16/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 16/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal; Alamat : Jalan Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2023 memberi kuasa kepada Rio Ramabaskara, S.H., M.H; Eko Prabowo, S.H; Dian Farizka, S.H., M.H; Andi Syamsul Bahri, S.H; Werdi Simanjuntak, S.H., M.H; Moin Tualeka, S.H; Eka Rahmawati, S.H., M.H; Philipus Basten Inuhan, S.H; dan Soraya Indah Ayu Rahmani Fadli, S.H., yang tergabung dalam Tim Advokat Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Februari 2023 dengan Nomor 16/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Maret 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah berapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....” 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK), menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 7. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PMK, menyatakan: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atu bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan dengan UUD 1945”. 8. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang- Undang, dalam hal ini Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terhadap UUD 1945, maka Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini; 9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi, maka Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 4 dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK, menyatakan: “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK sangat memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK, menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”; Pasal 78 ayat (2) PMK, menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 5. Bahwa meskipun dengan adanya Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK, Pemohon akan mengkualifikasikan putusan para Pemohon sebelumnya yang dijadikan batu uji tetapi bukan nebis in idem sebagai orientasi faktual apa yang diajukan oleh Pemohon, yaitu: NO NOMOR PERKARA BATU UJI 1 44/PUU-XV/2017 - Pasal 4 ayat (1) - Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) 5 - Pasal 28D ayat (1) 2 53/PUU-XV/2017 - Pasal 1 ayat (3) - Pasal 6A ayat (2) - Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28 ayat (1) - Pasal 28C ayat (2) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) - Pasal 28I ayat (2) 3 59/PUU-XV/2017 - Pasal 1 ayat (2) - Pasal 6A ayat(1) dan ayat (2) - Pasal 22E ayat (1) - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) - Pasal 28F 4 70/PUU-XV/2017 - Pasal 1 ayat (3) - Pasal 6A ayat (2) - Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) - Pasal 28D ayat (1) 5 71/PUU-XV/2017 - Pasal 6A ayat (2) - Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 6 72/PUU-XV/2017 - Pasal 22E ayat (1) - Pasal 6A ayat (2) 7 49/PUU-XVI/2018 - Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) - Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) - Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) - Pasal 28D ayat (1) 8 50/PUU-XVI/2018 - Pasal 1 ayat (2) - Pasal 1 ayat (3) - Pasal 6A ayat (2) - Pasal 22E ayat (2) - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28 ayat (1) - Pasal 28C ayat (2) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) - Pasal 28I ayat (2) 9 54/PUU-XVI/2018 Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 10 58/PUU-XVI/2018 - Pasal 1 ayat (3) - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) - Pasal 22E ayat (2) - Pasal 27 ayat(1) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) - Pasal 28J ayat (2) 11 1/PUU-XVI/2018 - Pasal 1 ayat (1) - Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) - Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) - Pasal 28D ayat(1) 6 12 92/PUU-XVI/2018 - Pasal 27 - Pasal 28 - Pasal 28C - Pasal 28D ayat (1) dan ayat(3) 13 74/PUUXVIII/2020 - Pasal 6 ayat(2) - Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) - Pasal 22E ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat(3) - Pasal 28J ayat (1) dan ayat(2) 14 70/PUU-XIX/2021 - Pasal 6 ayat(2) - Pasal 6A ayat(3), ayat(4), ayat(5) - Pasal 22E ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) - Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 15 66/PUU-XIX/2021 - Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) 16 68/PUU-XIX/2021 - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) 17 5/PUU-XX/2022 - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 6A ayat (2) 18 6/PUU/XX/2022 - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28D ayat (1), ayat (3) 19 7/PUU-XX/2022 - Pasal 6A ayat (2) 20 20/PUU-XX/2022 - Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) 21 73/PUU-XX/2022 - Pasal 1 ayat (2) - Pasal 6A ayat (2) - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28D ayat (3) 22 13/PUU-XX/2022 - Pasal 6A ayat (2) 23 52/PUU-XX/2022 - Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) - Pasal 4 ayat (1) - Pasal 6A ayat (1), ayat (5), - Pasal 22E ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) - Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Table 5: menunjukkan nomor perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang ditolak dan tidak dapat diterima terkait kedudukan hukum (legal standing) 6. Bahwa Pemohon telah menjadi peserta Pemilu Tahun 2024, posisi Partai Politik saat ini ada beberapa kondisi, antara lain partai politik berbadan hukum di Kemenkumham yang mengikuti pemilu periode sebelumnya yaitu pemilu 2019, dan partai politik berbadan hukum baru yang mengikuti pemilu 2024 serta ada juga partai politik yang mengikuti Pemilu 2024 yang sebelumnya juga mengikuti Pemilu 2019. Kondisi yang berbeda ini tentu berdampak pada 7 posisi legal standing yang berbeda ketika berbicara soal peserta pemilu. Artinya tidak semua partai politik secara otomatis menjadi peserta partai politik peserta pemilu 2024. Kedudukan hukum (legal standing) terkuat untuk bisa melakukan uji materiil dengan batu uji Pasal 6A ayat (2) adalah ketika partai politik itu telah disahkan menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Dan untuk menjadi partai politik peserta pemilu itu dengan masa berlaku satu periode pelaksanaan pemilu. Periode berikutnya maka mengulang kembali dari awal untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu; 7. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang sah berbentuk partai politik sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 10 di hadapan Notaris MZ. Hakim, S.H., M.Kn., wilayah hukum Kota Tangerang (Bukti P-3) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-3.AH.11.01 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) menjadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), tanggal 7 Januari 2022 (Bukti P-4); 8. Bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) angka 31 Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 29 Nomor 2021 Nomor 10, menyatakan “Pimnas mempunyai wewenang : Mewakil Partai di dalam dan di luar Pengadilan” juncto Bab XIX Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Pasal 49 ayat 1 menyatakan “Partai sebagai subyek hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional di dalam dan di luar Pengadilan”, yang kemudian doperkuat dengan hasil Notula Rapat Pleno Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tertanggal 18 Desember 2022 (Bukti P-4.1) di mana dalam salah satu kesimpulan rapatnya dalam poin 6 yaitu “peserta rapat sepakat Ketua Umum dan Sekretrais Jenderal untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan peluang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Partai Politik peserta Pemilu yang baru” dan poin 7 yaitu “Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta peserta rapat sepakat menugaskan Wakil Ketua Umum Rio 8 Ramabaskara dan Ketua Umum Ksatria Muda Nusantara Eko Prabowo beserta tim, untuk menerima kuasa dalam rangka melakukan Judicial Review ke MK” sehingga secara legal standing internal badan hukum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) secara yuridis juga telah memenuhi syarat sebagai pihak Pemohon; 9. Bahwa Pemohon telah mengubah struktur kepengurusan sebagaimana Akta Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Tentang Perubahan Struktur dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Periode 2021-2026 tanggal 18 April 2022, Nomor 09 di hadapan Notaris MZ. Hakim, S.H., M.Kn., wilayah hukum Kota Tangerang (Bukti P-5) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 09.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Struktur dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Periode 2021-2026, tanggal 23 Juni 2022 (Bukti P-6); 10. Bahwa Pemohon secara resmi telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum RI sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, tanggal 14 Desember 2022 (Bukti P-7); 11. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 9 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 12. Berdasarkan sikap Mahkamah di atas, maka dapat diperdalam sebagai berikut: 12.1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pemohon telah mendapatkan hak dan atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 karena sebagai partai politik, Pemohon telah berstatus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 45. Khusus untuk Pemilu 2024 mendatang, telah ditetapkan oleh KPU RI ada 18 partai politik peserta pemilu. Sehingga berbicara soal Calon Presiden dan Wakil Presiden maka kedelapan belas partai politik memiliki hak dan atau kewenangan yang sama untuk bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 12.2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu ternyata menjadi hilang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang membuat persyaratan perhitungan kursi dan suara sah dengan menggunakan hasil pemilu periode sebelumnya. Itu sebagai konsekwensi nyata adanya pelaksanaan Pemilu serentak, namun ada kekosongan norma dari ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut karena tidak mampu mengatur secara komprehensif untuk keseluruhan partai politik peserta Pemilu yang sah. Ketentuan itu hanya mengatur partai politik yang ada di parlemen nasional maupun yang tidak di parlemen namun pernah ikut pemilu periode sebelumnya, namun tidak mengatur bagaimana 10 persyaratan untuk partai politik peserta pemilu yang tidak bisa menggunakan kedua persyaratan tersebut; 12.3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Kerugian konstitusional sudah pasti akan terjadi karena Pemohon tidak bisa menjadi partai politik peserta pemilu sebagai pengusung/pengusul, sebagai partai politik peserta pemilu yang bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi tidak bisa menggunakannya haknya karena dihambat oleh adanya Pasal 222 UU Pemilu. Bahkan partai politik lain bisa menggunakan syarat kursi ataupun suara sah, sementara Pemohon tidak bisa menggunakan kedua syarat tersebut karena Pemohon adalah Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya. 12.4. Adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU Pemilu yang dimohonkan pengujian; Kerugian Pemohon dirasakan langsung karena dengan pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu, maka Pemohon tidak bisa lagi mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden akibat tidak adanya syarat kursi maupun syarat suara sah. Sebab sebagai partai politik peserta pemilu yang baru, Pemohon tidak bisa melakukan rekruitmen warga negara Indonesia yang layak menjadi pemimpin nasional maupun melakukan komunikasi politik dengan partai politik peserta pemilu lainnya untuk bisa bersama- sama menjadi pengusung/pengusul. 12.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bisa menjalankan fungsinya sebagai partai politik sesuai dengan amanat UU Partai Politik maupun amanat yang diatur dalam Konstitusi yaitu melakukan rekruitmen sekaligus mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Akan menjadi kerugian yang sangat besar 11 bagi Pemohon maupun warga negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Capres atau Cawapres melalui Pemohon dan juga kerugian yang besar bagi kualitas demokrasi ketika hak dan kewenangan Pemohon yang dijamin UUD 1945 tidak bisa dijalankan hanya karena ada persyaratan diatur dalam UU yang mana di Konstitusi tidak ada perintah untuk membuat persyaratan kecuali soal tata cara yang sifatnya pengaturan teknis bukan hal yang fundamental sampai menghilangkan hak konstitusional. 13. Bahwa secara terang dan jelas telah diatur sesuai penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan prinsip dasar kedudukan konstitusi di dalam sebuh negara, maka kepastin perlindungan hak hukumnya harus secara serius bisa dijamin. “Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara (supreme law of the land) (Lihat Fatmawati, ”Peranan Mahkamah Konstitusi dalam membangun Kesadaran Berkonstitusi,” Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I nomor 1 2010, hal. 92)” 14. Bahwa bila melihat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, secara tegas menyebutkan hal penting, yaitu hak yang bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilu baik sendiri atau bersama- sama. Dengan demikian, Pemohon telah memiliki hak konstitusional karena telah diatur dalam UUD 1945, sehingga wajib dijaga dilindungi dan dipastikan hak konstitusionalnya tersebut tidak dilanggar oleh ketentuan perundang- undangan yang lebih rendah. Alasan konstitusionalnya sudah sangat jelas, sebagai partai politik baru Pemohon tidak diberikan tempat secara yuridis dalam Pasal 222 UU Pemilu, dan jika tidak diatur dan kemudian menjadi larangan untuk bisa menjalankan amanat Pasal 6A ayat (2). Larangan mengusulkan akibat persyaratan yang dimunculkan tidak mungkin dipenuhi didalam UU telah menghilangkan kesempatan, hak dan kewenangan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 12 15. Bahwa dari pemaparan awal, walaupun pasal yang diuji sama, tetapi Pemohonnya berbeda dan juga status hukum Pemohonnya juga berbeda serta alasan permohonannya juga berbeda. Sebab Pemohon dalam permohonan saat ini tidak mempermasalahkan aturan soal besaran prosentase Presidential Threshold baik itu untuk perhitungan alokasi kursi maupun alokasi suara sah nasional seperti yang pernah diajukan oleh para Pemohon sebelumnya. Pemohon hanya mempermasalahkan hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang sah untuk bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 seperti yang diamanatkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Posisi Pemohon sebagai badan hukum partai politik peserta pemilu yang mengalami diskriminasi dan dihilangkannya hak konstitusional (constitutional right) akibat perlakuan pemberlakukan aturan yang tidak adil dari isi ketentuan pasal yang diuji; 16. Bahwa seperti yang dikutip dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022, Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017; 17. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017; 18. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung (direct interest) terhadap proses mekanisme dan tata cara pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon yang sudah memenuhi syarat seperti apa yang dimaknai dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 sebagai partai politik peserta pemilu yang hak konstitusionalnya dikebiri, dihilangkan dengan tidak adanya pengaturan norma atas partai politik yang baru. Ada diskriminasi antara partai politik lama yang mendaftar kembali dengan partai baru yang mendaftar walau proses yang dilewati untuk menjadi peserta pemilu relatif sama; 19. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materiil Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 13 III. OBYEK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. OBYEK PERMOHONAN 1. Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan Pemohon yaitu Pasal 222 UU Pemilu, menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” 2. Bahwa yang menjadi Batu Uji Konstitusionalitas Pemohon yaitu Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, menyatakan: - Pasal 6A ayat(2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” - Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” - Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” - Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Putusan Perkara Nomor 14 /PUU-XI/2013, telah mengubah sitem pemilu di Indonesia dari sitem terpisah menjadi serentak. Di mana pemilu tahun 2019 dan seterusnya memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta diikutsertakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diberlakukan; 14 2. Bahwa dalam penyusunan suatu norma hukum tidak serta merta berdasarkan aspek politik, tetapi harus melihat aspek norma hukum dalam penyusunan peraturan perundang- undangan secara hierarkies tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan memperhatikan asas keadilan, kesamaan di muka hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; 3. Bahwa permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem, walaupun sudah ada permohonan-permohonan yang diajukan sebelumnya pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan UUD 1945 “table di atas”, namun belum ada legal standing, seperti halnya legal standing Pemohon yang mengajukan permohonan selama ini, yaitu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang belum pernah ikut di Pemilu sebelumnya; 4. Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, maka Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang telah disahkan dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 merupakan partai politik yang harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya dengan partai politik peserta pemilu lainnya termasuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Proses itu merupakan pemenuhan amanat Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu yang mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan itu berlaku untuk semua partai politik tanpa terkecuali; 5. Bahwa menjadi fakta jika aturan tentang kepemiluan serentak yang dijalankan saat ini telah melahirkan diskriminasi, kastanisasi antara partai politik peserta pemilu. Dimana ada partai politik yang bisa menggunakan kursi sah di parlemen nasional maupun suara sah hasil pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi ada yang harus tersingkirkan dari penerapan hukum tersebut dimana partai politik peserta pemilu tidak ada atau belum ada kursi dan suara sah yang didapat sehingga tidak dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hak yang diberikan Konstitusi dihilangkan oleh ketentuan perundang- undangan; 15 6. Bahwa diskriminasi itu menjadi nyata karena perolehan kursi maupun perolehan suara yang dijadikan dasar adalah pemilu 2019 dan bukan hasil Pemilu 2024. Padahal menjadi fakta ada perbedaan kepesertaan maupun juga jumlah pemilih di pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Sehingga menjadi aneh dan tidak masuk akal ada partai politik yang seharusnya diperlakukan sama untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden malah tidak bisa, hanya karena perbedaan perlakuan atau diskriminatif; 7. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mengungkapkan ada kondisi yang berbeda di setiap pelaksanaan pemilu dalam hal partisipasi pemilih. Sehingga setiap periodenisasi pelaksanaan pemilu berlangsung lima tahunan sekali selalu pemilih akan berbeda, sehingga sangat tidak valid dipakai acuan sebagai persyaratan untuk periode pemilu selanjutnya. Seperti kutipan dibawah ini: “KPU menyadari bahwa dalam pemilu, partisipasi pemilih selalu mengalami dinamika. Dinamika partisipasi pemilih dalam pemilu bisa trendnya naik dan bisa juga turun. Trend penurunan partisiasi pemiih (voters turnout) sebenarnya pernah terjadi sejak pemilu 1999 hingga 2009. Pada tahun 1999, partisipasi pemilu legislatif saat itu mencapai 92,96 persen. Jumlah itu turun menjadi 84,07 persen untuk Pileg 2004, sementara Pilpres 2004 angka partisipasi pemilih pada putaran pertama 79,76 persen dan putaran kedua sebesar 74,44 persen. Trend penurunan partisipasi pemilih kembali terjadi pada pemilu 2009. Pada Pileg 2009, jumlah partisipasi pemilih hanya mencapai 70,99 persen, sementara untuk Pilpres hanya sebesar 72,09 persen. Trend itu untungnya tidak berlanjut terus. Sejak pemilu 2014 terjadi rebound, trend peningkatan kembali yang terus berlanjut di Pemilu 2019 bahkan hingga melampaui target nasional sebesar 77,5 persen. Pada Pileg 2014, angka partisipasi pemilihnya mencapai 75,11 persen. Namun untuk Pilpres tahun 2014 masih mengalami penurunan ke angka 69,58 persen. Namun pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih baik pileg maupun pilpres mengalami peningkatan drastis. Untuk partisipasi pemilih mencapai 81,69 persen, sementara pilpres mencapai 81,97 persen. (KPU RI, 2020, Mendaulatkan Suara Pemilih, Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019, cetakan I, Jakarta, hal. XIX); 16 8. Bahwa sesuai amanat UU Pemilu, bila mencermati berdasarkan kepesertaan ikut pemilu di setiap periode adalah dengan mendaftar dan tidak secara otomatis partai politik yang pemilu sebelumnya ikut, langsung bisa ikut serta kembali. Jadi menganut stelsel daftar aktif. Jika tidak mendaftar, maka partai politik tersebut tidak bisa ikut Pemilu selanjutnya, walaupun saat itu ada atau memiliki wakil di parlemen tingkat nasional (DPR RI). Tidak hanya itu, walaupun mendaftar tetapi tidak lolos proses verifikasi maka partai politik itu juga tidak akan lolos menjadi partai politik peserta pemilu di periode tersebut. Oleh karenanya setiap pemilu satu dengan pemilu yang lainnya harus dibaca berbeda kepesertaannya, walau mayoritas partai politik peserta pemilunya sama. Sebagai contoh berdasarkan Pemilu 2019 maka peserta Pemilu yang ditetapkan KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 adalah sebagai berikut: Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia. Ada 14 partai politik peserta pemilu nasional yang ditetapkan KPU. Partai Lokal Aceh dalam Pemilu 2019 adalah Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh dan Partai Nangroe Aceh. Kemudian untuk Pemilu 2024 berdasarkan keputusan KPU No. 518 tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 telah ditetapkan peserta pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai PERINDO, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Buruh. Ada 17 Partai politik peserta pemilu berdasarkan keputusan tersebut. Kemudian menyusul Partai Ummat disahkan sebagai peserta pemilu setelah melalui proses di Bawaslu dan verifikasi ulang di dua provinsi. 17 Sementara partai politik lokal Aceh adalah Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh (Pas Aceh), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh). Dengan demikian ada perbedaan kepesertaan antara Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024. Perbedaan ini tentu merupakan hal prinsip, kalau setiap pemilu berlaku ketentuan yang seharusnya sama dan adil bagi semua peserta pemilu tanpa terkecuali. Perbedaan itu juga tampak di mana Partai Bulan Bintang dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Pemilu 2019 sebelumnya diputuskan tidak lolos namun lewat mekanisme perjuangan yudisial akhirnya dinyatakan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Namun di Pemilu 2024, Partai Bulan Bintang sudah langsung lolos sebagai peserta Pemilu, sementara Partai Kesatuan dan Persatuan (PKP) sebagai perubahan dari PKPI dinyatakan tidak lolos di tahapan verifikasi administrasi dan juga Partai Berkarya. Sementara Partai Ummat dinyatakan lolos setelah melewati proses ajudikasi di Bawaslu, lalu dilakukan verifikasi faktual ulang di dua provinsi yaitu NTT dan Sulawesi Utara. Fakta ini menunjukkan bahwa yang dimaknai sebagai partai politik peserta pemilu di setiap tahapan dan periode pemilu tidaklah selalu sama, dan itu harus melalui proses tahapan yang telah ditentukan secara bersamaan. Sehingga menjadi rancu ketika pemilu serentak harus memaksakan secara utuh persyaratan pemilu sebelumnya sebagai persyaratan khususnya dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden; 9. Bahwa berdasarkan kondisi faktual tersebut, oleh karenanya, tidak sepenuhnya hasil Pemilu 2019 bisa dipakai untuk pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena ada dua partai politik peserta pemilu 2019, yaitu Partai Berkarya dengan suara sah 2.929.495 (2.09 persen) suara sah dan PKPI (Berubah nama menjadi PKP) dengan suara sah 312.775 (0,22) suara sah dan kemudian di Pemilu 2024 mendatang tidak bisa menjadi peserta pemilu. Sehingga prosentase suara sah yang akan dipakai di Pemilu 2024 tidak bisa dihitung utuh lagi menjadi 100 persen dari suara sah yang ada berdasarkan hasil Pemilu 2019, tetapi sudah berkurang dari 100 persen sehingga perhitungan prosentase berbasiskan suara sah sudah tidak 18 sempurna lagi dan cacat. Belum lagi basis jumlah pemilih yang berbeda didalam setiap pemilu, termasuk Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024. Ini juga membuktikan, walau memiliki suara sah di pemilu sebelumnya, dua parpol yang tidak lolos di pemilu berikutnya tidak bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden karena tidak terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu lagi. Padahal dalam demokrasi, satu suara rakyat itu harus dihargai dan dihormati dan sudah seharusnya menjadi landasan etik didalam membuat ketentuan yang menyangkut hak berdemokrasi rakyat. Pemohon sepakat dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) Yang MULIA Hakim Konstitusi Saldi Isra pada putusan Perkara Nomor 73/PUU/XX/2022, halaman 81, menyatakan: “... Bahkan, yang jauh lebih tragis bagaimana pula jika partai politik peserta pemilu DPR 2019 yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2024 karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu?”; 10. Bahwa asas kepesertaan setiap Pemilu dilakukan dengan didahului pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Siapapun partai politik yang tidak mendaftar maka tidak bisa mengikuti proses tahapan di Pemilu walau memiliki kursi dan suara. Bahkan saat pendaftaran, tidak ada satu pun persyaratan kursi parlemen ataupun suara sah nasional yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Persyaratan pendaftaran sama untuk semua parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga dengan demikian, maka semua partai politik melewati mekanisme yang sama, yaitu harus melalui pendaftaran, verifikasi, hingga kemudian penetapan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu hingga penentuan nomor urut. Sehingga tidaklah selalu dimaknai sama setiap pemilu terkait sama pesertanya, walau banyak partai politik yang sama kembali mendaftar. Namun statusnya diperlakukan sama mulai dari awal. Bukti bahwa pendaftaran Partai Berkarya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah mendaftar dan kemudian gugur saat verifikasi merupakan bukti nyata, tidak semua peserta maupun hasil Pemilu yang lama bisa berlanjut ke Pemilu berikutnya. Padahal perolehan suara Partai Berkarya ada Pemilu 2019 mencapai 2.929.495 (2,09 persen) suara sah dan PKPI memperoleh 312.775 (0,22 persen) suara sah 19 tingkat nasional. Dan jika keduanya dijumlahkan ada 2,31 persen suara sah tidak terhitung sebagai syarat pengajuan dan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden jika menggunakan syarat prosentase suara sah nasional. Ketika menggunakan suara sah maka terhitung ada 139.972.260 suara sah yang diperoleh oleh 16 partai politik peserta pemilu 2019, namun dengan tidak masuknya 2 (dua) partai politik peserta pemilu tersebut maka suara sah menjadi berkurang yaitu 136.729.990 suara sah jika dihitung untuk Pemilu 2024. Tentu saja prosentase suara sah yang bisa dipakai dalam Pemiu 2024 menjadi berubah lagi. Ini semakin jauh dari presisi suara sah yang sebenarnya; 11. Bahwa fakta ini menandakan ada permasalahan validitas konstitusional yang serius ketika persyaratan kursi dan suara sah dijadikan landasan utama untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa memperhitungkan bahwa mekanisme setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa ikut kembali di Pemilu berikutnya wajib mengikuti tata cara dari awal lagi dan itu berpotensi tidak lolos. Ada yang terlupakan dalam menjaga vailiditas konstitusional atas validitas angka kursi atau suara sah ketika membuat persyaratan mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada ketentuan yang detail dan komprehensif yang mengatur soal penggunaan hak suara rakyat periode sebelumnya untuk persyaratan kepemiluan di periode berikutnya; 12. Bahwa setiap Pemilu memiliki jumlah pemilih dan menjadi fakta jumlahnya yang selalu ada perbedaan. Misalnya pada Pemilu 2014 jumlah pemilih sah 124.885.737 suara sah yang diikuti oleh 12 partai politik peserta pemilu. Kemudian pada saat Pemilu 2019 Data Pemilih 192.770.611 Pemilih dan yang menggunakan hak Pilih 157.475.230 Pemilih namun menghasilkan suara sah 139.972.260 suara sah dengan tingkat partisipasi mencapai 81,69 persen pemilih dengan 16 partai politik peserta pemilu. Untuk saat ini, data Pemilih untuk Pemilu 2024 DP4 dari Dukcapil yang diserahkan ke KPU mencapai 206.689.516 jiwa yang itu artinya meningkat hampir 13 juta pemilih dengan partai politik peserta pemilu sebanyak 18 partai politik. Jika dalam pemilu yang tidak serentak sebelumnya, maka seluruh partai politik berkompetisi dengan sumber data pemilih yang sama di setiap Pemilu, baik untuk Legislatif maupun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden. 20 Sebab Pemilihan legislatif terlebih dahulu, kemudian hasil dari pemilihan legislatif itu dijadikan dasar perhitungan baik kursi maupun suara sah untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Sehingga basis data Pemilihnya dalam berkompetisi di pemilu sama. Dengan putusan pemilu serentak dimana Pemilu Legislatif dan Pilpres bersamaan, tentu menjadi aneh dan janggal ada perhitungan berbasiskan data pemilih yang berbeda untuk pelaksanaan satu periode Pemilu. Untuk persyaratan mendaftar pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan basis Pemilih yang lama, namun untuk pemilihannya menggunakan basis pemilih yang baru. Ini menjadi anomali dan tidak konsisten. Padahal perhitungan pemilih merupakan hal yang esensial dalam Pemilu. Sebenarnya konsekwensi keserentakan seharusnya dikembalikan kepada esensi dan substansi dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa persyaratan tambahan apapun; 13. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu mengatur soal persyaratan presidential threshold baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy, maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu lainya yang tidak bisa memilih diantara dua pilihan persyaratan tersebut. Open legal policy tidak boleh menyebabkan partai politik peserta pemilu tersingkir secara tidak adil hanya karena Sebab di Konstitusi sudah jelas diatur, selain Pemilu harus Luber dan Jurdil, di mana keadilan menjadi hal yang esensial, juga tidak boleh ada yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak diatur atau belum diatur di undang- undang tetapi haknya diakui dan dilindungi di Konstitusi. Mahkamah harus mencarikan tafsir berdasarkan konstitusi agar semua partai politik bisa diperlakukan adil; 14. Bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atas penerapan Pasal 222 UU Pemilu yang telah menghalangi Pemohon melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai partai politik peserta pemilu dan ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- 21 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: Partai politik melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. Anggota Partai politik b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; 15. Bahwa proses rekruitmen Pemohon sebagai partai politik untuk bisa melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dihambat bahkan dihilangkan. Betapa perjuangan pemohon yang berat untuk bisa sah menjadi partai politik peserta pemilu ternyata juga masih diganjal dan dirampas haknya untuk bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena tidak adanya persyaratan kursi dan suara seperti yang ada di dalam undang-undang. Padahal 2 (dua) syarat ini tidak pernah diatur didalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mensyaratkan partai politik yang berstatus partai politik peserta pemilu. Faktanya, ketika syarat itu sudah didapatkan, Pemohon tidak bisa melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; 16. Bahwa fungsi partai politik salah satunya memfasilitasi munculnya serang pemimpin. Namun setelah semua diupayakan oleh pemohon hingga akhirnya memenuhi kuakifikasi sesuai amanat Konstitusi malah terganjal. “Sementara itu, Ranney dan Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo (1967). Mereka melihat bahwa partai politik adalah institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrument kompromi dari berbagai pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. (Prof. Firmanzah, Ph.D; Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, Hal. 69); 22 17. Bahwa Pengujian Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa: “..yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melindungi dan memberikan hak yang sama untuk semua partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik peserta pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; 18. Bahwa sesuai Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa diurai unsur-unsur ketentuannya bila dikaitkan juga dengan pelaksanana Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden: Sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sudah dicantumkan harus berpasangan yang nanti dipilih rakyat. Selain itu persyaratan yang bisa diusulkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden juga sudah diatur detail dari Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU Pemilu. b. Diusulkan: bersifat aktif untuk mengusulkan dalam bentuk sudah berpasangan ke Komisi Pemilihan Umum pada saat tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres. c. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berarti partai politik yang telah lolos melewati fase verifikasi baik administrasi dan faktual hingga ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rapat pleno terbuka menjadi partai politik peserta pemilu. Dan untuk Pemilu 2024 telah ditetapkan 18 Partai Politik Peserta Pemilu dari 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. d. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum: Pemilihan Umum 2024 telah ditetapkan akan berlangsung 14 Februari 2024, sehingga proses 23 pengusulan harus dilakukan sebelum waktu pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilangsungkan, atau ketika tahap pendaftaran calon dijalankan dalam pemilu tersebut sesuai dengan PKPU; 19. Bahwa melihat isi ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 tersebut, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilu yang sah. Di dalam Pemilu Tahun 2024 ini, yang hilang hak konstitusionalnya adalah partai baru, termasuk Pemohon. Sementara 14 partai politik peserta pemilu lainnya bisa mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perhitungan prosentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari Pemilu sebelumnya. Parpol peserta pemilu yang baru tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Di sinilah secara terang dan jelas, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah menghilangkan sekaligus merampas hak konstitusional partai politik peserta pemilu baru; 20. Bahwa menjadi pertanyaan mendasar secara konstitusional, apa salah dan dosa dari partai politik peserta pemilu seperti Pemohon yang telah tegas diakui dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 kemudian di Pemilu tahun 2024 tidak ada satupun celah atau pintu masuk untuk bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden? Kenapa di Pemilu sebelumnya ketika belum ada keputusan Pemilu serentak semua partai politik peserta pemilu bisa memiliki hak yang sama, dan kenapa saat ini malah hak itu ada yang hilang? tentu pemohon berharap Mahkamah sebagai the guardian of constitution bisa menjamin hak konstitusional (constitutional right) Pemohon. Haruskah hanya karena Mahkamah berpendapat Pemilu harus serentak kemudian hak partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan haknya untuk mencalonkan pemimpin nasionalnya. Padahal sebelum diputuskan serentak oleh Mahkamah, seluruh parpol peserta pemilu dalam periode pemilu selalu dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presidennya karena pemilu legislatif didahulukan, baru kemudian berdasarkan itu dilakukan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 24 21. Bahwa jika sebuah kondisi atau syarat itu belum mengatur sebuah kondisi objektif persyaratan maka demi keadilan sudah seharusnya dikembalikan kepada makna Konstitusi, yaitu semua harus diperlakukan setara, adil dan tidak diskriminatif. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 melewati proses yang sama dari awal mendaftar hingga ditetapkan sebagai peserta Pemilu maka harus semuanya juga bisa ada pintu untuk ikut juga mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sulit untuk menyatakan sebuah kompetisi demokrasi berjalan adil ketika ada perlakuan yang tidak sama atas sesama partai politik peserta pemilu didalam satu periode pelaksanaan pemilu; 22. Bahwa akibat pengaturan UU Pemilu menyangkut pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa berdasarkan perolehan jumlah kursi di parlemen nasional (DPR RI) yaitu sedikitnya 20 persen atau suara sah hasil pemilu sebelumnya sebesar 25 persen, maka telah terjadi kehilangan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tetapi tidak memiliki kedua persyaratan tersebut. Hilangnya hak tersebut akibat putusan yang menafsirkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan serentak. Sebab bila tidak serentak, maka semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dengan berdasarkan aturan yang bersifat open legal policy di UU Pemilu. Namun dengan keserentakan itu, ada hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang hilang. Jika dalam Pemilu 2024, maka Pemohon sebagai partai politik baru kehilangan hak konstitusionalnya, karena sebagai partai politik peserta Pemilu tidak bisa ada pintu atau pilihan diantara kedua pilihan yang telah disiapkan undang-undang tersebut. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., terdapat 12 prinsip negara hukum (rechstaat) sebagai penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum (the rule of law) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: - Supremasi hukum (supremacy of law); - Persamaan dalam hukum (equality of the law); - Asas legalitas (due pocess of law); - Pembatasan kekuasaan; 25 - Organ-organ eksekutif independent; - Peradilan bebas dan tidak memihak; - Peradilan tata usaha negara; - Perlindungan hak asasi manusia; - Peradilan tata negara (constitutional court); - Bersifat demokratis (democratisch rechtstaat); - Sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); - Transparansi dan kontrol sosial. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di dalam hukum bagi semua orang baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karenanya, muatan materi dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 23. Bahwa Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka sangat terlihat dengan perbedaan perlakuan atas hak dan kewajiban itu menjadikan tidak adil. Sebab ada partai politik peserta pemilu yang bisa menjadi pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik itu berdasarkan perhitungan alokasi kursi maupun berdasarkan alokasi perhitungan suara. Sementara ada partai politik peserta pemilu yang sama sekali tidak bisa menggunakan kedua perhitungan tersebut padahal kesemua partai politik itu berkompetisi di waktu yang sama. Jadi terlahir ada Partai politik peserta Pemilu yang bisa punya hak mengusung (baik berdasarkan kursi atau perolehan suara sah nasional), tetapi ada partai yag tidak bisa mengusung. Ini tentu tidak adil dan telah merampas dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang sah; 24. Bahwa sudah seharusnya keputusan keserentakan juga harus memikirkan formulasi aturan untuk keadilan dalam pelaksanaannya. Sudah seharusnya ada perkecualian atau hak kekhususan (lex spesialis) atau metode lain yang dipakai untuk sebuah partai politik peserta pemilu agar tidak kehilangan haknya. Putusan Mahkamah yang diyakini dengan Pemilu serentak akan lebih baik dan berkualitas haruslah menjamin tidak ada hak konstitusional 26 (constitutional right) yang hilang dari partai politik peserta pemilu. Mahkamah harus mencarikan solusi yuridis agar hak semua partai politik peserta pemilu tetap bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui perhitungan alokasi kursi, melalui alokasi perhitungan suara sah, maupun cara di luar itu, khususnya untuk partai politik peserta pemilu yang belum bisa memiliki kedua syarat tersebut; 25. Bahwa jika menggunakan cara pemilihan sebelumnya yang tidak serentak, maka akan terjadi kesetaraan dalam berdemokrasi, dimana pemilu legislatif terlebih dahulu dan hasil pemilu dari aspirasi rakyat itu kemudian dijadikan dasar bagi pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik berdasarkan perolehan kursi parlemen maupun berdasarkan perolehan suara sah. Dengan demikian seluruh partai politik peserta pemilu akan mendapatkan kesempatan dan hak konstitusional yang sama untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden baik berdasarkan alokasi perolehan kursi ataupun alokasi suara sah. Keduanya bisa dilakukan tanpa kehilangan hak konstitusional. Tetapi ketika dilakukan serentak, tetapi aturan perolehan kursi dan suara tetap digunakan maka akan selalu ada hak partai politik peserta pemilu yang baru akan hilang; 26. Bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyebabkan adanya pemilu serentak sudah seharusnya tidak boleh menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) seluruh partai politik peserta pemilu, tetapi justru harus lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi semua partai politik peserta pemilu dalam pelaksanaan keserentakannya antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Putusan Mahkamah harus juga memberikan jaminan konsitusional tidak adanya hak partai politik peserta pemilu yang hilang atau dihilangkan atas pilihan keserentakan tersebut. Kehadiran Mahkamah untuk memastikan perlindungan berjalannya hak konstitusional (constitutional right) itu menjadi hal penting dan fundamental; 27. Bahwa konsekwensi keserentakan yang dibangun Mahkamah seharusnya juga disiapkan saluran untuk tetap bisa menjaga terlaksananya hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik peserta Pemilu secara 27 setara. Jangan sampai ada partai politik berstatus pengusung dan ada partai politik peserta Pemilu yang menjadi pendukung atau pelengkap penderita hanya karena tiadanya kepemilikan kursi dan suara sah, sementara saat disahkan ditetapkan sebagai peserta Pemilu secara bersamaan. Seharusnya jika menetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan secara serentak, maka konsekuensi alokasi kursi dan suara sah menjadi tidak relevan lagi, namun jika Mahkamah berpendapat itu masih tetap relevan maka seharusnya juga jangan sampai menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu yang tidak masuk dalam kategori memiliki alokasi kursi maupun alokasi suara sah; 28. Bahwa jika Mahkamah seperti halnya dalam putusan putusan permohonan atas pasal yang diuji ini mengganggap perhitungan alokasi kursi dan suara sah nasional masih relevan, maka perlu ada tambahan tafsir atau pemaknaan agar jangan sampai ada partai politik yang belum bisa menggunakan kedua syarat tersebut kehilangan hak konstitusionalnya. Mahkamah perlu dan pentingnya bisa menyatakan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memang telah memiiki kursi dan memiliki suara sah saja, khusus untuk partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kedua persyaratan yang dimaksud, maka tidak diperlukan lagi syarat tersebut untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka tidak ada hak fundamental Partai Politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dihilangkan hak konstitusionalnya, sebab semua memiliki peluang yang sama; 29. Berdasarkan pengalaman kepesertaan partai politik Peserta Pemilu setiap periode Pemilu, tidaklah banyak ada atau muncul tambahan parpol baru akibat persyaratan yang ketat maupun sistem IT yang presisi sehingga sangat sulit untuk bisa lolos. Mayoritas peserta masih merupakan partai lama yang ikut Pemilu sebelumnya sehingga akan tunduk dengan ketentuan penggunaan prosentase alokasi kursi maupun suara sah. Sehingga seleksi kepemimpinan nasional tetap juga masih bisa terukur, terseleksi dari jumlah, namun juga ruang untuk kemungkinan munculnya calon kepemimpinan 28 nasional di jalur alternatif melalui partai politik peserta Pemilu yang baru masih bisa berjalan dengan baik; 30. Bahwa perbedaaan persyaratan baik dalam proses pendaftaran Partai Politik peserta pemilu maupun pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dimungkinkan berbeda, tergantung dengan kondisi partai politik yang bersangkutan. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, di mana dalam petitum pemohon berbeda dengan amar putusan Mahkamah. Sehingga Pemohon akan mengklasterisasi partai politik, yaitu: a. Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual; b. Partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Sehingga menjadi hal yang wajar dan beralasan hukum untuk menerapkan sistem klaster pada pengusulan atau Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 1. Dilakukan oleh partai politik yang mempunyai kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR RI sebelumnya; 2. Dilakukan oleh partai politik yang tidak mempunyai kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional namun mempunyai suara sah; 3. Dilakukan oleh partai politik yang tidak memiliki keduanya sebagaimana angka 1 dan 2; 31. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 29 tertanggal 6 Maret 2014, halaman 84-85, Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional. Dengan demikian apa yang menjadi amanat terkait Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya harus juga dijadikan jaminan utama ketika Pasal 222 UU Pemilu itu hendak dijalankan. Sebab aksesbilitas warga negara yang seharusnya bisa mendapatkan pintu mengikuti rekruitmen kepemimpinan nasional khususnya Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik peserta Pemilu harus diperlakukan sama. Pemohon maupun warga negara Indonesia diperlakukan tidak sama di depan hukum dan pemerintahan jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tetap dimaknai seperti selama ini. Sebab proses rekruitment yang diatur sebagai konsekwensi sebagai negara demokrasi haruslah melalui pintu partai politik untuk jabatan setingkat Presiden dan Wakil Presiden, sementara justru aturan UU Pemilu tentang itu telah menghalangi hak konstitusional sebagian partai politik peserta Pemilu yang sah; 32. Ketentuan tentang tata cara pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: “tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang.” Secara tegas mendelegasikan pembuat undang undang mengatur soal tata cara pemilihannya bukan soal menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang sah dengan persyaratannya. Sehingga jika mengacu pada makna Pasal 6A ayat 30 (2) secara jelas persyaratannya hanya partai politik peserta Pemilu, bukan yang lainnya. “Dari sisi tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum.” (Ziffany Firdinal, abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 651); 33. Bahwa adanya fakta penambahan syarat di dalam tingkatan undang-undang tentu menjadi kajian yang harus dicermati secara khusus, sehingga jangan sampai tujuan penambahan syarat yang berspirit untuk mengatur tata cara justru menghilangkan hak konstitusional sebagian peserta Pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang baru. “Ketentuan dalam undang-undang Pemilu Presiden tersebut, secara langsung menambah syarat pada prosedur pencalonan bagi Presiden dan Wakil Presiden, karena pada dasarnya, jika ditinjau dari sisi ketentuan UUD 1945, pencalonan cukup dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya undang-undang tersebut, yakni ketentuan pada Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa: “tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang.” Ketentuan pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut oleh UUD 1945 sebenarnya menutup kemungkinan proses legislasi menambah syarat pencalonan, khususnya pembatasan dengan syarat kemenangan dan perolehan kursi tertentu di DPR bagi partai politik maupun gabungannya dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. (Ziffany Firdinal, “Abstraksi: Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 2013, hal. 652); 34. Bahwa berdasarkan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 maka sebenarnya untuk permasalahan Calon Presiden dan Wakil Presiden syarat pengusulannya adalah bertitik tekan pada status partai politiknya, yaitu partai politik peserta Pemilu. Berbeda dengan syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sifatnya sebagai syarat perseorangan atau kandidat calon 31 yang memang dibuat lebih terperinci dan juga diberikan kepada undang- undang mengaturnya lebih detail. Perbedaan syarat pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat personal kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden sangatlah berbeda. Oleh karenanya harus dimaknai, pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sejatinya cukup dengan syarat berstatus partai politik peserta Pemilu. Dan menjadi bermasalah ketika ada partai politik peserta Pemilu yang sah tidak bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena ada tambahan syarat didalam undnag-undang yang tidak termasuk dalam diri partai politik peserta Pemilu. Undang-undang telah menghilangkan sebuah hak yang sudah ditegaskan dalam amanat Konstitusi; 35. Bahwa ketika hak Pemohon dihalangi bahkan dihilangkan, maka tentu bagi kader, ataupun Warga Negara Indonesia lainnya yang berkesempatan dan berkeinginan untuk menjadi pemimpin nasional sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak ada jaminan hukum lagi akibat sudah diamputasi oleh syarat partai politik peserta Pemilu dalam UU Pemilu. Akibatnya jaminan terlaksananya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak bisa lagi berjalan. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Maka sudah seharusnya hak Pemohon yang didalamnya juga tempat berkumpul Warga Negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus bisa dijamin oleh Undang-undang yang berlaku. Sementara bila Pasal 222 UU Pemilu dijalankan, maka sudah pasti tidak ada lagi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik bagi pemohon maupun Warga Negara Indonesia yang hendak menggunakan kendaraan politik Pemohon sebagai sarana perjuangan mengikuti pesta demokrasi di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. C. PETITUM Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 32 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya” 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 10, tanggal 29 November 2021, di hadapan Notaris MZ. Hakim, S.H., M.Kn., perihal Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH3.AH.11.01 TAHUN 2022, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) menjadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), bertanggal 7 Januari 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 09, tanggal 18 April 2022, di hadapan Notaris MZ. Hakim, S.H., M.Kn. perihal Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara tentang Perubahan Struktur dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Periode 2021-2026; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 TAHUN 2022 33 tentang Pengesahan Perubahan Struktur dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Periode 2021-2026, bertanggal 23 Juni 2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Notula Rapat Pleno Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, bertanggal 18 Desember 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 34 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 35 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang rumusannya sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; 3. Bahwa menurut Pemohon, dirinya secara resmi telah ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik 36 Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, tanggal 14 Desember 2022; 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) angka 31 Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 29 Nomor 2021 Nomor 10, menyatakan “Pimnas mempunyai wewenang: Mewakili Partai di dalam dan di luar Pengadilan” juncto Bab XIX Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Pasal 49 ayat (1) menyatakan “Partai sebagai subyek hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional di dalam dan di luar Pengadilan”, yang kemudian diperkuat dengan hasil Notula Rapat Pleno Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tertanggal 18 Desember 2022, di mana dalam salah satu kesimpulan rapatnya dalam poin 6 menyatakan, “peserta rapat sepakat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan peluang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Partai Politik peserta Pemilu yang baru” dan poin 7 menyatakan, “Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta peserta rapat sepakat menugaskan Wakil Ketua Umum Rio Ramabaskara dan Ketua Umum Ksatria Muda Nusantara Eko Prabowo beserta tim, untuk menerima kuasa dalam rangka melakukan Judicial Review ke MK”; 5. Bahwa menurut Pemohon, dirinya merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung (direct interest) terhadap proses mekanisme dan tata cara pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon yang sudah memenuhi syarat ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai partai politik peserta Pemilu, hak konstitusionalnya dihilangkan dengan tidak adanya pengaturan norma atas partai politik yang baru. Menurut Pemohon, ada diskriminasi antara partai politik lama yang mendaftar kembali dengan partai baru yang mendaftar, walau proses yang dilewati untuk menjadi peserta pemilu relatif sama. 37 [3.6] Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitum Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 dimaknai “Persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya”. Terhadap adanya petitum Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.6.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, mempertimbangkan bahwa, “... pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan”; [3.6.2] Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik yaitu, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya tersebut memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut belum pernah mengikuti Pemilu pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun 38 yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Adapun Pemohon a quo tidak mempermasalahkan jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu yang belum pernah mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, Pemohon sebagai partai politik yang belum pernah sebagai peserta Pemilu belumlah teruji akseptabilitas dan kualitas partai politik yang bersangkutan atas penilaian masyarakat dan hal ini tidak terlepas atau berpengaruh terhadap kualitas calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang diusulkannya. [3.6.3] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, adalah dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, oleh karena Pemohon adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum pada Pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon. Dalam kaitan dengan hal ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo telah mengajukan dissenting opinion sebagaimana pendiriannya pada putusan-putusan sebelumnya. 39 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 40 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing), Pemohon menerangkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum dan Sri Mulyono sebagai Sekretaris Jenderal beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. [6.2] Menimbang bahwa ihwal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada intinya mempertimbangkan: bahwa oleh karena Pemohon merupakan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka 41 menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaar (NO). [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon dalam pengujian terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: [6.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu dua hal pokok, yaitu: pertama, kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; kedua ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [6.3.2] Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 42 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [6.3.3] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [6.3.1] dan sub-paragraf [6.3.2] di atas, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, secara konstitusional, norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Terkait dengan substansi norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, saya beberapa kali mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) berkenaan dengan konstitusionalitas ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum dalam satu periode pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek- subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut. Merujuk pendapat berbeda tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 (vide Bukti P-7), PKN telah ditetapkan sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 43 2024. Dengan demikian, secara konstitusional, tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, tidak ada keraguan bagi Pemohon untuk mengajukan penilaian terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. [6.3.4] Bahwa selain pertimbangan di atas, secara faktual, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, misalnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 pada Paragraf [3.6.2], antara lain mempertimbangkan, “Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung secara bersama-sama mengajukan permohonan”. Dengan demikian, setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak kontitusional mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, saya berpendapat, Pemohon telah atau mampu menerangkan kualifikasinya sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, jelas dan tidak ada keraguan bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan 44 berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. [6.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, berkenaan dengan substansi permohonan, saya tetap memiliki posisi hukum yang sama dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebelumnya dalam beberapa putusan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 dan hingga saat ini belum memiliki alasan untuk berubah atau bergeser pendirian, yaitu: adanya angka atau persentase ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 45 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan