangan yang bersifat komersial dan berisiko tinggi. Ketidaksinkronan antara UU Minerba, UU Perguruan Tinggi, dan UU Ormas menciptakan kekosongan standar operasional, ketidakjelasan kompetensi, serta ketidakterikatan fungsi sosial dengan fungsi bisnis. Ketidakpastian ini berdampak pada kerentanan dalam implementasi, potensi sengketa, serta ambiguitas tanggung jawab administratif maupun lingkungan. Di lihat dari aspek politik hukum menurut Mahfud MD, adalah sarana bagi penyelenggara negara dalam menentukan suatu kebijaksanaan hukum (legal policy) yang hendak maupun sudah dilaksanakan dalam konteks nasional mencakup bagaimana konfigurasi sistem politik mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum [vide Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h 9]. Berbeda halnya dengan paradigma politik hukum ditinjau dari sudut pandang Sosiologis yang menurut Satjipto Raharjo diartikan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat [vide King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). hlm 8]. Dari konsep tersebut, pada hakikatnya, melalui konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum undang-undang yang responsif dan berkeadilan, sedangkan dinamika politik yang otoriter cenderung menghasilkan undang-undang yang konservatif atau ortodoks. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari prinsip kepastian hukum yang berkeadilan menuntut perlakuan yang proporsional, transparan, dan tidak 121 diskriminatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, skema prioritas izin tambang untuk ormas dan perguruan tinggi justru menimbulkan ketidaksetaraan akses antar pelaku usaha, menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan membuka ruang preferensi politik. Ketidakjelasan dasar normatif dan prosedural membuat keputusan negara tidak dapat diprediksi, sehingga nilai-nilai keadilan substantif maupun prosedural menjadi terabaikan. Kebijakan tersebut yang pada akhirnya melemahkan asas negara hukum yang mensyaratkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan. VII. Penutup Ketentuan yang memberikan prioritas izin pertambangan kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi secara substansial bertentangan dengan prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (2) mengenai persamaan dan keadilan, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian hak prioritas kepada kelompok tertentu tanpa landasan objektif maupun relevansi fungsional menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam akses terhadap sumber daya publik dan mengaburkan hubungan antara fungsi sosial/pendidikan dengan kegiatan komersial ekstraktif yang berisiko tinggi. Lebih jauh, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan filosofi keadilan dalam Pancasila. Kebijakan yang mengutamakan kelompok tertentu tanpa justifikasi yang sah secara moral maupun konstitusional menciptakan perlakuan istimewa yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Di sisi lain, praktik politik priorisasi sumber daya alam melalui ormas dan perguruan tinggi berpotensi menggerus etika publik karena mengaburkan batas antara kepentingan komersial dan fungsi-fungsi luhur lembaga sosial serta pendidikan. Dengan demikian, norma yang memberikan prioritas izin pertambangan kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi tidak hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga gagal mencerminkan nilai dasar konstitusi dan falsafah bangsa. Oleh karena itu, ketentuan tersebut layak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 122 hukum mengikat sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, dan tata kelola sumber daya alam yang berorientasi pada kemakmuran seluruh rakyat. 2. Ahli Rega Felix, S.H., M.H. A. Pendahuluan 1. Saya akan menguraikan keterangan ahli dalam Perkara Mahkamah Konstitusi yang digabung yaitu Perkara Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 202/PUU-XXIII/2025 sebagai dosen ilmu hukum dengan latar belakang hukum tata negara dengan pengalaman sebagai advokat bidang konstitusi serta pengalaman sebagai tenaga ahli tata kelola TI dan drafter di bidang tata kelola berkelanjutan. Dalam memberikan keterangan sebagai ahli saya merujuk kepada dua rujukan penelitian utama yaitu referensi karya Joe Horton yang berjudul “The All or Nothing Problem” dan referensi karya Andrea Loreggia, Emiliano Lorini, dan Giovanni Sartor yang berjudul “Modelling Ceteris Paribus Preference with Deontic Logic” dalam membentuk model pemikiran dan hasil penelitian dari Helena Ivanov, Theo Zenou, Matt Qvortrup berjudul “Geopolitics on Critical Minerals” untuk memberikan konteks tambahan. Referensi tersebut saya tafsirkan sesuai dengan konteks keilmuan dan pengalaman saya. 2. Saya menggunakan referensi tersebut berdasarkan permohonan kepada saya untuk menafsirkan makna instrumen afirmatif dalam pemberian prioritas izin tambang, model sistem norma yang mengakomodir Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, serta makna prioritas dalam hilirisasi tambang. Berdasarkan hal tersebut, maka secara singkat keterangan ini dapat diberikan judul sebagai “Konsep Prioritas Dalam Sistem Normatif”. Konsep tersebut kemudian dapat menjadi kerangka teoritis untuk menjawab dua isu besar yaitu: 1) Permasalahan afirmatif atas tambang dalam Perkara No.160/PUU-XXIII/2025; dan 2) Permasalahan prioritas dalam hilirisasi tambang dalam Perkara No.202/PUU-XXIII/2025 123 B. Permasalahan Afirmatif Atas Tambang Dalam Perkara No.160/PUU- XXIII/2025 3. Untuk mengurai persoalan kebijakan afirmasi, saya akan menggunakan tulisan Joe Horton sebagai pisau analisa. Karya Joe Horton membawa kita untuk membayangkan suatu kondisi kita dihadapkan pada bangunan yang hendak runtuh dan terdapat dua orang di bawahnya. Jika kita menolong orang tersebut, maka mengorbankan diri kita, misalkan menjadi kehilangan bagian tubuh kita. Pada kondisi tersebut terdapat pilihan moral, yaitu: 1) tidak ada kewajiban untuk menolong orang tersebut atau suatu kebolehan untuk menyelamatkan diri kita; 2) kita menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan tubuh kita; atau 3) kita menyelamatkan dua orang dengan mengorbankan tubuh kita (Joe Horton, 2017:1). Jika kita menyelamatkan diri kita, maka hal tersebut tidak salah karena hal tersebut adalah kebolehan. Jika kita menyelamatkan kedua orang tersebut dengan mengorbankan tubuh kita, maka perbuatan kita dianggap terpuji (moral tertinggi). Jika kita menyelamatkan satu orang meskipun mengorbankan tubuh kita yang sama, maka terdapat pertanyaan moral. Misalkan: jika sebenarnya dapat diselamatkan dua orang dengan pengorbanan yang sama, lalu mengapa hanya menyelamatkan satu orang? Asumsi dapat berkembang hingga menimbulkan pertanyaan apakah orang tersebut memiliki favoritisme terhadap orang tersebut atau tidak. Dengan kondisi tersebut, kemudian muncul pertanyaan apakah tidak lebih baik menyelamatkan diri sendiri tanpa menyelamatkan dua orang dibandingkan menyelamatkan hanya satu orang? Dalam perspektif moral, bisa saja dikatakan hanya dengan menyelamatkan satu orang perbuatan tersebut justru menjadi tercela. Pertanyaan selanjutnya adalah: berdasarkan kondisi di atas, pilihan moral apa yang tepat dalam kita melakukan inferensi? Permasalahan ini yang disebut dengan “all or nothing problem”. 4. Terhadap permasalahan tersebut, Joe Horton memberikan solusi berupa optimific altruism, yaitu: “if we are willing to make a sacrifice, unless we have adequate agent-relative reasons to bring about a 124 suboptimal outcome, we ought to bring about the best outcome that we can permissibly bring about by making this sacrifice” (Joe Horton, 2017:9). Penafsiran sederhananya adalah kehendak untuk mengorbankan sesuatu berimplikasi kepada kewajiban untuk mencapai hasil terbaik yang diperbolehkan. Kewajiban moral tersebut bergantung dari kehendak untuk melakukannya, tidak semata – mata dari luaran atas dampaknya. Rumusan sederhananya: perbuatan baik ini tidak diwajibkan, tetapi jika kita memilih untuk melaksanakannya kita harus melaksanakan dalam kemungkinan yang terbaik, atau jika tidak maka jangan dilaksanakan. 5. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan utilitarianisme. Jika kita menggunakan asumsi utilitarian, maka konsekuensi atas perbuatan yang menjadi tolak ukur, terutama yang memaksimalkan benefit. Menyelamatkan dua adalah yang terbaik dan menyelamatkan satu lebih baik dibandingkan tidak menyelamatkan. Berbeda dengan asumsi utilitarian, optimific altruism tidak serta-merta melihat kepada konsekuensi atas perbuatan, tetapi memberikan opsi untuk tidak melakukan perbuatan. Namun, jika kita memiliki kehendak untuk berbuat, maka luaran terbaik yang harus dilakukan. Konstruksi ini adalah untuk menjawab apakah secara moral lebih baik tidak menyelamatkan orang sama sekali atau menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan orang yang lain dengan pengorbanan yang sama. 6. Bahwa dalam konteks pemberian afirmatif konsesi tambang, terdapat dilemma yang sama. Misalkan pemerintah tidak memberikan afirmatif konsesi tambang kepada subjek afirmasi, maka hal tersebut juga tidak menjadikan perbuatan pemerintah adalah salah. Namun, kita juga tidak dapat menyalahkan niat baik yang ada untuk memberikan afirmatif kepada subjek afirmasi. Jika kita gunakan optimific altruism, maka jika telah dipilih untuk memberikan afirmatif konsesi tambang, tidak boleh ada yang tertinggal atau jika tidak, maka jangan berikan afirmatif konsesi tambang (all or nothing). 7. Melalui pisau analisa Joe Horton, sesungguhnya kita dapat melihat bagaimana kesalahan dalam pemberian kebijakan afirmatif dapat jatuh 125 ke dalam paradoks. Hal ini dapat diibaratkan pemerintah memiliki niat baik ingin menolong, tetapi ternyata hanya menolong satu orang sedangkan ada dua orang yang perlu ditolong, sehingga pemerintah dianggap melakukan favoritisme. Trivialitas ini dapat terlihat di dalam sejarah revisi UU Minerba, yaitu PP 25/2024 hanya memberikan afirmasi terhadap ormas keagamaan. Namun, kebijakan tersebut memberikan kecemburuan kepada elemen rakyat lainnya, akhirnya UU Minerba memperluas afirmasi termasuk kepada usaha kecil, koperasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, faktanya usaha kecil dan koperasi sesungguhnya juga sudah mengelola tambang. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan lalu usaha kecil dan koperasi mana yang ditolong? Optimific altruism dalam hal ini dapat menjadi pisau analisa untuk menentukan jika memang afirmatif hendak diberikan, mekanisme apa yang menghasilkan luaran terbaik yang tidak menciptakan favoritisme. 8. Untuk menguraikan permasalahan tersebut, maka saya mengusulkan 3 (tiga) parameter sebuah tindakan afirmatif, yaitu: 1) Kebijakan afirmatif diberikan kepada pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata; 2) Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya; 3) Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara; Parameter 1) menegaskan bahwa yang berhak menerima afirmasi adalah hanya pihak yang memang paling tidak beruntung (least advantages). Jika penerima afirmasi justru pihak yang mendapatkan privilege, maka justru semakin memperlebar jurang dari ketidaksetaraan, sehingga bertentangan dengan tujuan dari afirmasi tersebut. Parameter 2) akan menentukan dalam bentuk apa afirmasi dapat diberikan. Misalkan afirmasi diberikan terhadap objek yang memiliki nilai kelangkaan, maka surplus nilai dari kelangkaan tersebut menjadi milik subjek afirmasi, namun menegasikan kesempatan kepada pihak lainnya baik dalam konteks ruang maupun waktu. Parameter 3) menegaskan kembali bahwa kebijakan afirmatif hanya merupakan mekanisme korektif untuk mengembalikan titik seimbang 126 kesetaraan bukan sebagai kewajiban universal. Dengan pemahaman terhadap tiga parameter ini maka kita dapat membayangkan bentuk afirmasi yang ideal seperti: bantuan modal UMKM, kesempatan kerja, dan akses pendidikan. 9. Sebagai ilustrasi: jika terdapat x jumlah subjek afirmasi dan y jumlah kuota afirmasi pada tahun tertentu di mana bentuk afirmasi yang diberikan adalah kesempatan kerja, maka nilai y dapat berubah tergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Nilai y dan x mungkin untuk menjadi setidaknya setara, sehingga pemberian afirmatif dapat menciptakan keseimbangan ekuilibirum tanpa perlu menciptakan ketimpangan baru. Asumsikan bentuk afirmasi yang diberikan adalah barang tambang, maka jumlah kuota afirmasi tidak bertumbuh secara linear dengan jumlah subjek afirmasi yang mungkin tumbuh bahkan secara eksponensial. Jika afirmasi dilaksanakan, maka berpotensi menciptakan diskriminasi baru karena nilai kelangkaannya menjadi berada pada subjek afirmasi yang terbatas. Andaikan jumlah pada periode tertentu dianggap adil, namun jika dikaitkan dengan periode bagi generasi selanjutnya akan dapat dirasakan tidak adil. Hal ini dapat kita sebut sebagai inter-generational discrimination atau ketidakadilan yang dirasakan bagi generasi selanjutnya. 10. Bentuk afirmasi yang tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya adalah sebisa mungkin menciptakan jarak antara x dan y dalam kondisi isomorfis, sehingga relasi antaranya bersifat bijektif. Apa yang dimaksud dengan relasi bijektif, yaitu relasi one-to-one seperti visualisasi berikut: Pertanyaannya: apa yang memungkinkan adanya relasi bijektif dalam dunia tambang? Jika konsep prioritas dipertautkan kepada instrumen afirmasi, lalu bagaimana makna prioritas tersebut menciptakan suatu kondisi yang paling adil? 127 11. Bahwa kembali kepada permasalahan all or nothing dan bayangkan terdapat konsep tentang BUMN dan konsep entitas non-negara. Kemudian, asumsikan negara ingin menyelamatkan entitas non- negara (afirmatif). Terdapat dunia kemungkinan, misalkan: 1) pemerintah tidak mengambil kebijakan afirmatif, 2) pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 1 pihak, 3) pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 2 pihak. Hal ini sama seperti ketika kita dihadapkan kepada dilemma moral antara menolong 1 orang atau 2 orang dengan mengorbankan diri kita. Jika kita hanya menyelamatkan 1 orang, maka perbuatan kita dapat dianggap tercela karena dapat dianggap favoritisme. Asumsi dapat berkembang yaitu memang kita memiliki niat baik, namun mengapa membiarkan 1 orang lainya mati sedangkan kita bisa menyelamatkan 2 orang? Mungkin saja ada niat jahat dibalik niat baik karena kita membenci 1 orang tersebut. Andaikan kita tidak menolong 2 orang, maka kita juga tidak dapat dipersalahkan karena adalah kebolehan. Pilihan terbaik adalah kita harus menolong semuanya. Yang menjadi pertanyaan, jika Pemerintah tidak memberikan afirmatif, apakah kesemuanya tidak tertolong? Kita harus ingat bahwa masih ada BUMN yang bisa mengelola yang hasilnya dapat dipergunakan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, bukankah BUMN juga merupakan jawaban? Karena jika kita hanya menolong sebagian, maka bukankah justru meninggalkan yang lain?. 12. Sesungguhnya dengan adanya konsep prioritas kepada BUMN, maka hal tersebut cukup memfalsifikasi argumen niat baik pemerintah untuk menolong semua. Namun, andaikan terhadap objek yang memiliki nilai kelangkaan tersebut tetap ingin diberikan afirmatif, pemerintah akan kesulitan untuk memuaskan semua pihak. Permenungan sederhananya: bagaimana caranya 1.200 WIUP akan dibagi kepada 60juta UMKM secara adil? Bagaimana klaim menolong semua tanpa adanya favoritisme? Pertanyaan ini merupakan permasalahan filosofis yang rumit. 13. Rumusan Pasal 51 ayat (1) UU Minerba yang berbunyi: “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan 128 perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.” bersifat multi-tafsir. Hal ini dikarenakan antara subjek penerima WIUP dan mekanisme pemberian WIUP tidak memiliki korelasi logis yang jelas. Secara visual sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: Secara visual memang terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya rumusan norma tersebut dapat memunculkan 243 varian interpretasi. Salah satu interpretasinya bisa saja badan usaha mungkin melalui lelang atau pemberian prioritas, atau badan usaha mungkin melalui lelang dan pemberian prioritas, atau badan usaha melalui lelang, atau badan usaha kecil menengah mungkin melalui lelang atau pemberian prioritas, atau badan usaha kecil menengah mungkin melalui lelang dan pemberian prioritas, dan seterusnya. Rumusan tersebut juga tidak memiliki kejelasan siapa yang menjadi subjek afirmasi, apakah berarti badan usaha merupakan subjek afirmasi yang bisa tidak melalui lelang. Atau, koperasi bukan merupakan subjek afirmasi yang bisa melalui lelang. Menariknya, berdasarkan fakta yang ada, melalui penelusuran data MODI ESDM, sudah banyak perseorangan dan koperasi yang memiliki izin tambang, termasuk koperasi pondok pesantren dan koperasi unit desa. Izin tersebut didapatkan sebelum adanya kebijakan afirmatif. Jika memang sebenarnya sebelum UU 2/2025 diundangkan, koperasi maupun perseorangan sudah dapat mengelola tambang, lalu di mana letak koperasi maupun perseorangan sebagai korban diskriminasi? Jika faktanya demikian, maka jika saat ini perseorangan dan koperasi mendapatkan kebijakan afirmatif, maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif terhadap 129 perseorangan dan koperasi lainnya termasuk yang telah atau akan mendapatkan WIUP tanpa mekanisme kebijakan afirmatif. 14. Ketidakjelasan dalam persoalan siapa yang menjadi subjek afirmasi tersebut kemudian akan berimplikasi kepada penafsiran apakah badan usaha swasta merupakan subjek afirmasi. Hal ini patut dipertanyakan karena melalui Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, secara eksplisit dinyatakan badan usaha swasta dapat diberikan WIUP secara prioritas. Jika demikian, lalu apakah makna pemberian prioritas adalah bentuk instrumen afirmatif atau melebihi makna sebagai instrumen afirmatif? Mahkamah Konstitusi memberikan pintu “penawaran prioritas” dapat menjadi instrumen afirmatif (vide Putusan MK No.77/PUU-XXII/2024), lalu apakah mungkin ditafsirkan lebih dari itu? Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah makna “penawaran prioritas” memiliki makna yang sama dengan “pemberian prioritas”? apakah langkah DPR dan pemerintah menafsirkan putusan MK yang memaknai penawaran prioritas menjadi pemberian prioritas merupakan suatu penafsiran yang eksesif? 15. Bahwa jika divisualisasikan konstruksi norma Pasal 51 ayat (1) UU Minerba menggunakan konsep disjungtif seperti berikut: Melalui frasa “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas”, lelang dan pemberian prioritas menjadi konsep yang berada pada kelas yang sama. Hanya saja subjek penerima IUP terdiri dari badan usaha, badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan. Apapun yang menjadi subjek afirmasi dapat melalui jalan salah satunya karena term “atau” selalu dapat bersifat alternatif. 130 16. Bahwa karena berada pada kelas yang sama, maka kita akan menghadapi paradoks yang sama dengan paradoks “mail or burn the letter!”. Solusi untuk mengatasi paradoks tersebut adalah dengan menempatkan konteks preferensi atas pilihan norma yang diberikan (Andrea Loreggia, 2022:9). Cara menyelesaikan paradoks ini adalah dengan mengembalikan konteks kepada putusan MK yang menafsirkan bahwa yang menjadi instrumen afirmatif adalah “penawaran prioritas” bukan “pemberian prioritas”, dengan demikian sesungguhnya tidak ada konsep pemberian prioritas sebagai mekanisme afirmatif. 17. Bahwa untuk itu kita harus pahami bahwa term “penawaran” memiliki intensi yang di dalamnya mencakup ekstensi “lelang”. Dengan demikian, kita dapat satu paketkan antara konsep penawaran dan lelang. Kemudian, kita tempatkan pada kelas apa term “pemberian”. Lelang dalam konteks pertambangan memiliki definisi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Permen ESDM No.11/2018: “Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.” Sedangkan kata “lelang” menurut KBBI adalah “penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang”. Penjualan adalah konsep hukum karena untuk sebuah lelang tidak serta-merta harus bersifat jual-beli, maka dari itu secara lebih umum dapat dipadankan dengan penawaran sebagaimana seperti dalam Pasal 1 angka 11 Permen ESDM No.11/2018. Pengertian ini sesuai dengan alasan andai kita melakukan lelang agunan melalui KPKNL, berita acara lelang cukup menjadi alas hak untuk proses balik nama tanpa harus ada proses jual-beli. Namun, pengertian leksikal tersebut penting untuk memadankan unsur “di hadapan orang banyak”, sehingga makna tersebut dapat tautologis dengan makna “penawaran umum”, dengan demikian maknanya sesuai dengan definisi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Permen ESDM No.11/2018. 131 18. Bahwa makna tersebut kemudian dapat diinstrumentasikan kepada norma implementasinya, seperti adanya syarat pengumuman dalam Pasal 20 Permen ESDM No.11/2018 karena sebagai prasyarat dari pengertian “penawaran umum”, yang berbunyi: “Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan: a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi; dan/atau c. di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi.” 19. Bahwa kemudian makna “dengan tawaran yang atas-mengatasi” membuka ruang adanya kompetisi karena pertambangan secara hakikat memang bersifat high technology, high risk, dan high financial. Sehingga, makna tersebut kemudian diinstrumentasikan dalam norma Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Permen ESDM No.11/2018 yang menyatakan: “Panitia Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.” “Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, atau WIUPK Batubara berdasarkan penjumlahan atas: a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.” “Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara Lelang.” 132 20. Bahwa di dalam makna lelang tersebut tercakup makna penawaran karena tiada mungkin ada lelang tanpa adanya penawaran. Apakah harus dinamakan “lelang”? Tidak harus menggunakan istilah lelang, bisa saja dinamakan “lomba”, “kompetisi”, “sayembara”, “beauty contest”, “auction”, atau apapun tetapi konsep dalam pikiran kita tetap sama. Saya menggunakan istilah lelang karena sudah menjadi pengertian umum di dalam perundang-undangan. Kemudian, kita dapat melanjutkan pertanyaan di mana posisi “pemberian”? 21. Bahwa untuk memudahkan kita harus ingat ilustrasi dalam hukum perdata di mana dalam hubungan kebendaan dikaitkan dengan perikatan ada perikatan terhadap perjanjian itu sendiri dan ada perjanjian kebendaannya atau disebut dengan levering. Ketika kita melakukan jual-beli dan terpenuhi unsur harga dan barang, maka jual – beli tersebut sah, namun perpindahan kepemilikan harus disertai dengan perjanjian kebendaan (levering). Levering dalam hukum Islam dapat disebut qabdh. Misalkan telah terjadi qabdh, maka seseorang dapat melakukan tasharuf terhadap benda tersebut. Analoginya seperti: misalkan kita ingin memiliki rumah, maka kita dapat melakukan jual-beli sebagai alas hak-nya, kemudian dilakukan pendaftaran (balik nama) sebagai levering-nya. Namun, kita juga dapat mengikuti lelang melalui KPKNL, misalkan kita adalah pemenang lelang, maka akan terdapat berita acara lelang. Berita acara lelang kemudian menjadi alas hak untuk dilakukan proses balik nama. Jika kita analogikan terhadap konstruksi hukum tersebut, maka makna “pemberian” serupa dengan proses “levering” atau “qabdh”. Dengan adanya pemberian, maka kita dapat melakukan tindakan terhadap benda tersebut (tasharuf). 22. Dengan pemahaman tersebut, maka baik melalui lelang maupun tanpa lelang selama ada IUP yang diterbitkan, maka dapat dipastikan ada pemberian. Karena, seseorang dapat melakukan kegiatan pertambangan jika ada IUP. Jika ada IUP, maka pasti diberikan oleh pihak yang berwenang menerbitkan IUP. Dengan penafsiran ini, maka apakah tepat merumuskan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 133 Minerba dengan rumusan disjungtif dengan frasa “dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas”? 23. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan selanjutnya yang perlu direnungkan: apakah sesungguhnya terdapat konsep “pemberian+prioritas”? Untuk menelusuri hal tersebut kita harus melihat kepada original intent penawaran prioritas yang sesungguhnya untuk BUMN. UU 3/2020 sesungguhnya sudah menyatakan yang mendapatkan penawaran prioritas adalah BUMN/D tidak selebih dan selainnya (vide Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020). Makna yang sama dengan pemberian prioritas dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 yang menyatakan: “Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.” Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 diatur: “Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).” Berdasarkan peraturan tersebut, maka makna pemberian tanpa proses lelang adalah jika berasal dari penawaran prioritas jika dan hanya jika hanya terdapat 1 BUMN yang berminat. Jika makna “pemberian prioritas” memiliki makna yang sama dengan pemberian tanpa lelang, maka harus dipersamakan dalam pengertian pemberian kepada BUMN tersebut. 24. Bahwa pertanyaan selanjutnya: apakah mungkin hal tersebut dilakukan kepada selain BUMN/D? konsep pemberian prioritas berarti memiliki sifat “one-to-one”, sedangkan konsep lelang adalah “one-to- many”. Hal ini bukan berarti jika hanya ada 1 peminat dari lelang, maka dapat dilakukan pemberian tanpa lelang. Misalkan kita membeli rumah agunan melalui KPKNL dan kita hanya satu – satunya peserta, alas hak yang sah tetap berita acara lelang, bukan berarti secara otomatis 134 langsung diberikan dengan meniadakan lelang. Menjadi pertanyaan, lalu sifat penawaran apa yang memungkinkan terjadinya “one-to-one”? 25. Kondisi one-to-one mungkin terjadi jika dan hanya jika kondisi menguasai ada pada diri sendiri. Misalkan, mengapa BUMN bisa mendapatkan prioritas? Karena makna “hak menguasai negara” mencakup “beheersdaad” berupa kepemilikan negara melalui BUMN, dengan demikian pada prinsipnya tambang yang dikuasai negara ketika diberikan prioritas kepada BUMN adalah refleksif kepada dirinya sendiri. Kondisi ini serupa jika misalkan kita sudah menguasai WIUP di suatu wilayah, kemudian ada komoditas lain yang ditemukan, maka kita mendapatkan prioritas atas komoditas lain yang ditemukan karena pada dasarnya kita sudah menguasai WIUP itu sendiri (vide Pasal 40 ayat (4) UU 3/2020). 26. Kemudian, menjadi pertanyaan mungkinkah entitas non-negara ketika belum menguasai suatu WIUP menerima pemberian prioritas seperti BUMN/D? Saya mengusulkan satu asas yaitu sepanjang memenuhi “asas rekognisi berdasarkan ikatan teritorial yang kuat”, maka bisa diberikan. Kalau kita renungkan asas tersebut memungkinkan suatu struktur yang bersifat isomorfis sehingga masuk akal secara logika untuk diterapkan pemberian prioritas. Lalu, entitas apa yang memungkinkan terjadinya kondisi isomorfis? Mari coba lihat konsep subjek “hak menguasai negara” dalam Pasal 2 ayat (4) UU Pokok Agraria. Karena tambang adalah berakar dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan hak menguasai negara, maka jika hendak mendapatkan prioritas harus merupakan bagian dari hak menguasai negara. Salah satunya adalah dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Mengapa masyarakat hukum adat bisa diberikan? Karena masyarakat hukum adat lahir dari asas rekognisi dengan ikatan teritorial yang kuat. Landasan konstitusional ini ada pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Apakah ormas keagamaan bisa mendapatkan bagian dari hak menguasai negara? Jawabannya adalah bisa, sepanjang telah menjadi masyarakat hukum adat. 27. Konstruksi berpikirnya seperti ini: jika negara mengakui masyarakat hukum adat, anggaplah masyarakat hukum adat x, maka secara 135 teritorial, masyarakat tersebut menguasai wilayah tersebut. Jika ada tambang di dalamnya, maka masyarakat adat x berhak untuk mengelolanya secara prioritas karena pada prinsipnya adalah dalam penguasaannya. Imajinasikan kelurahan y yang berdiri pada tahun 2020 ingin membentuk masyarakat hukum adat yang baru karena memiliki ikatan genealogis tertentu. Jika terjadi kondisi tersebut, maka kelurahan y tidak dapat mendapatkan prioritas pengelolaan tambang karena harus merupakan masyarakat hukum adat yang telah ada. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mensyaratkan “sepanjang ada”, sehingga andaipun kelurahan y warganya memiliki ikatan genealogis tertentu dan menetap di suatu teritorial tertentu juga tidak dapat mendapatkan prioritas pengelolaan tambang karena mengada – ada bukan sepanjang ada. Kecuali, beberapa ribu tahun kemudian warga kelurahan y menjadi leluhur yang diperbudayakan masyarakat tertentu. 28. Asas rekognisi dengan konsep “sepanjang ada” yang memungkinkan terjadinya proses “one-to-one” karena masyarakat hukum adat, dalam periode tertentu, tidak mungkin mereplikasi dirinya. Semenjak adanya UU Desa, masyarakat hukum adat memiliki tempat dengan yang dinamakan desa adat. Dengan demikian, andai masyarakat tersebut ingin melakukan kegiatan tambang, maka mungkin saja dengan membentuk BUMDesa. Karena desa merupakan bagian dari rekognisi negara, maka kemudian hak menguasai negara refleksif terhadap dirinya seperti BUMN/D. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat digambarkan siapa saja yang mungkin mendapatkan pemberian prioritas sebagai berikut: 29. Kembali kepada pemberian prioritas kepada BUMN, pemerintah juga menyadari meskipun BUMN adalah lahir dari rahim hak menguasai 136 negara, tetapi mungkin saja bereplikasi. Maka dari itu, terdapat konsep “lelang dengan penawaran prioritas” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018. 30. Konsep “lelang dengan penawaran prioritas” adalah sistem lelang yang berasal dari penawaran secara prioritas ketika subjek penerima penawaran prioritas lebih dari satu. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Kepmen ESDM 258.K/MB.01/MEM.B/2023: “Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui penawaran secara prioritas sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.” “Dalam hal pada penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minat, maka Menteri mengoordinasikan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, untuk mencapai kesepakatan” “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan dengan cara lelang kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minatnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; atau Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dalam penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;” 137 31. Lampiran Kepmen ESDM 258.K/MB.01/MEM.B/2023 memuat diagram alir prosesnya, untuk itu saya mengutip pada tahap di mana jika terjadi lebih dari 1 BUMN/D yang berminat: Pada tahap tersebut, menteri memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan BUMN/D untuk bersepakat, termasuk jika membentuk joint venture. Timbul pertanyaan lalu apa yang dimaksud dengan “mengoordinasikan”? jika konsep “pemberian prioritas” memiliki makna yang sama, lalu apakah mengoordinasikan mungkin dilakukan terhadap entitas non-negara yang diberikan afirmatif seperti badan usaha kecil, koperasi, dan ormas keagamaan? 32. Menurut pendapat saya, pada fase inilah titik rentan terjadinya favoritisme. Alasannya jika konsep penawaran tidak bersifat umum (terbuka), maka sejak awal sudah terjadi favoritisme. Menteri dapat menentukan skema one-to-one sejak awal. Berbeda jika dari awal konsepnya adalah penawaran umum. Jika dikatakan skema pemberian prioritas diberikan jika dan hanya jika hanya terdapat 1 pihak yang menerima penawaran, maka berarti menteri hanya tinggal menutup penawaran menjadi hanya 1 pihak. Andaikan ternyata terdapat lebih dari 1 pihak, maka menteri dapat menyalahgunakan keadaan dengan alasan “mengoordinasi” atau melakukan penyetelan parameter tertentu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa jika BUMN/D dapat melakukan hal tersebut, tetapi entitas non-negara tidak bisa? 138 Kembali kepada argumen jika BUMN/D berarti negara berhadapan dengan negara, maka wajar mengoordinasikan antar unit negara karena pada hakikatnya sama-sama memegang kuasa atas hak menguasai negara. Andaikan tanpa alas hak lelang, maka negara dapat memberikan secara langsung karena juga adalah dirinya sendiri. Analoginya seperti: misalkan kita memiliki anak kandung, tentu ketika anak kandung tinggal di rumah kita, kita tidak meminta dibuatkan alas hak berupa perjanjian pinjam pakai. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena andaipun kita tiada, maka pada akhirnya mereka juga adalah ahli waris kita. Dengan demikian, anak kandung menjadi refleksif terhadap diri kita. Dengan demikian, baik dengan atau tidak dengan alas hak, maka tidak ada permasalahan. Berbeda dengan anak orang lain, ketika kita tiada, maka tidak otomatis mewariskan, sehingga jika tanpa alas hak yang jelas berpotensi sengketa dengan anak kandung yang memiliki hak kewarisan. 33. Berdasarkan hal tersebut, maka memang menteri memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan BUMN dikarenakan BUMN hanya mereplikasi dalam pengertian teknis, tetapi dalam pengertian hakikat tidak mereplikasi diri karena tiada negara di dalam negara. Berdasarkan hal tersebut, maka apakah konsep yang sama berupa pemberian prioritas dapat diberikan kepada badan usaha kecil, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan yang bukan entitas negara? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan dua proposisi untuk menguji, yaitu: 1) Barang tambang adalah barang yang bersifat tidak dapat diperbaharui; 2) Penerima afirmasi dapat mereplikasi dirinya sebagai penerima afirmasi kembali; 34. Untuk membuktikan entitas non-negara tidak dapat diberikan prioritas berdasarkan dua proposisi di atas dapat dibuktikan dengan cara: asumsikan terdapat ormas keagamaan A dengan anggota n. Ketika ormas keagamaan A dibubarkan, maka anggota n dapat membuat ormas keagamaan A2. Anggota n juga dapat menjadi pelaku usaha, mendirikan perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Misalkan ormas 139 keagamaan A dengan anggota n sejumlah 100juta orang. Apakah dengan ormas keagamaan A mendapatkan prioritas tambang kemudian menjadikan anggota n yang merupakan pelaku usaha UMKM menjadi tidak dapat mengelola tambang? Bagaimana dengan 99juta orang justru lebih setuju jika tambang diberikan langsung kepada pelaku usaha agar lebih dirasakan dibandingkan melalui pengurus ormas keagamaan? Apa parameter bahwa ada jaminan seluruh anggota n tidak mungkin menjadi pelaku usaha tambang dengan memanfaatkan UU Minerba? Sedangkan faktanya mungkin kita lihat bahwa anggota ormas keagamaan juga adalah pelaku usaha tambang. Lalu, kenapa kemudian ormas keagamaan memerlukan prioritas tambang jika sesungguhnya tidak ada halangan untuk mengelola tambang dan anggotanya ternyata sudah mengelola tambang? Permasalahan ini adalah persoalan replikasi yang memungkinkan satu individu untuk menjadi subjek penerima afirmasi dalam berbagai macam bentuknya karena ormas keagamaan dibentuk berdasarkan keputusan kehendak bebas masyarakat bukan berdasarkan undang-undang. Perbedaan bentuk ini sangat prinsipil, meskipun faktanya ormas keagamaan menyelenggarakan fungsi sosial yang merupakan tugas negara. 35. Untuk membuktikan kembali hubungan antara proposisi 1) dan proposisi 2) dapat dilakukan dengan membayangkan terdapat 64juta pelaku usaha UMKM. Apakah angka 64juta pelaku usaha UMKM bersifat tetap atau dinamis? Mungkin saja pada tahun 1998 jumlah pelaku usaha UMKM sebanyak 20juta kemudian pada tahun 2025 pelaku usaha UMKM sebanyak 64juta dan pada tahun 2030 sebanyak 80juta. Di sisi lain, jumlah WIUP tambang tidak akan bertambah seperti bertambahnya jumlah pelaku usaha. Bagaimana jika ketika WIUP telah diberikan secara prioritas kepada 1.000 pelaku usaha UMKM, kemudian terdapat 10.000 pelaku usaha UMKM yang protes diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan jatah pemberian prioritas tambang? Karena semakin banyak yang protes, kemudian pada akhirnya pemerintah harus melepaskan cadangan negara miliknya atau melakukan deforestasi. Pada akhirnya jatah rakyat lain 140 seperti guru yang seharusnya mendapatkan jaminan kesejahteraan melalui Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 harus merelakan diambil. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian prioritas izin tambang kepada entitas non-negara tidak memenuhi parameter sebuah kebijakan afirmatif. 36. Berdasarkan argumentasi tersebut, apakah Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat diterapkan sama sekali dalam UU Minerba? Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan. Atas dasar hal tersebut, maka kita tidak dapat berasumsi kekayaan alam adalah bersifat tidak terbatas. Pemerintah harus memastikan bahwa pemberian izin tambang harus dibatasi dan selektif bukan dengan eksploitasi besar-besaran tanpa perhitungan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI, maka menerapkan instrumen afirmatif dalam UU Minerba hanya mungkin dilakukan terhadap konsep penawaran prioritas bukan pemberian prioritas. Konsep “penawaran” dan “pemberian” adalah suatu konsep yang berbeda jauh. Dalam penawaran prioritas tidak menegasikan konsep lelang, sedangkan dalam konsep pemberian memungkinkan tanpa adanya konsep lelang. Berdasarkan hal tersebut, maka kita tidak dapat merumuskan norma disjungtif antara konsep lelang dengan konsep pemberian pada kelas yang sama. 37. Rumusan Pasal 51 ayat (1) UU Minerba saat ini, jika divisualisasikan dengan model graf sebagaimana dalam model Ceteris Paribus Deontic Logic (CPDL) karya Andrea Loreggia, et.al., menjadi seperti (Andrea Loreggia, 2022:19): 141 Pada model graf tersebut terlihat hubungan antara “lelang” dan “pemberian prioritas” bersifat disjungtif dengan dua mekanisme paralel tanpa arah kausal, sehingga rawan konflik atau tumpang tindih. Pada konstruksi tersebut tidak ada urutan preferensi yang stabil (tidak jelas mana norma superior) dan sistem hukum kehilangan determinasi karena setiap norma saling memanggil atau membatalkan. Ilustrasi konkritnya sebagai berikut: koperasi adalah subjek penerima afirmasi. Faktanya, tanpa adanya kebijakan afirmasi terdapat koperasi yang mengelola tambang, bahkan ada koperasi unit desa. Jika dikatakan koperasi adalah subjek penerima afirmasi, maka akan terdapat koperasi yang mendapatkan izin tambang melalui lelang dan terdapat koperasi yang mendapatkan izin tambang melalui pemberian prioritas. Kondisi ini menjadi tidak jelas kapan koperasi harus mendapatkan izin tambang melalui lelang atau harus melalui pemberian prioritas. Jika koperasi dapat menerima izin tambang melalui lelang untuk apa kemudian dibuat kebijakan koperasi dapat mendapatkan izin tambang melalui pemberian prioritas? Misalkan kuota afirmatif sudah habis, maka akan tidak adil bagi koperasi yang tidak mendapatkan pemberian prioritas. Pada akhirnya norma prioritas dan lelang saling memanggil, tidak ada kejelasan arah logis karena tergantung dari kehendak pemerintah. 38. Dengan keadaan jumlah WIUP yang terbatas, pemerintah hanya menebak-nebak kapan izin tambang diberikan berdasarkan pertimbangan afirmatif dan kapan tidak berdasarkan pertimbangan afirmatif. Preferensi pemerintah kemudian hanya didasarkan kepada asumsi yang menjebak dirinya dalam paradoks preference cycle. Paradoks tersebut terjebak dalam penentuan siapa yang lebih berhak mendapatkan prioritas terhadap suatu WIUP yang ternyata prioritas tersebut hanya berputar dalam lingkaran setan. Paradoks ini dapat dikonstruksikan seperti berikut: BUMN ≻ Swasta; Ormas ≻ BUMN; Swasta ≻ Ormas. Kita berada pada asumsi perdebatan yang menyatakan BUMN lebih baik dari swasta karena keuntungannya untuk publik, ormas lebih baik dari BUMN karena lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dahulu ada dari negara, swasta lebih baik dari 142 ormas karena memiliki tata kelola yang lebih baik, yang sesungguhnya tidak menunjukan prioritas apapun. Paradoks ini dapat dilihat kepada apakah pemerintah telah berhasil memberikan prioritas tambang kepada ormas keagamaan? Jika baru 2 (dua) ormas keagamaan yang mengajukan saja memakan waktu bertahun – tahun untuk menyelesaikannya atau justru menciptakan polemik berkepanjangan, maka ketika terdapat 100 ormas keagamaan dan 20juta UMKM mengajukan secara bersamaan akan tercipta kekacauan dalam tata kelola pertambangan. 39. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemahaman bahwa konsep “penawaran”, “lelang”, dan “pemberian” merupakan konsep yang berada pada kelas yang berbeda. Penawaran maupun lelang dapat menjadi syarat pra-kondisi dari terjadinya pemberian, sebagai visualisasi dapat dilihat seperti berikut: 40. Berdasarkan hal tersebut, pada kondisi apa lelang hadir sebagai syarat pra-kondisi dari suatu pemberian? Lelang tidak diperlukan apabila terdapat dua relasi antar himpunan yang bersifat bijektif. Sedangkan, dalam konteks barang tambang dan subjek afirmatif, relasi bijektif tersebut sangat kecil kemungkinan terjadi. Terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dan telah diakui secara normatif dalam Pasal 36 UUD NRI 1945. Dengan demikian, kemajemukan tersebut adalah suatu notoire feiten atau fakta normatif yang harus diterima tanpa syarat. 41. Saya akan menggunakan prinsip dalam CPDL untuk menentukan kelas pada lelang. Prinsip yang digunakan antara lain (Andrea Loreggia, 2022:9): Jika O(A|B) bermakna “under condition A, B is obligatory”, O bermakna obligatory / kewajiban, dan U bermakna universally true / benar secara 143 universal. Maka, prinsip tersebut dapat dibaca: “If the condition of a conditional obligation is necessarily true, then the obligation is detached and becomes unconditional.” (arti: jika syarat dari kewajiban bersyarat adalah benar secara universal, maka kewajibannya terpecah dan menjadi tanpa syarat) (Andrea Loreggia, 2022:9). Asumsikan secara notoire feiten, masyarakat Indonesia majemuk. Dengan demikian, apabila subjek afirmasi niscaya lebih dari satu, maka kewajiban untuk lelang adalah tanpa syarat. Subjek afirmasi berupa entitas non-negara mungkin untuk bereplikasi karena terdapat asas kebebasan berkontrak, maka mau tidak mau lelang adalah syarat mutlak yang tidak mungkin dikesampingkan. Jika dikatakan pemberian prioritas bermakna kompetitif dan terbuka, maka hal tersebut tautologis dengan makna lelang dengan penawaran prioritas. Jika pemerintah tetap menggunakan terminologi “pemberian prioritas”, maka akan bertautologi kepada makna pemberian prioritas kepada BUMN dengan kondisi jika dan hanya jika terdapat 1 BUMN yang berminat. Dengan demikian, akan tercipta term yang sama dengan makna yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan kekacauan dalam sistem. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan yang paling tepat terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Minerba adalah “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas.” Dengan rumusan tersebut, maka lelang menjadi berada pada kelas yang berbeda dengan pemberian, tetapi tetap membuka ruang bagi instrumen afirmatif. Konsep ini sesungguhnya yang sesuai dengan Putusan MK No.30/PUU-VIII/2010. Konsep tersebut dapat divisualisasikan seperti: 144 42. Apabila konsep lelang berada pada kelas yang berbeda, maka rumusan Pasal 51 ayat (2) UU Minerba yang berbunyi: “Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.” menjadi syarat universal atas setiap bentuk pemberian izin tambang. Hal ini berakibat kepada rumusan Pasal 51 ayat (3) UU Minerba yang berbunyi: “Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan peningkatan perekonomian daerah.” yang merupakan syarat bagi mekanisme pemberian afirmatif menjadi dapat digabungkan menjadi satu dengan Pasal 51 ayat (2) UU Minerba. Kondisi ini dimungkinkan karena antar persyaratan tersebut tidak saling menegasikan. Konsep ini sesuai dengan prinsip aggregation dalam CPDL, yaitu: (Andrea Loreggia, 2022:10) 43. Implikasi dari perubahan norma pasal – pasal tersebut menjadikan antara norma Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi dapat terhubung secara logis tanpa harus berada pada kondisi yang saling menegasikan dalam menafsirkan norma di bawahnya. Urutan preferensi norma menjadi stabil, sehingga dapat dimodelkan dalam sebuah graf yang saling terhubung secara logis dan acyclic seperti berikut: 145 44. Apabila dinarasikan ke dalam bahasa biasa menjadi: Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi norma prioritas karena mencakup bagi seluruh rakyat (wujud dari sila ke-5 Pancasila). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dimaknai sebagai norma universal, sehingga Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang merupakan norma kondisional (sementara) hanya dapat dimaknai jika sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian menjadi pertimbangan agar keadilan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan menempatkan syarat administratif, teknis, dan finansial yang kompetitif, maka dari itu substansi dari Pasal 51 ayat (3) UU 2/2025 sesungguhnya dapat diintegrasikan dengan Pasal 51 ayat (2) UU 2/2025 (aggregation). Kemudian, karena Pasal 51 ayat (2) UU 2/2025 juga dapat kelimpahan makna dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, maka dapat dimungkinkan penambahan syarat afirmatif yang akan mempengaruhi makna syarat sebelumnya tanpa saling menegasikan. Dengan demikian, maka persyaratan pemberian WIUP untuk mengakomodasi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 seharusnya tidak dilakukan pemisahan. Karena persyaratan tersebut bersifat tidak dapat dipisahkan, maka kemudian lelang menjadi syarat universal yang hadir baik dalam proses penawaran prioritas (afirmatif) maupun tanpa penawaran prioritas (non-afirmatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2025. Pasal 51 ayat (4) UU 2/2025 kemudian tidak dapat dilepaskan dari rangkaian hubungan logis antar norma tersebut. 45. Apabila kita hendak mendapatkan sebuah visual untuk mendapatkan prioritas dan keadilan yang terkonstruksi menjadi satu dengan relasi logis terhadap norma Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 146 NRI 1945 yang saling terhubung tanpa adanya siklus preferensial menjadi seperti: Melalui model tersebut, hubungan secara kondisional melalui “prioritas” hanya aktif jika syarat keadilan sosial terpenuhi (Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945), dengan “lelang” tetap sebagai kewajiban dasar. 46. Untuk memahami bagaimana model ini bekerja, asumsikan pemerintah “menciutkan” WIUPK suatu badan usaha swasta. Kemudian, pemerintah menetapkan lelang dengan penawaran prioritas kepada ormas. Ormas A dan ormas B tertarik dengan WIUPK tersebut, maka ormas A dan ormas B berkontestasi untuk memperebutkannya. Tidak akan ada yang merasa diperlakukan tidak adil jika prosesnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses seperti itu yang disebut dengan efisiensi berkeadilan (optimal outcome). Berbeda dengan mekanisme pemberian prioritas. Untuk dua ormas keagamaan saja mungkin perlu waktu bertahun – tahun untuk menentukan apakah adil atau tidak. Menteri akan khawatir jika memberikan WIUPK kepada ormas A ternyata lebih baik daripada ormas B, maka dapat dituduh tidak adil terhadap ormas B. Akhirnya hanya untuk dua ormas saja tidak jelas prosesnya. 47. Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui tulisan “the all or nothing problem” dan pemodelan CPDL dalam memahami konteks afirmatif dalam izin tambang, maka dapat ditarik simpulan, yaitu: 147 1) Menempatkan lelang sebagai norma prioritas terhadap entitas non-negara menjadikan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat saling terhubung tanpa saling menegasikan; 2) Perubahan frasa Pasal 51 ayat (1) UU Minerba menjadi “dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas” serta menggabungkan norma Pasal 51 ayat (3) dan ayat (2) UU Minerba menghasilkan optimal outcome untuk menciptakan kondisi yang adil. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2025, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Keterangan DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 148 Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 149 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang Para Pemohon jadikan batu uji apabila dikontekstualisasikan dengan Permohonan a quo justru menjadi kontradiktif. DPR RI menjelaskannya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlaku bagi setiap orang yang memerlukan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sedangkan Para Pemohon bukan termasuk subjek tertentu yang memerlukan perlakuan khusus dimaksud yaitu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, anak-anak, lanjut usia, dan perempuan hamil. b. Bahwa pada satu sisi, para Pemohon menghendaki pemenuhan hak konstitisional berupa persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara bersamaan, para Pemohon juga menghendaki pemenuhan hak berupa kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sebagaimana Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. DPR RI berpandangan bahwa pemenuhan atas kedua hak konstitusional ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan. 4. DPR RI perlu menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai peran Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting 150 bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 5. Terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang menjadi batu uji Para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 senyatanya telah terpenuhi melalui berlakunya UU a quo. Pembentukan UU a quo merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka penguasaan oleh negara atas kekayaan alam untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berbanding lurus dengan logika pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut maka Para Pemohon dapat melaksanakan segala aktivitas maupun kesehariannya sesuai dengan bidang dan profesinya tanpa adanya kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Para Pemohon. 6. DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon baru dapat dikategorikan memiliki pertautan langsung dengan pasal-pasal a quo apabila secara konkret Para Pemohon merupakan warga negara sebagai pelaku usaha yang sebagaimana addressat pasal-pasal UU a quo berkenaan dengan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara lelang atau prioritas bagi Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Akan tetapi sepanjang permohonannya tidak ditemukan uraian bahwa Para Pemohon telah mengajukan izin usaha pertambangan sehingga DPR RI menilai tidak terdapat unsur kerugian atau setidaknya potensi kerugian dimaksud. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon hanya merupakan asumsi dan kekhawatiran Para Pemohon saja. Para Pemohon sebagai unsur pelaku usaha swasta, pelaku UMKM, dosen, maupun mahasiswa, justru menjadi pihak-pihak yang mendapat kesempatan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan cara prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 151 7. Selain itu, dalam konteks kerugian yang spesifik dan aktual, DPR RI berpandangan Pemohon III sebagai dosen serta Pemohon IV dan Pemohon V sebagai mahasiswa tidak dapat membuktikan adanya anggapan kerugian atau setidaknya potensi kerugian hak konstitusional dimaksud memang benar-benar dapat ditelusuri (traceable) atau setidak-tidaknya dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Terlebih Pemohon III tetap dapat melaksanakan tugas utama sesuai Tri Dharma pendidikan tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengabdian pada masyarakat; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 8. Dengan demikian, DPR RI berpandangan Para Pemohon tidak dapat membuktikan pasal-pasal a quo menjadi penyebab kerugian langsung dan berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi akibat keberlakuannya. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apapun terhadap Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan 152 hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 2/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. Pandangan Umum DPR RI 1. Bahwa mineral dan batubara yang berada di wilayah Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan Mineral dan Batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa secara filosofis, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dengan landasan ini, DPR dan Pemerintah menegaskan negara sebagai pemegang mandat publik atas sumber daya alam. 3. Bahwa secara sosiologis, berdasarkan evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU 4/2009) sebelumnya 153 menunjukkan ketimpangan penguasaan WIUP antara pelaku usaha besar dengan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha lokal. Banyak wilayah bekas izin yang tidak termanfaatkan. UU a quo dibentuk untuk membuka akses bagi entitas ekonomi rakyat dan lembaga keagamaan, serta meningkatkan sinergi riset antara industri dengan perguruan tinggi. 4. Bahwa secara yuridis, beberapa materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 2/2025 ialah sebagai berikut: a. Tindak lanjut Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021 yang menegaskan perlunya kejelasan hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. b. Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah. c. Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. d. WIUP Mineral logam atau Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas. e. Pemberian IUPK dilakukan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan 154 badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sementara IUPK untuk Badan Usaha swasta diberikan dengan cara lelang. f. Peningkatan nilai tambah Mineral dilakukan dengan penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta berikut dengan penawaran hak menyamai dalam lelang WIUP atau WIUPK Mineral. g. Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri. h. Ketentuan terkait IUP yang diterbitkan sebelum UU 2/2025 berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat terdapat tumpang tindih WIUP-nya dicabut dan dikembalikan kepada negara. i. Batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan serta pemantauan dan peninjauan terhadap UU 2/2025 dilakukan setelah UU a quo berlaku. 5. Penyempurnaan beberapa materi muatan dalam UU 2/2025 diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, mengakselerasi keterlibatan badan usaha kecil dan menengah, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian nasional dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. 6. Dengan demikian, pembentukan UU 2/2025 merupakan bagian dari upaya negara menguatkan kebijakan hukum nasional di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian investasi, dan keberlanjutan industri pertambangan. 155 C. Keterangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan frasa “pemberian prioritas” WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, UMKM, dan Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan membuka peluang penunjukan langsung tanpa lelang, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Pemohonan hlm. 5-6), DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pemberian WIUP/WIUPK dalam pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana UU a quo tetap mengakomodasi mekanisme lelang, sedangkan pemberian prioritas adalah bentuk instrumen afirmatif untuk pemerataan ekonomi antara lain membuka akses bagi pelaku ekonomi kecil dan entitas sosial lain yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Interpretasi ini selaras dengan Naskah Akademik RUU a quo yang menegaskan asas keadilan substantif dalam pengelolaan sumber daya alam. b. Pemberian prioritas kepada koperasi, UMKM, dan badan usaha milik ormas keagamaan merupakan perwujudan asas keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Afirmasi ini dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan akses ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa meniadakan prinsip efisiensi dan kompetisi sehat. Pada perjalanannya, afirmasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan peningkatan peran pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya didominasi korporasi besar, melainkan juga badan usaha lainnya seperti UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas keagamaan, pemerataan ekonomi, yang berorientasi pada kepentingan nasional. Skema prioritas tersebut membuktikan bahwa setiap badan usaha memiliki kesempatan dan keadilan untuk turut serta dalam memperoleh hak pengelolaan mineral dan batubara. c. Sehubungan dengan persoalan utama yang didalilkan Para Pemohon mengenai pemberian prioritas tanpa lelang dengan menunjuk langsung satu badan usaha dianggap layak sebagai 156 kelompok prioritas (vide Perbaikan Permohonan hlm. 22), maka perlu DPR RI kemukakan bahwa dalil tersebut adalah kurang tepat karena pembentuk undang-undang telah mengatur mekanisme baik melalui lelang ataupun melalui pemberian prioritas secara sistematis melalui norma-norma Pasal UU 2/2025. Bahkan meskipun UU 2/2025 mengakomodasi afirmasi pemberian prioritas terhadap WIUP/WIUPK, pembentuk undang-undang telah mengatur sedemikian rupa mekanisme dengan cara lelang atau dengan cara prioritas yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipahami secara utuh dan menyeluruh arah kebijakan/politik hukum UU 2/2025 dalam afirmasi pemberian prioritas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. d. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian WIUP mineral logam, WIUP batubara, maupun WIUPK dengan cara lelang atau dengan cara prioritas diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 39/2025) pada 11 September 2025. e. Bahwa terhadap pemberian WIUP, UU 2/2025 mengakomodir pemberian WIUP Mineral logam maupun Batubara dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan (vide Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025). Adapun terhadap pemberian WIUP secara prioritas, maka hal tersebut dilaksanakan dengan standar tertentu serta mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam/Batubara; pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; penguatan fungsi ekonomi ormas keagamaan; 157 dan peningkatan perekonomian daerah (vide Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) UU 2/2025). f. Mekanisme dengan cara prioritas pada pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (4) PP 39/2025, pada pokoknya sebagai berikut: 1) pemberian prioritas kepada Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, atau Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan; 2) pemberian prioritas kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; dan 3) pemberian prioritas kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi. g. Selanjutnya, terhadap pemberian IUPK dengan cara lelang atau prioritas WIUPK, ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2025 mengatur bahwa pihak yang mendapat prioritas untuk mendapatkan IUPK adalah BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Adapun terhadap Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK, maka dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Pasal 75 ayat (6) UU 2/2025 mengatur bahwa pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang dilakukan dengan mempertimbangkan luas WIUPK, kemampuan administratif/manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, dan kemampuan finansial. h. Adanya anggapan Para Pemohon mengenai kata “atau” sebagai pilihan dari mekanisme dengan cara lelang atau cara prioritas menyebabkan adanya celah favoritisme sangat lebar semakin terbantahkan dengan diaturnya tata cara Pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas dalam Pasal 26C PP 39/2025 dan pemberian WIUPK prioritas dalam Pasal 75A PP 39/2025. 158 i. Ketentuan Pasal 26A PP 39/2025 mengatur bahwa pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara dengan cara prioritas dilakukan melalui teknis berikut: 1) permohonan pembuatan WIUP mineral logam atau WIUP Batubara; 2) verifikasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan 3) persetujuan pemberian prioritas dari Menteri. Seluruh proses permohonan tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik (Online Single Submission/OSS) guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan publik (vide Pasal 26C PP 39/2025). j. Merujuk pada ketentuan Pasal 26C PP 39/2025, pemerintah melalui berbagai kementerian melakukan verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria tertentu bagi pemberian prioritas kepada: 1) Koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan 2) Badan Usaha kecil dan menengah, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap Badan Usaha kecil dan menengah. Adapun verifikasi kriteria teknis dan pernyataan komitmen bagi pemberian prioritas kepada Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Menteri. Selain itu, pemberian WIUP dengan cara prioritas dilakukan oleh Menteri, untuk: 1) Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan; 2) BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; dan 3) BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi 159 Lebih lanjut, Menteri melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan dengan menilai kriteria administratif, kriteria teknis, serta pernyataan komitmen dari Badan Usaha tersebut. k. Terhadap pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas, Pasal 75A PP 39/2025 mengatur bahwa pemberiannya dilakukan melalui permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara; verifikasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan persetujuan pemberian prioritas dari Menteri. Pemberian WIUPK dengan cara prioritas hanya dapat diberikan setelah dipenuhinya persyaratan dan kriteria yang lengkap dan benar. l. Berdasarkan uraian norma undang-undang dan regulasi teknis tersebut, DPR RI berpandangan dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya pemberian WIUP/WIUPK tanpa lelang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang favoritisme sekaligus etatisme adalah tidak berdasar karena telah terdapat mekanisme dan prosedur yang lengkap, baik melalui mekanisme lelang maupun mekanisme pemberian prioritas. Bahkan Pemohon I dan II selaku pelaku usaha swasta maupun UMKM tetap mendapat jaminan kepastian hukum dalam pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas, yang tetap dilakukan melalui mekanisme selektif dan terukur berdasarkan kemampuan dan komitmen nyata pelaku usaha dalam mendukung kebijakan hilirisasi nasional. m. Adapun apabila dalam implementasi penentuan prioritas WIUP/WIUPK terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma oleh pemangku kepentingan terkait, yang tidak memiliki korelasi dengan konstitusionalitas norma dalam UU 2/2025. n. DPR RI berpandangan bahwa pelaksanaan izin dalam pemberian prioritas WIUP/WIUPK dilakukan tetap dalam kontrol dan pengawasan negara melalui sistem perizinan elektronik yang terintegrasi dengan verifikasi lintas kementerian. Pengelolaan mineral dan batubara juga dilaksanakan secara bertanggungjawab 160 dan akuntabel, antara lain dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup, kegiatan reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kegiatan pascatambang, pemberdayaan masyarakat, dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. o. Bahwa dari 25 (dua puluh lima) pasal UU 2/2025 yang diujikan, terdapat 13 pasal berkaitan dengan cara prioritas yang dimohonkan untuk dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi DPR RI untuk menegaskan bahwa pemaknaan sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon mengarah pada perumusan norma baru yang justru mengurangi kepastian hukum. Para Pemohon merumuskan frasa tambahan, seperti “melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”, “Lelang melalui penawaran”, dan sebagainya untuk mengganti setiap norma yang berkaitan dengan “pemberian dengan cara prioritas” dalam Pasal-Pasal a quo diujikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan pembentuk undang-undang yang menyediakan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara lelang atau prioritas, terhadap kriteria dan jenis usaha mineral dan batubara tertentu. p. Selain itu, Para Pemohon juga secara khusus meminta pemaknaan terkait tugas verifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan menteri yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah; diubah menjadi: “… diverifikasi oleh: Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi”; dan “menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan.” Pemaknaan tersebut tidak jelas, kabur, serta tidak relevan. Guna memperkuat argumentasi DPR RI, berikut disajikan matriks persandingan permohonan Pasal UU 2/2025 yang dimohonkan pengujiannya: No Pasal Bunyi Pasal dan Frasa/Kata yang Diujikan Bunyi Pasal berdasarkan Petitum 1. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2025 WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi 161 usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas 2. Pasal 51 ayat (3) UU 2/2025 Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. 3. Pasal 51 ayat (4) UU 2/2025 Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Pasal 51 ayat (5) UU 2/2025 Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. 5. Pasal 51 ayat (6) UU 2/2025 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 162 6. Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025 WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas 7. Pasal 60 ayat (3) UU 2/2025 Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. 8. Pasal 60 ayat (4) UU 2/2025 Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Pasal 60 ayat (5) UU 2/2025 Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. 10. Pasal 60 ayat (6) UU 2/2025 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas 163 dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah"; 11. Pasal 75 ayat (3) UU 2/2025 BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b diberikan prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK melalui penawaran prioritas. 12. Pasal 75 ayat (5) UU 2/2025 Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian WIUPK dengan cara pemberian prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Pasal 75 ayat (7) UU 2/2025 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan frasa “badan usaha swasta dalam rangka kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi” melanggar Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena menjadikan perguruan tinggi instrumen komersial, maka DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pemberian prioritas kepada perguruan tinggi melalui pemberian WIUP/WIUPK kepada badan usaha swasta dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi tidak lantas mengubah fungsi perguruan tinggi. Pengaturan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi riset dan inovasi antara dunia akademik dan industri guna mempercepat hilirisasi sumber daya mineral, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. 164 b. Perguruan tinggi bukanlah pihak yang secara langsung melakukan kegiatan usaha tambang. Perguruan tinggi hanya memperoleh manfaat dari kerja sama penelitian dan transfer teknologi. Untuk mencegah penyalahgunaan, terdapat pengaturan dalam Pasal 75A ayat (4) UU a quo mengenai kewajiban pelaporan hasil kerja sama dan audit kepada kementerian teknis serta Badan Pemeriksa Keuangan guna memastikan bahwa dana hasil kemitraan benar- benar digunakan untuk riset dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, tidak terdapat korporatitasi kampus, melainkan sinergi riset-produksi dalam kerangka peningkatan kapasitas nasional. c. Politik hukum nasional menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemberian ruang bagi perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan badan usaha adalah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. d. Bahwa pemberian prioritas kepada perguruan tinggi merupakan bentuk dukungan negara untuk memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Landasan yuridis dari pemberian prioritas ini telah ada sejak tahun 2012 melalui Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Perguruan Tinggi (UU 12/2012) yang mengatur sebagai berikut: Pasal 86 UU 12/2012 (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 UU 12/2012 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk 165 kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 87 UU 12/2012 Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Berdasarkan ketentuan tersebut, menjadi dapat dipahami bahwa pemerintah dimungkinkan memberikan hak pengelolaan kekayaan negara, termasuk pertambangan, kepada perguruan tinggi. e. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PP 39/2025 juga mengatur mekanisme dengan cara prioritas yang diberikan dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi. Pasal 26D huruf d dan e PP 39/2025 antara lain mengatur agar BUMN, Badan Usaha swasta, dan BUMD yang bekerja sama dengan perguruan tinggi harus memiliki pengalaman di bidang pertambangan Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan dan memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara. f. Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas terhadap perguruan tinggi antara lain juga harus mempertimbangkan status perguruan tinggi terakreditasi dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut berkorelasi dengan pemenuhan kepentingan nasional untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih berdampak pada masyarakat. g. Apabila dicermati permohonan dibatalkannya frasa "badan usaha swasta" terhadap 12 (dua belas) pasal pada Petitum Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Petitum permohonan Para Pemohon tidak lazim dan tidak tepat, bahkan berpotensi menghilangkan kepastian hukum dengan penormaan yang tidak utuh sehingga justru menjadi obscuur/kabur. Hal tersebut selengkapnya dapat disimak melalui tabel berikut: 166 No Pasal Bunyi Pasal dan Frasa/Kata yang Diujikan Bunyi Pasal berdasarkan Petitum 1. Pasal 51A ayat (1) UU 2/2025 Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau 2. Pasal 51A ayat (3) UU 2/2025 BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. BUMN, badan usaha milik daerah, atau yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 3. Pasal 51A ayat (4) UU 2/2025 Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 4. Pasal 51A ayat (5) UU 2/2025 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 5. Pasal 60A ayat (1) UU 2/2025 Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau 167 daerah, atau Badan Usaha swasta. 6. Pasal 60A ayat (3) UU 2/2025 BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. BUMN, badan usaha milik daerah, atau yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 7. Pasal 60A ayat (4) UU 2/2025 Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 8. Pasal 60A ayat (5) UU 2/2025 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 9. Pasal 75A ayat (2) UU 2/2025 Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau 10. Pasal 75A ayat (3) UU 2/2025 BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 168 sesuai dengan perjanjian kerja sama. 11. Pasal 75A ayat (4) UU 2/2025 Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 12. Pasal 75A ayat (5) UU 2/2025 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 3. DPR RI menegaskan bahwa penguasaan oleh Negara dalam sektor mineral dan batubara adalah hal esensi dalam upaya mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif dan efisien. Sehingga pemaknaan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara konkret dirumuskan melalui pelaksanaan wewenang dalam ketentuan Pasal-Pasal a quo UU 2/2025 sebagai manifestasi dan perwujudan pengelolaan mineral dan batubara oleh negara yang dimandatkan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Hal ini berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan pemberian afirmasi dengan cara prioritas terhadap subjek-subjek sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal a quo diujikan adalah tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara untuk mengatur, mengurus, dan mengelola mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 169 II. Keterangan Tambahan DPR RI Pada sidang dengan agenda Pembacaan Keterangan DPR tertanggal 28 Oktober 2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengajukan permintaan dan pertanyaan yang akan dijawab sebagai berikut: 1. Permintaan terhadap Naskah Akademik dan Risalah Persidangan RUU a quo. a. Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 ... Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris Berdasarkan fakta empiris yang telah dididapat, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara perlu untuk didorong dan diperluas kepada berbagai pihak termasuk perguruan tinggi yang memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah sewajarnya kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan dampak langsung untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan memberikan sumbangsih untuk mengurangi beban biaya peserta didik. Hal ini telah sejalan dengan fakta empirik bahwa pengaturan Pendidikan Tinggi yang didasarkan pada kemandirian Universitas/Perguruan Tinggi sehingga kegiatan pertambangan dapat diperkenalkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata secara langsung dan menjadi sumber pemasukan bagi pengelolaan Perguruan Tinggi. .... (Naskah Akademik secara lengkap akan dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI) b. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Komite II DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009, Selasa, 11 Februari 2025, Pukul 13.32-14.26 WIB. Wakil Ketua Baleg, H. A. Iman Sukri, S.H., M.Hum. ... Selain dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang 170 Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga sangat diperlukan, untuk menjawab tantangan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Sehingga, merupakan kebutuhan hukum untuk melakukan penyusunan RUU ini terutama dalam rangka: a. Mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional, untuk ikut serta dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, khususnya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perguruan tinggi, koperasi, dan usaha kecil dan menengah; b. Untuk mendorong percepatan kegiatan hilirisasi pengelolaan pertambangan mineral, sekaligus memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan, serta efektif dan efisien sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Melalui kebijakan akselerasi keterlibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan, perguruan tinggi, koperasi, serta usaha kecil dan menengah serta percepatan hilirisasi dalam pengelolaan tambangan mineral dan batu bara, diharapkan akan lebih mempertegas dan mempercepat upaya pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berkeadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, secara garis besar sebagai berikut: ..... 3. Pengaturan pemberian IUP mineral dan batu bara secara prioritas bagi perguruan tinggi, dalam rangka peningkatan dan pembangunan kualitas pendidikan nasional. 4. Pengaturan pemberian IUPK mineral dan batu bara dapat diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. 171 5. BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, mendapatkan IUPK dengan cara prioritas dan badan usaha swasta mendapatkan IUPK dengan cara lelang; 6. Pengaturan pemberian WIUP mineral dan batu bara secara prioritas dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta; 7. Pengaturan bagi, pengaturan bagi Pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara untuk dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pada wilayah penugasan, untuk mendapatkan temuan cadangan baru; 8. Pengaturan pengembalian IUP atau WIUP yang tumpang tindih dan terlantar kepada negara untuk kemudian dapat dilakukan lelang; ... Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Atgas, S.H., M.H. Menindaklanjuti Surat Presiden Republik Indonesia tersebut, Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor B-34/M/D-1/HK.00.02.01/2025 tanggal 31 Januari 2025 menyampaikan, agar Pemerintah dapat segera melakukan pembahasan penyusunan daftar inventarisasi masalah, bersama dengan Menteri dan pimpinan lembaga terkait, antara lain: ... Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dan berdasar draf RUU inisiatif DPR yang telah kami terima, kami telah melakukan identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan dengan poin-poin sebagai berikut: ... 2. Pasal 51 mengatur terkait dengan penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral logam atau batu bara, yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah; 172 3. Pasal 51A, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; ... 4. Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi; ... Komite II DPD RI (A. Abd. Waris Halid, S.S., M.M./Wakil Ketua) ... Poin-poin tanggapan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat, atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Rancangan undang- undang Minerba meliputi isu-isu krusial, yakni: ... 5. Isu krusial lainnya yang menjadi perhatian publik, yakni perluasan subjek, pengelolaan izin usaha pertambangan atau IUP tambang kepada organisasi keagamaan. Hal ini perlu diselaraskan mengenai tanggung jawab sosial pemegang IUP, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah IUP, antara lain adalah: 1. mewajibkan pemanfaatan sumber daya lokal di sekitar; 2. mewajibkan prioritas pemanfaatan sumber daya mineral dan batu ara untuk kebutuhan lokal; 3. mewajibkan program CSR untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Rapat Kerja Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 bersama 173 Pemerintah dan DPD RI, Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 14.35-15.23 WIB. Wakil Menteri ESDM (Yuliot Tanjung) … Yang kedua, pengaturan terkait penetapan WIUP mineral logam dan batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah. Tiga, pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas WIUP mineral logam akreditasi perguruan tinggi untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. WIUP mineral logam atau batubara dalam rangka hilirisasi, dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas. Pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang memiliki, yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi, sementara IUPK untuk badan usaha swasta diberikan dengan cara lelang. Peningkatan nilai tambah mineral dengan penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha swasta, berikut dengan penawaran hak menyamai dalam lelang WIUP/WIUPK Mineral. Ketua Komite II DPD RI (Badikenita Sitepu) ... Kemudian terkait dengan pemberian izin dan yang selanjutnya terhadap organisasi masyarakat dan perguruan tinggi, ada hal yang perlu ditambahkan karena apabila ini tidak tercapai maka akan kembali mengikut kepada peraturan perundang undangan. Nah peraturan perundang-undangan ini nanti, apakah dia akan terkait kepada peraturan pemerintah itu sendiri? Kemudian ini artinya tidak memberikan jaminan kepada pemerintah eh kepada perguruan tinggi dan ormas itu sendiri 174 untuk kontinuitas terhadap pengelolaan. Ini yang mungkin kita underline juga terhadap BUMD dan daerah itu sendiri. F-P. Gerindra (H. Bambang Haryadi, S.E.) - Anggota Baleg Dan sama sepakat dengan Pak Mul bahwa, di dalam rancangan undang undang maupun DIM ini, ada hal-hal yang mungkin walaupun bersifat tetap, dapat diperbaiki atas masukan-masukan yang kemarin kita RDPU kan, baik dari ormas maupun universitas kan, perguruan tinggi karena skema terkait universitas, kami mendengar akan terjadi perubahan tidak langsung kepada universitas, gitu. d. Rapat Kerja Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 bersama Pemerintah dan DPD RI, Kamis, 13 Februari 2025, Pukul 19.31-23.11 WIB. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Dhanana Putra): Bahwa terhadap usulan Pemerintah sebelumnya yang terkait perguruan tinggi, ini kami quote ya, “ada suatu perubahan paradigma terkait keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan ini. Karena berdasarkan pertimbangan dan juga perkembangan, banyak sekali yang menolak untuk dilibatkan perguruan tinggi dalam kegiatan WIUP ini. Dengan demikian Pemerintah mengusulkan suatu rumusan yang baru terhadap keterlibatan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu posisinya adalah penikmat manfaat terhadap hasil dari WIUP. F-P. Gerindra (Dr. Bob Hasan, S.H., M.H./Ketua Badan Legislasi DPR RI): Saya setuju sekali, saya setuju sekali ini nanti ada rekoordinasi lagi kembali Pak ya. Hanya, satu, untuk lebih mematangkan jawaban Bapak, untuk kita akan bergulir pada DIM yang lainnya. Ini kan WIUP Pak, ketika bicara WIUP, mineral logam dapat diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan cara prioritas. Ini WIUP Pak, ya, berbeda dengan IUP Pak, yang Bapak maksudkan tadi itu kan pengelolaannya itu dilakukan oleh BUMN Pak. Kan itu, Pak? Iya kan Pak? Artinya ketika badan usaha perguruan tinggi, itu adalah pemilik pemegang WIUP, kemudian pengelolaannya itu adalah BUMN, 175 dimungkinkah dimungkinkan seperti itu atau tidak? Nah ini tolong matangkan lagi jawabannya Bapak. F-P. Demokrat (Ir. H. Mulyadi): Sedikit saja, sedikit Pimpinan. Ini biar clear, supaya kita enggak terlalu jauh berdebat, boleh ditanya ke Pak Dirjen, bahwa perguruan tinggi ini bukan pemilik WIUP lagi Pak konsepnya. Betulkan Pak Dirjen? Jadi jangan salah lagi menterjemahkannya itu, perguruan tinggi tidak lagi pemilik WIUP, jadi kita jangan lagi berpersepsi bahwa WIUP itu milik perguruan tinggi. Perguruan Tinggi itu hanya penerima manfaat saja sudah tok, dia tidak ikut apa-apa dalam hal ini. ... F-P. Nasdem (Sugeng Suparwoto): Enggak, mungkin gini perlu diklarifikasi Pimpinan, yang dimaksud pengelola tambang dengan prioritas itu, apakah itu dalam bentuk usaha kecil, kelembagaannya ya, atau badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil? Ini beda lo, jadi badan usaha yang dimiliki oleh? Nah. F-P. Golkar (Ferdiansyah, S.E., M.M.): Pimpinan sekalian. Saya me-reiver narasinya Pak Sugeng makin lama makin terang Pak Sugeng. Artinya, UMKM kembali lagi jadi penerima manfaat saja kayak perguruan tinggi kalau kayak gitu, kalau seperti disampaikan oleh Pak Sugeng Pimpinan. Ya, nah, kita minta penjelasan Pemerintah, apa seperti itu lagi nasibnya UMKM seperti perguruan tinggi? Mohon klarifikasi Pimpinan. ... Ketua Rapat (Martin Manurung, S.E., M.A./F-P. Nasdem) Setahu saya, itu kan badan usaha ketika kita mendaftar membuat perizinan, OSS ya Pak Bambang namanya ya? Nah itu kan dia badan usaha kecil, modalnya sekian, Badan usaha menengah, modalnya sekian, Badan usaha yang besar, modalnya sekian. Nah itu sebenarnya menurut saya. Kalau badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil, lain lagi itu. ... Ketua Rapat (Martin Manurung, S.E., M.A./F-P. Nasdem): 176 Karena gini ya Pak Bambang, narasi dari undang-undang ini ketika kita mengusulkan itu di media, termasuk adalah pemerataan kesempatan. Pak Ketua mengatakan demokrasi ekonomi, sehingga bukan hanya badan usaha besar atau konglomerasi yang bisa berpartisipasi dalam usaha tambang, tetapi juga badan usaha kecil. Jadi bukan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil beda lagi itu. ... F-P. Gerindra (H. Bambang Haryadi, S.E.): ... Pemberian WIUP dengan cara prioritas atau lelang, mengikuti ketentuan perizinan berusaha yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Pemerintah, oh ini enggak, enggak usah PP. Yang diatur dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perizinan semua di Kementerian BKPM itu, OSS. e. Rapat Kerja Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 bersama Pemerintah dan DPD RI, Jumat, 14 Februari 2025, Pukul 20.17-00.10 WIB. Tenaga Ahli Badan Legislasi (Rifma Ghulam): Dua rumusan pasal terkait pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) kepada perguruan tinggi:  Usulan fraksi-fraksi (warna merah): Pasal 51A: WIUP mineral logam atau batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Pasal 1A: Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk mendapatkan WIUP mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi. Badan usaha tersebut wajib memberikan bagi hasil atau royalti kepada perguruan tinggi, dan BPK melakukan audit keuangan secara berkala.  Usulan Pemerintah (warna biru): Pasal 51A: Pemerintah Pusat dapat memberikan WIUP mineral logam secara prioritas kepada BUMN atau badan usaha swasta. Sebagian keuntungan hasil pengelolaan diberikan kepada perguruan tinggi. F-P. Gerindra (H. Bambang Haryadi, S.E.): 177 Kami menyatakan hampir sama, tapi yang berbeda adalah di usulan fraksi-fraksi kami mencantumkan BUMD. Ini bagaimanapun kita kan harus hormati juga keberadaan daerah juga kan, kan. Bahkan di skema lelang pun, lelang prioritas itu ditawarkan dulu ke dua badan usaha, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD. Ini contoh misalnya Kalimantan Timur lah, di sana ada Universitas Mulawarman ya kan? Nah, seandainya di situ ada Badan Usaha Milik Daerah yang mampu kan, kan ini kan? Itu boleh, kan. Terus kedua, kenapa kami tambahkan perbedaannya lagi, ada di Ayat (4) ya? Ayat (4) itu, mohon, yang merah-merah. Komite II DPD RI (Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H.): Iya, DPD. Kami pada prinsipnya sepakat dimasukkan juga BUMD, tetapi coba kita lihat terkait dengan syarat akreditasi itu. Nah, banyak kampus negeri bahkan di daerah, di daerah yang punya berada di wilayah penghasil sumber daya alam atau tambang, belum menjadi perguruan tinggi mandiri, masih di bawah binaan kementerian, belum terakreditasi. Nah ini bagaimana kalau kita kunci dengan ini? Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas): Terima kasih Pak. Jadi ide awalnya, pemberian perguruan tinggi ini kebetulan Bapak Presiden punya konsentrasi menyangkut beberapa program studi sebenarnya. Terutama yang terkait dengan program studi sains, teknologi, dan matematika. Ini yang mau didorong sebenarnya, karena kita, tetapi pada akhirnya, kan tidak mungkin kita membuat norma langsung menyebut seperti itu. Nah, karena itu tolong beri ruang kepada Pemerintah dalam menyusun RPP nanti, itu nanti diarahkan ke mana fokusnya? Karena kan tidak mungkin bisa berharap terlalu semua kampus bisa dibiayai dengan ini, ndak mungkin. Sumber daya kita terbatas, tetapi pasti Pemerintah akan memikirkan mana yang prioritas nanti yang akan diberikan. Tapi saya setuju tadi, nanti Pak Dirjen, Pak Wamen, tolong dipikirkan Pak, kita berbicara. Ini saya juga mewakili bukan mewakili Pemerintah lagi nih, sebagai daerah penghasil, karena itu BUMD daerah penghasil itu mutlak harus ada. Jangan sampai nanti daerah penghasil, itu tidak mendapatkan apa-apa ya, terutama sementara BUMD yang lain ataupun BUMN lain 178 yang diberi. Nah, karena itu pentingnya skala prioritas itu juga lari ke mana, ke BUMD daerah penghasil. Tetapi kalau yang terkait dengan ini, sekali lagi nanti berikan kesempatan kepada Pemerintah, untuk satu pasti menyangkut soal beasiswa, tapi nanti fokusnya ke mana? Nah, itu beri ruang yang luas pada Pemerintah, yang penting kan akuntabilitasnya terjaga. F-PKS (Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.SI.): Jadi kampus-kampus kita sudah. Kenapa terakreditasi perlu? Karena mungkin ada kampus yang abal-abal yang tidak pernah terakreditasi, nah ini memang ada masalah Pak. Selagi dia terakreditasi, dia punya hak Pak saya itu bagus sudah norma kita tidak membatasi negeri atau swasta. Cukup terakreditasi. Demikian Pimpinan. F-P. Demokrat (Dr. Benny Kabur Harman, S.H.): Ini kan ada dua soal ini kan, siapa yang melaksanakan lelang? Dan kedua bagaimana cara lelang? Di Undang-Undang Cipta Kerja, seingat saya tidak mengatur detail bagaimana lelang? Bagaimana cara mekanisme lelang itu tidak diatur di dalam. Kalau OSS itu tidak sama dengan lelang Pak, tidak sama itu. Jadi di mana, di mana aturan tentang siapa yang melaksanakan lelang dan bagaimana melaksanakan lelang? Dua soal yang berbeda. Nah, di sini disebutkan yang di undang-undang yang lama dilaksanakan oleh menteri. Lalu di, berdasarkan peraturan pemerintah, saya mohon penjelasan dari Pemerintah, bagaimana lelang? Bagaimana aturan di PP tentang bagaimana melakukan lelang? Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T.): Izin Pimpinan. Memang di dalam, seperti Pak Benny tadi disampaikan bahwa di dalam, lelang itu tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini juga belum kalau misalnya masih berupa WIUPK itu sebetulnya belum jadi izinnya. Nah, untuk mendapatkan itu, maka ada cara penunjukan secara prioritas atau lelang. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini dimasukkan di dalam peranah perizinan, perizinannya belum ada. Tentang mekanisme lelang, itu diatur di dalam PP kemudian ada kepmen kami Pak, yang mengatur secara detail bagaimana prosedur lelang, sampai online masukin segala macam ada. 179 Demikian Pimpinan. ... Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas): Satu, pertama kita bicara soal lelang, kalau lelang, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muzzammil maupun oleh Pak Wamen, bahwa mekanismenya sudah diatur baik di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maupun di PP dan peraturan menteri. Kewenangan untuk memberi, melakukan lelang itu dengan berbagai macam persyaratannya semua sudah diatur secara rigid. Karena itu, menurut saya karena ini juga memang, tadi juga diakui oleh Pak Bambang juga, bahwa kalau mekanisme lelang tidak ada masalah. Jadi kita sepakati saja, yang terkait dengan mekanisme lelang, tetap sesuai dengan undang-undang existing, yang lelang ya. Pemerintah, Pak Wamen, Pak Dirjen ya? Jadi yang terkait dengan mekanisme lelang, kita sepakat untuk tetap dengan mekanisme yang ditentukan di Undang-Undang Nomor 3. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Muzzammil, Undang-Undang Ciptaker terkait dengan UndangUndang Mineral Batu Bara kalau ndak salah itu hanya mengatur 3 pasal, yang kita rubah dulu ya Pak ya? Hanya tiga, tiga pasal saja. Jadi karena itu, nah kalau kita mau atur, karena memang ada kekosongan hukum, terkait dengan prioritas. f. Rapat Kerja Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 bersama Pemerintah dan DPD RI, Sabtu, 15 Februari 2025, Pukul 20.20-00.05 WIB. F-P. Nasdem (Sugeng Suparwoto): Coba diulangi agak dari atas, dari awal tadi 75 Penerima WIUPK atau wilayah izin usaha dan seterusnya wajib memiliki kapasitas teknis yang memadai. Lantas ini kok, pasal ini menurut saya bertentangan dengan apa yang sebagian hak prioritas tadi? Begitu lho. Bagaimana dengan usaha kecil yang tadi mau kita akomodir, mau kita bahkan mau kita afirmasi, ke koperasi, dan sebagainya? Justru ini lagi-lagi bertentangan dengan kalau dalam rangka melaksanakan, apa, WIUPK punya kewajiban adalah bukan penerima, ini kan syarat menerima kalau kayak gini. Syarat menerima WIUPK lantas wajib memiliki kapasitas teknik dan 180 bla bla bla. Nah bukan itu, bukan syarat untuk mendapatkan WIUPK atau syarat memiliki WIUPK, tetapi syarat melaksanakan atau mengerjakan WIUPK. Saya kira konteksnya beda, karena apa? Justru UU ini kan ada afirmatif action terhadap supaya tidak terjadi yang sering kita sebut apa Bos, ya itulah gitu loh gitu loh. Yang sering disebut demokrasi ekonomi and so anda kan begitu ada yang diterima, saya pikir ini afirmatif action. F-PKS (Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.): Dan seluruh kata prioritas nantinya, termasuk untuk organisasi keagamaan dan lain-lain itu, diatur juga nanti ini. Ini, apa mengikuti ini, seluruh kata-kata prioritas, begitu menyebut peraturan pemerintah, disebutkan aturannya bagaimana. Karena itu kan teknis Pak pemberian prioritas itu. Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas): Yang kedua Pimpinan, kan kalau ada ketambahan menyangkut soal pengembangan dana riset, kemudian untuk Pendidikan, kan itu kita sudah sepakat bahwa akan ada pemberian IUP prioritas kepada BUMN ataupun pada Badan Usaha Swasta, yang tujuannya dalam rangka pengembangan riset dan untuk pendidikan tinggi. Jadi menurut kami ini sudah cukup 112, karena di tempat lain di pasal di undang undang yang kita revisi ini, untuk dana pendidikan kita sudah siapkan, pemerintah menyiapkan IUP khusus untuk perguruan tinggi, yang bisa digunakan sebagai dana riset ataupun juga dana-dana yang lain yang pengembangan perguruan tinggi. g. Rapat Timus dan Timsin Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 bersama Pemerintah dan DPD RI, Senin, 17 Februari 2025, Pukul 09.58-12.50 WIB. F-P. Gerindra (H. Rokhmat Ardiyan, S.Sos., M.M.): Jadi, kita sama-sama bahwa kepentingan Undang-undang ini adalah, didasari adalah semangat dan spirit yang sama Pasal 33. Maka untuk adat pun sudah diakomodir dengan adanya UMKM, koperasi, perguruan tinggi, ya perorangan, tentunya saya kira, saya kira saya setuju dengan pendapat dari Golkar dan dari Demokrat. 181 Ketua Badan Legislasi DPR RI/F-P. Gerindra (Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.): Jadi, Pak, Pemerintah, mungkin saya menambahkan dulu Pak. RUU Minerba ini kan mengalami perkembangan dan pergeseran Pak, bahwa hari ini kita melaksanakan betul-betul coba berupaya amanah daripada konstitusi kita. Sebelumnya pemberdayaan itu tidak dikelola dengan benar asas pemberdayaannya, kita lebih kepada asas pemanfaatan, Pak. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang baru loh, Pak. Jangan kita menganggap bahwa revisi yang sederhana ini, yang singkat pasalnya ini, kita anggap bahwa ini hanya pergeseran yang kecil sedikit. Tidak Pak. Dengan mengembangkan pemberdayaan dari sisi koperasi, UKM, perseorangan, perguruan tinggi, ormas keagamaan, ini adalah upaya pemberdayaan untuk memaksimalkan sebagaimana cita-cita Pemerintah kita pada hari ini, yang kita ingin menjelang negara kita menjadi Indonesia Emas, Indonesia maju, sebagaimana kekayaan alam kita itu pemanfaatannya begitu besar Pak. Kekayaan kita itu sangat majemuk secara mineralnya, maka pemberdayaannya juga harus majemuk. Nah, pemberdayaan yang sangat terperinci ini Pak, perlu pengawasan Pak, kalau pengawasannya linier seperti yang lalu-lalu, tidak mungkin bisa dapat terlaksana. Sementara, yang linier, kemarin saja Pak BBG tadi baru cerita, masukin nomor koordinasi saja bisa, koordinat saja Pemerintah Daerah bisa dapat ngumpet-ngumpetin nomor Pak. Sehingga, orang yang tidak punya hak apa pun bisa dapat menjadi mafia perizinan dan menjadi mafia jadi punya tambang. Begitu loh, Pak. Nah, maka, inilah perlu peningkatan Pak, ya ternyata celah untuk jadi mafia perizinan itu besar sekali Pak. Jadi Pemerintah memerlukan bantuan pengawasan Pak dari DPR RI Pak. Jadi jangan memandang bahwa pengawasan, peningkatan pengawasan DPR ini menutup, ya atau memojokkan Pemerintah, tidak sama sekali Pak, ya. h. Rapat Kerja Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 bersama Pemerintah dan DPD RI, Senin, 17 Februari 2025, Pukul 16.17-17.58 WIB. 182 F-Nasdem (Martin Manurung, S.E., M.A./Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI): Materi Muatan Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah dibahas dan diputuskan dalam Panja sebagai berikut: Yang memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak (Koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan melalui pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi); F-PKS (Muh. Haris): ... Kedua, fraksi PKS memandang, bahwa pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus, secara prioritas bagi badan usaha milik ormas keagamaan, merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ormas keagamaan dalam sektor ekonomi Yang ketiga, fraksi PKS menilai, peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi Perguruan Tinggi, memperkuat riset dan inovasi serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam. Keempat, fraksi PKS menyambut baik dibukanya peluang, untuk koperasi serta usaha kecil dan menengah dalam usaha pertambangan mineral dan batu bara melalui pemberian prioritas. Kelima, fraksi PKS berpendapat, bahwa pemberian izin usaha pertambangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi, harus berdasarkan pada kajian daya dukung, daya tampung, lingkungan, serta rencana mitigasi dampak ekologis yang terukur. ... F-PKB (Daniel Johan) Kedua, kami berharap pengaturan dan pemberian WIUP dan IUPK kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik 183 organisasi masyarakat keagamaan, merupakan pemberian hak dan pemerataan bagi masyarakat untuk ikut serta mengelola bumi dan kekayaan alam secara adil. Pemberian WIUP dan IUPK benar benar mencerminkan partisipasi keadilan, dan bertanggung jawab bagi seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kedua, kami berharap pengaturan dan pemberian WIUP dan IUPK kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, merupakan pemberian hak dan pemerataan bagi masyarakat untuk ikut serta mengelola bumi dan kekayaan alam secara adil. Pemberian WIUP dan IUPK benar-benar mencerminkan partisipasi keadilan, dan bertanggung jawab bagi seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. F-Nasdem (Arif Rahman): Pertama, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perlu mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional, untuk ikut serta dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, khususnya organisasi kemasyarakatan, keagamaan, perguruan tinggi, koperasi, dan usaha kecil dan menengah. Kebijakan akselerasi ini bertujuan untuk melakukan percepatan hilirisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, serta diharapkan lebih mempertegas dan mempercepat upaya pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan berkeadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua, fraksi Nasdem memandang tujuan utama revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini, adalah untuk mencapai pemerataan dan mendukung ekonomi rakyat yang berkeadilan, serta memberikan kesempatan luas, lebih luas kepada berbagai entitas masyarakat seperti BUMN, koperasi, BUMD, badan usaha swasta, badan 184 usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau perguruan tinggi, untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pertambangan sesuai mekanisme yang ada. Ketiga, fraksi Partai Nasdem ingin memastikan, bahwa pengelolaan tambang tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi juga melibatkan masyarakat luas dan menegaskan pentingnya Undang- Undang Pertambangan Minerba untuk mendukung hilirisasi industri di bidang pertambangan. Di masa depan, kami Fraksi Nasdem ingin memastikan, sumber daya alam mentah yang telah dikelola dapat diproses menjadi produk akhir, yang bernilai lebih tinggi. Misalnya pengelolaan nikel untuk kebutuhan baterai energi yang sangat dibutuhkan dalam transisi energi terbarukan di Indonesia, dengan pengelolaan yang tepat. Indonesia bisa menjadi pusat pengelolaan baterai energi yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari nikel, tembaga, timah dan lainnya yang ada di Indonesia. Empat, fraksi Partai Nasdem juga menekankan, pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam, agar tidak terjadi oversupply yang merugikan industri pertambangan di Indonesia. F-Gerindra (Rokhmat Ardiyan): Ke depan, usaha pertambangan bukan lagi hanya didominasi oleh pemilik modal besar, namun bisa melibatkan entitas usaha kecil terutama koperasi, usaha kecil dan menengah atau UMKM, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perusahaan perorangan dan perguruan tinggi. Selain itu, diatur juga mengenai pemberian WIUP atau IUP secara prioritas kepada BUMN dan swasta, dalam rangka peningkatan nilai tambah hilirisasi di sektor pertambangan yang disetujui, akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. F-Golkar (Zigo Rolanda, S.E., M.M.): ... Yang ketiga, saat ini IUPK hanya dapat diberikan kepada BUMN, atau BUMD, atau badan usaha swasta, sehingga perlu penambahan pemberian IUPK kepada entitas lain dalam rangka pemberian prioritas di 185 antaranya organisasi kemasyarakatan, keagamaan, badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik perguruan tinggi. F- PDI Perjuangan (Putra Nababan): ... Kedua, pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), harus dimaknai dengan sungguh-sungguh untuk kemanfaatan kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional. Begitu juga dalam pemberian WIUP dan WIUPK harus memperhatikan aspek profesionalisme, kekuatan finansial, dan aspek teknis lainnya, agar WIUP dan WIUPK yang diberikan oleh negara harus dikelola sendiri, tidak dipindahtangankan. Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia): ... saya berpendapat bahwa dikotomi ruang-ruang untuk UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan-keagamaan, kampus tapi bukan kampusnya tapi badan usahanya, atau mungkin dititipkan di BUMN atau badan usaha lain, yang masih mempunyai niat merah putih untuk membantu kampus dalam rangka memberikan semacam kemudahan, hasil halal dari pengelolaan sumber daya alam ini, mampu kita wujudkan. Inilah sebagai perwujudan daripada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Ketua I PPUU/Komite II DPD RI (R. Graal Taliawo): DPD RI mengapresiasi fraksi-fraksi dalam perumusan pasal-pasal mengenai peran sektor mineral dan batu bara, pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perguruan tinggi. DPD RI berpandangan bahwa, manfaat dari perolehan wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan prioritas perlu diperhatikan bahwa royalti atau manfaat yang diberikan kepada perguruan tinggi terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu harus ada dana abadi yang digunakan untuk kepentingan jangka panjang perguruan tinggi. Dan kedua, dana untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi yang dialokasikan pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional. Perguruan tinggi yang mendapatkan memperoleh manfaat diutamakan kepada perguruan tinggi yang berada di wilayah lingkar tambang. 186 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Pertanyaan mengenai “Apakah sebetulnya bentuk afirmasi tetap selaras dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaktub Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945?” a. Bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk pemberian prioritas adalah perwujudan nyata dari hak menguasai negara (staatsrecht) atas sumber daya alam. Pada satu sisi, negara mengarahkan pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pemodal besar dan pada lain sisi, negara memperluas partisipasi masyarakat dengan melibatkan entitas badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan perguruan tinggi. b. Bahwa sebagaimana telah DPR sampaikan dalam keterangan terhadap pokok permohonan, pemberian WIUP/WIUPK dalam pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana UU a quo tidak menghapuskan mekanisme lelang yang selama ini telah berjalan sebagai mekanisme utama agar pemenang lelang adalah badan usaha dari hasil kompetisi ketat yang memang layak melakukan usaha pertambangan. c. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), penguasaan negara atas mineral dan batubara sebagai sumber daya alam dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Lebih lanjut, Pasal 140 dan Pasal 141 UU 3/2020 menyatakan bahwa Menteri ESDM melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap pemegang IUP dan IUPK tetap dilakukan pengawasan oleh Menteri ESDM yang mana hal ini untuk memastikan agar dalam implementasinya tetap sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 7. Pertanyaan mengenai “Apakah pemberian prioritas WIUP kepada badan usaha swasta dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif masih sejalan dengan fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945?” a. Bahwa pemberian prioritas kepada perguruan tinggi merupakan bentuk dukungan negara untuk memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Landasan yuridis dari pemberian prioritas ini telah ada sejak tahun 2012 melalui Pasal 86 dan Pasal 87 UU 12/2012 yang memungkinkan pemerintah memberikan hak pengelolaan kekayaan negara, termasuk pertambangan, kepada perguruan tinggi. b. Bahwa pemberian prioritas kepada perguruan tinggi bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan relevansi akademis perguruan tinggi dengan kebutuhan strategis nasional. Secara konkret untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen dalam bidang pertambangan, geologi, lingkungan, hukum energi, manajemen risiko, dan bidang ilmu lain yang relevan sehingga diharapkan dapat mendorong pemerataan riset dan inovasi, serta pengembangan potensi sumber daya alam lokal oleh perguruan tinggi di daerah. c. Bahwa pemberian prioritas kepada perguruan tinggi berbeda dengan penunjukan langsung karena melalui verifikasi dan evaluasi ketat terhadap syarat administrasi, teknis, finansial, dan lingkungan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan DPR terhadap pokok permohonan, secara teknis pemberian prioritas kepada perguruan tinggi dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang transparan dan terdokumentasi secara digital. Mekanisme ini diatur secara terukur dan terbatas agar tidak mengganggu sistem lelang yang berlaku yang mana pengaturan selengkapnya dimuat dalam PP 39/2025. d. Bahwa pembentuk undang-undang memiliki arah kebijakan demikian, dengan menjadikan pemberian prioritas kepada perguruan tinggi dimaksudkan sebagai kebijakan afirmatif (affirmative action) oleh negara untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga justru memperkuat pelaksanaan mandat 188 konstitusi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. III. Petitum DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (1 ), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2025, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, serta 189 keterangan tertulis tambahan bertanggal 17 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 November 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Pokok Permohonan Pemohon dan Pokok Tanggapan Pemerintah 1. Bahwa pada prinsipnya, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian yang terbagi ke dalam dua klaster isu utama. Klaster pertama berkaitan dengan pemberian secara prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) kepada badan usaha kecil dan menengah (“UKM”), koperasi, perusahaan perseorangan, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sedangkan klaster kedua berkaitan dengan pengaturan kemitraan antara perguruan tinggi dengan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), dan/atau badan usaha swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. 2. Bahwa sehubungan dengan klaster isu pertama, Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 60 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 75 Ayat (3), Ayat (5), Ayat (7) UU Minerba, yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon terhadap ketentuan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. Bahwa mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, koperasi, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dimaksud, menurut Para Pemohon, berpotensi menimbulkan praktik penunjukan langsung yang mengurangi asas transparansi, keterbukaan, dan kompetisi usaha yang sehat. Para Pemohon berpendapat bahwa mekanisme prioritas tersebut membuka peluang bagi pemberian izin yang tidak melalui proses seleksi objektif dan kompetitif, sehingga menghilangkan kesempatan bersaing secara adil di antara para pelaku usaha. b. Bahwa ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana 190 dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon menilai bahwa penggunaan frasa “pemberian prioritas”, yang berbeda dari “penawaran prioritas” dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak istimewa tanpa melalui mekanisme lelang. Hal ini, menurut Para Pemohon, menimbulkan ketidakpastian norma dan potensi perlakuan yang tidak setara terhadap pelaku usaha lainnya yang tidak termasuk dalam kategori penerima prioritas, sehingga menimbulkan distorsi terhadap prinsip kesetaraan (equality). c. Bahwa ketentuan tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, penafsiran frasa “pemberian prioritas” yang tidak disertai mekanisme seleksi terbuka dan objektif berpotensi mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam kepada kelompok tertentu, sehingga manfaatnya tidak terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Para Pemohon berpandangan bahwa penggunaan sistem lelang atau penawaran terbuka akan lebih menjamin keadilan, transparansi, dan objektivitas dalam pengalokasian izin pertambangan yang jumlahnya terbatas. 4. Bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah pada pokoknya berpandangan bahwa: a. Norma pada pasal-pasal yang diuji justru menegakkan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena memberikan kejelasan terhadap subjek penerima prioritas, prosedur administratif yang harus ditempuh, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan dasar hukum yang lengkap hingga pada tataran peraturan pelaksana, norma ini tidak menimbulkan ketidakpastian, melainkan menghadirkan perlakuan hukum yang setara bagi setiap pihak yang memenuhi syarat sesuai koridor hukum yang telah ditentukan. b. Pengaturan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas merupakan perwujudan nyata pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, di mana negara menjalankan fungsi pengaturan dan 191 pengurusan untuk memastikan bahwa pengelolaan mineral dan batubara berorientasi pada kemakmuran rakyat secara luas. Kebijakan afirmatif tersebut menjadi instrumen pemerataan agar hasil kekayaan alam tidak terkonsentrasi pada pelaku usaha bermodal besar saja, melainkan terdistribusi kepada pelaku ekonomi nasional yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di akar rumput (grassroots). c. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas bukanlah bentuk penunjukan langsung tanpa kontrol, karena ketentuan dalam norma a quo tetap menempatkan seluruh penerima WIUP dan WIUPK pada mekanisme perizinan yang ketat, bertahap, transparan, serta memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, finansial, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 39/2025”), sehingga isu ketidakpastian sebagaimana didalilkan Para Pemohon tidak berdasar. d. Kebijakan afirmatif dalam pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas merupakan bentuk Hak Menguasai Negara (HMN), serta merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak dapat dibatalkan sepanjang tidak melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008. Dalam hal ini, pasal-pasal a quo telah dirumuskan dengan mempertimbangkan ketiga prinsip tersebut secara proporsional, yakni: i) bermoral karena berpihak pada ekonomi rakyat; ii) rasional karena memperluas partisipasi nasional secara terukur; dan iii) adil karena tetap dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang terbuka dan akuntabel sesuai dengan peraturan pelaksana. e. Perbedaan istilah “pemberian prioritas” dan “penawaran prioritas” sebagaimana didalilkan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan pilihan terminologi dalam kebijakan legislasi dan pelaksanaan administratif yang sepenuhnya berada dalam 192 ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak mengubah esensi pengaturan, karena pemberian prioritas tidak berarti penunjukan langsung, melainkan tetap melalui seleksi kelayakan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur secara rinci dalam PP 39/2025. 5. Bahwa sehubungan dengan klaster isu kedua, Para Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 51A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5); Pasal 60A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5); Pasal 75A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5); dan Pasal 75 Ayat (4) UU Minerba, yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2), Pasal 31 Ayat (5), dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. 6. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon terhadap pasal-pasal tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. Ketentuan mengenai kemitraan antara perguruan tinggi dengan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam pasal- pasal a quo, menurut Para Pemohon, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi akademik serta integritas ilmiah perguruan tinggi. Para Pemohon berpendapat bahwa keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam kegiatan riset dan pendanaan yang bersumber dari dunia usaha dapat menggeser fungsi konstitusional pendidikan tinggi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi instrumen kepentingan korporasi. b. Bahwa norma-norma tersebut dianggap menyimpang dari prinsip afirmatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024. Para Pemohon menilai bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kemitraan kepada badan usaha swasta tidak sejalan dengan arah afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena manfaat kemitraan justru berpotensi lebih menguntungkan sektor korporasi dibanding masyarakat luas. c. Bahwa ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945 karena dinilai mengancam fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh 193 eksternal. Para Pemohon menilai bahwa skema kemitraan komersial antara perguruan tinggi dan korporasi pertambangan dapat menimbulkan ketergantungan pendanaan dan arah riset, sehingga mengaburkan fungsi pendidikan tinggi sebagai pelaku pengembangan ilmu pengetahuan yang otonom. d. Bahwa ketentuan tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, keterlibatan badan usaha swasta melalui jalur kemitraan pendidikan dapat menciptakan jalur distribusi manfaat sumber daya alam yang tidak merata dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Oleh karena itu, Para Pemohon berpendapat bahwa penyaluran manfaat sumber daya alam seharusnya dilakukan melalui BUMN, BUMD, atau mekanisme lelang terbuka di bawah kendali negara, agar tetap menjamin prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat secara luas. 7. Bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah pada pokoknya berpandangan bahwa: a. Ketentuan dalam pasal-pasal yang diuji justru merupakan perwujudan langsung dari prinsip Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, karena memberikan kemudahan dan perlakuan khusus secara afirmatif kepada perguruan tinggi agar memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam pemanfaatan sumber daya nasional. Dukungan tersebut bukan bentuk diskriminasi atau subordinasi, melainkan langkah korektif yang menegaskan keberpihakan negara terhadap lembaga pendidikan tinggi agar dapat berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui dukungan struktural yang setara dan terukur. Dengan demikian, norma a quo mencerminkan kesetaraan substantif, bukan pelanggaran terhadapnya. b. Dalam kaitannya dengan Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, pengaturan ini merupakan pelaksanaan langsung kewajiban konstitusional pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi adalah 194 langkah konkret negara dalam memastikan kemajuan ilmu pengetahuan tidak terpisah dari sistem pembangunan nasional, melainkan menjadi bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. c. Adapun terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, norma a quo justru mempertegas fungsi Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam, dengan mengatur bahwa kemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dimonopoli oleh entitas bisnis, tetapi juga dialokasikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan nasional. Melalui mekanisme ini, negara menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) dan pengurusan (bestuursdaad) untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam benar-benar digunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. d. Bahkan lebih dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”), juga telah mengatur mengenai hak perguruan tinggi untuk dapat berpartisipasi dalam mengelola kekayaan negara, yang salah satunya adalah kegiatan usaha pertambangan, selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: 1) Pasal 86 Ayat (1) UU Pendidikan Tinggi: Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. 2) Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (Penjelasan Pasal 87 disebut: Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum.) II. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 195 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa Pemerintah menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan, yaitu dalam tatanan untuk menilai kesesuaian norma undang- undang terhadap konstitusi, bukan menilai kebijakan publik atau pelaksanaan administratif suatu undang-undang dan tetap bukan terhadap persoalan implementasi kebijakan atau teknis pelaksanaan yang menjadi kewenangan cabang kekuasaan pemerintahan dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. III. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Mengajukan Permohonan a quo 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 196 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwasanya yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; dan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan MK 7/2025”), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang pada pokoknya menyatakan harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 197 c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, sesungguhnya telah sangat jelas memberikan batasan bahwasanya dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, akan berakibat Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpandangan bahwasanya Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang patut untuk mengajukan permohonan a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Terhadap Pemohon I dan Pemohon II (i) Bahwa Pemohon I menyampaikan dirinya merupakan Direktur dari suatu badan usaha swasta yang bergerak di sektor ekonomi. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik bidang usahanya. Apabila kegiatan usahanya berada di sektor pertambangan, maka justru berpotensi memperoleh manfaat langsung dari keberlakuan norma a quo, karena ketentuan tersebut memberikan peluang dan perlakuan afirmatif bagi badan usaha nasional dalam memperoleh WIUP dan WIUPK. Sebaliknya, apabila tidak bergerak di sektor pertambangan, maka tidak terdapat kerugian konstitusional yang nyata maupun relevan yang dapat dikaitkan dengan berlakunya norma tersebut. Dalam kedua hal tersebut, tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Adapun 198 apabila Pemohon merasa belum memperoleh manfaat secara langsung, hal tersebut merupakan persoalan pelaksanaan kebijakan, bukan inkonstitusionalitas norma. (ii) Bahwa Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai “pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah”, namun tidak menjelaskan secara tegas kategori usahanya. Padahal, pembedaan tersebut memiliki implikasi hukum langsung, karena yang memperoleh prioritas sesuai norma a quo adalah usaha kecil dan menengah. (iii) Bahwa apabila Pemohon II termasuk dalam kategori usaha kecil atau menengah, maka justru menjadi pihak yang berpotensi diuntungkan oleh kebijakan afirmatif tersebut. Namun, apabila tergolong usaha mikro, tidak terdapat larangan baginya untuk meningkatkan skala usaha agar dapat mengakses kesempatan yang sama. Dengan demikian, dalil kerugian yang diajukan bersifat hipotetis dan tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata maupun spesifik. (iv) Bahwa selain itu, Pemerintah juga berpandangan tidak terdapat kerugian potensial yang dapat diturunkan secara logis dari berlakunya norma a quo. Norma tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung, pasti, maupun dapat dipastikan akan terjadi terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Sebaliknya, norma a quo justru membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional, termasuk kategori kecil dan menengah, untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. (v) Bahwa oleh karenanya, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Permasalahan yang dikemukakan lebih merupakan isu implementatif, bukan persoalan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. b. Terhadap Para Pemohon III, IV, V (i) Bahwa Pemohon III merupakan dosen tetap pada Universitas Islam Indonesia (UII), sedangkan Pemohon IV dan Pemohon V merupakan mahasiswa aktif pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Para Pemohon tersebut mendalilkan 199 bahwa ketentuan mengenai kemitraan antara perguruan tinggi dan badan usaha dalam UU Minerba berpotensi mengancam independensi akademik serta mengaburkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. (ii) Bahwa dalil tersebut tidak relevan secara konstitusional, karena norma a quo hanya mengatur pemberian prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi, bukan bentuk mitra, maupun substansi kerja sama yang bersifat mengikat. Norma dimaksud tidak mengharuskan perguruan tinggi menjalin kemitraan dengan pihak tertentu, melainkan membuka ruang dukungan bagi penguatan kapasitas riset, inovasi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi pembangunan nasional. (iii) Bahwa lebih lanjut, Pemerintah juga berpandangan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi Para Pemohon III, IV, dan V. Norma a quo tidak menimbulkan ancaman langsung maupun dapat dipastikan akan terjadi terhadap hak konstitusional sebagai dosen maupun mahasiswa. Sebaliknya, ketentuan tersebut bersifat umum dan justru memberikan peluang bagi civitas akademika untuk memperoleh manfaat dari peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi melalui dukungan negara. (iv) Bahwa kekhawatiran Para Pemohon mengenai “ancaman terhadap kebebasan akademik” bersifat hipotetis dan tidak didukung oleh bukti adanya kerugian konstitusional yang nyata maupun potensial. Sebaliknya, norma a quo justru memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis negara dalam menjalankan amanat Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, yaitu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang relevan, kerugian yang aktual maupun potensial, maupun hubungan sebab akibat langsung antara dirinya dengan norma yang diuji. Permohonan a quo lebih mencerminkan ketidaksetujuan Para 200 Pemohon terhadap arah kebijakan, bukan pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. 7. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021, diketahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap dapat mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon walaupun persidangan telah masuk dalam materi pokok permohonan. 8. Bahwa dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU- XVI/2018, perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018, dan perkara Nomor 37/PUU- XIX/2021 pada pokoknya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa lebih lanjut dalam materi pokok perkara. 9. Bahwa apabila dikaitkan dengan Permohonan a quo, dapat disimpulkan bahwasanya meskipun Permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum Para Pemohon, tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada akhir pemeriksaan persidangan. 10. Bahwa atas hal tersebut di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. IV. Penjelasan Konstitusional atas Peran Negara dalam Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Konteks Perkara a quo A. Peran Negara sebagai Pemegang Hak Menguasai Negara (HMN) dalam menjalankan Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa secara prinsip, pembentukan UU Minerba dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang 201 terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 2. Bahwa apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012, maka pengertian “dikuasai oleh Negara” harus dimaknai sebagai Hak Menguasai Negara (HMN), yang mencakup untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Bahwa pengertian “dikuasai oleh Negara” tidak hanya berarti hanya dikuasai secara formal oleh Negara, melainkan juga mencakup fungsi kewenangan aktif Negara untuk membuat kebijakan dan mengatur distribusi manfaat sumber daya alam agar hasilnya benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, peran Negara dalam UU Minerba bersifat imperatif konstitusional, bukan administratif semata. 4. Bahwa apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012, maka pengertian “dikuasai oleh Negara” harus dimaknai sebagai Hak Menguasai Negara (HMN), yang mencakup untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019, menjelaskan bahwasanya ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Oleh karenanya, dalam kerangka ini, Negara wajib menata sistem penguasaan dan distribusi manfaat sumber daya alam secara adil. 202 6. Bahwa mandat Hak Menguasai Negara (HMN) menuntut tata kelola yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan, dengan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis. Negara harus memastikan bahwa hasil eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai tambah sosial, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. 7. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pengaturan mengenai subjek dan tata cara pemberian WIUP dan WIUPK harus diarahkan untuk memperkuat kemanfaatan publik, bukan keuntungan korporasi semata. Salah satu bentuk konkret pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak prioritas kepada entitas yang memiliki peran sosial dan kontribusi langsung terhadap masyarakat, seperti UKM, koperasi, perusahaan perseorangan, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. 8. Bahwa pandangan ini sejalan dengan tafsir Mohammad Hatta, sebagaimana dikutip oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. dalam tulisannya “Ihwal Dikuasai Negara” (Kompas, 3 September 2015), bahwa konsep “dikuasai oleh Negara” tidak berarti Negara harus menjadi pelaku usaha, tetapi Negara berkewajiban membuat peraturan yang melindungi seluruh lapisan masyarakat serta menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berperikemanusiaan. 9. Bahwa dengan demikian, kebijakan afirmatif dalam UU Minerba merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia, yang mencegah pemusatan kekuasaan ekonomi, memperluas partisipasi nasional, dan mengoreksi ketimpangan historis antara pelaku usaha besar dan ekonomi rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. 10. Bahwa arti penting Hak Menguasai Negara (HMN) terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara merujuk pada kenyataan bahwa Negara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada hasil pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara tersebut, setidak-tidaknya dalam sejarah pembangunan selama ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dapat dimaknai bahwasanya 203 terdapat 3 (tiga) pilar yang saling terkait sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam oleh Negara, yakni kekayaan alam, pemanfaatan atau eksploitasi untuk pembangunan ekonomi Negara, dan alokasi pemanfaatannya untuk semata-mata kesejahteraan rakyat. 11. Bahwa makna dikuasai oleh Negara menurut Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019, Negara sebagai pemegang hak penguasaan bukanlah pemilik mineral dan batubara itu sendiri, karena kepemilikannya bersifat publik, milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, Negara wajib menata sistem pengelolaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat melalui kebijakan partisipatif dan adil. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap langkah kebijakan dalam sektor pertambangan adalah pelaksanaan tanggung jawab kolektif negara terhadap rakyat sebagai pemilik sejati kekayaan alam. 12. Bahwa dalam rangka efektivitas dan peningkatan nilai tambah, Negara berwenang melibatkan BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta nasional sepanjang tetap berada dalam kerangka Hak Menguasai Negara (HMN) dan tunduk pada mekanisme perizinan, pengawasan, dan akuntabilitas yang ketat. Partisipasi swasta dalam konteks ini bukanlah privatisasi, melainkan seperti bentuk “pendelegasian” di bawah kendali dan regulasi penuh Negara. 13. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas, bagi UKM, perusahaan perseorangan, koperasi, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan untuk kepentingan perguruan tinggi melalui BUMN/BUMD/Swasta, sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo, merupakan instrumen Hak Menguasai Negara (HMN) untuk memperluas partisipasi nasional, memperbaiki ketimpangan akses, dan memperkuat pemerataan manfaat sumber daya alam nasional. 14. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya Konstitusi Ekonomi (2010), yang pada pokoknya bisa diambil kesimpulan bahwasanya, Negara dalam konteks penguasaan sumber daya alam tidak hanya bertindak sebagai regulator yang netral, 204 tetapi juga sebagai pengarah dan penyeimbang dalam sistem ekonomi nasional, agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan afirmatif dalam UU Minerba merupakan manifestasi langsung dari fungsi penguasaan Negara yang konstitusional. 15. Bahwa dengan demikian, pengaturan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, koperasi, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, bukanlah penyimpangan terhadap prinsip kompetisi usaha yang sehat, melainkan upaya konstitusional untuk memastikan pemerataan akses ekonomi dan keadilan sosial. 16. Bahwa kebijakan prioritas ini tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat basis sosial dan kelembagaan bangsa. Melalui pelibatan UKM dan koperasi, pengelolaan pertambangan diarahkan untuk menghasilkan efek yang lain, misalnya berupa pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas teknologi nasional, serta penciptaan kesempatan kerja produktif. 17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal a quo merupakan bentuk pelaksanaan langsung dari Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, serta kebijakan afirmatif yang sah secara konstitusional dalam rangka pemerataan ekonomi nasional dan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki Pasal 28H Ayat (2), Pasal 31 Ayat (5), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang diuji tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, melainkan justru merupakan pengejawantahan nyata dari fungsi penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian layak untuk ditolak untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 205 B. Peran Negara Untuk Menegakkan Jaminan, Perlindungan, Serta Kepastian Hukum Dalam Pengalokasian Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Bahwa asas kepastian hukum merupakan sendi utama negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mewajibkan negara untuk memastikan setiap kebijakan publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari tindakan yang sewenang- wenang. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga jaminan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut bersifat transparan, terukur, dan akuntabel. 2. Bahwa wujud nyata jaminan dan perlindungan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat dapat terlihat dari kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada kelompok-kelompok yang disebutkan dalam Norma a quo. Negara menegaskan perannya sebagai pengatur dan penyeimbang agar kegiatan usaha pertambangan tidak bersifat monopolistik atau didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi tetap berjalan dalam koridor kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. 3. Bahwa wujud nyata pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam nasional dapat terlihat dari kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas yang bertumpu pada prosedur dan mekanisme yang komprehensif-terukur. Norma- norma di dalamnya mengatur sistem perizinan, penawaran, dan pemberian wilayah pertambangan secara terstruktur dan berbasis asas keterbukaan. Ketentuan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas tidak meniadakan hak pihak lain, tetapi justru memberikan kerangka hukum yang pasti bagi pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 206 (3) UUD 1945, agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara proporsional, terarah, dan berpihak pada kemakmuran rakyat. 4. Bahwa di sisi lain, dibukanya pintu masuk untuk berkolaborasi di antara perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga bisa dianggap merupakan bentuk konkret penerapan asas kepastian hukum dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana mandat Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945. Norma tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel bagi kolaborasi antara dunia akademik dan industri pertambangan, sehingga sinergi tersebut berlangsung dalam sistem tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, ilmiah, dan publik. 5. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 kepastian hukum tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kejelasan redaksional norma, tetapi juga secara substantif sebagai jaminan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, koperasi, perusahaan perseorangan, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan bentuk perlindungan hukum afirmatif yang ditujukan untuk memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang secara historis kurang memperoleh kesempatan dalam sektor pertambangan. Dengan demikian, norma tersebut justru memperkuat jaminan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara, bukan sebaliknya. 6. Bahwa oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Minerba, khususnya pasal-pasal a quo, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, tetapi justru merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945. Dengan kata lain, norma yang diuji tidak melanggar asas kepastian hukum, melainkan menegaskan peran negara sebagai pengatur yang adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga 207 patut untuk ditolak untuk seluruhnya, karena norma-norma dalam UU Minerba justru menegakkan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, bukan melanggarnya. C. Peran Negara dalam Menjamin Kesetaraan Substantif Melalui Kebijakan Afirmatif yang Berkeadilan 1. Bahwa Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 memberikan mandat eksplisit kepada Negara untuk menjamin setiap orang memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan manfaat yang sama bagi terwujudnya persamaan dan keadilan. Norma ini merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk mengambil tindakan afirmatif dalam memperbaiki ketimpangan struktural dan menjamin keadilan substantif dalam kehidupan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tindakan afirmatif bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kesetaraan. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa tindakan afirmatif merupakan kebijakan konstitusional yang sah untuk mengoreksi suatu ketimpangan. Mahkamah menilai bahwa kesetaraan yang dijamin oleh UUD 1945 tidak semata-mata berarti kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga kesetaraan substantif yang memberi kesempatan nyata bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam posisi kurang diuntungkan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif yang diatur dalam UU Minerba justru menjadi bentuk nyata dari keadilan korektif dan distributif dalam sistem ekonomi nasional. 3. Bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kebijakan afirmatif dimaksud merupakan pelaksanaan dari Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, di mana negara tidak hanya berwenang mengatur dan mengawasi, tetapi juga menentukan siapa yang berhak memperoleh akses prioritas terhadap pemanfaatan sumber daya alam nasional. Melalui mekanisme ini, Negara memastikan agar hasil kekayaan alam tidak terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar, melainkan didistribusikan secara adil untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam sektor strategis. 208 4. Bahwa ketentuan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, koperasi, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU Minerba merupakan perwujudan langsung dari kebijakan afirmatif konstitusional tersebut, bukan bentuk diskriminasi atau perlakuan istimewa yang melanggar kesetaraan. Justru melalui norma ini, negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberi ruang yang adil bagi pelaku ekonomi rakyat agar dapat berpartisipasi dalam sektor strategis nasional. 5. Bahwa kebijakan afirmatif yang demikian merupakan manifestasi prinsip keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan dalam doktrin filsafat hukum klasik dan diadopsi dalam pemikiran konstitusional modern, bahwa ketidaksamaan kadang dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling lemah. Maka, pemberian prioritas kepada pelaku usaha kecil dan koperasi merupakan langkah korektif yang sah secara konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan akses dan memperluas pemerataan manfaat sumber daya alam nasional. 6. Bahwa sebagai contoh konkret, pelibatan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan bentuk inovasi hukum yang berakar pada nilai-nilai sosial dan konstitusional bangsa Indonesia. Organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki fungsi sosial-ekonomi yang luas, terutama dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam kegiatan pertambangan justru memperkuat fungsi redistribusi manfaat ekonomi hingga ke tingkat akar rumput (grassroot), sekaligus meneguhkan peran masyarakat sipil dalam pembangunan nasional yang berkeadilan. 7. Bahwa dengan demikian, Negara melalui kebijakan afirmatif yang diatur dalam UU Minerba tidak hanya menjamin kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga kesetaraan substantif dalam kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945, serta sejalan dengan sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 8. Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal a quo yang diuji dalam UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, melainkan 209 merupakan implementasi langsung dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan afirmatif yang memperluas akses ekonomi, memberdayakan kelompok masyarakat kecil, dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebaliknya, norma-norma yang diuji merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip konstitusional mengenai keadilan dan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan a quo untuk seluruhnya. D. Peran Negara dalam Mendorong Kemandirian dan Keunggulan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai Bagian dari Tanggung Jawab Konstitusional Negara 1. Bahwa Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945 memberikan mandat eksplisit kepada Negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Mandat ini tidak bersifat deklaratif, melainkan merupakan perintah konstitusional yang operatif bagi Negara untuk memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang bernilai strategis bagi kemakmuran rakyat. 2. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal yang diuji, yang mengatur mengenai pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab konstitusional tersebut. Norma ini tidak menempatkan perguruan tinggi dalam posisi subordinatif terhadap dunia usaha, melainkan memberikan dukungan struktural agar perguruan tinggi memiliki akses yang sah, terukur, dan akuntabel terhadap sumber daya alam nasional dalam rangka memperkuat kemandirian keilmuan dan kapasitas kelembagaannya. 210 3. Bahwa dalam perspektif konstitusional, Negara berwenang untuk membentuk kebijakan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang menunjang pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, kebijakan afirmatif dalam pemberian prioritas ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi pengaturan (regelendaad) dan pengurusan (bestuursdaad) Negara dalam kerangka Hak Menguasai Negara (HMN), di mana pengelolaan sumber daya alam diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas intelektual dan inovasi. 4. Bahwa norma a quo tidak mengatur praktik riset, pendanaan, maupun kemitraan komersial secara langsung sebagaimana yang dikhawatirkan Para Pemohon, melainkan hanya memberikan landasan hukum normatif agar perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengujian terhadap norma ini harus ditempatkan dalam tataran normatif, bukan pada tataran implementasi teknis yang merupakan domain kebijakan Pemerintah. 5. Bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas bagi kepentingan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam UU Minerba sejalan dengan prinsip Pasal 31 Ayat (5) juncto Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yakni bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk melalui peningkatan kapasitas nasional dan penguatan lembaga pendidikan tinggi. Kebijakan ini memperluas peran perguruan tinggi sebagai pilar intelektual pembangunan nasional, yang berfungsi menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, Negara menjalankan fungsi penguasaan tidak hanya dalam dimensi ekonomi, tetapi juga dalam dimensi pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan sebagai sumber daya strategis nasional. 6. Bahwa dengan demikian, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa perguruan tinggi 211 memiliki peran strategis dan dukungan memadai dalam sistem pembangunan nasional. Kebijakan afirmatif ini merupakan instrumen konstitusional yang sah dan proporsional, serta berada dalam koridor penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. 7. Bahwa sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, UU Pendidikan Tinggi juga menegaskan tanggung jawab Negara dalam memfasilitasi hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Pasal 86 UU Pendidikan Tinggi secara tegas menyatakan bahwa “Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor pendidikan dan sektor ekonomi bukan hanya dibenarkan, tetapi merupakan perintah hukum positif yang bertujuan memperkuat pendanaan dan keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia. 8. Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dengan penjelasan bahwa hak pengelolaan tersebut dapat berbentuk antara lain hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian akses kepada perguruan tinggi atas sumber daya alam, termasuk dalam sektor pertambangan, merupakan mandat yang sah menurut hukum nasional dan berakar pada tanggung jawab konstitusional Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 9. Bahwa dengan demikian, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional dan implementasi sistemik dari kebijakan yang telah terlebih dahulu diatur dalam UU Pendidikan Tinggi. Kebijakan afirmatif ini bersifat proporsional, berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi berkeadilan, serta transparansi publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. 10. Bahwa norma a quo juga selaras dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwasanya “setiap orang berhak mengembangkan 212 diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dengan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya secara sah dan bertanggung jawab, Negara memperluas kesempatan bagi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan riset, dan inovasi nasional yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. 11. Bahwa kemandirian finansial dan keunggulan akademik perguruan tinggi merupakan prasyarat bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu, relevan, dan inovatif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Melalui pemberian ruang afirmatif bagi perguruan tinggi, Negara memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang berdaya saing global dan berkelanjutan, tanpa mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 12. Bahwa dengan memberikan ruang kolaborasi kepada perguruan tinggi melalui mekanisme yang diatur secara normatif dan transparan, UU Minerba justru memperluas ekosistem pendidikan tinggi berbasis pengetahuan dan inovasi. Hal ini memastikan sinergi antara ilmu pengetahuan, industri, dan kebijakan publik, sebagai perwujudan integrasi antara Pasal 31 Ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, di mana kemajuan ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. 13. Bahwa dengan demikian, norma a quo bukan merupakan ancaman terhadap independensi akademik, melainkan penegasan fungsi Negara sebagai fasilitator dan pemberdaya dalam menciptakan sinergi antara pendidikan, riset, dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka ekonomi konstitusional Indonesia. 14. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa norma yang diuji sudah konstitusional, tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan justru merupakan pelaksanaan langsung dari mandat konstitusi serta amanat UU Pendidikan Tinggi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sebesar- 213 besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, permohonan a quo patut untuk ditolak untuk seluruhnya. E. Peran Negara dalam Menetapkan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) atas Pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara Prioritas sebagai Instrumen Penguasaan Negara di Bidang Pertambangan 1. Bahwa ketentuan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas sebagaimana diatur dalam UU Minerba, merupakan perwujudan dari kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan model penguasaan negara atas sumber daya alam. Kebijakan ini bersifat alokatif-afirmatif, yaitu memberikan prioritas kepada kelompok tertentu seperti usaha kecil dan menengah, koperasi, perusahaan perseorangan, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, juga kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Pilihan kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas pemerataan akses ekonomi dan memperkuat kemandirian nasional. 2. Bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yakni ruang kebijakan yang secara konstitusional diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih mekanisme pengaturan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Dalam hal ini, konstitusi memberikan mandat kepada Negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, tetapi tidak menentukan bentuk, metode, maupun subjek pelaksanaannya secara lebih lanjut di dalam tatanan konstitusi. 3. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, menjelaskan bahwa kebijakan hukum terbuka merupakan ruang kebebasan pembentuk undang-undang untuk menetapkan pilihan kebijakan selama tidak menimbulkan ketidakpastian hukum ataupun ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian, selama suatu norma undang-undang tidak melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka norma tersebut harus dipandang sebagai kebijakan yang sah dan konstitusional dalam kerangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 214 4. Bahwa pendapat tersebut sejalan dengan Dr. Mardian Wibowo, S.H., dalam tulisannya “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, Juni 2015, yang menegaskan bahwasanya kebijakan bersifat open legal policy ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut tanpa menentukan batasan pengaturan secara tegas. Dengan demikian, selama tidak ada ketentuan konstitusional yang dilanggar, pembentuk undang-undang berhak menentukan kebijakan yang dianggap paling tepat berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional. 5. Bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah dalam UU Minerba pada pokoknya juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berlandaskan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan nasional, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya, pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, koperasi, perusahaan perseorangan, serta BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mewujudkan asas-asas tersebut. 6. Bahwa perbedaan istilah antara “pemberian prioritas” dan “penawaran prioritas” yang dipersoalkan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan pilihan kebijakan administratif dan terminologi teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua istilah tersebut tidak mengubah substansi hukum, karena seluruh mekanisme pemberian prioritas tetap tunduk pada prosedur seleksi kelayakan dan verifikasi ketat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, termasuk uji kelayakan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Oleh karena itu, argumentasi Para Pemohon tidak relevan secara konstitusional. 7. Bahwa dengan demikian, norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka yang sah dan proporsional, yang secara substansial justru 215 memperkuat pelaksanaan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945. Kebijakan prioritas tersebut tidak meniadakan asas transparansi dan kompetisi sehat, tetapi merupakan langkah afirmatif untuk memastikan pemerataan kesempatan ekonomi dan keberpihakan pada kepentingan nasional. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya, karena pasal-pasal yang diuji merupakan hasil dari kebijakan hukum terbuka yang telah memenuhi prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan sebagaimana menjadi ukuran konstitusionalitas menurut praktik Mahkamah Konstitusi. V. Keterangan Pemerintah Atas Konstitusionalitas Kebijakan Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas A. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepastian Hukum Tetap Terjamin dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara Prioritas 1. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas sebagaimana diatur dalam UU Minerba merupakan bentuk konkret penerapan prinsip kepastian hukum yang rasional, terukur, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas tidak dapat dimaknai sebagai penunjukan langsung, melainkan mekanisme afirmatif yang dijalankan dalam kerangka hukum administrasi yang transparan. Seluruh tahapan pemberian izin wajib tunduk pada asas keterbukaan, objektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PP 39/2025. 3. Bahwa mekanisme lelang tetap diberlakukan dalam sistem perizinan pertambangan nasional. PP 39/2025 menegaskan bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas hanyalah mekanisme berbeda 216 yang dikhususkan bagi kelompok penerima afirmatif, bukan penghapusan proses seleksi dimana kelompok penerima tersebut tetap harus memenuhi seluruh kriteria kelayakan, termasuk persyaratan lingkungan, finansial, dan teknis-operasional. Dengan demikian, mekanisme kompetisi tetap terjamin, sejalan dengan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. 4. Bahwa selain itu, PP 39/2025 mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - OSS). Sistem ini memungkinkan seluruh proses permohonan, evaluasi, dan penerbitan izin dilakukan secara digital, tercatat, terdokumentasi, dan dapat diaudit oleh publik serta lembaga pengawas. Dengan demikian, setiap proses pemberian izin dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada ruang bagi praktik tertutup atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dikhawatirkan oleh Para Pemohon. 5. Bahwa sistem digitalisasi perizinan melalui OSS ini sekaligus merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Negara tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pengatur dan pengendali agar setiap pelaku usaha melaksanakan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kemakmuran rakyat. 6. Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon mengenai adanya potensi “penunjukan langsung” atau “ketertutupan informasi” tidak beralasan secara hukum maupun fakta. Sebaliknya, sistem OSS dan ketentuan dalam PP 39/2025 justru memastikan bahwa setiap kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas dilaksanakan secara terbuka, berbasis data, dan dapat dipantau publik. 7. Bahwa oleh karena itu, norma a quo tidak menimbulkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum maupun kesetaraan, melainkan memperkuat pelaksanaannya. Kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas dalam UU Minerba dan PP 39/2025 merupakan 217 manifestasi nyata prinsip konstitusional Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dalam sistem hukum yang pasti, rasional, dan transparan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpandangan permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak untuk seluruhnya. B. Mekanisme Lelang dan Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas sebagai Instrumen Demokrasi Ekonomi dan Pemerataan Akses Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara 1. Bahwa UU Minerba secara tegas masih mengakomodir 2 (dua) mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK, yaitu melalui mekanisme: (i) lelang secara terbuka; dan (ii) pemberian secara prioritas, baik kepada kelompok-kelompok tertentu seperti UKM, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, maupun kepada BUMN/BUMD atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Dengan demikian, pemberian prioritas bukan pengganti atau penghapusan lelang, melainkan jalur pemberian yang bersifat afirmatif untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pemerataan akses dalam pengelolaan sumber daya alam. 2. Bahwa mekanisme “pemberian prioritas” tidak dapat disamakan dengan penunjukan langsung. Penerima prioritas tidak serta-merta memperoleh WIUP atau WIUPK, melainkan tetap harus mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan administratif, teknis, finansial, dan lingkungan sebagaimana diatur dalam PP 39/2025. Dengan demikian, prinsip objektivitas, persaingan sehat, dan kepatuhan terhadap standar tata kelola pertambangan tetap dijaga. 3. Bahwa sistem pemberian prioritas dilaksanakan secara terbuka dan terdokumentasi penuh melalui sistem OSS. Sistem ini menjamin setiap proses permohonan, evaluasi, dan penerbitan izin dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh lembaga pengawas terkait. Selain itu, mekanisme verifikasi berlapis yang diatur dalam PP 39/2025 218 memastikan tidak ada ruang bagi praktik tertutup, penguasaan terselubung, atau penyimpangan administratif dalam pelaksanaannya. 4. Bahwa pemberian prioritas tersebut merupakan wujud nyata demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Prinsip ini menempatkan Negara sebagai pengatur agar akses terhadap sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga terbuka bagi kelompok ekonomi rakyat dan lembaga pendidikan nasional. Oleh karena itu, mekanisme prioritas adalah bentuk implementasi dari keadilan distributif dan efisiensi berkeadilan, bukan bentuk diskriminasi. 5. Bahwa dalam praktiknya, mekanisme lelang dan pemberian prioritas ini saling melengkapi dalam satu sistem hukum yang utuh. Lelang tetap menjadi instrumen yang diakomodir dalam alokasi pemberian WIUP dan WIUPK, sedangkan pemberian prioritas berfungsi sebagai jalur afirmatif konstitusional yang memperluas partisipasi ekonomi nasional. 6. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyamakan pemberian prioritas dengan penunjukan langsung adalah keliru dan tidak berdasar. Norma a quo justru memastikan adanya sistem perizinan yang terbuka, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip konstitusional Pasal 28D Ayat (1) serta Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Melalui mekanisme ini, Negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin pemerataan kesempatan berusaha, memperkuat pelaku ekonomi secara nasional, dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Bahwa oleh karenanya, Pemerintah berpandangan bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya. C. Norma a quo telah Jelas, Terukur, dan diatur Lebih Lanjut, sehingga tidak memerlukan Penafsiran Baru 1. Bahwa Pemerintah berpandangan seluruh ketentuan yang dimohonkan pengujian telah dirumuskan dengan jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Norma a quo secara tegas mengatur subjek, 219 tata cara, serta mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas dalam kerangka pelaksanaan Hak Menguasai Negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kekaburan norma yang dapat dijadikan dasar penafsiran ulang oleh Mahkamah. 2. Bahwa tidak terdapat kekaburan norma yang dapat dijadikan dasar penafsiran ulang sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon. Permintaan agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang norma menjadi bentuk baru seperti “lelang melalui penawaran prioritas” atau “verifikasi oleh kementerian tertentu” bukanlah isu konstitusionalitas, melainkan permintaan pembentukan norma baru yang berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penambahan unsur teknis sebagaimana dimohonkan akan mengubah desain kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. 3. Bahwa Pemerintah juga memandang bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas merupakan bentuk kebijakan hukum progresif, karena pada hakikatnya Pemerintah sebagai bagian dari pembentuk undang-undang wajib senantiasa memperhatikan dinamika perubahan sosial dan secara cermat mengidentifikasi ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., M.H., dalam tulisannya berjudul “Rekayasa Sosial Melalui Hukum,” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 5, No. 1, 2021, yang menegaskan bahwa hukum bersifat progresif, tidak bersifat final dan kaku, melainkan dinamis serta terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat. 4. Bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi bukanlah pemberian hak usaha pertambangan secara otomatis, melainkan pemberian kesempatan pertama untuk mengajukan perizinan, dengan tujuan memberikan afirmasi konstitusional bagi kelompok ekonomi rakyat agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan prinsip “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. 220 5. Bahwa mekanisme pemberian prioritas tersebut tidak meniadakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena penerima prioritas tetap diwajibkan untuk melalui proses verifikasi administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang ketat sebelum memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mekanisme ini bukan penunjukan langsung, melainkan pemberian hak untuk mengikuti proses seleksi yang sama berdasarkan sistem hukum yang terbuka. Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon mengenai pengabaian prinsip keterbukaan dan kompetisi sehat adalah tidak berdasar. 6. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah telah mengatur seluruh mekanisme teknis pelaksanaan norma a quo melalui PP 39/2025. Peraturan Pemerintah tersebut secara eksplisit memuat tata cara pemberian, penawaran, dan pelaksanaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas melalui sistem OSS, termasuk mekanisme lelang, verifikasi kelayakan, dan pengawasan lintas kementerian. 7. Bahwa dengan telah terbitnya PP 39/2025, seluruh substansi teknis yang dimohonkan Para Pemohon untuk “ditafsirkan ulang” telah memiliki dasar hukum positif yang lengkap, jelas, dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, permintaan penambahan frasa baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 8. Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan uraian tersebut, Pemerintah menegaskan bahwasanya norma-norma dalam pasal-pasal a quo telah jelas, terukur, dan memiliki instrumen pelaksanaan yang memadai untuk menjamin asas transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Oleh karenanya, tidak ada satu pun dari pasal-pasal a quo yang bertentangan dengan UUD 1945. 9. Bahwa dengan demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena norma yang dimohonkan pengujian telah jelas, tegas, konstitusional, dan telah diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan 221 pelaksana yang menjamin asas keterbukaan, kepastian hukum, dan keadilan sosial. VI. Pokok Keterangan atau Tanggapan Pemerintah terhadap Permohonan para Pemohon Bahwa seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Pemerintah dalam Bagian IV di atas mengenai Pandangan Umum Pemerintah terhadap Peran Negara dalam Melaksanakan Amanat UUD 1945 merupakan satu kesatuan argumentasi yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap bagian ini. Pada bagian ini, Pemerintah akan secara lebih spesifik dan langsung memberikan keterangan serta tanggapan terhadap dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, dengan tetap merujuk pada kerangka konstitusional, sebagai berikut: A. Keterangan Pemerintah Terhadap Dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Mengenai Pasal 51 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 60 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 75 Ayat (3), Ayat (5), Ayat (7) UU Minerba Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM koperasi, perusahaan perseorangan, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 60 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), serta Pasal 75 ayat (3), ayat (5), dan (7) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: A.1. Kebijakan Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas sebagai Afirmasi Konstitusional untuk Pemerataan Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Bahwa Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, koperasi, perusahaan perseorangan, dan badan usaha milik 222 organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan manifestasi dari pelaksanaan prinsip efisiensi berkeadilan tersebut. Melalui kebijakan ini, negara memastikan bahwa hasil kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh kelompok bermodal besar, tetapi juga oleh pelaku ekonomi rakyat yang menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional. 3. Bahwa kebijakan afirmatif dimaksud lahir dari realitas historis bahwa sektor pertambangan selama ini didominasi oleh korporasi besar yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, teknologi, dan pasar. Ketimpangan tersebut menimbulkan eksklusi terhadap pelaku usaha kecil. Oleh karenanya, mekanisme prioritas dalam UU Minerba merupakan langkah korektif konstitusional untuk memperluas partisipasi rakyat dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. 4. Bahwa secara konstitusional, perbedaan perlakuan semacam ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan perwujudan prinsip kesetaraan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan manfaat yang sama. Negara berwenang memperlakukan kelompok tertentu secara berbeda sepanjang tujuannya untuk mencapai keadilan substantif dan mengoreksi ketimpangan sosial-ekonomi. 5. Bahwa dengan dasar ini, Negara tidak dilarang memperlakukan kelompok masyarakat tertentu secara berbeda, sepanjang perbedaan itu bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dan memperbaiki ketimpangan sosial. 6. Bahwa secara substansial, kebijakan ini juga merupakan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan (regelendaad) dan pengurusan (bestuursdaad) Negara untuk mendistribusikan akses pengelolaan sumber daya 223 alam secara adil, proporsional, dan sesuai dengan cita-cita kemakmuran rakyat. 7. Bahwa kebijakan afirmatif dimaksud juga selaras dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar moral konstitusi ekonomi Indonesia, yaitu bahwa perbedaan perlakuan hanya sah sejauh memberikan manfaat bagi mereka yang paling lemah secara ekonomi. Dengan memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kecil, koperasi, dan lembaga sosial-keagamaan untuk turut mengelola sumber daya alam, Negara sedang mengoreksi ketimpangan struktural dan memperluas basis kemakmuran nasional. 8. Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, yang menekankan bahwa frasa “secara prioritas” harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pemberian prioritas tersebut tidak semata-mata mencerminkan keberpihakan kepada badan usaha milik negara/daerah, tetapi merupakan bagian dari kebijakan konstitusional untuk mencegah praktik penambangan ilegal dan penguasaan sumber daya secara tidak sah oleh pihak- pihak tertentu. 9. Bahwa oleh karena itu, norma-norma a quo dalam UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2), Pasal 33 Ayat (3), maupun Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, melainkan merupakan implementasi langsung dari prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang menjadi fondasi sistem ekonomi Pancasila. Norma ini mengafirmasi keberpihakan konstitusional negara kepada pelaku ekonomi rakyat, memperkuat perekonomian nasional, dan menegakkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon 224 tidak beralasan hukum dan menolak permohonan a quo untuk seluruhnya. A.2. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas kepada UKM, Perusahaan Perseorangan, dan Koperasi sebagai Wujud Keadilan Ekonomi dan Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi Berdasarkan UUD 1945 1. Bahwa Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Norma konstitusional ini menempatkan kelompok ekonomi rakyat seperti UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang berfungsi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. 2. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip pemerataan akses ekonomi yang dijamin Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Negara melalui undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi afirmatif agar struktur ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar semata, melainkan memberikan ruang bagi pelaku ekonomi rakyat untuk turut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. 3. Bahwa dasar konstitusional tindakan afirmatif ini juga bersumber dari Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Norma ini mengandung prinsip kesetaraan yang diwujudkan melalui perlakuan berbeda bagi pihak yang secara faktual berada dalam posisi tidak setara. Dengan demikian, pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara 225 prioritas kepada UKM dan koperasi merupakan tindakan konstitusional yang ditujukan untuk memperbaiki ketimpangan struktural dan memastikan tercapainya keadilan substantif, bukan kesetaraan formal semata. 4. Bahwa secara sosiologis, pelaku UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka beroperasi dekat dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, serta memiliki keterikatan langsung dengan kegiatan ekonomi di daerah. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, intervensi negara melalui kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas merupakan langkah konstitusional untuk memberikan akses yang adil dan terukur terhadap pengelolaan sumber daya alam. 5. Bahwa dalam konteks koperasi, pengaturan prioritas dalam UU Minerba memiliki dasar pembenaran eksplisit dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi secara konstitusional diakui sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter ekonomi bangsa Indonesia, karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna, serta menekankan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan kolektif. Pemberian prioritas kepada koperasi bukanlah penyimpangan dari asas kompetisi sehat, tetapi justru pelaksanaan langsung dari asas kekeluargaan yang diamanatkan konstitusi. 6. Bahwa pelibatan UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga memiliki nilai hukum dan sosial penting dalam menertibkan kegiatan pertambangan rakyat. Di banyak daerah, kegiatan pertambangan rakyat telah berjalan secara turun-temurun, namun sering kali dilakukan di luar kerangka hukum karena kendala perizinan. Melalui mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas, pemerintah memberikan jalur legal dan terukur agar kegiatan ekonomi rakyat di sektor pertambangan dapat berjalan secara sah, aman, dan 226 sesuai kaidah lingkungan. Dengan demikian, norma a quo justru diharapkan memperkuat kepastian hukum (rechtszekerheid) dan mendorong transisi dari praktik informal menuju tata kelola pertambangan yang tertib hukum. 7. Bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan ekonomi rakyat, sejalan dengan fungsi konstitusional Negara sebagai pelindung dan pemberdaya kelompok ekonomi kecil. Dengan memperluas partisipasi UKM dan koperasi dalam sektor strategis seperti pertambangan, pemerintah menciptakan efek pengganda terhadap pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Inilah esensi dari prinsip “kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, seyogyanya seluruh lapisan masyarakat, sampai ke akarnya (grassroot) bukan hanya sekadar penerima manfaat pasif, melainkan pelaku aktif dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. 8. Bahwa Pemerintah juga telah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan prioritas tetap tunduk pada mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat, sebagaimana diatur dalam PP 39/2025, yang pada pokoknya menetapkan sistem verifikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan skema pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas. 9. Bahwa dengan demikian, norma a quo dalam UU Minerba merupakan kebijakan afirmatif konstitusional yang sah, proporsional, dan berkeadilan, karena dilandasi oleh Pasal 28H Ayat (2), Pasal 33 Ayat (1), serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945. Kebijakan ini mencerminkan peran aktif Negara untuk menegakkan prinsip demokrasi ekonomi, memperluas akses rakyat terhadap sumber daya nasional, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, ketentuan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perwujudan langsung dari perintah 227 konstitusi untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 10. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon. B. Keterangan Pemerintah Terhadap Dalil Permohonan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Mengenai Inkonstitusionalitas Pasal 51A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 60A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 75A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Pasal 75 Ayat (4) UU Minerba Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 60A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 75A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Pasal 75 Ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: B.1. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas untuk Kepentingan Perguruan Tinggi Merupakan Kebijakan Afirmatif Konstitusional yang Mendukung Kemandirian Pendidikan Tinggi. 1. Bahwa Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional yang bersifat imperatif kepada Negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Norma ini menegaskan tanggung jawab aktif Negara untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. 2. Bahwa dalam kerangka tersebut, ketentuan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, 228 maupun badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi merupakan bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab konstitusional tersebut. Kebijakan ini tidak menempatkan perguruan tinggi sebagai pelaku usaha pertambangan, melainkan sebagai penerima manfaat konstitusional melalui mekanisme afirmatif yang memperkuat kapasitas riset, inovasi, serta kemandirian pembiayaan perguruan tinggi. 3. Bahwa legitimasi yuridis atas keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan kekayaan negara telah terlebih dahulu diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi, yang mengatur: a) Pasal 86 Ayat (1) UU Pendidikan Tinggi: Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. b) Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Pasal 87 disebut: Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum.) 4. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 menegaskan bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apabila peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menugaskan suatu entitas mengelola kekayaan negara, termasuk perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi, selama kepemilikan atas kekayaan negara tidak dialihkan dan pelaksanaan pengelolaan dilakukan sesuai dengan syarat, rambu-rambu, serta pengawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas apabila ketentuan peraturan perundang- 229 undangan memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada suatu badan hukum lain apalagi badan hukum itu adalah milik negara, seperti BUMN, termasuk perguruan tinggi negeri selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah.” 5. Bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut di atas, maka ketentuan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi merupakan implementasi yang sah, dan tidak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. 6. Bahwa dengan demikian, pemberian ruang afirmatif bagi perguruan tinggi dalam mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas merupakan kebijakan yang justru sejalan dengan cita-cita pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari fungsi pendidikan, melainkan sebagai perwujudan dukungan negara untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, kemandirian pendanaan, dan keunggulan akademik perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. 7. Bahwa dengan demikian, ketentuan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi justru merupakan implementasi langsung dari Pasal 31 Ayat (5), Pasal 28C Ayat (1), serta Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang menegaskan tanggung jawab Negara dalam mengintegrasikan pembangunan ilmu pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan 230 oleh Para Pemohon, karena norma a quo berasal dari mandat langsung UUD 1945 dan UU Pendidikan Tinggi, bukan kebijakan baru yang menimbulkan diskriminasi. B.2. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas untuk Perguruan Tinggi sebagai Perwujudan Ekonomi Konstitusional yang Berbasis Pengetahuan dan Keberlanjutan. 1. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi merupakan bagian dari desain konstitusional yang berorientasi jangka panjang. Negara tidak semata mengatur eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batubara untuk keuntungan ekonomi sesaat, melainkan menjadikannya instrumen pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menopang kemandirian bangsa di masa depan. 2. Bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas dimaksud tidak menempatkan perguruan tinggi sebagai pelaku usaha pertambangan, melainkan sebagai penerima manfaat konstitusional dari pengelolaan sumber daya alam melalui pola kemitraan yang sah dan terukur. Perguruan tinggi tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sementara operasionalisasi kegiatan pertambangan tetap dilakukan oleh entitas yang memiliki izin dan kemampuan teknis, yaitu BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang menjadi mitra kerja sama. 3. Bahwa Perguruan tinggi tetap berfungsi dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana kerja sama dalam bidang pertambangan dapat menjadi sarana praktik langsung dan sarana pengembangan penelitian bagi berbagai program studi perguruan tinggi seperti teknik pertambangan, geologi, geofisika, lingkungan, ekonomi sumber daya, hukum energi, hingga manajemen risiko. Kolaborasi semacam ini justru memperkuat relevansi akademik dengan kebutuhan strategis nasional. 231 4. Bahwa mekanisme prioritas tersebut telah diatur secara rinci dalam PP 39/2025, yang menetapkan tata cara pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi. PP 39/2025 menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan, termasuk ketentuan mengenai transfer teknologi, alih pengetahuan, dan dukungan terhadap kegiatan penelitian. Dengan demikian, kegiatan tersebut berjalan dalam koridor hukum publik yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. 5. Bahwa oleh karenanya, kekhawatiran Para Pemohon mengenai potensi dominasi dunia usaha atau hilangnya kebebasan akademik adalah tidak berdasar. Secara normatif, UU Minerba dan PP 39/2025 telah menetapkan sistem pengawasan berlapis melalui kementerian yang berwenang di bidang energi dan pendidikan tinggi, serta mewajibkan transparansi pelaporan publik. Dengan demikian, perguruan tinggi tetap menjaga otonomi akademik dan bebas dari konflik kepentingan komersial. 6. Bahwa dengan demikian, norma a quo merupakan implementasi langsung dari prinsip ekonomi konstitusional Indonesia yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini telah diatur secara rinci, akuntabel, dan diawasi ketat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyimpangan dari tujuan pendidikan tinggi nasional. 7. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon, karena pelaksanaannya tidak menimbulkan diskriminasi ataupun ancaman terhadap independensi akademik, tetapi justru memperkuat peran perguruan tinggi dalam memperluas kesinambungan pengelolaan sumber daya alam bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan rakyat. 232 VII. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden/Pemerintah untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. 3. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 5. Menyatakan ketentuan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 60 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 75 Ayat (3), Ayat (5), Ayat (7) UU Minerba, serta Pasal 51A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 60A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 75A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Pasal 75 Ayat (4) UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 6. Menyatakan bahwa frasa “badan usaha swasta” dalam Pasal 51A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5); Pasal 60A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5); serta Pasal 75A Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden/Pemerintah I. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa Perkara a quo Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., menanyakan mengenai alasan dan pertimbangan Pemerintah menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili 233 permohonan a quo, dengan hanya menyampaikan bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon merupakan persoalan kebijakan publik dan implementasi norma, bukan isu konstitusionalitas norma. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah menegaskan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) dan penafsir akhir (final interpreter) terhadap UUD 1945. 2. Bahwa seluruh keterangan yang diajukan Pemerintah, baik dalam Keterangan Presiden tertanggal 4 November 2025 maupun dalam Keterangan Tambahan ini, disusun dengan berlandaskan pada penghormatan penuh terhadap kewenangan absolut tersebut. Sebagaimana yang akan diuraikan, dalil-dalil yang diajukan Pemerintah bukanlah upaya untuk menafikan atau menyangkal kewenangan tersebut, melainkan merupakan bagian dari dialektika hukum doktrinal mengenai batasan-batasan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, khususnya dalam membedakan antara ranah pengujian norma dan ranah evaluasi kebijakan. 3. Bahwa secara substansial, Pemerintah berpandangan bahwa isu yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo lebih masuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy), bukan sebagai persoalan konstitusionalitas norma. Model pengaturan yang dipilih dalam UU Minerba sebagaimana terlihat dalam pasal-pasal a quo yang dimohon untuk diuji, sesungguhnya merupakan bentuk delegasi kewenangan yang diberikan untuk diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksana. 4. Bahwa dalam konteks tersebut, Pemerintah memandang bahwa sebagian keberatan Para Pemohon yang mempertentangkan antara UU Minerba dengan UUD 1945 pada hakikatnya lebih berkaitan dengan aspek pelaksanaan dan pilihan kebijakan dalam implementasi UU Minerba. Menurut hemat Pemerintah pengaturan dalam UU Minerba merupakan pengejawantahan amanat Pasal 33 UUD 1945. Lebih lanjut, Pemerintah juga memandang bahwa sepanjang pilihan kebijakan tersebut dirumuskan secara proporsional, rasional, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, pengaturan dimaksud merupakan bentuk 234 kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan objek pengujian konstitusionalitas norma. 5. Bahwa UU Minerba mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pelaksana. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengaburkan norma, melainkan memberikan ruang pengaturan yang diperlukan agar Pemerintah dapat melaksanakan amanat UU Minerba secara efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian dan masyarakat. Hal ini penting mengingat sektor pertambangan bersifat sangat teknis dan dinamis, sehingga memerlukan pengaturan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. 6. Bahwa pasal-pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji sesungguhnya telah memperoleh pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (“PP 39/2025”), di mana PP 39/2025 telah mengatur secara rinci dan transparan pelaksanaan ketentuan dimaksud, termasuk mekanisme penawaran dan pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara lelang dan prioritas, verifikasi administratif secara sistem terintegrasi (OSS) dan verifikasi teknis, serta pengawasan lintas kementerian atau lembaga. Oleh karenanya, Pemerintah memandang bahwa isu-isu yang diajukan Para Pemohon lebih tepat ditempatkan sebagai persoalan implementatif, bukan pertentangan norma pasal-pasal a quo terhadap UUD 1945. 7. Bahwa namun demikian, Pemerintah dengan penuh hormat menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai ruang lingkup kewenangan Mahkamah dalam perkara ini. Pemerintah meyakini bahwa Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan putusan yang paling tepat, adil, dan proporsional sesuai dengan kewenangan konstitusional Mahkamah sebagai penjaga tegaknya konstitusi (guardian of the constitution). II. Mengenai Prinsip Kehati-hatian Secara Sosiologis dan Filosofis, Pengembangan Ekonomi, serta Keberlanjutan bagi Masa Depan dalam Pembentukan UU Minerba 235 Bahwa Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan apakah UU Minerba telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara sosiologis dan filosofis, serta apakah norma-norma dalam UU Minerba telah sesuai dengan prinsip pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dan telah mengakui serta melindungi hak-hak generasi masa depan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa prinsip kehati-hatian telah menjadi landasan utama dalam perumusan UU Minerba, baik dari sisi filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pembentuk undang-undang secara sadar menempatkan adanya keterbatasan sumber daya alam mineral dan batubara yang tidak terbarukan memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional, keberlanjutan lingkungan hidup, peningkatan nilai tambah, serta keadilan sosial sebagai pilar utama. Dengan demikian, arah kebijakan UU Minerba tidak semata-mata berorientasi pada percepatan investasi atau aspek komersial belaka, melainkan juga memastikan terjaganya kelestarian sumber daya alam dan pemerataan manfaat ekonomi lintas generasi. 2. Bahwa secara filosofis, sebagaimana berakar dari Pasal 33 UUD 1945, pada prinsipnya pengelolaan mineral dan batubara wajib dilakukan dalam kerangka usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta “penguasaan negara” yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna penguasaan negara mencakup kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengawasan, pengelolaan. Norma tersebut mengandung dua dimensi penting, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekologis sumber daya alam, yang mewajibkan negara untuk mengatur, mengurus, sekaligus mengawasi pemanfaatannya secara adil, efisien, dan berkelanjutan. 3. Bahwa hal tersebut juga tercermin dalam ketentuan Pasal 2 UU Minerba, yang menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; 236 c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; serta d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Bahwa lebih lanjut, penjelasan atas asas “berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” di dalam UU Minerba adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain, hal ini dilandaskan pada niatan agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghadirkan manfaat jangka pendek, melainkan juga menjamin kesejahteraan generasi masa depan. 5. Bahwa keseluruhan asas tersebut menunjukkan bahwa UU Minerba disusun bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai kerangka tata kelola sumber daya alam yang menekankan perlindungan lingkungan, kepentingan nasional, serta pemerataan manfaat, sebagai perwujudan langsung dari amanat konstitusi. 6. Bahwa secara sosiologis, kebijakan prioritas tersebut merupakan langkah penguatan tata kelola yang bertujuan memperluas partisipasi pelaku ekonomi nasional dalam sektor pertambangan. Mekanisme ini dirancang sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan agar akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha berskala besar, tetapi juga memberi ruang yang proporsional bagi entitas ekonomi kerakyatan sampai ke tingkat akar rumput (grassroots). Dengan pendekatan demikian, manfaat kegiatan pertambangan diharapkan dan dicita-citakan dapat terdistribusi lebih merata kepada masyarakat di tingkat daerah serta mendorong berkembangnya perekonomian lokal secara berkelanjutan. 7. Bahwa dalam kerangka tersebut, kebijakan afirmatif dalam UU Minerba, termasuk pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas, merupakan instrumen pemerataan yang konstitusional. Kebijakan ini dirancang agar hasil kekayaan alam yang saat ini lebih terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, diharapkan nantinya memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan yaitu, koperasi, Usaha Kecil-Menengah (“UKM”), dan usaha perseorangan, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi, serta 237 kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) / Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) / badan usaha swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi serta untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, kebijakan ini menghubungkan sektor ekonomi dengan fungsi sosial dan pendidikan sebagai wujud keadilan distributif yang diamanatkan UUD 1945. 8. Bahwa secara sistemik, keterlibatan berbagai entitas tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang inklusif, misalnya: (i) UKM, koperasi, dan usaha perseorangan yang berada pada kabupaten/kota yang sama dengan lokasi wilayah usaha pertambangan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan kemandirian lokal; (ii) Badan usaha milik ormas keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi yang dimaksudkan membawa nilai etika, sosial dan ekonomi ke dalam tata kelola pertambangan untuk pembinaan keumatan yang berbasiskan sumber daya dan ekonomi; atau (iii) BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi memperkuat sinergi antara dunia industri dan akademik dalam rangka mendukung kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, termasuk meningkatkan akses Pendidikan tinggi bagi masyarakat. 9. Bahwa sejalan dengan itu, prinsip pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga telah diintegrasikan dalam UU Minerba melalui pengaturan yang mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba, termasuk yang mengatur mengenai pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas, merupakan bagian dari upaya menumbuhkan ekonomi nasional, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi koperasi dan UKM, perbaikan tata kelola di bidang pertambangan mineral dan batubara, mendorong daya saing melalui peningkatan nilai tambah/hilirisasi mineral 238 dan batubara di dalam negeri, dengan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan kemandirian. 10. Bahwa prinsip pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah terintegrasi secara eksplisit dalam berbagai norma UU Minerba. Norma-norma tersebut menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, dengan tetap menjunjung asas: a. Efisiensi berkeadilan, yang terwujud dalam pembagian peran dan akses antara pelaku usaha besar dan pelaku ekonomi kerakyatan, sehingga tercipta keseimbangan manfaat ekonomi dan kesempatan berusaha yang adil; b. Keberlanjutan, dengan menegaskan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan usaha di bidang pertambangan, serta adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang; dan c. Kemandirian nasional, melalui dorongan terhadap hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan juga dimungkinkan dengan mekanisme kemitraan yang strategis. 11. Bahwa Pemerintah juga memastikan bahwa UU Minerba telah memuat prinsip perlindungan terhadap hak-hak generasi masa depan, sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 4 ayat (1) UU Minerba, yang menegaskan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang tidak hanya memikirkan aspek ekonomi semata. Prinsip ini diantaranya juga diimplementasikan melalui kewajiban hukum yang konkret yang diatur dalam UU Minerba, antara lain: a. Pasal 96, tentang penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice); b. Pasal 97, tentang penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; c. Pasal 99, tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; 239 d. Pasal 108, tentang kewajiban menyusun program dan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; e. Pasal 123A, tentang penciutan dan pengembalian WIUP/WIUPK, dan dikembalikan menjadi penguasaan negara; dan f. Pasal 158 sampai dengan Pasal 164, tentang sanksi pidana sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan UU Minerba. 12. Bahwa kewajiban-kewajiban ini memperkuat penerapan prinsip kehati- hatian dan menjamin agar kegiatan pertambangan dilakukan dengan tanggung jawab ekologis, demi menjaga kelestarian alam agar pencadangan sumber daya mineral dan batubara dapat juga bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Dengan seluruh ketentuan tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa UU Minerba bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga manifestasi dari paradigma pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. 13. Bahwa dalam kerangka tersebut, Pemerintah juga perlu menegaskan bahwa setiap kebijakan dalam UU Minerba, termasuk kebijakan afirmatif yang diatur dalam pasal-pasal a quo, dirumuskan melalui pertimbangan yang cermat dan bertahap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta prinsip keberlanjutan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari desain tata kelola pertambangan yang disusun secara normatif untuk memastikan keseimbangan antara kepastian berusaha, perlindungan lingkungan hidup, dan pemerataan manfaat sosial-ekonomi. Dengan demikian, pilihan kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional. 14. Bahwa selain itu, Pemerintah juga perlu menekankan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang memerlukan standar perlindungan lingkungan hidup yang ketat, UU Minerba juga berjalan selaras dengan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur 240 hal-hal dalam rangka menjaga hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD 1945, serta menjaga agar pembangunan ekonomi didasarkan pada prinsip keberlanjutan wawasan lingkungan. 15. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa UU Minerba telah memenuhi prinsip kehati-hatian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta telah selaras dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tetap dalam kaidah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. III. Mengenai Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam UU Minerba Bahwa Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan apakah UU Minerba telah mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, UU Minerba telah menegaskan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam seluruh tahapan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, baik melalui partisipasi langsung masyarakat adat maupun perlindungan terhadap hak atas wilayah adat (tanah ulayat). 2. Bahwa Pasal 135 dan Pasal 136 UU Minerba telah mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah adanya penyelesaian hak atas tanah, termasuk tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat hukum adat, dengan memastikan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang dapat dimulai sebelum dilakukan 241 penyelesaian yang adil, transparan, dan disepakati bersama terhadap hak- hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. 3. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang berada pada wilayah usaha pertambangan termasuk masyarakat adat, Pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat mengajukan WIUP secara prioritas dalam bentuk badan usaha UKM dan Koperasi atau IPR atas WPR yang telah ditetapkan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. 4. Bahwa Pasal 108 ayat (1) huruf b UU Minerba secara tegas mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“Program PPM”) yang mencakup pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat di wilayah pertambangan yang meliputi: a. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan pertambangan; b. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas; dan c. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. 5. Bahwa Pemerintah juga memastikan bahwa Program PPM tersebut tidak bersifat simbolik atau administratif semata, melainkan dilaksanakan secara partisipatif dan substantif dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pertambangan di wilayah sekitar tambang. Pelibatan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan kapasitas ekonomi lokal, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. 6. Bahwa disamping penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara melaksanakan program PPM seperti enam perusahaan pemegang IUP Mineral (PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Weda Bay Nickel, PT Agincourt Resources, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara) dan 242 enam perusahaan pemegang IUP Batubara (PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukit Asam Tbk), telah merealisasikan Program PPM dengan total gabungan realisasi sebesar Rp2.478.514.029.164 (dua triliun empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat Rupiah). Dana tersebut dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, dan pembangunan infrastruktur penunjang. 7. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan bahwa contoh-contoh tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah dan para pemegang izin yang sudah berlangsung konsisten bahkan sebelum perubahan UU Minerba terbaru. Dengan demikian, norma baru dalam UU Minerba sesungguhnya memperkuat, memperjelas, dan menegaskan komitmen yang telah lama diterapkan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat adat dalam konteks pertambangan semakin memiliki dasar hukum yang tegas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Bahwa ketentuan yang secara tegas mewajibkan pemegang izin untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam Program PPM menunjukkan bahwa UU Minerba dirancang untuk memastikan agar manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak terpusat hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga menjangkau aspek sosial, budaya, dan kesejahteraan komunitas adat. Norma ini sekaligus mempertegas komitmen konstitusional negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari amanat Pasal 18B ayat (2) maupun dalam konteks sebagai bagian rakyat yang harus dipikirkan dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 9. Bahwa oleh karena itu, UU Minerba tidak hanya menyediakan instrumen implementatif, tetapi juga memberikan landasan yuridis yang kuat dan komprehensif bagi perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam keseluruhan proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Adapun mekanisme pengakuan subjek masyarakat hukum adat memang diatur dalam peraturan sektoral lain yang menjadi rujukan, namun UU 243 Minerba telah memastikan bahwa setelah suatu masyarakat hukum adat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hak-haknya wajib dihormati dan menjadi bagian integral dalam tata kelola pertambangan. 10. Bahwa dengan keseluruhan pengaturan tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa UU Minerba menempatkan masyarakat hukum adat bukan sebagai pihak yang terpinggirkan, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. IV. Mengenai Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di Sektor Pertambangan dalam UU Minerba Bahwa Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, mengingat masih banyaknya kasus penyimpangan dan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah menegaskan bahwa UU Minerba telah mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum secara komprehensif dan berlapis, mencakup aspek administratif, teknis, dan pidana. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan agar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan integritas, sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bahwa pada prinsipnya, UU Minerba memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk hak dan kewajiban pelaku usaha serta Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga operasi produksi. Berdasarkan Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 UU Minerba, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan ini antara lain meliputi: 244 a. Aspek teknis dan keselamatan kerja, untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice); b. Aspek produksi, pemanfaatan dan keuangan, guna menjamin efisiensi, transparansi, dan kewajiban pelaporan; c. Aspek lingkungan hidup, termasuk pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang; dan d. Aspek pemberdayaan masyarakat, termasuk pelaksanaan Program PPM. 3. Bahwa pembinaan pengawasan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, inspeksi lapangan, audit kepatuhan, dan evaluasi berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penegakan hukum administratif terdiri dari teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran. Pendekatan ini menempatkan pengawasan sebagai fungsi preventif dan korektif, bukan semata represif. 4. Bahwa dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan UU Minerba, Pemerintah juga ingin menyampaikan bahwa fungsi pengawasan di lapangan dijalankan melalui Inspektur Tambang yang ditempatkan di seluruh wilayah pertambangan Indonesia. Berdasarkan data Pemerintah tahun 2024, tercatat terdapat 614 (enam ratus empat belas) Inspektur Tambang yang aktif melakukan pengawasan teknis, keselamatan kerja, lingkungan hidup, serta pemenuhan kewajiban administratif para pemegang IUP dan IUPK. 5. Bahwa jumlah Inspektur Tambang tersebut merefleksikan komitmen serius Pemerintah untuk menghadirkan pengawasan yang ketat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik, standar keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, serta prinsip keberlanjutan. 6. Bahwa selain itu, UU Minerba juga telah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap dan proporsional terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tingkatan pelanggarannya. 245 7. Bahwa di luar ranah administratif, UU Minerba juga mengatur penegakan hukum pidana secara tegas, diantaranya terkait: adanya ancaman pidana terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, menjalankan kegiatan di luar wilayah izin, atau mengabaikan kewajiban hukum seperti reklamasi, pascatambang, dan pembayaran kewajiban keuangan negara. Ketentuan pidana ini dimaksudkan untuk menutup celah praktik pertambangan illegal dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 UU Minerba. 8. Bahwa melalui sistem pengawasan dan sanksi berlapis sebagaimana diatur dalam UU Minerba, Pemerintah menegaskan komitmen untuk menutup ruang penyimpangan dan memperkuat tata kelola pertambangan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui mekanisme pembinaan, transparansi informasi publik, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. 9. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah telah mengambil langkah nyata dan terukur dalam memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, menjunjung kepatuhan hukum, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta melindungi kelestarian lingkungan hidup sebagaimana menjadi mandat UU Minerba. 10. Bahwa sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, Pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan reformasi kelembagaan strategis yang bertujuan memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pertambangan sesuai Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai fungsi, yaitu: a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan 246 sanksi administratif dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya minera; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral; dan f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral. 11. Bahwa melalui kombinasi mekanisme administratif, pidana, dan teknologi pengawasan berbasis transparansi publik, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi. Penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada penindakan pelanggaran, tetapi juga diarahkan pada pencegahan melalui pembinaan, peningkatan integritas aparat, dan pengawasan yang transparan. 247 12. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa UU Minerba telah menyediakan kerangka hukum yang kuat dan menyeluruh dalam memastikan penegakan hukum di sektor pertambangan berjalan efektif, konsisten, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. V. Mengenai “Pemberian Dengan Cara Prioritas” Dalam Pemberian WIUP atau WIUPK Bahwa Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dalam persidangan perkara a quo, mempertanyakan mengenai alasan penggunaan istilah “pemberian dengan cara prioritas” dalam pemberian WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam norma a quo. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa pada prinsipnya, pemberian WIUP atau WIUPK dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu lelang dan pemberian dengan cara prioritas. Pemilihan istilah “pemberian dengan cara prioritas” dilakukan sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang bersifat alokatif, bukan sekadar langkah administratif atau prosedural semata, dan menunjukkan bahwa negara menggunakan ruang konstitusional untuk menetapkan kelompok ekonomi tertentu untuk dapat berperan lebih luas dalam rangka pemerataan manfaat sumber daya alam. 2. Bahwa pemberian dengan cara prioritas tidak dapat disamakan dengan penunjukan langsung, karena istilah tersebut tidak memberikan hak otomatis untuk memperoleh WIUP atau WIUPK. Yang diberikan adalah hak preferensi untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu, yang selanjutnya tetap harus melalui proses verifikasi administratif, teknis, finansial, dan lingkungan secara ketat. Seluruh proses ini dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 39/2025, sehingga prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat tetap terjamin. 248 3. Bahwa Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa kebijakan afirmatif melalui mekanisme “pemberian dengan cara prioritas” kepada kelompok- kelompok pilar ekonomi seperti koperasi, UKM, dan perusahaan perseorangan, merupakan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang selama ini lebih banyak diusahakan oleh kelompok usaha tertentu. Berdasarkan data Pemerintah hingga saat ini hanya terdapat delapan koperasi yang memiliki IUP aktif di seluruh Indonesia, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: No. Nama Koperasi Komoditas No IUP Wilayah Operasi 1. Putra Putri Aceh Emas 142.A Tahun 2010 Kabupaten Aceh Barat, Aceh 2. Tiega Manggis Bijih Besi 540/DPMPTSP/1687/IUP- OP1./2020 Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 3. Nomontang Emas 503/DPMPTSPD/IUP- OP/285/X/2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara 4. Perintis KUD Emas 503/DPMPTSPD/IUP- OP/139/VIII/2020 Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara 5. Jembatan Dua Mandiri Batubara 546 TAHUN 2009 Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah 6. Jasa Mandiri Sejahtera Batubara 503/610/IUP- OP/DPMPTSP/IV/2018 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 7. Sinamar Sakato Batubara 544-5-2019 Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 8. Pertambangan Bara Sumber Makmur Batubara 503/1801/IUP- OP/DPMPTSP/2018 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 4. Bahwa berdasarkan pada data tersebut di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas, keterlibatan kelompok-kelompok usaha kerakyatan dalam kegiatan pertambangan sangat terbatas, sehingga kebijakan “pemberian dengan cara prioritas” menjadi instrumen penting untuk memperluas partisipasi ekonomi kerakyatan. 249 5. Bahwa di sisi lain, dalam konteks perguruan tinggi, mekanisme prioritas ini juga diposisikan sebagai instrumen afirmatif untuk memperkuat kapasitas perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui keuntungan yang didapatkan oleh BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP/WIUPK secara prioritas. Konsep ini selaras dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 86 serta Pasal 87 UU Pendidikan Tinggi, yang menegaskan peran negara dalam mendukung kemandirian dan keunggulan pendidikan tinggi melalui pengelolaan kekayaan negara secara akuntabel. 6. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa penggunaan istilah “pemberian dengan cara prioritas” dalam UU Minerba telah tepat secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, karena memberikan ruang partisipasi nyata bagi kelompok usaha kerakyatan dan lembaga pendidikan tinggi untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Kebijakan ini tidak hanya memperluas akses terhadap sektor pertambangan, tetapi juga mendorong sirkulasi manfaat ekonomi di tingkat lokal, memperkuat perekonomian daerah, serta menopang demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. VI. Mengenai Kriteria dan Mekanisme Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang dan Pemberian Prioritas Bahwa Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan apakah terdapat regulasi yang mengatur kriteria yang diberikan melalui mekanisme lelang dan yang melalui pemberian prioritas, serta kriteria badan usaha seperti apa yang dapat memperoleh WIUP atau WIUPK melalui masing-masing mekanisme tersebut, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesan favoritisme atau “like and dislike”. Bahwa selain itu, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., dalam persidangan perkara a quo, juga menanyakan apa yang membedakan mekanisme prioritas dan nonprioritas di tingkat operasional, serta meminta agar Pemerintah memberikan data lebih lanjut untuk mendukung penjelasan tersebut. 250 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa apabila menelusuri sejarah pengaturannya, pemberian WIUP atau WIUPK sebelumnya sesuai ketentuan UU 4/2009 dilakukan melalui mekanisme lelang sementara pemberian secara prioritas hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD. Pemberian WIUP secara prioritas secara kebijakan dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Dalam pelaksanaan UU 4/2009, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara pada praktiknya lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas modal dan akses teknologi. Melalui perubahan kebijakan dalam UU Minerba, negara secara sadar memperluas instrumen penguasaan negara dengan memperkenalkan cara “prioritas”. Pada tahap awal, skema prioritas ini dikenal melalui penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN/BUMD sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengelola pertambangan yang manfaat ekonominya secara langsung kembali kepada Negara. 2. Bahwa seiring berjalannya waktu dan dengan memperhatikan perkembangan yang ada, cara “prioritas” ini diperluas menjadi pemberian dengan cara prioritas (norma a quo), yang membuka akses bagi kelompok usaha yang selama ini tidak memiliki daya saing dalam proses lelang, seperti koperasi dan UKM di daerah lokasi wilayah usaha pertambangan, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta memberikan afirmasi untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi mineral dan batubara. 3. Bahwa Pemerintah ingin menegaskan kembali kebijakan lelang dan pemberian dengan cara prioritas merupakan implementasi nyata dari prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, di mana negara tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan (regulasi), tetapi juga memastikan pemerataan akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Melalui mekanisme ini, negara memberikan ruang afirmatif bagi kelompok usaha kerakyatan dan entitas yang berkontribusi pada pendidikan tinggi serta hilirisasi industri, sehingga 251 pengelolaan sektor pertambangan tidak hanya terpusat pada kelompok bermodal besar, tetapi dilakukan secara lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. 4. Bahwa sejalan dengan prinsip tersebut, mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK, baik melalui lelang maupun pemberian prioritas, telah diatur secara jelas dan terstruktur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya. Adapun kriteria dan mekanisme tersebut dapat Pemerintah jabarkan dalam tabel sebagai berikut: Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas Sifat Mekanisme Terbuka, kompetitif, dan transparan Terbuka untuk UKM, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. Kewenangan Penetapan WIUP: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral WIUPK: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggara Teknis Panitia Lelang WIUP/WIUPK yang dibentuk oleh Menteri Melalui sistem verifikasi lintas kementerian. Jenis Wilayah WIUP dan WIUPK Kategori Peserta 1. WIUP dengan luas ≤ 500 ha: BUMD, swasta nasional lokal, koperasi, perseorangan. 2. WIUP dengan luas > 500 ha: BUMN, BUMD, swasta nasional, PMA, koperasi. 1. UKM; 2. Koperasi; 3. Perusahaan Perseorangan; 4. Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; 5. BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. Tahapan WIUP: 1. Pengumuman lelang. 2. Penetapan peserta. 3. Prakualifikasi. 4. Kualifikasi. 5. Penetapan pemenang melalui Berita Acara Lelang. 1. Permohonan WIUP atau WIUPK oleh entitas pemohon; 2. Verifikasi persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan 3. Persetujuan Pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara Prioritas oleh Menteri. WIUPK: 1. Didahului dengan penawaran secara prioritas kepada BUMN/BUMD. 2. Dilelang jika: 252 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas a) lebih dari 1 BUMN/BUMD berminat; atau b) tidak ada BUMN/BUMD berminat/layak Penilaian Bobot Nilai Prakualifikasi: Pengalaman (20%); Sumber daya manusia (35%); Rencana kerja (45%). Bobot Nilai Kualifikasi: Bobot prakualifikasi (40%); Bobot penawaran harga (60%). Verifikasi dilakukan terhadap administrasi, kemampuan teknis, dan komitmen termasuk komitmen kerja sama/kemitraan. Proses Verifikasi Dilakukan oleh Panitia Lelang berdasarkan evaluasi administratif, teknis, dan penawaran harga. 1. Kementerian Koperasi: verifikasi administratif koperasi. 2. Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah: verifikasi administratif UKM. 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: a) verifikasi administratif terhadap Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. b) verifikasi teknis & komitmen untuk semua entitas. Kriteria Khusus Koperasi Tidak Ada 1. Wilayah keanggotaan & domisili dalam 1 kabupaten/kota lokasi WIUP. 2. Memiliki NIB sektor pertambangan. Kriteria Khusus UKM Tidak Ada 1. Berbentuk perseroan terbatas PT. 2. Berdomisili dalam 1 kabupaten/kota lokasi WIUP. 3. Pemegang saham adalah WNI berdomisili di kabupaten/kota tersebut. 4. Memiliki NIB sektor pertambangan. Kriteria BUMN/BUMD/S wasta untuk Perguruan Tinggi Tidak Ada 1. Berbentuk PT persekutuan modal. 2. Memiliki pengalaman pertambangan atau didukung perusahaan berpengalaman. 253 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas 3. Bersedia memberikan ≥60% keuntungan bersih kepada perguruan tinggi. 4. Keuntungan dibagi setelah diaudit akuntan publik. 5. Perjanjian kerja sama mengikuti masa berlaku izin usaha. Kriteria untuk Hilirisasi Tidak Ada BUMN atau badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. 5. Bahwa jika mencermati seluruh mekanisme sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa proses tersebut dirancang secara ketat, berlapis, dan terukur untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima pemberian WIUP atau WIUPK benar-benar memenuhi standar kelayakan teknis, administratif, finansial, dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam peraturan pelaksana UU Minerba. Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan akuntabilitas yang menjadi dasar penyusunan UU Minerba, sehingga setiap WIUP atau WIUPK yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak terdapat ruang bagi praktik subjektivitas, keberpihakan, atau “like and dislike” dalam proses pemberian izin. 6. Bahwa dengan desain pengaturan yang sedemikian afirmatif dan ketat, Pemerintah memandang bahwa mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas menjadi instrumen afirmatif yang tetap berada dalam koridor kehati-hatian tersebut. Mekanisme pemberian dengan cara prioritas tetap tunduk pada verifikasi mendalam dan diberikan dengan mempertimbangkan kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif ini merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi kelompok usaha kerakyatan, serta badan usaha untuk kepentingan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi di sektor pertambangan, tanpa mengurangi standar kehati-hatian dan tata kelola yang baik. 7. Bahwa selain itu, kebijakan afirmatif ini juga perlu terus dioptimalkan agar sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya agenda transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran. 254 Pemerintah telah menetapkan berbagai program prioritas nasional, termasuk percepatan hilirisasi mineral dan batubara serta penguatan ketahanan energi. Dengan adanya kebijakan afirmatif tersebut, pencapaian Asta Cita ke depan akan didukung dengan harapan bahwa pencapaian tersebut dirasakan secara luas oleh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 8. Bahwa atas hal tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa perbedaan antara mekanisme lelang dan mekanisme pemberian dengan cara prioritas bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan implementasi kebijakan afirmatif yang bersifat konstitusional. Kedua mekanisme tersebut dijalankan secara transparan, proporsional, dan akuntabel, dengan tujuan untuk memastikan pemerataan kesempatan berusaha, memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, serta menjamin terwujudnya efisiensi yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. VII. Mengenai Implementasi Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Pengelolaan Sektor Pertambangan Minerba dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Rakyat Bahwa Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan: a. Sejauh mana negara telah menunjukkan komitmen nyata dalam melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya dalam konteks pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara; b. Mengingat bahwa penerimaan negara dari sektor pertambangan masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha swasta, serta memperhatikan pula adanya kerusakan lingkungan yang cukup luas akibat kegiatan pertambangan, sejauh mana UU Minerba mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, termasuk dalam aspek pengelolaan dan pencegahan terhadap dampak lingkungan hidup. 255 c. Permintaan agar disampaikan data penerimaan negara dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. juga meminta agar Pemerintah menyampaikan data kontribusi pajak dari perusahaan- perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga dapat terlihat secara konkret manfaat ekonominya bagi negara dan masyarakat. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah menegaskan komitmen pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan pengelolaan sektor pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Prinsip “dikuasai oleh negara” dimaknai sebagai kewenangan negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pertambangan agar hasilnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, tidak hanya dalam bentuk penerimaan keuangan negara, tetapi juga dalam bentuk pemerataan manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian lingkungan. 2. Bahwa implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui penataan sistem perizinan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berbasis evaluasi kinerja, yang memastikan pengawasan menyeluruh oleh Pemerintah, serta penerapan mekanisme sanksi tegas terhadap pelanggaran izin. 3. Selain itu, Pemerintah juga mendorong kebijakan hilirisasi mineral dan batubara, Program PPM, serta kerja sama riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, sebagai bukti bahwa pengelolaan mineral dan batubara tidak hanya berorientasi pada penerimaan ekonomi semata, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, dan kemakmuran lintas generasi. 4. Bahwa dalam kerangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan UU Minerba, penerapan skema prioritas baru diberikan kepada satu badan usaha milik organisasi keagamaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah secara cermat menerapkan pendekatan yang berbasis verifikasi, selektif, 256 dan penuh kehati-hatian, sejalan dengan ketentuan PP 39/2025 dan prinsip good governance. 5. Bahwa Pemerintah juga perlu memberikan klarifikasi pandangan yang menyatakan bahwa keuntungan terbesar dari sektor pertambangan lebih banyak dinikmati oleh badan usaha dibandingkan oleh Negara adalah tidak tepat. Berdasarkan data laporan realisasi keuangan badan usaha tahun 2024 yang telah dievaluasi Pemerintah, menunjukkan bahwa porsi penerimaan negara, melalui komponen seperti iuran produksi, iuran tetap, dan pajak lebih tinggi dibandingkan keuntungan bersih yang diterima badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara, misalnya: a. PT Adaro Energy Indonesia, Tbk. (i) Total pendapatan: USD 4.248.038.232 (ii) Total biaya badan usaha: USD 2.500.342.517 (iii) Penerimaan Negara: USD 1.241.149.830 (iv) Keuntungan badan usaha: USD 506.545.885 (v) Proporsi penerimaan negara: 71,02% dari keuntungan; sedangkan proporsi penerimaan badan usaha: 28,98% dari keuntungan. b. PT Kideco Jaya Agung (i) Total pendapatan: USD 1.848.131.374 (ii) Total biaya badan usaha: USD 1.161.125.436 (iii) Penerimaan Negara: USD 561.598.997 (iv) Keuntungan badan usaha: USD 125.406.941 (v) Proporsi penerimaan negara: 81,75% dari keuntungan; sedangkan proporsi badan usaha: 18,25% dari keuntungan. c. PT Kaltim Prima Coal (i) Total pendapatan: USD 4.299.635.000 (ii) Total biaya badan usaha: USD 2.857.340.000 (iii) Penerimaan Negara: USD 1.281.410.100 (iv) Keuntungan badan usaha: USD 160.884.900 (v) Proporsi penerimaan negara: 88,85% dari keuntungan; sedangkan proporsi badan usaha: 11,15% dari keuntungan. d. PT Arutmin Indonesia (i) Total pendapatan: USD 1.194.816.000 (ii) Total biaya badan usaha: USD 833.806.000 257 (iii) Penerimaan Negara: USD 331.902.200 (iv) Keuntungan badan usaha: USD 29.107.800 (v) Proporsi penerimaan negara: 91,94% dari keuntungan; sedangkan proporsi badan usaha: 8,06% dari keuntungan. e. PT Multi Harapan Utama (i) Total pendapatan: USD 781.710.124 (ii) Total biaya badan usaha: USD 548.956.829 (iii) Penerimaan Negara: USD 203.546.835 (iv) Keuntungan badan usaha: USD 29.206.460 (v) Proporsi penerimaan negara: 87,45% dari keuntungan; sedangkan proporsi badan usaha: 12,55% dari keuntungan. f. PT Vale Indonesia (i) Total pendapatan: USD 950.387.910 (ii) Total biaya badan usaha: USD 35.599.049 (iii) Penerimaan Negara: USD 73.058.272 (iv) Keuntungan badan usaha: USD 57.766.928 (v) Proporsi penerimaan negara: 55,84% dari keuntungan; sedangkan proporsi badan usaha: 44,16% dari keuntungan. g. PT ANTAM Tbk (i) Total pendapatan: Rp519.191.236.347 (ii) Total biaya badan usaha: USD 165.911.652.940 (iii) Penerimaan Negara: Rp84.476.621.635 (iv) Keuntungan badan usaha: Rp14.034.848.662 (v) Proporsi penerimaan negara: 85,75% dari keuntungan; sedangkan proporsi badan usaha: 14,25% dari keuntungan. 6. Bahwa selain penerimaan fiskal langsung, sektor pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang jauh lebih luas melalui multiplier effect yang signifikan. Aktivitas pertambangan mendorong penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pada sektor pendukung seperti jasa logistik, transportasi, konstruksi, perbankan, makanan-minuman, dan usaha mikro di sekitar wilayah tambang. Kegiatan usaha pertambangan yang sehat justru membentuk ekosistem ekonomi lokal yang dinamis, memperkuat pendapatan daerah, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Dengan demikian, 258 manfaat ekonomi sektor pertambangan tidak hanya tercermin dalam angka penerimaan fiskal negara, tetapi juga dalam perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 7. Bahwa Pemerintah juga perlu menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, sektor pertambangan memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto yang setara dengan 9,15% dari total Produk Domestik Bruto nasional. Data ini menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional, baik dalam hal kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. 8. Bahwa berdasarkan keseluruhan data di atas, rata-rata proporsi pembagian manfaat antara negara dan badan usaha menunjukkan bahwa penerimaan negara selalu dalam posisi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur fiskal di sektor pertambangan telah dirancang untuk memastikan bahwa nilai strategis sumber daya alam tetap kembali pada Negara dan masyarakat, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta konsisten dengan prinsip “penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 9. Bahwa terhadap hal-hal mengenai dampak lingkungan dan sejauh mana UU Minerba menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, Pemerintah ingin menyampaikan pula bahwasanya kerangka regulasi sektor pertambangan saat ini telah dirancang dengan pendekatan kehati-hatian yang ketat. Pengelolaan lingkungan hidup tidak ditempatkan sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai prasyarat fundamental bagi seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 10. Bahwa secara konkrit, telah diatur bahwasanya seluruh pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi kewajiban lingkungan yang mencakup: a. Kewajiban penyusunan dan pemenuhan dokumen lingkungan Sebelum memasuki tahap operasi produksi, pemegang izin usaha pertambangan wajib memiliki dokumen lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta dokumen teknis lainnya yang telah dinilai dan disetujui oleh instansi lingkungan hidup. 259 b. Kewajiban penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang telah dievaluasi dan disetujui Pemerintah. Kewajiban mereklamasi tidak hanya formalitas administratif, melainkan diukur melalui evaluasi periodik, dan ketidakpatuhan dapat menyebabkan penangguhan kegiatan, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin usaha. c. Kewajiban penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebagai syarat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Dimana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang merupakan prasyarat utama sebelum badan usaha dapat melaksanakan kegiatan operasi produksi. Terhadap jaminan reklamasi tahap eksplorasi, wajib ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka. Terhadap jaminan reklamasi tahap operasi produksi, dapat berupa a) rekening bersama pada bank pemerintah; b) deposito berjangka pada bank pemerintah; c) bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau d) cadangan akuntansi. Terhadap jaminan pascatambang, wajib ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Apabila nilai jaminan terbukti tidak mencukupi hasil evaluasi teknis terhadap rencana pascatambang dan reklamasi, pemegang izin wajib menambah jaminan tersebut. 11. Bahwa seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa UU Minerba telah menyediakan desain pengelolaan lingkungan yang komprehensif, melalui prasyarat perizinan, kewajiban finansial, pengawasan teknis, serta sanksi tegas, sehingga manfaat sumber daya alam benar-benar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. VIII. Mengenai Pendelegasian Pengaturan dan Maksud Pembentukannya (Original Intent) UU Minerba 260 Bahwa Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan alasan UU Minerba memberikan pendelegasian yang begitu luas kepada Peraturan Pemerintah, mengingat banyak ketentuan yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksana”. Selain itu, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. juga meminta penjelasan mengenai pembahasan dan perdebatan dalam proses pembentukan UU Minerba, agar Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan dari norma-norma yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa pendelegasian pengaturan dari UU Minerba kepada peraturan pelaksana merupakan penerapan langsung dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana ketentuan tersebut memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksana sebagai pelaksanaan dari undang-undang, agar norma-norma yang bersifat teknis dan operasional dapat diatur secara lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. 2. Bahwa sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki karakter yang kompleks, multi-disipliner, dan sangat dinamis, karena berkaitan dengan faktor lingkungan hidup, keselamatan kerja, investasi, serta kebijakan energi nasional dan global. Oleh karena itu, tidak seluruh aspek teknis dapat diatur secara komprehensif di dalam norma ditingkat undang- undang. 3. Bahwa hal-hal yang bersifat operasional seperti mekanisme perizinan, standar teknis eksplorasi dan produksi, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, sistem pelaporan, serta tata cara pengawasan, pada dasarnya merupakan pengaturan teknis yang oleh sifatnya memang tidak dapat seluruhnya dicantumkan secara rinci dalam undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan rinci tersebut didelegasikan kepada peraturan pelaksana semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kegiatan pertambangan, tanpa mengubah substansi norma yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. 261 4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ruang pendelegasian yang diberikan UU Minerba tetap berada dalam batas-batas delegasi yang diperbolehkan menurut sistem peraturan perundang-undangan, yaitu delegasi yang bersifat teknis dan operasional. Pendelegasian tersebut tidak memberikan kewenangan baru kepada Pemerintah, tidak mengubah materi muatan yang bersifat substantif, dan tidak menggeser kewenangan pembentuk undang-undang; melainkan bertujuan untuk menjamin implementasi norma undang-undang berjalan efektif, terukur, serta konsisten dengan prinsip kepastian hukum dan asas kehati-hatian. 5. Bahwa di sisi lain, dalam proses pembentukan UU Minerba, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembahasan secara mendalam. Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat intensif. Dengan demikian, setiap norma yang disepakati, termasuk pendelegasian kepada peraturan pemerintah, merupakan hasil dialog intensif yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 6. Bahwa pembahasan UU Minerba tidak hanya bersifat formal, tetapi secara substansial mencerminkan kehati-hatian pembentuk UU untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas kebijakan, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. 7. Bahwa salah satu fokus utama pembahasan legislatif tersebut adalah penyempurnaan tata kelola perizinan, termasuk penataan ulang mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK melalui lelang maupun pemberian dengan cara prioritas. Data perdebatan legislasi (DIM dan catatan rapat) menunjukkan bahwa beberapa ketentuan prioritas justru lahir dari kebutuhan memperkuat prinsip kehati-hatian, transparansi, dan verifikasi lintas sektor. Misalnya: a. Verifikasi bersama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM: ketentuan ini tidak terdapat dalam draft awal DPR, dan merupakan usulan Pemerintah agar pemberian prioritas benar-benar dilakukan secara akurat dan akuntabel. b. Pemberian IUP atau IUPK tidak secara langsung kepada perguruan tinggi: usulan Pemerintah diterima DPR, dengan pertimbangan agar perguruan tinggi fokus pada fungsi pendidikan dan bekerja melalui 262 badan usaha, serta menghindari konflik fungsi dan benturan kepentingan. c. Kewajiban pelaksanaan melalui sistem OSS: ketentuan ini juga merupakan usulan Pemerintah sebagai bagian dari prinsip kehati- hatian dan keterbukaan administrasi. d. Ketentuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan: Ketentuan ini juga merupakan hasil pembahasan intensif untuk menjamin akuntabilitas pembagian keuntungan antara BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dengan Perguruan Tinggi. e. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan reklamasi: usulan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan oleh Pemerintah. 8. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Minerba, sebagaimana lazimnya dalam proses legislasi, telah memberikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menuntun pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pendelegasian serta mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas. Naskah Akademik tersebut menegaskan perlunya desain pengaturan yang tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, penguatan lapangan kerja, serta kontribusi bagi pendapatan negara. 9. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Pemerintah berpandangan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh pembentuk UU Minerba telah ditempatkan dalam kerangka yang sejalan dengan amanat konstitusi. Pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam, asas kehati-hatian, keberlanjutan, keadilan sosial, dan kebutuhan untuk memastikan manfaat yang merata bagi masyarakat, serta telah memenuhi tujuan dan amanat dari UUD 1945. IX. Mengenai Dampak Apabila Petitum Para Pemohon Dikabulkan Bahwa Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dalam persidangan perkara a quo, menanyakan apa dampak yang akan timbul apabila petitum Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 263 1. Bahwa penghapusan maupun pembatasan mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas akan berdampak serius terhadap tujuan pemerataan ekonomi nasional dan inklusivitas pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme prioritas yang sesungguhnya akan benar-benar berfungsi sebagai instrumen afirmatif yang memungkinkan kelompok ekonomi seperti koperasi dan UKM di daerah lokasi wilayah usaha pertambangan, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, untuk memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya alam nasional. 2. Bahwa lebih lanjut, apabila Permohonan a quo dikabulkan maka struktur penguasaan aset tambang berpotensi kembali terkonsentrasi pada pelaku bermodal besar, di mana menurut Pemerintah justru berpotensi dapat bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan efisiensi berkeadilan sebagaimana diamatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta menghambat pemerataan manfaat hingga tingkat akar rumput. 3. Bahwa penghapusan maupun pembatasan ketentuan pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas bagi BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi akan menghilangkan instrumen kebijakan penting yang dimiliki negara dalam mengaitkan pengelolaan sumber daya alam dengan agenda peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, serta pemenuhan amanat Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 86 dan 87 UU Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah dijelaskan Pemerintah dalam Keterangan Presiden tertanggal 4 November 2025. Lebih jauh, kebijakan afirmatif tersebut pada akhirnya juga memiliki hubungan langsung dengan dukungan terhadap penyelenggaraan operasional perguruan tinggi, termasuk upaya peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kapasitas, pendanaan, maupun program-program pengembangan kompetensi mahasiswa. 4. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sampai pada keputusan mengabulkan petitum Para Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa justru negara kehilangan salah satu tuas alokasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan proporsional, berkeadilan, dan berorientasi kemaslahatan umum. Ini justru 264 mempersempit harapan Pemerintah untuk memberikan afirmasi dan ruang untuk kelompok usaha kerakyatan yang merupakan inti hak menguasai negara (kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengawasan, pengelolaan) berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 5. Bahwa apabila seluruh kebijakan pemberian WIUP atau WIUPK kembali hanya melalui mekanisme lelang, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa itu akan mengurangi rasa keadilan bagi kelompok usaha kerakyatan seperti UKM, koperasi dan perusahaan perseorangan, karena selain harus melalui waktu yang lebih panjang dan memahami bahwa jumlah pemenangnya terbatas, mereka harus bersaing dengan kelompok usaha besar. Hal ini berpotensi menghambat percepatan pemerataan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan menurunkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam oleh negara. 6. Bahwa apabila seluruh kebijakan pemberian WIUP atau WIUPK sepenuhnya dikembalikan pada mekanisme lelang, Pemerintah perlu menegaskan bahwa hal tersebut justru berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi kelompok usaha kerakyatan, seperti UKM, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Selain harus menempuh proses yang lebih panjang dengan jumlah pemenang yang terbatas, kelompok usaha kecil ini juga harus bersaing langsung dengan pelaku usaha besar yang memiliki kapasitas finansial, teknis, dan manajerial yang memungkinkan mereka untuk menjadi unggulan dalam persaingan. 7. Bahwa kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat percepatan pemerataan manfaat ekonomi, memperlebar ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, serta menurunkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam oleh negara, karena mekanisme yang sepenuhnya kompetitif tidak selalu selaras dengan tujuan pemerataan, pemberdayaan, dan penguatan pelaku usaha kecil dalam sistem ekonomi nasional. 8. Bahwa kebijakan afirmatif melalui mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas justru memberdayakan pelaku ekonomi lokal, yang pada umumnya memiliki komitmen sosial dan lingkungan yang lebih kuat, karena mereka beroperasi di wilayahnya sendiri. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial justru lebih 265 terjamin apabila kelompok ekonomi lokal diberikan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam secara terstruktur. 9. Bahwa penghapusan mekanisme prioritas juga berimplikasi pada hilangnya dukungan negara terhadap pilar-pilar ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi, yang merupakan pilar perekonomian nasional. Apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, maka kebijakan afirmatif yang memberikan ruang partisipasi bagi koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam akan terhapus, dan membuat tetap lemahnya peran strategis koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 10. Bahwa penghapusan frasa “badan usaha swasta” dalam ketentuan pemberian prioritas akan menimbulkan kekosongan norma dalam pelaksanaan pasal-pasal a quo, karena badan usaha swasta merupakan salah satu subjek hukum yang secara sah dapat bertindak untuk kepentingan perguruan tinggi dalam mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas. 11. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, hal itu tidak hanya akan menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum, tetapi juga menggagalkan tujuan konstitusional pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) ahli yaitu Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I. dan Dr. Ir. Fadhila Achmad Rosyid, S.T., M.T., serta saksi bernama Sarjono Amsan yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2026, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I. I. Terhadap Posisi dan Peran Perguruan Tinggi dalam Sistem Pendidikan Tinggi Nasional dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Tinggi Nasional dan memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis humaniora, serta membentuk sumber daya manusia 266 yang berkarakter. Peran tersebut dijalankan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dan peran perguruan tinggi tersebut secara tegas diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi diberikan otonomi akademik dan kelembagaan untuk mengelola diri serta menyelenggarakan Tridharma secara bertanggung jawab guna mendukung tujuan nasional. Melalui fungsi pendidikan, perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Melalui fungsi penelitian, perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan solutif. Sedangkan melalui pengabdian kepada masyarakat, hasil pendidikan dan penelitian diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, perguruan tinggi memegang peran sentral dalam transformasi sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan nasional. Untuk menjalankan fungsi pendidikan secara optimal, perguruan tinggi pada hakikatnya perlu mengacu pada praktik penyelenggaraan world class university. Sejalan dengan itu, Ahli berpandangan bahwa penguatan pendanaan perguruan tinggi selaras dengan praktik universitas berkelas dunia, yang pada umumnya ditopang oleh basis pendanaan yang besar dan berkelanjutan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam praktik di banyak negara, penguatan kapasitas perguruan tinggi juga didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, antara lain dana abadi (endowment fund), unit usaha, kerja sama dengan industri, serta dukungan pemerintah. Dengan basis pendanaan yang memadai, perguruan tinggi memiliki ruang yang lebih kuat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan produktivitas riset, memperluas pengabdian masyarakat, dan memperbaiki tata kelola kelembagaan—yang pada akhirnya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai instrumen pembangunan nasional. 267 II. Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Badan Usaha Swasta dalam Penguatan Kapasitas Pendidikan Tinggi Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah, BUMN/BUMD, dan badan usaha swasta merupakan praktik yang sesungguhnya telah lama dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan dianjurkan, khususnya untuk memperkuat kapasitas institusi dan meningkatkan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Landasan hukum kerja sama tersebut secara jelas diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan pihak lain untuk meningkatkan efektivitas, mutu, inovasi, serta daya saing bangsa. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana, termasuk Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi dan peraturan-peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Ristek yang mendorong kolaborasi kampus dengan industri, termasuk melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kerja sama tersebut menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan kebutuhan industri dengan pengembangan pendidikan dan penelitian, mendorong inovasi, serta meningkatkan kapasitas perguruan tinggi tanpa menghilangkan fungsi akademiknya. Peran perguruan tinggi dalam mengedepankan praktik ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 20 dan Pasal 21, yang menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana menghasilkan inovasi dan menjawab persoalan pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara eksplisit menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan hasil riset untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, keterlibatan perguruan tinggi dalam hilirisasi, termasuk melalui kerja sama dengan dunia usaha, 268 secara konseptual merupakan praktik yang sah, relevan, dan diperlukan dalam pembangunan nasional. III. Potensi Gangguan terhadap Independensi Akademik akibat Kerja Sama dengan Badan Usaha Izinkan Ahli untuk memberikan juga pandangan mengenai hal-hal yang sedang diuji oleh Majelis Hakim, khususnya mengenai timbulnya potensi gangguan kebebasan atau independensi akademik karena keterlibatan perguruan tinggi dan pelaku usaha. Terhadap hal ini, Ahli memandang bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam kerja sama dengan kementerian atau badan usaha, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, secara konseptual memang memiliki potensi risiko terhadap independensi akademik, apabila tidak dikelola dengan tata kelola yang memadai. Potensi gangguan tersebut dapat muncul dalam bentuk konflik kepentingan finansial, pembatasan diseminasi hasil penelitian, pergeseran arah riset dan kurikulum, maupun tekanan terhadap kebebasan akademik civitas akademika. Namun demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka normatif untuk menjaga independensi akademik, antara lain melalui asas objektivitas, otonomi perguruan tinggi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan peraturan pelaksananya. Secara konseptual dan praktis, otonomi akademik dan kebebasan akademik tetap dapat dijaga meskipun perguruan tinggi memperoleh dukungan atau manfaat dari kerja sama dengan badan usaha swasta, termasuk dalam sektor pertambangan, sepanjang terdapat mekanisme perlindungan yang memadai. Penjagaan tersebut dilakukan melalui prinsip-prinsip, antara lain: 1. Transparansi Penuh: Semua perjanjian kerja sama harus dipublikasikan secara penuh, termasuk ketentuan pendanaan, hak kekayaan intelektual, dan batasan kerahasiaan. 2. Tata Kelola Independen: Pembentukan komite pengawas independen, yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat sipil (bukan hanya perwakilan perusahaan atau administrasi universitas), untuk meninjau dan menyetujui proyek kerja sama. 269 3. Klausul Kebebasan Riset: Perjanjian kontrak harus secara eksplisit mencakup klausul yang menjamin kendali penuh peneliti atas desain penelitian, metodologi, analisis, dan publikasi hasil, tanpa hak veto dari mitra swasta. 4. Diversifikasi Pendanaan: Perguruan tinggi tidak boleh terlalu bergantung pada satu sumber pendanaan swasta untuk menghindari pengaruh yang tidak proporsional. 5. Etika dan Regulasi Internal: Perguruan tinggi perlu memiliki kode etik internal yang kuat dan jelas mengenai konflik kepentingan dan interaksi dengan industri. Kesimpulannya, meskipun risiko terhadap otonomi dan kebebasan akademik itu nyata dan signifikan dalam kerja sama semacam ini, perlindungan tersebut tetap dapat dijaga jika institusi secara sadar dan tegas menerapkan mekanisme tata kelola yang transparan, independen, dan berfokus pada perlindungan integritas akademik di atas keuntungan finansial. Senat Perguruan tinggi, Para Guru Besar dan Civitas Akademika (dosen, karyawan dan mahasiswa) harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik independensi kampus, agar dapat dipercaya oleh publik. IV. Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam Kerja Sama dengan Pihak Eksternal Dalam prakteknya, perguruan tinggi mengelola potensi konflik kepentingan dalam kerja sama dengan pihak eksternal melalui kerangka regulasi dan penerapan kebijakan yang ketat. Tujuan utamanya adalah memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) tetap berjalan secara independen dan akuntabel. Beberapa langkah kunci yang dapat diterapkan meliputi: 1. Penyusunan dan Penegakan Kebijakan Formal: Melalui Senat Perguruan Tinggi dan Para Guru Besar, perguruan tinggi menetapkan kebijakan dan pedoman tertulis yang mengatur secara jelas mengenai konflik kepentingan, etika penelitian, dan kerja sama dengan industri. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh civitas akademika (dosen, peneliti, mahasiswa dan staf administrasi). 270 2. Transparansi dan Pengungkapan (Disclosure): Civitas akademika diwajibkan untuk mengungkapkan (melaporkan) segala potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari hubungan finansial, posisi kepemimpinan, atau hubungan pribadi dengan pihak eksternal (misalnya, perusahaan sponsor atau mitra kerja sama). Pengungkapan ini biasanya dilakukan melalui formulir pernyataan konflik kepentingan tahunan atau berbasis proyek. 3. Mekanisme Tinjauan dan Evaluasi Independen: Setiap usulan kerja sama atau penelitian yang melibatkan potensi konflik kepentingan akan ditinjau oleh komite atau badan independen (seperti komite etika atau dewan peninjau internal). Badan ini bertugas menilai risiko, mengidentifikasi potensi bias, dan merekomendasikan langkah mitigasi yang diperlukan. 4. Manajemen Konflik: Jika konflik kepentingan teridentifikasi, beberapa langkah mitigasi dapat diterapkan, seperti: a. Divestasi: Menjual kepemilikan saham atau aset finansial yang terkait. b. Pengawasan: Menunjuk pihak ketiga yang independen untuk mengawasi proyek atau penelitian. c. Pengecualian: Pihak yang berkonflik dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan tertentu, seperti peninjauan proposal atau evaluasi hasil penelitian. 5. Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan: Perguruan tinggi menyelenggarakan sesi pelatihan dan lokakarya secara rutin untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika mengenai pentingnya integritas akademik, etika, dan cara mengelola konflik kepentingan secara profesional. 6. Perlindungan Independensi Akademik: Kebijakan kerja sama dirancang untuk memastikan bahwa kebebasan akademik dan integritas hasil penelitian tidak dapat diintervensi oleh pihak eksternal, terutama dalam hal publikasi hasil dan kepemilikan data. Kontrak kerja sama secara spesifik memuat klausul yang menjamin independensi peneliti. 7. Akuntabilitas Publik: Hasil kerja sama yang signifikan seringkali dipertanggungjawabkan kepada publik melalui laporan tahunan atau 271 publikasi ilmiah, menjamin transparansi penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Dengan menerapkan kerangka kerja yang komprehensif ini, perguruan tinggi dapat menyeimbangkan kebutuhan kolaborasi eksternal dengan kewajiban menjaga independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. V. Akses Pendanaan sebagai Kebijakan Negara untuk Memperkuat Entitas yang Berjasa bagi Masyarakat, Termasuk Ormas dan Perguruan Tinggi Dalam pandangan Ahli, kebijakan negara yang memberikan akses pendanaan atau manfaat ekonomi yang signifikan kepada entitas yang telah berjasa bagi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang dapat dipahami sebagai upaya negara memperluas manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi kepentingan publik. Skema demikian tidak semata dipandang sebagai pemberian keuntungan ekonomis, tetapi sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam kembali kepada masyarakat melalui institusi yang menjalankan fungsi sosial. Khusus bagi perguruan tinggi, dukungan pendanaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terarah untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, yang menurut hemat Ahli sejalan dengan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan turunan di sektor pertambangan. Pemanfaatan pendanaan dimaksud dapat diwujudkan antara lain melalui: (i) pemberian beasiswa bagi masyarakat/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu; (ii) penguatan sarana dan prasarana pendidikan; serta (iii) pengembangan kapasitas riset, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi, bukan hal yang asing apabila perguruan tinggi memiliki unit usaha atau melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Keberadaan unit usaha pada perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi penguatan keberlanjutan kelembagaan, sepanjang 272 pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Yang perlu ditekankan, menurut Ahli, adalah orientasi akhir penggunaan manfaat ekonomi tersebut: keuntungan yang diperoleh bukan untuk kepentingan privat, melainkan untuk memperkuat siklus Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain melalui subsidi silang biaya pendidikan, pembiayaan riset, peningkatan fasilitas pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai mekanisme pendukung keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, bukan sebagai pergeseran tujuan pendidikan itu sendiri. VI. Dampak Kebijakan bagi Perguruan Tinggi di Sekitar WIUP/WIUPK dan Perguruan Tinggi di Daerah Terpencil Izinkan Ahli untuk juga memberikan pandangan kebijakan pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas kepada badan usaha untuk kepentingan perguruan tinggi justru berpotensi memperkuat terbukanya akses manfaat besar bagi perguruan tinggi yang berada di sekitar wilayah WIUP/WIUPK atau perguruan tinggi di daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan pendanaan, keterbatasan sarana-prasarana, dan keterbatasan akses industri. Dalam konteks tersebut, kebijakan ini dapat menjadi instrumen pemerataan kapasitas pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di daerah dapat memiliki ruang pendanaan untuk meningkatkan mutu pengajaran, memperkuat fasilitas laboratorium dan pelatihan, membangun pusat riset terapan, serta memperluas akses beasiswa. Dengan demikian, manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak terpusat, melainkan turut memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di daerah-daerah. Selain itu, Ahli menilai penting untuk menekankan konsep pendidikan yang berbasis pada potensi sumber daya alam daerah. Kebijakan yang mengaitkan penguatan perguruan tinggi dengan ekosistem sumber daya alam setempat berpotensi menciptakan pusat-pusat pendidikan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan wilayah. Sebagai contoh, di wilayah sekitar operasi pertambangan besar (misalnya daerah yang memiliki potensi pertambangan emas), dapat dikembangkan program pendidikan, keahlian, dan riset terapan yang berorientasi pada 273 teknologi pertambangan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, hingga hilirisasi. Pendekatan ini berpotensi memajukan daerah-daerah terpencil, menciptakan SDM lokal yang kompeten, memperkuat link and match, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan. Terkait kekhawatiran bahwa perguruan tinggi merupakan entitas nirlaba sehingga tidak seharusnya dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi keuntungan, Ahli perlu menegaskan pembedaan yang penting: status nirlaba tidak identik dengan larangan untuk memperoleh surplus/keuntungan. Yang menjadi batasannya adalah penggunaan surplus tersebut. Menurut hemat Ahli, perguruan tinggi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi sepanjang keuntungan tersebut tidak didistribusikan untuk kepentingan privat, melainkan digunakan untuk mendukung akses pendidikan dan keberlanjutan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berada dalam tata kelola yang menjaga independensi akademik. Dengan demikian, yang menjadi isu bukan ada/tidaknya keuntungan, melainkan apakah keuntungan itu menjadi instrumen untuk memperluas kemanfaatan publik dan memperkuat misi pendidikan. Ahli juga ingin menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi modern menuntut pendekatan Outcome Based Education (OBE), yang mensyaratkan keterkaitan langsung antara kurikulum, kompetensi lulusan, dan kebutuhan dunia kerja. Dalam praktik saat ini, salah satu hambatan yang sering dihadapi mahasiswa adalah terbatasnya akses tempat magang, riset terapan, dan pengalaman industri. Melalui kebijakan ini, justru menimbulkan multiplier effect dimana keterlibatan perguruan tinggi dalam ekosistem pengelolaan pertambangan berpotensi memperkuat link and match antara pendidikan dan industri, melalui: 1. akses magang yang lebih terstruktur bagi mahasiswa; 2. penguatan riset terapan dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lapangan; 274 3. kolaborasi pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan kompetensi industri; dan 4. bagi kampus di sekitar WIUP/WIUPK, kedekatan industri memungkinkan pembelajaran berbasis praktik menjadi lebih nyata karena industri berada dekat atau bahkan berada dalam ekosistem wilayah kampus. Penguatan ini pada akhirnya memperbesar peluang perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja, meningkatkan kualitas riset, dan memperluas dampak pengabdian masyarakat. VII. Kesimpulan Dengan demikian, menurut Ahli, kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah maupun badan usaha, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip otonomi dan kebebasan akademik, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum, tata kelola, dan etika akademik yang kuat. Justru, kerja sama tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat peran dan kapasitas perguruan tinggi dalam pembangunan nasional, tanpa mengorbankan independensi akademik. 2. Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T. Proses Bisnis Kegiatan Pertambangan Kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk mengekstraksi mineral atau material berharga dari dalam kerak bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pada umumnya kegiatan usaha pertambangan dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut:  Mengelola sumberdaya yang bersifat tak terbarukan,  Memiliki periode pra-produksi yang Panjang,  Membutuhkan modal yang besar,  Memiliki risiko usaha yang tinggi,  Menimbulkan dampak lingkungan karena merubah bentang alam (utamanya untuk metode penambangan terbuka),  Menjadi penggerak perekonomian daerah sekitar. Secara umum proses bisnis yang dilaksanakan pada kegiatan pertambangan dapat dilihat pada Gambar 1. Secara ringkas tahapan dan tujuan dari masing- masing tahap di kegiatan pertambangan meliputi: 275  Eksplorasi, bertujuan untuk memastikan kondisi endapan material berharga (bentuk, sebaran, jumlah, dan kualitas) dengan tingkat keyakinan tertinggi.  Studi Kelayakan, bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomis dari kegiatan pertambangan yang direncanakan berdasarkan kondisi endapan.  Konstruksi, bertujuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan.  Produksi, bertujuan untuk mengangkat material berharga dari bawah permukaan menuju permukaan serta mengolah menjadi produk yang dapat diterima oleh pasar.  Pemasaran dan pengangkutan, bertujuan untuk menjual produk hasil pertambangan dan mengangkut menuju ke lokasi pembeli.  Penutupan tambang (mine closure), bertujuan untuk memulihkan fungsi lahan dan ekosistem pasca eksploitasi material berharga sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati dalam rencana pascatambang. Gambar 1. Proses Bisnis Kegiatan Pertambangan Luasnya lingkup kegiatan usaha pertambangan, menjadikan kegiatan tersebut memiliki potensi risiko yang tinggi. Risiko-risiko yang dihadapi pada kegiatan pertambangan antara lain; risiko geologi, risiko politik, risiko ekonomi, risiko teknologi, dan risiko alamiah (misalnya; banjir, gempa bumi, dll). Penggambaran risiko yang dihadapi oleh pertambangan dapat ditunjukkan pada Gambar 2. Pertambangan yang memproduksi mineral atau material berharga dari dalam kerak bumi menghadapi risiko geologi yang besar di awal fase kegiatan 276 eksplorasi. Pada periode tersebut kondisi endapan material berharga (bentuk, penyebaran, kuantitas, dan kuantitas) di bawah permukaan tanah memiliki tingkat ketidak pastian yang tinggi. Risiko geologi tersebut berkurang seiring dengan penambahan data-data pada tahapan kegiatan eksplorasi yang lebih advance (penyelidikan detail). Meskipun demikian, penurunan risiko geologi tersebut berbanding terbaik dengan investasi kumulatif yang semakin bertambah besar. Sementara itu, risiko-risiko lainnya akan tetap melekat selama kegiatan pertambangan berlangsung. Gambar 2. Risiko dan Tahapan Kegiatan Pertambangan Sementara itu profil risiko yang dihadapi oleh kegiatan pertambangan, beragam risiko strategis yang ditunjukkan dalam matriks di Gambar 3. Dalah kaitannya dengan strategi mencakup Risiko Strategi Bisnis seperti ketidakselarasan visi dengan pasar, dan Risiko Finansial akibat fluktuasi harga komoditas atau biaya modal tinggi. Dalam kaitannya dengan Legal dan Kepatuhan terdapat Risiko Legal dan Kepatuhan terkait regulasi ketat seperti RKAB atau AMDAL, serta Risiko Makroekonomi Pasar dari gejolak global seperti perang dagang atau transisi energi. Sehubungan dengan Operasional terapat Risiko Operasional seperti gangguan rantai pasok atau kegagalan peralatan, dan Risiko Cybersecurity (06) dari serangan digital pada sistem penyimpanan data. Sementara terkait dengan aspek Sosial menekankan Risiko ESG Sosial termasuk konflik masyarakat atau 277 isu hak asasi, serta Risiko Manajemen Proyek akibat keterlambatan mine development atau overrun biaya. Gambar 3. Risiko Tahap Operasi Pertambangan Titik Kritis Pencapaian Kelayakan Teknis kegiatan Pertambangan yang Berkelanjutan Kegiatan usaha pertambangan dimana core business yang dijalankan adalah mengolah sumberdaya yang bersifat tak terbarukan, keberlanjutan akan bergantung setidaknya kepada 2 hal penting berikut:  Perencanaan strategis jangka panjang  Pelaksanaan Good Mining Practice pada masa operasi Selanjutnya akan dijelaskan 2 hal tersebut pada sub bab berikutnya. 1. Pertambangan dan Perencanaan Strategis Jangka Panjang Lingkup kegiatan pertambangan yang meliputi; pra produksi komersial (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi), produksi komersial (penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan), serta pasca produksi komersial (kegiatan pascatambang), mengindikasikan durasi waktu yang cukup lama untuk keseluruhan kegiatan pertambangan. Pada dasarnya durasi kegiatan pertambangan akan ditentukan utamanya terkait dengan jumlah Sumberdaya dan Cadangan. Namun jika merujuk pada durasi maksimal, maka rangkaian aktivitas pertambangan mineral logam dan batubara sampai dengan akhir produksi komersial bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Sementara durasi periode pascatambang akan bergantung pada kriteria keberhasilan program pascatambang. Durasi rangkaian kegiatan pertambangan yang cukup lama menyebabkan kegiatan pertambangan perlu dimulai dengan perencanaan strategis untuk jangka panjang. 278 Keberhasilan perencanaan strategis jangka panjang di bidang pertambangan bergantung pada integrasi ketat dari eksplorasi hingga program pascatambang, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci seperti kualitas data geologi, adaptasi terhadap perubahan eksternal, dan kolaborasi lintas fungsi. Faktor-faktor ini memastikan keselarasan seluruh siklus life cycle tambang, memaksimalkan NPV sambil meminimalkan risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategis jangka Panjang dijelaskan seperti di bawah. A. Kualitas Data dan Model Geologi Akurasi model dan estimasi sumberdaya cadangan dari kegiatan eksplorasi menjadi pondasi utama. Model geologi 3D yang cukup akurat untuk digunakan dalam penjadwalan produksi optimal dan proyeksi umur tambang yang realistis. Ketidakpastian geologi yang tinggi dapat mengganggu keselarasan tahapan operasi sampai ke pascatambang. Langkah mitigasi yang secara umum dilakukan adalah program infill drilling berkelanjutan dan validasi terhadap standar (SNI). B. Adaptasi terhadap Lingkungan Bisnis dan Risiko Fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi, dan skenario pasar harus diakomodasi dan dimodelkan dalam perencanaan strategis untuk menjaga fleksibilitas, seperti melalui analisis sensitivitas dan update tahunan Life-of-Mine (LoM) plan. Manajemen risiko terintegrasi, termasuk geoteknik, lingkungan, dan sosial, memastikan program pascatambang selaras dengan sequencing produksi akhir. C. Integrasi Terhadap Rencana Penutupan Tambang Perencanaan pascatambang harus tertanam sejak tahap produksi melalui progressive reclamation. Langkah yang dapat ditempuh salah satunya melalui estimasi biaya akurat dan penyelarasan geometri pit/waste dump untuk restorasi lahan akhir. D. Manajemen Stakeholder dan Kompetensi SDM Engagement dengan masyarakat, pemerintah, dan investor memastikan dukungan sosial-politik. sementara tim multidisiplin (ahli geologi, ahli pertambangan, ahli lingkungan, dan lainnya) diperlukan untuk eksekusi rencana yang koheren. Pelatihan dan teknologi seperti 279 perangkat lunak untuk perencanaan tambang memperkuat penyelarasan dari eksplorasi ke pascatambang. E. Penggunaan Teknologi dan Optimisasi Ekonomi Adopsi teknologi untuk penjadwalan produksi, dan simulasi LoM memungkinkan optimalisasi NPV dengan batasan operasional. Tujuannya adalah memastikan aliran kas yang diperoleh pada tahap operasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengembalikan investasi, namun juga mendukung kegiatan pascatambang. Update berkala rencana berdasarkan target keuangan menjaga relevansi strategis tahap operasi pertambangan sampai dengan tahap pascatambang. 2. Pelaksanaan Good Mining Practice Pada Tahap Operasi Pada tahap operasi penambangan, pemilik IUP/IUPK memiliki kewajiban seperti: 1. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik • Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan • Menjaga keselamatan operasi pertambangan • Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkyngan (termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang) 2. Pengelolaan keuangan • Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia 3. Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral dan/atau Batubara: • Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri 4. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat • Melaksanakan program-program yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area pertambangan. 5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan • Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air serta lingkungan sekitar 6. Reklamasi dan Pascatambang • Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi • Menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang 280 Kegiatan pertambangan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan bahan baku industri. Namun, di sisi lain, kegiatan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial apabila tidak dilakukan dengan bijak. Di sinilah pentingnya penerapan GMP, yaitu tata cara penambangan yang menjamin efisiensi teknis, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan secara seimbang. GMP menekankan bahwa keberhasilan pertambangan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap kaidah lingkungan, standar keselamatan, serta tanggung jawab sosial. Pelaksanaan GMP mencakup seluruh siklus tambang, mulai dari perencanaan, eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga penutupan tambang (mine closure). Setiap tahap harus dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi sumber daya, pengendalian waste dan limbah, dan rehabilitasi lahan pascatambang agar dampak jangka panjang dapat diminimalkan. Dari perspektif lingkungan, GMP memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak banyak merusak ekosistem alami dan menjaga kualitas air, udara, serta tanah di sekitar area tambang. Secara sosial, praktik ini memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat, melalui konsultasi publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan transparansi informasi. Sedangkan dari sisi teknis, penerapan GMP meningkatkan produktivitas tambang, mengurangi kecelakaan kerja, dan memperpanjang umur cadangan mineral melalui metode penambangan yang tepat. Dengan demikian, penerapan GMP bukan sekadar kewajiban untuk melaksanakan aturan, tetapi menjadi kebutuhan strategis bagi keberlanjutan industri pertambangan. Hanya dengan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, sektor pertambangan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional tanpa mengorbankan hak-hak generasi masa depan terhadap sumberdaya mineral dan batubara. Pelaksanaan GMP pada pada siklus kegiatan pertambangan dapat dicontohkan sebagai berikut.  Tahap perencanaan dan perizinan 281  Menyusun studi kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan yang memasukkan rencana pengelolaan dampak dan rencana penutupan tambang sejak awal.  Memenuhi seluruh perizinan (izin usaha, lingkungan seperti AMDAL/UKL-UPL, dan perizinan teknis lain) serta menyiapkan dokumen manajemen risiko sebagai dasar operasional.  Sistem manajemen dan SOP  Mengembangkan sistem manajemen terpadu (K3, lingkungan, dan kualitas) berikut kebijakan, prosedur kerja standar, serta struktur organisasi yang jelas.  Melakukan assessment risiko berkala untuk operasi, fasilitas, dan pihak ketiga, lalu menerjemahkannya menjadi SOP, instruksi kerja, dan checklist operasional.  Operasi penambangan yang aman dan efisien  Menerapkan keselamatan kerja dan keselamatan operasi: pemeliharaan alat, pengujian berkala, inspeksi geoteknik, serta kualifikasi dan pelatihan pekerja sebelum menjalankan tugas.  Menggunakan metode penambangan dan pengolahan yang memaksimalkan pemanfaatan cadangan, mengurangi limbah, dan mengurangi gangguan lahan baru secara bertahap.  Pengelolaan lingkungan dan sosial  Menjalankan pemantauan kualitas air, udara, kebisingan, getaran, dan stabilitas timbunan/tailing secara rutin serta menerapkan pengendalian acid mine drainage, sedimen, dan debu.  Melakukan keterlibatan masyarakat (konsultasi, informasi, dan program pengembangan masyarakat) serta keluhan dan resolusi konflik dengan mekanisme yang transparan.  Reklamasi progresif dan penutupan tambang  Menerapkan reklamasi progresif: penataan lahan, penutup tanah, dan revegetasi segera setelah area tidak lagi digunakan untuk mengurangi erosi dan mempercepat pemulihan ekosistem.  Menyusun dan memperbarui rencana penutupan terintegrasi yang mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk monitoring pasca-tutup dan penyerahan fungsi lahan. 282 Keberhasilan pelaksanaan GMP diukur melalui key performance indicators (KPIs) yang mencakup aspek keselamatan, lingkungan, operasional, sosial, dan ekonomi. Pengukuran ini dilakukan secara berkala dengan data empiris, audit independen, dan perbandingan benchmark untuk memastikan kepatuhan regulasi serta perbaikan berkelanjutan. Di Indonesia, GMP dievaluasi berdasarkan 5 aspek utama seperti K3, operasional, lingkungan, konservasi sumber daya, dan pengelolaan limbah.  KPIs Keselamatan dan Kesehatan Kerja  Tingkat insiden kecelakaan (Lost Time Injury Frequency Rate/LTIFR) di bawah 1,0 per 1 juta jam kerja, dengan nol kecelakaan fatal.  Persentase pekerja terlatih K3 mencapai 100%, termasuk audit SOP dan pemantauan real-time.  KPIs Lingkungan  Efisiensi penggunaan air >90% melalui daur ulang, dengan TSS effluent <50 mg/L dan tidak ada pelanggaran ARD/ML.  Luas reklamasi progresif ≥80% dari area terganggu, dengan tingkat vegetasi sukses >70% dan nol dampak biodiversitas kritis.  KPIs Operasional dan Ekonomi  Overall Equipment Effectiveness (OEE) >85%, labor productivity (ton/jam kerja) meningkat tahunan, dan cost per ton rendah.  Tingkat recovery mineral >95% dan reserve replacement rate >100% untuk keberlanjutan cadangan.  KPIs Sosial dan Kepatuhan  Tingkat kepuasan masyarakat >80% melalui survei tahunan dan resolusi keluhan 100% dalam 30 hari.  Sertifikasi GMP (misalnya dari Kementerian ESDM) dan audit eksternal dengan skor >90%, plus pelaporan sustainability sesuai GRI. Untuk dapat memenuhi kaidah-kaidah GMP setidaknya pemilik IUP/IUPK perlu memahami hal-hal berikut:  Pemahaman atas aturan dan standar yang berlaku Pemahaman mendalam atas peraturan dan standar yang berlaku dalam kegiatan pertambangan menjadi landasan utama penerapan GMP. Regulasi ini menetapkan kerangka wajib untuk operasi yang aman, 283 efisien, dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang mendalam, perusahaan berisiko melanggar batas hukum seperti persyaratan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan reklamasi lahan, yang dapat berujung pada sanksi berat, penghentian operasi, atau pencabutan izin usaha. Regulasi berfungsi sebagai panduan teknis yang memastikan setiap tahap siklus tambang, dari eksplorasi hingga penutupan, selaras dengan prinsip GMP, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Lebih jauh, pemahaman regulasi memungkinkan integrasi GMP secara holistik melalui penyusunan SOP, audit berkala, dan pengukuran KPIs seperti tingkat kecelakaan nol atau tingkat reklamasi progresif tinggi. Hal ini tidak hanya menjamin kepatuhan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya, daya saing bisnis, dan reputasi perusahaan di mata investor serta pemangku kepentingan. Dengan mengantisipasi perubahan standar, perusahaan dapat berinovasi dalam pengelolaan limbah, konservasi biodiversitas, dan keterlibatan komunitas, menjadikan GMP sebagai strategi jangka panjang untuk keberlanjutan industri pertambangan secara umum.  Penguasaan teknologi Penguasaan teknologi dalam kegiatan pertambangan menjadi elemen krusial untuk menerapkan GMP, karena memungkinkan operasi yang lebih akurat, aman, dan efisien sepanjang siklus tambang. Teknologi seperti sensor real-time, AI, dan big data memantau kondisi geoteknik, peralatan, serta lingkungan secara akurat, sehingga mengurangi risiko kecelakaan, memaksimalkan recovery mineral, dan meminimalkan limbah. Tanpa penguasaan ini, penerapan GMP cenderung bergantung pada metode manual yang rentan kesalahan, menghambat pencapaian target keselamatan dan produktivitas. Lebih lanjut, teknologi mendukung GMP melalui otomatisasi proses seperti reklamasi progresif, pengendalian emisi, dan analisis big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti/evidence. Dengan penguasaan teknologi, perusahaan tidak hanya memenuhi prinsip GMP, tetapi juga memperkuat daya saing jangka panjang melalui inovasi berkelanjutan dan pengurangan biaya operasional. 284  Pengembangan sumberdaya manusia Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan pertambangan menjadi kunci utama penerapan GMP, karena pekerja yang kompeten memastikan eksekusi teknis, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan berjalan efektif sepanjang siklus tambang. Tanpa SDM terlatih, prinsip GMP seperti identifikasi risiko, penerapan SOP K3, dan reklamasi progresif hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak signifikan, meningkatkan potensi kecelakaan, inefisiensi, dan pelanggaran regulasi. Pelatihan berkelanjutan membekali pekerja dengan pengetahuan geoteknik, pengolahan mineral, serta kesadaran lingkungan dan keselamatan kerja, sehingga mendukung produktivitas tinggi sambil meminimalkan risiko bagi manusia dan ekosistem. Lebih lanjut, pengembangan SDM memperkuat GMP melalui peningkatan kompetensi dalam inovasi seperti teknologi digital dan konservasi sumber daya, serta membangun budaya kerja yang bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, investasi SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir menjadikan SDM sebagai pilar strategis GMP untuk industri pertambangan yang aman dan berkelanjutan.  Pembentukan budaya kerja yang aman dan berwawasan lingkungan Pembentukan budaya kerja aman dan berwawasan lingkungan baik fisik maupun sosial menjadi landasan penting dalam penerapan GMP di kegiatan pertambangan, karena menciptakan komitmen kolektif untuk mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan di setiap level operasi. Budaya ini mengubah perilaku pekerja dari sekadar mematuhi prosedur menjadi inisiatif proaktif dalam mengidentifikasi risiko geoteknik, mencegah kecelakaan, serta melindungi ekosistem fisik seperti kualitas air dan tanah dari dampak penambangan. Tanpa budaya tersebut, GMP rentan gagal karena ketergantungan pada pengawasan eksternal saja, yang sering kali tidak cukup mengatasi human error atau kelalaian yang menyebabkan insiden lingkungan serius. Lebih jauh, budaya kerja ini memperluas wawasan ke aspek sosial dengan memupuk empati terhadap masyarakat sekitar, sehingga mendukung GMP melalui keterlibatan komunitas dan program 285 pemberdayaan ekonomi lokal. Pekerja yang memiliki kesadaran menyeluruh mampu menerapkan praktik seperti reklamasi progresif dan pengurangan emisi secara konsisten, yang tercermin dalam pencapaian KPIs keselamatan nol kecelakaan serta kepuasan masyarakat tinggi. Dengan demikian, pembentukan budaya ini tidak hanya memastikan kepatuhan regulasi, tetapi juga membangun reputasi berkelanjutan dan efisiensi jangka panjang bagi industri pertambangan. Analisis Kemampuan Badan Usaha Pertambangan Skala Kecil Mencapai Kelayakan Teknis yang Berkelanjutan 1. Perkembangan Kegiatan Pertambangan Skala Kecil di Indonesia Pertambangan dengan karakteristik dan risiko yang menyertainya, seringkali dihubungkan dengan pelaku usaha dengan kemampuan pemodalan dan skala produksi yang besar. Meskipun demikian di Indonesia, kegiatan pertambangan juga dilakukan dengan skala produksi dan luasan wilayah yang kecil serta teknologi yang sederhana. Contohnya adalah pertambangan timah di Indonesia. Dalam sejarahnya, kegiatan pertambangan timah di Bangka menurut sebuah catatan resmi sudah dimulai sejak awal abad ke 18. Sebelum masa itu diperkirakan kegiatan penambangan timah dilakukan oleh penduduk setempat dengan cara-cara yang sederhana. Dalam UU No.11 Tahun 1967 juga telah muncul pengaturan untuk Pertambangan Rakyat melalui Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat. Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pelaku Kegiatan Pertambangan Rakyat adalah rakyat setempat (perorangan atau kelompok lokal) dan bukan perusahaan besar. Untuk bahan galiannya adalah Golongan B, dengan luas wilayah, wewenang, dan syarat khusus ditentukan via Keputusan Menteri serta bahan galian Golongan C. Pada UU Minerba No. 4/2009 memperkenalkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk koperasi/komunitas skala kecil (luas maksimal 5 Ha), dengan tujuan formalisasi dan pengurangan PETI. Selanjutnya pada UU No. 3/2020 Revisi UU Minerba No.4/2009, regulasi regulasi diperkuat dengan menekankan aspek lingkungan dan sosial. 286 Aktivitas pertambangan dengan skala kecil mencakup penambangan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, teknologi sederhana, dengan luas wilayah tidak cukup besar (berkisar 5 hektare untuk perorangan atau 10 hektare untuk koperasi). Biasanya kegiatan akan menargetkan deposit marginal di daerah terpencil, seperti emas, batuan, atau mineral non-logam, dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Penambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memberikan manfaat ekonomi vital bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil dengan cadangan mineral marginal yang tidak menarik bagi perusahaan besar. Aktivitas ini menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan harian yang signifikan, serta memicu pertumbuhan UMKM pendukung seperti logistik (pengangkutan) dan perdagangan. Royalti dari IPR/WPR juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung infrastruktur lokal dan mengurangi kemiskinan di wilayah seperti Sulawesi Utara atau Kalimantan Tengah. Secara sosial dan lingkungan, penambangan rakyat melalui koperasi memungkinkan pemberdayaan komunitas adat, pelatihan keselamatan kerja, serta adopsi teknologi ramah lingkungan seperti pengolahan bebas merkuri, yang menurunkan dampak kesehatan dan ekosistem. Sektor ini berkontribusi devisa nasional (emas dari penambangan emas skala kecil) dan kemandirian sumber daya, sekaligus meminimalkan konflik lahan dengan regulasi tepat. Dengan bimbingan pemerintah, manfaat ini menjadikan pertambangan skala kecil sebagai instrumen pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat yang legal (dengan IPR/WPR) tetap menimbulkan dampak negatif meskipun lebih teratur daripada PETI, karena keterbatasan modal, teknologi, dan pengawasan. Dampak ini sering muncul dari ketidakpatuhan terhadap GMP seperti.  Dampak Lingkungan  Pencemaran dan degradasi lahan: Limbah tailing atau merkuri (jika digunakan) mencemari air dan tanah, menyebabkan pendangkalan sungai, erosi, dan hilangnya kesuburan lahan meski luasannya kecil. 287  Gangguan ekosistem: Deforestasi parsial dan perubahan hidrologi memengaruhi biodiversitas lokal, dengan reklamasi lambat akibat biaya tinggi.  Dampak Kesehatan dan Keselamatan  Risiko kerja: Kecelakaan longsor atau keracunan karena alat sederhana; paparan debu/debu merkuri menyebabkan ISPA, gangguan saraf, atau kulit pada pekerja.  Kesehatan masyarakat: Pencemaran air minum memengaruhi penduduk sekitar, meski legalitas memungkinkan monitoring.  Dampak Sosial dan Ekonomi  Konflik lokal: Ketegangan dengan masyarakat adat atau petani atas lahan, penurunan partisipasi sosial desa, dan hedonisme konsumtif.  Ketidakstabilan ekonomi: Pendapatan fluktuatif, bergantung cadangan kecil, dan kesulitan akses pasar/pembiayaan. 2. Kemampuan Penambangan Skala Kecil Memenuhi Kelayakan Teknis Keterlibatan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat oleh koperasi, UMKM, perorangan, serta Organisasi Masyarakat/Keagamaan memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan di daerah terpencil Indonesia, di mana akses lapangan kerja formal terbatas. Kebijakan prioritas IUP/WIUP bagi entitas lokal seperti koperasi dan UMKM (PP No. 39/2025) memungkinkan masyarakat setempat mengelola cadangan mineral marginal, menciptakan pendapatan langsung melalui bagi hasil dan royalti yang kembali ke PAD daerah. Hal ini membuka multiplier effect ekonomi, seperti UMKM pendukung logistik dan jasa, serta infrastruktur dasar yang meningkatkan daya beli dan mengurangi migrasi urban dari wilayah seperti Kalimantan atau Sulawesi. Lebih lanjut, model koperasi memastikan pemerataan manfaat secara inklusif, dengan transparansi pengelolaan dan pembagian hasil adil bagi anggota masyarakat adat, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Partisipasi ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan melalui formalisasi IPR/WPR. Dengan bimbingan teknis ESDM, keterlibatan ini tidak hanya menekan kemiskinan ekstrem di lingkar tambang, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional secara bertahap. 288 Pertambangan skala kecil dan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat memerlukan prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi koperasi, UMKM, perorangan, dan organisasi kemasyarakatan, bukan sistem lelang yang kompetitif, karena karakteristiknya yang mengandalkan modal kecil serta teknik penambangan dan pengolahan sederhana, sehingga ideal untuk meningkatkan perekonomian wilayah setempat. Kebijakan ini, tertuang dalam PP No. 39 Tahun 2025, mengakui bahwa entitas lokal dengan sumber daya terbatas sangat mungkin tidak mampu bersaing melalui lelang dengan korporasi besar. Namun di lain sisi pihak- pihak tersebut mampu mengelola cadangan marginal menggunakan metode manual seperti tromol (pada pertambangan emas) atau gravity separation (pada pertambangan timah) yang minim teknologi canggih. Prioritas ini memastikan akses langsung ke WIUP, menciptakan pendapatan bagi pekerja lokal, royalty, PAD, dan efek berganda UMKM tanpa mengorbankan efisiensi. Dengan teknik penambangan dan pengolahan yang sederhana yang sesuai skala, model ini selaras Pasal 33 UUD 1945, mendorong pemerataan kesejahteraan di daerah terpencil sejalan dengan menertibkan PETI. Modal kecil memungkinkan partisipasi inklusif masyarakat adat/lokal, sementara pelaksanaan lelang justru berpotensi mengecualikan masyarakat local sehingga berpotensi memperlemah ekonomi lokal. Oleh karena itu, prioritas WIUP bukan hanya kebijakan inklusif, tapi strategi efektif untuk pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi rakyat secara optimal. Meskipun golongan-golongan tersebut melakukan kegiatan dengan skala yang relatif kecil, namun kelayakan teknis dan kewajiban menjalankan GMP tetap menjadi suatu keharusan. Beberapa hal yang dapat menjadi kunci untuk pencapaian kelayakan teknis dan kemampuan untuk menerapkan GMP adalah sebagai berikut:  Pemerintah mengatur lebih detail terkait mekanisme prioritas WIUP/WIUPK kepada Koperasi, UMKM, Perorangan, dan Organisasi Masyarakat/Keagamaan Pemerintah perlu mengatur kriteria lebih spesifik bagi yang akan melakukan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat selaku 289 penerima prioritas WIUP, misalnya mengatur luasan tertentu WIUP/WIUPK untuk mineral logam/batubara sehingga dapat memastikan kelayakan teknis dan pelaksanaan GMP. Misalnya kriteria teknis mencakup verifikasi NIB pertambangan, susunan pengurus lokal (wilayah keanggotaan satu kabupaten/kota), kepemilikan ahli geologi/pertambangan berpengalaman, serta rencana RKAB dengan jaminan pelaksanaan eksplorasi. Regulasi detail melalui Permen ESDM akan mencegah penyalahgunaan prioritas oleh entitas tidak qualified, termasuk menyesuaikan dengan besaran modal yang kecil dan teknik produksi sederhana. Pengaturan spesifik ini krusial agar penambangan tetap aman, ramah lingkungan (misalnya bebas merkuri, reklamasi progresif), dan berkelanjutan, menghindari degradasi lahan atau konflik sosial seperti pada PETI. Dengan kriteria administratif/teknis yang jelas (legalitas OSS, tenaga kerja terlatih, komitmen GMP), entitas prioritas dapat memenuhi standar nasional sehingga memaksimalkan manfaat ekonomi lokal.  Pendampingan oleh pemerintah dan tenaga ahli professional di bidang geologi pertambangan Pendampingan oleh pemerintah dan tenaga ahli profesional seperti geologi, ahli pertambangan, serta ahli lingkungan menjadi penting bagi pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat yang dikelola koperasi, UMKM, perorangan, serta ormas keagamaan untuk memenuhi kelayakan teknis dan GMP. Pendampingan mencakup bimbingan penyusunan RKAB, penyusunan rencana reklamasi, dan rencana pascatambang yang disesuaikan dengan modal yang terbatas. Tanpa pendampingan, entitas prioritas berisiko gagal operasional atau langgar regulasi seperti Permen ESDM turunan PP 39/2025. Pendampingan ini memastikan teknik penambangan yang aman dan berwawasan lingkungan (K3, reklamasi progresif), pengolahan ramah lingkungan, dan monitoring berkelanjutan, sehingga meningkatkan produktivitas dan minimalkan dampak negatif. Melalui program ESDM seperti pelatihan OSS, verifikasi LPDB Koperasi, dan kolaborasi dengan 290 asosiasi seperti PERHAPI, pendampingan membangun kapasitas lokal untuk tata kelola profesional.  Monitoring/pengawasan oleh instansi Pemerintah Pengawasan ketat pemerintah terhadap pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat yang dikelola koperasi, UMKM, perorangan, serta ormas keagamaan diperlukan untuk mencegah degradasi lingkungan serta kegagalan operasional. Pengawasan mencakup verifikasi berkala RKAB, kriteria keterlibatan tenaga teknis seperti kepemilikan ahli geologi, pertambangan, lingkungan, pembayaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Pengawasan proaktif memastikan teknik penambangan sederhana tetap aman dan berkelanjutan, sambil memaksimalkan manfaat ekonomi lokal. Mekanisme seperti audit rutin, sanksi pencabutan IUP, dan kolaborasi dengan stakeholeder lainnya dapat mendorong tata kelola profesional, menghindari dampak negatif PETI. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya penegakan hukum, tapi jaminan prioritas WIUP menghasilkan pembangunan inklusif dan ramah lingkungan di wilayah tambang. 3. Saksi Sarjono Amsan Masuknya pasal yang memprioritaskan “koperasi” dalam seluruh undang-undang mengatur perekonomian nasional adalah keharusan konstitusional, jika negara masih mengakui Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penyelenggaraan ekonomi nasional. Bahkan kalau kita cermati keseluruhan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen, penafsir pasal UUD tersebut yang paling pantas adalah perumusnya sendiri yaitu Bung Hatta. Dalam berbagai kesempatan Bung Hatta selalu menegaskan bahwa Pasal 33 itu adalah Koperasi. Berulang kali Bung Hatta menyerukan: “Undang-Undang Dasar memerintahkan, kuulangi, memerintahkan, supaya ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’. Dengan itu dimaksud adalah koperasi, tak lain melainkan koperasi!’ Saya katakan Undang-Undang Dasar memerintahkan!’ Memang begitulah kedudukan dan derajad Undang- Undang Dasar Negara kita.” (Pidato Radio di RRI Bung Hatta pada Hari Koperasi ke IV, 12 Juli 1954) 291 Penegasan yang berulang-ulang di setiap kesempatan tentang koperasi sebagai sistem yang dimaksud oleh teks UUD 1945 Pasal 33 oleh perumusnya sendiri, khususnya bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan itu adalah koperasi tampil pula dalam teks penjelasan Pasal 33 sebelum amandemen: ”Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikkan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Penjelasan Pasal 33, mempertegas tentang “demokrasi ekonomi” yang disebutkan dalam awal penjelasan pasal sebagai tujuannya adalah “kemakmuran bagi semua orang” atau orang banyak. Karena itu, cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Penguasaan negara yang dimaksud dengan penjelasan pasal tersebut (sebelum amandemen UUD 1945) ternyata dimaksudkan untuk menghindari penguasaan produksi yang khususnya menyangkut kepentingan orang banyak jatuh ke tangan orang-seorang. ”Kalau tidak tampuk produksi jatuh tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.” Penjelasan Pasal 33 tersebut, walaupun sudah dihapus dalam konstitusi merupakan tafsir paling sesuai untuk memahami suasana kebatinan para pendiri Republik ini ketika merumuskan sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Indonesia Merdeka. Artinya, kalau hendak menafsirkan Pasal 33 agar tidak melenceng dari maksud tiga butir naskah asli harus tetap meletakkan penjelasan Pasal 33 tersebut sebagai tafsir otentik dan historis dari para perumusnya. Sebagaimana disampaikan oleh Prof Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Ekonomi Konstitusi: “Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionelle) suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaiamana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) dari Undang-Undang Dasar itu.” 292 Suasana kebatinan perumus Pasal 33 itu secara terang-benderang disampaikan dalam risalah yang disampaikan Muhammad Hatta sebagai Ketua Panitia Keuangan dan Perekonomian sebagai berikut: ”Soal Perekonomian Indonesia Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong! Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar pada tjita-tjita tolong menolong dan usaha bersama, jang akan diselenggarakan setjara berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnja perusahaan jang besar-besar jang besar-besar jang menguasai hidup orang banjak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnja dan nafkah hidupnja, mestilah di bawah kekuasaan pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk-baiknja perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang jang bekerdja di dalamnja diputuskan oleh beberapa orang partikulir sadja, jang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus mendjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman pada keselamatan rakjat. Bangunan koperasi dengan diawasi oleh disertai dengan kapital oleh pemerintah adalah bangunan jang sebaik-baiknja bagi perusahaan dan semakin banjak djumlah orang jang menggantungkan hidupnja ke sana, semakin besar mestinja kepesertaan pemerintah. Dengan sendirinja perusahaan besar-besar itu menjerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannja harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal jang berbeda. Tanah sebagai faktor produksi jang terutama dalam masjarakat Indonesia, haruslah di bawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh mendjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain. Perusahaan tambang jang besar dan jang serupa dengan itu didjalankan oleh sebagai usaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banjak dan tjara mengerdjakannja mempunjai akibat terhadap kemakmuran dan kesehatan rakjat. Dan tanahnja serta isinya negara yang punja. Tetapi tjara mendjalankan exploitasi itu bisa diserahkan kepada badan jang bertanggung djawab kepada pemerintah, menurut peraturan yang ditetapkan. Ini tentang ideologi perekonomian, jang hanja dapat diselenggarakan berangsur-angsur dengan didikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada rakjat banjak.” (Risalah Pasal 33 oleh Panitia Ekonomi dan Keuangan BPUPKI yang disampaikan sejak 16 Juli 1945, namun tidak dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) Meminjam interprestasi Prof. Dr. Bagir Manan terhadap rumusan yang disusun oleh Panitia Keuaangan dan Perkonomian tersebut terdiri dari beberapa pokok pikiran, yaitu: 1) Perekonomi Indonesia Merdeka didasarkan pada cita-cita tolong menolong. 293 2) Wujud nyata dari tolong menolong dan usaha bersama tersebut dilaksanakan melalui koperasi. 3) Perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak mesti di bawah penguasaan pemerintah. 4) Perusahaan-perusahaan tersebut dikelola dalam bentuk koperasi di mana pemerintah turut mengawasinya dan melakukan penyertaan modal. 5) Perusahaan tambang dan yang serupa harus dalam bentuk usaha negara, di mana cara-cara menjalankaannya dapat diserahkan kepada suatu badan yang bertanggung jawab kepada pemerintah. 6) Tanah, beserta isinya, harus berada di bawah kekuasaan negara, artinya harus dipunyai oleh negara. Maka melalui naskah penjelasan Pasal 33 dari Panitia Keuangan dan Perekonomi BPUPKI, maupun interpretasi Prof. Dr Bagir Manan (buku Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung 1995), jelas mengatakan bahwa perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak dan tempat beribu-ribu orang menggantungkan hidupnya harus dikelola dalam bentuk koperasi dengan pemerintah sebagai pengawas dan melakukan penyertaan modal. Maka kehadiran pasal yang memberi prioritas kepada koperasi untuk mengelola tambang, adalah pasal yang sangat sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Bahkan pada operasional dan pelaksanaan usaha koperasi di mana koperasi dimiliki oleh orang banyak yaitu anggota-anggotanya sebagai pemilik dan pengguna jasa, pemerintah harus memberikan penyertaan modal. “Semakin banyak orang yang menggantungkan hidupnya ke sana, maka semakin besar mestinya pesertaan pemerintah”. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan Kesimpulan tertulis bertanggal 21 Januari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon membagi kesimpulan ini dalam sejumlah poin pokok uraian yang masing-masing diuraikan berdasarkan pandangan akhir para Pemohon terhadap norma yang diujikan konstitusionalitasnya beserta dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, sebagaimana berikut ini: 294 Bagaimana Seharusnya Kata “Prioritas” Ditafsirkan sebagai Instrumen Afirmatif dalam Konteks Pemberian Izin Usaha Pertambangan 2. Bahwa secara historis, instrumen prioritas dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) pada mulanya dirancang secara terbatas bagi BUMN/BUMD sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya pertambangan. Pembatasan tersebut didasarkan pada fungsi BUMN/BUMD yang berada langsung dalam kendali negara, sehingga manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat dipastikan kembali kepada negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Pemerintah kemudian memperluas akses prioritas melalui PP 25/2024 dengan memberikan ruang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menandai pergeseran makna prioritas dari semata instrumen penguasaan negara menjadi instrumen kebijakan distributif dan afirmatif. 3. Bahwa perluasan makna tersebut dibenarkan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah menafsirkan instrumen prioritas tidak hanya dapat diberikan kepada BUMN/BUMD, melainkan juga kepada badan usaha swasta sebagai kebijakan afirmatif dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis dalam pengelolaan sumber daya minerba. Bertolak dari penafsiran Mahkamah tersebut, UU 2/2025 kemudian mengembangkan instrumen prioritas ke dalam tiga fungsi sekaligus, yaitu: (i) sebagai instrumen afirmatif bagi pelaku usaha kecil yang rentan dan kerap kali terpinggirkan (Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75); (ii) sebagai instrumen untuk mendukung kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi (Pasal 51A, Pasal 60A, dan Pasal 75A); serta (iii) sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan hilirisasi nasional (Pasal 51B dan Pasal 60B). 4. Bahwa persoalannya, pemerintah menafsirkan “instrumen prioritas” dalam kerangka rezim “pemberian prioritas”. Mekanisme pemberian prioritas merupakan suatu mekanisme tersendiri yang dapat dilakukan di luar mekanisme lelang. Suatu mekanisme yang menurut para Pemohon dapat menciptakan ketidakadilan karena sarat dengan praktik favoritisme dan etatisme. Pada konteks inilah penting dilakukan penafsiran konstitusional bagaimana seharusnya pemaknaan terhadap instrumen “prioritas” dalam konteks pemberian IUP. 295 5. Bahwa setidak-tidaknya terdapat dua preferensi di sini, yaitu: (i) pemberian prioritas sebagaimana ketentuan UU a quo; dan (ii) lelang dengan penawaran prioritas sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon. Secara konseptual, antara “pemberian prioritas” dan “penawaran prioritas” memiliki karakteristik dan dimensi hukum yang berbeda. Dalam konteks perdata, konsep "pemberian" merujuk pada hibah atau pemberian (schenking/gift) yang merupakan suatu perjanjian sepihak di mana seseorang atau suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa mengharapkan kontra-prestasi atau imbalan, sedangkan “penawaran” meniscayakan adanya proses interaksi dua arah antara pihak yang menawarkan (offeror) dan pihak yang menerima tawaran (offeree), dan suatu perjanjian baru terbentuk apabila ada penerimaan (acceptance) dari pihak yang menerima tawaran. 6. Bahwa tetapi, pemerintah menyebut perbedaan istilah “pemberian prioritas” dan “penawaran prioritas” hanya merupakan pilihan terminologis dalam kebijakan legislasi yang sepenuhnya berada pada ruang pembentuk undang-undang, sebagaimana uraian berikut: Perbedaan istilah “pemberian prioritas” dan “penawaran prioritas” sebagaimana didalilkan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan pilihan terminologi dalam kebijakan legislasi dan pelaksanaan administratif yang sepenuhnya berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang. [vide Keterangan Presiden, hlm. 6]. 7. Bahwa pandangan Pemerintah yang demikian tidaklah benar. Pasalnya secara terminologis, terdapat perbedaan mendasar antara konsep “pemberian” dan “penawaran” dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Untuk memahami hal itu, perlu digunakan ilustrasi sederhana, ketika kita melakukan jual-beli dan terpenuhi unsur harga dan barang, maka jual-beli tersebut sah, namun perpindahan kepemilikan harus disertai dengan perjanjian kebendaan (levering). Dalam konteks lelang agunan, berita acara lelang menjadi dasar hukum untuk kemudian dilakukan balik nama tanpa harus ada proses jual-beli lagi. Jika analogi ini diterapkan pada IUP, maka "pemberian" adalah tahap akhir di mana pemerintah menyerahkan IUP kepada pihak yang berhak setelah melalui suatu proses lelang. Artinya, “penawaran” adalah pra-kondisi terjadinya suatu peristiwa hukum, sedangkan "pemberian" adalah konsekuensi logis dari 296 adanya peristiwa hukum yang sah. Ketika seseorang telah memenangkan lelang, maka pemerintah "memberikan" IUP kepadanya sebagai penyerahan hak secara formal. Dengan ini, maka baik melalui lelang maupun tanpa lelang, selama ada IUP yang diterbitkan, pasti ada "pemberian" karena IUP harus diserahkan secara formal oleh pihak yang berwenang. 8. Bahwa pertanyaan kritisnya kemudian adalah, apakah tepat jika rumusan disjungtif "dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas"?. Rumusan ini menimbulkan ketidakpastian karena menempatkan "lelang" dan "pemberian" dalam dua mekanisme yang terpisah dan setara, padahal secara konseptual "pemberian" adalah tahap akhir yang selalu ada setelah melalui suatu mekanisme lelang. Dengan keterangan Pemerintah yang demikian, maka menjadi terbukti bahwa “pemberian prioritas” merupakan konsep yang salah kaprah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 9. Bahwa selain itu, pemerintah juga tampak ragu dan di sisi lain juga mengakui bahwa terdapat pergeseran paradigmatik terkait pemaknaan “prioritas”, di mana awalnya dilakukan melalui penawaran kemudian diperluas dengan cara pemberian, sebagaimana kutipan berikut: Melalui perubahan kebijakan dalam UU Minerba, negara secara sadar memperluas instrumen penguasaan negara dengan memperkenalkan cara “prioritas”. Pada tahap awal, skema prioritas ini dikenal melalui penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN/BUMD sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengelola pertambangan yang manfaat ekonominya secara langsung kembali kepada Negara. Bahwa seiring berjalannya waktu dan dengan memperhatikan perkembangan yang ada, cara “prioritas” ini diperluas menjadi pemberian dengan cara prioritas (norma a quo), yang membuka akses bagi kelompok usaha yang selama ini tidak memiliki daya saing dalam proses lelang, seperti koperasi dan UKM di daerah lokasi wilayah usaha pertambangan, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta memberikan afirmasi untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi mineral dan batubara [vide Keterangan Tambahan Presiden, hlm. 22-23] 297 10. Bahwa dengan pengakuan pemerintah yang demikian, sejatinya pemerintah mengakui bahwa antara konsep “penawaran prioritas” yang selalu meniscayakan proses lelang di dalamnya adalah sama sekali berbeda dengan konsep “pemberian prioritas” yang didudukkan pada kelas yang sama dengan mekanisme lelang. Pada tahap inilah, pemerintah pun ambigu di dalam merumuskan suatu norma a quo. Di satu sisi menyebut bahwa perbedaan antara konsep “penawaran prioritas” dan “pemberian prioritas” hanyalah pilihan terminologis yang tidak mengubah arah pengaturan, tetapi secara bersamaan juga mengakui jika terdapat pergeseran paradigmatik dari konsep “penawaran prioritas” ke konsep “pemberian prioritas”. 11. Bahwa secara substansial, Pemerintah pun melanjutkan dengan menyebut pemberian prioritas tidak berarti penunjukan langsung, melainkan tetap dilakukan melalui seleksi kelayakan, sebagaimana kutipan berikut ini: …Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak mengubah esensi pengaturan, karena pemberian prioritas tidak berarti penunjukan langsung, melainkan tetap melalui seleksi kelayakan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur secara rinci dalam PP 39/2025 [vide Keterangan Presiden, hlm. 6]. 12. Bahwa menurut para Pemohon, penjelasan pemerintah atas mekanisme pemberian prioritas tidaklah menghilangkan preferensi yang meniscayakan ruang favoritisme dan etatisme yang melekat di dalamnya. Pasalnya, seleksi kelayakan pada pemberian prioritas yang dimaksud oleh pemerintah tetaplah tidak sama dengan mekanisme lelang. Memang terdapat sejumlah kriteria yang ditetapkan bagi badan usaha untuk memperoleh pemberian prioritas IUP, meliputi persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen (Pasal 26D PP 39/2025). Tetapi mekanisme sebagaimana dimaksud tidak dapat menghadirkan ruang kompetisi yang terbuka di antara para pelaku usaha yang mempunyai kesempatan yang sama. 13. Bahwa hal itu disebabkan oleh karena seleksi kelayakan yang dimaksud pemerintah hanya sekadar verifikasi administratif terhadap suatu entitas badan usaha untuk memperoleh pemberian prioritas IUP. Pertanyaan kritisnya adalah, bagaimana ketika ada satu badan usaha yang dinyatakan layak setelah dilakukan seleksi kelayakan? Apakah langsung ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima prioritas IUP? Selanjutnya, jika dalam hal kondisi ternyata 298 terdapat sepuluh badan usaha yang layak menerima pemberian prioritas IUP, bagaimana cara pemerintah akan menentukan dari sepuluh badan usaha tersebut yang berhak untuk memperoleh IUP yang hanya tersedia satu? 14. Bahwa persoalan yang demikian itulah yang secara inheren melekat pada mekanisme pemberian prioritas yang sama sekali berbeda dengan mekanisme lelang yang selalu meniscayakan seleksi sekaligus kompetisi. Mekanisme pemberian prioritas hanya berhenti sebatas pada tahap verifikasi “layak” atau “tidak layak”, sehingga mekanisme untuk menetapkan siapa yang paling layak di antara yang layak untuk mendapat IUP adalah sepenuhnya berada pada pemerintah. Di sinilah ruang favoritisme dan etatisme yang dimaksud oleh para Pemohon, yang menjadi alasan mengapa mekanisme pemberian prioritas tidak akan bisa menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dalam konteks memperoleh IUP. Hal ini tentu berbeda dengan mekanisme lelang yang meniscayakan adanya preferensi bobot nilai untuk mencari yang “paling layak” di antara para peserta yang telah dinyatakan layak. Karena faktanya, jumlah IUP yang tersedia sangatlah terbatas dan berbanding terbalik dengan jumlah badan usaha yang layak menerimanya. Pada kondisi yang demikian itu, konsep pemberian prioritas tidak dapat diterapkan karena memiliki sifat “one-to-one”, sedangkan konsep lelang adalah bersifat “one-to-many”. Kendatipun menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission - OSS) sebagaimana disebut-sebut oleh Pemerintah, sistem itu tetaplah tidak menjamin adanya keadilan di antara pelaku usaha karena antara sistem verifikasi (pemberian prioritas) dengan sistem bidding (lelang) tidaklah sama—sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Pemohon, Rega Felix, S.H., M.H. [vide Risalah Sidang, Kamis, 4 Desember 2025, hlm. 35]. 15. Bahwa fakta yang demikian itu pun diakui pemerintah dalam keterangannya yang menyebutkan bahwa sistem penilaian pada mekanisme pemberian prioritas hanya sebatas verifikasi terhadap persyaratan administrasi, kemampuan teknis, dan komitmen kerja sama/kemitraan [vide Keterangan Tambahan Presiden, tabel hlm. 25]. Tampak tahapan pelaksanaannya hanya meliputi: (i) permohonan WIUP atau WIUPK oleh entitas pemohon; (ii) Verifikasi persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan (iii) persetujuan pemberian WIUP atau WIUPK [vide Keterangan Tambahan Presiden, tabel hlm. 24]. Dengan mengacu pada tahapan tersebut, badan usaha 299 yang sudah diverifikasi layak bisa langsung disahkan sebagai penerima IUP tanpa ada tahapan kompetisi lanjutan di antara badan usaha. 16. Bahwa jika demikian, bagaimana pemerintah akan menjamin adanya keadilan berusaha dalam memperoleh IUP secara prioritas di antara sesama pelaku usaha? Jawabannya tentu tidak bisa, kecuali mekanismenya dilakukan dengan lelang prioritas. Pendapat para Pemohon ini pun dibenarkan oleh Ahli Presiden, Dr. Eng. Fadhilah Achmadi Rosyid, S.T., M.T, ketika menyampaikan keahliannya pada Sidang Pleno, Senin, 12 Januari 2026. Ia mengakui bahwa instrumen prioritas harus tetap dilakukan melalui mekanisme lelang, sebagaimana ungkapannya berikut ini: “Selanjutnya, terkait dengan pandangan, apakah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika pembentuk undang- undang mengatur pemberian IUP atau IUPK melalui prioritas tanpa sistem lelang, seperti koperasi, UMKM, perorangan, dan organisasi masyarakat keagamaan dengan tujuan meningkatkan perekonomian kemasyarakatan. Nah, untuk hal ini, Yang Mulia, kami berpendapat bahwasanya prioritas mestinya tetap fair, begitu ya, tetap melihat lebih lanjut siapa yang sebenarnya layak untuk melaksanakan kegiatan ini, begitu ya. Artinya prioritas tetap ada, tapi tetap dengan sistem lelang, begitu ya. Dalam arti begini, karena ketika kegiatan … tadi kami sempat sampaikan bahwasanya untuk kegiatan pertambangan yang sifatnya marginal, mengelola sumber daya atau cadangan yang jumlahnya sedikit yang tidak akan layak jika diusahakan oleh perusahaan dengan skala yang besar, maka siapa yang bisa mengusahakan? Yang bisa mengusahakan adalah usaha dengan skala kecil yang mestinya ada di lokasi-lokasi terkait, begitu ya. Sehingga dalam hal ini, mekanisme lelang mestinya tetap perlu dilakukan. Namun perlu diperhatikan bahwasanya lelang pun tidak bisa mengadu, begitu ya. Misalnya antara yang memiliki kemampuan pendanaan yang tinggi dengan kemampuan pendanaan rendah, artinya ketika sesama koperasi mengikuti lelang dalam pemikiran kami, mestinya bisa diterapkan. Namun kembali lagi bahwasanya akses untuk setiap pihak berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian, kami pikir tetap perlu diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia. 300 Dan yang terakhir, terkait dengan logika hukum prioritas dalam bentuk apa, apakah pemberian langsung, gitu ya? Merujuk kepada jawaban kami sebelumnya, mestinya tidak diberikan secara langsung, tapi tetap saja ada suatu mekanisme lelang dengan misalnya pesertanya pun bukan merupakan korporasi atau pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang berbeda, begitu” [vide Risalah Sidang, Senin, 12 Januari 2026, hlm. 28] 17. Bahwa dari keterangan di atas, ahli yang dihadirkan Presiden pun sepakat dengan pandangan para Pemohon bahwa instrumen prioritas dimaksud harus tetap dilakukan melalui mekanisme lelang. Tidak hanya itu, Ahli Presiden itu pun juga sepakat dengan pandangan para Pemohon dengan menyebut bahwa instrumen prioritas adalah cukup dalam bentuk lelang yang tersegmentasi agar tidak menghadap-hadapkan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha yang besar, atau pemilik modal besar dengan pemilik modal kecil. Menurutnya, harus tetap ada segmentasi peserta lelang yang disesuaikan dengan standar kemampuan dan modal, di samping juga luasan tambang yang akan dikelola. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemberian prioritas sejatinya tidaklah dapat diterapkan sebagai kebijakan afirmatif yang di satu sisi menerapkan instrumen prioritas sekaligus menjaga prinsip keadilan berusaha. 18. Bahwa konsep prioritas yang dimaksud para Pemohon dan Ahli Presiden itu sejatinya selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 yang secara jelas memerintahkan adanya segmentasi peserta lelang agar pelaku usaha yang relatif kecil juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengelola usaha pertambangan. Hal itu dibuktikan dengan adanya badan usaha koperasi atau bahkan badan usaha perseorangan yang saat ini memegang IUP (vide Bukti P-14). Bahkan, kesaksian Saksi Presiden, Sarjono Amsan, pada Sidang Pleno yang digelar Senin, 12 Januari 2026 juga telah mengakui keterlibatan koperasi dalam pengelolaan usaha pertambangan sudah dimulai sejak lama jauh sebelum disahkannya UU 2/2025, sebagaimana kesaksian yang disampaikan berikut ini: “Kami sampaikan bahwa keterlibatan koperasi dalam tambang sudah lama berlangsung. Beberapa koperasi yang terlibat aktif dalam berbagai jenis tambang sebelum ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005, 301 antara lain kami … saya bagi dalam tiga besar batu bara” [vide Risalah Sidang, Senin, 12 Januari 2026, hlm. 28] 19. Bahwa kesaksian Saksi Presiden itu menegaskan bahwa sebelum pemberlakuan mekanisme pemberian prioritas pada UU 2/2025, badan usaha kecil seperti koperasi pun sejatinya sudah mendapat instrumen prioritas untuk mendapatkan peluang berusaha dari pemerintah melalui mekanisme lelang yang tersegmentasi berdasarkan kapasitas dan kemampuan modal. 20. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan konstitusional untuk memberlakukan mekanisme pemberian prioritas pada UU a quo karena keberadaannya dapat menimbulkan ketidakadilan berusaha dalam konteks pemberian IUP. Ketentuan yang menempatkan pemberian prioritas pada kelas yang sama dengan mekanisme lelang tidaklah dibenarkan. Sejatinya, instrumen prioritas yang tetap menjaga prinsip keadilan dalam pemberian IUP dapat dilaksanakan melalui mekanisme lelang yang tersegmentasi. Dengan mekanisme itu, instrumen prioritas tersebut tetap dapat dilaksanakan dalam rangka memberikan afirmasi kepada pelaku usaha kecil, sembari bersamaan juga tetap menjaga prinsip keadilan berusaha di antara para pelaku usaha yang ada. 21. Bahwa berdasarkan uraian hukum yang demikian, menurut para Pemohon, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan “lelang atau dengan cara pemberian prioritas” untuk Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, serta badan usaha kecil dan menengah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”. Pemberian Prioritas Izin Usaha Pertambangan untuk Badan Usaha yang Dimiliki Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan 22. Bahwa para Pemohon sengaja menguraikan pemberian prioritas IUP kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan secara terpisah karena adanya sejumlah fakta hukum yang berkembang selama dalam proses persidangan, baik perdebatan yang terjadi dalam ruang persidangan maupun adanya isu konstitusional yang berkembang. 23. Bahwa jika mencermati arah politik hukum UU 2/2025, pemerintah menegaskan bahwa adanya kebijakan pemberian prioritas IUP sebagai bentuk perluasan partisipasi pelaku ekonomi kerakyatan. Hal ini mengingat keterlibatan pelaku 302 ekonomi kerakyatan dalam pengelolaan sumber daya minerba cukup terbatas, sebagaimana sejumlah keterangan berikut ini: Bahwa secara sosiologis, kebijakan prioritas tersebut merupakan langkah penguatan tata kelola yang bertujuan memperluas partisipasi pelaku ekonomi nasional dalam sektor pertambangan [vide Keterangan Tambahan Presiden, hlm. 7] Bahwa kebijakan afirmatif melalui mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas justru memberdayakan pelaku ekonomi lokal, yang pada umumnya memiliki komitmen sosial dan lingkungan yang lebih kuat, karena mereka beroperasi di wilayahnya sendiri. [vide Keterangan Tambahan Presiden, hlm. 40]. 24. Bahwa pertama, ada adresat atau subjek pelaku ekonomi yang disebut-sebut oleh Pemerintah. Sedangkan faktanya, ormas keagamaan merupakan entitas sosial, bukan pelaku ekonomi, sehingga keberadaannya menjadi tanda tanya besar untuk memperoleh IUP secara prioritas. Pasalnya jika mengacu pada desain besar UUD NRI 1945, pelaku ekonomi meliputi (i) BUMN/D; (ii) Badan Usaha swasta; (iii) perseorangan; dan (iv) koperasi. Secara normatif-preskriptif, konstitusi kita tidak mengonstruksi ormas keagamaan sebagai pelaku ekonomi. Sebaliknya, ormas keagamaan justru merupakan entitas sosial yang menjadi ejawantah dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3). Jika mengacu pada preferensi tersebut, hanya ormas keagamaan yang tidak mempunyai landasan konstitusional untuk mendapat IUP secara prioritas dalam UU 2/2025. 25. Bahwa bahkan, DPR dalam keterangannya bertanggal 24 November 2025 secara sadar mengakui bahwa keberadaan ormas keagamaan bukanlah pelaku ekonomi kerakyatan sebagaimana keterangan pemerintah, melainkan entitas sosial yang memiliki karakteristik dan orientasi tersendiri yang sangat berbeda dengan pelaku ekonomi pada umumnya. Hal itu tampak ketika DPR menyebut entitas pelaku usaha dengan “pelaku ekonomi kecil”, sedangkan menyebut ormas keagamaan dengan “entitas sosial lain”, sebagaimana kutipan dari keterangan DPR berikut ini: Bahwa pemberian WIUP/WIUPK dalam pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana UU a quo tetap mengakomodasi mekanisme lelang, sedangkan pemberian prioritas adalah bentuk instrumen afirmatif 303 untuk pemerataan ekonomi antara lain membuka akses bagi pelaku ekonomi kecil dan entitas sosial lain yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Interpretasi ini selaras dengan Naskah Akademik RUU a quo yang menegaskan asas keadilan substantif dalam pengelolaan sumber daya alam [vide Keterangan DPR, hlm. 20]. 26. Bahwa kedua, ormas keagamaan memiliki rezim hukum tersendiri yang sangat berbeda dari pada rezim hukum usaha pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa antara ormas keagamaan dan industri pertambangan bergerak dalam dimensi politik hukum yang berbeda. Keberadaan ormas keagamaan berorientasi pada penguatan demokrasi, partisipasi publik, hingga aktivitas sosial-keagamaan untuk meneguhkan persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan industri pertambangan merupakan kegiatan usaha ekstraktif yang berorientasi pada profit dan bisnis. Bahkan, hal ini pun ditegaskan oleh Ahli Pemohon, Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., yang menyebut antara politik hukum UU Ormas dan UU Minerba bergerak pada politik hukum yang saling berlainan satu sama lain [vide Keterangan Ahli Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., hlm. 3]. 27. Bahwa hal ini menegaskan keberadaan kebijakan/beleid yang memberikan instrumen pemberian prioritas IUP kepada ormas keagamaan sejatinya mengingkari preferensi politik hukum yang sudah ada. Pada posisi itu, keberadaan UU 2/2025 akhirnya memaksa ormas keagamaan sebagai salah satu pilar demokrasi dan civil society memasuki domain ekonomi pertambangan. Hal ini tentu tidak hanya bertentangan dengan dasar konstitusional ormas keagamaan, melainkan juga mengancam keberlangsungan hidup bernegara karena domain civil society dipaksa mencampuri urusan dari pada domain ekonomi. Dengan demikian, jalannya demokrasi dan aktivitas bernegara akan berpotensi besar menjadi terganggu. 28. Bahwa ketiga, pemberian prioritas IUP untuk ormas keagamaan secara faktual terbukti menimbulkan konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya telah menerima konsesi tambang dari pemerintah. Hal ini diakui sebagai konflik yang dipicu oleh perbedaan pendapat di antara para pimpinan dalam hal ihwal pengelolaan usaha pertambangan [vide Bukti P-13]. Selain itu, terdapat beberapa tokoh internal NU dan Muhammadiyah yang secara terang- terangan menolak hingga meminta ormasnya untuk mengembalikan konsesi 304 yang telah diberikan. Bahkan, di tataran akar rumput warga (grassroots), juga muncul gejolak terkait posisi ormas dalam menyikapi pemberian IUP oleh pemerintah. Puncaknya, sebagian warga Nahdliyyin memberanikan diri mengeluarkan petisi untuk meminta NU untuk mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah [vide Bukti P-12]. 29. Bahwa dari fenomena konflik internal tadi serta adanya dorongan kuat dari sejumlah kalangan, Pengurus Besar NU (PBNU) telah menyatakan adanya opsi untuk sesegera mungkin mengembalikan konsesi tambang yang telah didapatkannya kepada pemerintah [baca: “Gus Yahya Siap Bahas Pengembalian Konsesi Tambang ke Pemerintah” diakses pada Sabtu, 17 Januari 2026 melalui link https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251211200854-20-1305700/gus- yahya-siap-bahas-pengembalian-konsesi-tambang-ke-pemerintah] 30. Bahwa berdasarkan perkembangan faktual dimaksudlah, kendatipun para Pemohon dalam petitum permohonan hanya meminta pemaknaan terkait “lelang atau dengan cara pemberian prioritas” termasuk untuk entitas badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan, tetapi terhadap fakta-fakta yang berkembang, kiranya Mahkamah juga bisa mempertimbangkan untuk membatalkan keterlibatan ormas keagamaan dalam memperoleh IUP secara prioritas. Dengan demikian, menurut para Pemohon, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan frasa “badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan” pada Pasal 51 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (3) UU 2/2025 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemberian Prioritas Izin Usaha Pertambangan untuk Kepentingan Perguruan Tinggi 31. Bahwa para Pemohon telah mendengar dan memahami keterangan dari kuasa hukum Pemerintah dalam Sidang Pleno yang digelar Senin, 12 Januari 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa IUP secara prioritas tidak diberikan secara langsung kepada perguruan tinggi, melainkan diberikan kepada BUMN/D atau badan usaha swasta yang mempunyai komitmen untuk membagi hasil pengelolaan usaha kepada perguruan tinggi. 32. Bahwa kendati demikian, keterangan sebagaimana dimaksud tidaklah menggugurkan persoalan konstitusional yang menjadi kekhawatiran para 305 Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan. Setidak-tidaknya terdapat dua isu konstitusional yang hingga kini masih menjadi persoalan. 33. Bahwa pertama, apakah dapat dibenarkan ketika badan usaha swasta mendapat pemberian prioritas IUP dengan menjadikan kepentingan perguruan tinggi sebagai instrumen hukumnya? Persoalan ini sangat krusial mengingat kampus merupakan ruang pendidikan dan pembelajaran yang mempunyai tanggung jawab moral secara langsung kepada masyarakat. Jika atas kepentingan perguruan tinggi badan usaha swasta dapat memperoleh IUP secara prioritas, hal ini berpotensi mengingkari peran dan hakikat konstitusional perguruan tinggi itu sendiri. Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik generasi masa depan dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Namun, keterlibatannya sebagai subjek yang dapat memberikan instrumen afirmatif dalam pemberian IUP secara prioritas kepada badan usaha swasta, perguruan tinggi sangat rentan diposisikan dalam konflik kepentingan yang problematis. Keterlibatan ini akan menempatkan perguruan tinggi dalam posisi yang dilematis, di mana mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan komersial badan usaha swasta dengan tanggung jawab etis mereka terhadap masyarakat. 34. Bahwa kita mengetahui jika usaha pertambangan merupakan industri ekstraktif yang kerap kali berdampak serius pada kelestarian lingkungan dan dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar area tambang. Dalam konteks ini, bagaimana perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan posisi mereka kepada masyarakat jika mereka secara tidak langsung terlibat dalam aktivitas industrial yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat atas nama kepentingan perguruan tinggi itu sendiri? Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat konstitusional perguruan tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai agen kontrol sosial dan pelindung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen dalam proses pemberian IUP tidak hanya mereduksi perannya, tetapi juga mengancam integritas dan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 35. Bahwa kedua, jika pun pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dalam rangka kepentingan perguruan tinggi dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, 306 bagaimana norma a quo pada UU2/2025 dapat memastikan adanya prinsip keadilan dalam pemberian IUP? Pasalnya, instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah berupa mekanisme pemberian prioritas yang dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang (vide Pasal 17 ayat (4) PP 39/2025). Pada posisi demikian itu, memang pemerintah menetapkan sejumlah kriteria kelayakan terhadap badan usaha swasta yang ada. Tetapi seperti dalam uraian sebelumnya, mekanisme pemberian prioritas hanya terbatas melakukan verifikasi terhadap standar kelayakan. Tidak ada tahap lanjutan untuk melakukan penilaian terhadap badan usaha mana yang paling layak untuk mendapatkan IUP yang jumlahnya terbatas. 36. Bahwa pada posisi itu, kendati kepentingan perguruan tinggi dapat menjadi instrumen prioritas bagi badan usaha swasta dalam memperoleh IUP, persoalan keadilan di antara badan usaha masih menjadi isu konstitusional tersendiri. Jika disimulasikan, anggaplah ada satu IUP prioritas yang akan diberikan kepada badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Kemudian terdapat tiga badan usaha yang mengajukan permohonan terhadap IUP tersebut. Badan usaha 1 bekerja sama dengan Universitas Indonesia, badan usaha 2 menggandeng Universitas Gadjah Mada, begitu pula badan usaha 3 melibatkan kerja sama dengan Universitas Andalas. Setelah dilakukan seleksi kelayakan dan verifikasi, ketiga-tiganya layak menjadi penerima IUP secara prioritas. Pada posisi yang demikian itu, bagaimana pemerintah menentukan di antara tiga badan usaha yang akan memperoleh IUP jika mekanismenya tidak menggunakan lelang? 37. Bahwa dalam kondisi yang demikian itu, mekanisme pemberian prioritas tetaplah tidak dapat dijadikan sebagai suatu instrumen afirmatif karena bertentangan dengan prinsip keadilan berusaha. Terlebih, badan usaha swasta yang ada dapat mereplikasi diri secara terus-menerus untuk memperoleh IUP yang kedua kalinya. Maka sangat dimungkinkan badan usaha 1 yang telah memperoleh IUP dengan menggandeng Universitas Indonesia, dapat mereplikasi diri dan menggandeng perguruan tinggi lainnya untuk mendapatkan IUP kembali. Hal ini tentu berbeda dengan badan usaha yang dimiliki negara (BUMN/D), kendatipun dapat mereplikasi secara serupa melalui badan usaha yang berbeda, tetapi pada hakikatnya tetap mereplikasi kepada dirinya sendiri, karena hasil yang akan diperoleh tetap kepada kepada negara itu sendiri. 307 Karena itu, kendatipun kepentingan perguruan tinggi dapat menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP secara prioritas, kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan melalui mekanisme “pemberian prioritas”. Hal yang paling mungkin adalah tetap dilakukan melalui mekanisme “lelang dengan penawaran prioritas”. Mekanisme “pemberian prioritas” hanya dapat diberlakukan kepada BUMN/D sebagai ejawantah langsung dari penguasaan negara. Tanpa adanya instrumen afirmatif berupa kepentingan perguruan tinggi pun, BUMN/D bisa mendapatkan prioritas karena merupakan badan usaha yang dikendalikan langsung oleh negara. Jadi sangat beralasan jika mekanisme pemberian prioritas bagi BUMN/D itu dipertahankan mengingat hasil pengelolaannya nanti juga tetap dikembalikan kepada negara itu sendiri. 38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut para Pemohon, sangat berasalan bagi Mahkamah untuk menyatakan “badan usaha swasta” inkonstitusional karena tidak berhak memperoleh instrumen afirmatif atas dasar kepentingan perguruan tinggi, atau setidak-tidaknya menyatakan frasa “cara prioritas” pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 60A ayat (1), dan Pasal 75A ayat (1) UU 2/2025 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “lelang melalui penawaran prioritas”. Kesimpulan 39. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kesimpulan para Pemohon di atas, tidak ada keraguan dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden/Pemerintah menyampaikan Kesimpulan tertulis bertanggal 21 Januari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa Pemerintah tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam: i) Keterangan Presiden yang disampaikan Pemerintah dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2025, yakni Keterangan Presiden tertanggal 4 November 2025, Keterangan Presiden yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 November 2025, maupun Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 17 November 2025; dan 308 ii) Keterangan Presiden yang disampaikan Pemerintah dalam Perkara Nomor 202/PUU-XXII/2025, yakni Keterangan Presiden tertanggal 02 Desember 2025, Keterangan Presiden yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2026, yang seluruhnya secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Pemerintah ini. 2. Bahwa Pemerintah menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon (kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Pemerintah), termasuk namun tidak terbatas pada: i) Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Oktober 2025 dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2025 yang didaftarkan Para Pemohon pada 6 Oktober 2025 (“Permohonan Perkara 160”); ii) Perbaikan Permohonan tertanggal 18 November 2025 dalam Perkara Nomor 202/PUU-XXII/2025 yang didaftarkan Para Pemohon pada 18 November 2025 (“Permohonan Perkara 202”); iii) Seluruh keterangan ahli dan saksi yang diajukan Para Pemohon, baik dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2025 maupun Perkara Nomor 202/PUU-XXII/2025 yaitu Ahli: Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., dan Rega Felix, S.H. 3. Bahwa sampai dengan diajukannya Kesimpulan Presiden ini, Para Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukan hukum dan hak konstitusional yang dilanggar akibat berlakunya UU Minerba sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Nomor 002/PUU-V/2007, dan Nomor 011/PUU-V/2007. 4. Bahwa selain itu, Pemerintah menegaskan kembali bahwa objek permohonan dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”). Bahwa dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka selanjutnya Pemerintah akan menguraikan Kesimpulan sebagai berikut: 309 I. Tanggapan Pemerintah terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagaimana ditafsirkan secara konsisten dalam praktik Mahkamah Konstitusi, serta dengan memperhatikan seluruh fakta, alat bukti, dan keterangan yang terungkap di persidangan, Pemerintah berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat khusus, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang secara wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma pasal-pasal a quo yang diuji dengan kerugian yang didalilkan. 2. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah sebelumnya, norma a quo tidak mengatur pencabutan, pembatasan, atau penghilangan hak konstitusional pihak mana pun, melainkan merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dalam kerangka hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma a quo bersifat membuka kesempatan dan memperluas partisipasi, dengan tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, serta tidak bersifat otomatis atau langsung memberikan hak kepada subjek tertentu. A. Tanggapan Pemerintah terhadap Kedudukan para Pemohon dalam Perkara 160 3. Bahwa terhadap Pemohon I yang mendalilkan dirinya sebagai Direktur badan usaha swasta, Pemerintah berpandangan bahwa kedudukan tersebut tidak serta-merta menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, terlebih Pemohon I tidak menguraikan secara jelas dan spesifik bidang usaha yang dijalankannya. Apabila Pemohon I bergerak di sektor pertambangan, maka sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah, norma a quo tidak menutup atau mencabut hak pelaku usaha nasional, melainkan mengatur mekanisme prioritas yang bersifat 310 non-otomatis dan tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Sebaliknya, apabila Pemohon I tidak bergerak di sektor pertambangan, maka tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon I. Dengan demikian, dalam kedua kemungkinan tersebut, tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual, spesifik, maupun potensial. 4. Bahwa terhadap Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai pelaku UMKM, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon II tidak menjelaskan secara tegas kategori usaha yang dijalankannya, padahal pembedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki implikasi hukum yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pemerintah, mekanisme prioritas dalam norma a quo diberikan berdasarkan kriteria tertentu. Apabila Pemohon II termasuk usaha kecil atau menengah, maka justru berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan afirmatif dimaksud, sedangkan apabila tergolong usaha mikro, norma a quo tidak menutup kesempatan hukum untuk meningkatkan skala usaha. Oleh karenanya, dalil kerugian Pemohon II bersifat hipotetis dan tidak menunjukkan kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik. 5. Bahwa Pemohon III merupakan dosen tetap, sedangkan Pemohon IV dan Pemohon V merupakan mahasiswa aktif, yang mendalilkan bahwa norma a quo berpotensi mengancam independensi akademik dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa norma a quo tidak mengatur bentuk, pihak, maupun substansi kerja sama yang bersifat mengikat secara akademik, melainkan hanya mengatur mekanisme pemberian prioritas untuk kepentingan penguatan perguruan tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah. 6. Bahwa lebih lanjut, tidak terdapat kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, karena norma a quo tidak menimbulkan ancaman langsung ataupun kepastian terjadinya pelanggaran hak konstitusional sebagai dosen maupun mahasiswa. Kekhawatiran Para Pemohon mengenai ancaman terhadap kebebasan akademik bersifat hipotetis dan tidak didukung oleh 311 bukti kerugian konstitusional, sedangkan norma a quo justru sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. II. Kesimpulan Pemerintah atas Konstitusionalitas Kebijakan Pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara Prioritas A. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Lingkungan tetap terjamin dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberian WIUP dan/atau WIUPK dengan Cara Prioritas 1. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Pemerintah, fakta persidangan, serta keterangan ahli dan saksi yang relevan, Pemerintah berkesimpulan bahwa jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap terpelihara, karena kebijakan pemberian WIUP dan/atau WIUPK dengan cara prioritas tidak berdiri sebagai “penunjukan langsung”, melainkan merupakan bagian dari rezim perizinan yang berbasis prosedur, persyaratan, verifikasi, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bahwa mekanisme prioritas (baik pada Perkara 160 maupun Perkara 202) tetap diselenggarakan dalam kerangka Hukum Administrasi Negara dan Hak Menguasai Negara (HMN), yang secara prinsip menuntut adanya standar objektif, keterbukaan, dan akuntabilitas, sekaligus memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan oleh Negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa penggunaan sistem perizinan elektronik dan/atau sistem perizinan yang terdokumentasi (termasuk OSS pada aspek tertentu) memperkuat prinsip akuntabilitas, karena proses menjadi tercatat, terlacak, dan dapat diaudit. Sistem ini secara rasional mengurangi ruang diskresi tertutup dan memudahkan penelusuran tanggung jawab administrasi, sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Bahwa lebih jauh, Pemerintah menegaskan bahwa titik berat perlindungan lingkungan hidup bukan hanya pelengkap semata dalam 312 kebijakan pertambangan, melainkan prasyarat legitimasi konstitusional pengelolaan SDA. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga kebijakan perizinan pertambangan wajib memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak merusak daya dukung lingkungan dan tidak memindahkan beban ekologis secara tidak adil kepada generasi mendatang. 5. Bahwa dalam kerangka tersebut, jalur prioritas tidak mengendurkan, apalagi meniadakan, kewajiban lingkungan. Justru sebaliknya: karena prioritas membuka akses bagi subjek tertentu atau untuk tujuan tertentu (misalnya pemerataan/ formalisasi atau hilirisasi). Setiap pemegang WIUP atau WIUPK yang memperoleh melalui prioritas tetap terikat kewajiban lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang, pengelolaan limbah, kepatuhan atas standar keselamatan proses, serta kewajiban sosial terhadap masyarakat terdampak. 6. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian WIUP dan/atau WIUPK dengan cara prioritas tetap menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta tidak meniadakan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon mengenai adanya penunjukan langsung, ketertutupan, maupun hilangnya kontrol negara tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). B. Entitas Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Bukan Subjek Penerima Langsung WIUP/WIUPK dengan cara Prioritas 7. Pemerintah perlu meluruskan dan menegaskan kembali, dengan mencermati dinamika persidangan, bahwa pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas tidak diberikan kepada subjek non-badan usaha, melainkan diberikan kepada badan usaha, dengan kategori sebagai berikut: a) badan usaha kecil dan menengah; 313 b) BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi; c) BUMN dan/atau badan usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah dan/atau hilirisasi; d) badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan e) koperasi. 8. Dengan demikian, seluruh subjek penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas adalah badan usaha sebagai subjek hukum, bukan entitas non- badan usahanya secara langsung seperti perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan keagamaan. Konsesi pertambangan tidak pernah diberikan secara langsung kepada perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan, melainkan diberikan kepada badan usaha yang bekerja sama dengan atau dimiliki oleh pihak-pihak tersebut. C. Penegasan Pemerintah: UU Minerba Didasarkan pada Komitmen Penjagaan dan Pemulihan Lingkungan 9. Bahwa pertama-tama, Pemerintah ingin menegaskan bahwa jika merujuk pada Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) UU Minerba aturan berkaitan dengan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas, dapat terlihat bahwasanya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas adalah persyaratan lingkungan. Selengkapnya ketentuan tersebut dikutipkan sebagai berikut: “(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. kemampuan administratif/ manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.” 314 10. Bahwa Pemerintah menegaskan, sejak perumusannya hingga implementasinya, UU Minerba telah menempatkan perlindungan kepentingan umum serta keberlanjutan sumber daya alam sebagai roh utama pengaturannya. Pengelolaan mineral dan batubara tidak dipandang semata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai aktivitas strategis yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 11. Bahwa hal tersebut secara eksplisit tercermin dalam Penjelasan Umum UU Minerba, yang menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dilakukan antara lain untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan, serta didasarkan pada pokok pikiran bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 12. Bahwa komitmen tersebut dipertegas dalam Pasal 2 UU Minerba, yang menetapkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; serta d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 13. Bahwa prinsip perlindungan dan pemulihan lingkungan tersebut tidak berhenti pada tataran asas, melainkan dikonkretkan dan diberlakukan secara mengikat terhadap setiap pemegang IUP dan/atau IUPK, melalui berbagai norma substantif dalam UU Minerba dan peraturan perundang- undangan terkait. Hal ini, sebagai penegasan, juga berlaku penuh kepada badan usaha penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas. Aturan tersebut, antara lain: a. Pasal 96 UU Minerba, tentang penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), dikutipkan sebagai berikut: “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 315 b. keselamatan operasi pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.” b. Pasal 97 UU Minerba, tentang penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah” c. Pasal 99 ayat (1) UU Minerba, tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang” d. Pasal 108 UU Minerba, tentang kewajiban menyusun program dan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan; dan c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.” e. Pasal 36 UU Minerba, tentang pemenuhan persyaratan lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap operasi produksi, dikutipkan sebagai berikut: “(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan 316 persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. financial” f. Pasal 39 UU Minerba, tentang detail persyaratan lingkungan untuk mendapatkan IUP tahap operasi produksi, dikutipkan sebagai berikut: “Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi: a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang” g. Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 UU Minerba, tentang sanksi pidana sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan UU Minerba. Sebagai contoh, terdapat ketentuan pidana dalam rangka pemulihan lingkungan, secara khusus reklamasi, diatur dalam Pasal 161B UU Minerba. Dikutipkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.” 317 h. Dalam rangka kepatuhan di bidang lingkungan hidup, pemegang izin wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, termasuk kewajiban pemenuhan persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, pelaksanaan RKL-RPL, serta pemenuhan standar teknis lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Dalam rangka kepatuhan di bidang kehutanan, apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan di kawasan hutan, pemegang izin wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksananya, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan dan/atau perizinan yang dipersyaratkan terkait penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, serta pemanfaatan kayu. 14. Bahwa dengan konstruksi normatif tersebut, menjadi jelas bahwa UU Minerba telah membangun sistem pengelolaan pertambangan yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, baik melalui instrumen pencegahan, pengawasan, maupun penegakan hukum yang tegas. D. Penegasan Pemerintah: UU Minerba telah memperhatikan Aspek Perlindungan Sosial melalui Kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Bahwa Pemerintah ingin menegaskan bahwasanya UU Minerba, telah sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, UU Minerba telah menegaskan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam seluruh tahapan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, baik melalui partisipasi langsung masyarakat adat maupun perlindungan terhadap hak atas wilayah adat (tanah ulayat). 16. Bahwa Pasal 135 dan Pasal 136 UU Minerba telah mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah adanya 318 penyelesaian hak atas tanah, termasuk tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat hukum adat, dengan memastikan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang dapat dimulai sebelum dilakukan penyelesaian yang adil, transparan, dan disepakati bersama terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. 17. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang berada pada wilayah usaha pertambangan termasuk masyarakat adat, Pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat mengajukan WIUP secara prioritas dalam bentuk badan usaha UKM dan Koperasi atau IPR atas WPR yang telah ditetapkan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. 18. Bahwa Pasal 108 ayat (1) huruf b UU Minerba secara tegas mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“Program PPM”) yang mencakup pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat di wilayah pertambangan yang meliputi: a. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan pertambangan; b. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas; dan c. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 19. Bahwa Pemerintah juga memastikan bahwa Program PPM tersebut tidak bersifat simbolik atau administratif semata, melainkan dilaksanakan secara partisipatif dan substantif dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pertambangan di wilayah sekitar tambang. Pelibatan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan kapasitas ekonomi lokal, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. 319 20. Bahwa dari ribuan perusahaan pertambangan yang beroperasi, dapat diambil sebagian kecil contoh yang terdiri dari beberapa pemegang perizinan pertambangan Mineral, antara lain PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta enam perusahaan pemegang perizinan pertambangan Batubara, antara lain PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukit Asam Tbk, yang secara kolektif telah merealisasikan Program PPM dengan total gabungan realisasi sebesar Rp2.478.514.029.164 (dua triliun empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat Rupiah) dalam kurun waktu tahun 2024. Program tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan lingkungan hidup, penguatan kelembagaan komunitas, serta pembangunan infrastruktur penunjang. 21. Bahwa contoh-contoh tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dan para pemegang izin yang telah berlangsung secara konsisten, bahkan sebelum berlakunya perubahan terakhir UU Minerba. Oleh karenanya, pengaturan baru dalam UU Minerba tidak menciptakan kewajiban yang sama sekali baru, melainkan memperkuat, memperjelas, dan menegaskan praktik yang telah berjalan, sehingga perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam konteks pertambangan memiliki dasar hukum yang semakin tegas, terukur, dan akuntabel. 22. Bahwa ketentuan yang mewajibkan pemegang izin untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam Program PPM menunjukkan bahwa UU Minerba dirancang untuk memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga menjangkau dimensi sosial, budaya, dan kesejahteraan komunitas adat. Norma ini sekaligus mencerminkan komitmen konstitusional negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) serta dalam kerangka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 320 23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarjono Amsan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, terungkap bahwa kedekatan koperasi dengan masyarakat, khususnya koperasi berbasis daerah, merupakan faktor strategis yang memungkinkan Negara memastikan agar hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar menjangkau rakyat. Dalam konteks tersebut, mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK melalui prioritas menjadi instrumen kebijakan yang relevan dan diperlukan, karena membuka ruang legal dan terukur bagi koperasi, termasuk UKM dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, untuk berperan dalam kepentingan ekonomi rakyat. 24. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa UU Minerba telah secara nyata dan konsisten mengakomodasi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, antara lain melalui kewajiban penyelesaian hak atas tanah dan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan UU Minerba mengabaikan aspek sosial dan masyarakat adat tidak terbukti, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). E. “Lelang” dan “Prioritas” merupakan Dua Instrumen yang berbeda namun saling Melengkapi, serta Memiliki Rasionalitas Konstitusional yang Distingtif 25. Bahwa UU Minerba pada pokoknya mengenal (i) mekanisme lelang; dan (ii) mekanisme pemberian dengan cara prioritas untuk subjek atau tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang menyusun desain kebijakan yang tidak tunggal; melainkan adaptif terhadap karakter tujuan kebijakan. Oleh karena itu, mekanisme prioritas bukan pembatalan mekanisme lelang, tetapi instrumen pelengkap untuk mencapai tujuan konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara lebih efektif. 26. Bahwa karena perkara ini memeriksa dua permohonan yang digabung, maka pemaknaan “prioritas” harus dibedakan konteksnya: 321 a. Perkara 160: prioritas ditujukan untuk pemerataan akses dan pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk formalisasi/penertiban pertambangan rakyat atau skala kecil, agar berada dalam sistem hukum yang memungkinkan pengawasan dan perlindungan lingkungan berjalan. Bahwa dalam Perkara 160, logika afirmasi prioritas memiliki rasionalitas demokrasi ekonomi: apabila seluruh alokasi diserahkan pada mekanisme kompetitif yang bertumpu pada kekuatan modal, maka ada risiko historis pemusatan pengelolaan sumber daya alam pada pelaku bermodal besar, sementara pelaku ekonomi rakyat dan entitas lokal tidak memperoleh akses yang proporsional. Di sini, prioritas berfungsi sebagai “koreksi struktural” agar manfaat pengelolaan sumber daya alam lebih merata. Pemberian akses yang proporsional kepada pelaku ekonomi rakyat dan entitas lokal dengan tujuan agar manfaat pengelolaan sumber daya alam lebih merata merupakan wujud pemenuhan hak oleh Negara kepada warga negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang diamanatkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T., dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026 juga menguatkan rasionalitas teknis kebijakan tersebut, dengan menjelaskan bahwa pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memiliki karakteristik modal, teknologi, dan risiko operasional yang berbeda secara fundamental dibandingkan pertambangan skala besar. Dalam konteks tersebut, model pemberian melalui mekanisme prioritas dipandang relevan sebagai instrumen formalisasi dan pemerataan akses, agar entitas lokal tidak sepenuhnya tersingkir oleh kompetisi lelang yang bersifat kapital-intensif, dengan tetap mensyaratkan pemenuhan Kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice) melalui penetapan kriteria, pendampingan teknis, serta pengawasan yang ketat oleh 322 Pemerintah. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Pertambangan skala kecil dan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat memerlukan prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi koperasi, UMKM, perorangan, dan organisasi kemasyarakatan, bukan sistem lelang yang kompetitif, karena karakteristiknya yang mengandalkan modal kecil serta teknik penambangan dan pengolahan sederhana, sehingga ideal untuk meningkatkan perekonomian wilayah setempat. Kebijakan ini, tertuang dalam PP No. 39 Tahun 2025, mengakui bahwa entitas lokal dengan sumber daya terbatas sangat mungkin tidak mampu bersaing melalui lelang dengan korporasi besar. Namun di lain sisi pihak-pihak tersebut mampu mengelola cadangan marginal menggunakan metode manual seperti tromol (pada pertambangan emas) atau gravity separation (pada pertambangan timah) yang minim teknologi canggih. Prioritas ini memastikan akses langsung ke WIUP, menciptakan pendapatan bagi pekerja lokal, royalty, PAD, dan efek berganda UMKM tanpa mengorbankan efisiensi.” Selain itu, keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si., M.IP., juga relevan untuk menegaskan dimensi perluasan manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi kepentingan pendidikan tinggi. Kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah, BUMN, BUMD, maupun dunia usaha merupakan praktik yang diakui dan didorong oleh rezim pendidikan tinggi nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, inovasi, seta relevansi dengan Tridharma Perguruan Tinggi. “…Khusus bagi perguruan tinggi, dukungan pendanaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terarah untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, yang menurut hemat Ahli sejalan dengan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan turunan di sektor pertambangan….” 323 27. Bahwa oleh karena lelang dan prioritas memiliki fungsi, sasaran, dan rasionalitas kebijakan yang berbeda, maka dalil Para Pemohon yang menyamakan mekanisme prioritas sebagai bentuk “penunjukan langsung” atau “penghapusan kompetisi” tidak tepat dan menyesatkan secara konseptual. Norma mengenai prioritas tetap mensyaratkan seleksi berbasis kriteria yang objektif, verifikasi administratif dan teknis, serta mekanisme pengawasan, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pemberian tanpa proses. 28. Bahwa dalam seluruh konteks tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa penerapan mekanisme prioritas sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Sebaliknya, kompleksitas dan dampak kegiatan pertambangan saat ini justru menuntut penerapan standar lingkungan dan keselamatan yang tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. 29. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa mekanisme lelang dan mekanisme prioritas merupakan dua instrumen kebijakan yang berbeda namun saling melengkapi, masing-masing memiliki rasionalitas konstitusional yang sah dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta tidak dapat disamakan dengan penunjukan langsung ataupun penghapusan kompetisi. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan mekanisme prioritas tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). F. Norma a quo telah Jelas, Terukur, dan Diatur Lebih Lanjut, sehingga Tidak Memerlukan Penafsiran Baru 30. Bahwa Pemerintah menegaskan norma a quo telah merumuskan secara jelas mengenai subjek/tujuan prioritas (sesuai masing-masing pasal yang diuji dalam Perkara 160 maupun Perkara 202) dan menempatkannya dalam kerangka HMN Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; sehingga tidak terdapat kekaburan norma (obscuur) yang menuntut penafsiran baru yang bersifat membentuk norma. 31. Bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah “mengubah desain” kebijakan (misalnya mensyaratkan 324 bentuk mekanisme tertentu atau menambah frasa yang bersifat merumuskan kembali pilihan kebijakan) pada hakikatnya adalah permintaan pembentukan norma baru (positive legislator) yang berada di luar fungsi pengujian konstitusionalitas. 32. Bahwa kebijakan prioritas adalah kebijakan yang bersifat adaptif dan korektif terhadap kebutuhan pemerataan akses dalam masyarakat, sejalan dengan gagasan hukum yang responsif atas dinamika sosial; namun sifat kebijakan yang dinamis tersebut tidak serta-merta menjadikan norma a quo kabur atau inkonstitusional, sepanjang norma memiliki batasan, parameter, dan instrumen pelaksanaan yang memadai. 33. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, mekanisme prioritas tidak bersifat otomatis, melainkan tetap mensyaratkan kelayakan teknis dan penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice), sehingga desain prioritas sebagai jalur akses yang selektif dan diawasi selaras dengan prinsip kepastian hukum. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Meskipun golongan-golongan tersebut melakukan kegiatan dengan skala yang relatif kecil, namun kelayakan teknis dan kewajiban menjalankan GMP tetap menjadi suatu keharusan. Beberapa hal yang dapat menjadi kunci untuk pencapaian kelayakan teknis dan kemampuan untuk menerapkan GMP adalah sebagai berikut: • Pemerintah mengatur lebih detail terkait mekanisme prioritas WIUP/WIUPK kepada Koperasi, UMKM, Perorangan, dan Organisasi Masyarakat/Keagamaan Pemerintah perlu mengatur kriteria lebih spesifik bagi yang akan melakukan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat selaku penerima prioritas WIUP, misalnya mengatur luasan tertentu WIUP/WIUPK untuk mineral logam/batubara sehingga dapat memastikan kelayakan teknis dan pelaksanaan GMP. Misalnya kriteria teknis mencakup verifikasi NIB pertambangan, susunan pengurus lokal (wilayah keanggotaan satu kabupaten/kota), kepemilikan ahli geologi/pertambangan berpengalaman, serta rencana RKAB dengan jaminan 325 pelaksanaan eksplorasi. Regulasi detail melalui Permen ESDM akan mencegah penyalahgunaan prioritas oleh entitas tidak qualified, termasuk menyesuaikan dengan besaran modal yang kecil dan teknik produksi sederhana. Pengaturan spesifik ini krusial agar penambangan tetap aman, ramah lingkungan (misalnya bebas merkuri, reklamasi progresif), dan berkelanjutan, menghindari degradasi lahan atau konflik sosial seperti pada PETI. Dengan kriteria administratif/teknis yang jelas (legalitas OSS, tenaga kerja terlatih, komitmen GMP), entitas prioritas dapat memenuhi standar nasional sehingga memaksimalkan manfaat ekonomi lokal.” 34. Bahwa oleh karena itu, kekhawatiran Para Pemohon mengenai perlindungan lingkungan hidup dapat Pemerintah luruskan, mengingat aspek lingkungan hidup telah diatur secara komprehensif dalam kerangka regulasi teknis dan pengawasan pertambangan. 35. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa norma a quo telah jelas, terukur, dan konstitusional, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. Kesimpulan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan para Pemohon pada Perkara 160 A. Prioritas untuk UKM/Koperasi/Perseorangan/Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan adalah Konstitusional, Pro-Pemberdayaan Masyarakat, dan tidak mengganggu aspek Lingkungan A.1. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas kepada UKM, Perusahaan Perseorangan, dan Koperasi sebagai Wujud Keadilan Ekonomi dan Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 36. Bahwa Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 326 berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Norma konstitusional ini menempatkan kelompok ekonomi rakyat seperti UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang berfungsi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. 37. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip pemerataan akses ekonomi yang dijamin Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Negara melalui undang- undang memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi afirmatif agar struktur ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar semata, melainkan memberikan ruang bagi pelaku ekonomi rakyat untuk turut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. 38. Bahwa secara sosiologis, UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, yang beroperasi dekat dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, dan menggerakkan ekonomi daerah. Intervensi negara melalui mekanisme prioritas memberikan akses yang adil dan terukur terhadap pengelolaan sumber daya alam strategis, sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. 39. Bahwa dalam konteks koperasi, pengaturan prioritas dalam UU Minerba memiliki dasar pembenaran eksplisit dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi secara konstitusional diakui sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter ekonomi bangsa Indonesia, karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna, serta menekankan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan kolektif. Pemberian prioritas kepada koperasi bukanlah penyimpangan dari asas kompetisi sehat, tetapi justru pelaksanaan langsung dari asas kekeluargaan yang diamanatkan konstitusi. 40. Bahwa pelibatan UKM, perusahaan perseorangan, dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga memiliki nilai hukum dan sosial 327 penting dalam menertibkan kegiatan pertambangan rakyat. Di banyak daerah, kegiatan pertambangan rakyat telah berjalan secara turun- temurun, namun sering kali dilakukan di luar kerangka hukum karena kendala perizinan. Melalui mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas, pemerintah memberikan jalur legal dan terukur agar kegiatan ekonomi rakyat di sektor pertambangan dapat berjalan secara sah, aman, dan sesuai kaidah lingkungan. Dengan demikian, norma a quo justru diharapkan memperkuat kepastian hukum (rechtszekerheid) dan mendorong transisi dari praktik informal menuju tata kelola pertambangan yang tertib hukum. 41. Bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan ekonomi rakyat, sejalan dengan fungsi konstitusional Negara sebagai pelindung dan pemberdaya kelompok ekonomi kecil. Dengan memperluas partisipasi UKM dan koperasi dalam sektor strategis seperti pertambangan, pemerintah menciptakan efek pengganda terhadap pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Inilah esensi dari prinsip “kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, seyogyanya seluruh lapisan masyarakat, sampai ke akarnya (grassroot) bukan hanya sekadar penerima manfaat pasif, melainkan pelaku aktif dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. 42. Bahwa keterangan Ahli Dr. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T. menegaskan bahwa pelibatan koperasi, UKM, perseorangan, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memiliki peran strategis dalam pengurangan kemiskinan, khususnya di daerah dengan keterbatasan lapangan kerja formal. Mekanisme prioritas memungkinkan formalisasi pengelolaan cadangan mineral marginal, menciptakan pendapatan langsung bagi masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta menimbulkan efek pengganda ekonomi di tingkat lokal. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Penambangan skala kecil dan pertambangan rakyat memberikan manfaat ekonomi vital bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil dengan cadangan mineral marginal yang tidak menarik 328 bagi perusahaan besar. Aktivitas ini menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan harian yang signifikan, serta memicu pertumbuhan UMKM pendukung seperti logistik (pengangkutan) dan perdagangan. Royalti dari IPR/WPR juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung infrastruktur lokal dan mengurangi kemiskinan di wilayah seperti Sulawesi Utara atau Kalimantan Tengah. Keterlibatan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat oleh koperasi, UMKM, perorangan, serta Organisasi Masyarakat/Keagamaan memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan di daerah terpencil Indonesia, di mana akses lapangan kerja formal terbatas. Kebijakan prioritas IUP/WIUP bagi entitas lokal seperti koperasi dan UMKM (PP No. 39/2025) memungkinkan masyarakat setempat mengelola cadangan mineral marginal, menciptakan pendapatan langsung melalui bagi hasil dan royalti yang kembali ke PAD daerah. Hal ini membuka multiplier effect ekonomi, seperti UMKM pendukung logistik dan jasa, serta infrastruktur dasar yang meningkatkan daya beli dan mengurangi migrasi urban dari wilayah seperti Kalimantan atau Sulawesi.” 43. Bahwa kebijakan ini, pada faktanya, telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai contoh, Dewan Koperasi Indonesia, dalam keterangannya yang disampaikan oleh Saksi Sarjono Amsan selaku Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, menjelaskan bahwa dengan karakteristik mayoritas masyarakat yang menggantungkan dirinya pada kebermanfaatan koperasi setempat, maka kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada koperasi menjadi “suatu keharusan yang konstitusional”. 44. Bahwa Pemerintah juga telah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan prioritas tetap tunduk pada mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 329 Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”), yang pada pokoknya menetapkan sistem verifikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan skema pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas. 45. Bahwa dengan demikian, norma a quo dalam UU Minerba merupakan kebijakan afirmatif konstitusional yang sah, proporsional, dan berkeadilan, karena dilandasi oleh Pasal 28H Ayat (2), Pasal 33 Ayat (1), serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ini mencerminkan peran aktif Negara untuk menegakkan prinsip demokrasi ekonomi, memperluas akses rakyat terhadap sumber daya nasional, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, ketentuan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perwujudan langsung dari perintah konstitusi untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 46. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa norma a quo merupakan kebijakan afirmatif konstitusional yang sah, proporsional, dan berkeadilan, berlandaskan Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta diarahkan untuk memperluas akses ekonomi rakyat dan mewujudkan kemakmuran yang lebih merata. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). A.2. Teknis Pemberian WIUP/WIUPK melalui Mekanisme Lelang dan Mekanisme Prioritas 47. Adapun sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi, Pemerintah sajikan kembali pengaturan turunan mengenai kriteria dan mekanisme tersebut dapat Pemerintah jabarkan dalam tabel sebagai berikut: 330 Aspek Pemberian WIUP atau WIUPK melalui Lelang Pemberian WIUP atau WIUPK dengan Cara Prioritas Sifat Mekanisme Terbuka, kompetitif, dan transparan Terbuka untuk UKM, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. Kewenangan Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggara Teknis Panitia Lelang WIUP/WIUPK yang dibentuk oleh Menteri Melalui sistem verifikasi lintas kementerian. Jenis Wilayah WIUP dan WIUPK Kategori Peserta 1. WIUP dengan luas ≤ 500 ha: BUMD, swasta nasional lokal, koperasi, perseorangan. 2. WIUP dengan luas > 500 ha: BUMN, BUMD, swasta nasional, PMA, koperasi. 1. UKM; 2. Koperasi; 3. Perusahaan Perseorangan; 4. Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; 5. BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. Tahapan WIUP: 1. Pengumuman lelang. 2. Penetapan peserta. 3. Prakualifikasi. 4. Kualifikasi. 5. Penetapan pemenang melalui Berita Acara Lelang. 1. Permohonan WIUP atau WIUPK oleh entitas pemohon; 2. Verifikasi persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen; dan 3. Persetujuan Pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara Prioritas oleh Menteri. WIUPK: 1. Didahului dengan penawaran secara prioritas kepada BUMN/BUMD. 2. Dilelang jika: a) lebih dari 1 BUMN/BUMD berminat; atau b) tidak ada BUMN/BUMD berminat/layak Penilaian Bobot Nilai Prakualifikasi: Pengalaman (20%); Sumber daya manusia (35%); Rencana kerja (45%). Bobot Nilai Kualifikasi: Bobot prakualifikasi (40%); Bobot penawaran harga (60%). Verifikasi dilakukan terhadap administrasi, kemampuan teknis, dan komitmen termasuk komitmen kerja sama/kemitraan. Proses Verifikasi Dilakukan oleh Panitia Lelang berdasarkan evaluasi administratif, teknis, dan penawaran harga. 1. Kementerian Koperasi: verifikasi administratif koperasi. 2. Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan 331 Menengah: verifikasi administratif UKM. 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: a) verifikasi administratif terhadap Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; BUMN/BUMD/Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dan badan usaha dalam rangka hilirisasi. b) verifikasi teknis & komitmen untuk semua entitas. Kriteria Khusus Koperasi Tidak Ada 1. Wilayah keanggotaan & domisili dalam 1 kabupaten/kota lokasi WIUP. 2. Memiliki NIB sektor pertambangan. Kriteria Khusus UKM Tidak Ada 1. Berbentuk perseroan terbatas PT. 2. Berdomisili dalam 1 kabupaten/kota lokasi WIUP. 3. Pemegang saham adalah WNI berdomisili di kabupaten/kota tersebut. 4. Memiliki NIB sektor pertambangan. Kriteria BUMN/BUMD/S wasta untuk Perguruan Tinggi Tidak Ada 1. Berbentuk PT persekutuan modal. 2. Memiliki pengalaman pertambangan atau didukung perusahaan berpengalaman. 3. Bersedia memberikan ≥60% keuntungan bersih kepada perguruan tinggi. 4. Keuntungan dibagi setelah diaudit akuntan publik. 5. Perjanjian kerja sama mengikuti masa berlaku izin usaha. Kriteria untuk Hilirisasi Tidak Ada BUMN atau badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. 48. Bahwa selanjutnya, izinkan Pemerintah untuk juga menanggapi pertanyaan Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. dengan menjelaskan bahwa pengaturan teknis pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 332 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 18/2025”). Adapun garis besar mekanisme pemberian dimaksud adalah sebagai berikut: a) Tahap perencanaan oleh Menteri: Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas. Rencana ini memuat paling sedikit: lokasi, luas, jenis komoditas, data dan informasi, status ruang, serta rencana pengalokasian. b) Tahap Permohonan Pemberian WIUP/WIUPK: (i) UKM, Koperasi, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, BUMN/BUMD/Swasta yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, BUMN/Swasta dalam rangka hilirisasi mengajukan permohonan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas diajukan melalui Sistem OSS. (ii) Pemohon memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan pernyataan komitmen. (iii) Permohonan diverifikasi melalui OSS sesuai ketentuan pelaksanaan usaha pertambangan dan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan verifikasi tersebut, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan melalui OSS dalam 14 hari kerja. c) Tahap Persetujuan Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara Prioritas: (i) Jika disetujui, persetujuan memuat setidaknya: peta WIUP/WIUPK, perintah bayar kompensasi data informasi (maks. 7 hari kerja), dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi (maks. 7 hari kerja). Setelah itu pemohon wajib mengajukan IUP/IUPK tahap Eksplorasi melalui OSS paling lambat 10 hari kerja sejak persetujuan WIUP/WIUPK. (ii) Apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran/penempatan jaminan/pengajuan IUPK Eksplorasi dalam tenggat waktu yang ditetapkan, pemohon dianggap mengundurkan diri. Untuk WIUPK, kompensasi/jaminan yang sudah dibayarkan menjadi PNBP, wilayah dikembalikan kepada 333 negara, dan pemohon beserta afiliasinya dapat dikenai daftar hitam 5 tahun atas layanan perizinan kewilayahan. d) Penawaran secara Prioritas kepada BUMN/BUMD: (i) Khusus pemberian WIUPK Mineral Logam dan WIUPK Batubara, dapat ditawarkan secara bersamaan kepada BUMN dan/atau BUMD. Selanjutnya BUMN/BUMD yang berminat menyampaikan surat pernyataan minat. (ii) Dalam hal pada penawaran WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat, Menteri menyampaikan kepada BUMN dan/atau BUMD untuk mencapai kesepakatan membentuk perusahaan patungan. (iii) Kesepakatan membentuk perusahaan patungan disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian dari Menteri. (iv) Dalam hal tertentu, BUMN dan/atau BUMD dapat mengikutsertakan pihak lain sebagai pemegang saham pada perusahaan patungan dengan kepemilikan saham gabungan BUMN dan/atau BUMD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen). 49. Bahwa dalam kesempatan ini, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa tidak terdapat ruang bagi praktik subjektivitas, keberpihakan, atau “like and dislike” dalam proses pemberian WIUP/WIUPK maupun perizinannya. Jika mencermati seluruh mekanisme sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa proses tersebut dirancang secara ketat, berlapis, dan terukur untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima pemberian WIUP atau WIUPK benar-benar memenuhi standar kelayakan teknis, administratif, finansial, dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam peraturan pelaksana UU Minerba. Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan akuntabilitas yang menjadi dasar penyusunan UU Minerba, sehingga setiap WIUP atau WIUPK yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. 334 50. Bahwa dengan desain pengaturan yang sedemikian afirmatif dan ketat, Pemerintah memandang bahwa mekanisme pemberian WIUP atau WIUPK dengan cara prioritas menjadi instrumen afirmatif yang tetap berada dalam koridor kehati-hatian tersebut. Mekanisme pemberian dengan cara prioritas tetap tunduk pada verifikasi mendalam dan diberikan dengan mempertimbangkan kebijakan afirmatif. 51. Bahwa selanjutnya, Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada Para Pemohon dan Yang Mulia Majelis Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., sebagai bahan pertimbangan mengenai perbedaan pengaturan luasan WIUP/WIUPK yang diberikan melalui mekanisme prioritas dibandingkan dengan mekanisme lelang. Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas bukanlah pemberian tanpa batas, melainkan secara tegas dibatasi luas wilayahnya oleh peraturan perundang-undangan. 52. Bahwa penetapan luasan tersebut secara nyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasan WIUP/WIUPK yang dapat diperoleh melalui mekanisme lelang. 53. Bahwa dengan demikian, kekhawatiran bahwa mekanisme prioritas justru akan memberikan wilayah yang lebih besar, tidak terkendali, atau menimbulkan ketidakadilan, adalah tidak beralasan. Justru sebaliknya, pembatasan luasan ini merupakan instrumen pengendalian negara untuk memastikan asas proporsionalitas, pemerataan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. 54. Bahwa pembatasan luasan WIUP/WIUPK dimaksud secara eksplisit diatur dalam Pasal 26F PP 39/2025, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batubara. b) Untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 25.000 (dua puluh lima ribu) untuk WIUP Mineral logam; atau 335 (ii) 15.000 (lima belas ribu) untuk kegiatan usaha pemiik WIUP Batubara. c) Untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara. d) Untuk BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah dan/atau hilirisasi, luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberikan paling luas: (i) 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau (ii) 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara. 55. Bahwa menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A mengenai siapa saja yang telah menerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah telah melaksanakan pemberian WIUPK berdasarkan penawaran secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/1/WIUPK/PMDN/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Komoditas Batubara kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara untuk wilayah eks PKP2B. 56. Bahwa selanjutnya, sampai dengan saat ini Pemerintah belum memberikan WIUP/WIUPK dengan cara prioritas lainnya, mengingat Pemerintah menyelesaikan penyempurnaan seluruh peraturan pelaksana, termasuk telah diterbitkannya Permen ESDM 18/2025 yang mengatur secara teknis tata cara pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas. Selain itu, meskipun menggunakan mekanisme prioritas, pelaksanaan kebijakan ini tetap mensyaratkan proses evaluasi dan verifikasi yang ketat, sehingga Pemerintah menerapkannya secara 336 cermat, dan berhati-hati untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan. 57. Bahwa atas hal tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa perbedaan antara mekanisme lelang dan mekanisme pemberian dengan cara prioritas bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan implementasi kebijakan afirmatif yang bersifat konstitusional. Kedua mekanisme tersebut dijalankan secara transparan, proporsional, dan akuntabel, dengan tujuan untuk memastikan pemerataan kesempatan berusaha, memperluas partisipasi ekonomi masyarakat. B. Prioritas untuk kepentingan Perguruan Tinggi adalah Konstitusional, dengan Perlindungan Tata Kelola dan Manfaat Publik 58. Bahwa mencermati dinamika persidangan yang berjalan, Pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan bahwa WIUP/WIUPK tidak diberikan secara langsung kepada entitas perguruan tinggi, melainkan kepada BUMN/BUMD/Swasta yang akan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Izinkan Pemerintah untuk menyajikan kembali kutipan pengaturan kebijakan dalam norma a quo sebagai berikut: “(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. (2) … (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.” “(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan 337 tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. (2) ……. (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.” “(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. (2) …… (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.” 59. Bahwa selanjutnya Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: B.1. Kebijakan Ini Terbukti Mendukung Mandat Pasal 31 ayat (5), Mengintegrasikan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Penguatan Kapasitas Pendidikan, serta Tidak Mengganggu Independensi Lembaga Akademik 60. Bahwa pengaturan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan berbagai mekanisme perlindungan yang krusial bagi kepentingan perguruan tinggi dalam dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksananya. Sebagai gambaran Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hal tersebut antara lain: a. Pasal 51A ayat (4), Pasal 60A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (4) UU Minerba (Pasal yang diuji), yang menegaskan kewajiban pengelolaan keuntungan secara adil dalam kerja sama dengan perguruan tinggi, 338 serta disertai pemeriksaan dan pengawasan keuangan terhadap BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta; b. Pasal 26D huruf d angka 3, huruf e angka 5, serta Pasal 75D huruf d angka 5 PP 39 Tahun 2025, yang mewajibkan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta untuk memberikan 60% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih kepada perguruan tinggi; dan c. Pasal 26D huruf g dan Pasal 75D huruf f PP 39 Tahun 2025, yang memperkuat prinsip pemerataan akses pendidikan secara nasional dengan mensyaratkan bahwa kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi atau gabungan perguruan tinggi yang salah satunya berada dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi WIUP atau WIUPK. 61. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan tidak terdapat penafsiran yang membenarkan anggapan bahwa perguruan tinggi “beralih fungsi” menjadi pelaku usaha pertambangan. Skema yang diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya adalah kerja sama, bukan pengelolaan langsung oleh perguruan tinggi. Kebijakan ini justru ditujukan untuk memperkuat kapasitas perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dukungan pembiayaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara sah dan terukur. 62. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa kebijakan a quo bersifat afirmatif dan proporsional. Perguruan tinggi tidak dialihkan orientasinya ke kegiatan ekonomi pertambangan, sementara badan usaha juga tidak berganti fungsi. Badan usaha yang memperoleh WIUP/WIUPK dengan cara prioritas justru memikul tanggung jawab tambahan untuk mendukung penguatan kapasitas pendidikan tinggi. Skema ini menciptakan hubungan timbal balik yang sehat, di mana Negara memperkuat pendidikan tinggi, badan usaha berkontribusi pada pembangunan manusia, dan manfaat akhirnya kembali kepada kepentingan publik. 63. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026, menegaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi modern, penguatan pendanaan serta kerja sama dengan Pemerintah dan dunia usaha merupakan kebutuhan 339 objektif guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Menurut Ahli, universitas berkelas dunia pada umumnya ditopang oleh sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama dengan industri, sepanjang dilakukan dalam kerangka tata kelola yang transparan dan tidak mengganggu otonomi serta kebebasan akademik. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Untuk menjalankan fungsi pendidikan secara optimal, perguruan tinggi pada hakikatnya perlu mengacu pada praktik penyelenggaraan world class university. Sejalan dengan itu, Ahli berpandangan bahwa penguatan pendanaan perguruan tinggi selaras dengan praktik universitas berkelas dunia, yang pada umumnya ditopang oleh basis pendanaan yang besar dan berkelanjutan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam praktik di banyak negara, penguatan kapasitas perguruan tinggi juga didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, antara lain dana abadi (endowment fund), unit usaha, kerja sama dengan industri, serta dukungan pemerintah.” 64. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko juga menegaskan tidak terdapat ketidakwajaran secara konseptual maupun tata kelola apabila perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan dunia usaha, selama kerja sama tersebut bersifat transparan, akuntabel, dan tidak mengintervensi independensi akademik. Dalam perspektif tersebut, kebijakan pemberian prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi justru dipahami sebagai desain yang dapat memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta memperluas manfaat publik dari pengelolaan sumber daya alam. 65. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Dalam prakteknya, perguruan tinggi mengelola potensi konflik kepentingan dalam kerja sama dengan pihak eksternal melalui kerangka regulasi dan penerapan kebijakan yang ketat. Tujuan utamanya adalah memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan 340 Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) tetap berjalan secara independen dan akuntabel. Beberapa langkah kunci yang dapat diterapkan meliputi: 1. Penyusunan dan Penegakan Kebijakan Formal… 2. Transparansi dan Pengungkapan (Disclosure)… 3. Mekanisme Tinjauan dan Evaluasi Independen… 4. Manajemen Konflik… 5. Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan… 6. Perlindungan Independensi Akademik….. 7. Akuntabilitas Publik… Dengan menerapkan kerangka kerja yang komprehensif ini, perguruan tinggi dapat menyeimbangkan kebutuhan kolaborasi eksternal dengan kewajiban menjaga independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.” 66. Bahwa untuk menjawab kekhawatiran konflik kepentingan, Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko memandang titik kuncinya adalah safeguard, sebagaimana dikutipkan dalam keterangannya sebagai berikut: “Secara konseptual dan praktis, otonomi akademik dan kebebasan akademik tetap dapat dijaga meskipun perguruan tinggi memperoleh dukungan atau manfaat dari kerja sama dengan badan usaha swasta, termasuk dalam sektor pertambangan, sepanjang terdapat mekanisme perlindungan yang memadai. Penjagaan tersebut dilakukan melalui prinsip-prinsip, antara lain: 1. Transparansi Penuh: Semua perjanjian kerja sama harus dipublikasikan secara penuh, termasuk ketentuan pendanaan, hak kekayaan intelektual, dan batasan kerahasiaan. 2. Tata Kelola Independen: Pembentukan komite pengawas independen, yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat sipil (bukan hanya perwakilan perusahaan atau administrasi universitas), untuk meninjau dan menyetujui proyek kerja sama. 3. Klausul Kebebasan Riset: Perjanjian kontrak harus secara eksplisit mencakup klausul yang menjamin kendali penuh 341 peneliti atas desain penelitian, metodologi, analisis, dan publikasi hasil, tanpa hak veto dari mitra swasta. 4. Diversifikasi Pendanaan: Perguruan tinggi tidak boleh terlalu bergantung pada satu sumber pendanaan swasta untuk menghindari pengaruh yang tidak proporsional. 5. Etika dan Regulasi Internal: Perguruan tinggi perlu memiliki kode etik internal yang kuat dan jelas mengenai konflik kepentingan dan interaksi dengan industri.” 67. Bahwa legitimasi yuridis atas keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan kekayaan negara juga telah secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”) juga menegaskan tanggung jawab Negara dalam memfasilitasi hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Pendidikan Tinggi, mengatur: “Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.” 68. Bahwa dengan demikian, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional dan implementasi sistemik dari kebijakan yang telah terlebih dahulu diatur dalam UU Pendidikan Tinggi. Kebijakan afirmatif ini bersifat proporsional, berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi berkeadilan, serta transparansi publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 69. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 juga telah menegaskan tidak adanya persoalan konstitusional apabila Pemerintah memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada badan hukum lain, termasuk perguruan tinggi negeri dan BUMN, selama kepemilikan negara tidak dialihkan dan pengelolaan dilakukan dengan persyaratan serta pengawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi berada sepenuhnya dalam koridor penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 342 70. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta merupakan implementasi langsung kewajiban Negara untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). B.2. Pemberian WIUP dan WIUPK dengan Cara Prioritas untuk Kepentingan Perguruan Tinggi sebagai Perwujudan Ekonomi Konstitusional Berbasis Pengetahuan dan Keberlanjutan 71. Bahwa kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi merupakan bagian dari desain ekonomi konstitusional Indonesia yang berorientasi jangka panjang. Negara tidak menempatkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara semata-mata sebagai instrumen eksploitasi ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai sarana strategis untuk membangun kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia nasional yang berkelanjutan. 72. Bahwa dalam skema tersebut, perguruan tinggi tidak diposisikan sebagai pelaku usaha pertambangan, melainkan sebagai penerima manfaat konstitusional dari pengelolaan sumber daya alam melalui pola kemitraan yang sah, terukur, dan berada dalam kendali Negara. Operasionalisasi kegiatan pertambangan tetap dilakukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki izin, kompetensi teknis, dan tanggung jawab hukum penuh, sedangkan perguruan tinggi tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 73. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.S.I., M.I.P juga menegaskan bahwasanya penguatan pendanaan dan kerja sama berbasis tata kelola yang baik menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas 343 pendidikan, produktivitas riset, dan perluasan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Ahli berpandangan bahwa penguatan pendanaan perguruan tinggi selaras dengan praktik universitas berkelas dunia, yang pada umumnya ditopang oleh basis pendanaan yang besar dan berkelanjutan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam praktik di banyak negara, penguatan kapasitas perguruan tinggi juga didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, antara lain dana abadi (endowment fund), unit usaha, kerja sama dengan industri, serta dukungan pemerintah. Dengan basis pendanaan yang memadai, perguruan tinggi memiliki ruang yang lebih kuat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan produktivitas riset, memperluas pengabdian masyarakat, dan memperbaiki tata kelola kelembagaan” 74. Bahwa mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi telah diatur secara rinci dalam PP 39/2025, yang mewajibkan setiap bentuk kerja sama dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan transparan. Perjanjian tersebut mencakup pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta ketentuan mengenai alih teknologi, alih pengetahuan, dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, seluruh proses berjalan dalam koridor hukum publik yang akuntabel dan dapat diaudit. 75. Bahwa menanggapi kekhawatiran Para Pemohon mengenai potensi dominasi kepentingan komersial atau terganggunya kebebasan akademik, sebagaimana juga telah dikuatkan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.S.I., M.I.P., pada prinsipnya otonomi dan kebebasan akademik tetap dapat dijaga melalui prinsip transparansi, pengawasan internal perguruan tinggi, serta pengaturan kontraktual yang secara tegas menjamin independensi riset dan publikasi ilmiah. 344 76. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa norma a quo mencerminkan ekonomi konstitusional Indonesia yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan pencerdasan kehidupan bangsa dan kemakmuran berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) juncto Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak mengancam independensi akademik, melainkan memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan nasional berbasis pengetahuan. Oleh karenanya, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. Tanggapan Pemerintah terhadap Alat Bukti yang diajukan para Pemohon 1. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya menghormati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah perlu menegaskan bahwa penilaian alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan atau jumlah bukti, melainkan pada relevansi dan keterkaitannya secara langsung dengan dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional serta norma undang-undang yang diuji. 2. Bahwa Pemerintah juga menghormati kehadiran dan pandangan para ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah berpandangan bahwa sebagian keterangan ahli tersebut lebih merupakan pengulangan dalil permohonan, serta belum sepenuhnya didasarkan pada analisis keilmuan yang objektif dan komprehensif terhadap konstruksi hukum positif dan sistem pengelolaan pertambangan nasional secara utuh. 3. Bahwa dalam banyak bagian, keterangan para ahli yang diajukan oleh Para Pemohon tidak secara langsung menguraikan hubungan kausal antara norma yang diuji dengan dugaan pelanggaran konstitusi, melainkan mengalihkan isu ke tataran kekhawatiran terhadap implementasi kebijakan, yang secara konseptual bukan merupakan objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 345 4. Bahwa sebagai contoh, Ahli Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. di dalam persidangan mendalilkan bahwa norma a quo berpotensi menimbulkan distorsi fungsi Negara dan pertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewenangannya. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Norma yang diuji melalui mekanisme konstitusional judicial review kali ini juga memunculkan problem serius terkait akuntabilitas, potensi politisasi izin pemanfaatan sumber daya alam, ketidaksetaraan akses ekonomi dan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.” 5. Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa pendapat tersebut tidak mempertimbangkan secara utuh bahwa mekanisme pemberian dengan cara prioritas tidak berdiri dalam ruang kosong hukum, melainkan dilaksanakan melalui parameter administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang terukur, serta tunduk pada sistem perizinan berbasis risiko dan pengawasan berlapis. Selain itu, 6. Bahwa demikian pula terhadap keterangan Ahli Rega Felix, S.H. terhadap Perkara 160, menjelaskan mengenai penentuan norma a quo yang menempatkan posisi badan usaha swasta sebagai penerima WIUP/WIUPK dengan cara prioritas adalah tidak adil. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “…jika badan usaha swasta dimaknai secara komplementer, tetapi melekat kata prioritas dalam satu klausul norma, itu preference ordernya rusak. normannya tidak jelas terdeterminasi ke mana. Akhirnya pemerintah yang menentukan preferensi itu tanpa mekanisme yang fair. Sedangkan kalaupun frasa badan usaha swasta dihapuskan dari norma yang memberikan prioritas kepada BUMN itu juga tidak menegasikan peran swasta. Menurut saya tidak ada yang salah dengan petitum pemohon.” 7. Bahwa terhadap pandangan Ahli tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa pendapat yang menyatakan badan usaha swasta tidak dapat menjadi subjek kebijakan prioritas tidak disusun berdasarkan pembacaan sistematis terhadap keseluruhan norma UU Minerba dan peraturan 346 pelaksananya, yang secara tegas menempatkan badan usaha sebagai pelaksana kegiatan usaha pertambangan, sementara kebijakan prioritas diarahkan untuk tujuan konstitusional tertentu dalam kerangka Hak Menguasai Negara. 8. Bahwa selain itu, terhadap Perkara 202, Ahli Rega Felix, S.H. dalam keterangannya pada pokoknya hanya mempersoalkan pencantuman frasa badan usaha swasta dalam norma a quo yang mengatur pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas, tanpa menguraikan secara memadai dasar konstitusional, teknis, maupun empiris atas pandangan tersebut. Adapun keterangan Ahli dimaksud antara lain sebagai berikut: “Makanya jika badan usaha swasta dimaknai secara komplementer, tetapi melekat kata prioritas dalam satu klausul norma, itu preference order-nya rusak. Normanya tidak jelas terdeterminasi ke mana. Akhirnya pemerintah yang menentukan preferensi itu tanpa mekanisme yang fair. Sedangkan kalaupun frasa badan usaha swasta dihapuskan dari norma yang memberikan prioritas kepada BUMN itu juga tidak menegasikan peran swasta.” 9. Menanggapi keterangan Ahli tersebut, Pemerintah perlu mengutip kembali pandangan Ahli Prof. Dr. Ir. Sungging Pintowantoro dalam Keterangan Tertulisnya tertanggal 9 Januari 2026, yang menegaskan bahwa ukuran utama keberhasilan kebijakan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya mineral tidak ditentukan oleh karakter subjek pelaku usaha, melainkan oleh capaian teknis dan operasional kegiatan pemurnian, sebagai berikut: “…..ukuran utama keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral terletak pada kinerja teknis fasilitas pemurnian. Suatu fasilitas dapat dikatakan berhasil apabila mampu beroperasi secara stabil dalam jangka panjang, mencapai tingkat efisiensi energi dan material sesuai rancangan, menjaga keselamatan operasi, serta menghasilkan produk dengan mutu dan konsistensi yang memenuhi kebutuhan industri hilir. Dengan demikian, nilai tambah mineral secara teknis tercermin pada mutu, konsistensi, dan tingkat utilisasi produk hasil pemurnian, bukan pada karakter pelaku operasionalnya.” 347 10. Bahwa selain itu, Ahli Rega Felix, S.H., juga menyampaikan pendapat bahwa frasa “dan/atau global” dalam konteks kebijakan pemberian WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi seharusnya tidak dicantumkan, dengan alasan adanya kemungkinan bahwa amanat pengelolaan mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tereduksi atau bahkan hilang. Adapun keterangan Ahli tersebut antara lain sebagai berikut: “Dua, konsep pemenuhan rantai pasok domestik dan rantai pasok global tidak dapat ditempatkan dalam kelas preferensi yang sama karena terdapat kemungkinan yang meniadakan amanat untuk mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, dan menghapuskan frasa dan/atau global dalam Pasal 50B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Minerba tidak menegasikan kebolehan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global.” 11. Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa argumentasi dimaksud tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pada hakikatnya amanat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang melekat dan menjadi roh utama seluruh pengaturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Dengan demikian, apabila yang dimaksud Ahli adalah bahwa amanat konstitusional tersebut dapat “hilang”, maka menurut hemat Pemerintah, pandangan tersebut sesungguhnya bukanlah kritik terhadap norma a quo, melainkan sedang mempertanyakan keberlakuan dan kekuatan mengikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri. 12. Bahwa dengan demikian, dalil yang mempersoalkan keterlibatan badan usaha swasta semata-mata berdasarkan status subjek hukum menjadi tidak relevan, karena keberhasilan hilirisasi secara objektif ditentukan oleh kemampuan teknis, finansial, dan operasional dalam menjalankan kegiatan pemurnian secara berkelanjutan dan memenuhi kepentingan nasional. 13. Bahwa atas segala hal yang diuraikan Pemerintah di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa keterangan para ahli yang diajukan Para Pemohon tidak memberikan dasar konstitusional yang cukup untuk menyimpulkan bahwa norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 348 V. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 4. Menyatakan ketentuan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), 51A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 51B Ayat (1), Ayat (2) huruf d, Pasal 60 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 60A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pasal 60B Ayat (1), Ayat (2) huruf d, Pasal 75 Ayat (3), ayat (4) Ayat (5), Ayat (7), serta Pasal 75A Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 349 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), Pasal 75A dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), serta Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 350 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 351 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU Minerba sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. Pasal 51 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. Pasal 51 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. Pasal 51 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang 352 dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. Pasal 60 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. Pasal 60 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 75 ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Pasal 75 ayat (5) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 51A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara 353 prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. Pasal 51A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. Pasal 51A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. Pasal 51A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 60A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. Pasal 60A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. Pasal 60A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. Pasal 60A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 75A ayat (2) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 354 a. luas WIUPK; b. status perguruan tinggi terakreditasi; dan c. peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Pasal 75A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. Pasal 75A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. Pasal 75A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-3A], di mana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai pelaku usaha. Pemohon I adalah Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi, sementara Pemohon II adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Adapun Pemohon III adalah dosen tetap pada Universitas Islam Indonesia [vide Bukti P-8], sementara Pemohon IV dan Pemohon V adalah mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-9 dan Bukti P-10]. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan terhadap mekanisme pemberian izin usaha pertambangan (IUP) secara prioritas agar benar-benar dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan dan berkepastian secara hukum, agar kebijakan afirmatif melalui pemberian prioritas IUP benar- benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mekanisme yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok usaha tertentu dengan modal atau akses yang besar. Sementara itu, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat 355 (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba membuka celah pemberian konsesi tambang yang dapat dilakukan tanpa lelang sehingga hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha beritikad baik untuk memanfaatkan kebijakan afirmatif pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan melalui diversifikasi usaha di sektor pertambangan, namun dipastikan akan kehilangan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses perolehan IUP karena mekanisme pemberian prioritas yang diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah menciptakan ketidakadilan. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II akan terpinggirkan oleh pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan atau akses politik. Kerugian ini bukan hanya berimplikasi pada hilangnya kesempatan peluang berusaha, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian menurut Pemohon I dan Pemohon II tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II menghendaki adanya mekanisme lelang dengan penawaran prioritas sehingga seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dan adil. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional yang potensial dialami Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terjadi. 6. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menjelaskan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), Pasal 75A dan ayat (5) UU Minerba, karena norma- norma pasal tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif (instrumen legitimasi) bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP melalui pemberian prioritas. 356 7. Bahwa pemberian prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi menurut Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V hanya dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat konstitusi. Dengan adanya kejelasan badan usaha yang diberikan prioritas tersebut maka kerugian hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, dengan dibatalkannya frasa “badan usaha swasta” akan menjaga fungsi dan martabat perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang independen, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik, karena perguruan tinggi tidak lagi dapat dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan badan usaha swasta yang selama ini terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan irreversible. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha (Pemohon I dan Pemohon II); sebagai dosen/pengajar (Pemohon III); dan sebagai mahasiswa (Pemohon IV dan Pemohon V). Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Di mana hak konstitusional dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “pemberian prioritas”, frasa “cara prioritas”, atau frasa “mendapat prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba; serta berlakunya frasa “badan usaha swasta” dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang disebabkan karena pemberian prioritas IUP menyebabkan pengelolaan minerba tidak dapat dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 357 NRI Tahun 1945, melainkan pemberian prioritas IUP hanya dinikmati oleh kelompok usaha tertentu dengan modal atau akses yang besar. Selain itu, menurut Pemohon III sampai dengan Pemohon V, dengan berlakunya frasa “badan usaha swasta”, perguruan tinggi akan dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan badan usaha swasta yang selama ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Uraian anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V dimaksud menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian norma Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6); Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5); Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6); Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5); Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7); serta Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A 358 ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba mengatur dua mekanisme pemberian IUP, yaitu mekanisme “lelang” dan “pemberian prioritas”. Kedua mekanisme ini menurut para Pemohon bersifat kontradiktif karena “lelang” bersifat terbuka dan kompetitif, sementara “pemberian prioritas” bersifat subjektif dari pemerintah dan menimbulkan perlakuan istimewa. 2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba seharusnya dimaknai “lelang dengan penawaran prioritas”. Melalui mekanisme lelang dengan penawaran prioritas, seluruh pelaku usaha termasuk badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dan adil. Sementara, instrumen afirmatif masih dapat diwujudkan secara bersamaan dengan instrumen penawaran prioritas kepada kelompok usaha kecil menengah, sehingga tujuan kebijakan afirmatif tetap tercapai tanpa menimbulkan ketidakadilan hukum. 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), Pasal 75A dan ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Seharusnya sumber daya mineral dan batubara dikuasai 359 oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Badan usaha swasta bukan kelompok yang membutuhkan afirmasi sehingga tidak berhak atas instrumen pemberian prioritas IUP. 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "badan usaha swasta" dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena pemberian prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi hanya dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat konstitusi. Dengan dibatalkan frasa tersebut akan menjaga fungsi dan martabat perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang independen, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik, karena perguruan tinggi tidak lagi dapat dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan badan usaha swasta yang selama ini terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan irreversible. 5. Bahwa menurut para Pemohon, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif tidak sejalan dengan hakikat dan fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 51 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”; 2. Pasal 51 ayat (3) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b.pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan c. penguatan fungsi ekonomi 360 organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah”; 3. Pasal 51 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 4. Pasal 51 ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah”; 5. Pasal 51 ayat (6) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; 6. Pasal 60 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”; 7. Pasal 60 ayat (3) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah”; 361 8. Pasal 60 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 9. Pasal 60 ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah”; 10. Pasal 60 ayat (6) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; 11. Pasal 75 ayat (3) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b diberikan prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK melalui penawaran prioritas”; 12. Pasal 75 ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberian WIUPK dengan cara pemberian prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 362 13. Pasal 75 ayat (7) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; 14. Frasa “badan usaha swasta” pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 serta mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. dan Rega Felix, S.H., M.H. yang didengarkan keahliannya pada persidangan tanggal 4 Desember 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2025 dan keterangan tertulis bertanggal 28 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2025, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I. dan Dr. Ir. Fadhila Achmad Rosyid, S.T., M.T., serta seorang saksi bernama Sarjono Amsan yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya pada persidangan pada tanggal 12 Januari 2026. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 363 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, alat bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan ahli dan/atau saksi yang diajukan para Pemohon dan Presiden/Pemerintah, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah pemberian WIUP mineral logam dan batubara kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah atau badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan dengan “cara lelang” atau dengan “cara pemberian prioritas”, yang bermuara pada pengaturan dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, serta diikuti dengan pengaturan dalam norma pasal dan ayat lainnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga sumber daya minerba tidak dapat dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. 2. Apakah frasa “badan usaha swasta” dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba telah menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta yang profit oriented dalam mengelola minerba sehingga tidak sejalan dengan kewajiban perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak sejalan pula dengan tujuan pengelolaan sumber daya minerba untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah melanggar Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil para Pemohon yang memohon pengujian konstitusionalitas norma pasal-pasal a quo terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu esensi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan 364 kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut merupakan landasan utama baik secara filosofis maupun secara yuridis konstitusional dalam pengelolaan kekayaan alam negara Indonesia, sebagaimana hal tersebut telah dinyatakan dalam berbagai putusan Mahkamah, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2005, dan diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025. Menurut putusan-putusan Mahkamah tersebut, makna “dikuasai negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 pada Paragraf [3.19] Mahkamah menegaskan antara lain: Bahwa 5 (lima) fungsi dalam penguasaan negara tersebut berlaku pula secara umum untuk penguasaan negara atas sumber daya alam strategis atau berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara, seperti halnya sumber daya berupa mineral dan batubara. Oleh karena itu, penguasaan negara atas sumber daya alam ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diprioritaskan untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung kehendak konstitusional agar penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dilaksanakan secara nyata, efektif, dan bertanggung jawab, serta senantiasa berorientasi pada terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perspektif tersebut, frasa “kemakmuran rakyat” merupakan konsep konstitusional yang tidak 365 dapat direduksi hanya menjadi ukuran-ukuran ekonomi makro, karena kemakmuran rakyat tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan peningkatan gross national product (GNP), gross domestic product (GDP), gross domestic product per capita (GDP per capita), ataupun laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam data statistik. Demikian pula, kemakmuran rakyat tidak dapat disimpulkan hanya dari meningkatnya nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh industri ekstraktif sebagai konsekuensi pemanfaatan sumber daya alam. Indikator-indikator tersebut pada hakikatnya dirancang untuk mengukur kinerja dan aktivitas ekonomi secara agregat, bukan untuk menggambarkan secara utuh apakah pengelolaan sumber daya alam benar-benar telah menghadirkan manfaat yang adil, merata, dan nyata bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, dalam pengertian konstitusional, kemakmuran rakyat harus dimaknai sebagai kondisi yang mencerminkan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara substantif, pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam, perlindungan hak-hak warga negara, serta terwujudnya keadilan sosial sebagaimana menjadi tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks demikian, penggunaan ukuran-ukuran statistik yang bersifat agregatif berpotensi menimbulkan ilusi kemakmuran, karena peningkatan rerata pertumbuhan ekonomi, meskipun juga penting untuk diketahui, namun belum tentu mencerminkan kondisi kesejahteraan seluruh rakyat. Padahal, amanat konstitusi tidak ditujukan untuk memakmurkan sebagian warga negara, melainkan mewajibkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, kemakmuran rakyat dalam pengertian Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai sebagai kemakmuran yang bersifat parsial atau terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan harus mencerminkan manfaat yang dialami dan dirasakan secara luas, adil, dan inklusif oleh segenap rakyat Indonesia. Bertolak dari pemahaman tersebut, penilaian terhadap tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat harus dilakukan secara komprehensif melalui parameter yang mencerminkan terwujudnya keadilan sosial secara substantif. Dalam konteks ini, selain memperhatikan peningkatan kesejahteraan ekonomi segenap rakyat Indonesia, penilaian tersebut juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya penurunan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang 366 antara lain tercermin dalam rasio gini (gini ratio), terjaga atau tidaknya kualitas hidup masyarakat, terlindungi atau tidaknya kualitas lingkungan sebagai ruang hidup rakyat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah sumber daya alam. Dengan demikian, kemakmuran rakyat dalam perspektif konstitusi merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya menuntut peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mensyaratkan pemerataan distribusi manfaat, pemenuhan hak-hak dasar, penghormatan terhadap partisipasi masyarakat, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan martabat manusia sebagai tujuan akhir penguasaan negara atas sumber daya alam. Dalam kaitan ini, pemahaman kata “rakyat” yang harus dimakmurkan atau ditingkatkan kesejahteraannya melalui penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat hanya dipahami sebagai rakyat atau generasi yang hidup saat ini, tetapi penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut juga harus memakmurkan atau mensejahterakan rakyat atau generasi yang hidup di masa datang, sebagai wujud dari keadilan antargenerasi. Terkait dengan keadilan bagi generasi yang akan datang tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwa: [3.18.1] Bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada umumnya memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi salah satunya sebagai penyangga kedaulatan bangsa Indonesia. Jika pulau-pulau kecil yang berada di sepanjang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dikelola dengan baik maka lambat laun akan hilang atau tenggelam. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, untuk meneguhkan pentingnya keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial maka norma Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Artinya, tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 367 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada keberlanjutan (sustainability) dari natural capital resources dan ekosistem yang sehat, sehingga penting untuk menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memelihara keadaan ekosistem agar tetap sehat. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bermula dari adanya Brundlant Report 1987, suatu publikasi yang dihasilkan oleh the World Commission on Environment and Development (WCED). Konsep ini menekankan pada pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip Ecologically Sustainable Development (ESD) yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang kuat (strong sustainable development). Prinsip ESD tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam implementasinya perlu mengadopsi pendekatan yang mencakup aspek-aspek, antara lain, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengambilan keputusan yang hati-hati, dan memastikan keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity) dan keadilan antar generasi (intergenerational equity) secara keseluruhan. Artinya, sekalipun wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil memiliki kekayaan sumber daya alam, namun dalam memanfaatkannya sebagai aspek nilai moneter menempatkannya sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, baik modal alam maupun buatan manusia keduanya harus dijaga daya dukungnya, sehingga generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Pemikiran ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembentukan UU 27/2007 yang pada pokoknya menyatakan dalam pemanfaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Dengan demikian, dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil apabila mendasarkan pada perspektif strong sustainable development, penting untuk menekankan pada nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat lingkungan hidup dari perspektif potensi ekonomi suatu wilayah atau sumber daya untuk menghasilkan nilai ekonomi atau kontribusi ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia adalah kemakmuran yang bersifat adil serta berkesinambungan. Dalam hal ini, negara, in casu pemerintah sebagai pelaksana undang-undang harus membuat kebijakan yang mempertimbangkan dengan saksama bahwa penguasaan sumber daya alam mampu menjamin bahwa generasi 368 yang akan datang mempunyai kesempatan yang setidak-tidaknya sama dengan yang dimiliki generasi saat ini ketika kebijakan terkait sumber daya alam dibuat dan diberlakukan. Oleh karena itu, penguasaan negara yang diwujudkan melalui lima fungsi penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas harus dimaknai secara utuh sesuai dengan konstruksi norma Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Frasa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan ataupun ditafsirkan secara sempit hanya terbatas pada penguasaan terhadap bahan galian atau mineral yang berada di dalam tanah. Penafsiran sempit yang demikian bukan saja bertentangan dengan makna gramatikal ketentuan a quo, tetapi juga mengaburkan tujuan konstitusi yang hendak diwujudkan melalui penguasaan negara atas sumber daya alam, yaitu demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perspektif konstitusi, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan modal konstitusional bangsa yang menjadi basis material bagi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, objek penguasaan negara tidak hanya mencakup sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi, tetapi meliputi seluruh sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi, di permukaan bumi, maupun di atasnya, termasuk tanah, air, sungai, danau, laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, hutan, ruang udara dan di atasnya, serta berbagai unsur lingkungan hidup yang menopang kehidupan manusia. Keseluruhan sumber daya tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, frasa “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” juga tidak dapat dimaknai terbatas pada sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbarui (non-renewable resources) seperti mineral dan batuan tambang. Dalam pengertian konstitusional, frasa tersebut mencakup pula sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable resources), seperti hutan, sumber daya hayati, dan berbagai manfaat lingkungan yang keberadaannya justru memperoleh nilai konstitusional karena kemampuannya untuk terus memberikan manfaat apabila dikelola secara benar dan lestari. Nilai suatu sumber daya alam tidak semata-mata ditentukan oleh hasil eksploitasi yang dapat segera dikonversi menjadi penerimaan finansial, tetapi juga oleh fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi secara berkelanjutan. 369 Dalam konteks tersebut, hutan, misalnya, tidak hanya menghasilkan kayu atau hasil hutan, melainkan juga menjalankan fungsi yang tidak tergantikan sebagai penyerap karbon, penghasil oksigen, pengatur tata air, pelindung keanekaragaman hayati, penyangga ketahanan iklim, sekaligus memiliki potensi menghasilkan nilai ekonomi baru melalui jasa lingkungan, perdagangan karbon, dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. [3.12.2] Bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan tersebut, maka harus didasarkan pula penyelenggaraan yang berwawasan lingkungan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Penyelenggaraan demikian tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara untuk memenuhi salah satu hak warga negara yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat [vide Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Dalam hal ini, tindakan mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya yang ditujukan hanya untuk mendukung kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan ruang hidup manusia dalam jangka panjang atau lintas generasi, niscaya akan berdampak pada kerusakan lingkungan semata yang berpotensi merusak kualitas hidup generasi yang akan datang atau masa depan. Oleh karena itu, apabila Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka kemakmuran yang dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah kemakmuran bagi rakyat dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemakmuran berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila dilandaskan pada paradigma yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa semua tindakan manusia kepada alam membawa dampak kepada manusia itu sendiri, baik dialami seketika oleh manusia yang melakukan tindakan tersebut, atau dialami nanti oleh generasi masa depan. Lebih lanjut, untuk memahami kata “alam” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 haruslah dilakukan dengan menggunakan paradigma sistemik yang memandang alam (termasuk lingkungan) sebagai satu kesatuan menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berkelindan, di mana alam terus tumbuh dan berkembang, mengikuti logika sebab-akibat yang non-linear (tidak seperti mesin), 370 fungsi alam bersifat fleksibel atau lentur; serta kemampuan alam untuk selalu terbuka beradaptasi atau menyesuaikan diri. Hal demikian berbeda dengan paradigma mekanistis yang memandang alam semata sebagai mesin yang bekerja linier, kaku, dan steril dari pengaruh lingkungan luar. Apabila paradigma mekanistik diterapkan untuk memandang pengelolaan kekayaan alam, maka alam dianggap semata sebagai wilayah eksplorasi di mana tindakan eksplorasi terhadap alam dianggap hanya akan berdampak secara lokal kepada lingkungan tempat tambang tersebut berada, bahkan akibat pada manusia yang berada di lingkungan tambang pun dianggap hal yang tidak terkait. Kerusakan lingkungan sekadar dianggap efek samping kegiatan pengelolaan kekayaan alam, yang tidak perlu dipikirkan maupun dipertimbangkan dengan serius. Paradigma dan praktik yang demikian niscaya menjauhkan tujuan kegiatan pengelolaan kekayaan alam yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu memberikan kemakmuran yang berkesinambungan, termasuk menjauhkannya dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mencakup parameter: 1) pemanfaatan sumber daya alam tidak sekadar dinilai dari adanya pertumbuhan ekonomi namun juga harus dinilai dari tidak adanya penurunan kualitas kehidupan segenap rakyat Indonesia; 2) pemanfaatan sumber daya alam tidak menyebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan yang menjadi ruang hidup bagi masyarakat setempat; 3) hasil sumber daya alam dinikmati secara merata dan membawa manfaat bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali, baik yang berada di daerah sekitar sumber kekayaan alam maupun yang berada di luarnya; 4) pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk generasi saat ini namun juga untuk generasi masa depan. [3.13] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan berlakunya frasa “dengan cara lelang” atau “dengan cara pemberian prioritas” untuk pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan. Persoalan 371 tersebut pada pokoknya bermuara pada pengaturan dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba yang kemudian diikuti dengan pengaturan dalam norma pasal dan ayat lainnya, yaitu norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6); Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6); Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba. Menurut para Pemohon pengaturan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena pemanfaatan atas sumber daya minerba menjadi tidak dapat dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasar amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon, yang memohon pemaknaan frasa tersebut menjadi “dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa frasa “dengan cara lelang” atau “dengan cara pemberian prioritas” khususnya dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU Minerba jika dirunut asal-muasalnya merupakan rangkaian norma yang telah bertransformasi sejak dibentuknya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009). Semula dalam UU 4/2009 norma Pasal 51 dirumuskan secara singkat bahwa, “WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang” [vide Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam]. Adapun Penjelasan Pasal 51 UU 4/2009 menyatakan, “Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya”. Dalam ketentuan tersebut, pihak yang dapat diberikan IUP masih terbatas yakni badan usaha, koperasi, dan perseorangan, tanpa ada pengaturan mengenai persyaratannya karena syarat perolehan WIUP tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah [vide Pasal 63 UU 4/2009]. Selanjutnya, ketentuan norma Pasal 51 UU Minerba mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) yang selengkapnya menyatakan: (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. (2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang; 372 b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Terkait dengan perubahan dalam UU 3/2020 diakomodasi pula perubahan pengaturan mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan minerba dengan menambahkan salah satu kewenangan, yakni melaksanakan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas [vide Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020]. Berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, Mahkamah telah menegaskan konstitusionalitas dari frasa “secara prioritas” sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 yang menyatakan antara lain: Apabila dicermati secara saksama berlakunya frasa “secara prioritas” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, frasa “secara prioritas” tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Artinya, prinsip prioritas yang diatur dalam norma a quo harus dipahami sebagai mekanisme untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang telah memenuhi aspek-aspek seperti persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial [vide Pasal 75 UU Minerba]. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pemberian penawaran WIUPK “secara prioritas” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, dalam batas penalaran yang wajar bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran WIUPK tersebut hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diprioritaskan mendapatkan IUPK. Hal ini sejalan dengan hakikat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Di mana wilayah tersebut telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional [vide Pasal 1 angka 34 UU Minerba]. Dalam kaitan ini, penawaran WIUPK hanya diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum dengan prioritas kepada BUMN dan BUMD [vide Pasal 75 UU Minerba]. Dalam konteks ini, prioritas dalam penawaran WIUPK tidak hanya ditentukan oleh status wilayah, tetapi juga oleh hasil evaluasi yang mempertimbangkan dampak ekonomis, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, ketentuan UU Minerba telah menentukan mulai dari asas, tujuan hingga penjabaran lebih lanjut dalam pasal-pasal mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan mineral dan batubara, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih, telah menjadi bagian dari kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar tidak terjadi kerusakan lingkungan [vide Pasal 6 ayat (1) huruf l UU Minerba]. 373 Pengawasan inilah yang harus diintensifkan realisasinya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan minerba dan batubara sebagaimana yang dikhawatirkan Pemohon. Selain itu, apabila ditinjau dari urutan waktu pembentukannya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba lahir sebagai hasil perubahan terhadap UU 4/2009. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba justru ingin menegaskan bahwa dalam hal penawaran WIUPK yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat tidak dapat dilakukan secara tidak selektif atau tidak hati-hati tetapi terikat dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 yang menyatakan, “Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”, hal ini dikarenakan meskipun secara gramatikal ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 mengalami perubahan, namun tetap memiliki makna yang sama yaitu bahwa BUMN maupun BUMD diprioritaskan dalam mendapat IUPK. Oleh karena itu, frasa “secara prioritas” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba merupakan frasa yang berfungsi sebagai penegasan adanya syarat berdasarkan prioritas dalam hal penawaran WIUPK yang kemudian syarat tersebut dinyatakan lebih jelas dalam Pasal 75 UU Minerba yang mengatur tentang pemberian IUPK. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa prioritas dalam penawaran WIUPK tidak hanya ditentukan oleh status wilayah, tetapi juga oleh hasil evaluasi yang mempertimbangkan dampak ekonomis, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, dilakukan kembali perubahan terhadap norma Pasal 51 UU 3/2020 melalui UU 2/2025 yang selengkapnya menyatakan: (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. (2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah. (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha 374 terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan norma Pasal 51 dalam UU 2/2025 tersebut yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon karena terdapat dua pilihan cara pemberian WIUP mineral logam kepada entitas usaha. Kedua pilihan cara pemberian WIUP tersebut adalah “cara lelang” atau “cara pemberian prioritas”, yang dirumuskan dalam satu kesatuan ayat dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2025. Rumusan demikian juga digunakan dalam norma Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025 terkait dengan WIUP batubara. Entitas usaha yang diberikan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas dimaksud tidak dibedakan, artinya dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan penggunaan istilah “lelang” dan istilah “pemberian prioritas” tersebut dapat menimbulkan pertentangan satu dengan yang lainnya (kontradiktif). Terlebih lagi, pertimbangan yang menjadi semacam “syarat” yang ditentukan untuk pelaksanaan lelang adalah mempertimbangkan hal berikut, yaitu: a) luas WIUP mineral logam atau luas WIUP batubara; b) kemampuan administratif/manajemen; c) kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d) kemampuan finansial [vide Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) UU Minerba]. Akan tetapi pertimbangan atau “syarat” tersebut tidak dilekatkan bagi pihak-pihak yang akan mengajukan atau mendapatkan WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan cara pemberian prioritas, karena pertimbangan untuk pemberian prioritas WIUP ditentukan dengan mempertimbangkan: i) luas WIUP Mineral logam atau WIUP batubara; ii) pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; iii) penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan iv) 375 peningkatan perekonomian daerah [vide Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) UU Minerba]. Pertimbangan “atau syarat” dimaksud tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria atau ukuran yang jelas untuk mendapatkan pemberian prioritas, misalnya yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, atau fungsi ekonomi ormas. Persoalannya kemudian adalah, karena WIUP dengan cara pemberian prioritas juga diberikan kepada badan usaha, lantas apa persyaratan yang harus dipenuhi. Jika hal tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 51 ayat (4) UU Minerba, ketentuan norma Pasal 51 ayat (4) UU a quo tersebut hanya menyatakan mekanisme pemberian dengan cara prioritas dimaksud dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (4) UU a quo dinyatakan bahwa sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [vide Penjelasan Pasal 51 ayat (4) UU Minerba]. Selebihnya, tidak terdapat pengaturan lain dalam UU Minerba mengenai pemberian prioritas atau dengan cara prioritas, yang sejatinya norma tersebut merupakan norma baru dalam perubahan UU Minerba. [3.13.2] Bahwa berkenaan dengan mekanisme pemberian prioritas tersebut, jika disandingkan dengan mekanisme/cara “lelang” dalam pemberian suatu hak tidak memberikan kejelasan karena hanya ditentukan melalui pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara terpadu atau one stop services (OSS). Sementara itu, jika dikaitkan dengan pengertian lelang secara umum dipahami bahwa lelang merupakan bagian dari proses seleksi dalam rangka pengalihan hak dari pemilik hak kepada pihak yang meminta hak dengan cara yang kompetitif, atau dengan cara mengadakan kompetisi yang diikuti lebih dari satu peserta di mana peserta yang akan menang adalah peserta dengan penawaran paling kompetitif dalam konteks yang paling menguntungkan bagi negara dan segenap rakyat Indonesia. Sementara itu, berkenaan dengan cara pemberian prioritas WIUP dalam norma Pasal 51 dan Pasal 60 UU Minerba, tidak ditentukan secara jelas maksud cara penentuan pemberian prioritas oleh negara, in casu pemerintah. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai terbuka ruang penilaian yang luas dan cenderung “subjektif” dalam 376 memberikan diskresi untuk menentukan lembaga/badan/entitas yang akan diberi WIUP tersebut. Bertolak dari pemahaman atas istilah atau terminologi “lelang” atau “pemberian prioritas” dimaksud, Mahkamah menilai terdapat sifat yang bertentangan, berlawanan, atau kontradiktif di antara keduanya. Dengan kata lain, dalam batas penalaran yang wajar, kedua cara tersebut tidak dapat diterapkan secara bersama-sama karena cara yang satu niscaya meniadakan atau menegasikan cara yang lainnya. Lelang yang kompetitif dan berkeadilan secara prosedural tidak akan tercapai apabila ada pihak peserta yang seharusnya mengikuti lelang namun kemudian memperoleh jalur prioritas (di luar lelang); demikian pula sebaliknya. Kedua cara/mekanisme tersebut apabila diterapkan pada wilayah persaingan yang sama, dan diikuti oleh peserta yang juga sama, tentu memunculkan ketidakadilan karena akan ada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memperoleh kemudahan melalui jalur prioritas (di luar lelang), sementara badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan lainnya, tetap diharuskan berkompetisi melalui jalur lelang yang notabene lebih berat dibandingkan jalur prioritas. Walaupun dengan menggunakan jalur pemberian prioritas pun, tidak semua pemohon izin dapat dipastikan akan memperoleh WIUP karena terbatasnya wilayah pertambangan. Namun, hal krusial yang harus diperhatikan, batasan untuk dapat diberikan atau tidak WIUP dengan jalur prioritas tersebut, tidak ditentukan parameter yang jelas sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon, sehingga tidak terdapat jaminan bahwa pemberian WIUP akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan atau kemakmuran. Padahal WIUP secara prioritas tersebut diberikan dengan pertimbangan harus berdampak pada koperasi dan usaha kecil dan menengah yang diberdayakan, fungsi ekonomi dari organisasi kemasyarakatan keagamaan yang dapat tumbuh dengan kuat, serta ekonomi di daerah dapat meningkat atau tumbuh dengan baik sebagaimana maksud yang terkandung dalam norma Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) UU Minerba. Tanpa ada kejelasan parameter dikhawatirkan unsur subjektifitas lebih mendominasi sehingga berdampak justru pada semakin meningkatnya kerusakan lingkungan. Dalam batas penalaran yang wajar, semestinya dilakukan seleksi tertentu dalam jalur prioritas 377 WIUP agar dapat diwujudkan keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan WIUP karena tidak semua pemohon WIUP berada pada level dan kemampuan atau kapasitas yang setara untuk berkompetisi pada usaha pertambangan meskipun sejatinya koperasi dan usaha kecil dan menengah memiliki persyaratan dan kemampuan untuk menjalankan usahanya setelah mendapatkan WIUP. [3.13.3] Bahwa usaha pertambangan merupakan industri ekstraktif yang padat modal sehingga secara alamiah membatasi pihak-pihak yang dapat berkompetisi dalam upaya memperoleh WIUP dan kemudian mengelolanya. Persaingan alamiah dalam arti persaingan yang sepenuhnya mengikuti logika ekonomi atau mekanisme pasar menimbulkan dampak yang dapat merugikan masyarakat yang selama ini berada di kawasan yang ditetapkan sebagai WIUP. Masyarakat setempat secara kemampuan ekonomi atau permodalan tidak akan mampu berperan menjadi pengelola WIUP, dan akhirnya hanya bisa menjadi pekerja bahkan penonton ketika kekayaan alam di wilayah yang selama ini mereka huni dan mereka jaga diambil oleh badan usaha dengan berlandaskan izin pengelolaan dari pemerintah. Skema kompetisi bisnis yang demikian juga rentan menutup, atau setidaknya memperkecil, peluang kelompok masyarakat lain yang berada di luar wilayah tambang untuk ikut menikmati hasil kekayaan alam yang sebenarnya juga menjadi hak masyarakat, mengingat kekayaan alam tersebut adalah milik rakyat Indonesia secara keseluruhan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan dilandasi semangat pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah dalam melakukan kebijakan afirmatif pemberian prioritas perizinan dimaksud hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung. Selain itu, diperlukan komitmen yang jelas terutama untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan dalam pengelolaan minerba. Terkait dengan hal di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa kebijakan afirmatif berupa pemberian prioritas harus tetap berada dalam semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Semangat tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi secara berkala salah satunya untuk menilai apakah tujuan pemberian prioritas dimaksud benar-benar dapat memberdayakan masyarakat serta apakah 378 ekonomi di daerah dapat meningkat atau tumbuh dengan baik sebagaimana dasar pertimbangan pemberian prioritas dalam norma Pasal 51 ayat (3) UU Minerba. Apabila pelaksanaan dari izin yang diberikan secara prioritas terbukti melanggar prinsip-prinsip pemberian izin sebagaimana dimaksud di atas dan menimbulkan kerugian serta kerusakan lingkungan maka izin yang telah diberikan tersebut harus ditinjau kembali atau dicabut agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat, termasuk untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar. Hal demikian karena kemakmuran yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukanlah kemakmuran atau kesejahteraan sesaat atau periodik melainkan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan hidup yang bersih dan sehat, untuk saat ini dan masa mendatang. [3.13.4] Bahwa dalam kaitan dengan kekhawatiran para Pemohon mengenai pemberian prioritas WIUP sebagai bentuk legitimasi pemanfaatan sumber daya mineral, penting bagi Mahkamah menegaskan ihwal fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) sebagai salah fungsi negara dalam mengejawantahkan penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk pengawasan dalam bidang usaha pertambangan, dari sisi hukum administrasi, adalah penerbitan/pemberian perizinan berusaha. Pengawasan melalui mekanisme penerbitan perizinan, dalam konteks pemberian WIUPK, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 agar dilakukan secara intensif dan berkala, sebagaimana pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.20.2] yang menyatakan sebagai berikut. “Terlebih, telah menjadi bagian dari kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar tidak terjadi kerusakan lingkungan [vide Pasal 6 ayat (1) huruf l UU Minerba]. Pengawasan inilah yang harus diintensifkan realisasinya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan minerba dan batubara sebagaimana yang dikhawatirkan Pemohon.” Dalam konteks pengawasan WIUP yang menjadi permasalahan para Pemohon dalam permohonan a quo, penilaian Mahkamah masih sama dengan pertimbangan hukum pengawasan dalam konteks pemberian WIUPK sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 a quo, yaitu pengawasan kepada pemegang izin harus pula diintensifkan realisasinya dan dilakukan secara berkala. Bahkan, dengan berpijak pada risiko kerusakan 379 lingkungan akibat kegiatan pertambangan, menurut Mahkamah negara perlu mengembalikan hakikat izin sebagai instrumen yuridis preventif. Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha pertambangan apapun kategori entitas dan/atau bentuk badan usahanya harus diawasi sehingga dapat dicegah tindakan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan kata lain, izin tidak boleh dimaknai sebagai pemberian hak yang sekali diberikan akan berlaku selamanya hingga jangka waktu izin berakhir tanpa adanya kemungkinan pencabutan atau pengakhiran dalam rentang waktu keberlakuannya. Rezim perizinan harus dikembalikan dalam konteks pengawasan, yaitu 1) izin diberikan secara selektif dengan parameter terukur yang ketat; 2) ada pembatasan jangka waktu yang rasional; 3) prosedur ekstraksi atau pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam diatur secara tegas; 4) dilakukan pengawasan intensif dan berkala; dan 5) apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan-ketentuan terkait perizinan dan pelaksanaan ekstraksi (termasuk di dalamnya adalah dampak kerusakan pada lingkungan) maka izin harus dicabut dan pelaku usaha pertambangan diberi sanksi pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Bahkan dalam kaitan dengan izin usaha pertambangan, menurut Mahkamah negara sudah seharusnya mulai mengembangkan dan menerapkan inovasi dan teknik usaha pertambangan yang ramah lingkungan (teknologi hijau) agar lingkungan tetap layak huni dan dapat memberikan dukungan secara maksimal bagi kehidupan masyarakat. Inovasi dan penerapan teknologi hijau demikian menurut Mahkamah sudah berada pada level yang mendesak mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan terbuka serta pemanfaatan kekayaan alam secara terbuka lainnya, sudah sedemikian parah, sehingga mengakibatkan berbagai bencana masif serta kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Teknik usaha pertambangan yang ramah lingkungan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pengejawantahan salah satu prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diakomodasi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus sebagai upaya memenuhi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dimaksud menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 bervisi ekologis yang menempatkan manusia (rakyat Indonesia) dan alam Indonesia sebagai dua hal yang tidak terpisahkan, sehingga kemakmuran bagi rakyat adalah juga kemakmuran bagi alam. Sebagai negara dengan konstitusi yang bervisi ekologis (green constitution) 380 keberhasilan penerapan visi tersebut akan menjadikan bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa yang terhormat dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba yang tidak memberikan kejelasan atau kepastian parameter diberikannya prioritas serta jaminan diusahakannya WIUP untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah dimaksud tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.13.5] Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (6) UU Minerba yang terkait dengan WIUP mineral logam; serta mempersoalkan pula WIUP batubara berkenaan dengan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) UU Minerba. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ternyata esensi yang dipersoalkan para Pemohon a quo menurut Mahkamah bermuara pada persoalan yang sama, yaitu berkenaan dengan kata “prioritas”, maka dengan telah dinyatakan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana amar putusan a quo, sebagai konsekuensi yuridisnya maka norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (6), serta Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) 381 UU Minerba turut terdampak oleh adanya putusan Mahkamah a quo. Oleh karena itu, makna frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba dengan sendirinya menjadi makna yang sama untuk frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (6); serta frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) UU Minerba. Dengan demikian, frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (6), serta Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) UU Minerba harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan terhadap norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, yaitu “dengan cara prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah dimaksud tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.13.6] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan frasa “mendapat prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (3) serta frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (5) dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba dimohonkan untuk dimaknai “lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas”. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama esensi yang dimohonkan tersebut, yaitu berkenaan dan bermuara pada kata “prioritas” telah ternyata memiliki kesamaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba serta frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (6), serta Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) UU Minerba yang telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis dalam rangka kesesuaian atau keselarasan keberlakuan norma maka frasa “mendapat prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (3) serta frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (5) dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba, harus pula dinyatakan 382 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan terhadap norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, yaitu “mendapat prioritas hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah dimaksud tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa hal berikutnya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon adalah frasa "Badan Usaha swasta" dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5); Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5); Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba. Dalam hal ini, menurut para Pemohon norma-norma a quo telah menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta yang profit oriented dalam mengelola minerba sehingga tidak sejalan dengan kewajiban perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak sejalan pula dengan tujuan pengelolaan sumber daya minerba untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, dari pasal/ayat terkait frasa “Badan Usaha swasta” yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tersebut, dalam pencermatan Mahkamah norma Pasal 75A ayat (2) UU Minerba ternyata tidak memuat frasa “Badan Usaha swasta”, sehingga untuk selanjutnya norma Pasal 75A ayat (2) dikecualikan dari pertimbangan hukum Mahkamah mengenai frasa “Badan Usaha swasta”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, secara konstitusional, hal mendasar yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah apakah badan usaha swasta diperbolehkan mengelola tambang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Persoalan demikian tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar perguruan tinggi 383 sebagai badan hukum yang bersifat non-profit, di mana sesuai dengan tridharma perguruan tinggi sasaran atau tujuan utama perguruan tinggi adalah untuk pendidikan, penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sementara sifat atau tujuan utama badan usaha swasta adalah mencari laba (profit oriented), termasuk usaha dalam sektor pertambangan. Dalam hal ini, berkenaan dengan tujuan dari badan usaha dimaksud, merujuk pada Pasal 1 angka 23 UU Minerba, Badan Usaha --“B” dan “U” ditulis dengan huruf besar-- diberi pengertian sebagai “setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, Badan Usaha yang dimaksud oleh UU Minerba adalah badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Dengan perbedaan tujuan pembentukan dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, tidak dapat dihindari bahwa perguruan tinggi dan Badan Usaha akan memunculkan perbedaan karakter kelembagaan yang mendasar. Idealnya perguruan tinggi tidak melakukan kegiatan usaha yang berujung pada profit oriented, karena hal tersebut akan menggeser tujuan utama perguruan tinggi didirikan. Namun demikian, secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 tidak melarang perguruan tinggi melakukan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan finansial, selama tidak keluar atau tidak menyimpang dari tujuan utama didirikannya perguruan tinggi. Terlebih, secara faktual perguruan tinggi memang dihadapkan pada kebutuhan biaya untuk menjalankan fungsi dan tujuan utamanya secara optimal karena kebutuhan biaya penyelenggaraan tersebut tidak sepenuhnya mampu ditanggung negara atau masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Secara konstitusional, dalam melaksanakan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perguruan tinggi memiliki hak secara kolektif untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan termasuk dari entitas bisnis seperti badan usaha sebagaimana dimaksudkan UU Minerba. Bahkan, sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif mencerdaskan kehidupan bangsa, badan usaha memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengembangan perguruan tinggi. Dalam cara pandang tersebut, frasa “dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, pemerintah pusat memberikan WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, 384 badan usaha milik daerah atau Badan Usaha swasta” dalam norma-norma yang dimohonkan pengujian, pemaknaannya harus ditekankan pada frasa “dalam rangka kemandirian dan keunggulan”. Kewajiban badan usaha dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Secara normatif, norma Pasal 86 ayat (1) UU 12/2012 menyatakan, “Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi”, dan norma Pasal 87 UU 12/2012 menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sekalipun secara normatif langkah dan upaya melibatkan perguruan tinggi dengan memberikan prioritas bagi BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, keterlibatan yang dimaksud dalam norma a quo tidak boleh menggerus dan mengorbankan kemandirian perguruan tinggi. Dalam konteks ini, keterlibatan dimaksud tetap harus dalam bingkai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu untuk menguatkan misi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan berupa keterlibatan langsung sebagai pengelola atau mengurus bisnis minerba. Bilamana terlibat langsung sebagai pengelola, perguruan tinggi akan kehilangan kedudukan strategisnya sebagai salah satu institusi penting yang menjaga moral bangsa dalam proses pembangunan. Selain itu, dalam semangat menjaga kemandirian perguruan tinggi, penting bagi Mahkamah mengingatkan, terbukanya kesempatan yang diatur dalam norma-norma a quo tidak boleh menjadi jebakan bagi perguruan tinggi yang berakibat lumpuhnya kontrol perguruan tinggi sebagai salah satu garda depan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa "Badan Usaha swasta" dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5); Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5); Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 385 [3.15] Menimbang bahwa terhadap norma lain yang terdapat dalam UU Minerba sepanjang memuat frasa “dengan cara pemberian prioritas”, frasa “dengan cara prioritas”, frasa “mendapat prioritas”, atau penyebutan sejenis yang terkait dengan perizinan IUP, IUPK, WIUP, dan WIUPK yang belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo maka keberlakuannya menyesuaikan dan tunduk pada Putusan a quo. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1); frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (6) serta Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6); frasa “mendapat prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (3); serta frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (5) dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba, telah ternyata bertentangan dengan ketidakpastian hukum yang adil, pengembangan pengetahuan dan teknologi, serta penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “Badan Usaha swasta" dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba ternyata telah menjamin hak atas pengembangan pengetahuan dan teknologi serta penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 386 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 387 3. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 4. Menyatakan frasa “dengan cara pemberian prioritas” dalam norma Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 5. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian 388 prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 6. Menyatakan frasa “mendapat prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 7. Menyatakan frasa “dengan cara prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (5) dan Pasal 75 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 8. Menyatakan frasa “cara prioritas” dalam norma Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), dan Pasal 75A ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dengan cara pemberian prioritas yang hanya dapat diberikan dengan 389 parameter yang jelas melalui proses penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga pemberian prioritas dimaksud tidak dipahami serta-merta sebagai tindakan penunjukan langsung”; 9. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 10. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Fransisca, dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 390 ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo ttd. Fransisca ttd. Yunita Rhamadani