160/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 160/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Boyamin Bin Saiman, S.H; Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat; Alamat : Jalan Anwar Nomor 122-123, Ngoresan RT/RW 001/022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2024 memberikan kuasa kepada C.N. Harno, S.H., Muzaki Dwi Ibnu, S.H., Rinaldi Putra, S.H., Rudi Marjono, S.H., Ade Cucun Sukmana, S.H, Marselinus Edwin Hardhian, S.H., CMLC, para advokat dari Kantor Boyamin Saiman Law Firm, yang beralamat di Jalan Budi Swadaya No. 43 RT 015/RW 04, Kemanggisan Jakarta Barat, dan kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Georgius Limart Siahaan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; 2 Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 5 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 156/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 12 November 2024 dengan Nomor 160/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Desember 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang- undang Mahkamah Konstitusi”). 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5) Bahwa Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tata cara uji materi dan formil terhadap suatu Undang-Undang ; 6) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. OBJEK PERMOHONAN Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapnya berbunyi: Pasal 30 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Terhadap:Pasal 1 Ayat (3) , Pasal 27 Ayat (1) , Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4 C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021). 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: 5 Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) yang merasa telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku berkeinginan mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas KPK kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto dan jika lolos seleksi tentunya untuk diserahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo yang sah dan berwenang membentuk Panitia Seleksi KPK dan menyerahkan hasilnya kepada DPR-RI. Kerugian Konstitusional Pemohon. 1. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU- III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 6 kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (vide Bukti P-1) berkeinginan menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 karena merasa memenuhi kualifikasi menjadi calon Dewan Pengawas KPK sebagaimana syarat-syarat yang diatur Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu WNI, pekerjaan advokat, umur 56 tahun, lahir 20 Juli 1968, NIK : 3372022007680002, telah mengabdi dan bekerja bidang hukum sejak tahun 1994 di Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Semarang, beralamat Jalan Awan Nomor 122-123, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, kontak person HP. 081218637589; 4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah melalui sarana yang benar dan sah yaitu akan mendaftar calon Dewan Pengawas KPK terhadap Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto. Pemohon tidak mengajukan pendaftaran kepada Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden Joko Widodo karena Pansel bentukan Presiden Jokowi tidak sah dan tidak berdasar ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ tahun 2002; 5. Bahwa Pemohon akan gagal memdaftar kepada Pansel KPK dikarenakan saat ini DPR telah menerima hasil Pansel bentukan Presiden Jokowi dan apabila dibiarkan maka DPR dapat dipastikan akan melakukan pembahasan dan pemilihan 5 ( lima ) orang dari 10 orang hasil Pansel KPK untuk disetujui menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK; 6. Bahwa Pemohon dirugikan apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk Pansel Capim dan Cadewas KPK dikarenakan Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon , sementara Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR. Pemohon 7 sengaja tidak mendaftar Pansel bentukan Presiden Jokowi karena hasilnya akan bermasalah secara hukum maupun politik; 7. Bahwa berdasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 yang berwenang membentuk Pansel dan mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR adalah Presiden periode 2024-2029, hal ini berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 alinea terkhir dan halaman118 alenia pertama yang berbunyi: Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). 8. Bahwa Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2024 telah berkirim surat Somasi kepada Presiden Joko Widodo yang berisi larangan kepada Presiden Jokowi untuk mengirimkan hasil Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Bapak Prabowo Subianto). 8 Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117-118 , namun demikian pada tanggal 15 Oktober 2024 Presiden Jokowi nekat tetap mengirimkan hasil Pansel bentukannya kepada DPR-RI ( https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/jokowi-sudah-kirim- surat-presiden-tentang-capim-dan-dewas-kpk-ke-dpr ) 9. Bahwa Pemohon tidak mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 kepada Pansel yang dibentuk Bapak Joko Widodo (Presiden 2019-2024) dikarenakan Presiden Joko Widodo (periode 2019-2024) tidak berhak dan tidak berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus tidak berhak dan tidak berwenang menyerahkan kepada DPR-RI hasil Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK; 10. Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2024 telah berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subiyanto untuk mengajukan permohonan pembentukan Pansel KPK dengan maksud hendak mengajukan mendaftarkan diri menjadi calon Dewan Pengawas KPK. Pemohon akan mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK karena hanya Presiden periode 2024-2029 (Bapak Jenderal TNI (HOR) (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo) yang berhak dan berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus menyerahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029; 11. Bahwa Pemohon telah menyampaikan hal penting untuk menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keabsahan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dikarenakan jika tidak sah maka akan menjadi obyek gugatan Praperadilan oleh pelaku korupsi yang dibidik oleh KPK. Tersangka korupsi dapat dipastikan akan melakukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan status Tersangkanya dengan alasan penetapan Tersangka tidak sah dikarenakan dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dihasilkan oleh proses yang tidak sah dan Saya yakin suatu saat akan ada Hakim yang mengabulkan gugatan ini; 12. Bahwa tidak absahnya Pimpinan KPK dalam hal ini karena dibentuk Pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden Jokowi pada 9 tanggal 15 Oktober 2024. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 tahun 2022 menyatakan dengan jelas bahwa Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah dibentuk Pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden periode 2024-2029 sehingga dengan demikian produk Presiden Jokowi adalah tidak sah; 13. Bahwa Presiden Prabowo Subianto semestinya membentuk Panitia Seleksi calon Pimpinan dan Dewas KPK tersendiri dan menyerahkan hasilnya kepada DPR tanpa terikat dengan produk Pansel yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk mencegah permasalahan hukum yang harus dihadapi KPK periode 2024-2029. Produk Presiden Jokowi jika diteruskan oleh DPR dan dilantik menjadi Pimpinan/Dewas KPK periode 2024-2029 juga akan menimbulkan permasalahan konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi; 14. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 Ayat (1) dan (2) kata “Presiden” dan “Pemerintah” tanpa dimaknai Presiden dan Pemerintah yang periodenya sama dengan Capim dan Cadewas KPK maka akan merugikan Pemohon yaitu tidak dapat menjadi Dewas KPK yang sah dan berkepastian hukum sehingga tidak akan berdampak dibatalkan oleh proses hukum dalam bentuk digugat keabsahannya ke PTUN dan atau MK; 15. Bahwa kerugian Pemohon akan hilang apabila Pasal 30 Ayat (1) dan (2) kata “Presiden” dan “Pemerintah” dimaknai adalah Presiden RI dan Pemerintah RI yang periode masa jabatan akan sama dengan Capim dan Cadewas KPK setelah dilantik pada akhir Desember 2024; 16. Bahwa dengan dimaknainya kata “Presiden “dan “Pemerintah“ adalah Presiden dan Pemerintah yang bersamaan dengan periode KPK maka Pemohon akan berkesempatan menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 dikarenakan akan dibentuk Panitia Seleksi KPK oleh Presiden Prabowo Subiyanto; 17. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah melanggar, merugikan hak konsitusional pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 10 Tahun 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 27 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 18. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1) Bahwa berdasar Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga semua hal harus berdasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Azas- azas hukum adalah termasuk diantaranya adalah azas keabsahan dan azas kepastian hukum yang berkeadilan sehingga penyelenggaraan akan selalu patuh untuk melaksanakan konstitusi, Undang-Undang dan segala peraturan yang berlaku termasuk Putusan-Putusan yang diketok oleh Mahkamah Konstitusi. Negara/Pemerintah harus tunduk pada hukum tanpa kecuali guna mendatangkan keadilan dan 11 kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) Bahwa A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 1. Supremacy of Law. 2. Equality before the law. 3. Due Process of Law. Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut“The International Commission of Jurists” itu adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 3) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara; 4) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, 12 serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 5) Bahwa John Rawls di dalam bukunya A Theory of Justice (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. 6) Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya; 7) Bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 13 kekuasaan manapun; 8) Bahwa KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Pemilihan Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK yang bersifat independent haruslah berdasar hukum termasuk kepastian hukum, sehingga apabila ingkarinya maka akan dapat menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu Keindependensian dan kinerja KPK. 9) Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur pembentukan Dewan Pengawas KPK yang tentunya penerapan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KPK berlaku untuk pembentukan Dewan Pengawas KPK yaitu melalui bersamaan pembentukan Pansel KPK ; 10) Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang bunyi lengkapnya : 1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. 2. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 11) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK adalah selama 5 tahun ( sebelumnya 4 tahun ) dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya untuk independensi KPK maka pemilihannya hanya dilakukan sekali oleh Presiden dan DPR dan Presiden Jokowi telah melakukannya tahun 2019 sehingga untuk Pimpinan KPK dan Dewas 14 KPK periode 2024-2029 semestinya hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subiyanto. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 alinea terkhir dan halaman118 alenia pertama yang berbunyi : Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019- 2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). 12) Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 maka pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029 ( Prabowo Subiyanto ) yang sekaligus Presiden Prabowo Subiyanto yang menyerahkan hasil Pansel aquo kepada DPR-RI periode 2024-2029 untuk dibahas dan disetujui sebanyak 5 orang untuk kemudian dilantik menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. 15 13) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan o baik yang yang tertuang dalam amar maupun pertimbangan. Hal ini diperkuat berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU- XXII/2024 halaman 67 alenia 2 yang berbunyi : “Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang.” 14) Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, DPR-RI telah menerima 10 orang calon Pimpinan KPK dan 10 orang Calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan Presiden Joko Widodo berdasar hasil Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. DPR berpotensi akan mengesahkan calon-calon yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo yang mana jelas-jelas bertentengan dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022; 15) Bahwa untuk terpenuhinya keinginan Pemohon menjadi calon anggota Dewas KPK secara sah dan kredibel maka diperlukan pemaknaan kata “ Presiden “ dan kata “ Pemerintah “ oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewas KPK yang akan dipilih dan dilantik; 16) Bahwa untuk memastikan proses pemilihan dan pengesahan capim dan cadewas KPK serta pelantikannya sah dan kredibel maka maka diperlukan pemaknaan kata “ Presiden “ dan kata “ Pemerintah “ oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewas KPK yang akan dipilih dan dilantik; 17) Bahwa untuk memastikan dipatuhinya ketentuan Presiden dan Pemerintah hanya sekali melakukan seleksi Capim dan Cadewas KPK serta menyerahkan hasil Pansel kepada DPR maka diperlukan Putusan Mahkamah Konstitusi secepatnya dan sesingkat-singkatnya; 16 E. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan frasa “Presiden” pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Presiden hanya satu kali menyerahkan hasil Panitia Seleksi KPK kepada DPR yang masa jabatan Presiden sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK ”; 3) Menyatakan Frasa “Pemerintah” pada Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah hanya satu kali membentuk Panitia Seleksi KPK yang masa jabatan Pemerintah sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK ”; 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sebagai berikut: 17 1. Bukti P-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372022007680002 atas nama Boyamin; 2. Bukti P-02 : Fotokopi Somasi No: 137/MAKI/IX/2024 perihal : Somasi untuk tidak Mengirim kepada DPR Hasil Pansel KPK; 3. Bukti P-03 : Fotokopi Tanda bukti Kirim Surat Nomor Connote: 015460007137824 tertanggal 2 Oktober 2024; 4. Bukti P-04 : Fotokopi Surat perihal: Permohonan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas KPK Periode 2024 - 2029 oleh Bapak Prabowo Subianto tertanggal 21 Oktober 2024 , surat yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. 5. Bukti P-05 : Fotokopi Surat Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan atas Surat Penyerahan Hasil Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas KPK Periode 2024 - 2029 tertanggal 21 Oktober 2024 , surat yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia 6. Bukti P-06 : Fotokopi Surat Perihal : Permohonan Tidak Melakukan Proses Lanjutan Atas Penyerahan Dari Presiden Joko Widodo Terkait Hasil Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Dan Calon Dewan Pengawas KPK yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI tertanggal 21 Oktober 2024. 7. Bukti P-07 : Fotokopi Tiga tanda bukti kirim surat melalui JNE yang dikirim pada tanggal 22 Oktober 2024 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 18 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 19 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 20 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU KPK, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang merasa telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku berkeinginan mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas KPK kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto dan jika lolos seleksi tentunya untuk diserahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo yang sah dan berwenang membentuk Panitia Seleksi KPK dan menyerahkan hasilnya kepada DPR-RI; 3. Bahwa keinginan Pemohon untuk mendaftar menjadi anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 gagal karena saat ini DPR telah menerima hasil Pansel bentukan Presiden Jokowi dan apabila dibiarkan maka DPR dapat dipastikan akan melakukan pembahasan dan pemilihan 5 (lima) orang dari 10 orang hasil Pansel KPK untuk disetujui menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk panitia seleksi calon Pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK dikarenakan Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon, sementara Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR. Pemohon sengaja 21 tidak mendaftar Pansel bentukan Presiden Jokowi karena hasilnya akan bermasalah secara hukum maupun politik; 5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan (2), kata “Presiden” dan “Pemerintah” tanpa dimaknai Presiden dan Pemerintah yang periodenya sama dengan calon Pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK maka akan merugikan Pemohon yaitu tidak dapat menjadi Dewan Pengawas KPK yang sah dan berkepastian hukum sehingga tidak akan berdampak dibatalkan oleh proses hukum dalam bentuk digugat keabsahannya ke PTUN atau MK; 6. Bahwa menurut Pemohon, akibat berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK telah melanggar, merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu yang berasal dari tidak adanya kepastian hukum mengenai Presiden dan Pemerintah yang berhak membentuk panitia seleksi calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas KPK. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 22 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK adalah selama 5 (lima) tahun dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya untuk independensi KPK maka pemilihannya hanya dilakukan sekali oleh Presiden dan DPR. Presiden Jokowi telah melakukannya tahun 2019, sehingga untuk Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 semestinya hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subiyanto; 2. Bahwa menurut Pemohon, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 maka pembentukan panitia seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden Periode Tahun 2024-2029 yang kemudian menyerahkan hasil panitia seleksi a quo kepada DPR-RI periode 2024-2029 untuk dibahas dan disetujui sebanyak 5 (lima) orang untuk kemudian dilantik menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029; 3. Bahwa menurut Pemohon, kondisi di mana DPR-RI telah menerima 10 orang calon Pimpinan KPK dan 10 orang calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan Presiden Joko Widodo berdasar hasil panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. DPR berpotensi akan mengesahkan calon-calon yang diserahkan oleh Presiden Jokowi yang mana bertentangan dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022; 4. Bahwa menurut Pemohon, untuk memastikan proses pemilihan dan pengesahan calon Pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK serta pelantikannya sah dan kredibel maka diperlukan pemaknaan kata “Presiden” dan kata “Pemerintah” oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan pimpinan dan dewan pengawas KPK yang akan dipilih dan dilantik; Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 23 1.) Kata “Presiden” pada Pasal 30 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Presiden hanya satu kali menyerahkan hasil Panitia Seleksi KPK kepada DPR yang masa jabatan Presiden sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK”. 2.) Kata “Pemerintah” pada Pasal 30 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemerintah hanya satu kali menyerahkan hasil Panitia Seleksi KPK kepada DPR yang masa jabatan Presiden sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai presiden atau pemerintah periode yang mana yang berhak membentuk panitia seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Dalam hal ini, Pemohon beranggapan presiden dan pemerintah hanya dapat membentuk panitia seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK yang masa jabatan presiden dan pemerintah yang sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo. Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 24 untuk umum pada 25 Mei 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 12 September 2024. Kedua putusan tersebut, meski tidak menguji dan memutus konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK sebagaimana permohonan a quo, namun pertimbangannya berkaitan erat dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022, halaman 118] Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 telah mempertimbangkan antara lain: Namun demikian, melalui putusan dalam permohonan a quo Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa berkenaan proses seleksi calon pimpinan KPK harus memperhatikan salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, di mana salah satu alasan Mahkamah menyesuaikan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun adalah agar pada saat penggantian, calon pimpinan KPK, termasuk Dewan Pengawas KPK, yang dihasilkan oleh panitia seleksi tidak lagi diajukan, disetujui, dan diangkat oleh pemerintahan pada periode yang sama dengan periode pemerintahan ketika pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut diangkat. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang dihasilkan dalam proses seleksi dan disetujui/diangkat pada pemerintahan yang berbeda akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak ada keterpengaruhan/ 25 ketergantungan kepada pemerintahan sebelumnya yang terlibat dalam pelaksanakan proses seleksi. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024, halaman 64] Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, maka yang perlu diperhatikan adalah demi independensi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, maka kedua jabatan tersebut idealnya diseleksi, diajukan dan disetujui pada pemerintahan yang berbeda periodenya dengan periode jabatan a quo. Dalam artian, proses seleksi dan pengangkatan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK tersebut melibatkan pemerintahan yang sebelumnya sehingga proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi tidak lagi dilakukan oleh pemerintahan pada periode yang sama dengan periode Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK hasil seleksi tersebut. Pemahaman ini berbeda dengan pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya yang menginginkan seluruh proses dimaksud dilakukan oleh Presiden dan pemerintah yang sama dengan periode Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk memahaminya perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai bagaimana sebetulnya tahapan seleksi dan pengangkatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK, yaitu pada Pasal 30 dan Pasal 37E UU KPK yang pada pokoknya mengatur tahapan sebagai berikut. 1. Pemerintah membentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. 2. Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat mengumumkan penerimaan calon dan Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 hari kerja secara terus menerus. 3. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon yang disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. 4. Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden menyampaikan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 26 5. DPR wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon pimpinan KPK yang dibutuhkan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden. 6. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi dengan DPR selesai dilaksanakan. Dengan demikian, Presiden terikat pada ketentuan dalam undang-undang tersebut dan juga terikat pada berakhirnya masa jabatan pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK. Agar tidak terjadi kekosongan Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas, maka Presiden yang menjabat pada waktu itu harus segera memulai proses pergantian Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK yang dimulai dengan pembentukan panitia seleksi. Dalam batas penilaian yang wajar, maka selain tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024, waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan proses ini menunggu pembentukan panitia seleksi oleh pemerintahan berikutnya karena dapat mengakibatkan kekosongan dalam jabatan Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas. Selain itu, apabila diletakkan dalam sekuens waktu antara proses seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK sampai dengan pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode Tahun 2024-2029, yaitu pada sekitar pertengahan Desember 2024, dan dikaitkan dengan waktu pelantikan DPR- RI Periode Tahun 2024-2029 dan pelantikan Presiden Periode Tahun 2024-2029, logika yang digunakan oleh Pemohon akan berakibat tidak dapat dilantiknya Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tepat waktu pada sekitar pertengahan Desember 2024. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan anggota DPR Periode 2024-2029 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Presiden Periode Tahun 2024- 2029 dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Artinya, jika proses seleksi yang di dalamnya terdapat proses pengajuan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam periode yang sama dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, maka proses seleksi baru akan dimulai setelah tanggal 20 Oktober 2024. Dengan sekuens waktu sebagaimana diuraikan di atas, dalam batas penalaran yang wajar, panitia seleksi tidak akan menghasilkan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang bisa dilantik pada sekitar 27 pertengahan Desember 2024. Jika logika Pemohon tersebut diikuti, dapat dipastikan akan terjadi kekosongan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam beberapa waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, tanpa bermaksud menilai penerapan proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024- 2029, proses seleksi hingga pengangkatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Periode Tahun 2024-2029 terjadi pada masa transisi atau pergantian pemerintahan dan dengan demikian dalam proses tersebut tidak dapat terhindari situasi di mana proses seleksi calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK melibatkan dua periode pemerintahan yang berbeda. Namun demikian, sebagaimana diuraikan dalam sekuens waktu tersebut, proses seleksi a quo telah dimulai oleh pemerintahan periode sebelum pergantian Presiden dan anggota DPR, dan telah menghasilkan calon yang kemudian diajukan kepada DPR yang baru yaitu DPR Periode 2024-2029 untuk dipilih dan ditetapkan oleh DPR. Dalam hal ini, calon yang ditetapkan DPR dan diangkat oleh Presiden tetaplah calon hasil seleksi panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya dan proses seleksi tersebut tidak dilaksanakan atau diulang lagi oleh pemerintahan yang baru. Fakta ini menurut Mahkamah tetap berkesesuaian dengan kehendak Mahkamah sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 dan tidak sesuai dengan pemahaman Pemohon yang dimintakan dalam permohonannya. [3.10.2] Bahwa selain itu, apabila dicermati, Pemohon dalam mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusionalitas bersyarat kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU KPK dengan alasan karena dikhawatirkan penerapannya akan bertentangan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, tanpa menyebutkan atau menguraikan alasan lain yang mendukung dalil tersebut. Berkenaan dengan alasan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemaknaan putusan Mahkamah a quo sebagaimana kemudian ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 adalah berbeda dengan pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon, di mana Pemohon meminta pemaknaan agar pemerintah atau presiden membentuk panitia seleksi adalah pemerintah yang masa jabatannya sama dengan calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas, alasan yang logis mengapa proses pemilihan calon pimpinan KPK dan calon Dewan 28 Pengawas KPK lebih tepat dilakukan oleh pemerintah dalam masa jabatan yang sama dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tersebut. Terlebih, Permohonan Pemohon apabila dikabulkan, quod non, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap penerapan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, di mana norma tersebut menjadi sulit atau bahkan tidak dapat diterapkan secara adaptif dan tidak dapat menyesuaikan dengan situasi serta sekuens waktu yang tersedia tatkala dilakukan seleksi dan pengesahan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK adalah telah cukup jelas sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain berkenaan dengan Presiden atau pemerintah yang mana yang berhak menerapkan norma a quo. Dengan berpedoman pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 serta pertimbangan putusan ini, norma Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK serta norma Pasal lainnya yang berkenaan dengan tata cara proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dapat diterapkan sesuai dengan sekuens waktu dan kondisi yang ditimbulkan akibat adanya transisi pemerintahan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU KPK karena menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU KPK adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 29 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 18.16 WIB oleh Suhartoyo selaku Ketua merangkap 30 Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas