16/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 16/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Diwakili oleh Setia Untung Arimuliadi sebagai Ketua; Alamat : Jalan Sultan Hasanudin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Olivia Sembiring NIK : 3173014101800023 Alamat : Taman Palem Lestari D-10 Nomor 57, RT 010 RW 015, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Asep N. Mulyana NIK : 1205071408690005 Alamat : Jalan Letjen. Mashudi Nomor 77A, RT 003 RW 008, Setiaratu, Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Reda Manthovani NIK : 3174012006690005 Alamat : Jalan Kokar Nomor 48, RT 012 RW 015, 2 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : R. Narendra Jatna NIK : 3175032010691001 Alamat : Jalan Pedati Timur Dalam, Nomor 13B, RT 007 RW 009, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 27 Januari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Hasbullah, S.H., M.H., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Raul Gindo Cahayo, S.H., dan Emi Rahmawati, S.H., M.H., Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam “TIM Penasehat Hukum PJI”, berkantor di H&P Law Office Gedung 88, Kasablanka Officer Tower, Tower A, Lantai 9 Unit E, Kota Kasablanka, Jalan Casalanka Kavling 88, Kuningan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 24/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Nomor 16/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan hukum mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memutus Permohonan a quo sebagaimana termaktub dalam ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”] (Bukti P-4), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [selanjutnya disebut sebagai “UU MK”] (Bukti P-5), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut 4 sebagai “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”] (Bukti P-7) menyatakan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” e. Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK, menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” f. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujuan Undang-Undang (Bukti P-34), menyatakan: “Pengujian Materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 2. Bahwa melalui Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) sebagaimana berikut: a. Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, menyatakan: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” b. Adapun Pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” diajukan terhadap: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Segala warga negara bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 5 c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 3. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah jelas dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo dikarenakan secara hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melaksanakan pengujian atas Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-1). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-5), diketahui bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut: ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 5. Bahwa kemudian tentang kedudukan hukum pemohon diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujuan Undang-Undang (Bukti P-34), yang menyatakan: “Pemohon dalam Pengujian UU Terhadap UUD 1945 adalah: 6 a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. lembaga negara.” 6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (Bukti P-30) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 (Bukti P-31) telah memberikan parameter dan batasan yang jelas tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-5), diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka diketahui bahwa ”hak konstitusional” Para Pemohon sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 antara lain adalah: a. ”persamaan kedudukan dalam hukum” (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 7 b. ”perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; c. “perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 9. Bahwa berikut ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai: a. kedudukan masing-masing pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-5); dan b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional masing- masing pemohon yang diakibatkan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”; II.A. Badan Hukum (Persatuan Jaksa Indonesia) 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK (Bukti P-5) juncto Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujuan Undang-Undang (Bukti P-34), diketahui bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan undang-undang adalah badan hukum publik atau privat. 11. Bahwa Pemohon I adalah organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-1). Adapun Pasal 28 UUD 1945, menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 8 12. Bahwa Pemohon I sebagai subjek hukum yang bersifat mandiri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hukum di Indonesia, termasuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, ataupun administrasi guna memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar, sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [selanjutnya disebut sebagai “UU HAM”] (Bukti P-10) yang menyatakan: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” 13. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang merupakan suatu perkumpulan Jaksa-Jaksa di Indonesia yang diberi nama Persatuan Jaksa Indonesia [selanjutnya disebut sebagai “PJI”] yang telah berdiri secara sah berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 24 tanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Lisa Liskandhi Paramita Benito, S.H. (Bukti P-35) dan disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00857.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia tanggal 17 Desember 2014 (Bukti P-36). 14. Bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan hukum untuk membayar pajak, mengingat PJI memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bernomor: 66.663.1611.9-019.000 (Bukti P-37) dan telah terdaftar sebagai wajib pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S- 533KT/WPJ.04/KP.0503/ 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 9 Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada tanggal 17 Maret 2014 (Bukti P-38). 15. Bahwa berdasarkan peralihan kepengurusan periode 2016-2018 kepada pengurus periode 2019-2021, telah terjadi perubahan struktur kepengurusan PJI melalui rapat kepengurusan, dengan menunjuk Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Umum PJI yang dikukuhkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pelindung PJI melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 004/A/JA/01/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2019-2021 tanggal 3 Januari 2019 (Bukti P- 39). 16. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia (Bukti P-41) yang menyatakan: “Pengurus Pusat mewakili PJI di dalam dan ke luar serta bertangggung jawab kepada Musyawarah Nasional”. 17. Bahwa berdsarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia (Bukti P-41) yang menyatakan: “Ketua Umum merupakan pimpinan tertinggi organisasi dan dapat dipilih kembali untuk paling lama 1 (satu) kali”. 18. Berdasarkan ketentuan tersebut, Ketua Umum PJI sebagai pimpinan tertinggi organisasi dapat mewakili PJI untuk mengajukan Permohonan a quo. 19. Bahwa mengenai pengertian PJI, Pasal 2 Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (Bukti P-40) menyatakan: “PJI adalah satu-satunya wadah organisasi profesi Jaksa, dengan berlandaskan keilmuan dan kemasyarkaatan yang memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.” 20. Bahwa mengenai tujuan PJI, Pasal 6 Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (Bukti P-40) menyatakan: “Tujuan PJI adalah: a. Memelihara, membina, meningkatkan kesatuan dan persatuan, meperkokoh kesetiakawanan Jaksa dengan memupuk rasa tanggung jawab, solidaritas dan partisipasi serta mawas diri; 10 b. Meningkatkan integritas dan profesionalisme Jaksa, sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, untuk mewujudkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; c. Menjaga, menjunjung tinggi harkat dan martabat Jaksa, mempertebal rasa tanggung jawab dalam melaksanakan dharma bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara; d. Membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggota dalam melaksanakan tugasnya; e. Meningkatkan kesejahteraan dan ikut membina jiwa korps yang tangguh dan kokoh; f. Hal-hal lain yang berhubungan dengan cita-cita tegaknya negara hukum Republik Indonesia.” 21. Bahwa mengenai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan PJI, Pasal 7 Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (Bukti P-40) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan di atas, PJI berupaya: a. Menjaga agar setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi Jaksa sesuai dengan Kode Perilaku Jaksa; b. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki PJI yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesame anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, dan fungsi PJI; c. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme para anggota dalam menajalankan profesinya, guna menjaga dan mempertahanakan keluruhran harkat dan martabat Jaksa; d. Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi kedudukan, dan kepentingan Jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat Jaksa; e. Turut berperan aktif dalam mepersiapkan calon Jaksa yang profesional, berdedikasi, berbudi luhur, berwawasan, dan berilmu pengetahuan luas, berdisiplin, memiliki integritas moral serta akhlak yang baik; f. Mengadakan, membina, dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi bidang hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan PJI termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi terkait; g. Melakukan usaha lain yang bermanfaat bagi profesi Jaksa dan perkembangan hukum yang tidak mempunyai tujuan komersil, sepanjang tidak 11 bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan PJI." 22. Bahwa mengenai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan PJI tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia (Bukti P-41) yang menyatakan: “Untuk mencapai tujuan PJI: a. Menyelenggarakan, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan materill dan spiritual para anggota; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota sesuai dengan profesi Jaksa; c. Membantu anggota dalam meniti jenjang karier berdasarkan kemampuan professional secara jujur dan konsekuen; d. Membela dan mendampingi anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan; e. Mengajukan usul dan saran kepada pemerintah baik diminta maupun tidak; f. Menyelenggarakan pertemuan, ceramah, seminar, penerbitan, dan siaran; g. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi profesi hukum lain di dalam dan luar negeri, seperti organisasi hakim, organisasi advokat/penasihat hukum, organisasi notaris, dan lain-lain; h. Menjalankan kegiatan lain yang sah. 23. Bahwa berdasarkan pengertian, tujuan, dan upaya PJI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Pemohon I memiliki hak untuk melindungi, membela, dan memperjuangkan kepentingan kejaksaan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. 24. Bahwa Pemohon I sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi Jaksa mengemban ikhwal kepentingan tidak semata-mata untuk melindungi hak konstitusionalnya saja, melainkan juga berfungsi untuk melindungi jaksa di seluruh Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2). 25. Bahwa Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2), menyatakan: 12 “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 26. Bahwa dengan berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2), maka jaksa di seluruh Indonesia telah atau setidaknya berpotensi untuk dipersulit atau dihalangi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum dalam membela hak-hak korban kejahatan atas tindak pidana yang diduga dilakukan, dimana hal ini sendiri telah menggambarkan suatu kerugian konstitusional yang dijamin UUD 1945. Adapun mengenai fakta hukum perihal ini akan dijelaskan secara komprehensif pada bagian POKOK PERMOHONAN. 27. Bahwa perlu kami sampaikan pula, bilamana perwakilan-perwakilan PJI sesungguhnya telah diterima sebagai Pihak Terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 (Bukti P-33) yang menguji Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) [selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”] (Bukti P-9). Dalam Perkara Tersebut, PJI diterima sebagai pihak terkait dan telah didengarkan keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi: “Dalam Duduk Perkara yaitu: [2.6] Menimbang bahwa dala perkara a quo, Persatuan Jaksa Indonesia sebagai Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2016.” “Dalam Pertimbangan Hukum pada Pokok Permohonan yaitu: [3.13] Menimbang terhadap permohonan Para Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2016, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.” 28. Bahwa sebagai perbandingan, Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh organisasi profesi berbadan hukum juga telah diterima oleh 13 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-I/2003 (Bukti P-32). Pada perkara tersebut, beberapa organisasi yang bergerak di bidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang terdiri dari: a. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); b. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI); c. Perasatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI); d. Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI); e. Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI); dan f. Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE). Adapun Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-I/2003 (Bukti P-32) menyatakan: “Dalam Pertimbangan Hukum pada poin Kedudukan Hukum (Legal Standing) menyatakan: Mahkamah berpendapat para Pemohon a quo dalam kapasitasnya sebagai kelompok perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi terkait, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, sehingga pokok permohonan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. 29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang kami Muliakan untuk menyatakan Pemohon I yaitu PJI sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. II.A. Perorangan WNI (Berprofesi sebagai Jaksa) 30. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK (Bukti P-5) juncto Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujuan Undang-Undang (Bukti P-34), diketahui bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan undang-undang adalah perorangan warga negara Indonesia. 31. Bahwa Pemohon lainnya, yakni: a. Pemohon II ialah Olivia Sembiring, S.H., M.H. yang merupakan perorangan warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda 14 Penduduk (Bukti P-42) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P-43) yang bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung; b. Pemohon III ialah Dr. Asep N. Mulyana, S.H. M.Hum. yang merupakan perorangan warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-44) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P-45) yang bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung; c. Pemohon IV ialah Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. yang merupakan perorangan warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-46) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P-47) yang bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung; dan d. Pemohon V ialah R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. yang merupakan perorangan warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-48) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P-49) yang bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung. 32. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (Bukti P-30) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 (Bukti P-31), sifat kerugian konstitusional pemohon dapat terbagi menjadi 2 (dua): a. kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau b. kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 33. Bahwa atas berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P- 2) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”: a. Pemohon II telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik (khusus) dan aktual; dan b. Pemohon III, IV, dan V setidaknya telah berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. 15 Pemohon Identitas Pemohon Sifat Kerugian Konstitusional Pemohon II Olivia Sembiring, S.H., M.H., perorangan warga negara Indonesia sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual (nyata). Pemohon III Dr. Asep N. Mulyana, S.H. M.Hum., perorangan warga negara Indonesia sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung Berpotensi mengalami kerugian konstitusional Pemohon IV Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., perorangan warga negara Indonesia sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung Berpotensi mengalami kerugian konstitusional Pemohon V R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., perorangan warga negara Indonesia sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung Berpotensi mengalami kerugian konstitusional 34. Bahwa kerugian konstitusional yang bersifat aktual (nyata) juga telah terjadi dan dialami langsung oleh Pemohon II serta Para Saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan dengan didukung Rekapitulasi Data Penolakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Proses Penanganan perkara Pidana di Indonesia (Bukti P-58). Adapun konstitusional yang aktual (nyata) ini terjadi ketika surat permohonan pemanggilan notaris yang dikirimkan baik oleh penyidik dalam proses prapenuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b KUHAP (Bukti P-9) maupun jaksa penuntut umum yang menangani perkara pidana kepada Majelis Kehormatan Notaris secara serta merta ditolak tanpa pertimbangan yang wajar sehingga sangat menghambat dan menghalangi proses penegakan hukum yang adil. Adapun uraian fakta hukum perihal kerugian secara aktual/nyata serta hubungan kausal (causal verband) antara berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) dengan kerugian konstitusional Para Pemohon 16 akan dijelaskan secara komprehensif pada bagian POKOK PERMOHONAN. 35. Bahwa Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan: “Penuntut umum mempunyai wewenang: b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan atas proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyempurnaan proses penyidikan, sehingga penanganan perkara yang dilakukan penyidik dalam tahapan prapenuntutan secara hukum melekat pada kewenangan penuntut umum. 36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Para Pemohon di atas, Para Pemohon baik sebagai badan hukum publik/privat maupun perseorangan telah: memiliki kedudukan sebagai pemohon; memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional; mengalami kerugian konstitusional yang nyata (aktual) atau setidaknya bersifat potensial; adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional tersebut dengan berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2); dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang kami Muliakan untuk menyatakan Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 38. Bahwa ruang lingkup pasal yang diuji adalah frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2), sebagaimana dalam tabel berikut ini: 17 Ketentuan Rumusan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris” berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 39. Pada prinsipnya, pasal-pasal UUD 1945 (Bukti P-1) sebagai argumentasi konstitusional (batu uji) yang digunakan terhadap objek uji adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini: Batu Uji Materi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 40. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut sebagai “UU MK”] (Bukti P-6), menyatakan: (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UndangUndang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 41. Bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-34), yang menyatakan: (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.” 42. Bahwa Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sebelumnya pernah 2 (dua) kali dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-XII/2014 (Bukti P-16) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019 (Bukti P-17). 43. Bahwa Permohonan a quo memiliki: kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan dasar penguji konstitusionalitas sebagai alasan permohonan yang berbeda, sehingga secara hukum Permohonan a quo tidak Nebis in Idem. 44. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU- XII/2014 (Bukti P-16) perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan yang diujikan (objek uji) ke Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu: Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat 19 (4) UU Jabatan Notaris, sebagaimana isi dari permohonan pemohonan (petitum) angka 2 yang menyatakan: “Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014… bertentangan dengan UUD 1945.” b. Bahwa hal serupa juga dijelaskan dalam pertimbangan hukum angka [3.1] dan angka [3.3], dinyatakan: “Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah memohon pengujian konstitusional Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014…, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.” c. Bahwa pengujian (batu uji) dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang hanya menekankan alasannya pada kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka [3.1] dan angka [3.3] yang menyatakan: “Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah memohon pengujian konstitusional Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014…, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.” d. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara ini adalah seorang Advokat yang tidak termasuk dalam subyek yang ditujukan rumusan di Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dala m penyimpanan Notaris; dan 20 b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” e. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam pertimbangan hukum angka [3.8] yang menyatakan: “Menimbang…, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai seorang advokat justru telah dijamin dan dilinsungi haknya dengan keberadaaan Mahkamah Kehormatan Notaris ketika ada seorang warga negara Indonesia mengajukan permohonan untuk dihadirkannya alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun notaris, atau dapat saja Pemohon berada di posisi sebagai kuasa hukum notaris untuk melindungi notaris yang sedang berhadapan dengan masalah hukum yang kemudian menggunakan payung hukum yaitu pasal yang dimohonkan pengujian…”; f. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Pemohonan; g. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan dasar penguji konstitusionalitas antara Permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-XII/2014 (Bukti P-16). 45. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU- XVII/2019 (Bukti P-17) perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan yang diujikan (objek uji) ke Mahkamah Konstitusi terdiri dari 4 (empat) pasal, yaitu: Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris, sebagaimana isi dari permohonan pemohonan (petitum) angka 2-7 yang menyatakan: 2. “Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang berlakunya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang 21 Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan…; 3. …bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang belum terdapat ketentuan pasal baru yang menyatakan jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni,…; 4. Menyatakan UU 30/2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa ‘dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik…; 5. Menyatakan UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa ‘dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan’…; 6. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 Cq. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2013 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,…; 7. Menyatakan ayat (4) dari Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 …”; b. Bahwa pengujian (batu uji) dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menekankan alasannya pada hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman, perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana dalam uraian kedudukan hukum (legal standing) angka 7 dan 8 yang menyatakan: 7. “Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan immateriel atas diterbitnya putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Bks tanggal 13 Desember 2018, merasa hak konstitusionalnya dirugikan 22 dengan berlakunya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 karena sebagian substansi pasal tersebut dibatasi oleh suatu peraturan di bawah Undang-Undang yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 24 UU 48/2009, padahal telah terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental dan fair trial dilanggar, mengakibatkan kerugian konstitusional selain Pemohon, seluruh warga negara turut dirugikan dalam hal hak untuk mendapat keamanan dan ketenteraman hidup, seperti dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, alasannya putusan praperadilan tersebut mengabulkan penghentian penyidikan suatu tindak pidana delik murni; 8. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan immateriel atas penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli No. 09/2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai undang-undang, merasa hak konstitusionalnya, seperti dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 karena majelis kehormatan notaris (MKN) tidak berkenan menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris, akibatnya penyidik tidak dapat bekerja dengan benar, sedangkan MPW Jabar tidak membuat keputusan meski sidang etik telah diselenggarakan oleh MPW Jabar sejak tanggal 5 Juni 2018” c. Bahwa terhadap pengujian ini, Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur (obscuur) dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana pada pertimbangan hukum angka [3.12], [3.13], dan [3.14], yang menyatakan: [3.12.] “…Dengan demikian, permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dan keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman adalah kabur (obscuur); 23 [3.13.] …Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh… Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3)… Hal ini kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris… ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN… Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.14.] Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma a quo adalah kabur (obscuur); d. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara ini merupakan korban tindak pidana yang dirugikan atas penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT secara tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai undang- undang, sehingga kedudukan pemohon tidak termasuk dalam subyek yang ditujukan rumusan di Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dala m penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” e. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan dasar penguji konstitusionalitas 24 antara Permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019 (Bukti P-17). 46. Bahwa perbedaan tersebut di atas dapat diringkas sebagaimana tabel berikut: Indikator Putusan MK 72/PUU- XII/2014 Putusan MK 22/PUU- XVII/2019 Permohonan a quo Objek Uji Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Jabatan Notaris Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris Batu Uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Legal Standing Pemohon Advokat Korban Tindak Pidana PJI dan Jaksa Penuntut Umum Permohonan Menyatakan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, ayat (3), dan ayat (4) Menyatakan Pasal 66 ayat (1), (3), dan (4) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai Menyatakan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan 25 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. kekuatan hukum mengikat. dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangka n. Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 UU Jabatan Notaris secara utuh, karena tidak mempertimban gkan keberadaan ayat (3) dan ayat (4) pasal a quo. Bahwa melalui ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris tidak lagi dapat menghalangi penegakan hukum. Amar Putusan Permohonan tidak dapat diterima. Permohonan ditolak. 26 47. Bahwa ketentuan keberlakuan terhadap Nebis in Idem ini terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 (Bukti P-19), pada Pertimbangan Hukum angka [3.13] menyatakan: “Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor: 16/PUU-VIII/2010 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon dalam permohonan Nomor 16/PUUVIII/2010 adalah badan hukum privat (PT. Harangganjang), sedangkan dalam perkara a quo terdapat pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” serta Pasal 28C ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.” b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 (Bukti P-20), pada Pertimbangan Hukum angka [3.10.1] menyatakan: “Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor: 003/PUU-IV/2006 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor: 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Mahkamah menilai permohonan a quo tidak nebis in idem sehingga selanjutnya Mahkamah memeriksa pokok permohonan a quo.” 48. Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka telah sangat jelas substansi Permohonan a quo memiliki perbedaan batu uji dan syarat-syarat konstitusionalitas, sehingga Permohonan a quo tidak Nebis in Idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-XII/2014 (Bukti 27 P-16) maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU- XVII/2019 (Bukti P-17) yang pernah mengujikan pasal yang sama. 49. Bahwa hal-hal yang mengenai: Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Para Pemohon; serta Alasan mengenai Permohonan tidak Nebis in Idem sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan di bawah ini. IV. POKOK PERMOHONAN 50. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 51. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 52. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 53. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 54. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan dan Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) dan Pasal 13 KUHAP, pada pokoknya menyatakan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” 55. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan dan Pasal 1 angka 7 KUHAP, pada pokoknya menyatakan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” 56. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan: 28 “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” 57. Bahwa Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan: “Penuntut umum mempunyai wewenang: b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. 58. Bahwa Pasal 110 ayat (3) KUHAP menyatakan: “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”. 59. Bahwa Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyatakan: “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”. 60. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan menyatakan: “Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.” 61. Bahwa Pasal 14 huruf g KUHAP menyatakan: “Penuntut umum mempunyai wewenang: g. melakukan penuntutan.” 62. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris menyatakan: 1. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 63. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris menyatakan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” 64. Bahwa Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengatur bahwa: 29 “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 65. Bahwa Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Bukti P-26), menyatakan: “Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal: a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).” 66. Bahwa melalui frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat (berpotensi) menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya. 67. Bahwa berikut ini merupakan uraian secara terperinci mengenai Pokok Permohonan a quo: IV.A. Tentang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris telah Menghalangi Proses Penegakan Hukum 30 68. Bahwa kerugian konstitusional beserta akibatnya akan diuraikan berdasarkan fakta hukum dalam penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dialami secara aktual (nyata) dan langsung oleh Pemohon II. 69. Bahwa Pemohon II sebagai Jaksa Perseorangan yang bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung RI yang memiliki tugas untuk menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagai Jaksa Peneliti. 70. Bahwa perkara ini diawali dengan diterimanya laporan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri dari seseorang yang bernama Tan Siaw Gie (pelapor) dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/508/IV/2018/Bareskrim tanggal 16 April 2018 (Bukti P-50) yang pada pokoknya melaporkan Johanes Narinus Lunel, dkk (turut serta) telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP terkait Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. 71. Bahwa laporan ini dilakukan atas dasar dugaan Tan Siaw Gie (pelapor) yang memandang bahwa perbuatan terlapor merupakan perbuatan pemalsuan dikarenakan tidak menyebutkan terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016 yang menyebutkan bahwa pemecatan terhadap Tan Siaw Gie tidak sah dan Tan Siaw Gie tetap sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kawaluyaan. 72. Bahwa Penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/266/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tanggal 15 Mei 2018 (Bukti P-51) dan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: R/91/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tanggal 31 15 Mei 2018 (Bukti P-52) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. 73. Bahwa setelah menerima SPDP tersebut, Direktur Tindak Pidana Keamanan dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya selaku Penuntut Umum menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum (P-16) Nomor: Print-430/E.4/Euh.1/5/2018 tanggal 23 Mei 2018 (Bukti P-53). 74. Bahwa Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu perkara antara lain dengan memeriksa saksi-saksi dalam perkara tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Soesilo Gadroen diduga ikut terlibat dalam tindak pidana a quo, sehingga dibuatkan berkas perkara tersendiri atau terpisah (splitsing) dari Johanes Narinus Lunel. 75. Bahwa kemudian Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 (Bukti P-54) yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. yang beralamat di Setrasari Mall C2-35, Bandung sebagai saksi. 76. Bahwa terhadap Surat Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 (Bukti P-54) tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat telah memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut dengan Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 perihal Jawaban Terhadap Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. (Bukti P-55), yang pada pokoknya berisi: a. Belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa dalam pembuatan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017, Notaris tersebut telah tidak seksama sehingga menjadi sebab atau salah satu sebab yang sah terjadinya perkara yang dilaporkan; dan 32 b. Belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris tersebut telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan. 77. Bahwa berdasarkan jawaban atas surat di atas, pada hakikatnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat Belum Dapat Menyetujui Surat Permohonan Pemeriksaan Notaris Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/ Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 (Bukti P-54) atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. tersebut. 78. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mencermati jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan melihat bagaimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana, dimana melalui jawaban tersebut Majelis Kehormatan Notaris telah melangkahi dan mengambilalih peran dominus litis jaksa, serta peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran materiil dari Tindak Pidana yang sedang ditangani. Padahal, perkara ini sama sekali belum diperiksa dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil. 79. Bahwa Akta Autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sedangkan peradilan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga kehadiran Notaris sebagai saksi untuk memberikan keterangan demi terangnya perkara merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi pembuktian. 80. Bahwa Penyidik Bareskrim Mabes Polri selanjutnya mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/68/X/RES.1.9/2019/DITTIPIDEKSUS tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Tersangka Soesilo Gadroen ke Jaksa Agung R.I cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang di dalam Berkas Perkara tersebut telah dilampirkan Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 (Bukti P-55) di atas. 81. Bahwa Pemohon II sebagai salah satu Jaksa Peneliti sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah P-16 (Bukti P-53), melakukan 33 penelitian terhadap berkas perkara dan menemukan adanya keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara lain: “Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H yang membuat Risalah Rapat Yayasan Kawaluyaan, setelah putusan pengadilan saksi menemui notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H memberitahukan berdasarkan saksi tetap menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Kawaluyaan.” 82. Bahwa selanjutnya Pemohon II sebagai salah satu Jaksa Peneliti melalui Direktur Tindak Pidana Keamanan dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya selaku Penuntut Umum memberikan Petunjuk (Surat P-19) melalui Surat Nomor: B-4819/E.3/Eku.1/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Soesilo Gadroen yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang pada pokoknya antara lain meminta agar Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. agar diperiksa keterangannya sebagai saksi (Bukti P-56). 83. Bahwa Pasal 14 huruf b KUHAP (Bukti P-9) menyatakan: “Penuntut umum mempunyai wewenang: b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. 84. Bahwa Pasal 110 ayat (3) KUHAP (Bukti P-9) menyatakan: “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”. 85. Bahwa Pasal 110 ayat (4) KUHAP (Bukti P-9) menyatakan: “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”. 86. Bahwa berdasarkan ketiga pasal di atas, terlihat bagaimana kewenangan sekaligus kepentingan jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum terhadap suatu perkara telah ada ketika dilakukannya proses prapenuntutan yang disebabkan ada kekurangan pada tahapan penyidikan. Sehingga walaupun kegiatan surat-menyurat terkait 34 pemanggilan notaris dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan Majelis Kehormatan Notaris, proses ini sudah termasuk dalam tahap prapenuntutan demi menyempurnakan penyidikan, dimana hal ini secara hukum telah menjadi bagian dari kewenangan Pemohon II sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b KUHAP (Bukti P-9). Hal ini secara jelas menggambarkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara terhambatnya suatu perkara pada tahapan penyidikan dengan kepentingan jaksa yang menangani perkara tersebut, yakni Pemohon II. 87. Bahwa hingga saat ini, Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. belum juga dapat diperiksa keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara. 88. Bahwa dengan tidak dapat diperiksanya Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. pada akhirnya diterbitkan Surat Nomor: B- 360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan atas nama Johanes Narinus Lunel dkk yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 266 ayat (1) KUHP Telah Habis (Surat P-20) (Bukti P-57), yang menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut-larut. Adapun hal ini telah menggambarkan bagaimana proses penegakan hukum menjadi terhambat dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. 89. Bahwa terhadap respon jawaban Majelis Kehormatan Notaris yang intinya merupakan penolakan pemanggilan Notaris sebagaimana diuraikan di atas, baik Penyidik maupun Pemohon II tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun, sehingga baik Pemohon II maupun masyarakat keseluruhan secara umum telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dan dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 35 90. Bahwa dengan ketiadaan jaminan hak bagi Jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum karena terhambat oleh pemberlakuan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut, maka jaksa di seluruh Indonesia yang hak konstitusionalnya belum dirugikan secara langsung, tetap memiliki potensi kerugian hak konstitusional di kemudian hari. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat rumusan tersebut secara langsung telah mempersulit dan menghambat proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sebagaimana telah dialami secara nyata dan langsung oleh Pemohon II pada uraian di atas. 91. Bahwa pula dengan berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, maka hal tersebut sama dengan menjadikan Notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya menjadi superior dalam hukum. Keharusan atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tersebut telah bertentangan dengan prinsip independesi dalam proses peradilan (judiciary indepence), kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum (equality before the law), dan prinsip kedudukan yang sama di hadapan pemerintahan (equal protection) sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. IV.B. Tentang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Asas Equality Before the Law dan Kepastian Hukum, Asas Dominus Litis Kejaksaan, Asas Equality of Arms dan Check and Balances, serta Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan IV.B.1 Bertentangan dengan Asas Equality Before the Law dan Kepastian Hukum 92. Bahwa frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada ketentuan pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) telah menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” (equality 36 before the law) bagi setiap warga negara Indonesia, yang pada perkara ini tidak terkecuali dengan Notaris, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-1), yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 93. Bahwa menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Bukti P-26), pemanggilan Notaris dilakukan dalam hal: a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). 94. Bahwa perlunya pemanggilan dan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana menjadi sangat penting dengan alasan sebagai berikut: a. sebagai Ahli, dalam hal ini Notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat Akta Autentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab Notaris serta hal yang dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun pihak pencari keadilan; b. sebagai Saksi, dalam hal ini Notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, diperlukan 37 kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti- bukti pendukung dalam pembuatan Akta Autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak; c. sebagai Tersangka, dalam hal ini Notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris sebagai pembuat akta autentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum; 95. Bahwa selain hal tersebut di atas, perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi, maupun Tersangka/Terdakwa menjadi sangat penting, dengan banyaknya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang lainnya yang terkait dengan akta Notaris, diantaranya sebagai berikut: a. membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu; b. sengaja memakai surat palsu; c. melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat utang, talon, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang; d. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta authentik; e. melakukan penyertaan dalam tindak pidana seperti menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana (Pasal 55 KUHP); f. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 KUHP); 96. Bahwa keterlibatan Notaris dalam tindak pidana sebagai pihak yang melakukan penyertaan dalam tindak pidana (deelneming) seperti menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana (Pasal 55 KUHP) atau sebagai pihak yang membantu melakukan kejahatan (Pasal 56 KUHP), sangat 38 dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, Notaris yang tidak memiliki itikad baik atau didasari dengan niat jahat dapat menggunakan kewenangannya dalam menerbitkan Akta Autentik sebagai tameng/pelindung dari kejahatan yang dilakukan. 97. Bahwa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut juga berpotensi dijadikan pelaku kejahatan yang berprofesi sebagai Notaris untuk secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan menggunakan Majelis Kehormatan Notaris untuk menghindari kewajiban pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya itu. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris berlindung dibalik pasal tersebut, dengan harapan Notaris sebagai gate keeper tidak dapat diperiksa oleh penegak hukum sehingga tidak terungkap pelakunya. 98. Bahwa perlu dibedakan antara fungsi Notaris pada umumnya dengan Notaris sebagai gate keeper. Secara umum, Notaris sendiri memang tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui kebenaran materiil dari isi Akta yang dibuatnya. Namun, sebagai gate keeper, Notaris tetap harus memiliki pengetahuan akan kebenaran materiil dari Akta yang dibuatnya. Sebagai pembanding, hal ini juga ditemukan perihal kewajiban Bank untuk menjaga rahasia nasabah, namun sebagai gate keeper yang berkaitan erat dengan penegakan hukum, Bank tetap wajib melaksanakan prinsip Know Your Customer (KWC) atau Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), khususnya dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. 99. Bahwa Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) [selanjutnya disebut sebagai “UU TPPU”] (Bukti P-12), yang menyatakan: “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.” 39 Adapun Penjelasan Pasal 45 UU TPPU menyatakan: “Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.” 100. Bahwa melalui ketentuan Pasal 45 UU TPPU di atas terlihat bagaimana proses penegakan hukum tidak dapat diganggu gugat, sekalipun harus mengecualikan sifat kerahasiaan, dalam konteks ini adalah perlindungan kerahasiaan bank yang secara prinsipil pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan perlindungan kerahasiaan isi Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. 101. Bahwa keharusan persetujuan Mahkamah Kehormatan Notaris juga bertentangan dengan prinsip independesi dalam proses peradilan (judiciary indepence) dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. 102. Bahwa sebagai pembanding/komparasi terhadap konsepsi lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia, beberapa Advokat pernah meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) [selanjutnya disebut sebagai “UU Advokat”] (Bukti P-11) agar menyatakan: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan” untuk dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai: “Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. Bahwa terhadap permohonan uji materiil terebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 52/PUU-XVI/2018 memberikan 40 putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya (Bukti P-21). 103. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas menjadikan parameter sistem peradilan pidana Indonesia jika keberadaan Majelis/Dewan Kehormatan dalam suatu organisasi tidaklah dapat menghalangi proses penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan supremasi hukum. 104. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 KUHAP, di mana setiap warga/anggota masyarakat wajib untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa, tidak terkecuali Notaris. Adapun Pasal 159 KUHAP menyatakan: (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang; (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Bahwa Penjelasan Pasal 159 KUHAP menyatakan: (1) Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas. (2) Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli. 105. Bahwa menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh dinegasikan oleh siapapun atau lembaga manapun. Hal ini juga berlaku bagi Notaris sebagai Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Jabatan Notaris (Bukti P- 2) yang menyatakan: 41 “Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpanan protokol notaris.” Artinya tanggung jawab notaris tidak berakhir meskipun notaris telah pensiun/purna tugas, sehingga setiap saat dapat dimintai pertanggungjawabannya atas akta yang dibuat, jika terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan Akta Authentik yang dibuatnya. 106. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) tidak perlu diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, baik sebagai Ahli atau Saksi ataupun Tersangka karena terlibat dalam sebuah Tindak Pidana tidak “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, tetapi cukup dengan diberitahukan kepada Organisasi Notaris atau Majelis Kehormatan Notaris, hal mana sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-1). Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” IV.B.2 Bertentangan dengan Asas Doominus Litis 107. Bahwa penuntut umum secara etimologis berasal dari kata prosecution yang berasal dari bahasa latin prosecutus, yang terdiri dari kata pro (sebelum) dan sequi (mengikuti). Mengacu dari pemaknaan ini, maka jika dikatikan dengan peran kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), kejaksaan seharusnya dipandang sebagai Dominus Litis (procuruer die de procesvoering vastselat), yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. 42 108. Bahwa Prinsip Dominus Litis ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa (Bukti P-23) yang menyatakan: “Para jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam proses perkara pidana, termasuk mengadakan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh undang-undang atau sesuai dengan praktek setempat, melakukan penyidikan kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum”. 109. Bahwa asas Dominus Litis adalah prinsip yang menetapkan tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu- satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Bahkan, dalam berbagai jurisdiksi, kewenangan diskresi penuntut umum yaitu jaksa membuatnya menjadi seolah-olah “setengah hakim” (semi-judge) atau seorang “hakim semu” (quasi-judicial officer) yang boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat (R.M. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya, hlm. 11) (Bukti P-27), di sisi lain dalam menangani perkara ia memiliki kewenangan penuh dan independen yang tidak boleh di intervensi. 110. Bahwa frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) telah bertentangan dengan prinsip kemerdekaan peradilan (judiciary independence), yang terdapat dalam Pasal 4 United Nations Guideline on the Role of Prosecutors [selanjutnya disebut sebagai “Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa”] sebagaimana diadopsi dalam kongres Pencegahan Kejahatan di Havana tahun 1990 (Bukti P-23), yang menyatakan: “Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi professional mereka tanpa intimidasi penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana, atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil”. 43 111. Bahwa Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa (Bukti P-23) juga telah diadopsi dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) [selanjutnya disebut sebagai “UU Kejaksaan”] (Bukti P-8), sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan: “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.” 112. Bahwa dalam konteks negara Indonesia, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP didefinisikan sebagai: “Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Adapun Jaksa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan (Bukti P-8) adalah: “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. 113. Bahwa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang sedemikian sentral dalam sistem peradilan pidana seolah menjadikannya sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai Dominus Litis yang dapat menentukan lanjut tidaknya suatu perkara dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu perkara. Hal ini mengingat bahwa alat bukti (keterangan Notaris) yang dimiliki oleh jaksa maupun penegak hukum lainnya untuk dapat diajukan ke pengadilan menjadi dikontrol oleh Majelis Kehormatan Notaris. 114. Bahwa secara teoritis, demi kesempurnaan tugas penuntutan perkara, maka sesungguhnya jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan di bidang Penyidikan, mulai dari 44 permulaan perkara itu diungkap sampai selesainya tugas penyidikan (Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana, 1987, hlm. 31-32) (Bukti P-28). Bahkan, seharusnya Jaksa dilibatkan dalam proses Penyidikan (dan Penyelidikan) agar penanganan perkara lebih efektif (Rudi Satriyo, “Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1991, hlm. 24) (Bukti P-29), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (een en ondeelbar), dengan menyatakan: (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Penjelasan Pasal 2 UU Kejaksaan: (1) Cukup jelas. (2) Yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (3) Yang dimaksud dengan “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti. 115. Bahwa berdasarkan Pedoman atas Peranan Jaksa yang di adopsi berdasarkan Kongres Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa Terkait Urusan Narkotika dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/ UNODC) pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990 (Bukti P-24), telah diatur bahwa sebagai lembaga yang harus bersifat 45 imparsial sebagai perwakilan yang mewakili kepentingan publik dalam sistem peradilan pidana, jaksa harus secara aktif berperan dalam melakukan tugasnya dalam penegakan hukum secara adil (fair), konsisten, menghormati serta melindungi hak asasi manusia, dan menjamin berjalannya due process of law secara baik dan tepat dalam suatu sistem peradilan pidana. 116. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam Status dan Peranan Jaksa (The Status and The Role of Prosecutors) yang diatur oleh UNODC serta Asosiasi Kejaksaan Internasional (International Association of Prosecutors) pada tahun 2014 dengan tegas mengatur bahwa: “Prinsip independen dan imparsialitas yang dimiliki oleh kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan bukti yang ada dan hukum yang berlaku, pada hakikatnya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun dan prinsip kebebasan ini harus dijamin secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.” 117. Bahwa tentang Independensi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara pada dasarnya telah diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017 (Bukti P-18) yang merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan yang juga merupakan penjawantahan dari konsep negara hukum yang mengatur bahwa sistem peradilan pidana itu merdeka dari campur tangan pihak manapun. Adapun pada halaman 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017 menyatakan: “Tentang Independensi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “UU Kejaksaan”) yang juga merupakan pengejawantahan dari konsep negara hukum yang mengatur bahwa sistem peradilan pidana itu merdeka dari campur tangan pihak manapun.” 118. Bahwa norma-norma tersebut jelas tidak akan dapat dipenuhi, sepanjang frasa/kalimat “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris…” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) masih berlaku. Hal tersebut mengingat jaksa akan terus atau setidaknya berpotensi mengalami kendala-kendala teknis yang mengakibatkan 46 tidak berjalannya sistem peradilan pidana secara layak. Hal mana telah dialami oleh Para Pemohon yang telah berujung pada terhambatnya penegakan hukum. IV.B.3 Bertentangan dengan Asas Equality of Arms dan Check and Balance 119. Asas Equality of Arms berasal dari keadaan yang tidak seimbang antar para pihak, baik dalam prosedur maupun persamaan kedudukan dalam hukum. Asas ini mengamanatkan persamaan para pihak dalam proses peradilan, dimana litigasi akan ditata sedemikian rupa sehingga akan menjamin bahwa tidak satu pihak pun yang dapat menikmati keuntungan/keunggulan yang tidak sewajarnya dalam proses yang berlangsung. 120. Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) terdapat frasa/kalimat “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris…”. Berdasarkan pasal tersebut, yang menjadi sasaran subyek dari Majelis Kehormatan Notaris adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun, bagaimana dengan prosedur yang harus dilalui oleh Penasihat Hukum atau terdakwa untuk kepentingan proses peradilan dalam mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Nortari untuk hadir dalam pemeriksaan? Ketentuan ini sama sekali tidak mengaturnya. 121. Bahwa dari ketentuan di atas, dalam memanggil Notaris ke dalam persidangan demi kepentingan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit dan menyulitkan seperti proses yang dilakukan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim). Dalam kerangka kegiatan pro- justitia yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam suatu perkara pidana, ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu lembaga yang bukan penegak hukum, seperti Majelis Kehormatan Notaris. Namun, kejanggalan semakin sempurna ketika hal sedemikian tidak berlaku untuk kepentingan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. 47 122. Bahwa perbedaan perlakuan antara penegak hukum dengan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya adalah sebuah bentuk perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan bersifat diskriminatif, dimana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 123. Bahwa ketentuan pasal yang menjadi objek uji Permohonan a quo tidak hanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya persamaan hak yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminatif, melainkan juga telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum. 124. Bahwa terkait hal tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris terlalu besar dan tidak seimbang. Hal ini berdampak pada kewenangan lembaga penegak hukum yang seolah tidak ada artinya. Hal tersebut mengingat frasa/kalimat “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” telah mewajibkan para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim, untuk tunduk dan seolah meminta belas kasihan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menghadirkan dan memeriksan seorang notaris terkait hubungannya dengan suatu perkara tindak pidana. 125. Bahwa kewenangan yang amat besar ini semakin terlihat dan nyata ketika apapun jawaban atau hasil keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris tersebut tidak dapat dilawan oleh siapapun, termasuk penegak hukum. Hal ini mengingat tidak ada mekanisme upaya hukum apapun untuk protes ataupun menggugat hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut. 48 126. Bahwa besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut, dan ketiadaan mekanisme untuk check and balances yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Jaksa, dapat berakibat pada penyalahgunaan kewenangan yang kelak, cepat atau lambat, dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini sejalan dengan adagiaum yang diberikan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely”. IV.B.4 Bertentangan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 127. Bahwa syarat untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum menghadirkan saksi/tersangka/terdakwa ke dalam suatu proses peradilan pidana juga telah bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan juga diseluruh sistem peradilan pidana yang ada di dunia. Adapun mekanisme pemanggilan Notaris yang harus terlebih dahulu diberikan izin pemeriksaanya oleh Majelis Kehormatan Notaris telah secara nyata menghambat dan memperlambat suatu proses tercapainya keadilan. Proses peradilan yang berlarut-larut mengakibatkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri, dimana hal ini sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Lord Denning: “justice delayed is justice denied!”. 128. Bahwa terhadap pendapat MK atas keberadaan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019 (Bukti P-17) pada pertimbangan hukum angka [3.13], yang menyatakan: [3.13] “Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh… Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3)… Hal ini kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris… ayat (3) dan ayat (4) yang 49 bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN… Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum; Permasalahan konstitusional terhadap frasa “Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris” tersebut di atas adalah MKN disamping memiliki kewenangan persetujuan, MKN juga memiliki kewenangan untuk menolak. Jika disebutkan persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit, maka secara a contrario dapat dimaknai: “Adanya penolakan MKN bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris.” 129. Bahwa dengan memahami seluruh kewenangan MKN yang dapat menyetujui dan menolak permintaan, maka barulah dapat dikatakan secara utuh memahami aturan tersebut. Adanya kewenangan penolakan oleh MKN merupakan permasalahan konstitusional yang bertentangan dengan berbagai macam pertauran dan asas-asas hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan a quo serta sangat menciderai proses penegakan hukum yang mana seharusnya hukum menjadi panglima. 130. Bahwa berdasarkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual (nyata) yang dialami langsung oleh Pemohon II dengan didukung Rekapitulasi Data Penolakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Proses Penanganan perkara Pidana di Indonesia (Bukti P-58) terlihat sangat jelas bagaimana penolakan-penolakan yang dilakukan oleh MKN telah menjadikan MKN sebagai lembaga pelindung bagi notaris-notaris yang hendak dilakukan pemeriksaan pro justisia yang sangat menghambat proses penegakan hukum. MKN juga telah bertindak seperti hakim yang dapat memutuskan perbuatan Notaris tersebut bukan sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan melebihi proses peradilan karena putusan MKN bersifat final tanpa adanya mekanisme upaya hukum. Hal inilah yang menjadi bukti mutlak jika adanya penolakan MKN secara konstitusional telah mempersulit proses penegakan hukum. 50 131. Bahwa frasa/kalimat “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) tidak hanya menyulitkan dan bertentangan dengan konsep-konsep hukum yang bersifat prinsipil. Secara teknis peradilan, pengaturan tersebut juga menimbulkan banyak masalah. Hal ini mengingat bahwa saat ini, ada begitu banyak Undang-Undang yang secara spesifik membatasi waktu pemeriksaan suatu perkara pidana, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada: a. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 29 juncto 30 Undang- Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) [selanjutnya disebut sebagai “UU Pengadilan Korupsi”] (Bukti P-13), pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri batas waktu maksimal pemeriksaan perkara 120 hari, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi batas waktu maksimal pemeriksaan perkara 60 hari, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung batas waktu maksimal pemeriksaan perkara 120 hari; b. Tindak Pidana Perusakan Hutan berdasarkan pasal 52 Undang- Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) [selanjutnya disebut sebagai “UU Perusakan Hutan”] (Bukti P-14), pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri batas waktu maksimal pemeriksaan perkara 45 hari, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi batas waktu maksimal pemeriksaan perkara 30 hari, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung batas waktu maksimal pemeriksaan perkara 50 hari. 132. Bahwa disamping tindak pidana yang mengatur secara spesifik seperti yang telah di atas, Mahkamah Agung sendiri telah membatasi proses pemeriksaan suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Surat 51 Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan (termasuk Peradilan Umum) [selanjutnya disebut sebagai “SEMA Penyelesaian Perkara Peradilan”] (Bukti P-25). 133. Bahwa dalam SEMA Penyelesaian Perkara Peradilan tersebut, jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri paling lambat 5 bulan. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi paling lambat 3 bulan; Adapun SEMA Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan: ”Agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan; 2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan; 3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi; 4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan.” 134. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, belumlah termasuk jangka waktu maksimal penahanan terdakwa, jangka waktu maksimal penyidikan, dan jangka waktu maksimal penuntutan yang juga banyak diatur dalam ketentuan perundang- undangan lainnya dan sangat terbatas durasinya. 135. Bahwa pemasalahan terkait teknis pemeriksaan perkara pidana lainnya semakin rumit jika dihubungkan dengan perkara-perkara yang membutuhkan waktu pembuktian yang bersifat segera, seperti penelusuran aset tindak pidana pada perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Padahal, pembuktian-pembuktian seperti ini perlu untuk segera dilakukan, dan hal tersebut merupakan suatu faktor utama yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan perkaranya. 52 136. Bahwa dengan adanya tenggat waktu yang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari Majelis Kehormatan Notaris untuk menjawab permohonan pemanggilan saksi oleh penegak hukum sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (3) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2), maka hal tersebut telah secara nyata mengurangi masa pemeriksaan perkara dan menghambat proses penegakan hukum. Hal tersebut jelas menghambat tercapainya suatu kepastian hukum. 137. Bahwa tenggat waktu yang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari tersebut juga berimplikasi pada sulitnya penegak hukum, khususnya jaksa, dalam melakukan proses penegakan hukum. Mengingat, akan banyak perkara yang terhambat, atau bahkan berimplikasi pada tidak berjalannya suatu perkara, karena klausul tersebut. Apalagi, Majelis Kehormatan Notaris diberikan kewenangan untuk menolak surat permohonan dari penegak hukum tersebut. Hal mana akan memperpanjang lagi masa jangka waktu proses diberikannya izin dari Majelis Kehormatan Notaris, manakala kejaksaan harus mengulang berkali-kali lagi surat permohonan penghadiran Notaris tersebut. IV.C. Tentang Ketentuan yang Serupa dengan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sebelum Perubahan, telah dinyatakan inkonstitusional 138. Bahwa perlu dicatat dan diperhatikan secara seksama pula, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) [selanjutnya disebut sebagai “UU Jabatan Notaris sebelum Perubahan”] (Bukti P-3), pada dasarnya Notaris pernah memiliki lembaga serupa Majelis Kehormatan Notaris. Pada masa itu, nama dari lembaga tersebut ialah Majelis Pengawas Daerah. 139. Bahwa kewenangan untuk memberikan izin bagi penegak hukum yang ingin menghadirkan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, juga dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah 53 tersebut. Bahkan pasal yang mengatur terkait Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam UU Jabatan Notaris sebelum Perubahan (Bukti P-3) memiliki rumusan yang serupa dengan pasal yang mengatur terkait Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris (Bukti P-2). 140. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU- X/2012 (Bukti P-15) yang dibacakan pada tanggal 26 Maret 2013, frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan frasa tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Pertimbangan Hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU- X/2012 (Bukti P-15) pada Pendapat Mahkamah yaitu: [3.15] Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan; [3.16] Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan pada paragraf di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 54 [3.17] Menimbang bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut- larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied”). Kemudian dalam amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 (Bukti P-15) telah mengadili yaitu: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya: 1.1 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.” 55 141. Bahwa hanya dalam selang waktu sekitar 10 (sepuluh) bulan, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014, diundangkanlah UU Jabatan Notaris (Bukti P-2). Hal mana dalam undang-undang yang baru tersebut, alih-alih menghilangkan lembaga yang mempersulit penegakan hukum tersebut, undang-undang yang baru justru sekedar “berganti pakaian” dari Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris hanya dengan menambahkan norma ayat (3) dan ayat (4). 142. Bahwa penambahan norma pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 UU Jabatan Notaris (Bukti P-2), pada nyatanya tidak serta merta membuat pasal yang dimohonkan menjadi konstitusional, karena Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris masih memberikan impunitas kepada Notaris dalam hal penegakan hukum Pidana, sebagaimana dijelaskan secara nyata dan komprehensif pada bagian kronologi kerugian konstitusional yang bersifat nyata (aktual) sebagaimana dialami Pemohon II. 143. Bahwa dengan diberlakukannya kembali lembaga yang mempersulit penegakan hukum tersebut, telah menggambarkan secara nyata bahwa pengaturan mengenai izin Majelis Kehormatan Notaris guna penghadiran Notaris dalam pemeriksaan suatu perkara telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana telah dengan tegas dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 144. Bahwa pengaturan kembali mengenai kewajiban bagi penegak hukum untuk terlebih dahulu meminta izin Majelis Kehormatan Notaris tersebut, yang secara esensil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga menunjukkan bahwa ketentuan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemberlakuan kembali mekanisme izin kepada Majelis Kehormatan Notaris tersebut, justru secara nyata telah mencoreng marwah Negara Hukum Indonesia, lebih 56 khususnya marwah Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 145. Bahwa Majelis Kehormatan Notaris yang telah menjelma sebagai lembaga impunitas ini dapat membebaskan atau mengecualikan seseorang yang telah melakukan pelanggaran dari tuntutan atau pertanggungjawaban hukum. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau sekedar untuk menjadi saksi akan berlindung dibawah naungan Majelis Kehormatan Notaris untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara. 146. Bahwa sebagai pembanding, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan di atas penyidik, penuntut umum, dan hakim ini dapat dikomparasikan dengan lembaga Komisi Kebebaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang meski tak sama persis, namun dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai pembanding. 147. Bahwa terkait lembaga KKR yang dibentuk dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebebaran dan Rekonsiliasi ini telah dibubarkan atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-IV/2006 (Bukti P-22), yang mana pada Pendapat Mahkamah berpendapat: Pada halaman 122: “KKR tidak menyangkut proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses pengungkapan kebenaran, pemberian restitusi, dan/atau rehabilitasi serta memberi pertimbangan amnesti. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KKR merupakan substitusi atau pengganti pengadilan atau tidak. Penjelasan umum juga secara tegas menentukan bahwa apabila pelanggaran HAM berat telah diputus oleh KKR, maka Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden.” Pada halaman 124: “Dikatakan bahwa meskipun KKR dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberadaan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, tapi perlu upaya yang menentukan batasan terhadap amnesti, yaitu pelaku tidak boleh diuntungkan oleh amnesti tersebut.” 57 148. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris telah tidak sejalan dengan tujuan hukum yang diamanatkan konstitusi: a. Pertama, kepastian hukum, bahwa proses penanganan perkara pidana yang seharusnya berasaskan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, malah sebaliknya menjadi tidak cepat, berlarut- larut dan bahkan tertunda, karena walaupun untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam memanggil notaris harus dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Dalam praktik, Majelis Kehormatan Notaris seringkali tidak memberi izin untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelapor, maupun terlapor (tersangka/terdakwa) karena kasusnya menjadi tertunda; b. Kedua, Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) bertentangan dengan tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan. Frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) yang merupakan asas penting dalam negara hukum. Dengan adanya perlakuan istimewa terhadap Notaris, maka menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal tersebut berujung pada ketidakadilan bagi warga negara yang lain. Selain itu, pengaturan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh tindakan Notaris. Notaris akan sulit untuk di proses hukum, karena pemeriksaan yang bersangkutan harus atas izin dari majelis kehormatan Notaris. Tambahan pula, majelis kehormatan Notaris dalam melaksanakan kewenangan “memberi” atau “tidak memberi” persetujuan terkadang menyentuh ranah pembuktian/penyimpulan suatu kasus. Padahal, tindakan penyimpulan harusnya menjadi domain majelis hakim. c. Ketiga, Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris (Bukti P-2) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan 58 Notaris” pada dasarnya tidak memberikan kemanfaatan bagi penegakan hukum di Indonesia. Mengingat, proses hukum menjadi tertunda dan berlarut-larut. Padahal, penegakan hukum sejatinya tidak boleh dikalahkan oleh mekanisme administrasi seperti persetujuan dalam pasal a quo. 149. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, Para Pemohon jelas telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu sudah seharusnya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan dicabut. 150. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu menyatakan frasa/ kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan dicabut, maka akan dapat memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon sebagai penegak hukum, bahkan oleh setiap warga masyarakat pencari keadilan, khususnya terkait dengan pengungkapan kejahatan yang terkait/berhubungan dengan Akta Authentik atau yang terkait/berhubungan dengan Notaris. 151. Bahwa dengan demikian, maka penerapan/pemberlakuan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sudah tidak tepat lagi, sehingga harus 59 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. IV. Permohonan (Petitum) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami para Pemohon yang mengajukan permohonan a quo, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Pengujian Undang-Undang: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa/ kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dimaknai sebagai berikut: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 60 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pasal 29 juncto 30 Undang-Undang Nomor 46 61 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Pertimbangan Mahkamah Poin (3.15), (3.16), (3.17), dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012;; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Objek Uji, Petitum Pemohon, Pertimbangan Mahkamah Poin (3.1) dan (3.3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-XII/201; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Objek Uji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Halaman 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Poin (3.13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Pertimbangan Hukum angka [3.10.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-VIII/2010; 22 Bukti P-22 : Fotokopi Halaman 122 dan 124 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-IV/2006; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa (United Nations Guideline on the Role of Prosecutors; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kongres Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa Terkait Urusan Narkotika dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/ UNODC); 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Buku R.M. Surachman dan Andi Hamzah berjudul 62 “Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya”, halaman 11; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Buku Djoko Prakoso berjudul “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana”, 1987, halaman 31-32; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 1991 karya Rudi Satriyo berjudul “Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia” halaman 24; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Pada Poin Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU- I/2003; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Poin (2.6) dan (3.13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Pasal 3 huruf c dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujuan Undang-Undang; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Akta Notaris tentang Pendirian Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 24 tanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Lisa Liskandhi Paramita Benito, S.H.; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU- 00857.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia; 37. Bukti P-37 : Fotokopi NPWP PJI Nomor Pokok Wajib Pajak yang bernomor 66.663.1611.9-019.000; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S- 533KT/WPJ.04/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada tanggal 17 Maret 2014; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 63 Selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia Nomor: KEP- 004/A/JA/01/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2019-2021 tanggal 3 Januari 2019; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7 Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Olivia Sembiring, S.H., M.H.; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Olivia Sembiring, S.H., M.H.; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.; 45. Bukti P-45 : Fotokopi NPWP atas nama Dr. Asep N. Mulyana, S.H.. M.Hum.; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.; 47. Bukti P-47 : Fotokopi NPWP atas nama Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. ; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama R. Narendra Jatna, S.H., LL.M.; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/508/IV/2018/Bareskrim tanggal 16 April 2018; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/266/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tanggal 15 Mei 2018; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: R/91/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tanggal 15 Mei 2018; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak 64 Pidana Umum (P-16) Nomor: Print-430/E.4/Euh.1/5/2018 tanggal 23 Mei 2018.; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat perihal mohon persetujuan pemanggilan Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H.; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Jawaban Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 perihal Jawaban Terhadap Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris Patricia Isoliani Ginting, S.H.; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Nomor: B-4819/E.3/Eku.1/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Pengembalian berkas perkara atas nama Soesilo Gadroen yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 266 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (P-19); 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat P-20 Nomor: B-360/E.3/Eku.1/1/2020 Perihal Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan atas nama Johanes Narinus Lunek dkk yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 266 ayat (1) KUHP telah habis; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Rekapitulasi Data Penolakan Majelis Kehormmatan Notaris (MKN) Dalam Proses Peradilan di Seluruh Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 65 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 66 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 67 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 66 ayat (1) “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 2. Bahwa Pemohon I adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang merupakan organisasi berbadan hukum (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00857.60.10.2014) yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pemohon I mendalilkan memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan serta pemajuan hukum di Indonesia, dan berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga PJI, Pengurus Pusat mewakili PJI di dalam dan ke luar. Dalam struktur kepengurusan PJI, Setia Untung Arimuladi telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PJI untuk periode 2019-2021. Sedangkan, dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PJI salah satu upaya yang dilakukan PJI untuk mencapai tujuannya adalah dengan memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi kedudukan, dan kepentingan Jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat Jaksa. Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga PJI yang menyatakan salah satu upaya yang dilakukan PJI adalah membela dan mendampingi anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon I merasa memiliki 68 kepentingan untuk melindungi jaksa di seluruh Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014; 3. Bahwa Pemohon II mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual, sebagai Jaksa Perseorangan yang bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung RI yang pernah ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP atas tersangka Johanes Narnius Lunek, dan kawan-kawan [vide Bukti P-53]. Bahwa terhadap perkara dimaksud Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 [vide Bukti P-54] yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H., sebagai saksi. Namun terhadap surat dimaksud Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak menyetujui permohonan pemeriksaan Notaris dimaksud melalui Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 perihal Jawaban Terhadap Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. [vide Bukti P-55], dengan alasan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris dimaksud telah tidak secara seksama menyebabkan terjadinya perkara yang dilaporkan, dan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris tersebut telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan. Menurut para Pemohon, Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa barat telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana dan telah melangkahi dan mengambilalih peran dominus litis jaksa, serta peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran materiil dari Tindak Pidana yang sedang ditangani; Dengan tidak dapat diperiksanya Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. pada akhirnya diterbitkan Surat Nomor: B-360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan atas nama 69 Johanes Narinus Lunel dkk yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP telah habis tenggang waktunya (Surat P-20) (Bukti P-57). Hal ini menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut-larut, sehingga proses penegakkan hukum menjadi terhambat, dan merugikan kepentingan jaksa dan masyarakat secara umum; 4. Bahwa Pemohon III. Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki NPWP dan berprofesi sebagai Jaksa mendalilkan dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena, dengan ketiadaan jaminan hak bagi Jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum karena terhambat oleh pemberlakuan frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, maka jaksa di seluruh Indonesia yang hak konstitusionalnya belum dirugikan secara langsung, tetap memiliki potensi kerugian hak konstitusional di kemudian hari. 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) akibat tidak adanya persamaan kedudukan dalam hukum karena Notaris seakan-akan memiliki tameng dan dapat berlindung dari proses hukum. Selain itu para Pemohon mendalilkan tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah terjadi perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena dengan berlakunya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 maka proses hukum yang dilakukan oleh para Jaksa menjadi berlarut-larut dan terhambat. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sebagai organisasi perkumpulan Jaksa-Jaksa di Indonesia di samping tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik faktual maupun potensial berkaitan dengan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan 70 pengujian, juga sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial, mengingat Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian secara tegas mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kaitanya dengan kepentingan proses peradilan. Oleh karenanya, Persatuan Jaksa Indonesia, meskipun merupakan perkumpulan yang menghimpun seluruh Jaksa di Indonesia, namun persatuan Jaksa sebagai organisasi bukanlah subjek hukum yang dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Apalagi jika dikaitkan dengan proses penegakkan hukum, yang merupakan kewenangan Jaksa yang salah satunya diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, maka an sich hanya penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan dimaksud. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 sendiri yang menegaskan bahwa perkumpulan Jaksa-Jaksa sebagai organisasi, bukan sebagai subjek hukum yang dapat menerangkan adanya anggapan kerugian konstitusional. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga jelas bahwa tidak semua Jaksa merupakan Penuntut Umum; Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyebutkan bahwa PJI pernah diterima oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah, pihak yang pernah menjadi Pihak Terkait dalam sebuah perkara di Mahkamah tidak membuat pihak tersebut serta merta dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Karena pada hakikatnya ada perbedaan antara kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang dengan kedudukan sebagai Pihak Terkait. Terlebih, tidak ada kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang bahwa sebagai Pihak Terkait harus membuktikan kedudukan hukumnya dalam permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan yang bersangkutan. 71 Selain itu, pihak yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam suatu perkara, tidak pula serta merta memiliki kedudukan hukum pada permohonan lainnya. Hal ini juga menjawab dalil para Pemohon yang membandingkan organisasi profesi berbadan hukum lain yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003. Organisasi-organisasi yang para Pemohon sebutkan dalam permohonannya tersebut pun belum tentu memiliki kedudukan hukum jika mengajukan permohonan lain ke Mahkamah. Dalam hal ini, setiap pemohon harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan karakteristik perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah, sebagaimana telah dijabarkan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 2. Bahwa Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa, telah dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik atas Tersangka Johanes Narnius Lunek dan kawan-kawan [vide bukti P-53]. Pemohon II merasa mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akibat berlarut-larut dan terhambatnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang kerugian dimaksud memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional Pemohon II tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 3. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Mahkamah tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para Pemohon a quo adalah penyidik 72 dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil minuta akta atau surat terkait, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Jaksa yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan a quo adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik atau penuntut umum. Karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan meskipun Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo (selanjutnya disebut Pemohon) dan oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa dengan adanya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat (berpotensi) menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya; 2. Bahwa tidak dapat diperiksanya notaris dalam perkara pidana membuat penegakkan hukum menjadi terhambat yang merugikan kepentingan jaksa 73 dan publik secara umum, karena terhadap keputusan MKN tidak dapat dilakukan upaya hukum; 3. Bahwa kedudukan notaris menjadi superior dalam hukum karena adanya keharusan untuk memperoleh persetujuan MKN, hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan; 4. Bahwa frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan asas equality before the law dan kepastian hukum, asas dominus litis Kejaksaan, asas equality of arms dan check and balance, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penambahan norma pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 UU 2/2014 pada kenyataannya tidak serta merta membuat pasal yang dimohonkan menjadi konstitusional, karena Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 masih memberikan impunitas kepada Notaris dalam hal penegakan hukum pidana, sebagaimana dijelaskan secara nyata dan komprehensif pada bagian kronologi kerugian konstitusional yang bersifat nyata; 5. Bahwa MKN yang telah menjelma sebagai lembaga impunitas ini dapat membebaskan atau mengecualikan seseorang yang telah melakukan pelanggaran dari tuntutan atau pertanggungjawaban hukum. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau sekedar untuk menjadi saksi akan berlindung di bawah naungan MKN untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara; Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. 74 [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, oleh karena terhadap Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 pernah dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 72/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Setelah itu Mahkamah juga pernah memutus pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, bertanggal 20 Mei 2019, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 UU MK yang selengkapnya menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Bahwa selain ketentuan Pasal 60 UU MK tersebut, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) menyatakan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya meskipun permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma yang sama dengan permohonan Nomor 72/PUU-XII/2014, namun oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah maka permohonan Pemohon tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 42 PMK 06/2005; 75 Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XVII/2019, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 22/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan alasan pengujian, Mahkamah menilai terdapat perbedaan dengan permohonan sebelumnya antara lain, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional yaitu terhambatnya proses penegakkan hukum dan merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan terhadap penolakan pemanggilan notaris tidak dapat dilakukannya upaya hukum apapun; Dengan demikian terdapat perbedaan dasar dan alasan pengujian yang digunakan pada permohonan a quo, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; Bahwa namun demikian, setelah Mahkamah membaca secara cermat kedua permohonan dimaksud, ternyata masalah konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 pada permohonan a quo sama dengan masalah konstitusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain: “[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang notaris. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU a quo termasuk 76 kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat redundant, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [sic!]. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparatur penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [sic!], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris]. Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru 77 menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.” Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan a quo dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud mutatis- mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum sehingga dapat mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 mutatis mutandis berlaku bagi permohonan a quo; [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 78 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, dan hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, 79 ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani