16/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 16/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : R. Odjahan Silalahi Pekerjaan : Pensiunan PNS Alamat : Jalan Pondok Sari I/15, RT 010 RW 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Lesmar Rumasondi Pekerjaan : Petani Alamat : Silalahi Dusun IV Desa Silalahi I, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Lamson Sidabariba Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisambungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Februari 2025 memberi kuasa kepada S. Roy Andrian, S.H., B.A., Feerdi Annes, S.H., dan Antonius N. Bimo Prakoso, O.F.M., S.H., para Advokat yang tergabung dalam kantor hukum Andrian Law Practice, 2 beralamat di Kota Kasablanka, Office Tower 88, Lantai 18, Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 24 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 4 Maret 2025 dengan Nomor 16/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH [1.1] Bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Mahkamah”), sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu: • UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” • Pasal 10 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 3 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” • Pasal 29 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” • Pasal 9 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU P3”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” • Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”), yang memberikan definisi sebagai berikut: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 4 [1.2] Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) yang artinya Mahkamah bertugas menjaga agar undang-undang (“UU”) – yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 – tidak bertentangan dengan konstitusi. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya. [1.3] Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberi tafsir atas ketentuan pasal-pasal dari suatu UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal- pasal dari UU merupakan tafsir bersifat final/akhir yang memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah kerap juga disebut sebagai the final interpreter of the constitution. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal UU yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, maka dapat dimintakan penatatafsirannya kepada Mahkamah. [1.4] Bahwa dalam hal ini, pasal UU yang hendak dimohonkan pengujian materiil adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP. KUHP yang dimaksud adalah Wetboek van Strafrecht yang pemberlakuannya sebagaimana ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah. Pemohon menganggap rumusan norma dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah melahirkan penafsiran yang beraneka ragam (multitafsir) sehingga menciptakan situasi ketidakpastian hukum dan suasana ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) para Pemohon yang sudah dilindungi dalam konstitusi. Oleh karena itu, permohonan uji materiil Pasal 170 ayat (1) KUHP ini diajukan karena rumusan norma dalam pasal tersebut dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. [1.5] Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengujian materiil dengan objek permohonan Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. 5 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [2.1] Bahwa masing-masing dari para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Bukti-bukti P-3a, P-3b, P-3c), sehingga memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. [2.2] Bahwa selanjutnya Pemohon akan menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang rumusannya bersifat ambigu. Merujuk pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, dan juga merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Lima syarat tersebut adalah: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional tersebut dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi. [2.3] Bahwa kelima syarat di atas Pemohon yakini telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapnya, seperti diuraikan di bawah ini: a. Syarat pertama terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. b. Syarat kedua menyangkut keberlakuan suatu UU yang dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Dalam hal ini, UU yang merugikan tersebut adalah KUHP, lebih 6 spesifiknya Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2024, para Pemohon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Vonis bersalah itu dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 (Bukti P-4a) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 781/Pid/2024/PT MDN tanggal 29 April 2024 (Bukti P-4b) juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1243 K/Pid/2024 tanggal 20 September 2024 (Bukti P-4c). Padahal dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam nota pembelaan (pledoi), memori banding maupun memori kasasi, para Pemohon telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak tepat penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP pada perkara pidana para Pemohon – yang sebenarnya adalah peristiwa penebangan pohon liar yang tumbuh sendiri di atas sebidang lahan belum termanfaatkan seluas 300 m2 milik Pemohon I. Namun oleh aparat penegak hukum dan juga Judex Facti/Judex Juris, Pasal 170 ayat (1) telah ditafsirkan dengan sangat luas sehingga diterapkan pada perkara perusakan barang. Padahal dengan menggunakan metode penafsiran yang tepat dalam hukum pidana, Pasal 170 KUHP harusnya dimaknai sebagai delik openlijk geweld (diterjemahkan: kekerasan terbuka/terang- terangan/di muka umum) serta dikaitkan dengan “ancaman bahaya terhadap ketertiban umum”. Oleh karena itu, Pemohon menganggap Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam rumusan seperti sekarang ini, nyata- nyata telah mengundang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada gilirannya, kondisi ketidakpastian ini membuat para Pemohon merasa tidak aman serta takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk memanfaatkan harta benda dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu, adalah hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah pernah dimohonkan pengujian materiil dalam perkara nomor 99/PUU-XIII/2015, namun permohonan tersebut ditarik kembali oleh pemohon dan dikabulkan oleh 7 Mahkamah sesuai Ketetapan No. 99/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, materi muatan Pasal 170 ayat (1) KUHP belum pernah diuji konstitusionalitasnya, sehingga permohonan a quo dapat diajukan dan tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem. c. Syarat ketiga terpenuhi, yaitu kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan faktual dimana para Pemohon telah divonis bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Ini telah dikemukakan pada butir b di atas. Dan hingga tanggal permohonan ini para Pemohon masih sedang menjalani masa hukuman pidana di Sidikalang. Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait kerugian konstitusional masing-masing Pemohon. (i) Kerugian konstitusional Pemohon I (R. Odjahan Silalahi) Pemohon I adalah ahli waris yang sah dari pembuka/ perintis kampung (sipukka huta) bernama Ompu Raundung Rumasondi, sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pdt.G/1997/PN-Sdk tanggal 25 November 1997 (Bukti P-5a) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 239/PDT/1998/PT-MDN tanggal 28 September 1998 (Bukti P-5b) juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2325 K/Pdt/2000 tanggal 26 Juni 2002 (Bukti P-5c). Sebagai ahli waris dari pembuka/ perintis kampung, Pemohon I bersama-sama ahli waris lainnya memiliki hak kepemilikan yang sah atas sawah, tanah perladangan serta tanah pertapakan, termasuk tanah lokasi penebangan pohon dalam perkara pidana Pemohon, yang kesemuanya itu terletak di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Dusun III Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Pada tanggal 27-28 Januari 2021, Pemohon I selaku ahli waris melakukan pembersihan atas suatu bidang lahan yang termasuk dalam harta warisan peninggalan dari sang pembuka/perintis kampung. Lahan dibersihkan, mengingat kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman dan semak-semak yang tumbuh liar atau tumbuh sendiri dan tidak ada pemiliknya (Res Nullius). Tujuan pembersihan lahan adalah 8 untuk membangun rumah pensiun di mana rumah tersebut sudah selesai dibangun dan dihuni oleh Pemohon I dan istri. Pembersihan lahan dilakukan dengan dibantu Pemohon II (tanpa upah) dan Pemohon III (dengan upah). Akan tetapi, pembersihan lahan oleh para Pemohon dengan menebang pohon-pohon liar tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. Dalam hal ini, hak Pemohon I atas kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan keberadaan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang rumusannya telah mengundang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang faktual. Di samping itu, keberlakuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dalam penerapannya ternyata dimaknai dengan sangat luas dan beragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, pada gilirannya membuat Pemohon I menjadi merasa takut untuk memanfaatkan harta benda berupa tanah yang berada dibawah kekuasaannya, misalnya dengan menebang pohon-pohon liar yang tumbuh sendiri secara alami (Res Nullius) di atas tanah milik Pemohon I. Dalam hal ini, hak Pemohon I untuk memanfaatkan harta benda dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diberikan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga telah dirugikan dengan keberadaan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang faktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. (ii) Kerugian konstitusional Pemohon II (Lesmar Rumasondi) Pemohon II adalah seorang sanak saudara dari Pemohon I. Pada tanggal 28 Januari 2021, Pemohon II dengan niat tulus membantu Pemohon I melakukan pembersihan lahan tanpa menerima upah sepeser pun. Pemohon II bersedia membantu pembersihan lahan, karena mengetahui dan meyakini Pemohon I sebagai pemilik 9 lahan. Pemohon II juga meyakini bahwa pohon-pohon yang akan dibersihkan adalah tumbuh sendiri di atas lahan yang kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman dan semak-semak yang tumbuh liar dan tidak ada pemiliknya (Res Nullius). Akan tetapi, pembersihan lahan dengan menebang pohon-pohon liar tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. Dengan demikian, Pemohon II nyata-nyata mengalami kerugian konstitusional yang faktual. (iii) Kerugian konstitusional Pemohon III (Lamson Sidabariba) Pemohon III adalah seorang warga setempat yang mengerjakan pembersihan lahan dengan menerima upah dari Pemohon I hanya untuk sekedar mencari nafkah. Pemohon III bersedia menerima pekerjaan pembersihan lahan itu, karena mengetahui dan meyakini Pemohon I sebagai pemilik lahan. Pemohon III juga meyakini bahwa pohon-pohon yang akan dibersihkan adalah tumbuh sendiri di atas lahan yang kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman dan semak-semak yang tumbuh liar dan tidak ada pemiliknya (Res Nullius). Pemohon III hanya menebang pada tanggal 27 Januari 2021 namun tidak melanjutkan pekerjaan penebangan karena keberatan dari saksi pelapor Ebentua Rumasondi. Akan tetapi, perbuatan Pemohon III tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. Dengan demikian, Pemohon III nyata-nyata mengalami kerugian konstitusional yang faktual. Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, para Pemohon tetap menjalani putusan pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap, walaupun putusan tersebut dirasa sangat jauh dari keadilan. Meski demikian dan meski nantinya akan selesai menjalani masa hukuman, para Pemohon menganggap kerugian konstitusional berupa pemidanaan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang rumusannya multitafsir tersebut, sebagai sesuatu sangat serius yang menyangkut nama baik, harkat, dan martabat para Pemohon serta seluruh keluarga para Pemohon. 10 Disamping itu, agar kedepannya jangan ada lagi orang lain yang mengalami nasib pemidanaan seperti para Pemohon akibat kerancuan rumusan Pasal 170 ayat (1), yang berakibat orang-orang tidak bersalah terpaksa harus menjalani pidana penjara, maka para Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan a quo. d. Syarat keempat, yaitu kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang- undang yang dimohon. Nampak jelas adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan keberadaan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang, akibat ambiguitas perumusannya, pada tataran praktik peradilan telah ditafsirkan secara sangat luas dan beragam sehingga telah digunakan untuk mengkriminalisasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon. e. Syarat kelima tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi. Jika permohonan ini dikabulkan sehingga Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai sesuai dengan Petitum, maka unsur- unsur pidananya menjadi lebih lengkap sehingga otomatis beban pembuktiannya akan menjadi lebih berat – yang adalah logis belaka mengingat ancaman hukumannya juga cukup berat (5 tahun 6 bulan). Karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional yang saat ini dialami. [2.4] Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (masing-masing adalah warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) KUHP. Jika permohonan ini dikabulkan, maka ada kemungkinan kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. Dengan begitu, kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan dan Mahkamah berkontribusi positif dalam menciptakan kepastian hukum yang adil serta mencegah pelanggaran HAM dikemudian hari akibat ambiguitas perumusan norma pidana yang rawan disalahgunakan. 3. ALASAN PERMOHONAN Selanjutnya Pemohon akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai dalil-dalil Pemohon bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam rumusan seperti saat ini telah menimbulkan pengertian yang beragam dan multitafsir serta menciptakan ketidakpastian 11 hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. [3.1] Bahwa Pasal 170 KUHP (dalam Bab V – Kejahatan terhadap Ketertiban Umum) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan. [3.2] Bahwa terhadap rumusan pasal di atas dapat dilakukan beberapa metode penafsiran dalam hukum pidana, yang semuanya menyimpulkan bahwa norma Pasal 170 KUHP adalah “kekerasan terbuka”. Di negeri Belanda dari mana KUHP berasal, norma “kekerasan terbuka” disebut sebagai openlijk geweld. Berikut penjelasan masing-masing metode penafsiran pidana yang digunakan. PENAFSIRAN RESMI/OTENTIK [3.3] Bahwa mengingat adanya Memorie van Toelichting (selanjutnya disebut “MvT”), maka demi kepastian hukum harus diutamakan penafsiran resmi/otentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. (Catatan: Saat ini sudah tersedia terjemahan Bahasa Indonesia dari beberapa bagian penting MvT, yang penerjemahannya dilakukan oleh Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., dosen dan mantan dekan FH Universitas Katolik Parahyangan. Terjemahan tersebut telah dibukukan dengan judul Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van NORMA PASAL 170 KUHP ADALAH “KEKERASAN TERBUKA” (OPENLIJK GEWELD). NORMA INI MASUK DALAM BAB V KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM. 12 Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia), yang diterbitkan tahun 2021 oleh Institute for Criminal Justice Reform/ ICJR [selanjutnya disebut “Terjemahan MvT”] [Bukti P-6].) [3.4] Bahwa MvT kerap diterjemahkan sebagai “risalah pembahasan”, namun MvT hendaknya dimaknai sebagai “memori penjelas”, yang dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah “Penjelasan”. Tristam Pascal Moeliono selaku penerjemah juga menerjemahkan MvT sebagai “Penjelasan Umum dan Khusus”. Namun berbeda dengan Penjelasan atas undang-undang di Indonesia, MvT adalah Penjelasan atas rancangan undang-undang. MvT inilah yang kelak menjadi asal muasal munculnya “Penjelasan” atas undang-undang yang ada di Indonesia (sumber: Pengantar dan Penjelasan Terjemahan dalam Terjemahan MvT, hal. 10 dan 12 [Bukti P-6]). [3.5] Bahwa dengan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa KUHP juga memiliki penjelasan, namun penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan atas naskah awal (rancangan undang-undang). Sehingga, MvT sesungguhnya dapat disetarakan seperti layaknya Penjelasan dalam undang-undang di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika suatu pasal dalam KUHP ditafsirkan tanpa membaca MvT, maka itu bagaikan menafsirkan suatu pasal dalam undang-undang di Indonesia tanpa membaca penjelasan resminya. [3.6] Bahwa berdasarkan penafsiran resmi/otentik yaitu dengan merujuk pada MvT, diperoleh pemahaman yang terang benderang bahwa ketentuan norma Pasal 170 adalah “kekerasan terbuka” yang di negeri Belanda disebut sebagai openlijk geweld. Di Belanda, norma openlijk geweld dirumuskan dalam Pasal 141 KUHP Belanda (Pasal 154 dalam Naskah Asli/ O.R.O.), yang kemudian menjadi Pasal 170 dalam KUHP Indonesia. MvT secara tegas memberi judul: “VI. Kekerasan terbuka (openlijk geweld) (Pasal 154)” (sumber: Terjemahan MvT, hal. 278 [Bukti P-6]). Dengan demikian, jelas dan terang benderang bahwa ketentuan norma Pasal 170 KUHP Indonesia adalah “kekerasan terbuka” yang berasal dari openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda. [3.7] MvT tidak memberikan definisi untuk openlijk geweld. Namun jika MvT ditelaah dengan cermat (mulai hal. 278-282 dari Terjemahan MvT [Bukti P-6]), dapat dilihat bahwa openlijk geweld dipahami sebagai sebuah konsep yang memiliki makna tersendiri. Dan konsep openlijk geweld tersebut serupa atau ekivalen dengan 13 konsep vis publica dalam hukum Romawi atau force ouverte dalam Pasal 440 KUHP Perancis atau zamenrotting dalam Pasal 125 KUHP Jerman. Demikianlah Menteri Kehakiman Belanda Tuan Modderman berkata: “Di sini kita berhadapan dengan vis publica atau force ouverte (kekerasan terbuka) dari Pasal 440 Code Pénal” (Terjemahan MvT, hal. 282 [Bukti P-6]). [3.8] Sebagai sistem hukum yang lebih tua, dapat disimpulkan bahwa konsep vis publica dalam hukum Romawi merupakan asal muasal dari semua konsep tersebut (openlijk geweld atau force ouverte atau zamenrotting). Selanjutnya uraian berikut ini bersumber dari artikel “Offences Against the Res Publica: The Role of Public Interest Arguments in Cicero’s Forensic Speeches” oleh Elizabeth McKnight, khususnya halaman 251-255 (Bukti P-7). Meskipun kata vis dalam bahasa sehari- hari berarti segala bentuk kekerasan, namun dari pidato-pidato Cicero tampak jelas bahwa perkara-perkara vis ditafsirkan hanya mencakup kekerasan yang mengandung unsur publik, sehingga bertentangan dengan kepentingan republik (contra rem publicam). Norma vis berlaku bagi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mengganggu urusan publik; norma tersebut juga berlaku untuk kekerasan yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, sepanjang tindakan tersebut membahayakan ketertiban umum atau keselamatan warga negara secara umum. Akan tetapi, tindak kekerasan perorangan dalam perkara-perkara yang murni bersifat perdata tidak terkena norma vis (dalam hal mana harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata). Undang-undang yang hendak menyasar perbuatan yang melanggar kepentingan republik (contra rem publicam) pasti akan memberi penjelasan mengenai apa saja yang perlu dibuktikan agar terpenuhi unsur contra rem publicam. Contoh kasus dengan dakwaan vis adalah kasus pembunuhan Clodius oleh Milo. Pada tahun 52 SM, Milo mencalonkan diri sebagai konsul. Sebelum pemilihan, Clodius dan Milo bertemu di Via Appia di luar Roma. Dalam pertengkaran antara kedua belah pihak, Clodius ditikam berulang kali dan terbunuh. Mayat Clodius lalu dibawa kembali ke Roma oleh para pendukungnya, diarak di depan umum dan kemudian dibakar. Terjadilah kerusuhan yang meluas dan gedung senat dibakar. Milo kemudian diadili atas tuduhan vis (sumber: halaman 253, Bukti P-7). [3.9] Bahwa berdasarkan penelaahan seksama atas MvT, juga ternyata bahwa kejahatan force ouverte atau openlijk geweld atau zamenrotting adalah terkait erat 14 dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam kerusuhan. Demikianlah di dalam MvT kerap ada penyebutan yang sejenis seperti “pembuat onar, perusuh”, “kerumunan yang rusuh”, “berkerumun yang menjadi rusuh”, “kelompok massa yang rusuh”. Jadi, jika dipelajari dengan cermat seluruh penjelasan dalam MvT (mulai hal. 278-282 dari Terjemahan MvT [Bukti P-6]), maka dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari konsep vis publica atau force ouverte atau openlijk geweld atau zamenrotting adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam suatu kerusuhan massal. [3.10] Dengan demikian nyata bahwa maksud dan tujuan kriminalisasi melalui perumusan norma openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda (atau kekerasan terbuka dalam Pasal 170 KUHP Indonesia) adalah untuk menyasar kerumunan/kelompok orang yang berpotensi atau bahkan nyata-nyata rusuh/anarkis/onar sehingga otomatis mengganggu ketertiban umum. Dalam kerumunan tersebut, terjadi penggunaan kekerasan, baik terhadap orang ataupun barang. Atas dasar pemahaman ini, ide tentang “kerumunan rusuh/anarkis/onar” bersifat inheren atau bagian tidak terpisahkan dari norma openlijk geweld yang dirumuskan dalam Pasal 141 KUHP Belanda (atau Pasal 170 KUHP Indonesia). Contoh lazim peristiwa yang hendak disasar pasal ini, misalnya demonstrasi atau unjuk rasa oleh sekelompok massa yang berakhir dengan rusuh/anarkis/onar. [3.11] Bahwa dalam MvT ditegaskan, yang diancamkan pidana hanyalah orang- orang yang nyata-nyata melakukan kekerasan dalam kerumunan rusuh/anarkis/onar tersebut. MvT menyatakan: “Tiada seorangpun dapat dipersalahkan melakukan kejahatan itu terkecuali hal itu benar dilakukan dengan kekerasan.” (sumber: Terjemahan MvT, hal. 279 [Bukti P-6]) Artinya, tidak semua orang dalam kerumunan/kelompok peserta aksi unjuk rasa rusuh itu dapat dipidana, kecuali orang itu benar melakukan kekerasan. Ini berbeda dengan peraturan zamenrotting di Jerman yang menghukum setiap orang yang ikut serta dalam aksi yang berujung rusuh, terlepas apakah orang itu melakukan kekerasan atau tidak (lihat lebih lanjut: Paragraf [3.27]). [3.12] Bahwa meskipun nyawa atau harta benda perorangan dapat terkena dampak dari kejahatan openlijk geweld, hal itu merupakan ekses yang menjadi dasar untuk pemberatan pidana. Kepentingan hukum yang sesungguhnya hendak dilindungi oleh Pasal 170 KUHP Indonesia (atau Pasal 141 KUHP Belanda) adalah ketertiban 15 umum, bukan nyawa atau harta benda perorangan. Ini nampak jelas sejak awal penjelasan MvT, dimana dinyatakan bahwa: “Perbuatan yang diatur dalam Pasal 154 bukan tempatnya, seperti juga dalam peraturan perundang-undangan Belgia dan Perancis, berada di bawah bab perusakan barang (beschadiging van goederen). Alasannya karena perbuatan itu ditujukan atau menyasar pada kebendaan (zaken) maupun orang.” (Catatan: Pasal 154 dalam Naskah Asli/ O.R.O.) kemudian menjadi Pasal 141 KUHP Belanda dan Pasal 170 KUHP Indonesia.) (sumber: Terjemahan MvT, hal. 278 [Bukti P-6]) Dalil bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah ketertiban umum – dan bukan nyawa/badan atau harta benda perorangan – semakin didukung dengan penafsiran sistematis, yaitu bahwa Bab V KUHP (dimana Pasal 170 ditempatkan) tidak berisikan delik-delik yang mengancam “nyawa atau harta (lijf en goed) dari seorang tertentu”, melainkan hanya berisikan kejahatan yang “menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat”. Alasannya jelas, yaitu bahwa ancaman terhadap harta benda perorangan sudah diatur dalam Pasal 406 pada Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang, sedangkan ancaman terhadap nyawa atau tubuh manusia sudah diatur dalam Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dan Bab XX tentang Penganiayaan. Mengenai penafsiran sistematis, diuraikan lebih lanjut di bawah ini. PENAFSIRAN SISTEMATIS [3.13] Bahwa Pasal 170 ditempatkan dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Maka, untuk pemahaman yang benar tentang Pasal 170, perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan juga memahami Bab V. [3.14] Bahwa tentang Bab V KUHP, MvT menjelaskan sebagai berikut: “Semua kejahatan yang secara langsung tidak mengancam keamanan negara, terhadap tindakan dari organ-organ negara (handelingen zijner organen), maupun terhadap nyawa atau harta (lijf en goed) dari seorang tertentu, namun sebaliknya menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat dikumpulkan dan disatukan pada bab ini.” (cetak tebal ditambahkan sebagai penekanan.) 16 (sumber: Terjemahan MvT, hal. 251 [Bukti P-6]) [3.15] Bahwa berdasarkan penjelasan resmi MvT di atas, dapat disimpulkan bahwa Bab V berisikan kumpulan delik yang tidak secara langsung mengancam keamanan negara, juga tidak mengancam organ-organ negara, dan juga tidak mengancam nyawa atau harta benda milik perorangan, akan tetapi “menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat”. Singkatnya, semua delik dalam Bab V adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum – sesuai judul Bab V, yaitu Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. [3.16] Bahwa jika diperhatikan satu per satu pasal yang terkumpul dalam Bab V, tiap-tiap pasal dalam bab ini memang ada kaitannya dengan kejahatan yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat, bukan sekedar menyangkut kepentingan perorangan. Berikut ini daftar deliknya: - Penyebaran kebencian (pasal 154-157); - Penghasutan (pasal 160-163 bis); - Pemasukan paksa ke rumah (pasal 167-168); - Penyertaan pada perkumpulan terlarang (pasal 169); - Kekerasan terbuka (pasal 170); - Mengganggu ketenangan (pasal 171-172); - Mengganggu rapat atau pertemuan umum (pasal 173-176); - Tindak pidana lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum (pasal 158-159, 164-166, 177-181). [3.17] Bahwa dengan demikian penafsiran sistematis menegaskan bahwa norma “kekerasan terbuka” (openlijk geweld) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP yang terdapat dalam Bab V, adalah suatu kejahatan yang mengganggu ketertiban umum. Sehingga jika timbul akibat berupa terganggunya ketertiban umum, barulah perbuatan itu dapat dipidana dengan Pasal 170. Dalam kerangka pikir ini, maka Pasal 170 dikategorikan sebagai delik materiil. Mengenai Pasal 170 sebagai delik materiil, diuraikan dalam Paragraf [3.36]-[3.37]. PENAFSIRAN GRAMATIKAL [3.18] Dalil bahwa openlijk geweld adalah sebuah konsep yang memiliki makna tersendiri – yaitu tindak kekerasan yang dilakukan dalam suatu kerusuhan massal (lihat kembali: Paragraf [3.9]) – didukung dengan penafsiran gramatikal sesuai 17 kaidah-kaidah tata bahasa yang baku. Uraian selanjutnya berikut ini didasarkan pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, karangan Hasan Alwi dkk, Edisi Ketiga, terbitan Balai Pustaka Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Bukti P-8). [3.19] Pertama-tama perlu dipahami kaidah tata bahasa tentang kata majemuk. Kata majemuk adalah sebuah kata yang terbentuk melalui proses penggabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Karena memiliki makna baru yang tersendiri, kata majemuk sesungguhnya adalah satu kata meskipun terdiri dari dua kata atau lebih. Kata-kata yang tergabung dalam kata majemuk tidak dapat dipisahkan. Karena itu, yang menjadi ciri utama dari kata majemuk adalah ia tidak dapat dipisahkan oleh kata lain. Sebagai contoh, terjun payung adalah kata majemuk karena ia tidak dapat dipisahkan oleh kata apapun, misalnya, menjadi terjun dengan payung. Contoh lain, hakim agung adalah kata majemuk karena ia tidak dapat dipisahkan oleh kata apapun, misalnya, menjadi hakim yang agung. Jika dipisahkan, maka maknanya akan berubah (dapat bermakna lebih luas). Misalnya, jika hakim agung dipisahkan sehingga menjadi hakim yang agung, maka maknanya menjadi lebih luas yaitu ‘semua hakim yang memiliki karakter agung’, bukan lagi hanya terbatas pada ‘hakim yang bertugas pada Mahkamah Agung’. [3.20] Penting dibedakan antara kata majemuk dengan frasa. Sebagaimana telah dikemukakan, kata majemuk adalah satu kata (meskipun terdiri dari dua kata atau lebih) yang memiliki makna tersendiri. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih namun tidak menciptakan makna baru. Dalam frasa, kata-kata yang tergabung tetap memiliki maknanya masing-masing dan urutan katanya mengikuti kaidah sintaktis. Ciri utama dari frasa adalah dapat dipisahkan oleh kata lain. Sebagai contoh, rumah besar adalah frasa, karena bisa menjadi rumah yang besar atau rumah sangat besar. Kata-kata yang tergabung tetap memiliki maknanya masing-masing. Sedangkan rumah sakit adalah kata majemuk, karena tidak bisa menjadi rumah yang sakit atau rumah sangat sakit. Kata majemuk rumah sakit menciptakan makna baru, yaitu ‘tempat untuk merawat orang sakit’. [3.21] Lazimnya, latar belakang dari penggabungan kata atau pemajemukan adalah karena belum adanya satu kata yang dapat mewadahi sebuah konsep yang lebih kompleks. Sebagai contoh, belum ada satu kata yang dapat menggambarkan aktivitas ‘melompat turun dari udara dengan memakai alat semacam payung.’ Maka dilakukanlah penggabungan atas kata-kata yang sudah eksis yaitu kata terjun yang 18 berarti ‘melompat turun’, dengan kata payung yang berarti ‘alat yang digunakan untuk melindungi tubuh dari hujan atau sinar matahari’. Sehingga dihasilkan kata majemuk terjun payung dengan analogi payung sebagai alat untuk melompat dari udara. Melalui pemajemukan, kosakata bahasa diperkaya secara kreatif dan efisien, yang memungkinkan penyampaian ide atau konsep yang kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas. [3.22] Berbekal pemahaman gramatikal di atas, Pemohon mendalilkan bahwa openlijk geweld adalah kata majemuk. Padanannya adalah onrechtmatige daad, yang diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai kata majemuk, perbuatan melawan hukum tidak dapat dipisahkan oleh kata apapun, misalnya, menjadi perbuatan yang melawan hukum. Jika dilakukan, maka akan menjadi frasa dan maknanya akan menjadi lebih luas yang mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perbuatan melanggar aturan lalu lintas. Padahal yang dimaksud dengan onrechtmatige daad adalah perbuatan melawan hukum yang sudah memiliki makna tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimana harus dipenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal. [3.23] Sepadan dengan onrechtmatige daad, openlijk geweld juga adalah kata majemuk yang sudah memiliki makna tersendiri. Openlijk geweld dapat diterjemahkan sebagai kekerasan terbuka atau kekerasan terang-terangan atau kekerasan di muka umum. Apapun terjemahannya, hendaknya terjemahan itu dipahami bukan sebagai frasa, melainkan sebagai kata majemuk supaya konsisten dengan esensi openlijk geweld itu sendiri yang merupakan kata majemuk. Sebagai kata majemuk, kata-kata yang tergabung dalam terjemahan openlijk geweld tidak dapat dipisahkan oleh kata apapun. Misalkan openlijk geweld diterjemahkan sebagai kekerasan terang-terangan. Maka kekerasan terang-terangan tidak dapat dipisahkan oleh kata apapun, misalnya, menjadi kekerasan yang terang-terangan. Dengan kata lain, kata kekerasan (geweld) dan kata terang-terangan (openlijk) tidak boleh dimaknai secara terpisah karena ia sebenarnya adalah satu kata majemuk. Jika dimaknai secara terpisah, maka itu sama saja memperlakukan openlijk geweld sebagai frasa. Konsekuensinya, kekerasan terang-terangan dapat dipisahkan dengan kata lain, misalnya, menjadi kekerasan yang terang-terangan atau kekerasan dengan terang-terangan. Konsekuensi lebih lanjut dari memperlakukan openlijk geweld sebagai frasa, maka maknanya akan menjadi lebih luas yang 19 mencakup segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dalam arti tidak secara tersembunyi. Padahal openlijk geweld sebenarnya adalah kata majemuk yang sudah memiliki makna tersendiri – yaitu tindak kekerasan yang dilakukan dalam suatu kerusuhan massal – sebagaimana dapat disimpulkan dari MvT (lihat kembali: Paragraf [3.9]). [3.24] Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran gramatikal openlijk geweld adalah kata majemuk yang sudah memiliki makna tersendiri – yaitu tindak kekerasan yang dilakukan dalam suatu kerusuhan massal. PENAFSIRAN HISTORIS-KOMPARATIF [3.25] Bahwa menurut sejarah pembentukannya, norma “kekerasan terbuka” yang merupakan openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda sudah diatur juga dalam undang-undang pidana di beberapa negara Eropa Kontinental. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat KUHP Belanda (dan juga hukum pidana negara Eropa Kontinental lainnya seperti Perancis dan Belgia) dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum dari Code Napoléon tahun 1810. [3.26] Bahwa di dalam MvT disebutkan bahwa openlijk geweld serupa dengan vis publica dalam hukum Romawi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa serupa juga dengan “force ouverte” (open force) yang diatur dalam Pasal 440 KUHP Perancis, yang artinya bukan hanya sekedar kekerasan, namun penggunaan kekerasan secara terbuka di muka umum (“La force ouverte suppose non seulement la violence, mais l’emploi public et flagrant de cette violence”; Open force implies not only violence, but the blatant public use of that violence). Di Perancis, Pasal 440 mulai berlaku sejak Code Napoléon tahun 1810 dan sudah dihapus (abrogé) tahun 1981 (sumber: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006490351/1810-03- 01/ [Bukti P-9]). Sedangkan dalam KUHP Belgia, norma ketentuan yang sama ditemukan dalam Pasal 528 C.P.B. [3.27] Sedangkan Pasal 125 KUHP Jerman mengatur tentang “offentlich zusammenrottet/ zamenrotting” (public riots) yang mirip dengan delik openlijk geweld, namun zamenrotting mengancam dengan pidana setiap orang yang turut serta dalam kerumunan yang berujung anarkis itu, terlepas apakah ia melakukan kekerasan atau tidak. Ini ditolak dalam KUHP Belanda jika orang dalam kerumunan itu tidak melakukan kekerasan (sumber: Terjemahan MvT, hal. 279 [Bukti P-6]). [3.28] Bahwa ketika KUHP Belanda disusun dan disahkan oleh Kerajaan Belanda pada 1881, saat itu berlaku anggapan di Eropa Kontinental bahwa semua 20 pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam Bab V sudah pasti diancam dengan pidana. Tujuannya jelas, yaitu bahwa pemerintah hendak menegakkan satu ketertiban tertentu, baik ketertiban kehidupan masyarakat ataupun ketertiban lalu lintas. Itu sebabnya pembuat undang-undang menjelaskan tentang “ketertiban masyarakat yang sewajarnya” (atau, “tatanan alamiah masyarakat”) dengan sambil lalu saja (sumber: J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, hal. 76 [Bukti P-14]). [3.29] Bahwa munculnya anggapan tersebut dilatarbelakangi oleh tumbuh suburnya kecurigaan terhadap penguasa umum dan terhadap pemeliharaan ketertiban umum, yang diikuti dengan perlawanan terutama oleh golongan pemuda terhadap penindasan (le droit de résistance a l'oppression/ hak menolak penindasan). Dalam istilah Herbert Marcuse, perlawanan semacam ini disebut “the Great Refusal”. Maka terjadilah banyak demonstrasi atau protes – tidak saja di negeri Belanda – yang sering berakhir dengan pertempuran antara demonstran dengan polisi. Dalam konteks inilah Pasal 141 KUHP Belanda (atau Pasal 170 KUHP Indonesia) disusun, dengan tujuan untuk mempersiapkan aparat kepolisian menangani peradilan massal dimana dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun dapat menjadi dasar untuk dilakukan penahanan massal (sumber: J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, hal. 78-79 [Bukti P-14]). [3.30] Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran historis-komparatif, jelas dan terang benderang bahwa norma Pasal 170 KUHP adalah “kekerasan terbuka” yang ekivalen dengan openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda atau vis publica dalam hukum Romawi atau force ouverte dalam Pasal 440 KUHP Perancis atau Pasal 528 KUHP Belgia atau zamenrotting dalam Pasal 125 KUHP Jerman. PENAFSIRAN RESTRIKTIF [3.31] Bahwa oleh karena norma Pasal 170 KUHP adalah “kekerasan terbuka” (openlijk geweld) menurut penafsiran-penafsiran di atas, maka jelas bahwa tidak semua tindak kekerasan termasuk dalam ruang lingkup pasal ini. Berdasarkan penafsiran restriktif, “kekerasan terbuka” harus dimaknai secara terbatas hanya kekerasan dalam kerusuhan massal saja – yang dalam pikiran pembentuk undang- undang otomatis dianggap mengganggu ketertiban umum. Itu sebabnya Pasal 170 ditempatkan dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dalam redaksi Pasal 170 ayat (1), pembatasan makna kekerasan ini dirumuskan dengan kata “openlijk”. Dalam berbagai versi terjemahan KUHP Bahasa Indonesia, kata 21 “openlijk” diterjemahkan sebagai “dengan terang-terangan” atau “secara terbuka” atau “di muka umum”. Namun Pemohon mendalilkan, makna openlijk geweld sesuai penjelasan MvT menjadi kabur dan tidak tersampaikan utuh jika hanya menggunakan kata-kata “dengan terang-terangan” atau “secara terbuka” atau “di muka umum”. Jika hanya menggunakan kata-kata itu saja, maka konsep “kerusuhan massal” yang otomatis “menyebabkan terganggunya ketertiban umum” menjadi hilang. Dengan kata lain, norma openlijk geweld mengalami apa yang disebut lost in translation dalam penerapannya di Indonesia. Lost in translation memang lazim terjadi dalam proses ‘pencangkokan hukum’ (legal transplant) dimana elemen hukum dari satu negara diadopsi oleh negara lain seperti dalam konteks kolonialisme. Potensi lost in translation menjadi lebih besar lagi ketika penerjemahan menyangkut kata majemuk, karena kata majemuk seringkali tidak dapat diterjemahkan secara hurufiah (literal). Misalnya, smartphone dalam bahasa Inggris lebih tepat diterjemahkan menjadi ponsel pintar, bukan telepon cerdas, karena smartphone selalu merujuk pada telepon seluler bukan segala macam telepon yang mencakup telepon rumah dan telepon kabel. Untuk mencegah lost in translation, penerjemah perlu memahami makna kata majemuk itu terlebih dahulu, barulah mencari padanan yang tepat dalam bahasa target. Jika sebuah kata majemuk diartikan secara hurufiah kata per kata, maka maknanya kadang menjadi tidak tersampaikan dengan utuh. Atas dasar alasan ini, rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP dianggap tidak/kurang sempurna, karena tidak secara tegas mengaitkannya dengan “ketertiban umum”. Mengenai kurang sempurnanya perumusan ini, akan diuraikan lebih lanjut dalam Paragraf [3.42]-[3.53]. [3.32] Bahwa di negeri Belanda sendiri, unsur “openlijk” (secara terbuka/ secara terang-terangan/ di muka umum) telah menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Sebagai contoh, Prof. mr. dr. T. Blom, seorang guru besar hukum pidana pada Universitas Amsterdam, menuliskan komentar atas suatu kasus dengan dakwaan Pasal 141 KUHP Belanda (ekivalen dengan Pasal 170 KUHP Indonesia). Pada kasus tersebut, tersangka dituduh melakukan openlijk geweld di sebuah ruang pesta yang mengundang sebanyak 40 tamu. Dalam pesta itu, tersangka melakukan kekerasan terhadap orang dengan memukul, menendang dan menusuk korban dengan pisau. Pengadilan tingkat pertama membebaskan tersangka dari dakwaan kekerasan “terbuka”, dengan alasan kasus ini menyangkut pesta ulang tahun privat dimana tidak ada tamu tak diundang yang hadir di pesta 22 itu. Pada tanggal 3 Juli 2018, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menguatkan putusan tingkat pertama tersebut, dengan mensyaratkan adanya gangguan ketertiban umum sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan secara “terbuka”. Hoge Raad beralasan, dalam kasus tersebut ternyata pintu-pintu ruang pesta tertutup dan tidak ada tamu tak diundang yang hadir, sehingga ketertiban umum tidak terganggu. Sebagaimana dituliskan oleh prof. mr. dr. T. Blom dalam anotasinya: “De Hoge Raad gaat echter verder en eist nadrukkelijk een verstoring van de openbare orde door de geweldpleging. Het gaat er volgens de Hoge Raad in de kern om dat de geweldpleging zich op zodanige wijze en op zodanige plaats moet hebben voltrokken dat de openbare orde is verstoord.” “Mahkamah Agung melangkah lebih jauh dan secara tegas mensyaratkan adanya gangguan ketertiban umum akibat kekerasan tersebut. Menurut Mahkamah Agung, esensinya adalah bahwa kekerasan tersebut harus terjadi dengan cara dan di tempat yang sedemikian rupa sehingga ketertiban umum menjadi terganggu.” (sumber: Openlijk geweld. Annotatie bij Hoge Raad 3 juli 2018, hal. 3 [Bukti P-10]) [3.33] Bahwa pendapat Hoge Raad tahun 2018 di atas yang mensyaratkan adanya gangguan ketertiban umum, memang sudah selaras dan sejalan dengan pendapat- pendapat yang sudah sejak lama dikemukakan oleh banyak sarjana baik berkebangsaan Indonesia maupun Belanda, sebagai berikut: - S.R. Sianturi (dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 326 [Bukti P-11]): “Dalam rangka penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada di bawah judul: Kejahatan terhadap ketertiban umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ‘gangguan terhadap ketertiban umum’, maka tidak tepat penerapan pasal ini”; - R. Soesilo (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 147 [Bukti P- 12]): “Kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum”; 23 - P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir (sebagaimana dikutip dari artikel ilmiah “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh”, hal. 34 [Bukti P-13]): “Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan ‘kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum’”; - J.M. van Bemmelen (dalam Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik- delik Khusus, hal. 124-125 [Bukti P-14]): “Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. Tidak perlu bahwa perbuatan itu dilakukan di depan umum. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout” (penekanan ditambahkan). [3.34] Bahwa dalam konteks norma kekerasan terbuka (openlijk geweld) yang mengganggu ketertiban umum, istilah “kekerasan” yang digunakan mengandung makna bahwa kekerasan itu dilakukan bukan sebagai alat/sarana, melainkan sebagai tujuan. Hal ini sudah dijelaskan oleh banyak sarjana, antara lain: - S.R. Sianturi (dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 326 [Bukti P-11]): “Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146, 173, 212, 368 dls dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tsb pasal 489. Karena itu pula secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi”; - R. Soesilo (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 147 [Bukti P- 12]): “’Melakukan kekerasan’ dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam 24 pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya”; - J.M. van Bemmelen (dalam Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik- delik Khusus, hal. 126 [Bukti P-14]): “Memang betul dikatakan bahwa kejahatan ini terdiri atas melakukan kejahatan, jadi bukanlah sebagai sarana untuk mencapai sesuatu seperti misalnya dalam pasal 121, 179 dan 180, akan tetapi merupakan tujuan sendiri”. [3.35] Bahwa oleh karena penggunaan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) bukan sebagai alat/sarana untuk merusak atau melukai, maka kekerasan tersebut tidak harus menimbulkan kerusakan barang atau luka badan. Contohnya, terjadi demonstrasi anarkis dimana pelaku membuat berserakan barang dagangan, atau sekedar mendorong fisik orang lain di jalan raya. Itulah yang dimaksud oleh para sarjana dengan “kekerasan sebagai tujuan”. Namun jika terjadi akibat- akibat/ekses berupa kerusakan barang atau luka badan bahkan kematian, maka hal itu adalah pemberatan pidana dalam hal mana berlaku ayat (2) dari Pasal 170. MvT menjelaskan sebagai berikut: “Dari pengaturan atau pilihan kata berkenaan dengan pemberatan pidana dalam hal perusakan barang dan terjadinya luka-cedera badan, maka kiranya sangat jelas bahwa ancaman pidana yang lebih berat dibatasi hanya pada orang-orang yang secara langsung telah merusak suatu barang atau yang perbuatannya mengakibatkan luka fisik, luka berat atau matinya seorang lain. Kiranya tidak adil memberlakukan pemberatan sanksi itu pada setiap orang yang turut serta dalam perbuatan kekerasan, dimana akibat-akibat buruk itu terjadi karena perbuatan yang dilakukan orang lain.” (penekanan ditambahkan.) (sumber: Terjemahan MvT, hal. 279 [Bukti P-6]) S.R. Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 326 (Bukti P-11), juga menulis: “Melakukan kekerasan di sini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2)”. 25 [3.36] Bahwa oleh karena penggunaan kekerasan tersebut tidak harus menimbulkan kerusakan barang atau luka badan, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam rumusan seperti sekarang sering dianggap sebagai delik formil. Sebagai contoh, dari Putusan No. 2056 K/Pid/2012 diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas terdakwa dari dakwaan Pasal 170. Dalam argumentasinya Jaksa mendalilkan: “Bahwa delik Pasal 170 ayat (1) KUHP ini adalah delik yang dirumuskan secara formil, yang mana apabila pelaku telah melakukan tindakan kekerasan maka telah selesailah perbuatan tersebut (voltoid) tanpa harus terjadinya akibat (dalam hal ini orang tidak perlu terluka atau benda itu tidak perlu rusak).” (penekanan ditambahkan.) (halaman 9, Putusan Mahkamah Agung No. 2056 K/Pid/2012 tanggal 30 April 2013 [Bukti P-15].) Dalil bahwa Pasal 170 ayat (1) adalah delik formil adalah keliru, karena seharusnya ayat (1) adalah delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat berupa “gangguan ketertiban umum”. Namun karena tidak tercantum secara eksplisit maka menjadi keliru dianggap sebagai delik formil. Sedangkan ayat (2) dari Pasal 170 dianggap sebagai delik materiil, karena mensyaratkan terjadinya akibat tertentu – apakah kerusakan barang, luka badan, atau kematian. Inkonsistensi mengenai adanya delik formil (ayat [1]) dan delik materiil (ayat [2]) untuk satu norma ketentuan yang sama adalah akibat tidak/kurang sempurnanya Pasal 170, karena tidak mengaitkannya dengan “gangguan ketertiban umum”. Mengenai kurang sempurnanya rumusan ini, akan diuraikan lebih lanjut dalam Paragraf [3.42]-[3.53]. [3.37] Bahwa dari uraian di atas, terlihat perbedaan jelas antara penggunaan kekerasan dalam ketentuan norma openlijk geweld (Pasal 170) dengan penggunaan kekerasan dalam delik perusakan barang (Pasal 406) atau delik penganiayaan (Pasal 351). Dalam norma openlijk geweld, kekerasan dilakukan tanpa tujuan jelas oleh orang-orang yang ada dalam suatu kerusuhan massal yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Kekerasan itu tidak bertujuan untuk merusak atau melukai, namun demi kekerasan itu sendiri (ayat [1]). Ketertiban umum adalah kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, sehingga jika timbul akibat berupa terganggunya ketertiban umum, barulah perbuatan itu dapat dipidana dengan Pasal 170. Dan, jika juga terjadi kerusakan barang atau luka badan, maka hal itu menjadi dasar untuk pemberatan pidana (ayat [2]). Dengan 26 kerangka berpikir seperti ini, maka ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 170 dapat secara konsisten dikategorikan sebagai delik materiil. Sementara itu, penggunaan kekerasan dalam delik perusakan barang atau penganiayaan memiliki tujuan jelas untuk merusak barang atau melukai. Rusaknya barang atau luka badan adalah memang tujuan dari penggunaan kekerasan, bukan sebagai dasar pemberatan pidana. Kerusakan barang atau luka badan itulah yang merupakan akibat yang hendak dilarang oleh undang-undang, sehingga Pasal 406 dan Pasal 351 dikategorikan sebagai delik materiil. [3.38] Bahwa dengan demikian, kiranya menjadi semakin terang benderang (crystal clear) mengapa sejak awal MvT sudah menjelaskan bahwa norma kekerasan terbuka tidak tepat jika ditempatkan dalam bab perusakan barang. Sebabnya, norma kekerasan terbuka hendak melindungi ketertiban umum, sedangkan bab perusakan barang hendak melindungi kebendaan. Seperti dinyatakan dalam MvT: “Perbuatan yang diatur dalam Pasal 154 bukan tempatnya, seperti juga dalam peraturan perundang-undangan Belgia dan Perancis, berada di bawah bab perusakan barang (beschadiging van goederen). Alasannya karena perbuatan itu ditujukan atau menyasar pada kebendaan (zaken) maupun orang.” (Catatan: Pasal 154 dalam Naskah Asli/ O.R.O.) kemudian menjadi Pasal 141 KUHP Belanda dan Pasal 170 KUHP Indonesia.) (sumber: Terjemahan MvT, hal. 278 [Bukti P-6]) [3.39] Bahwa dalam pembahasan Pasal 141 KUHP Belanda (serupa dengan Pasal 170 KUHP Indonesia) di Tweede Kamer (Majelis Rendah Parlemen) di negeri Belanda, ada seorang anggota bernama Tuan Mackay yang nampaknya salah menafsir pasal tersebut dengan membacanya seolah-olah seperti delik perusakan barang. Karena membacanya seperti delik perusakan barang, Tuan Mackay menyarankan agar dicantumkan secara tegas frasa “barang untuk seluruhnya atau sebahagian dimiliki seorang lain”. Menanggapi salah tafsir tersebut, Menteri Kehakiman Belanda Tuan Modderman mencoba menjelaskan cara-cara/metode untuk menafsirkan suatu aturan hukum dengan tepat. Sang menteri menegaskan bahwa pasal yang sedang dibahas adalah openlijk geweld (atau vis publica atau force ouverte di Perancis). Dengan kata lain, tidak tepat membaca pasal tersebut seolah-olah seperti delik perusakan barang. Ada baiknya dialog pembahasan tersebut dikutip lengkap di bawah ini: 27 “Tuan Mackay: Saya membaca di dalam Pasal 141: mereka yang dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda (harta benda) dan seterusnya. Ketika saya membaca ketentuan ini untuk pertama kalinya, saya tidak ragu bahwa yang dimaksud dengan harta benda di sini adalah yang dimiliki oleh orang-orang lain di luar pelaku. Bila demikian halnya, kiranya hal itu harus disebutkan tegas di dalam ketentuan dimaksud. Tatkala di ketentuan-ketentuan lain dari perundang-undangan disinggung kebendaan atau harta benda milik seorang lain, biasanya kepemilikan atau penguasaannya turut dicantumkan. Maka di dalam Pasal 349 [350] terbaca: seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum … suatu benda yang untuk sebahagian atau seluruhnya dimiliki seorang lain dan seterusnya. Mengapa perujukan serupa tidak digunakan di dalam Pasal ini? Ataukah di sini dimaksudkan sesuatu yang lain? Apakah juga tidak perlu menambahkan kata-kata: untuk seluruhnya atau sebahagian dimiliki seorang lain? Keraguan yang muncul pada saya ketika membaca Pasal 349 tidak berkurang ketika menyimak ulasan Menteri yang disampaikan di lain tempat di Laporan, dimana ia mengutip Antonius Pius.: interest reipublicae, ne quis sua re abutatur (it is in the interest of the state, that no one should abuse his/her own property). Bilamana Menteri beranggapan prinsip ini juga berlaku terhadap ketentuan ini, saya akan menyangka bahwa di sini kita juga berurusan dengan kebendaan yang menjadi milik dari pelaku sendiri. Tuan Modderman, Menteri Kehakiman: Dalam pandangan saya, apabila pihak yang harus menjelaskan (apa hukumnya), hakim yang diminta menjawab pertanyaan apakah suatu peristiwa atau perbuatan masuk atau tidak ke dalam lingkup keberlakuan suatu ketentuan, ia tidak hanya akan memperhatikan kata-kata (dalam kalimat) yang digunakan, melainkan juga semangat-jiwa (maksud-tujuan) undang-undang dan latarbelakang kejahatan tertentu. Tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hakim akan diperkenankan maju melebihi garis batas dari apa yang ditetapkan undang-undang; ia jelas tidak boleh menyimpangi: nulum delictum sine lege. Namun terlepas dari pembatasan 28 ini, bagi hakim pidana berlaku ragam aturan penafsiran hukum yang juga diikuti dan berlaku dalam bidang-bidang hukum lainnya. Di sini kita berhadapan dengan vis publica atau force ouverte (kekerasan terbuka) dari Pasal 440 Code Pénal. Bilamana beberapa orang, dengan tenaga bersama, masing-masing melakukan kekerasan terbuka terhadap dirinya sendiri atau kebendaan miliknya sendiri, dituntut atas dasar ketentuan pasal ini, maka menurut saya, pengacara mereka akan punya pekerjaan mudah untuk membela mereka (para terdakwa).” (sumber: Terjemahan MvT, hal. 282 [Bukti P-6]) [3.40] Dalam penjelasan di atas, Menteri Kehakiman Belanda Tuan Modderman dengan tegas mengatakan bahwa norma ketentuan yang sedang dibahas adalah openlijk geweld (yang berasal dari konsep vis publica dalam hukum Romawi atau force ouverte di Perancis). Norma openlijk geweld ditujukan untuk menyasar kerumunan orang/massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan norma openlijk geweld serta menggunakan metode penafsiran yang berlaku bagi hakim pidana (penafsiran sistematis & restriktif), maka norma tersebut jelas-jelas tidak dapat diterapkan untuk tindak perusakan barang atau penganiayaan. Dalam bahasa Tuan Modderman, “Bilamana beberapa orang, dengan tenaga bersama, masing-masing melakukan kekerasan terbuka terhadap dirinya sendiri atau kebendaan miliknya sendiri, dituntut atas dasar ketentuan pasal ini, maka menurut saya, pengacara mereka akan punya pekerjaan mudah untuk membela mereka (para terdakwa).” Berdasarkan pemahaman itu, Tuan Modderman merasa tidak perlu untuk mencantumkan frasa “barang untuk seluruhnya atau sebahagian dimiliki seorang lain” seperti yang disarankan Tuan Mackay. [3.41] Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran restriktif, jelas dan terang benderang bahwa Pasal 170 KUHP harus dimaknai secara terbatas yaitu hanya tindak kekerasan dalam kerusuhan massal saja – yang dalam pikiran pembentuk undang-undang otomatis dianggap mengganggu ketertiban umum. Serta tidak boleh diterapkan untuk kasus-kasus di luar ruang lingkup tersebut, seperti perusakan barang ataupun penganiayaan. Jika terjadi kasus perusakan barang atau penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang dengan terang-terangan (seperti di lapangan parkir) namun tidak mengganggu ketertiban umum, maka seharusnya 29 cukup diterapkan Pasal 406 (perusakan barang) atau Pasal 351 (penganiayaan) saja. Mengutip pendapat S.R. Sianturi: “jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.” (sumber: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 325 [Bukti P- 11]) Tidak ada cukup alasan untuk memperberat ancaman hukuman 2 kali lipat menjadi lebih dari 5 tahun – yang memungkinkan penahanan – hanya karena perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan dengan terang-terangan, tanpa adanya gangguan ketertiban umum. [3.42] Bahwa perlu dikutip kembali Pasal 170 KUHP (dalam Bab V – Kejahatan terhadap Ketertiban Umum) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan. [3.43] Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan penjelasan resmi dalam MvT maksud dan tujuan norma “kekerasan terbuka” (openlijk geweld) adalah untuk menyasar kerumunan/kelompok orang yang berpotensi rusuh/anarkis/onar sehingga otomatis mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, PERUMUSAN NORMA “KEKERASAN TERBUKA” (OPENLIJK GEWELD) DALAM PASAL 170 KUHP TIDAK/ KURANG SEMPURNA, SEHINGGA MENIMBULKAN KERANCUAN DAN MULTITAFSIR. RUMUSAN INI TIDAK MEMENUHI ASAS LEX STRICTA, LEX SCRIPTA, DAN LEX CERTA. 30 Pemohon mendalilkan bahwa norma kekerasan terbuka tersebut dirumuskan dengan tidak/ kurang sempurna dalam Pasal 170 ayat (1) yang dikutip di atas. Sehingga rumusan tersebut tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya kemudian telah diformulasikan menjadi prinsip-prinsip dalam perumusan tindak pidana. Prinsip-prinsip yang tidak dipenuhi dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) adalah prinsip Lex Stricta, Lex Scripta, dan Lex Certa. Penjelasan mengenai masing-masing prinsip tersebut diuraikan di bawah ini. [3.44] Bahwa jika Pasal 170 ayat (1) dibaca menurut kata-kata yang digunakan, maka kita akan kesulitan mengetahui persis tindak pidana macam apa yang hendak dilarang. Beberapa istilah penting juga tidak mendapat penjelasan yang cukup, seperti apa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan/secara terbuka/di muka umum” dan apa yang dimaksud dengan “kekerasan”? Ini menimbulkan kerancuan yang berujung pada multitafsir. Kerancuan semakin bertambah jika ayat (1) tersebut dihubungkan dengan ayat (2). Maka, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, apa perbedaan ayat (2) tersebut dengan pasal perusakan barang (Pasal 406 – Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang) dan pasal penganiayaan (Pasal 351 – Bab XX tentang Penganiayaan)? Untuk memudahkan identifikasi permasalahan ini, berikut tabel perbandingannya. Tabel perbandingan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dengan Pasal 406 ayat (1): Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Pasal 406 ayat (1) (1) Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 31 Tabel perbandingan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 351: Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 351 (1) Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka- luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. [3.45] Bahwa akibat kerancuan dan ketidakjelasan rumusannya, pada tataran praktik peradilan ternyata Pasal 170 banyak sekali digunakan untuk kasus-kasus perusakan barang dan penganiayaan. Perbedaannya hanyalah, kasus-kasus tersebut melibatkan pelaku 2 (dua) orang atau lebih serta dilakukan dengan terang- terangan (atau di muka umum). Padahal tindak kekerasan oleh 2 orang dengan terang-terangan (atau di muka umum) tidak dengan sendirinya atau tidak otomatis mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Sebagai contoh, jika ada 2 orang yang melakukan perusakan terhadap sepeda di lapangan parkir, hal itu tidaklah mengganggu ketertiban umum. Jadi, penerapan Pasal 170 menjadi sangat luas karena tidak lagi mempertimbangkan konsep “kerusuhan massal” sehingga keterkaitan dengan ketertiban umum menjadi terputus. Dalam hal ini, Pasal 170 sudah “diceraikan” dari esensinya sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. Perceraian Pasal 170 dari kejahatan ketertiban umum terutama mendapat 32 momentum setelah munculnya kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975 tanggal 17 Maret 1976. Mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Paragraf [3.55]. [3.46] Bahwa identifikasi permasalahan di atas menunjukkan bahwa rumusan norma “kekerasan terbuka” dalam Pasal 170 ayat (1) tidak memenuhi prinsip Lex Stricta yang mensyaratkan suatu pasal pidana harus dirumuskan secara ketat/rigid (strict), tanpa ada kemungkinan analogi, multitafsir atau perluasan tafsir, sehingga harus dapat diartikan menurut kata-kata yang digunakan. Sifat ketat/rigiditas suatu rumusan pidana membuat penafsiran Ekstensif – suatu metode penemuan hukum yang memperluas makna – menjadi metode penafsiran yang dihindari dalam perkara pidana. Ini demi kepastian hukum yang adil. Namun akibat kerancuan perumusan, penerapan Pasal 170 (dengan ancaman penjara di atas 5 tahun sehingga memungkinkan penahanan) menjadi diperluas untuk perkara-perkara perusakan barang dan penganiayaan, yang merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut. Kerancuan perumusan ini yang menyebabkan anggota Tweede Kamer Tuan Mackay melakukan salah tafsir dengan memperlakukannya seolah-olah seperti pasal perusakan barang, sebagaimana telah dibahas dalam Paragraf [3.39]- [3.40] di atas. Ahli hukum pidana S.R. Sianturi juga sudah memperingatkan mengenai kemungkinan pemaksaan penerapan Pasal 170: “Mengingat pidana yang diancamkan cukup berat yang memungkinkan penahanan kepada para petindaknya sebagaimana diatur pada pasal 21 KUHAP, maka kemungkinan kecenderungan petugas menerapkan pasal ini besar sekali. Yang juga berakibat penyelesaiannya dipaksa ke arah itu, kendati pidana yang dijatuhkan masih sangat jauh di bawah pidana yang diancamkan pada pasal 351 misalnya.” (sumber: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 326 [Bukti P- 11]). Sebagaimana terlihat dalam tabel daftar putusan yang terdapat dalam Paragraf [3.59], hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan Pasal 170, paling tinggi adalah 5 bulan. Padahal maksimal pidana yang diancamkan jauh di atasnya, yaitu 5 tahun 6 bulan. Ini membuktikan benarnya peringatan S.R. Sianturi bahwa Pasal 170 cenderung dipaksakan penerapannya oleh aparat penegak hukum karena memungkinkan penahanan. 33 [3.47] Bahwa lebih lanjut, rumusan norma “kekerasan terbuka” dalam Pasal 170 ayat (1) tidak memenuhi prinsip Lex Scripta yang mengandalkan pada hukum tertulis. Dalam rumusan tersebut, ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur “mengganggu ketertiban umum”. Akibatnya, timbul peluang multitafsir yang memungkinkan Pasal 170 dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum, seperti perusakan barang sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1). [3.48] Bahwa di samping itu, juga tidak disebutkan secara tertulis unsur Kesalahan pelaku, apakah berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta unsur Bersifat Melawan Hukum. Akibatnya, sebagaimana ternyata dalam semua putusan pada tabel Paragraf [3.59], majelis hakim sama sekali tidak memberi pertimbangan mengenai unsur kesalahan Pemohon. Padahal dalam perkara pidana para Pemohon, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Surat Tuntutan Reg.Perk. No: PDM- 134/L.2.20/Eku.2/11/2023, sudah menyatakan bahwa: “Unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan.” (halaman 23 dari Surat Tuntutan JPU [Bukti P-17]). Namun dalam surat tuntutannya JPU tidak berupaya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Kesengajaan (yaitu, willens en wettens) yang ada pada para Pemohon. Dan karena tidak tercantum secara tertulis dalam Pasal 170 ayat (1), maka majelis hakim juga merasa tidak perlu membuktikan pemenuhan unsur Kesengajaan tersebut. Ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, karena Pasal 170 ayat (1) bukanlah suatu delik dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. [3.49] Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak ada penjelasan yang cukup untuk istilah-istilah penting, seperti apa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan/ secara terbuka/ di muka umum” dan “kekerasan”? Ini melanggar prinsip Lex Certa, yang mengedepankan pentingnya kejelasan perumusan suatu tindak pidana. Jika tindak pidana tidak jelas dirumuskan dalam suatu pasal pidana, maka pasal pidana tersebut berpotensi menjadi pasal karet untuk memidana pelaku. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara implisit diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan antara lain kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Adanya rumusan tindak pidana yang tidak jelas pada suatu pasal akan mengakibatkan unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan 34 kepastian hukum bagi orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut. [3.50] Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa suatu undang-undang yang baik harus memenuhi asas-asas antara lain “asas kejelasan tujuan” (huruf a) dan “asas kejelasan rumusan” (huruf f). Asas kejelasan tujuan berarti norma hukum dalam undang-undang harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Asas ini tidak dipenuhi oleh Pasal 170 ayat (1) KUHP, karena rumusannya tidak jelas apakah hendak melindungi ketertiban umum atau melindungi nyawa/badan dan harta benda. Sedangkan asas kejelasan rumusan berarti setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan undang-undang, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas ini juga tidak dipenuhi oleh Pasal 170 ayat (1) KUHP, karena rumusannya ternyata ambigu dan tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir yang penerapannya menjadi sangat luas. [3.51] Bahwa kelemahan rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebenarnya sudah sejak lama disadari oleh banyak sarjana, antara lain: - S.R. Sianturi (dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 326 [Bukti P-11]): “Di ayat (2) ke-1 di satu fihak ditentukan/dirumuskan tujuan terdekat yang kedua yaitu “dengan sengaja menghancurkan barang”, dan di lain fihak luka orang itu adalah merupakan suatu akibat dari kesengajaan melakukan kekerasan terhadapnya. Hal ini adalah suatu perumusan yang tidak atau kurang sempurna seperti halnya perumusan ayat (1)”. - J.M. van Bemmelen (dalam Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik- delik Khusus, hal. 124 [Bukti P-14]): “… dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu). Walaupun delik ini sering sekali terjadi, hanya sampai jumlah 35 terbatas diputuskan secara prinsipal. Ini disebabkan oleh karena tindakan delik yang sebenarnya dirumuskan secara agak sederhana.”; [3.52] Bahwa di negeri Belanda sendiri, sudah pernah ditulis sebuah disertasi pada tahun 1992 oleh W. Wedzinga yang menyebut unsur “terbuka” (openlijke) sebagai “unsur yang sangat kabur dari tindak pidana” (rijkelijk vage delictsbestanddeel). Sehingga timbul berbagai pertanyaan seperti, apa makna/esensi dari “terbuka” dan bagaimana keterkaitan antara konsep “terbuka” dengan kepentingan hukum “ketertiban umum” (openbare orde) yang hendak dilindungi dalam Bab V (di mana pasal ini ditemukan). (Lihat: Openlijk geweld. Annotatie bij Hoge Raad 3 juli 2018, hal. 1-2 [Bukti P-10].) [3.53] Bahwa bahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri sudah menyadari potensi penyalahgunaan Pasal 170 KUHP oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, untuk dipaksakan atau diterapkan pada kasus-kasus yang sebenarnya masuk ranah perdata. Pada tanggal 22 Januari 2013, Kejagung menerbitkan surat edaran No. B-230/E/Ejp/01/2013 (Bukti P-18), yang antara lain menyebutkan: “Terdapat indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana dengan menggunakan pasal-pasal 170.” Ini semua menunjukkan adanya permasalahan dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang membuktikan bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam rumusan seperti sekarang tidak memenuhi prinsip-prinsip Lex Stricta, Lex Scripta, dan Lex Certa. Permasalahan ini bukanlah sekedar pada tataran implementasi norma, namun pada perumusan yang tidak/ kurang sempurna atas norma “kekerasan terbuka” (openlijke geweld) dalam Pasal 170 ayat (1). [3.54] Bahwa oleh karena tidak/ kurang sempurnanya rumusan norma “kekerasan terbuka” (openlijk geweld) dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang tidak AKIBAT TIDAK/ KURANG SEMPURNANYA RUMUSAN NORMA “KEKERASAN TERBUKA” (OPENLIJK GEWELD) DALAM PASAL 170 AYAT (1) KUHP, PENERAPAN PASAL 170 MENJADI DIPERLUAS UNTUK PERKARA-PERKARA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG. TERUTAMA SETELAH MUNCULNYA KAIDAH HUKUM MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 K/KR./1975. KONSEKUENSINYA, PASAL 170 BAHKAN DAPAT DITERAPKAN UNTUK PERKARA PERUSAKAN BARANG TANPA PEMILIK (RES NULLIUS). 36 mencantumkan secara tertulis unsur-unsur “gangguan ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, pada tataran praktik peradilan ternyata Pasal 170 banyak sekali digunakan untuk kasus-kasus perusakan barang dan penganiayaan. Perbedaannya hanyalah, kasus-kasus tersebut melibatkan pelaku 2 (dua) orang atau lebih serta dilakukan dengan terang-terangan (atau di muka umum). Padahal tindak kekerasan oleh 2 orang dengan terang-terangan (atau di muka umum) tidak dengan sendirinya atau tidak otomatis mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Sebagai contoh, jika ada 2 orang yang melakukan perusakan terhadap sepeda di lapangan parkir, hal itu tidaklah mengganggu ketertiban umum. Jadi, penerapan Pasal 170 menjadi sangat luas karena tidak lagi mempertimbangkan konsep “kerusuhan massal” sehingga keterkaitan dengan ketertiban umum menjadi terputus. Dalam hal ini, Pasal 170 sudah “diceraikan” dari esensinya sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. [3.55] Bahwa perceraian Pasal 170 dari kejahatan ketertiban umum terutama mendapat momentum setelah munculnya kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975 tanggal 17 Maret 1976 (selanjutnya disebut “Kaidah Hukum MA”) (Bukti P-16). Dalam perkara ini, para terdakwa dituduh secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pengeroyokan dilakukan pada pukul 01:00 malam hari, di tempat sepi dimana tidak ada orang yang melintas. Terhadap tuntutan Jaksa berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, majelis hakim tingkat pertama memutus seluruh terdakwa bebas (vrijspraak). Namun pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan para terdakwa bersalah dan menghukum berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan satu bulan penjara. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya. Dalam hal ini, pertimbangan Pengadilan Tinggi terkait terpenuhinya unsur “dengan terang-terangan”, adalah keliru. Menurut terdakwa, unsur ini mestinya tidak terpenuhi, karena makna di muka umum harus diartikan mengganggu ketertiban umum mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP ada di dalam Bab V yang mengatur tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Sehingga apabila perbuatan tidak dilakukan di muka umum, maka perbuatan tidak mengganggu ketertiban umum, dan dengan demikian unsur di muka umum dianggap tidak terpenuhi. Atas permohonan 37 kasasi dengan alasan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan menolak dan tetap menghukum para terdakwa sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, karena melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hakim kasasi tidak memberikan pertimbangan khusus terkait dengan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga dianggap apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung itulah yang menjadi kaidah hukumnya. Dengan kata lain, Mahkamah Agung mengafirmasi pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang bahwa melakukan kekerasan secara terang-terangan artinya tidak secara tersembunyi, tidak perlu dilakukan di muka umum. Cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Inilah esensi dari Kaidah Hukum MA. [3.56] Jadi, Kaidah Hukum MA pada pokoknya membedakan antara dengan terang- terangan dan di muka umum. Terlepas dari perbedaan itu, Kaidah Hukum MA tetap tidak menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitan Pasal 170 dengan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Kaidah Hukum MA hanya berfokus pada definisi kata openlijk yang kemudian diterjemahkan menjadi frasa dengan terang-terangan, alih-alih di muka umum. Dalam hal ini, dengan hanya berfokus pada kata per kata ketika melakukan penafsiran, sesungguhnya kaidah-kaidah tata bahasa yang baku sudah disimpangi. Mengingat openlijk geweld adalah sebuah kata majemuk, ia sudah memiliki makna tersendiri sehingga tidak tepat jika diartikan kata-kata pembentuknya secara sendiri-sendiri. Jika dilakukan, maka maknanya bisa menjadi lebih luas. Seperti sudah dicontohkan, onrechtmatige daad adalah kata majemuk, yang diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum. Ciri utama kata majemuk adalah tidak dapat dipisahkan oleh kata apapun. Jika perbuatan melawan hukum dipisahkan, misalnya, menjadi perbuatan yang melawan hukum, maka maknanya akan menjadi lebih luas yang mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perbuatan melanggar aturan lalu lintas. Sepadan dengan onrechtmatige daad, openlijk geweld juga adalah kata majemuk yang sudah memiliki makna tersendiri. Sebagai kata majemuk, kata-kata yang tergabung – yaitu kata openlijk (terang-terangan) dan kata geweld (kekerasan) – tidak boleh dimaknai secara sendiri-sendiri. Jika dilakukan, maka maknanya akan menjadi lebih luas yang mencakup segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dalam arti tidak secara tersembunyi. Padahal makna openlijk geweld sebagaimana disimpulkan dari MvT adalah ‘tindak kekerasan yang dilakukan dalam suatu 38 kerusuhan massal’. Adalah sia-sia belaka memperdebatkan istilah apa yang tepat untuk suatu terjemahan, tanpa memahami maknanya secara utuh sebagai kata majemuk. Seperti telah dikemukakan, apapun terjemahan untuk openlijk geweld (apakah kekerasan terbuka atau kekerasan terang-terangan atau kekerasan di muka umum), hendaknya terjemahan itu dipahami bukan sebagai frasa, melainkan sebagai kata majemuk (lihat kembali: Paragraf [3.19]-[3.23]). Dalam konteks penafsiran yang hanya berfokus pada kata per kata ini, izinkan Pemohon mengutip kembali ucapan Tuan Modderman, Menteri Kehakiman Belanda saat itu ketika pembahasan pasal a quo, sebagai berikut: “Dalam pandangan saya, apabila pihak yang harus menjelaskan (apa hukumnya), hakim yang diminta menjawab pertanyaan apakah suatu peristiwa atau perbuatan masuk atau tidak ke dalam lingkup keberlakuan suatu ketentuan, ia tidak hanya akan memperhatikan kata-kata (dalam kalimat) yang digunakan, melainkan juga semangat-jiwa (maksud-tujuan) undang-undang dan latarbelakang kejahatan tertentu.” (sumber: Terjemahan MvT, hal. 282 [Bukti P-6]) [3.57] Bahwa dapat dipahami mengapa MA memutus dengan menafsirkan terang- terangan seperti demikian, karena nampaknya para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 170 (tanpa dakwaan subsidair Pasal 351). Seandainya Pasal 170 dimaknai dengan mensyaratkan perbuatan harus dilakukan di muka umum sehingga mengganggu ketertiban umum, maka para pelaku pengeroyokan yang jelas-jelas bersalah berpotensi bebas (vrijspraak) seperti yang diputus pada tingkat pertama. MA bermaksud mencegah bebasnya orang bersalah hanya karena aspek formil. Dalam konteks inilah, putusan MA tersebut semestinya dipahami. Namun permasalahannya, jika memang Pasal 170 bermakna sebagai delik penganiayaan/perusakan yang dilakukan dengan terang-terangan, maka akan mengacaukan sistematika dalam KUHP. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah: (i) mengapa ditempatkan pada Bab V yang tidak berisikan delik-delik yang mengancam “nyawa atau harta (lijf en goed) dari seorang tertentu”, melainkan hanya berisikan kejahatan yang “menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat” (lihat kembali: Paragraf [3.14]-[3.15])?; dan (ii) mengapa tidak ditempatkan saja dalam Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang dan Bab XIX tentang Kejahatan 39 Terhadap Nyawa dan Bab XX tentang Penganiayaan, karena sebenarnya cukup ditambahkan unsur-unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama? [3.58] Pertanyaan-pertanyaan di atas sulit dijawab, karena dengan tafsiran menurut Kaidah Hukum MA yang menjadi yurisprudensi, secara tidak langsung telah melahirkan sebuah delik pidana yang baru. Sebabnya, Pasal 170 tetap bermakna sebagai ‘delik kekerasan dalam kerusuhan massal’ (openlijk geweld sesuai sistematika dalam Bab V), namun pada saat yang sama sekaligus juga bermakna sebagai ‘delik penganiayaan/perusakan barang dengan terang-terangan’ (sesuai makna yang diberikan Kaidah Hukum MA). Jadi dapat dikatakan telah lahir sebuah delik baru yaitu ‘delik penganiayaan/perusakan barang dengan terang-terangan’. Padahal perumusan suatu delik pidana harusnya merupakan domain legislatif (bersama dengan eksekutif), bukan yudikatif. Dan perumusan delik pidana tersebut mestinya dituangkan dalam undang-undang (bukan yurisprudensi); jika tidak, maka bertentangan dengan asas legalitas yang secara implisit diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Meski begitu, hakim bukanlah sekedar corong undang-undang melainkan juga berperan melengkapi undang-undang yang memang tidaklah sempurna. Dalam hal ini, MA berperan memberi tafsir atas frasa terang-terangan yang dirumuskan tidak sempurna, dengan tujuan mencegah pelaku pengeroyokan yang jelas-jelas bersalah menjadi bebas. Sekali lagi, dalam konteks inilah putusan MA tersebut semestinya dipahami. [3.59] Bahwa ternyata Kaidah Hukum MA tersebut kemudian diikuti oleh putusan- putusan sejenis sehingga menjadi yurisprudensi, antara lain diikuti oleh putusan- putusan yang terdapat dalam tabel di bawah ini: Putusan Nomor Perihal Kutipan Hukuman 34/Pid.B/2013/PN.Parepare tanggal 14 Maret 2013 (Bukti P-16a) dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Rustam “secara terang- terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No.10K/Kr/1975 5 (lima) bulan penjara 40 tanggal 17-3-1976)” (hal. 7-8 dari putusan). 93/PID.B/2013/PN.LWK tanggal 7 Mei 2013 (Bukti P-16b) dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Andar Halus “yang dimaksud dengan “secara terang-terangan yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976)” (hal. 10 dari putusan). 4 (empat) bulan penjara Perkara pidana para Pemohon sendiri yaitu Putusan No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 (Bukti P-4a) Melakukan kekerasan terhadap barang “kaidah serupa pada dasarnya juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang menyatakan bahwa secara terbuka berarti perbuatan tersebut tidak dilakukan secara tersembunyi. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan di muka umum, 5 (lima) bulan penjara 41 melainkan cukup apabila sudah ada kemungkinan orang lain dapat melihat dilakukannya perbuatan tersebut” (hal. 48 dari putusan). [3.60] Bahwa lebih lanjut, dengan munculnya Kaidah Hukum MA, maka pada tataran implementasi para penegak hukum cenderung lebih memilih menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP ketimbang Pasal 406 ayat (1) KUHP untuk perkara perusakan barang. Sebabnya, jauh lebih mudah memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 170 ayat (1) daripada memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 406 ayat (1), sepanjang perbuatan perusakan barang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dengan terang- terangan. Ini tentu saja tidak masuk logika hukum, mengingat ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1) jauh lebih berat dibandingkan hukuman Pasal 406 ayat (1) (yaitu, 5 tahun 6 bulan vs. 2 tahun 8 bulan). Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel perbandingan Pasal 170 ayat (1) dengan Pasal 406 ayat (1): Pasal 170 ayat (1) Pasal 406 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. [3.61] Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, dalam rumusan kedua pasal tersebut sama-sama tidak ada unsur “gangguan ketertiban umum”. Akibatnya, secara selintas dapat dilihat kemiripan pada kedua pasal tersebut. Perbedaannya adalah, unsur-unsur yang dicetak tebal dalam Pasal 406 ayat (1) di atas – yaitu 42 dengan sengaja, melawan hukum, milik orang lain – ternyata tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 170 ayat (1). Ini menyebabkan lebih mudah memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 170 ayat (1) dibandingkan Pasal 406 ayat (1), sepanjang perusakan barang dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan dengan terang-terangan. Dengan demikian, jika ada 2 orang yang melakukan perusakan terhadap sepeda di lapangan parkir, maka Pasal 170 ayat (1) sudah dapat diterapkan. [3.62] Bahkan, Pasal 170 ayat (1) dapat pula diterapkan untuk perkara perusakan barang tanpa pemilik (Res Nullius). Sebabnya, Pasal 170 ayat (1) tidak mensyaratkan unsur kepemilikan barang, karena hanya menyebut “kekerasan terhadap orang atau barang”. Berbeda dengan Pasal 406 ayat (1) yang dengan tegas menyebutkan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. [3.63] Sedikit penjelasan mengenai Res Nullius, Prof. Subekti dalam buku Kamus Hukum, halaman 89, mendefinisikan Res Nullius sebagai: “barang yang tidak ada empunya, sehingga setiap orang boleh mengambilnya untuk dimiliki.” (sudah disesuaikan dari ejaan lama) (Bukti P-19) [3.64] Karena Pasal 170 ayat (1) dapat diterapkan untuk perkara perusakan barang Res Nullius, maka perbuatan para Pemohon berupa penebangan pohon liar yang tumbuh sendiri dengan motif/niat/maksud untuk membersihkan lahan belum termanfaatkan (yang kondisinya bagaikan tempat pembuangan sampah), menjadi dapat dipidana dengan Pasal 170 ayat (1). Sebabnya, tidak disyaratkan kepemilikan barang secara tertulis. Lalu, unsur Bersifat Melawan Hukum dan unsur Kesalahan juga tidak tercantum secara tertulis. Maka, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai tiadanya niat jahat (mens rea) yang seharusnya dibuktikan sebagai unsur Kesalahan (yaitu kesengajaan/ dolus) pada para Pemohon. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) sebagai berikut: “Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 43 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang; 3. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama;” (halaman 39, Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 [Bukti P-4a]). [3.65] Bahwa pertimbangan serupa mengenai unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) juga dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan-putusan yang terdapat dalam tabel Paragraf [3.59], yaitu: “Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Secara terang-terangan dan bersama-sama; 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” (halaman 7, Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 34/Pid.B/2013/PN.Parepare tanggal 14 Maret 2013 [Bukti P-16a]). “Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang dalam dakwaan Kesatu yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Unsur Kesatu: Barang siapa; 2. Unsur Kedua: Dengan terang-terangan; 3. Unsur Ketiga: Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” (halaman 9, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 93/PID.B/2013/PN.LWK tanggal 7 Mei 2013 [Bukti P-16b]). [3.66] Bahwa dengan demikian nampak bahwa jika didasarkan pada unsur-unsur tertulis saja dalam Pasal 170 ayat (1), maka membuka peluang untuk hanya membuktikan unsur-unsur yaitu: 1. Barang siapa; 2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama; 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; 44 sebagaimana ternyata dalam pertimbangan putusan-putusan tersebut di atas. Namun tidak perlu dibuktikan unsur-unsur “mengganggu ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, karena tidak tercantum secara tertulis. Maka dengan hanya berdasarkan pada unsur-unsur tertulis saja, Pasal 170 ayat (1) dapat ditafsirkan dengan sangat luas. Sebagai ilustrasi, misalkan ada barang berupa lemari bekas yang dibuang sembarangan di pinggir kali, lalu sekelompok orang bekerja bakti membersihkan kali dan mempreteli/ menghancurkan lemari bekas itu, maka kelompok kerja bakti itu sudah dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1). Ilustrasi lain adalah seperti yang terjadi pada Pemohon sendiri, yaitu sebagai pemilik lahan belum termanfaatkan yang kemudian hendak membersihkan lahan agar dapat dimanfaatkan. Karena letaknya di pinggir jalan, maka banyak orang yang buang sampah sembarangan ke lahan itu, misalnya ada orang makan buah mangga atau alpukat lalu membuang bijinya dengan sembarangan. Biji itu kemudian masuk tanah dan mulai berakar, dan dengan bantuan alam (hujan, sinar matahari) menjadi tumbuh subur, tanpa campur tangan manusia. Ini adalah fenomena alam yang sudah lazim terjadi, terlebih di tanah air nusantara tercinta yang sudah dikenal kesuburan tanahnya (fakta Notoir). Kemudian, si pemilik lahan (dalam hal ini, Pemohon I) hendak membersihkan lahan dengan menebang pohon- pohon yang tumbuh sendiri/liar tersebut. Untuk membersihkan lahan, ia dibantu secara gotong royong oleh sanak saudaranya (Pemohon II) dan pekerja upahan (Pemohon III). Dalam ilustrasi pembersihan lahan ini, orang-orang yang terlibat menebang pohon-pohon yang tumbuh sendiri tersebut (Res Nullius) dapat dianggap melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” karena perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 170 ayat (1). [3.67] Bahwa ilustrasi-ilustrasi di atas menggambarkan betapa berbahayanya rumusan Pasal 170 ayat (1) bagi HAM warga negara, karena orang-orang tidak bersalah seperti para Pemohon dapat dipidana atas dasar pemenuhan unsur-unsur tertulis Pasal 170 ayat (1). Terutama mengenai unsur-unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, tidak dicantumkannya secara tertulis unsur-unsur ini sangat merugikan para Pemohon, karena unsur-unsur tersebut harusnya selalu dibuktikan dalam pembuktian setiap tindak pidana. Seandainya saja dalam Pasal 170 ayat (1) dicantumkan secara tertulis unsur-unsur “mengganggu ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, maka ada kemungkinan lebih besar para Pemohon 45 bebas atau lepas dari pemidanaan, mengingat tiadanya gangguan ketertiban umum pada perkara Pemohon, tiadanya kesalahan berupa kesengajaan/ dolus, dan tiadanya sifat melawan hukum (pohon yang ditebang adalah pohon liar yang tumbuh sendiri/Res Nullius). [3.68] Sebagai perbandingan, dapat dibandingkan rumusan Pasal 170 ayat (1) dengan rumusan Pasal 406 ayat (1) yang meskipun ancaman hukumannya jauh lebih rendah namun secara eksplisit mencantumkan unsur-unsur pidana dengan lebih lengkap. Seandainya saja para Pemohon didakwa dengan Pasal 406 ayat (1), maka juga ada kemungkinan lebih besar para Pemohon bebas atau lepas dari pemidanaan, mengingat tiadanya kesalahan berupa kesengajaan/dolus, tiadanya sifat melawan hukum (pohon yang ditebang adalah pohon liar yang tumbuh sendiri/Res Nullius), dan tidak jelasnya siapa pemilik pohon yang ditebang (mohon diperiksa dengan seksama: dalam putusannya Judex Facti hanya menyatakan pohon yang ditebang dahulu ditanam oleh orang tua saksi korban [atau saksi ‘seolah-olah’ korban], namun Judex Facti tidak pernah menyatakan saksi ‘seolah- olah’ korban tersebut sebagai pemilik pohon yang ditebang). [3.69] Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya menjadi jelas mengenai perlunya dilakukan pemaknaan yang benar atas Pasal 170 ayat (1) KUHP agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet yang berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, pemaknaan diperlukan agar pada gilirannya sesuai dengan Pasal 28G ayat (1), orang merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, khususnya untuk memanfaatkan harta benda berupa tanah yang berada dibawah kekuasaannya, misalnya dengan menebang pohon-pohon liar yang tumbuh sendiri secara alami (Res Nullius) di atas tanah kekuasaannya. Orang-orang yang bekerja bakti membersihkan lingkungan dari sampah-sampah barang bekas yang dibuang sembarangan, juga tidak perlu kuatir dapat dipidana dengan Pasal 170. Ini semua adalah hak-hak konstitusional yang dijamin dan diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Permasalahan bukanlah sekedar pada tataran implementasi norma, tetapi disebabkan oleh perumusan yang tidak/kurang sempurna atas norma “kekerasan terbuka” (openlijke geweld) dalam Pasal 170 ayat (1), sehingga perlu dimaknai secara benar. 46 [3.70] Bahwa agar tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP perlu dimaknai sesuai maksud awal (original intent) pembuat undang-undang itu sendiri. Sebagaimana ternyata dalam MvT, norma Pasal 170 adalah “kekerasan terbuka” (openlijk geweld) yang selalu dianggap mengganggu ketertiban umum mengingat penempatannya dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode-metode penafsiran sebagaimana telah dipaparkan di atas, Pasal 170 ayat (1) KUHP perlu dimaknai sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Untuk memudahkan, dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini: Rumusan Pasal 170 ayat (1) Pemaknaan Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. [3.71] Bahwa pemaknaan Pasal 170 ayat (1) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: PASAL 170 AYAT (1) KUHP HARUS DIMAKNAI SESUAI MAKSUD PEMBUAT UNDANG-UNDANG YAITU SEBAGAI NORMA “KEKERASAN TERBUKA” (OPENLIJK GEWELD). UNTUK ITU, PERLU DICANTUMKAN SECARA TERTULIS UNSUR-UNSUR “MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM”, “DENGAN SENGAJA”, DAN “MELAWAN HUKUM”. 47 • Dalam pemaknaan, dicantumkan secara tertulis unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam setiap tindak pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Terutama unsur dengan sengaja penting dicantumkan sebagai perwujudan dari asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Pencantuman secara tertulis unsur dengan sengaja memastikan bahwa Pasal 170 bukanlah delik dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang merupakan pengecualian dari asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’; • Frasa dengan terang-terangan (terjemahan lain: secara terbuka) dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) dimaknai sebagai di muka umum, agar konsisten dengan esensi norma openlijk geweld sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan juga agar konsisten dengan terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; • Tetap digunakan frasa dengan tenaga bersama sesuai rumusan awal; • Dalam pemaknaan, dicantumkan secara tertulis sebagai tujuan terdekatnya untuk membatasi/ merestriksi sifat kekerasan yang dilakukan bukan untuk tujuan tertentu seperti melukai atau merusak, melainkan kekerasan sebagai tujuan; • Akhirnya, dalam pemaknaan, dicantumkan secara tegas frasa yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat sebagai kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 170 yang ditempatkan dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Frasa tersebut diambil dari MvT yang memberi penjelasan resmi tentang Bab V sebagai kumpulan delik yang “menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat”. [3.72] Bahwa apabila Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai sesuai Paragraf [3.70] di atas, tidak akan ada kekosongan hukum. Jika terjadi kasus perusakan barang atau penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang dengan terang-terangan (seperti di lapangan parkir) namun tidak mengganggu ketertiban umum, maka tetap dapat diterapkan Pasal 406 (perusakan barang) atau Pasal 351 (penganiayaan). Mengutip pendapat S.R. Sianturi: “jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.” 48 (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 325 [Bukti P-11]) Tidak ada cukup alasan untuk memperberat ancaman hukuman 2 kali lipat menjadi lebih dari 5 tahun – yang memungkinkan penahanan – hanya karena perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan dengan terang-terangan, tanpa adanya gangguan ketertiban umum. [3.73] Bahwa para Pemohon menyadari telah diceraikannya Pasal 170 dari norma semula yaitu openlijk geweld sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum yang merupakan original intent (maksud awal) pembentuk undang-undang. Perceraian Pasal 170 dari norma openlijk geweld sebagai kejahatan ketertiban umum terutama mendapat momentum setelah munculnya Kaidah Hukum MA. Dengan kata lain, penerapan Pasal 170 telah diperluas untuk perkara-perkara penganiayaan dan perusakan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, tanpa ada kaitannya dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, bahkan dapat dikatakan telah lahir sebuah delik baru yaitu ‘delik penganiayaan/perusakan barang dengan terang-terangan’ (lihat kembali: Paragraf [3.58]). Terlebih lagi, KUHP baru Tahun 2023, yang akan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, ternyata juga tidak mencantumkan “mengganggu ketertiban umum” sebagai unsur tertulis. Dalam KUHP 2023, ketentuan yang ekivalen dengan pasal a quo adalah Pasal 262. Pasal 262 ini termasuk dalam Bab V tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Keempat (Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum). Namun, meskipun masuk dalam bab tindak pidana ketertiban umum, unsur mengganggu ketertiban umum juga tidak dicantumkan secara tertulis. Dalam hal ini, rumusan Pasal 262 nampaknya mengikuti Kaidah Hukum MA seperti telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini tabel perbandingan Pasal 170 KUHP saat ini dengan Pasal 262 KUHP 2023: Pasal 170 KUHP saat ini Pasal 262 KUHP 2023 SEBAGAI ALTERNATIF, PASAL 170 AYAT (1) KUHP DIMAKNAI MENGIKUTI KAIDAH HUKUM YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 K/KR./1975 TANGGAL 17 MARET 1976. NAMUN, PERLU DICANTUMKAN SECARA TERTULIS UNSUR-UNSUR “DENGAN SENGAJA”, “MELAWAN HUKUM”, DAN “YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN”. 49 (1) Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan. (1) Setiap Orang yang dengan terang- terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. 50 [3.74] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sebagai alternatif dari pemaknaan yang dimaksud dalam Paragraf [3.70], Pasal 170 ayat (1) KUHP perlu dimaknai sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Untuk memudahkan, dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini: Rumusan Pasal 170 ayat (1) Pemaknaan alternatif Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. [3.75] Bahwa pemaknaan alternatif Pasal 170 ayat (1) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: • Dalam pemaknaan, dicantumkan secara tertulis unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam setiap tindak pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Terutama unsur dengan sengaja penting dicantumkan sebagai perwujudan dari asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Pencantuman secara tertulis unsur dengan sengaja memastikan bahwa Pasal 170 bukanlah delik dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang merupakan pengecualian dari asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Dan unsur melawan hukum perlu dicantumkan untuk memastikan barang Res Nullius dikecualikan dari lingkup pasal ini; • Tetap digunakan frasa dengan terang-terangan sesuai Kaidah Hukum MA; • Juga tetap digunakan frasa dengan tenaga bersama sesuai rumusan awal; 51 • Dalam pemaknaan, perlu dicantumkan secara tertulis frasa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk melengkapi unsur-unsur pidana dari pasal perusakan barang. [3.76] Bahwa apabila dimaknai sesuai Paragraf [3.74] di atas, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP akan bertransformasi dari delik openlijk geweld menjadi delik penganiayaan dan/atau perusakan barang, dengan tambahan unsur-unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama. Hal ini untuk mengakomodasi kecenderungan pada tataran peradilan dimana Pasal 170 ayat (1) ternyata telah mengalami perluasan makna mengikuti Kaidah Hukum MA. Namun agar tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara, tetap perlu dilakukan pemaknaan atas Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan mencantumkan secara tertulis unsur-unsur yang harus selalu dibuktikan dalam setiap tindak pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum serta mencantumkan secara tertulis frasa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk melengkapi unsur-unsur pidana dari pasal perusakan barang. [3.77] Sebagai penutup, berdasarkan paparan yang diuraikan panjang lebar di atas, para Pemohon berharap dapat membuka mata Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat permasalahan dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Permasalahan ini bukanlah sekedar pada tataran implementasi, namun pada perumusan Pasal 170 ayat (1) yang tidak/ kurang sempurna sehingga membuka peluang penyalahgunaan pada tataran implementasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sebagaimana sudah diperingatkan oleh Kejagung dalam surat edaran No. B-230/E/Ejp/01/2013 (Bukti P-18). Dengan pemaknaan secara alternatif atas Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.70] atau Paragraf [3.74] yang memenuhi prinsip-prinsip Lex Stricta, Lex Scripta dan Lex Certa, diharapkan semakin menutup potensi penyalahgunaan tersebut agar hak-hak konstitusional warga negara semakin terjamin. 4. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam permohonan ini, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 52 2. Menyatakan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut (secara alternatif): “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”; ATAU “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi teks Pasal 170 KUHP yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Humas, Mahkamah Agung RI. 2. Bukti P-2 : Fotokopi teks Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 3. Bukti P-3a, Bukti P-3b, Bukti P-3c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pemohon. 53 4. Bukti P-4a : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pdt.G/1997/PN-Sdk tanggal 25 November 1997. Bukti P-4b : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 239/PDT/1998/PT-MDN tanggal 28 September 1998. Bukti P-4c : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2325 K/Pdt/2000 tanggal 26 Juni 2002. 5. Bukti P-5a : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024. Bukti P-5b : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 781/Pid/2024/PT MDN tanggal 29 April 2024. Bukti P-5c : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1243 K/Pid/2024 tanggal 20 September 2024. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia dari beberapa bagian penting Memorie van Toelichting (MvT), oleh Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku penerjemah, yang dibukukan dengan judul Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia), diterbitkan tahun 2021 oleh Institute for Criminal Justice Reform/ ICJR. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Bukti P-7 : Fotokopi artikel berjudul “Offences Against the Res Publica: the Role of Public Interest Arguments in Cicero’s Forensic Speeches; 54 8. Bukti P-8 : Fotokopi Print out dari https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0 00006490351/1810-03-01/. Bukti P-8 : Fotokopi Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia; 9. Bukti P-9 : Fotokopi anotasi prof. mr. dr. T. Blom atas putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), dengan judul “Openlijk geweld. Annotatie bij Hoge Raad 3 juli 2018”. 10. Bukti P-10 : Fotokopi halaman-halaman buku S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. 11. Bukti P-11 : Fotokopi halaman-halaman buku R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 12. Bukti P-12 : Fotokopi artikel berjudul “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh”, oleh Christania G. Sengkey. 13. Bukti P-13 : Fotokopi halaman-halaman buku J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Edaran No. B-230/E/Ejp/01/2013, bertanggal 22 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan MA Nomor 2056K/Pid/2012 tanggal 30 April 2013. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975 tanggal 17 Maret 1976. Bukti P-16a : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 34/Pid.B/2013/PN.Parepare tanggal 14 Maret 2013. 55 Bukti P-16b : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 93/PID.B/2013/PN.LWK tanggal 7 Mei 2013. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Tuntutan Reg.Perk. No: PDM- 134/L.2.20/Eku.2/11/2023 dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Pemohon. 18. Bukti P-18 : Berkas tidak ada. 19. Bukti P-19 : Fotokopi halaman 89 dari buku Kamus Hukum, karangan Prof. Subekti. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 170 ayat (1) Kitab 56 Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 57 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: Pasal 170 ayat (1) (4) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Bahwa Pemohon I merupakan ahli waris yang sah dari pembuka/perintis kampung (sipukka huta) bernama Ompu Raundung Rumasondi. Sebagai ahli waris dari pembuka/perintis kampung, Pemohon I bersama-sama ahli waris lainnya memiliki hak kepemilikan yang sah atas sawah, tanah perladangan serta tanah pertapakan, termasuk tanah lokasi penebangan pohon dalam perkara pidana Pemohon, yang kesemuanya terletak di Dusun III Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. 3. Bahwa Pemohon II merupakan seorang sanak saudara dari Pemohon I yang dengan niat tulus membantu Pemohon I melakukan pembersihan lahan tanpa menerima upah. Pemohon II bersedia membantu pembersihan lahan, karena mengetahui dan meyakini Pemohon I sebagai pemilik lahan. Pemohon II juga meyakini pohon-pohon yang akan dibersihkan adalah tumbuh sendiri di atas lahan yang kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman, dan semak-semak yang tumbuh liar serta tidak ada pemiliknya. 58 Akan tetapi, pembersihan lahan dengan menebang pohon-pohon liar tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. 4. Bahwa Pemohon III merupakan seorang warga setempat yang mengerjakan pembersihan lahan dengan menerima upah dari Pemohon I. Pemohon III bersedia menerima pekerjaan pembersihan lahan tersebut karena mengetahui dan meyakini Pemohon I sebagai pemilik lahan. Pemohon III juga meyakini bahwa pohon-pohon yang dibersihkan adalah tumbuh sendiri di atas lahan yang kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman dan semak-semak yang tumbuh liar dan tidak ada pemiliknya. Pemohon III hanya menebang pada tanggal 27 Januari 2021 namun tidak melanjutkan pekerjaan penebangan karena keberatan dari saksi pelapor Ebentua Rumasondi. Akan tetapi, perbuatan Pemohon III tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. 5. Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (para Pemohon) tetap menjalani putusan pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap, walaupun putusan tersebut dirasa sangat jauh dari keadilan. Para Pemohon menganggap kerugian konstitusional berupa pemidanaan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang rumusannya multitafsir tersebut, sebagai sesuatu sangat serius yang menyangkut nama baik, harkat, dan martabat para Pemohon serta seluruh keluarga para Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena para Pemohon telah dilaporkan, disidik, dituntut, dan dipidana dengan menggunakan ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon tidak memberikan kepastian dan tidak memberi rasa aman sehingga takut berbuat sesuatu yang menurut para Pemohon menjadi hak asasinya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 59 Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat aktual tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma “kekerasan terbuka” dirumuskan dengan tidak/kurang sempurna dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP. Sehingga rumusan tersebut tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya telah diformulasikan menjadi prinsip-prinsip dalam perumusan tindak pidana. Prinsip-prinsip yang tidak dipenuhi dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah prinsip lex stricta, lex scripta, dan lex certa; 2. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma “kekerasan terbuka” dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak memenuhi prinsip lex scripta yang mengandalkan pada hukum tertulis. Dalam rumusan tersebut, ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur “mengganggu ketertiban umum”. Akibatnya, timbul peluang multitafsir yang memungkinkan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum; 3. Bahwa menurut para Pemohon, tidak/kurang sempurnanya rumusan norma “kekerasan terbuka” (openlijk geweld) dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang tidak mencantumkan secara tertulis unsur-unsur “gangguan ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, pada praktik peradilan 60 ternyata norma Pasal 170 ayat (1) KUHP banyak digunakan untuk kasus- kasus perusakan barang dan penganiayaan. Perbedaannya adalah dalam kasus-kasus tersebut melibatkan pelaku 2 (dua) orang atau lebih serta dilakukan dengan terang-terangan (atau di muka umum). Padahal tindak kekerasan oleh 2 (dua) orang dengan terang-terangan (atau di muka umum) tidak dengan sendirinya atau tidak otomatis mengakibatkan gangguan ketertiban umum. 4. Bahwa menurut para Pemohon, perlu dilakukan pemaknaan yang benar atas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet yang berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan tersebut diperlukan agar pada gilirannya sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, orang merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya, khususnya untuk memanfaatkan harta benda berupa tanah yang berada di bawah kekuasaannya. 5. Bahwa menurut para Pemohon, perumusan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang tidak/kurang sempurna membuka peluang penyalahgunaan pada tataran implementasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan pemaknaan secara alternatif atas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memenuhi prinsip lex stricta, lex scripta, dan lex certa, diharapkan semakin menutup potensi penyalahgunaan agar hak konstitusional warga negara semakin terjamin. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut (secara alternatif): “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, atau “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan terang- 61 terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 [selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, Mahkamah telah pernah menerima permohonan dengan isu konstitusionalitas norma yang sama, yaitu dalam permohonan Nomor 99/PUU- XIII/2015. Namun, setelah dicermati permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015 ditarik kembali oleh Pemohon, sehingga Mahkamah belum dapat menilai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat relevansinya bagi Mahkamah untuk mengaitkan permohonan a quo dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berkaitan dengan dapat atau tidaknya permohonan a quo diajukan kembali. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan pemaknaan ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut (secara alternatif): “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, 62 yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” atau “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan para Pemohon; [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] tersebut di atas, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan norma “kekerasan terbuka” dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya telah diformulasikan menjadi prinsip dalam perumusan tindak pidana, yaitu prinsip lex stricta, lex scripta, dan lex certa. Dalam rumusan tersebut, ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur “mengganggu ketertiban umum”. Akibatnya, timbul peluang multitafsir yang memungkinkan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah secara doktriner kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain secara terang-terangan. Unsur terang-terangan yang dimaksudkan adalah tindak kekerasan dilakukan di tempat terbuka atau setidak-tidaknya di tempat di mana umum/khalayak dengan mudah dapat mengetahui tanpa terhalang oleh suatu apapun, sehingga dengan leluasa dapat melihat peristiwa yang dilakukan oleh pelaku atau para pelaku. Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan terbuka” sebagaimana yang dipersoalkan oleh para Pemohon mengandung makna bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu dilakukan di tempat terbuka di mana umum/khalayak dapat melihat peristiwa tersebut tanpa terhalang oleh suatu apapun, jika umum/khalayak tersebut ingin melihat peristiwa pidana dimaksud. Oleh karena itu, persoalan esensial yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tidak adanya penegasan unsur “kekerasan terbuka” dalam ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak serta merta menjadikan norma pasal tersebut 63 menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menciptakan multitafsir dalam penerapannya oleh para penegak hukum karena unsur terang-terangan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah merefleksikan makna “kekerasan terbuka” sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah jika ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambahkan unsur “kekerasan terbuka” sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon, hal tersebut justru akan menimbulkan redundansi terhadap pemaknaan unsur terang- terangan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan unsur “kekerasan terbuka” yang tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas, dan tidak memenuhi prinsip lex stricta, lex scripta, dan lex certa adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan ketentuan dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur “mengganggu ketertiban umum”, sehingga menimbulkan multitafsir. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah unsur “mengganggu ketertiban umum” yang menurut para Pemohon seharusnya dilekatkan ke dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP juga merupakan hal yang berlebihan, karena ketentuan norma Pasal a quo dimaksud diatur dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu, secara doktriner norma pasal-pasal dalam Bab tersebut tidak dapat dilepaskan dengan persoalan utama dari jenis tindak pidana yang diatur pada masing-masing bab dalam KUHP, termasuk dalam hal ini Bab V tersebut di atas. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah norma yang mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan “dengan unsur terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Rumusan tersebut telah menegaskan bahwa tindak pidana yang tercakup dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan secara terang- terangan, di mana frasa “terang-terangan” tersebut mengandung makna perbuatan tersebut dilakukan di depan umum/khalayak, atau setidak-tidaknya jika umum/ khalayak ingin melihat peristiwa pidana tersebut tidak terhalang oleh suatu apapun, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.12.1]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum dimaksud, maka telah jelas dan tegas 64 perbuatan pidana yang dilakukan di depan umum/khalayak sebagaimana halnya termaktub dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan adanya gangguan ketertiban umum/khalayak atau masyarakat, bahkan dapat berpotensi memunculkan kerugian bagi orang lain, seperti kerugian fisik atau kerugian harta benda, atau setidak-tidaknya kerugian akan mendapatkan rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat. Sehingga, keinginan para Pemohon agar dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambahkan penegasan adanya unsur “mengganggu ketertiban umum” adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dengan unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang terdapat dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut. Dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tanpa ada unsur kesengajaan. Perbuatan melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap suatu objek yang sudah pasti, yaitu berkaitan dengan orang atau barang adalah perbuatan yang telah disadari dan dipikirkan terlebih dahulu oleh pelaku, demikian pula akibat dari perbuatan yang dilakukan. Demikian halnya berkaitan dengan unsur “melawan hukum”, menurut Mahkamah juga seharusnya telah disadari oleh para pelaku dalam melakukan tidak pidana tersebut karena objek dari kekerasan dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah berkaitan dengan orang lain atau barang orang lain. Oleh karena itu, tanpa ada penegasan unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dalam ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak menjadikan norma pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan tidak adanya unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” pada unsur “kekerasan terbuka” dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP menimbulkan ketidaksempurnaan dalam norma a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 65 [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP telah memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; telah memberikan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; telah memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 66 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat 67 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto