16/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 16/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Albert Ola Masan Setiawan Muda Alamat : Jalan Nusantara Timur KM. 20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau Pekerjaan : Mahasiswa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2023 memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, Otniel Raja Maruli Situmorang, dan Teja Maulana Hakim, seluruhnya adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, beralamat masing-masing di Villa Mas Blok D6 Nomor 3, Kelurahan Sungai Panas, Kota Batam, beralamat di Perum Masyeba Permai Blok J Nomor 10 RT 001/ RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, dan beralamat di Kp. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 16/PUU-XXII/2024 pada 15 Januari 2024, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 3 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk 4 pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap 1 ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU, yang menyatakan: a. Pasal 51 ayat (5) UU MK “Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. … (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa : “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: “a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;” 6 4. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Terhadap Pasal 68 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah Pemerintah.” 5. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-4) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial atau aktual) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu. 6. Bahwa Pemohon sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024 dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK, yang keberadaannya membatasi Pemohon agar tidak dapat mengajukan Pembubaran Partai Politik yang Anggotanya melakukan tindak pidana korupsi baik itu suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, ataupun merugikan keuangan negara. Dengan adanya Partai Politik yang memiliki historis keanggotaan melakukan tindak pidana korupsi sangatlah merugikan Pemohon sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum 2024, oleh karenanya memberikan kewenangan mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik kepada Perorangan Warga Negara Indonesia sangatlah perlu, sebab Pemohon meragukan Independensi Pemerintah, karena Pemerintah itu pula merupakan Anggota Partai Politik. Demikianlah, hal tersebut telah mengancam jaminan atas kepastian hukum dan kedaulatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7 7. Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakukan Pasal 68 ayat (1) UU MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. 8. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 9. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal a quo. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON A. Permohonan Pemohon tidak nebis in idem 1. Bahwa Permohonan a quo adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 68 ayat (1) UU MK, kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Permohonan Pemohon tidak nebis in idem karena alasan berbeda walaupun menggunakan batu uji yang sama yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 2. Bahwa terhadap alasan permohonan yang berbeda, Permohonan Pemohon mempunyai latar kerugian yang berbeda yaitu dari perspektif sebagai Pemilih. 8 B. Analisis Umum Partai Politik Dibubarkan Dalam Konteks Permohonan Pemohon 3. Bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (5) UU Parpol. 4. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik sehingga Pemohon berhak untuk menguji Pasal 68 ayat (1) UU MK. 5. Bahwa, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menyatakan, “melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol tidak menyatakan secara eksplisit mengenai Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara keuangan ataupun martabat bangsa. Berkenaan dengan frasa yang dimaksud Pemohon pada “Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi” Bahwa Partai Politik adalah badan hukum. Partai Politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, Partai Politiknya harus dibubarkan. Selanjutnya, frasa dalam Pasal 40 ayat (2) “peraturan perundang- undangan” dapat menjadi entry point sebagai pertimbangan hukum apabila Partai Politik melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam kehidupan masyarakat secara nasional (crime againts humanity), terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik.. Lebih lanjut, bahkan Mahfud MD mengatakan, jika ketidakadilan dan korupsi pada suatu negara sudah merajalela, itu berarti sudah terjadi disorientasi terhadap tujuan bernegara. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan terjadi ketidakpercayaan di kalangan publik. “Jika sekarang ada kebijakan 9 baru tertentu pada suatu negara, rakyat akan menilai itu bohong. Rakyat menilai itu hanya main-main. Jika terus dibiarkan akan terjadi pembangkangan,” kata Mahfud, Senin (20/8/2018) di Jakarta. Jika pembangkangan terjadi di kalangan rakyat, lanjut Mahfud, maka akan terjadi disintegrasi pada suatu negara. “Orang Indonesia itu miskin, tidak apa-apa asal tidak dibohongi oleh pemimpinnya,” tambah Mahfud. “Kita terlibat dalam pemilu bukan untuk memilih calon yang paling bagus. Tapi untuk menghindari orang jahat memimpin negara - Mahfud” 6. Bahwa mengenai frasa “melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa: a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. C. Doktrin Pemilihan Umum Demokratis 7. The Copenhagen Document yang berisi standar untuk pemilu yang demokratis. Dalam dokumen tersebut dimuat sebanyak sembilan syarat, yaitu sebagai berikut: a. Elections to be held at chamber to be popularly elected; b. All seats in one legislative chamber to be popularly elected; c. Guaranteed universal and equal suffrage; d. Respect for the right of citizens to seek office; e. Respect for the right to establish political parties and ensure the parties can compete on the basis of equal treatment before the law; 10 f. Ensure that political campaigning can be conducted in a free and fair atmosphere without administrative action, violence, intimidation, or fear of retribution against candidates, parties, or votes; g. Ensure unimpeded access to the media on a nondiscriminatory basis; h. Ensure that votes are cast by secret ballot, and are counted and reported honestly, with the result made public.; i. Ensure that candidates who win the necessary votes to be elected are duly installed and are permitted to remain in office until their terms expire. 8. The United Nations Democracy Funds (UNDEF), Open Society Foundation, dan TIRI. a. Integritas, prinsip ini merupakan elemen penting yang didasari dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas menjadi roh dalam keseluruhan proses pemilu; b. Partisipasi, prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik; c. Penegakan Hukum, penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan; d. Imparsial, Setiap pemilih dan calon-calon wakil rakyat dijamin keadilan mereka dihapan hukum; e. Profesionalisme, Penyelenggara pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut; f. Independensi, seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggara pemilu harus independen. D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature 9. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan Positive Legislature dalam permohonan in casu, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 11 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain: 1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; 2. Situasi yang mendesak; 3. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Tambahan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Pemohon dan Para Kuasa, ada beberapa kualifikasi positive legislature, sebagai berikut: 1. Tidak berbentuk kriminalisasi, penjelasannya pada Pasal 15 ayat (1) UU PPP, menyatakan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” maksud dari pasal tersebut, apabila Permohonan bersifat kriminalisasi, maka itu sepenuhnya merupakan kewenangan Pembentuk Undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada Permohonan yang sifatnya dekriminalisasi; 2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bertentangan dengan seluruh atau sebagian substansi UUD 1945, maupun untuk melindungi hak konstitusional warga negara namun disatu sisi juga merugikan hak konstitusional warga negara lain; 3. Harus jelas dan tepat sehingga tidak obscuur, yaitu perumusan pasal yang diuji harus jelas pemaknaannya serta tepat penempatan suatu norma. contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU- XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon dan Para Kuasa. Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut: 1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, bahwa terhadap “keadilan” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” menjadikan jaminan perlindungan hak memilih dalam Pemilihan Umum. Bahwa terhadap “kemanfaatan Rakyat” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” untuk membubarkan 12 Partai korup yang ikut serta dalam Pemilihan Umum. Tambahan penjelasan, bahwa frasa “kemanfaatan rakyat” bukan diartikan sebagai faham utiliarisme, melainkan benar-benar murni rakyat secara keseluruhan, karena rakyat pemilih secara tanggung renteng sesungguhnya turut bertanggung jawab, bukan rakyat yang memilih salah satu dari calon terpilih; 2. Memaknai situasi mendesak, bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat, dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional. Dalam menjawab parameter “keadaan mendesak atau darurat”, Pemilih adalah warga negara indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa seandainya calon terpilih dari Partai korup itu menang, secara common sense, tentu sebagai Pemilih (dari sabang sampai merauke) dirugikan karena Presiden sebagai inti penyelenggara pemerintahan dan negara berasal dari Partai korup; 3. Memaknai mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dapat mengisi kekosongan hukum serta mencegah sentralisasi kewenangan pemerintah dalam membubarkan Partai Politik, yang akibat dari “sentralisasi kewenangan pemerintah” dapat timbul abuse of power, untuk tidak membubarkan Partai korup. 10. Bahwa telah ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat Positive Legislature, antara lain: a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU- V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada; b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 13 Presiden dan Wakil Presiden. Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor; c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan; e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. 11. Bahwa selain 3 (tiga) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi agar kiranya mengabulkan Permohonan yang sifatnya Positive Legislature. Menurut hemat Pemohon, ada 2 (dua) hal yang fundamental, yaitu: kemanfaatan dan living constitution. E. Perlindungan Terhadap Hak Untuk Memilih dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Diberikan Hak Membubarkan Partai Korup Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 12. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 14 Indonesia Tahun 1945. Pemilu sebagai sarana perwujudan hak untuk memilih merupakan mekanisme konstitusional yang menempatkan status ontologis rakyat sebagai primus interpares dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam pemerintahan demokratis: Pertama, legitimasi kekuasaan pejabat-pejabat publik (public official) yang pengisian jabatannya melalui mekanisme pemilu (by elected) harus didasarkan pada persetujuan rakyat; dan Kedua, terdapat evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh rakyat terhadap mandat politik yang diberikan kepada para Peserta pemilu dan/atau pejabat-pejabat publik yang dipilih. 13. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang juga diberikan oleh 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena kewenangan untuk membubarkan partai politik ada pada Mahkamah Konstitutsi. 14. Bahwa kesimpulannya adalah untuk memastikan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis yang ditandai dengan terjaganya rakyat melalui perlindungan hak untuk memilih. Selanjutnya, persoalannya adalah apabila daftar calon terpilih merupakan bagian dari Partai korup, maka apakah Pemohon dapat dipaksakan untuk memilih calon tersebut yang berasal dari Partai korup? tentunya tidak, Pemohon memiliki hak untuk tidak memilih atau golput. Sekiranya Pemerintah dalam hal ini ingin mendorong Pemohon untuk menggunakan hak memilihnya, maka seharusnya Pemerintah membubarkan Partai korup sebelum Pemilu dimulai. Bahkan Plato pernah mengatakan, “The troubles of mankind will never cease until either true genuine philosophers attain political power or the ruler of the states by some dispensation of providence become genuine philosophers” ini adalah kutipan terkenal dari filsuf Yunani kuno Plato, yang percaya bahwa para filsuf memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerintah negara dengan baik. Bahwa para pemimpin politik harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam untuk dapat memerintah secara efektif. 15. Bahwa perlindungan hak untuk memilih menjadi problem klasik yang berulang, dimana aspek persoalannya dapat bersumber dari calon terpilih 15 yang berasal dari partai korup. Selanjutnya, hanya Pemerintah atau Presiden yang diberi kewenangan untuk menjadi Pemohon pembubaran partai, maka apakah pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri? 16. Dengan cara diberikannya hak terhadap Pemohon untuk membubarkan partai, maka dapat dijamin pula hak untuk memilih. F. Perlindungan Terhadap Hak Untuk Memilih dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Diberikan Hak Membubarkan Partai Korup Menurut Prinsip Demokrasi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 17. Demokrasi adalah proses yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Ini adalah sekumpulan elemen yang berbeda dan dinamis. Demokrasi tidak pernah sepenuhnya tercapai, selalu ada sejauh mana demokrasi belum terkonsolidasi dan cacat. Ini didasarkan pada prinsip bahwa perbaikan diri, inovasi, dan peningkatan masih mungkin dilakukan. Demokrasi ingin menjadi lebih dari yang ada saat ini, seperti yang sering dikatakan oleh filsuf Prancis Jacques Derrida. Bahwa bagaimanapun demokrasi akan dikembangkan di masa depan, representasi akan tetap menjadi elemen kunci dari setiap demokrasi. Sebagai prinsip politik, representasi adalah hubungan di mana individu atau kelompok mewakili atau bertindak atas nama sekelompok orang yang lebih besar. Demokrasi representatif, sebagai bentuk demokrasi tidak langsung, menghubungkan wakil-wakil dan yang diwakili sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat terjamin dan pandangan rakyat diartikulasikan. Laporan Majelis tahun 2010 menyimpulkan bahwa "krisis dalam representasi memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap hubungan politik antara masyarakat dan otoritas, selain bentuk-bentuk mandat dan delegasi tradisional. Tanpa mempertanyakan demokrasi representatif, laporan tersebut berpendapat bahwa representasi tidak lagi dapat menjadi satu-satunya ekspresi demokrasi. Demokrasi perlu dikembangkan melampaui representasi, melalui pengenalan bentuk interaksi yang lebih berkelanjutan antara masyarakat dan otoritas untuk menyertakan elemen-elemen demokrasi 16 langsung dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatif harus ditingkatkan sebagai proses di mana semua orang terlibat dalam pengelolaan urusan publik di tingkat lokal, regional, dan nasional. 18. Bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Pada ayat (3) ditegaskan kembali “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6 Aayat (2) menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum. 19. Bahwa pengaturan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Apabila dicermati maka akan memunculkan pertanyaannya adalah dimana posisi rakyat? apakah posisi rakyatnya langsung? apakah posisi rakyat memilih presidennya, kemudian delegasi dari kekuasaan rakyat menjalankan pemerintahan?. Menurut hemat Pemohon, apabila dibaca sekilas secara tekstual maka pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyat hanya terjadi sekali yakni saat Pemilihan Umum. Bahwa Kedaulatan rakyat tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Berdasar perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil- wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), 17 menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. Dalam paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 20. Bahwa sesuai dengan prinsip demokrasi, I D.G. Palguna (Hakim Konstitusi RI) dalam pengantar buku berjudul “Pemilihan Umum Demokratis” yang ditulis oleh Saldi Isra dan Khairul Fahmi, menyatakan bahwa tanggung jawab moral-politik “lebih mudah” berada di tangan rezim otoriter ketimbang dibawah rezim demokratis. Dibawah rezim demokratis, tatkala terjadi kesalahan, rakyat pemilih secara tanggung renteng sesungguhnya turut bertanggung jawab. Bukankah “kesalahan” rakyat pemilih yang memilih mereka (terpilih), para pengambil keputusan politik tersebut melalui pemilihan umum? Pemilulah penghubung yang menjadikan rakyat memilih (konstituen) “terseret” ke dalam pertanggungjawaban itu. Baik atau Buruk hasil pemilu, pertama-tama, ditangan pemilihlah tanggung jawab itu terletak. 21. Bahwa Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan demokratis, namun tidak semua pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis. Sebagai arena perebutan sumber daya kekuasaan pemerintahan, pemilu rentan dibajak oleh praktik- praktik curang (electoral fraud) melalui rekayasa atau manipulasi proses dan hasil pemilu 18 ataupun didistorsi melalui berbagai kekeliruan administrasi elektoral yang dilakukan penyelenggara pemilu. 22. Bahwa seandainya Partai korup tidak ikut serta dalam Pemilihan Umum, maka praktik-praktik curang yang sekaligus merugikan Pemohon tidak akan terjadi. Selain itu, tidaklah wajar mengatakan “memilih dengan hati nurani”, bahwa seharusnya pemerintah perlu membubarkan Partai korup, sehingga tidak ada lagi “memilih dengan hati nurani”, tidak juga golput atau salah pilih. Apabila suatu partai korup tidak ikut serta dalam Pemilihan Umum maka secara aktual, masyarakat tau semua calon terpilih memiliki latar belakang yang bagus, terutama pengusung dari partai yang tidak korup. Sehingga dampaknya akan win-win solutions. 23. Bahwa tidak adanya pemberian hak untuk membubarkan Partai korup kepada perseorangan warga negara indonesia (termasuk Pemohon), dan dilimpahkan pula kewenangannya kepada Pemerintah atau Presiden berimplikasi adanya abuse of power, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan Pemerintah atau Presiden untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya abuse of power disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa Kedaulatan berada ditangan Rakyat untuk mewujudkan hubungan yang sinergis-positif antara pemerintah (penguasa) dengan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan tetap menghormati hak masing-masing, dengan demikian pembubaran Partai korup dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia. G. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi 24. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara 19 Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu: a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. c. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur: - Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan - Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia - Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain - Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujdukan keadilan dlam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. - Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. 25. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa: “Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the leaders and the led. As a result of organization, every party 20 or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.” 26. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi peranannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan citacita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non- rational organizational and individual decision-making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior, from previously virtuous to iniquitous individual moral behavior. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri. H. Dampak Apabila Permohonan Dikabulkan 27. Rakyat akan lebih berani, sehingga kelompok-kelompok tertentu tidak akan bermain-main khususnya di lingkungan DPR dan DPRD. 21 28. Tiada alasan bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan akan merusak demokrasi, karena memang UUD 1945 telah mengatur pembubaran Partai Politik. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 22 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Albert Ola Masan Setiawan Muda; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU MK terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 23 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 24 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pemohon adalah Pemerintah. (2) ... 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, karena membatasi Pemohon untuk tidak dapat mengajukan pembubaran partai politik yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi baik itu suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, ataupun merugikan keuangan negara; 4. Bahwa Pemohon meragukan independensi pemerintah, karena pemerintah juga merupakan anggota partai politik. Pemohon mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dan dirugikan secara aktual, karena berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sangat menentukan nasib dan kehidupan berbangsa dan bernegara; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki yaitu berkaitan dengan adanya pembatasan bagi perorangan warga negara untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang anggota partai politiknya melakukan tindak pidana korupsi. Anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 68 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, jika permohonan Pemohon 25 dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, untuk memastikan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis yang ditandai dengan terjaganya hak politik melalui perlindungan hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih. Sekiranya Pemerintah dalam hal ini ingin mendorong Pemohon untuk menggunakan hak memilihnya, maka seharusnya Pemerintah membubarkan Partai Politik yang korup sebelum Pemilu dimulai; 2. Bahwa menurut Pemohon, perlindungan hak untuk memilih menjadi problem klasik yang berulang, di mana aspek persoalannya dapat bersumber dari calon terpilih yang berasal dari Partai Politik yang korup. Selanjutnya, hanya Pemerintah atau Presiden yang diberi kewenangan untuk menjadi Pemohon pembubaran partai, maka tidak mungkin pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri. Dengan diberikannya hak terhadap Pemohon untuk mengajukan pembubaran partai, maka dapat dijamin pula hak untuk memilih; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan demokratis, namun tidak semua pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis. Sebagai arena perebutan sumber kekuasaan, pemilu rentan dibajak oleh praktik-praktik curang (electoral fraud) melalui rekayasa atau 26 manipulasi proses dan hasil pemilu ataupun didistorsi melalui berbagai kekeliruan administrasi elektoral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; 4. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya pemberian hak untuk mengajukan pembubaran Partai Politik yang korup kepada perseorangan warga negara Indonesia, dan dilimpahkan pula kewenangannya kepada Pemerintah atau Presiden berimplikasi adanya abuse of power, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan Pemerintah atau Presiden untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 5. Bahwa menurut Pemohon, praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dengan kepentingan dangkal yang tanpa makna bagi rakyat banyak; Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 27 Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan setelah disandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, yaitu Perkara Nomor 53/PUU- IX/2011 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, setelah Mahkamah membaca dengan saksama alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo, telah ternyata terdapat alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan perkara sebelumnya, di mana pada Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011 menggunakan alasan permohonan dari perspektif aktivis dan mantan aktivis yang memiliki kedaulatan atas pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sementara itu, permohonan a quo menggunakan alasan pemilih dalam pemilihan umum sebagai dasar argumentasi. Dengan demikian, karena terdapat alasan yang berbeda, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 28 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak dimungkinkannya perseorangan atau warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2013, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.12.2] Menurut Mahkamah, Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, pada petitum permohonannya, para Pemohon memohon Mahkamah untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, kecuali sepanjang dimaknai: “tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”. Rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada Undang-Undang. Menurut Mahkamah, kata-kata “Pemerintah” pada Pasal a quo telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum” sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memilki kekuatan hukum terhadap frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang a quo, maka norma pada UU MK mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum; 29 [3.12.3] Bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (legislative review). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 56 ayat (3) UU MK]; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah telah berpendirian kata “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK secara expressis verbis memberikan batasan subjek hukum yang dapat mengajukan pembubaran Partai Politik di MK adalah Pemerintah. Terlebih, baik dalam norma Pasal 68 ayat (1) UU MK maupun dalam Penjelasannya, yang dimaksud Pemerintah adalah “Pemerintah Pusat”. Oleh karena itu, hal tersebut menegaskan subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah, in casu Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”, maka jika subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum, hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (legislative review). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan alasan yang fundamental untuk bergeser pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, maka pertimbangan hukum Putusan tersebut secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam menjawab isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. [3.12.2] Bahwa pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jika suatu partai politik dinilai telah melanggar UUD 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi tanggung jawab 30 pemerintah untuk mengambil inisiatif guna mengajukan pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku. Dalam penerapan di berbagai negara, pembubaran partai politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa cara, antara lain dinyatakan diatur dengan aturan hukum, diputuskan oleh pengadilan atau prosedur yustisial, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sebagai konsekuensi yuridisnya pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dalam hal ini dapat memberikan pendelegasian kepada antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, atau Jaksa Agung. Meskipun terdapat pula praktik negara lain di mana permohonan pembubaran partai politiknya diajukan oleh Pemerintah dan parlemen (atau jumlah tertentu anggota parlemen), Pemerintah dan partai politik, atau dapat pula diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Praktik tersebut antara lain terdapat di negara Rumania, Armenia, Georgia, Jerman, dan Slovakia. Artinya, secara umum pada negara-negara tersebut tidak memberikan hak kepada perseorangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 31 [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- IX/2011 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum perkara a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian 32 Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita