16/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 16/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Akhid Kurniawan. Alamat : Sawo, Kepuh Kulon, RT/RW 006/000, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Dimas Permana Hadi. Alamat : Villa Persada Mulia Ngalangan, RT/RW 001/031, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Nganglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Heri Darmawan. Alamat : Jalan Benuang V No.83, RT/RW 008/011, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Subur Makmur. Alamat : Jalan Sambas I No. 96, RT/RW 002/018, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2021 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., dan Kahfi Adlan Hafiz, S.H., yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA 2 No.1, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Komisi Pemilihan Umum RI; Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Nomor 16/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 3 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan bahwa: “Dalam Hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang- undang agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 4 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu, Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” yang lengkapnya berbunyi, ”Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi, “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945; 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, dan Pasal 347 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: 5 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.” 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. ● Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 6. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan (Bukti-P3 sampai Bukti-P6); 6 7. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu berpartisipasi dan bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); 8. Bahwa Pemohon I pada Pemilu 2019 yang lalu adalah KPPS di TPS Nomor 024, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS (Bukti-P4); 9. Bahwa Pemohon II pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPK di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang dibuktikan dengan salinan Surat Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK (Bukti-P3); 10. Bahwa Pemohon III pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Sukmajaya (Bukti-P5); 11. Bahwa Pemohon IV pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPS di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Sukmajaya (Bukti-P6); 12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia adalah pemilik kedaulatan yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Posisi dan kedudukan Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan, ketika merasakan kerugian dengan berlakunya sebuah undang-undang, dalam hal ini UU a quo yang potensial menimbulkan kerugian konstitusional pemohon ketika berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu Para Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam permohonan ini; 13. Bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 para Pemohon sebagai warga negara diberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Atas hak dan jaminan dari konstitusi tersebut, ketika para Pemohon berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, yang menurut para Pemohon, ketentuan UU a 7 quo telah membuat pekerjaan yang tidak manusiawi dan rasional kepada para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu. Dalam konteks tersebut, para Pemohon yakin, bahwa ini tidak hanya dirasakan oleh para Pemohon, tetapi sebagian besar penyelenggara ad hoc yang menjalani penyelenggaraan pemilu dengan format lima kotak; 14. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 juga memberikan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif bagi setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Menurut para Pemohon, kedudukan para Pemohon sebagai warga negara untuk memperjuangkan hak, dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Namun, dengan adanya ketentuan UU a quo, upaya itu menjadi tidak bisa dilakukan, karena sistem keserentakan pemilu lima kotak membuat beban penyelenggara yang sangat berat, dan potensial merusak upaya untuk membangun demokrasi, bangsa, dan negara; 15. Bahwa keikutsertaan Pemohon I sampai Pemohon IV sebagai penyelenggara pemilu berangkat dari itikad baik para Pemohon untuk berpartisipasi di dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Bentuk partisipasi dan kontribusinya para Pemohon dilakukan dengan menjadi penyelenggara ad hoc pada Pemilu 2019 lalu untuk menjaga dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil; 16. Bahwa setelah para Pemohon berpartisipasi dan bekerja sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2019, menurut para Pemohon terdapat persoalan yang sangat penting dan mendasar terkait beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, yang sangat berat, tidak rasional, dan tidak layak. Para Pemohon kemudian mengalami kerugian konstitusional akibat beban kerja yang tidak manusiawi pada Pemilu 2019 lalu, melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945; 17. Bahwa menurut para Pemohon, beban yang sangat berat dan tidak rasional tersebut, disebabkan oleh penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang 8 bersamaan, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Format tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 347 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 18. Bahwa pengalaman Pemohon I pada Pemilu 2019, merasakan betul bagaimana pekerjaan dan tugas dari KPPS dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya dilaksanakan pada hari H pemungutan suara saja. Khusus untuk petugas KPPS, sudah mulai bertugas paling tidak sejak H-3 sebelum hari pemungutan suara. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan mulai dari proses penerimaan dan pengamanan logistik pemilu, dan membangun lokasi TPS. Pada hari berikutnya, langsung secara berturut-turut menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara untuk lima jenis surat suara sekaligus; 19. Bahwa bagi KPPS, tugas dan beban kerja yang sangat berat itu sebetulnya terletak pada pada fase penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan diperpanjang pada hari berikutnya, paling lambat hingga pukul 12.00 waktu setempat, dengan syarat, proses penghitungan dilaksanakan tanpa jeda. Ketentuan dapat diperpanjang pada hari berikutnya hingga pukul 12.00, dengan syarat dilakukan tanpa jeda, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019; 20. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I, bertugas sebagai KPPS pada Pemilu 2019 sangat melelahkan dan beresiko secara kesehatan. Pada Pemilu 2019 yang lalu, Pemohon I sudah mulai menyiapkan lokasi TPS dan mengamankan logistik pemilu sejak H-3 menjelang hari pemungutan suara. Selanjutnya pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019, Pemohon I yang juga bertugas sebagai Ketua KPPS melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pukul 04.00 Wib tanggal 18 April 2019. Aktivitas pekerjaan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan adil, nyaris dilaksanakan tanpa henti selama 4 hari berturut-turut. Suatu rangkaian aktivitas, pekerjaan, dan tekanan yang sangat berat yang dirasakan oleh Pemohon I; 21. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I sebagai anggota KPPS, yang menyebabkan waktu pekerjaan penghitungan suara menjadi begitu panjang dan lama adalah ketika pemilu legislatif, khususnya Pemilu DPRD Provinsi 9 dan DPRD Kabupaten juga disertakan bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Artinya, beban kerja yang sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukanlah persoalan teknis dan manajemen pemilu belaka, melainkan menurut pemohon, ini adalah persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakkan pemilu yang diatur di dalam UU a quo; 22. Bahwa menurut Pemohon I, keikutsertaan warga negara, dalam hal ini adalah pemohon dalam penyelenggaraan pemilu sebagai anggota KPPS, perlu dilindungi oleh negara, agar dapat dilaksanakan secara rasional, beban kerja yang tetap manusiawi, dan partisipasi tersebut dapat berujung dengan adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil; 23. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, karena Pemohon I merupakan Petugas KPPS di TPS 024, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta pada Pemilu 2019 lalu. Dengan pengalaman tersebut, dan keinginan kuat dari Pemohon I untuk berpartisipasi kembali di pemilu mendatang, Pemohon I akan kembali menjadi penyelenggara pemilu di Pemilu 2024, baik untuk tingkat KPPS, PPS atau PPK; 24. Bahwa Pemohon II pada Pemilu 2019 yang lalu bertugas sebagai PPK di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Sebagai anggota PPK,tugas Pemohon dimulai lebih awal sebelum hari pemungutan suara. Dalam tahapan pemilu, PPK mulai terlibat dari proses pendaftaran pemilih, dan manajemen tahapan pemilu lainnya sebelum hari pemungutan suara; 25. Bahwa Pemohon II dalam tugasnya sebagai PPK juga merasakan bagaimana tugas yang sangat berat ketika mendekati hari pemungutan suara. Konsekuensi pemilu serentak dengan lima jenis surat suara, membuat tugas PPK dalam menjaga dan mengelola logistik pemilu sangat berat. Pengalaman Pemohon II di dalam Pemilu 2019, sejak H-7 sebelum hari pemungutan suara, intensitas pekerjaan penyelenggara sangat tinggi; 26. Bahwa pekerjaan PPK yang juga punya kewajiban untuk melakukan supervisi proses pemungutan dan penghitungan suara, langsung berlanjut ketika akan dilaksanakannya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Banyaknya jenis 10 surat suara yang akan dilakukan rekapitulasi, membuat beban kerja penyelenggara sangat berat, dan memiliki tekanan yang sangat tinggi; 27. Bahwa yang terjadi di Pemilu 2019 ketika menjalankan tugas sebagai PPK, Pemohon II juga sempat mengalami sakit, karena kelelahan dan kurang waktu istirahat. Sehingga pada hari pertama proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Pemohon II tidak dapat mengikuti proses rekapitulasi; 28. Bahwa sebagai anggota PPK di Kecamatan Ngaglik, terdapat satu anggota KPPS yang meninggal dunia di Kelurahan Minomartani, dimana kelurahan ini adalah wilayah kerja dari Pemohon II; 29. Bahwa Pemohon II mengunjungi rumah anggota KPPS yang meninggal dunia di Kelurahan Minomartani, dan mendapatkan informasi bahwa KPPS yang meninggal disebabkan salah satunya akibat kelelahan ketika bertugas sebagai KPPS; 30. Bahwa kedudukan Pemohon II sebagai PPK pada Pemilu 2019 yang lalu, dan merasakan betul bagaimana beratnya beban kerja sebagai penyelenggara ad hoc, dan terdapat pula anggota KPPS di wilayah kerja Pemohon II yang meninggal, Pemohon II berharap format keserentakkan pemilu lima kotak, seperti tahun 2019 tidak diulangi lagi, untuk memastikan agar beban kerja penyelenggara pemilu, terutama di tingkat PPK, PPS, dan KPPS bisa lebih masuk akal dan rasional; 31. Bahwa keikutsertaan Pemohon II sebagai anggota PPK pada Pemilu 2019 yang lalu, dan Pemohon II juga bertekad dan punya keinginan untuk kembali menjadi penyelenggara Pemilu di tahun 2024, sebagai wujud partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat, dan ikut berkontribusi di dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis 32. Bahwa Pemohon III sebagai PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Pemilu 2019 yang lalu juga merasakan betul bagaimana beratnya beban kerja di dalam penyelenggaraan pemilu dengan format keserentakkan lima kotak; 33. Bahwa salah satu fase yang sangat dirasakan oleh Pemohon III adalah ketika melakukan manajemen logistik pemilu. Seluruh kotak suara yang 11 dikumpulkan di kecamatan, kemudian didistribusikan ke PPS dan sampai ke TPS, itu sangat memakan waktu dan melelahkan; 34. Bahwa Pemohon III sebagai PPK mesti memastikan logistik aman, kemudian dapat terdistribusi secara baik kepada PPS. Aktivitas tersebut berlangsung hingga tengah malam, mengingat jumlah TPS yang sangat banyak dan kotak suara per TPS yang berjumlah lima kotak suara; 35. Bahwa menurut Pemohon III, persoalan manajemen logistik bukanlah sesuatu yang sepele, apalagi dianggap hanya persoalan teknis saja. Sebab, jika manajemen logistik ini tidak dilaksanakan secara hati-hati, dan tidak menghitung kondisi setiap wilayah secara benar, ini akan membahayakan kejujuran dan keadilan pemilu, sebab logistik adalah kanal utama untuk mengejewantahan suara rakyat di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu; 36. Bahwa Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, karena Pemohon III merupakan Petugas PPK Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pemohon III juga bertekad akan kembali berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu di tahun 2024, sebagai wujud partisipasi warga negara dalam mensukseskan proses pemilu yang merupakan salah satu wujud negara hukum dan demokrasi Kita; 37. Bahwa Pemohon IV di dalam Pemilu 2019 yang lalu bertugas sebagai PPS juga merasakan beban yang sangat berat di dalam penyelenggaraan pemilu. Beban berat itu dirasakan di dalam manajemen logistik pemilu, pemungutan penghitungan suara, sampai pada rekapitulasi suara terhadap pemilu yang dilaksanakan secara lima kotak; 38. Bahwa pengalaman Pemohon IV di dalam Pemilu 2019 proses distribusi logistik pemilu dari kecamatan ke TPS-TPS yang mesti dikawal oleh PPS berjalan dengan terlambat, melelahkan, dan waktu pekerjaan yang sangat lama. Menurut Pemohon IV, ini disebabkan oleh jumlah kotak suara yang banyak untuk satu kali pemilihan, seperti halnya pemilu lima kotak pada Pemilu 2019 yang lalu; 39. Bahwa sebagai PPS di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Pemilu 2019 yang lalu terdapat 173 TPS. Artinya, karena Pemilu 2019 dilaksanakan dengan lima kotak, ada sekitar 865 kotak suara yang 12 pendistribusiannya mesti dikawal oleh Pemohon IV beserta dengan dua rekannya sebagai PPS, dalam waktu yang juga sangat singkat; 40. Bahwa menurut Pemohon IV, besarnya beban kerja dari penyelenggaraan Pemilu 2019, membuat penyelenggara pemilu menjadi hilang fokus, sebab tenaga penyelenggara pemilu tersedot habis selama tiga hari berturut-turut. Akibatnya beberapa kesalahan yang terjadi di dalam kerja penyelenggara pemilu menimbulkan protes dan memberikan tekanan serius kepada penyelenggara, sehingga mentalitas penyelenggara juga menjadi terganggu. Apalagi, proses penghitungan dan rekapitulasi di level penyelenggara ad hoc, adalah ujung tombak dari hasil pemilu yang akan menentukan siapa peserta pemilu yang akan terpilih; 41. Bahwa menurut Pemohon IV, beratnya beban kerja ini menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu menjadi jatuh sakit, bahkan meninggal dunia; 42. Bahwa di Kecamatan Sukmajaya, terdapat satu orang anggota KPPS yang meninggal dunia atas nama Ahmad Rosidi. Almarhum Ahmad Rosidi memang bukan KPPS di PPS tempat Pemohon IV bekerja. Tetapi, administrasi rumah sakit hingga pengajuan santunan ke KPU almarhum, diurus oleh Pemohon IV; 43. Bahwa menurut Pemohon IV, sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Abadijaya, para penyelenggara di daerah tersebut menyampaikan keluhan kepadanya. Para penyelenggara tersebut mengutarakan bahwa tidak lagi berani ambil resiko untuk menjadi penyelenggara pemilu di berbagai level baik PPK, PPS, maupun KPPS, bila Pemilu 2024 masih menggunakan format pemilu serentak lima kotak; 44. Bahwa Pemohon IV memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, karena Pemohon IV merupakan Petugas PPS Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di samping itu, Pemohon IV yang merupakan tokoh masyarakat di lingkungannya sehingga pada Pemilu 2024 nanti, Pemohon IV akan kembali berpartispasi sebagai penyelenggara pemilu, sebagai wujud kepedulian terhadap proses demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan jujur dan adil; 45. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah, selain berkaitan langsung dengan kedudukan Para Pemohon 13 sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2019 yang lalu, dan bertekad pula akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di baik di level KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2024 nanti, juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya terkait dengan beban kerja penyelenggara pemilu ad hoc di seluruh wilayah Indonesia, untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, khususnya KPPS, PPS, dan PPK, pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, yang punya kaitan langsung agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai dengan daulat rakyat, pemilu yang jujur, adil, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang lebih rasional, layak, dan manusiawi; 46. Berdasarkan uraian argumentasi diatas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU a quo terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN ✔ Ruang lingkup pasal yang diuji Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap pasal- pasal dibawah ini: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” ; 2. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” 2) Dasar Konstitusional yang digunakan 1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; 14 3. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 4. Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” ✔ Argumentasi Permohonan ● Tentang Perbedaan Landasan Konstitusional Permohonan yang Diajukan Para Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya 1. Bahwa permohonan berkaitan dengan ketentuan keserentakkan pemilu di dalam UU a quo bukanlah yang pertama kali diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah; 2. Bahwa sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh para Pemohon, terddapat dua kali pengujian berkaitan dengan norma keserentakkan pemilu yang terdapat di dalam UU a quo, yakni perkara Nomor 37/PUU- XVII/2019 yang diajukan oleh Arjuna Pemantau Pemilu dan Pena Pemantau Pemilu dan perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); 3. Bahwa berkaitan dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Kemudian, selain Pasal 60 ayat (1), terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”; 15 4. Bahwa perbandingan pasal yang diuji, dan dasar dasar konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon dengan permohonan sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel. 1 Perbandingan Dasar Konstitusional Para Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya Permohonan No. 16/PUU-XIX/2019 Permohonan Nomor 55/PUU- XVII/2019 Permohonan Nomor 37/PUU- XVII/2019 Pemohon - Akhid Kurniawan, Petugas KPPS TPS No. 024, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY - Dimas Permana Hadi, Petugas PPK Ngaglik, Sleman, DIY - Heri Darmawan, Petugas PPK Sukmajaya, Kota Depok - Subur Makmur, Petugas PPS Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Sdri. Titi Anggraini. - Arjuna Pemantau Pemilu - Pena Pemantau Pemilu Landasan Konstitusion al Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 Alasan- Alasan Permohonan - Keadaan Hukum Baru Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 - Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tidak Memberikan Penguatan Terhadap Sistem Presidensial - Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tak Sesuai dengan - Mengubah pendirian Mahkamah terkait Pemilu Serentak - Pemilu Serentak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 16 - Beban Berat Penyelenggara Pemilu - Membatasi Pilihan Format Keserentakkan dengan Menarik Keluar DPRD dari Pemilu Serentak - Tawaran Desain Penataan Pemilu Serentak Asas Pemilu di dalam Undang- Undang Dasar 1945 - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang Tidak Sesuai dengan Tujuan dengan Penguatan Pemerintahan Daerah dengan beban kerja yang tidak manusiawi - Penyelenggara an Pemilu Serentak juga tidak efisien karena memakan anggaran yang besar. 5. Bahwa dari tabel diatas, terlihat jelas, bahwa dasar konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon, tidak ada yang sama dengan perkara- perakara sebelumnya. Di dalam permohonan ini yang menjadi landasan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon adalah adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal-pasal tersebut berbeda dengan pasal yang dijadikan landasan konstitusional pada Permohonan dengan Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019, yang menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dasar konstitusional juga jauh berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh permohon dalam perkara 37/PUU-XVII/2019, yang menggunakan Pasal 28G, Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945; 6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, juga memiliki materi pokok perkara yang berbeda dengan Permohonan Nomor 55/PUU- XVII/2019, karena alasan permohonan yang dilakukan Para Pemohon mengenai kelelahan yang sangat berat yang dialami oleh Para Pemohon akibat format Pemilu Serentak Lima Kotak berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan keadaan hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Selain itu, di dalam permohonannya para Pemohon juga menggunakan argumentasi untuk membatasi kembali pilihan format keserentakkan pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. 17 Selain itu, di dalam permohonan ini pula, para Pemohon menjabarkan usulan disain keserentakkan pemilu, jika Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipisahkan dari pemilu nasional (DPR, DPD, dan Pemilu Presiden). Sedangkan dalam permohonan nomor 55/PUU- XVII/2019, alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan desain pemilu serentak lima kotak yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial, tidak sesuai dengan asas pemilu di dalam UUD NRI 1945, dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang tidak sesuai dengan tujuan penguatan Pemerintahan Daerah. Perbedaan argumentasi permohonan juga terlihat dari nomor perkara 37/PUU- XVII/2019 yang mengkonstruksikan perubahan pendirian Mahkamah terkait keserentakan pemilu, kemudian argumentasi terkait beban kerja, dan penyelenggaraan pemilu serentak yang tidak efisien karena memakan anggaran yang besar; 7. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011, tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan nebis in idem. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, dua hal penting: 1) Kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh para Pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari pemohon; 2) Daftar dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan kepada oleh pemohon terdahulu dengan pemohon saat ini tidak sama daftarnya, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional pemohon adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan 18 dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon. Di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas, bahwa pemohon a quo menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam tabel. 1. ● Tentang Keadaan Hukum Baru Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 1. Bahwa setelah Pemilu 2019 selesai dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan format keserentakkan pemilu, terdapat banyak sekali catatan dan evaluasi terhadap desain keserentakkan pemilu. Evaluasi disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga pemilih dan kelompok civil society; 2. Bahwa salah satu evaluasi penting terhadap format keserentakkan pemilu serentak, diwujudkan dengan meninjau kembali konstitusionalitas pemilu serentak, dengan diajukannya ketentuan pemilu serentak ke Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah pernah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019, dan sudah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2020 melalui persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Para Pihak; 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa jika membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, sesungguhnya terdapat keadaan hukum baru, khususnya berkaitan dengan penentuan format keserentakkan pemilu di Indonesia, yang diatur di dalam UU a quo; 6. Bahwa keadaan hukum baru tersebut adalah, adanya lima hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang di dalam memutuskan model pemilu serentak yang akan dipilih dalam ketentuan hukum pemilu 19 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.16], di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019: “Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan diatas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun, demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang- undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; (5) tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. 7. Bahwa pertimbangan hukum MK diatas, menurut para Pemohon sesungguhnya bermakna reflektif terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019, yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak, dimana pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif, yakni DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 8. Bahwa menurut Para Pemohon setelah MK membacakan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, di dalam memutuskan format keserentakkan pemilu yang akan dipilih, pembentuk undang-undang secara kumulatif wajib untuk memperhatikan lima hal yang disebutkan oleh MK di dalam 20 pertimbangan hukum pada paragraf [3.16] Putusan MK Nomor 55/PUU- XVII/2019, sebagaimana Para Pemohon kutip di dalam poin 5 di atas; 9. Bahwa sekalipun pembentuk undang-undang akan memilih format keserentakkan pemilu yang sama dengan model pada pelaksanaan Pemilu 2019, pembentuk undang-undang wajib untuk melakukan lima hal, untuk memastikan agar format keserentakkan pemilu merupakan model yang melindungi kedaulatan rakyat dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil; 10. Bahwa pada perjalanannya kemudian, menurut para Pemohon, pembentuk undang-undang belum melakukan apa yang diputus oleh Mahkamah, dalam memutuskan model pemilu serentak, yang nanti akan dilaksanakan pada pelaksanaan pemilu terdekat, yakni tahun 2024; 11. Bahwa beberapa hal mendasar yang diamanatkan oleh Mahkamah, seperti partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, melakukan simulasi sebelum pelaksanaan pemilu serentak efektif dilaksanakan, serta memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaan pemilu serentak tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, menurut para Pemohon belum dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang; 12. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang dengan tidak merevisi UU a quo, paling tidak ini dikonfirmasi dengan dikeluarkannya RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dalam Rapat Kerja Badan Legislatif DPR RI, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, pada hari Selasa, 9 Maret 2021, telah mencapai kesepakatan. Dalam kesepakatannya, Rapat Kerja tersebut akhirnya menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Tahun 2021; 13. Bahwa alasan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk tidak jadi melakukan revisi terhadap format keserentakkan pemilu karena 21 menganggap bahwa UU a quo sudah cukup baik untuk dilaksanakan. Padahal, alasan untuk memilih keserentakkan pemilu, tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa ketentuan di dalam UU a quo masih menjadi ketentuan yang cukup baik untuk dilaksanakan, melainkan memerlukan kajian, simulasi, serta pelibatan pihak secara meluas, untuk menghitung model pemilu serentak mana yang akan dipilih dalam menyelenggarakan pemilu serentak ke depannya, sebagaimana amanah Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019; 14. Bahwa pembentuk undang-undang akan kembali melaksanakan pemilu serentak seperti Pemilu 2019, tanpa didahului dengan kajian yang mendalam dan komprehensif, tanpa melakukan simulasi dan menghitung segala implikasi teknis, tanpa melibatkan partisipasi pihak secara luas, untuk memastikan pilihan format keserentakkan yang memudahkan pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, tentu saja ketentuan di dalam UU a quo, khususnya terkait dengan keserentakkan pemilu menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945; 15. Bahwa secara singkat, para Pemohon memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan manusiawi, dimana dalam hal ini, konteksnya adalah ketika Para Pemohon bekerja dan berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc di dalam proses pemilu. Para Pemohon sebagai penyelenggara ad hoc pada Pemilu 2019 lalu, juga berhak untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya dalam menjaga jalannya pemilihan umum yang berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. keseluruhan hak konstitusional para Pemohon ini dengan jelas dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2), UUD NRI 1945, dan potensial akan hilang jika ketentuan UU a quo tidak dibatalkan oleh Mahkamah; 16. Bahwa berdasarkan hak-hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 tersebut, akibat tidak adanya evaluasi secara serius dan pembahasan RUU Pemilu yang tidak dilanjutkan oleh para pembentuk undang-undang sebagaimana uraian di atas, maka hak-hak konstitusional pemohon menjadi dirugikan; 22 ● Tentang Beban Berat Penyelenggara Pemilu 17. Bahwa penyelenggaraan pemilu serentak, utamanya untuk pemilihan Presiden, DPR, dan DPD adalah upaya untuk memastikan penguatan sistem presidensial dengan pendekatan penataan jadwal pemilihan umum; 18. Bahwa upaya untuk terus menguatkan sistem penyelenggaraan pemilu serentak, dengan tujuan memperkuat sistem presidensial, mesti juga sejalan dengan upaya rasionalisasi dan memastikan beban kerja penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu; 19. Bahwa pilihan format keserentakkan pemilu, mesti secara cermat menghitung beban kerja penyelenggara pemilu di semua level, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat TPS sekalipun; 20. Bahwa rasionalisasi beban kerja penyelenggara adalah upaya mendasar untuk memastikan dua hal: Pertama, memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas pemilu, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum sebagaimana eksplisit disebutkan di dalam UUD NRI 1945, dan Kedua, memastikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi warga negara, yang berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di semua level, yang hal ini juga dilindungi oleh UUD NRI 1945; 21. Bahwa merujuk data yang disampaikan oleh KPU RI, dimana terdapat 894 jiwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, serta 5.175 anggota KPPS yang sakit akibat kelelahan, tentu saja menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa format keserentakkan pemilu membutuhkan perbaikan dan penataan yang menitikberatkan kepada rasionalisasi beban penyelenggara pemilu; 22. Bahwa para Pemohon yang memiliki pengalaman dan perjalanan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai level yang berbeda, merasakan betul, bahwa format keserentakkan pemilu, yang dipilih tanpa didahului adanya kajian yang mendalam, serta simulasi yang detail, terutama berkaitan dengan beban penyelenggara, berakibat kepada 23 bobot tugas penyelenggara pemilu menjadi sangat berat dan tidak rasional; 23. Bahwa salah satu beratnya beban tugas penyelenggara pemilu yang dapat para Pemohon gambarkan adalah mengelola proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang menjadi salah satu tumpuan utama suara rakyat di dalam proses pemilu; 24. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan dapat diperpanjang hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya, sepanjang tidak ada jeda, membuat bobot tugas dan rasionalisasi beban kerja penyelenggara sangat ditentukan oleh jenis pemilihan yang dilaksanakan pada satu hari yang sama; 25. Bahwa dengan tetap digabungkannya seluruh jenis pemilu legislatif, mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pemilu Presiden, menurut Para Pemohon, akan kembali mengulang berbagai persoalan yang sama, antara lain: beban kerja KPPS sangat berat, sehingga berakibat anggota KPPS kelelahan, sakit, bahkan meninggal dunia. Hal lainnya, pilihan format keserentakan pemilu lima kotak akan membuat penyelenggara pemilu di berbagai level kesulitan untuk mengatur dan memastikan setiap teknis jenis pemilihan berjalan dengan baik, terutama untuk tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai fase yang menentukan kedaulatan rakyat dapat dilindungi dengan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil; 26. Bahwa menurut penelitian lintas disiplin UGM, yang mengambil sampel TPS-TPS di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan teknik cluster random sampling, penyebab meninggal dan sakitnya petugas KPPS pada Pemilu 2019 adalah beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya, kemudian ikut meningkatkan resiko kematian. Dalam penelitian tersebut, sebesar 80% petugas menilai bahwa tuntutan pekerjaan penyelenggaraan pemilu tergolong tinggi. Bahkan 74% petugas mengaku mengalami kelelahan dalam kategori sedang hingga tinggi. Selain itu, menurut penelitian tersebut, manajemen krisis tidak bekerja secara efektif, sehingga penyelenggara pemilu di lapangan tidak 24 mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terdapat kejadian-kejadian luar biasa, semisal kematian atau petugas jatuh sakit; 27. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menghindari beban berat penyelenggara, serta berbagai persoalan teknis dari penyelenggaraan pemilu, Mahkamah memerintahkan, dalam menentukan format keserentakkan pemilu, pembentuk undang-undang wajib untuk berhati- hati, dan wajib pula untuk memperhatikan lima hal, sebagaimana dikutip di dalam Paragraf paragraf [3.16], di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019, terutama bagian yang mengatakan, pentingnya menghitung setiap implikasi teknis dari pilihan keserentakkan, yang tentu hal tersebut hanya bisa didapatkan dengan melakukan kajian dan simulasi yang berulang dan hati-hati; 28. Bahwa dengan adanya pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang memerintahkan agar adanya simulasi, serta pembahasan untuk memilih format keserentakkan lebih awal, dan memastikan kemudahan pemilih atas pilihan keserentakkan pemilu menunjukkan bahwa, pilihan format keserentakkan pemilu yang berdampak pada beban kerja penyelenggara, bukanlah persoalan implementasi dari undang-undang, atau hanya persoalan teknis belaka. Melainkan, merupakan persoalan konstitusionalitas norma, dan persoalan terpenuhinya prinsip kedaulatan rakyat, serta demokrasi negara hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945; 29. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan tidak dilakukannya kajian mendalam, pelibatan dan partisipasi pihak secara meluas, simulasi dan perhitungan beban penyelenggara, serta perhitungan kemudahan pemilih dalam memberikan hak suara, ketika para pembentuk undang-undang serta merta memilih kembali fomat keserentakkan pemilu lima kotak, sebagaimana diatur di dalam UU a quo, menurut para Pemohon, telah membuat ketentuan di dalam UU a quo, bertentangan dengan UUD NRI 1945; ● Membatasi Pilihan Format Keserentakkan dengan Menarik Keluar DPRD dari Pemilu Serentak 25 30. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, Mahkamah Konstitusi di dalam paragraf [3.16] mengatakan bahwa: “Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan sistem pemerintahan presidensil; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakkan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945, yaitu: 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota; 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden 31. Bahwa berkaitan dengan format keserentakkan mana yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah memberikan prasyarat yang juga sangat jelas, yakni menghitung betul setiap implikasi teknis dari setiap format keserentakkan, dan memastikan agar pilihan keserentakkan tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Hal ini juga yang dijabarkan oleh Mahkamah di dalam paragraf [3.16] Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang juga telah para Pemohon kutip pada bagian sebelumnya; 26 32. Bahwa menurut para Pemohon, tindakan para pembentuk undang- undang yang tetap memutuskan memilih format keserentakkan pemilu lima kotak, yakni Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di satu hari yang bersamaan, tanpa didahului oleh kajian yang simulasi yang detail, akan membuat beban penyelenggara pemilu tetap menjadi sangat berat, dan berpotensi akan membuat proses penyelenggaraan pemilu menjadi tidak berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah; 33. Bahwa salah satu fokus utama yang akan menentukan beban penyelenggara pemilu, dan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu adalah, seberapa banyak jenis pemilu legislatif yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kerumitan yang berbeda, antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; 34. Bahwa salah satu wujud dari beban berat dari penyelenggaraan pemilu yang menggabungkan empat jenis pemilu legislatif di waktu yang bersamaan, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sangat dirasakan oleh Para Pemohon, khususnya ketika menyelenggarakan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara; 35. Bahwa menurut para Pemohon, untuk memastikan agar kualitas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga, daulat rakyat dapat dilindungi dalam proses pemilu, memberikan batasan konstitusional, agar empat jenis pemilu legislatif tidak digabungkan dalam waktu yang bersamaan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan; 36. Bahwa menurut para pemohon, dalam pengalaman praktik penyelenggaraan pemilihan umum, hampir tidak mungkin manajemen pelaksanaan pemilu dapat dilakukan dengan baik, jika empat jenis pemilu legislatif masih digabungkan dalam waktu yang bersamaan. Aspek utama yang menjadi perhatian serius adalah tahapan distribusi logistik, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Tentu saja tahapan yang lain juga akan terdampak, dan sama penting dan berat tantangannya di dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu; 27 37. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah perlu melakukan penelusuran kembali terhadap Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, khususnya untuk pendekatan beban penyelenggara, dan segala implikasi teknis atas opsi- opsi format keserentakkan pemilu, yang diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dimana menghitung beban penyelenggara ini yang belum dilakukan secara komprehensif dan hati- hati oleh penyelenggara pemilu dalam menentukan model keserentakkan pemilu untuk Pemilu 2024; 38. Bahwa menurut para Pemohon, menata format keserentakkan pemilu masih dapat dilakukan, apalagi dengan pendekatan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu yang akan dapat diwujudkan dengan rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu, sepanjang tidak mengubah dan tetap menjaga prinsip keserentakkan untuk Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden; ● Tentang Desain Penataan Keserentakkan Pemilu Ke Depan 39. Bahwa menurut para Pemohon, merujuk pada Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019, benar Mahkamah sudah secara terbatas memberikan model keserentakkan pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang; 40. Bahwa model keserentakkan pemilu yang diminta oleh para Pemohon, yakni tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu serentak nasional (Presiden, DPR, DPD) juga sudah disebutkan oleh Mahkamah sebagai salah satu opsi keserentakkan pemilu di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019. Dari enam model yang disebutkan oleh Mahkamah, model keserentakkan yang tidak menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat pada opsi kedua “Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; opsi keempat Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 28 opsi kelima Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota; 41. Bahwa dari opsi keserentakkan pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah, masih terdapat dua opsi yang memungkinkan kepada pembentuk undang-undang untuk menggabungkan penyelenggaraan Pemilu DPRD Provinsi dengan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu serentak nasional, yakni ada di opsi pertama, dan opsi ketiga, serta terbuka pula kemungkinan penggabungan Pemilu DPRD dengan pemilu serentak nasional itu dengan model turunan dari opsi keenam, yang relatif lebih terbuka; 42. Bahwa dengan masih terbukanya kemungkinan menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetap membuka kemungkinan terjadinya beban berat bagi penyelenggara ad hoc, dalam hal ini dalam para Pemohon ketika nanti akan berpartisipasi di dalam sebagai penyelenggara pemilu; 43. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menelusuri kembali opsi keserentakkan yang telah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019, dengan menimbang dengan sungguh, terkait beban penyelenggara ad hoc, yang tetap akan berat, jika opsi menggabungkan pemilu nasional dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dibatasi; 44. Bahwa dengan permohonan ini, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengubah pendirian Mahkamah, terkait opsi keserentakkan pemilu menjadi piihan sebagai berikut: 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 2) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 29 3) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota; 4) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, dan tidak menyerentakkan pelaksanaan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan anggota DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden 45. Bahwa dengan penataan keserentakan pemilu yang disampaikan oleh para Pemohon diatas, desain keserentakan Pemilu 2024 mendatang, hanya untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD secara bersamaan. Sementara itu, pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan tahapan pemilihan pada jadwal yang berbeda; 46. Bahwa penentuan jadwal penyelenggaraan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat merujuk pada opsi keserentakan pemilu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pada putusan tersebut, terdapat beberapa pilihan yang rasional guna meringankan beban para penyelenggara sekaligus mempertahankan desain keserentakan presiden, DPR, dan DPD; 47. Bahwa pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui format Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Format tersebut dapat dilaksanakan dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD pada Pemilu Nasional pada tahun 2024; Untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019, yang masa jabatannya habis di tahun 2024, masa jabatannya dapat diperpanjang sampai tahun 2026; 48. Bahwa di tahun 2026, pelaksanaan Pemilu DPRD, dapat pula diserentakkan dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan memperhatikan pula masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pelaksanaan keserentakan secara nasionalnya juga akan dilaksanakan di tahun 2026; 30 49. Bahwa dengan jalan keluar dari disain keserentakkan pemilu ini, menurut Para Pemohon adalah sebagai berikut: 1) Pemilu Nasional (DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan di tahun 2024; 2) Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuain masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026; 3) Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan, dengan masa jabatan sampai tahun 2026; 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024, diperpanjang hingga tahun 2026, dengan hitungan, jika kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 periode; 5) Pemilu Tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota bersamaan dengan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 6) Skenario lain, sepanjang tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu nasional; 50. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan para Pemohon memberikan jarak waktu selama 2 tahun antara pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan penyelenggaraan pemilu daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk memperkuat tiga aktor utama penyelenggara pemilu, yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih. Pertama, pemisahan jadwal pemilu ini akan membuat beban kerja penyelenggara lebih terbagi, rasional, dan manusiawi. Dampaknya tentu saja kerja-kerja penyelenggara bisa lebih professional, sekaligus memberikan kontrol yang jauh lebih kuat terhadap kerja penyelenggara pemilu. Kedua, bagi partai politik atau peserta pemilu, waktu dua tahun akan memberikan waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi internal dan melakukan penataan organisasi setelah melewati satu fase pemilu. Dan 31 ketiga untuk pemilih, waktu dua tahun akan memberikan kesempatan pemilih lebih rasional dalam memilih, dan memberi kesempatan pemilih dalam menilai pilihannya terhadap pemilu nasional, dan bisa memberikan apresiasi atau koreksi pada pemilu lokal; 51. Bahwa penataan jadwal pemilu dengan jarak dua tahun antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal penting dilakukan agar konsisten dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang telah dibuat permanen dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota; 52. Bahwa terkait perlunya perpanjangan masa jabatan terhadap jabatan politik tertentu, hal tersebut merupakan sebuah keputusan yang dapat dilakukan sepanjang ditetapkan jauh-jauh hari, dan tidak mengurangi hak dari orang yang memegang jabatan politik tersebut. Lagi pula, perpanjangan masa jabatan atau pemotongan masa jabatan, sudah pernah dilakukan Indonesia di masa transisi, seperti hasil Pemilu 1971, yang kemudian baru dilaksanakan pemilu kembali pada tahun 1977. Termasuk juga hasil Pemilu 1997, masa jabatannya dipersingkat, karena dilaksanakannya Pemilu 1999; 53. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah tetap menyerahkan penentuan pilihan format keserentakan pemilu kepada pembentuk undang-undang, tetapi dengan tidak lagi memberikan opsi, menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, yang pertimbangan ini juga dikutip oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, terdapat empat alasan Mahkamah di dalam mengubah pendiriannya dari Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD NRI 1945, (3) efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas; 54. Bahwa terkait dengan permohonan dari para Pemohon akan mengubah pendirian Mahkamah dari apa yang sudah diputus dari Putusan Nomor 32 55/PUU-XVII/2019, menurut Para Pemohon, sesuai dengan apa yang sudah disebutkan pula oleh Mahkamah di dalam paragraf [3.15.3] Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, ”Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial”. Lebih lanjut juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 paragraf [3.19] yang menyatakan: “Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal- soal yang berkait dengan konstitusi (hlm. 63). 55. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan yang dibawa oleh para Pemohon kepada Mahkamah adalah persoalan konstitusionalitas norma, dalam memastikan daulat rakyat, dan terpenuhinya prinsip pemilu yang luber dan jurdil, serta terjaminnya keselamatan warga negara yang berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini proses pemilu dapat terjamin prinsip-prinsip penyelenggaraan yang luber dan jurdil; 56. Bahwa berdasarkan uraian di atas, berlakunya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan beban kerja yang sangat berat terhadap para penyelenggara ad hoc, terutama para Pemohon, sehingga para Pemohon mengalami kelelahan berat yang berdampak pada kesehatannya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945; 57. Bahwa selain menyebabkan kelelahan yang berat dan dampak kesehatan yang serius, akibat berlakunya Pasal a quo, Penyelenggara ad hoc terutama Para Pemohon juga kesulitan dalam menjamin terciptanya Pemilu yang sesuai asas Luber Jurdil, karena format keserentakan pemilu yang ditentukan berimplikasi pada tata kelola pemilu yang sangat rumit dan kualitas pemilu yang buruk. Kualitas pemilu yang buruk dan tidak 33 dapat dikelola dengan baik, selain tidak bisa menjamin terlaksananya asas Luber Jurdil, juga berdampak pada derajat keterwakilan yang rendah, sehingga tidak dapat menjamin kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi. Oleh karenanya, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945; ● Tentang Pentingnya Permohonan Ini Menjadi Prioritas bagi Mahkamah 58. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo tidak direvisi oleh pembentuk undang-undang, yang menurut Para Pemohon, alasan tidak melakukan revisi telah tidak memenuhi syarat atau kualifikasi di dalam menentukan format keserentakkan pemilu sebagaimana diamanhakan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Hal ini pula yang telah Para Pemohon uraikan di bagian awal permohonan ini; 59. Bahwa keputusan politik dari pembentuk undang-undang, menurut para Pemohon berimplikasi serius terhadap konsitusionalitas norma keserentakkan pemilu di dalam UU a quo, terutama berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu serentak terdekat, yakni Pemilu tahun 2024; 60. Bahwa format pemilu yang nanti akan dilaksanakan pada 2024 akan menggunakan format keserentakan pemilu lima kotak, yang sama dengan Pemilu 2019. Format tersebut berpotensi merugikan para Pemohon dan penyelenggara ad hoc lainnya, mengingat para Pemohon berniat kembali akan berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024; 61. Bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara. Panjangnya tahapan pemilu ini disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan pula di tahun 2024, yakni di Bulan November. Artinya, tahapan pemilu akan dimulai lebih awal, dari biasanya. Dalam rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, yang digelar oleh Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 4 Juni 2021, pemungutan suara Pemilu 2024, diperkirakan akan dilaksanakan di akhir Februari 2024. Artinya, jika merujuk hasil rapat Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu pada 4 Juni 2024, tahapan pemilu diperkirakan akan dimulai pada Januari 2022; 34 62. Bahwa dengan semakin singkatnya waktu menuju dimulainya tahapan pemilu, tentu memastikan format keserentakkan pemilu menjadi sangat penting. Karena permohonan ini akan berdampak langsung kepada disain konstitusionalitas keserentakan pemilu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah, agar permohonan ini bisa menjadi prioritas Mahkamah untuk diperiksa segera; 63. Bahwa penyelenggara pemilu di dalam menyusun alur tahapan pemilu, sepenuhnya juga akan sangat berpengaruh pada disain keserentakkan pemilu. Sesuai dengan permohonan Para Pemohon, yang memonkan agar Mahkamah memberikan tafsir baru terkait keserentakkan pemilu, dimana Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat digabungkan dengan keserentakkan pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD); 64. Bahwa mengingat tahapan pemilu yang cukup panjang akan dilaksanakan mulai Januari 2022 atau 6 (enam) bulan sejak permohonan ini diajukan, penting kiranya Mahkamah memutuskan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagai salah satu prioritas. Hal ini juga dikarenakan kepentingan konstitusional para Pemohon akan dapat dipulihkan, jika permohonan ini dikabulkan dan diperiksa sebagai salah satu prioritas oleh Mahkamah sebelum tahapan pemilu dimulai; 65. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah penting untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, dan para Pemohon juga menyimpulkan ketentuan di dalam UU a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945; IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 35 Dalam Provisi: 1. Menerima permohonan provisi; 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan, karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya: 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; 3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”; 4. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; 36 Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil- adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP-el dan Surat Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK (Pemohon Dimas Permana Hadi); 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP-el dan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS (Pemohon Akhid Kurniawan); 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP-el dan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Sukmajaya (Pemohon Heri Darmawan); 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP-el dan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Sukmajaya (Pemohon Subur Makmur); Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H., Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si., dan Dr. Kris Nugroho, M.A., yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Titi Anggraini, S.H., M.H. Pendahuluan Merupakan sebuah keniscayaan bahwa selama era reformasi, pemilu Indonesia terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam hampir keseluruhan aspek penyelenggaraannya. Mulai dari kerangka hukum yang semakin tegas, 37 kelembagaan yang makin kokoh, maupun instrumen keadilan elektoral yang didesain lebih komprehensif. Namun, di tengah dinamika dan berbagai kemajuan elektoral yang ada, pemilu Indonesia masih menyisakan anomali dan patologinya tersendiri. Hal yang pada dasarnya terjadi sebagai konsekuensi atas pilihan penjadwalan pemilu yang telah diputuskan oleh pembuat undang-undang. Pilihan penjadwalan pemilu yang pada praktiknya lantas mengakibatkan kompleksitas dan kerumitan teknis luar biasa sehingga mendistorsi upaya untuk mewujudkan pemilu luber, jurdil, dan demokratis sebagaimana digariskan oleh Konstitusi kita. Sehubungan hal itu, keterangan ini akan disampaikan dengan menekankan pada pokok-pokok penjelasan secara singkat terkait hal-hal yang menjadi sorotan di atas. Meliputi: 1. Kompleksitias pemilu akibat penggabungan pemilu DPRD dalam satu waktu dengan Pemilu DPR. 2. Distorsi pemenuhan asas jujur dan adil sebagai dampak penggabungan pemilu DPRD dengan Pemilu DPR. Kompleksitias pemilu akibat penggabungan pemilu DPRD dengan Pemilu DPR Pada mulanya, pemilu anggota DPRD di Indonesia diselenggarakan dalam waktu yang tersebar dan tidak serentak dengan pemilu untuk memilih anggota DPR. Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia, diselenggarakan dua kali, yaitu pada bulan September untuk memilih anggota DPR, dan di bulan Desember untuk memilih anggota Konstituante. Baru setelahnya, secara bertahap pada 1957 dan 1958, setelah terbitnya UU Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diselenggarakan pemilu anggota DPRD di sejumlah wilayah di Indonesia. Pilihan untuk menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara serentak dalam satu hari yang sama, diputuskan pertama kali oleh pembuat undang-undang melalui terbitnya UU No. 15 Tahun 1969 tentang Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 38 Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 1969 selengkapnya menyebutkan bahwa “Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dilakukan serentak berturut-turut dalam satu hari.” Tradisi menyerentakan pemilu anggota DPR dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu hari yang sama ini pun terus berlanjut sampai dengan hari ini. Penggabungan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu hari yang sama, yang dimulai praktiknya pertama kali pada Pemilu 1971, bisa dipahami sebagai keputusan yang tepat dari pembuat undang-undang ketika itu. Mempertimbangkan, pertama, penyelenggaraan pemilu hanya berlangsung untuk pemilu legislatif saja dan tidak ada proses pemilihan langsung lainnya, selain pemilihan kepala desa yang berlangsung pada lingkup yang lebih kecil dan karakter berbeda Kedua, sistem pemilu yang dianut juga sangat sederhana, yaitu sistem pemilu representasi proporsional dengan daftar tertutup (closed list proportional representation). Di mana dalam sistem ini, pemilih hanya perlu mencoblos tanda gambar partai politik peserta pemilu yang ada di surat suara. Ketiga, penggabungan tiga pemilu sekaligus merupakan langkah efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu yang selain menguntungkan dari sisi keuangan negara juga lebih memberikan efektivitas dan kemudahan konsolidasi kelembagaan partai politik dalam melakukan kerja-kerja pemenangan elektoral. Namun, di sisi lain juga tidak terlalu membebani pemilih dalam menyalurkan hak politiknya saat pemungutan suara berlangsung. Selain di masa orde baru, model pemilu legislatif yang dibarengkan dalam satu waktu ini kembali dipilih saat penyelenggaraan pemilu pertama era reformasi, yaitu Pemilu 1999. Pemilu 1999 masih menggunakan pilihan sistem pemilu yang sama, yaitu representasi proporsional daftar tertutup, namun dengan keran terbuka lebar bagi partai-partai politik baru untuk ikut serta menjadi peserta pemilu. Pemilu yang sejak 1977 hanya diikuti 3 partai politik saja, kemudian menjadi sangat dinamis dengan kehadiran 48 partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPR provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota tahun 1999. 39 Banyaknya partai politik peserta pemilu dengan kombinasi sistem pemilu representasi proporsional daftar tertutup masih dalam kapasitas dan kompleksitas yang wajar bagi peserta, penyelenggara, maupun pemilih pada waktu itu. Data hasil Pemilu 1999 menunjukkan terdapat 105.786.661 suara tidak sah atau setara 96,60%. Serta sejumlah 3.708.386 suara tidak sah atau setara 3,4% keseluruhan total angka pengguna hak pilih saat itu (Harun Husein, Pemilu Indonesia, 2014). Data suara tidak sah tersebut masih di bawah rata-rata jumlah suara tidak sah secara global (global average proportion of invalid votes), yaitu kurang dari 4% (aceproject.org, 2010. Lebih lanjut bisa dilihat melalui International IDEA's voter turnout database). Akan tetapi, penggabungan pemilu anggota DPR dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota tersebut menjadi rumit dan kompleks saat pilihan penjadwalan untuk menyelenggarakan pemilu dalam satu hari yang sama dikombinasikan dengan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka (open list proportional representation), sebagaimana terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2004. Di mana pemilih bukan hanya bisa memilih tanda gambar partai politik di surat suara, namun juga bisa memilih langsung calon yang dia kehendaki melalui daftar calon partai politik yang ditampilkan di surat suara. Pemilih selain harus mengenali partai politik peserta pemilu, juga disuguhi daftar calon dalam jumlah cukup banyak karena UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengatur alokasi kursi yang cukup besar per daerah pemilihan, yaitu setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi. Selain itu, dalam proses kerjanya saat penghitungan suara, petugas pemilu bukan hanya harus menghitung perolehan suara yang didapat oleh partai politik saja, namun juga harus menghitung perolehan suara yang diperoleh masing- masing calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Untuk selanjutnya, suara yang mencoblos partai dijumlahkan dengan perolehan suara caleg dari partai politik pengusung, yang hasil akhirnya menjadi dasar untuk menentukan perolehan kursi partai politik di parlemen pada masing-masing tingkatan. 40 Tidak berhenti di sana, selain menggabungkan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pemilu 2004 juga menyertakan pemilu anggota DPD dalam satu hari yang sama. Untuk pertama kali dalam sejarah elektoral Indonesia, diselenggarakan pemilu untuk memilih empat posisi legislatif sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pemilu legislatif yang mengkombinasikan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, serta sistem pemilu distrik berwakil banyak untuk pemilu DPD. Bisa dibayangkan, selain partai politik yang berkompetisi, ada berapa banyak caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang juga ikut meramaikan sebagai kontestan di pemilu. Tidak heran bila kemudian Majalah The Economist menyebut bahwa Pemilu 2004 sebagai the world's most complex one-day vote (The Economist, Indonesia: Uncertain alliances, May 8th 2004 edition). Dengan demikian, kompleksitas dan kerumitan pemilu Indonesia bukan lah sesuatu yang baru atau khas pemilu serentak 2019 saja, melainkan sebagai sesuatu yang telah dikenali dunia internasional atas pemilu Indonesia jauh sebelum pemilu serentak 2019 terselenggara. Pemilu yang kompleksitas karena mempertemukan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka dengan pilihan penjadwalan pemilu yang menyerentakan pemilu anggota DPR dengan pemilu anggota DPRD, tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan Pemilu 2004. Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 juga masih mengulang hal yang sama. Dampak atas kombinasi antara pilihan penjadwalan pemilu dengan implikasi yang dibawa oleh sistem pemilu yang juga kompleks, membuat suara tidak sah terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Jumlahnya bahkan jauh melampaui rata- rata jumlah suara tidak sah pemilu secara global, pada angka kurang dari 4%. Hal itu bisa dilihat melalui data-data sebagai berikut: Tabel 1. Suara Tidak Sah Pemilu DPR 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 Pemilu Suara Sah % Suara Tidak Sah % 1999 105.786.661 96.60 3.708.386 3.4 2004 113.462.414 91.2 10.957.925 8.8 2009 104.048.118 85.6 17.540.248 14.4 41 2014 124.885.737 89.53 14.601.436 10.46 2019 139.972.260 88,88 17.503.953 11.12 Data di atas tidak bisa disebut bahwa pemilu kita baik-baik saja. Sebab aksesibilitas atau kemudahan pemilih dalam memberikan suara merupakan salah satu prasyarat utama dalam memilih desain sistem pemilu untuk suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Buku Panduan Desain Sistem Pemilu dari International IDEA (Andrew Reynolds, dkk, 2016), bahwa pemilihan umum tentu saja baik, tetapi bisa tak banyak artinya bagi rakyat jika mereka sulit memberikan suara atau jika pada akhirnya suara mereka tidak membuat perbedaan dalam cara negara diperintah. “Mudahnya memberi suara” ditentukan oleh faktor-faktor antara lain bagaimana rumitnya surat suara, seberapa mudahnya pemilih mencapai tempat pemungutan suara, mutakhir tidaknya daftar pemilih, dan sejauh mana pemilih yakin bahwa suara yang diberikannya bersifat rahasia. Kerumitan pemilu Indonesia yang merefleksikan pemberian suara yang tidak mudah oleh pemilih terkonfirmasi melalui tingginya suara tidak sah yang dari pemilu ke pemilu sejak 2004 sampai 2019, tidak menunjukkan penurunan signifikan dan cenderung menjadi tradisi berulang seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ini sesuatu yang sama sekali tidak boleh dianggap wajar dan dibiarkan begitu saja. Membiarkan suar tidak sah yang “tidak wajar” terus terjadi dalam praktik pemilu legislatif sama saja dengan membiarkan terciderainya kedaulatan rakyat melalui praktik pemilu yang tidak mampu menerjemahkan pemberian suara rakyat secara melalui penyelenggaraan pemilu yang mudah dan aksesibel bagi pemilih. Bahkan Pemilu 2019 membuat persoalan pemilu yang dihadapi makin berat dan menimbulkan rasa ketidak adilan yang nyata bagi jajaran petugas pelaksana pemilihan, khususnya mereka yang berada di lapangan. Sebagai ekses kerumitan dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu membuat petugas pelaksana di lapangan mengalami kelelahan sehingga tercatat 894 petugas pemilu meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit. Sungguh ironi luar biasa, pemilu yang diklaim berjalan dengan aman damai tanpa pertumpahan darah akibat tembakan senjata atau peperangan, namun faktanya menimbulkan korban jiwa para petugas yang sejatinya bekerja secara 42 sukarela bagi terselenggaranya demokrasi elektoral Indonesia. Tidak heran misalnya media internasional menulis dalam laporan mereka: But were the deaths above the average that would be expected in Indonesia for this group of people had there not been an election? (BBC: Indonesia election 2019: Why did so many officials die?) Lantas, pertanyaan selanjutnya apakah pilihan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka merupakan pilihan yang tidak tepat dalam penyelengggaraan pemilu Indonesia? Menurut ahli, persoalannya bukan pada pilihan sistem pemilu yang diadopsi pembuat undang-undang-undang. Persoalannya lebih pada disebabkan oleh adanya pilihan keserentakkan yang tidak menghitung konsekwensi beban yang muncul akibat memilih peneylenggaraan pemilu dalam satu haru yang sama untuk pemilu DPR dan DPRD ketika sistem pemilu yang digunakan adalah representasi proporsional daftar terbuka. Terkait dengan model keserentakan pemilu yang ada, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah memberi sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya 43 dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah menyatakan bahwa penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang- undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model 325 pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Akan tetapi, prasyarat yang telah dibuat Mahkamah dalam Putusan a quo, yang merupakan rambu-rambu dalam menentukan model keserentakan pemilu yang akan dipilih pembuat undang-undang, telah nyata-nyata tidak dipedomani oleh pembuat undang-undang-undang dengan membuat keputusan untuk tidak melakukan perubahan apapun atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya berbagai evaluasi yang telah dilakukan atas kerumitan dan kompleksitas beban yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2019 sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat UU dalam melakukan perbaikan pengaturan untuk menyesuaikan tata kelola elektoral sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu terdahulu tidak kembali berulang. 44 Hal ini terkesan menjadi tidak konsisten dengan langkah DPR yang beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi kepemiluan terkait dengan penyusunan undang-undang pemilu pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Ahli sendiri bersama sejumlah pakar dan akademisi lainnya setidaknya pernah tiga kali dimintai masukan oleh Badan Keahlian DPR, Komisi II DPR, dan Badan Legislasi DPR terkait dengan rencana perubahan undang-undang pemilu dan mendesain ulang model keserentakan sehingga mampu mengakomodir berbagai rekomendasi atas evaluasi dan kajian yang telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu Indonesia. Dari berbagai rapat-rapat dengar pendapat umum yang ahli ikuti, mayoritas pakar dan akademisi merekomendasikan dilakukan perubahan undang-undang pemilu untuk menyelaraskan tata kelola pemilu dengan model keserentakan yang dipilih oleh pembuat undang-undang. Oleh karena itu, sangatlah mengejutkan ketika pada akhirnya keputusan politik yang dibuat oleh Pemerintah, DPR, dan DPD pada 9 Maret 2021 lalu adalah mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari daftar prioritas Program Legislasi Tahun 2021. Apalagi, Pemerintah misalnya, melalui Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020, mengakui bahwa pemilu yang dilakukan secara serempak/simultan dalam satu hari dengan memilih sangat banyak jabatan (lima jenis jabatan/ Pemilu 5 Kotak) membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja serta kesehatan dan keselamatan petugas Pemilu bila semua nya dilakukan secara manual mengingat batasan waktu dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara, banyaknya dokumen yang harus diisi dsb. Hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran yang dituntut para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. Sehubungan itu, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI merekomendasikan untuk: 1) Mengubah model keserentakan pemilu 5 kotak, menjadi model pemilihan umum serentak nasional dan lokal, yakni pemilu serentak nasional untuk 45 memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 2) Menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam penghitungan suara. 3) Mengubah kelembagaan Bawaslu menjadi lembaga ajudikasi, sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada masyarakat. 4) Melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada sistem pemilihan presiden, sistem pemilihan legislatif, dan sistem pemilihan DPD. 5) Melakukan perbaikan pengaturan electoral justice system. Rekomendasi tersebut sejatinya mengkonfirmasi bahwa kompleksitas pemilu 2019 terjadi akibat keputusan untuk menyertakan pemilu anggota DPRD dengan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka yang mengakibatkan beban kerja yang menumpuk bagi para petugas pemilu di lapangan. Distorsi pemenuhan asas jujur dan adil sebagai dampak penggabungan pemilu DPRD dengan Pemilu DPR Serta dalam praktiknya, model keserentakkan yang menyertakan DPRD tersebut telah mendistorsi upaya mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis, bukan hanya karena beban kerja petugas yang menjadi terlalu berat, namun selain itu pemungutan suara yang transparan dan akuntabel saat hari-H menjadi tidak sepenuhnya bisa diwujudkan melalui partisipasi maskimal warga akibat proses kerja penghitungan suara yang berlangsung sangat lama bahkan sampai dini hari. Penghitungan suara yang terbuka, transparan, dan akuntabel sejatinya dimaksudkan agar pemilih bisa mengawal proses di TPS sehingga bisa menekan kecurangan dan manipulasi. Namun, faktanya, selain petugas yang bekerja terlalu lama dan mengalami kelelahan karena terlalu banyak surat suara beserta partai dan kandidat yang harus dihitung perolehan suaranya, pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota tidak terlalu mendapatkan atensi pemilih saat penghitungan suara di TPS karena dilakukan mayoritas 46 malam hari dan bahkan jelang dini hari, saat sebagian besar petugas pemilihan sudah lelah dan para pemilih sudah terlelap dalam tidur. Kesimpulan Dengan demikian, terkait desain keserentakan penyelenggaraan pemilu persoalan mendasar komplesitas dan kerumitan pemilu kita terjadi karena pemaksaan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu hari yang sama dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, serta pemilu anggota DPD. Kalau kemudian, pembuat undang-undang mengeluarkan pemilu DPRD dan hanya menyerentakkan pemilu presiden, DPR, dan DPD, maka kerumitan dan kompleksitas pemilu tidak akan menjadi persoalan yang terlalu berarti dalam pemilu Indonesia. Sehingga pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis lebih mungkin untuk diwujudkan. Bukan hanya bagi peserta pemilu, namun juga bagi kemudahan pemilih dalam memberikan hak pilihnya, serta juga bagi para petugas pelaksana pemilihan yang dimungkinkan untuk bekerja dalam beban yang lebih adil dan manusiawi. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: ➢ Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 seolah-olah hanya untuk peserta dalam berkompetisi, padahal adil juga harus mampu dirasakan pula oleh pemilih dan petugas. Sulit mewujudkan rasa keadilan bagi petugas pemilihan apabila model keserentakan yang dipilih masih model keserentakan ala Pemilu 2019 yang mengombinasikan keserentakan pemilu DPR dan DPRD dalam desain sistem pemilu proporsional terbuka, apalagi kemudian penyelenggaraan pemilu mendatang tanpa disertai ada perbaikan undang-undang dan tata kelola teknis lainnya. Selain itu, penghitungan suara yang terbuka, transparan, dan akuntabel sejatinya dimaksudkan agar pemilih bisa mengawal proses di TPS, sehingga bisa menekan kecurangan dan manipulasi. Namun faktanya, selain petugas yang bekerja terlalu lama dan mengalami kelelahan karena terlalu banyak surat suara serta partai dan kandidat yang harus dihitung perolehan suaranya, pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota tidak terlalu mendapatkan atensi pemilih saat penghitungan suara di TPS karena dilakukan mayoritas malam 47 hari dan bahkan jelang dini hari saat sebagian besar petugas pemilihan sudah lelah dan para pemilih sudah terlelap dalam tidur; ➢ Persoalan mendasar berupa kompleksitas dan kerumitan dalam penyelenggaraan pemilu yang kita hadapi sesungguhnya terjadi karena pemaksanaan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu hari yang sama dengan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, serta pemilu anggota DPD. Jika kemudian pembentuk undang-undang mengeluarkan pemilu DPRD dan hanya menyerentakan pemilu presiden, DPR, dan DPD, maka kerumitan dan kompleksitas pemilu tidak akan menjadi persoalan yang terlalu berat dalam pemilu Indonesia, sehingga pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis lebih mungkin untuk diwujudkan. Bukan hanya bagi peserta pemilu, namun juga bagi kemudahan pemilih dalam memberikan hak pilihnya, serta juga bagi para petugas pelaksana pemilihan yang dimungkinkan untuk bekerja dalam beban yang lebih adil dan manusiawi; ➢ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, sesungguhnya telah memberikan panduan terkait dengan desain sistem keserentakan pemilu yang berkorelasi dengan sistem pemerintahan, sistem presidensial yang kita anut. Sesungguhnya dengan panduan-panduan tersebut, pembuat undang-undang mestinya patuh dan konsisten di dalam mengkaji pilihan desain keserentakan yang sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penguatan sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, ataupun pemberian hak pilih yang betul-betul membuat pemilih memilih secara cerdas. Namun yang harus disoroti adalah pertimbangan tersebut telah nyata-nyata tidak diikuti oleh para pembuat undang-undang. Memang betul terdapat pilihan pemilu serentak lima posisi sekaligus atau lima kotak, seperti pada pilihan pertama dalam putusan tersebut. Tetapi Ahli memahami, Mahkamah bukan serta-merta menyatakan apa yang dilakukan pada 2019 lalu, merupakan pilihan yang telah berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu yang harus dikaji oleh pembuat undang- undang. Karena persoalan-persoalan mendasar terkait dengan konstitusionalitas pemilu, bukan hanya harus dilihat dari konstitusionalitas norma. Norma yang semula konstitusional, jika diaplikasikan tidak dengan 48 perangkat variabel sistem yang sesuai, dia dapat bekerja secara tidak konstitusional dalam praktiknya di lapangan; ➢ Hasil Pemilu di Brazil pada tahun 2018 dengan kombinasi yang sama, suara tidak sah adalah 16,03%. Kemudian di Honduras, suara tidak sah hasil Pemilu 2017 adalah 15,33%. Oleh karena itu, jika kita lihat bagaimana negara dengan sistem presidensial yang mengombinasikan keserentakan pemilu, mereka menghindari keserentakan pemilu dengan DPRD dan mengeluarkan DPRD, terutama ketika DPRD-nya menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Negara-negara yang tetap memaksakan proporsional terbuka dengan keserentakan DPRD dan DPR mendapatkan implikasi pada tingginya suara tidak sah. Jadi, terdapat pattern yang berlangsung secara global ketika kombinasi sistem proporsional terbuka dipakai di dalam pemilu DPR dan DPRD yang diserentakkan dengan eksekutif; ➢ Sebenarnya pembuat undang-undang jika ingin betul-betul patuh pada lima prasyarat yang dibuat di dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 memiliki pilihan yang lebih dapat dipilih, terutama ketika disesuaikan dengan penguatan sistem presidensial. Bukan hanya penguatan pada posisi nasional presiden terpilih dengan dukungan dari DPR yang kuat, bukan berarti mayoritas semua harus dikuasai, tetapi dukungan yang signifikan dari kursi di DPR melalui coattail effect yang diperoleh keserentakan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, tetapi hal yang sama juga bisa dilakukan di tingkat daerah mestinya ketika eksekutif terpilih gubernur, bupati, wali kota juga mendapatkan dukungan yang signifikan di DPRD karena coattail effect akibat pemilihan yang diserentakkan antara eksekutif daerah dengan legislatif daerah; ➢ Menyederhanakan formulir dengan sistem pemilu proporsional terbuka bukanlah sesuatu yang mudah, sebab yang dihitung bukan hanya surat suara untuk partai, tetapi suara dari masing-masing kandidat. Karena daerah pemilihan kita besar, dapil DPR 3-10 kursi, dapil DPRD kabupaten/kota dan provinsi 3-12, menyebabkan semua nama caleg itu harus tertulis di dalam berbagai formulir dan juga tergambarkan berapa perolehan suaranya. Oleh karenanya, ketika berbicara terobosan teknologi dari berbagai forum yang Ahli ikuti, misalnya teknologi menyederhanakan formulir, ternyata sulit untuk 49 dilakukan karena tadi sistem pemilunya proporsional terbuka, langsung bertemu tiga pemilu sekaligus DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; 2. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si. Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pada intinya berkaitan dengan keserentakkan pemilu dengan lima jenis surat suara sekaligus menghadirkan beban yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu. Ini berangkat dari pengalaman empiris Para Pemohon sebagai sebagai penyelenggara Pemilu 2019 yang lalu. Beban yang sangat berat itu khususnya dirasakan oleh para Pemohon sebagai penyelenggara ad hoc pemilu, baik sebagai Kelompok Penyelenggara Pemunguta Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Beban yang sangat berat itu, ditekankan oleh para Pemohon, diakibatkan oleh digabungkannya empat jenis pemilu legislatif secara sekaligus. Keempat pemilu legislatif itu adalah Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Pemohon, penggabungan empat pemilu legislatif, ditambah dengan dilaksanakannya pemilihan presiden secara serentak pada Pemilu 2019, melahirkan beban kerja yang luar biasa berat bagi penyelengara ad hoc, terutama di dalam tahapan manajemen logistik pemilu dan tahapan pemungutan, penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi suara yang dimulai dari tingkat kecamatan. Oleh sebab itu, menurut para Pemohon, penyelenggara ad hoc sebagai bagian dari semangat dan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, mesti dipastikan tidak menjadi beban dengan risiko yang cukup berat bagi warga negara yang berpartisipasi. Baik risiko kesehatan, maupun tekanan atas penyelenggaraan pemilu dengan lima jenis surat suara sekaligus. Atas dasar itu, para Pemohon di dalam petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi, meminta agar Mahkamah memberikan tafsir terhadap ketentuan keserentakkan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, agar Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD, dan Pemilu Presiden. Tujuannya agar beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc dapat lebih rasional. 50 Berkaitan dengan materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, saya ingin mengatakan, berangkat dari pengalaman saya menjadi penyelenggara pemilu sejak Pemilu 2004, beban yang berat di dalam tata kelola pemilu dengan menggabungkan empat pemilu legislatif secara sekaligus memang juga sudah terjadi sejak Pemilu 2004. Rangkaian tahapan pemilu yang berjalan sebagai sebuah siklus, harus diakui bahwa beban kerja penyelenggara pemilu tersebut sangatlah ditentukan oleh jumlah jenis pemilihan yang dilaksanakan secara sekaligus. Sebagai gambaran, tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang sangat terdampak dari dilaksanakannya empat jenis pemilu legislatif: seperti tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota legislatif; tahapan manajemen logistik, terutama proses validasi surat suara, pencetakan, dan pendistribusian logistik, yang juga dilaksanakan berhimpitan dengan tahapan pemilu lainnya; tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Di Sebagian besar tahapan-tahapan yang mengalami tantangan yang berat itu, memang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS, terutama dalam tahapan manajemen logistik pemilu dan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara. Hanya saja, tantangan berat, serta persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu legislatif, khususnya berkaitan dengan beban kerja penyelenggara pemilu, belum terlalu mengemuka. Menurut saya ada dua alasan: Pertama, adanya suasana euforia pemilihan presiden secara langsung pertama kali di tahuan 2004, setelah dilaksanakannya amandemen terhadap UUD NRI 1945; kedua, pemilu legislatif tidak begitu mendapat sorotan, karena pelaksanaannya terpisah dari pemilu presiden, dan fokus banyak pihak dan elemen bangsa ketika itu, lebih memberikan perhatian kepada pemilu presiden secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu di tahun 2009, secara umum juga memberikan pengalaman yang hampir sama. Meskipun terdapat perubahan kerangka hukum pemilu, antara pengaturan penyelenggaraan Pemilu 2004 dengan pengaturan penyelenggaraan Pemilu 2009, secara prinsip, penjadwalan pemilu legislatif dan pemilu presiden antara tahun 2004 dan tahun 2009 hampir persis sama. Dimana pemilu legislatif dengan empat jenis pemilihan (DPR, DPD, 51 DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan secara sekaligus di waktu yang bersamaan, dan pemilihan presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif selesai. Dalam catatan saya, persoalan yang muncul pada Pemilu 2009, yang berkaitan dengan tata kelola dan beban kerja penyelenggara pemilu, juga memiliki kaitan dengan penggabungan empat jenis pemilu legislatif secara sekaligus. Pada Pemilu 2009, terdapat beberapa keterlambatan informasi, sosialisasi, terkait dengan peraturan-peraturan teknis penyelenggaraan pemilu yang dirasakan oleh KPU daerah. Kejadian ini ketika itu, membuat keterlambatan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para petugas penyelenggara pemilu di lapangan. Kondisi ini tentu menjadi berat, karena peraturan teknis penyelenggaraan akan menjadi pedoman bagi setiap petugas lapangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka di dalam penyelenggaraan pemilu, terutama pelaksanaan pemilu legislatif. Keterlambatan regulasi ini juga yang kemudian membuat pelaksanaan beberapa tahapan penting yang melibatkan penyelenggara di tingkat kecamatan dan level di bawahnya, salah satunya tahapan pemutakhiran daftar pemilih, dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Selain itu, pengalaman Pemilu 2009, tantangan berat di dalam penyelenggaraan pemilu legislatif juga dirasakan ketika waktu untuk melaksanakan bimbingan teknis sangatlah sempit. Padahal, kepada petugas yang akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, akan dilatih untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara untuk empat jenis pemilu legislatif sekaligus. Ketergesa-gesaan di dalam melakukan bimbingan teknis ini juga dihadapkan pada beban kerja pelaksanaan tahapan pemilu yang lainnya. Terkait dengan manajemen logistik, Pemilu 2009 juga memiliki catatan yang sangat penting. Terdapat keterlambatan logistik pemilu yang disebabkan oleh tidak sinkronnya usulan logistik pemilu yang diajukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan apa yang diterima oleh KPU Provinsi dan KPU RI. Selain itu, tertukarnya surat suara untuk beberapa daerah pemilihan, mengakibatkan proses sortir mengalami keterlambatan, bahkan ada yang berimplikasi terhadap tertukarnya surat suara pada saat pemungutan suara. Akibatnya, ketergesa-kegesaan di dalam proses manajemen logistik pemilu ini, juga menghadirkan beban yang sangat berat kepada penyelenggara ad hoc, ditingkat PPK dan PPS khususnya. 52 Disamping persoalan manajemen logistik, himpitan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang pada tahun 2009 masih dipisah, juga berkonsekuensi kepada terbaginya fokus penyelenggara. Salah satu tahapan yang saling berhimpitan itu adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih sementara untuk pemilihan presiden sebagai fase-fase awal pemilu presiden, berhimpitan tahapan pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah berada diujung proses. Akibatnya tentu saja beban ganda dirasakan oleh penyelenggara pemilu di semua level. Beban ganda ini tentu saja berakibat pada kualitas kerja yang tidak maksimal. Khusus berkaitan dengan himpitan tahapan pelaksanaan pemilu yang berbeda ini, menurut saya penting juga menjadi perhatian serius di dalam pemeriksaan perkara ini, mengingat pada Pemilu 2024 nanti, akan ada banyak sekali himpitan dan persinggungan tahapan antara Pemilu Nasional 2024, dengan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk seluruh daerah otonomi yang juga akan dilaksanakan di tahun 2024. Himpitan tahapan akan membagi fokus penyelenggara. Membuat beban kerja menjadi dua kali lipat lebih berat. Akibatnya profesionalitas melaksanakan tahapan untuk memastikan setiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil akan jadi taruhan. Pada Pemilu 2014, dari aspek jadwal pelaksanaan, pemilu legislatif masih dilaksanakan secara bersamaan untuk empat jenis surat suara. Untuk penyelenggaraan pemilu presiden, masih dilaksanakan terpisah setelah pelaksanaan pemilu legislatif selesai. Setelah dilaksanakannya Pemilu 2014, terdapat kesadaran dari internal KPU untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2014. Evaluasi kinerja yang dilakukan KPU atas dasar instruksi KPU RI dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 331/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, dengan memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melakukan evaluasi kinerja kepada KPU Kabupaten/Kota dan evaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing. Dalam penegasannya bahwa evaluasi kinerja tersebut disebabkan terdapatnya indikasi yang menunjukan kurang optimalnya kinerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, 53 PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang juga diwarnai oleh pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggara pemilu. Kinerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS yang kurang optimal tersebut sangat menciderai tekad KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014. Sehingga perlu langkah-langkah korektif dan antisipatif melalui evaluasi kinerja agar tidak berulang pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Beberapa persoalan yang terjadi di Pemilu 2014 juga terindikasi disebabkan oleh begitu besarnya ruang lingkup pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara sekaligus. Beberapa diantaranya, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Kendala dan permasalahan yang dihadapi lebih banyak pada ketidaktaatan terhadap mekanisme yang berlaku, SDM yang terbatas, serta ketidakpahaman terhadap beberapa perubahan- perubahan regulasi pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan. Secara teknis maupun adminitrasi lainnya atas beban kerja yang cukup berat adalah pengisian formulir dalam rangkap yang banyak sehingga KPPS mengisi yang penting-penting saja sehingga mengabaikan format pengisian data secara akurat. Sekali lagi, ini tentu saja punya kaitan langsung dengan disain penjadwalan pemilu. Pelaksanaan pemilu legislatif dengan empat jenis pemilihan sekaligus, memberikan dampak langsung terhadap persoalan ini. Selain itu, permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan ini juga kurang adanya antisipasi dan sosialisasi buku petunjuk KPPS yang terlambat diberikan nanti menjelang “H-1” bahkan menjelang subuh dini hari menjelang hari “H”. Salah satu kebijakan bahwa warga masyarakat diperkenankan memberikan suaranya hanya dengan menunjukkan KTP karena tidak terdaftar di DPT dan DPK atau kartu undangan tidak dibagikan atau surat pemberitahuan (C6) banyak yang salah, baik salah nama, usia, maupun alamatnya. Namun perubahan ini tidak diterapkan dengan baik oleh KPPS, sehingga banyak warga yang sudah terdaftar dalam DPT atau DPK tetap menggunakan KTP dan dicatat di DPKTb Khusus, atau bahkan kehilangan hak pilih warga karena yang menggunakan KTP atau identitas lainnya diharuskan menunggu jam 12 siang setelah pemilih regular menyalurkan hak pilihnya. Kemudian penjabaran terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas 54 dan mudah dipahami terlambat dimiliki oleh petugas KPPS. Juklak dan juknis tesebut seharusnya diberikan kepada petugas jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara agar dapat dipelajari. sehingga isi pesan (content) tentang tatacara pungut hitung di TPS dapat meluas kepada khalayak/masyarakat dan petugas KPPS dapat mendalami lebih baik. Apalagi, kondisi ini juga punya irisan dengan kondisi dimana penyebaran sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara ad hoc masih belum merata. Akibatnya, rumitnya teknis penyelenggaraan penghitungan dan rekapitulasi suara menyebabkan terjadinya banyak kesalahan, khususnya dalam menterjemahkan hasil penghitungan suara dalam kertas plano ke dalam Salinan berita acara masing- masing lembaga perwakilan, yang memerlukan waktu lama. Jika Kita bergeser pada Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 (Pilpres 2014) ada kemajuan dan lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg 2014. Indikator pelaksanaan yang lebih baik tersebut setidaknya tersaji dalam dua hal yakni pertama pelaksanaan Pilpres 2014 lebih transparan dibandingkan dengan Pileg 2014 dan kedua, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mampu memfasilitasi pemilih yang berada di rumah sakit (baik rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa), rumah tahanan (baik di lembaga pemasyarakatan maupun dipolres atau polsek), dan pemilih mahasiswa dari luar daerah tanpa adanya laporan kekurangan surat suara. Pilpres 2014 merupakan pemilu yang paling transparan dibandingkan pemilu sebelumnya. Dikarenakan KPU membuka akses kepada publik untuk mengecek daftar nama pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) melalui website KPU. Hal ini membuat para calon pemilih tak perlu repot datang langsung ke desa/ kelurahan. Transparansi dari KPU lainnya adalah dengan membuka akses Sidalih kepada publik, namun lebih dari itu, KPU juga melakukan scanning formulir C1 dari seluruh TPS di Indonesia. Scanning ditampilkan di website KPU dan dapat diakses oleh masyarakat. KPU juga mengembangkan sistem informasi penghitungan suara melalui web KPU dengan cara menampilkan scanning atau pemindaian formulir C1 dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Hal ini membuat siapapun dan di manapun dapat mengawasi jalannya pelaksanaan penghitungan suara, sekaligus dapat menyampaikan koreksi jika terdapat kekeliruan atau kejanggalan dalam berita acara penghitungan suara di 55 TPS. Selain mendorong masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 2014, cara ini juga sekaligus menutup celah kekeliruan dan potensi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Indkator lainnya adalah kemudahan para saksi terutama di TPS dalam memperoleh formulir C1. Hal ini tak lepas dari lebih sederhananya perangkat pemilu yang digunakan dalam Pilpres jika dibandingkan dengan Pileg 2014. Artinya, kemudahan dari saksi, ataupun stakeholder dalam memperoleh formulir hasil penghitungan suara, juga sangat ditentukan oleh jumlah jenis pemilihan yang dilaksanakan pada satu waktu yang bersamaan. Sebab jenis pemilu yang dilaksanakan pada satu waktu yang bersamaan juga akan berdampak pada jumlah aktor yang punya kepentingan terhadap hasil pemilu tersebut. Jika proses pemilu tersentral di satu waktu yang bersamaan, tentu pertemuan kepentingan aktor akan terjadi di satu waktu yang bersamaan. Melalui keterangan ini, saya juga hendak menyinggung terkait dengan opsi keserentakkan pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah pada beberapa waktu yang lalu. Ada enam opsi keserentakkan pemilu. Opsi mana yang paling ideal dilaksanakan, untuk membuat beban kerja penyelenggara, dan manajemen tahapan pemilu lebih rasional; Berdasarkan evaluasi kinerja dan segala kerumitan dan beban kerja dalam penyelenggaraan pemilu serta untuk menjawab opsi diatas, maka harus diletakkan secara konstitusional bagaimana desain Pemilu Nasional serentak dalam persfektif politik hukum yang Mahkamah Konstitusi (MK) telah merekomendasikan dengan enam model pemilu serentak yang konstitusional. Menurut MK, model keserentakan borongan pada Pemilu 2024 bukan satu- satunya model keserentakan. Melalui Putusan Nomor 55/PPU- XVII/2019 yang dibacakan pada 26 Februari 2020, MK merekomendasikan 5 model pemilu serentak bersamaan dengan 1 model pemilu serentak borongan yang tertuang dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU No.10/2016 tentang perubahan kedua UU Pilkada. Adapun Enam model pemilu serentak konstitusional menurut MK adalah: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Model ini diterapkan pada Pemilu 2019; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 56 Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Gubernur, dan Bupati/Walikota. Model ini akan diterapkan pada Pemilu 2024 berdasar UU Nomor 7/2017 dan UU Nomor 10/2016 jika tak direvisi; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;” Enam model tersebut MK bentuk berdasar tiga dasar pertimbangan. Pertama, perdebatan para pengubah UUD 1945 atau original intent ketika amandemen. Kedua, penguatan sistem presidensil di Indonesia. Ketiga, menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013. Ada dua benang merah dari enam model keserentakan. Pertama, MK mengakhiri dikotomi rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah sehingga pilkada juga merupakan pemilu. Kedua, MK menekankan bahwa apapun model keserentakan pemilu yang tak boleh dipisahkan adalah pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Terhadap enam model pemilu serentak konstitusional menurut MK diatas, maka opsi mana yang paling ideal dilaksanakan, untuk membuat beban kerja penyelenggara, dan manajemen tahapan pemilu lebih rasional? Berdasarkan referensi, diuraikan bahwa salah satu dasar pertimbangan menyatukan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif adalah 57 mengefisienkan biaya, waktu, tenaga, dan dampak sosial. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 efisiensi yang didamba tersebut tak berwujud nyata. Justru Anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu serentak jauh lebih besar. Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 saja sebesar Rp 25,59 triliun. Jika ditambah anggaran untuk pengawasan (Rp 4,85 triliun), anggaran keamanan (Rp 3,29 triliun), maka total anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 33,73 triliun. Sementara, pada Pemilu 2014, total anggaran pileg dan pilpres yang tidak berbarengan, hanya sebesar Rp 20,99 triliun. Belum lagi dampak kemanusiaan yang diluar prediksi sebagaimana refleksi hasil penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dan persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 oleh KPU RI pada 22 Juni 2020 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman diungkapkan bahwa selama Pemilu 2019 ada 894 petugas pemilu yang meninggal dunia serta ada 5.175 orang petugas lainnya mengalami sakit. Jika disandingkan dengan kenyataan pada pemilu serentak tahun 2019 tentu saja bertolak belakang dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan pemilu serentak. Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan, penyelenggaraan pemilu secara serentak memiliki keuntungan, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Dengan efisiensi itu, tentu akan meningkatkan kemampuan negara mencapai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Manakala kenyataan di lapangan tidak sesuai harapan maka langkah paling rasional adalah mengevaluasinya, apakah membengkaknya anggaran sesuai dengan perhitungan kenaikan normal karena inflasi lima tahunan atau karena ada hal lain. Evaluasi komprehensif akan membuat pelaksanaan pemilu serentak lebih baik. Apa yang dicita- citakan semoga dapat terwujud, bukan hanya soal efisiensi penyelenggaraan melainkan juga beban kerja penyelenggara pemilu dan secara politik membangun demokrasi bangsa yang lebih baik. Beberapa alternatif dapat ditempuh untuk menghindari pengalaman pahit pada Pemilu 2019 yang berpotensi juga dialami penyelenggara pada penyelenggaraan pemilu mendatang (2024), yakni : 58 Pertama, penguatan personel penyelenggara tingkat ad hoc di TPS (KPPS) agar ada pembagian waktu kerja yang ideal berikut bimtek-bimtek yang dilakukan terhadap seluruh anggota panitia ad hoc. Kedua, menata kembali jadwal penyelenggaraan pemilu untuk masing-masing jenis pemilihan yang ada (DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, serta Bupati dan Walikota) Ketiga, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi seperti, penguatan rekapitulasi suara (E-Recap). Dalam rangka mengurangi beban penyelenggara, saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Didik Supriyanto, Khoirunnisa, dan August Mellaz (Perludem, 2013), bahwa “model pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pekerjaan yang harus ditanggung penyelenggara”. Dalam pemilu nasional, penyelenggara hanya menyiapkan tiga jenis surat suara yakni DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam pemilu daerah penyelenggara menyiapkan empat jenis surat suara yakni DPRD Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: ➢ Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemilih betul-betul ikut serta. Pemilih tidak hanya ikut serta dalam aktivitas proses pemilu atau pada hari H saja dalam mencoblos, tetapi bagaimana pemilih betul-betul aktif mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, termasuk bagaimana akses-akses publik, akses-akses terhadap pemilih itu betul-betul dibuka lebar. Ketika misalnya kondisi seperti ini, akses-akses teradap publik itu hanya terhadap salah satu lembaga perwakilan saja, ini menjadi hal yang juga perlu menjadi perhatian dari Mahkamah terkait dengan soal ini. Yang lain juga tentunya nanti akan berimplikasi pada soal manipulasi yang terjadi dan ini menjadi hal yang juga dikhawatirkan akan mencederai proses demokrasi; 59 ➢ Poin pentingnya adalah rekayasa elektoral seperti apa yang harus didesain, supaya mekanisme yang dibangun lebih baik. Jika melihat pada 2019 misalnya, ternyata tidak menambah efisien, malah membengkak sekali. Apalagi konteks biaya pemilu tidak hanya pemilu an sich yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu, tapi juga keamanan, dan ada pihak-pihak lain yang memang pasti akan berkonsekuensi terharap anggaran-anggaran yang ada. 3. Dr. Kris Nugroho, M.A. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu substansi dari implementasi praktik demokrasi yang melibatkan rakyat secara bebas untuk memberikan suara mereka guna memilih pemimpin pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat secara periodik. Tentu saja tujuan dari pemilu adalah sirkulasi kepemimpinan politik, yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidaklah bersifat terus-menerus atau mutlak dipegang suatu ruling elite. Pemilu mengandung pesan bahwa sirkulsi elite merupakan konsensus politik yang dilandasi adab normatif yang mengikat masyarakat politik dan karena itu harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang menjadi bagian dari masyarakat politik. Dalam konteks Indonesia, pemilu merupakan pesan konstitusional mulai karena wujud dari bentuk kedaulatan rakyat sepenuhnya untuk memilih wakil rakyat (Pasal 2 ayat 1; Pasal 19; Pasal 22 C UUD 1945 NKRI) dan memilih presiden/ wakil presiden secara periodik (implisit pada pasal 7 UUD 1945 NKRI). Hasil proses pemilihan umum ini menghasilkan DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih yang sah oleh pemilu. Pesan konstitusi tersebut memiliki makna bahwa pemilu merupakan instrumen kelembagaan untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat konstitusionalitas dan legitimate. Lalu siapa atau tepatnya lembaga apa yang bertugas melaksanakan pemilu? Dalam konstitusi dinyatakan bahwa KPU adalah lembaga yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersift nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22 E ayat 5). Sebagai penyelenggara pemilihan, KPU terikat pada etika dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menyelenggarakan pemilu agar pemilu beerlangsung secara LUBER dan Jujur dan Adil. Mengutip karya Wall dkk (2006), penyelenggara pemilu di dunia berpegang pada prinsip-prinsip: independen, impartial, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan pelayanan kepada 60 publik [Wall et.all (2006). Electoral Management Body. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Stockholm.22-25.hal]. Prinsip yang sama juga terdapat pada Pasal 3 UU nomor 7 / 2017 tentang Pemiliihan Umum, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu –dan dalam hal ini penyelenggaranya adalah KPU— harus memunuhi prinsip: mandir, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Secara universal, bagi penyelenggara pemilu termasuk KPU RI, prinsip- prinsip diatas bersifat mengikat secara etik dan moral. Impliaksinya, KPU dan jajaran KPUD di Indonesia menjadikan 7 (tujuh) prinsip diatas sebagai landasan kerja dalam menyelenggarakan pemilu di semua tahapan. Artinya segala situasi dan kondisi seperti iklim politik, ekonomi dan sosial bahkan pandemi covid 19 yang diperkirakan masih ada, tidak menjadikan KPU lantas mensubordinasikan atau mengabaikan ketujuh prinsip tersebut. Jika diabaikan salah satunya saja maka akan menyebabkan penyelenggaraan pemilu di suatu tahapan tertentu atau tahapan-tahapan yang lain, tidak berjalan maksimal, berpotensi malpraktek, terjadi iiregularitas atau bahkan bermaksa pelanggaran baik administrasi mau pun pidana. Artinya lebih jauh, dalam implementasi penyelenggaraan pemilu dari segala tahapan pemilu atau dalam konteks Wall dkk (2006) dari tahapan pra pemilu, pemilu (coblosan) dan setelah pemilu, hasilnya adalah penyelenggaraan pemilu berjalan sebagaimana seharusnya sesuai norma dan regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu. peserta pemilu, pemilih atau siapa saja tunduk pada ketentuan prinsip-prinsip pemilu. Artinya, secara operasional hasil dari implementasi kebijakan perundangan terkait pemilu, tidak boleh ada situasi yang menyebabkan terjadinya gangguan, pelanggaran, pengabaian atas rasa aman, pengabaian hak pilih, kriminalitas pemilu (election crime), kecurangan pemilu (electoral fraud), yang langsung atau tidak langsung mendistorsi capaian pemilu yang demokratik berdasar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu diatas. Tegasnya, prinsip- prinsip penyeleggaraan pemilu harus hidup dan mengejawantah secara sistemik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mengacu dan merefleksi pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dilakukan serentak 5 kotak surat suara (DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota), 61 dapatlah dikemukakan bahwa dalam implementasi penyelenggaraan pemilu tersebut berlangsung menembus batas maksimal waktu yang seharusnya. Normatifnya, pemilu dimulai dari pukul 07.00 sd pukul 13.00 lalu diikuti dengan penghitungan suara dan rekapitulasi surat suara pada hari yang sama. Desain dan implementasi pemilu 5 kotak 2019 membutuhkan waktu yang panjang bagi tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat kelurahan / desa bekerja ektra keran dan melebihi batas waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang melampaui waktu yang seharusnya yaitu pemungutan suara dilakukan pada hari yang sama berakhir pukul 24.00. UU Nomor 7 / 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 167 (ayat 3) dan pasal 347 (ayat 1) hanya menyebutkan pemilihan dilakukan serentak namun tidak disebutkan eksplisit keserentakan bersifat 5 kotak penyuaraan. UU Nomor 7 / 2017 ini menjadi dasar KPU menyelenggarakan pemungutan suara 5 kotak, yang berdampak pada melebihi batas waktu t teknis dan operasional terkait proses- proses penghitungan dan rekapitulasi 5 kotak penyuaraan dan membuat beban tugas penyelenggara PPK, KPPS, PPS TPS menjadi bertambah sehingga menimbulkan kelelahan secara fisik dan mental bahkan meninggal dunia dalam tugas. Sebagaimana saya kutip dari komisioner KPU RI: JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, banyaknya petugas meninggal di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019 menandakan ada hal yang harus diperbaiki sebelum melaksanakan Pemilu 2024. Pada Pemilu Serentak 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. [https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/17193151/menurut-kpu- hal-ini-harus-diperbaiki-untuk-cegah-kpps-meninggal- saatpemilu?page=all] Pernyataan komisioner tersebut eksplisit menunjukkan pengakuan bahwa pemilu 5 kotak penyuaraan 2019 dalam implementasi teknis dan operassional berdampak pada kelelahan bahkan meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu. Berikut saya kutip kesaksian dari pengggat pemilu serentak 5 kotak yang memberikan kesaksian di Sidang MK: Pemohon uji materi, Dimas Permana Hadi, mengatakan, pelaksanaan pemilu lima kotak membuat beban penyelenggara ad hoc relatif berat. Mereka sudah mulai bekerja sehari sebelum pemungutan suara dilanjutkan pada hari pemungutan suara yang rata-rata selesai hingga 23 jam sejak pembukaan tempat pemungutan suara. 62 ”TPS dibuka pukul 07.00 dan penghitungan suara selesai sekitar pukul 24.00. Masih dilanjutkan mengisi formulir-formulir sehingga paling cepat meninggalkan TPS pukul 02.00, bahkan ada yang sampai pukul 06.00 keesokan harinya,” kata mantan PPK Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pemilu 2019 itu. Oleh sebab itu, ia berharap agar model keserentakan pemilu lima kota pada Pemilu 2019 tidak diulang lagi pada Pemilu 2024. Dengan demikian, beban kerja penyelenggara ad hoc bisa lebih manusiawi. ”Jangan sampai niat kami untuk berpartisipasi menyukseskan demokrasi justru membahayakan kesehatan diri sendiri,” kata Dimas. [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/06/mk-diharap- pertimbangkan-pengalaman-penyelenggara- ad-hoc-pada-pemilu- 2019/?status=sukses_login&status_login=login] Dua kasus kesaksian di atas sengaja saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa relasi konsekuensional dari desain pemilu 5 kotak penyuaraan terhadap kuantitas beban kerja teknis operasional petugas penyelenggara tingkat TPS yang menyebabkan faktor kelelahan fisik dan mental bahkan adanya yang meninggal dunia. Namun hal ini janganlah dijadikan remeh temeh dan tidak relevan apalagi hal ini sudah dianggap masa lalu sehingga diperbolehkan untuk dilupakan begitu saja. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang saya tekankan sebelumnya maka jelas, bahwa pemiu 5 kotak penyuaran menambah beban kerja teknis operasional penyelenggara. Bahkan karenanya ada ratusan petugas penyelenggara meninggal sebagaimana disebut komisioner KPU RI. Hal ini dapat diindikasi bahwa ada masalah terkait kurang atau tidak antisipatifnya penyelenggara pemilu dalam membuat desain pemilu 5 kotak penyuaraan dan segala implikasinya. Artinya terjadi lack of professionalism dalam penyelenggaraan. Perencanaan pemilu 5 kotak penyuaraan bisa saja secara teknik baik (on the table) tapi ketika diimplementasikan pada situasi voting day dan setelahnya terjadi proses menuju poor electoral governance, yaitu rendahnya antisipasi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dalam konteks dalil keilmuan (ilmu politik dan kepemiluaan) kombinasi antara lack of professionalism dan poor electoral governance membentuk hipotesis bahwa desain pemilu 5 kotak penyuaraan menyebabkan lack of professionalism dan poor of elecoral governance yang menimbulkan potensi malpraktek pemilu. Misalnya kesempatan dan peluang untuk melakukan manipulasi pada saat rekapitulasi semakin terbuka sehingga penyelenggara melakukan kecurangan dalam tugasnya. [Data riset soal 63 kecurangan petugas dengan mengubah perolehan suaara untuk kepentingan pihak tertentu. Lihat Lutfi, Hamzah Husin dkk.Malpraktek dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis Terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi Pada Pemilu 2019, INTEGRITAS; Jurnal Anti Korupsi 7 (1) hal 75-78.] Situasi yang memicu kasus-kasus pelanggaran disituasikan karena petugas penyeleggara kelelahan dan kurang fokus/ konsentrasi, lemah dalam mengambil keputusan kolektif dalam KPPS, saksi partai politik dan pengawas TPS yang sudah tidak hadir mengawasi karena rentang waktu rekapitulasi surat suara yang berlangsung lama. Cukup mencengangkan adalah suara tidak sah pemilu legislatif 2019 mencapai 17.503.953 suara dibanding dengan suara sah sebesar 139.970.810.7 Sementara pemilih tetap berjumlah 192.866.254.8 Fakta data tersebut menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik jumlah suara yang tiddak sah tersebut? Apakah hal ini terkait dengan literasi pemilu pemilih yang kurang maksimal terinfokan sehingga pemilih kebingungn dalam memahami teknis pencoblosan 5 kotak penyuaraan? Jumlah suara tidak sah tersebut sangat disayangkan karena jumlahnya melebihi separuh dari penduduk Malaysia yang sebesar 31,95 juta di tahun 2019. Bagaimana mungkin hal ini terjadi dan bagaaimna mungkin hal ini bisa ditoleransi Dengan mengacu pada prinsip “satu suara satu orang satu nilai”, jumlah suara tidah sah tersebut, sudah diluar batas toleransi kewajajaan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian pemilu 5 kotak penyuaraan menjadi kontra-produktif terhadap prinsip profesionalisme sekaligus menambah bebas petugas yang makin berat. Kajian empiris sangat perlu dilakukan untuk mengelaborasi kaitan antara desain pemilu 5 kotak penyuaraan dengan potensi malpraktek dan implikasinya pada kontraproduktif bagi kecermatan penyelenggara di tingkat TPS dan PPK. Perlu redesain agar pemilu 5 kotak penyuaraan tidak menjadi pilihan kaku demi menyelamatkan kualitas pemilu agar tetap berada dalam koridor nilai akuntabilitas dan profesionalisme di satu sisi dan mencegah pembiaran menuju malpraktek di sisi yang lain. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: ➢ Esensinya adalah perlu ada terobosan ke depan, semacam keputusan yang sifatnya didukung secara politik di legislatif. Bahwa pemilu Indonesia sudah harus lepas dari apa yang kita sebut sebagai teknologi manual. Perlu ada 64 semacam terobosan di era digital saat ini, ketika kota-kota di Jawa khususnya atau kota-kota di luar pulau Jawa yang sudah memiliki perangkat, instrumen, dan teknologi digital memadai, bisa jadi secara legalitas oleh karena undang- undang dimungkinkan ada semacam kombinasi di dalam sistem rekapitulasi kita. Bisa gabungan antara manual dan digital bagi daerah-daerah yang secara khusus memiliki akses yang kuat secara digital; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 27 September 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 65 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bahwa para Pemohon merasa ketentuan Pasal a quo menyebabkan beban kerja yang sangat berat dan tidak rasional bagi Para Pemohon selaku petugas penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 karena pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Perbaikan Permohonan Hlm 4 Nomor 7 dan Hlm 6 Nomor 17). Bahwa para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim MK sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Menerima permohonan provisi; 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan, karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara 66 serentak untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”; 3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”; 4. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam undang-undang a quo, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan Halaman 5 angka 12-14). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi, yang merepresentasikan bahwa Republik Indonesia 67 menerapkan sistem politik demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 tidak relevan untuk dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian a quo karena tidak mengandung ketentuan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena para Pemohon tidak memberikan argumentasi dalam hal apa ketentuan Pasal a quo menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitu pun halnya dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji karena para Pemohon tidak memberikan dasar argumentasi yang jelas dalam hal apa ketentuan Pasal a quo UU Pemilu menghalangi para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya mengingat ketentuan Pasal a quo tidak mengatur adanya pembatasan tertentu atas pelaksanaan hak konstitusional tersebut. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Bahwa para Pemohon pada intinya merasa dirugikan terhadap ketentuan Pasal a quo karena konsekuensi dari pengaturan Pasal a quo UU Pemilu menyebabkan tugas dan beban kerja yang berat terhadap teknis penyelenggaraan pemilu. Terhadap dalil kerugian tersebut DPR memandang bahwa para Pemohon yang berpartisipasi secara sadar dan sukarela sebagai penyelenggara pemilu karena telah menyatakan sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah semestinya para Pemohon memiliki beban kerja yang sepatutnya dipahami oleh Para Pemohon sebagai konsekuensi atas jabatan yang diembannya. Oleh karena itu kerugian yang didalilkan para Pemohon sudah jelas tidak disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo. 68 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin nomor 2, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo sehingga tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan diberlakukannya Pasal a quo. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa para Pemohon merasa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal a quo dapat merugikan para Pemohon yang pada Pemilu 2019 bertugas sebagai penyelenggara pemilu dengan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan permasalahan yang disampaikan oleh para pemohon adalah pengalaman para Pemohon dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang belum tentu terjadi atau dialami oleh para Pemohon dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan mendatang. Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya tidak dapat mengonstruksikan dengan jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Pasal a quo terhadap para Pemohon. Oleh karenanya, dengan tidak adanya konstruksi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon maka jelas tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan konstitusionalitas Pasal a quo. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 69 Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan ketentuan Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian Pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan Pasal a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok perkara. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 70 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa UU a quo dibentuk dengan dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem Pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang yaitu UU a quo. 2. Bahwa penyelenggaraan Pemilu secara serentak merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. a. Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam amarnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. b. Dalam paragraf 3.17 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut Mahkamah memberikan tiga dasar pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut: Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial. Menurut Mahkamah berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan terkait model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat sesaat, maka pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. 71 Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik yakni makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Hal itu dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draf perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001]; Ketiga, terkait efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Dalam pertimbangan hukum [3.20] huruf b, dinyatakan diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak. d. Atas dasar hal tersebut, pembentuk undang-undang mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini pun didasari karena pada saat itu, pengaturan mengenai pemilu masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, yakni: - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 72 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 oleh pembuat undang-undang ini DPR RI dan Pemerintah, sudah selaras dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden dengan membentuk UU Pemilu. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Para Pemohon yang mendalilkan bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan dapat diperpanjang hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya, sepanjang tidak ada jeda, membuat bobot tugas dan rasionalisasi beban kerja penyelenggara sangat ditentukan oleh jenis pemilihan yang dilaksanakan pada satu hari yang sama. (vide Perbaikan Permohonan halaman 17 angka 24). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa perihal batas waktu tersebut sesungguhnya tidak ada lagi persoalan konstitusionalitas norma karena MK telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 (poin 3.17 angka 5) dengan menambahkan ketentuan perpanjangan waktu maksimal selama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN sepanjang penghitungan suara dilakukan secara tidak terputus (tanpa jeda waktu). MK juga berpendapat bahwa apabila tambahan waktu 12 jam tersebut diperpanjang lebih lama lagi maka akan menimbulkan permasalahan lain di tingkat KPPS, di samping itu pembatasan waktu hanya selama 12 jam juga untuk mengurangi segala kemungkinan risiko kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa tidak ada jalan keluar lain apabila turut 73 mempertimbangkan beban kerja yang dianggap berat oleh Para Pemohon, sebab jika diberikan waktu tambahan lebih lagi dari 12 jam tersebut maka akan menimbulkan permasalahan lain di tingkat KPPS. Bahwa perihal batas waktu penghitungan suara pada hari pemungutan suara, Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan ihwal batas waktu penghitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu serentak sehingga dapat menimbulkan masalah dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang. Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah ditetapkan paling banyak 300 orang, namun dengan banyaknya jumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua pasangan calon presiden, 16 (enam belas) partai politik nasional dan khusus Aceh ditambah dengan 4 (empat) partai politik lokal peserta pemilu dengan tiga tingkat pemilihan, dan perorangan calon anggota DPD, serta kompleksnya formulir-formulir yang harus diisi dalam 74 penyelesaian proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat terbuka. Belum lagi jika faktor kapasitas dan kapabilitas aparat penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, turut dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan. Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.” 2. Bahwa MK telah menyatakan pendiriannya mengenai lima pilihan model keserentakan pemilihan umum yang dijabarkan MK dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK juga menegaskan penentuan model pemilu serentak mana yang akan digunakan adalah wewenang DPR untuk memutuskannya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut: 75 Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 pertimbangan hukum 3.16 paragraf 3) Oleh karena itu dalil-dalil Para Pemohon sudah seharusnya menjadi gugur dan tidak dipertimbangkan lagi oleh MK. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, MK pernah mengubah pendiriannya mengenai pandangan hukumnya terhadap pengujian norma undang-undang. Namun perubahan pendirian MK tersebut dilakukan dengan memperhatikan adanya suatu kejadian yang luar biasa sejak Putusan MK dibacakan. Selengkapnya pertimbangan hukum MK tersebut menyatakan: [3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung 76 Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar menguji kembali pasal yang telah diputus oleh MK. Bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. 4. DPR menerangkan bahwa MK tidak pernah membatalkan Undang- Undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka (open legal policy) sebagaimana MK tegaskan dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau Sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan 77 ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. 5. DPR menerangkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf g UU Pemilu adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang bertugas menjadi PPK, PPS dan KPPS adalah orang yang berkualifikasi sehat jasmani dan rohani. Persoalan banyaknya petugas PPK, PPS, dan KPPS yang sakit bahkan sampai meninggal karena beban kerja dalam pelaksanaan tugasnya bukanlah disebabkan ketentuan Pasal a quo maupun format pemilu serentak yang dimaksud UU Pemilu, melainkan karena kondisi orang yang ditugaskan sebagai PPK, PPS, dan KPPS dan tentunya hal tersebut bersifat kasuistis. Hal tersebut didukung hasil penelitian forensik verbal yang dilakukan Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Fakultas Kedokteran UGM, dan Fakultas Psikologi UGM yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian PPS dalam Pemilu 2019 bahwa beban kerja yang berat memicu kelelahan, dampak lanjutan dari kelelahan tersebut adalah penyakit-penyakit para petugas muncul ke permukaan. Para peneliti berkeyakinan bahwa para petugas tersebut memang telah memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan jantung (vide https://www.voaindonesia.com/a/ mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html). Oleh karena itu DPR berpandangan bahwa penyebab utama sakit dan meninggalnya petugas penyelenggara pemilu tersebut adalah karena faktor kesehatan karena penyakit bawaan dan bukan karena pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak sebagaimana ketentuan Pasal a quo. 6. Bahwa para Pemohon pernah mengujikan dalam Permohonan nomor 37/PUU-XVII/2009 dan Permohonan nomor 55/PUU-XVII/2019 78 berkaitan dengan norma keserentakan pemilu dan alasan-alasan yang disampaikan dalam permohonan pengujian a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Para Pemohon adalah ne bis in idem. 7. Terkait dengan penormaan baru yang dimohonkan oleh para Pemohon kepada MK mengenai format keserentakan Pemilu (vide Perbaikan Permohonan Halaman 21 angka 45), DPR menerangkan bahwa hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden sesuai Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Apabila Para Pemohon menginginkan adanya perubahan norma mengenai format keserentakan Pemilu sebagaimana diatur Pasal a quo, maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan kepada DPR dan Pemerintah (Presiden) selaku pembentuk UU sebagai masukan untuk dilakukan perubahan atau penggantian terhadap ketentuan Pasal a quo maupun masukan terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang lebih baik ke depannya. 8. Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan para Pemohon, DPR menerangkan bahwa pada awalnya MK tidak mengenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, namun pada perkembangan selanjutnya MK mengenal putusan provisi yang menyangkut pemeriksaan prioritas agar perkara yang diajukan segera dapat diputus. Perkara-perkara yang dikabulkan pemeriksaannya secara cepat adalah pengujian undang-undang terkait pemilu dan pilkada sebagaimana ditemukan dalam 4 (empat) putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019. 79 Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat MK relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, dalam perkara a quo DPR memandang tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon a quo. Oleh karena itu, sudah selayaknya MK menolak permohonan provisi para Pemohon. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. terkait dengan alasan penarikan RUU Perubahan UU Pemilu dari Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada nomor urut 4 dan merupakan usulan dari Komisi II DPR berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-68- d1a9bee16bf6fcd5092fbda46435756d.pdf). 2. Berdasarkan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tertanggal 17 September 2020 yang disusun oleh Sekretariat Badan Legislasi DPR, RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu telah masuk dalam tahap harmonisasi di Baleg DPR (vide https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-68 5754545d2b31cfb294ba5ca8e89010ea.pdf). 3. Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Panja Baleg tanggal 24 November 2020, Rapat yang dihadiri oleh Baleg DPR, Pemerintah, dan DPD RI menyepakati Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah RUU telah masuk dalam tahap harmonisasi di Baleg (vide https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-14- 80 b872237d2f6bd5a93adf6ca1b62bb58e.pdf). Berdasarkan hal tersebut, maka Rapat Panja Baleg tanggal 25 November 2020 menyetujui masuknya RUU Perubahan Atas UU Pemilu masuk dalam Prolegnasi RUU Prioritas Tahun 2021 (vide https://www.youtube.com/watch?v=oxYzcDw9MqA). 4. RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu disepakati untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 berdasarkan hasil rapat kerja Baleg DPR dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14 Januari 2021 dengan agenda Pengambilan Keputusan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 (vide https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-14- aaaeed83a8107be375aef534773da68e.pdf). 5. Karena adanya perkembangan perubahan arah politik legislasi yang terjadi, maka kesepakatan politik Komisi II DPR memutuskan untuk tidak akan melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. Berdasarkan pernyataaan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat mengingat Indonesia sedang fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi (vide https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31773/t/Komisi+II+Sepakat+Tak +Lanjutkan+Pembahasan+Revisi+UU+Pemilu). 6. Berdasarkan surat Pimpinan Komisi II DPR kepada Baleg DPR untuk menarik dan mengeluarkan RUU tentang Perubahan Atas UU Pemilu dari daftar Prolegnas Priortas Tahun 2021, pada tanggal 9 Maret 2021 Baleg mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dengan agenda pengambilan keputusan hasil penyempurnaan/penyesuaian Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-20204 yang telah diputuskan pada Raker tanggal 14 Januari 2021 (vide https://www.youtube.com/watch?v=0Ydqg81HMk0&t=2088s). Rapat tersebut menyetujui untuk menyepakati RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 81 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah. E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN PASAL A QUO UU PEMILU Bahwa selain pertimbangan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, DPR RI juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Pemilu untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK sebagai berikut: 1) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan II Rapat Kerja ke-1 hari Rabu, 30 November 2016. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu: • Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Agung Widyantoro, S.H., M.Si) berpandangan: …Pimpinan Pansus, para Menteri, rekan-rekan DPD dan hadirin yang kami muliakan. Seperti kita ketahui bersama atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/20-13 tentang Pemilu serentak 2019, publik beserta partai-partai politik mulai mendiskusikan kembali regulasi untuk menyongsong pemilu serentak tersebut. Mengingat Pemilu 2019 adalah pemilu yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu haru H pemilihan atau concurent elektion muncul gagasan-gagasan agar aturan main mengenai pemilu dijadikan satu dalam sebuah naskah undang-undang. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diminta menyiapkan undang-undang merespon dengan baik atas gagasan-gagasan yang muncul tersebut, terbukti Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap mencakup pengaturan tentang penyelenggara pemilu. Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI sungguh mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah. Bagi Fraksi Partai Golkar kodifikasi regulasi pemilu selain untuk menjawab pemilu serentak 2019 sesungguhnya sangat dibutuhkan demi kesesuaian dan konsistensi aturan mengenai pemilu. Karena dari sisi aktor sistem managemen dan penegakan hukum tidaklah ada perbedaan yang diameteral dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD... pilihan- pilihan itu adalah pilihan yang dianggap baik dan sempurna. • Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (Erwin Moeslimin Singajuru) berpandangan: …Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, Saudara Ketua Komite I, beserta hadirin yang kita muliakan. Untuk 82 memenuhi harapan pemilu serentak nasional memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan sambutan baik dan hangat kepada pemerintah atas inisiatifnya menyusun RUU Kompilasi dari tiga undang-undang yang ada yakni UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, Wakil Presiden. Sekaligus penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut yang dituangkan dalam RUU Penyelenggara Pemilu. • Anggota dari Fraksi PAN (Viva Yoga Mauladi, M. Si) berpandangan: …Sebagaimana diketahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 tahun 2013 mengamanatkan bahwa mulai tahun 201 pemilihan legislative dan pemilihan Presiden akan digelar secara serentak. Hal ini menurut Fraksi PAN membawa konsekuensi besar khususnya bagi DPR dan Pemerintah untuk menselaraskan dan melakukan kodifikasi terhadap tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah yakni Undang-Undang tentang Pilpres, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Untuk itu Fraksi PAN menyambut baik adanya RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disampaikan oleh pemerintah. Fraksi PAN menyadari bahwa Pemilu merupakan instrument untuk memastikan keberlangsungan transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Pada hakekatnya Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dan mendorong akuntabilitas dan counter public terhadap pemerintahan negara, karenanya Fraksi PAN akan mendukung penuh dan mengawal pembahasan Pansus RUU ini agar nantinya menghasilkan Undang- Undang Pemilu yang tidak hanya efektif namun juga berintegritas, berkeadilan bagi seluruh komponen bangsa. 2) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan III Rapat Kerja ke-3 hari Kamis, 19 Januari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu: • Anggota dari Fraksi Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.) berpandangan: …Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentak pun ini pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak, lima kotak yang dipilih itu dalam pemilu untuk efisiensi pemilu kita lakukan serentak sekaligus. Jadi bagi Fraksi Partai Golkar serentak yang dimaksudkan adalah hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, ya termasuk tanggal yang sama. Jadi 83 kita sikap terang tidak misalnya tahun ini ya boleh kita buat gelombang begitu, tidak ada saya kira. 3) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan III Rapat Kerja ke-6 hari Jumat, 17 Februari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu: • Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si.) berpandangan: …Bagi Golkar pengertian serentak itu lima kotak hari ini, ini harus clear dulu Pak, jangan serentak itu tidak lima kotak, serentak itu karena masih jangan ada berpikir Pemilu Legislatif dulu kan begitu, baru entah sehari entah dua hari entah beberapa jam, kan sulit untuk ngitungnya untuk tahu ukurannya itu, tapi kalau itu yang dilakukan tidak serentak menurut saya itu yang melanggar konstitusi, melanggar Putusan MK. MK itu pada hari yang sama waktu yang sama detik yang sama rakyat di TPS menusuk lima surat suara. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR Memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. 84 Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa setelah Pemilu 2019 selesai dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan format keserentakkan pemilu, terdapat banyak sekali catatan dan evaluasi terhadap desain keserentakkan pemilu. Evaluasi disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga pemilih dan kelompok civil society. 2. Ketentuan di dalam UU Pemilu tidak direvisi oleh pembentuk Undang-Undang, menurut para Pemohon alasan tidak melakukan revisi telah tidak memenuhi syarat atau kualifikasi di dalam menentukan format keserentakkan pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. 3. Keputusan politik dari pembentuk Undang-Undang, menurut para Pemohon berimplikasi serius terhadap konstitusionalitas norma keserentakkan pemilu di dalam UU Pemilu, terutama berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu serentak terdekat, yakni Pemilu tahun 2024. 4. Format pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 menggunakan format keserentakan pemilu lima kotak, sama dengan Pemilu 2019. Format tersebut berpotensi merugikan para Pemohon dan penyelenggara ad hoc lainnya, mengingat Para Pemohon berniat kembali akan berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 5. Mengingat tahapan Pemilu 2024 akan mulai dilaksanakan mulai Januari 2022, para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, serta ketentuan dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. 85 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. 2. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah Pemilihan Umum harus dilakukan secara serentak/tidak serentak, Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 86 anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian pengaturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. 3. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 bertanggal 23 Januari 2014 (Paragraf [3.17] Hal. 78 s.d. 84) pada intinya menyatakan bahwa : “Putusan Mahkamah ketika mengabulkan permohonan agar Pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 (tiga) alasan. Pertama, berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedua, dari sudut pandang original intent, gramatikal, dan sistematis, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Ketiga, Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Selain itu juga, akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat”. Dengan demikian frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak. 4. Kata “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu pada dasarnya merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk Undang-Undang. Hal ini mengingat Selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma Undang-Undang dapat dinilai: (i) sesuai dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii) bertentangan dengan UUD 1945. 5. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak, secara konstitusional 87 pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan banyak orang untuk berpartisipasi dan bertugas sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga adanya Pemilu yang diselenggarakan secara serentak juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 6. Pemerintah sadari bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, perlu dilakukan evaluasi dan diperbaiki agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya lebih baik, sehingga beban kerja penyelenggara Pemilu dapat terukur dengan pasti. Para Pemohon termasuk sebagai penyelenggara Pemilu, maka hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah dipenuhi oleh Negara kepada para Pemohon. Dengan demikian banyaknya permasalahan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 7. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tentang Pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada terhadap UUD 1945 bertanggal 26 Februari 2020 (Paragraf [3.17] Hal. 325) menyatakan bahwa “…Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum”. 8. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tentang Pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada terhadap UUD 1945 bertanggal 26 Februari 2020 (Paragraf [3.18] Hal. 325) menyatakan bahwa “…Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden maka dalil Pemohon perihal 88 pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah…”. 9. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tidak ada pernyataan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pembentuk Undang-Undang harus merevisi UU Pemilu, pelaksanaan pemilu serentak adalah hal yang konstitusional sepanjang pemilihan tersebut dilakukan serentak pada pemilu Presiden, DPR dan DPD. Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa opsi pilihan terkait dengan model keserentakan pemilihan. Dengan demikian keserentakan yang diatur dalam UU Pemilu merupakan salah satu opsi pilihan model yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga model keserentakan pemilu adalah merupakan open legal policy pembuat undang-undang. 10. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal tersebut salah satu wujudnya dapat berupa kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam proses pemilihan umum, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Keterlibatan para Pemohon dalam Pemilu 2019 sebagai penyelenggara pemilu merupakan perwujudan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan demikian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak atau tidak serentak, tidak melanggar hak konstitusonal para Pemohon sebagaimana yag diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 11. Secara prinsipil, Undang-Undang ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang- Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, 89 mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk Undang-Undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil UU a quo tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. 12. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian UU a quo yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 14. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan 90 mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa selain itu, Presiden mengajukan keterangan tambahan yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2021. Keterangan tambahan Presiden pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa kebijakan penyelenggaraan pemilu serentak merupakan pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, apabila dalam pelaksanaan Undang-Undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terdapat kendala, maka atas hal tersebut yang perlu di evaluasi dan ditingkatkan adalah kualitas penyelenggaraannya agar lebih baik dan meminimalisir berbagai resiko. Sehingga tidak harus serta merta merubah kebijakan yang ada saat ini, untuk kembali pada kebijakan awal yang dinilai telah usang dan inkonstitusional. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi sesuai dengan UUD 1945, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan cheks and balance dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Ketua 91 dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam memberikan putusan perkara a quo dengan mempertimbangkan kondisi faktual saat ini, seperti tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah dapat maksimal dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemilu serentak sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. Selanjutnya kami akan menanggapi beberapa pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut: A. Jelaskan tindak lanjut apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019? Tanggapan Pemerintah: 1. Bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu antara lain dengan prinsip mandiri berdasarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, yang merupakan hukum positif terkait pengaturan Pemilu dan Pilkada. 2. Bahwa Penyelenggara Pemilu bersifat mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, namun demikian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemirintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 3. Bahwa dalam penyelenggaraannya, diharapkan proses Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam waktu relatif singkat dan efisien, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya diupayakan secara optimal agar menciptakan situasi politik dan keamanan yang stabil, 92 sehingga memberi ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengendalikan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional secara maksimal, karena keselamatan rakyat adalah hal yang paling utama. 4. Bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang lebih panjang serta berulang dalam siklus 5 (lima) tahunan berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat serta berpotensi menimbulkan gejolak politik yang lebih panjang dan berulang juga di masyarakat. Lebih lanjut penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai prosedur demokrasi diharapkan tidak menggunakan biaya yang jauh lebih besar dari pemilu dan pilkada sebelumnya. Rasionalitas dalam perhitungan anggaran harus menjadi catatan utama mengingat kondisi keuangan negara dalam kondisi lebih berat sebagai dampak pandemi covid-19. 5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pemerintah, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP telah melakukan konsinyering dalam sebuah Tim Kerja Bersama untuk mencari kesamaan pandangan/pendapat, sebelum pelaksanaan rapat formal yang dihadiri oleh para pimpinan DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP. Salah satu yang menjadi kesamaan pandangan/pendapat adalah Pemilu dan Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu tahun 2024, namun pelaksanaannya dalam bulan yang berbeda. Konsinyering tersebut telah membahas simulasi tahapan Pemilu dan Pilkada yang masing-masing pemungutan suaranya dilakukan pada tahun 2024. 6. Bahwa pilihan model keserentakan Pemilu dan Pilkada yang dibahas dalam konsinyering tersebut, telah sesuai dengan salah satu pilihan model keserentakan pemilu yang dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Adapun pilihan model keserentakan tersebut adalah Pemilihan Umum Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota. Selanjutnya penegasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 juga menjadi materi pembicaraan pada Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Pemerintah. 93 7. Bahwa model pemilu serentak sebagaimana tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang), adalah pelaksanaan keserentakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR, Pemilihan Umum Anggota DPD, Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipertimbangkan akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 (dengan alternatif antara lain bulan April atau bulan Mei 2024, di mana hal ini masih dalam pembahasan bersama), sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak secara nasional pada bulan November tahun 2024. 8. Bahwa keserentakan sebagaimana tersebut pada angka 5, sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa keserentakan Pemilu adalah konstitusional sepanjang pemilihan dilakukan serentak pada pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa opsi pilihan terkait dengan desain keserentakan pemilu sepanjang Pemilu Presiden, DPR, dan DPD dilakukan secara serentak, berkaitan dengan pemilihan model keserentakan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan opened legal policy pembuat undang-undang. 9. Bahwa keserentakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang 94 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang) adalah konstitusional, artinya keserentakan tersebut merupakan salah satu opsi pilihan model yang ditawarkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. 10. Bahwa model keserentakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 ditujukan untuk mewujudkan efektifitas pemerintahan pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model keserentakan tersebut akan menciptakan sinergitas program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMN yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden terpilih dengan berdasar pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) akan dapat sinergi dengan RPJMD di daerah. RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, rencana pembangunan nasional dan daerah akan selaras dari tingkat pusat sampai daerah. Keselarasan tersebut muncul karena RPJMN yang disusun Presiden terpilih (pada 20 Oktober 2024), kemudian dijabarkan oleh Kepala Daerah terpilih pada Pilkada serentak nasional pada bulan November 2024 dalam RPJMD. Selain itu, model keserentakan tersebut akan menciptakan kalender ketatanegaraan secara konstitusional menjadi lebih baik dan teratur. Hal ini dikarenakan siklus pemilu hanya terjadi 5 (lima) tahun sekali, sehingga proses pembangunan dapat fokus pada 4 (empat) tahun sisanya dalam siklus 5 (lima) tahunan tersebut. B. Bagaimana memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, berkaitan dengan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak Tahun 2024? Tanggapan Pemerintah: 95 Bahwa memperhatikan hasil konsinyering yang dihadiri oleh Komisi II DPR-RI, Pemerintah, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, nomenklatur yang digunakan adalah Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD, dipertimbangkan akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 (dengan alternatif antara lain bulan April atau bulan Mei, di mana hal ini masih dalam pembahasan bersama). Sedangkan untuk penyelenggaraan Pilkada akan dilaksanakan pada Bulan November 2024, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Sedangkan terkait simulasi tahapan sampai dengan pemungutan suara Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 telah di bahas bersama dalam konsinyering tersebut. C. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 akan menimbulkan banyaknya Kepala Daerah yang digantikan oleh Caretaker, apakah sudah diperhitungkan resikonya? Tanggapan Pemerintah: 1. Bahwa sebagai pelaksana Undang-Undang, Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan norma dan kebijakan hukum positif, termasuk pengaturan terkait penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Regulasi menjadi dasar utama dalam rekruitmen penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah, termasuk pengaturan terkait persyaratan ASN yang dapat menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah antara lain Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Penjabat Gubernur dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Penjabat Bupati/Walikota, jejak rekam kinerja, analisa resistensi konflik kepentingan, dan lainnya. 2. Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah terdapat mekanisme Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 96 Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan regulasi terkait lainnya, diharapkan dapat memberikan jaminan penyelenggaraan pemilu serentak dengan sebaik-baiknya serta mencegah dan meminimalisir resiko. D. Berapa banyak Caretaker (Pejabat) yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengisi posisi Gubernur, bagaimana resiko hukum dan administrasi atas adanya Caretaker? Tanggapan Pemerintah: 1. Bahwa adanya Caretaker (Penjabat (Pj) Kepala Daerah) sudah dipersiapkan dan dipertimbangakan dengan baik oleh Pemerintah Pusat, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya ketentuan Pasal 201 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut : a. Pasal 201 ayat (3) menyatakan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022”. b. Pasal 201 ayat (5) menyatakan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”. c. Pasal 201 ayat (5) menyatakan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pilkada tahun 2017 diikuti sejumlah 101 daerah, sehingga pada tahun 2022 dibutuhkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di 101 daerah. Kemudian Pilkada tahun 2018 diikuti sejumlah 170 daerah (semula 171 daerah namun Pilkada Kota Makassar bergeser dan dilakukan di tahun 2020 sesuai Putusan Pengadilan TUN), sehingga pada tahun 2023 dibutuhkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di 170 daerah. Sedangkan Pilkada tahun 2020 diikuti sejumlah 270 daerah, 97 Sehingga pada tahun 2024 dibutuhkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di sejumlah 270 daerah sampai dengan pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hasil pilkada 2024 yang akan dilaksanakan di awal tahun 2025. 3. Bahwa keberadaan Penjabat (Pj) Kepala Daerah adalah untuk mengisi kekosongan dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”. 4. Bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebijakan yang mengatur tugas dan wewenang kepala daerah yang dapat dilaksanakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah, serta larangan bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk membuat keputusan/kebijakan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat Pasal 132A Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, dan pencegahan serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga resiko hukum dan administrasi atas banyaknya Kepala Daerah yang posisinya digantikan oleh (Penjabat (Pj) Kepala Daerah) dapat diminimalisir. 98 E. Pemerintah harus menjelaskan beberapa pilihan Pemilu serentak dan beberapa implikasi apa yang akan terjadi atas pilihan tersebut? Tanggapan Pemerintah: 1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan beberapa pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, sebagai berikut : a. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. b. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. c. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota. d. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. e. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota. f. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. 2. Berkenaan dengan pilihan keserentakan pemilihan umum tersebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 99 (sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, maka pilihan kebijakan keserentakan Pemilu dan Pilkada adalah model keserentakan ketiga (huruf c pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019) yaitu “Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota”. 3. Pilihan model keserentakan ini secara operasional dimaknai bahwa Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama namun bulannya berbeda. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain diantaranya: a. Proses Pemilu dan Pilkada seyogyanya dilaksanakan dalam waktu singkat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang); b. Pertimbangan efisiensi anggaran karena prioritas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional; c. Perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan agar Pemerintah dan komponen bangsa lainnya tetap solid dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional; d. Situasi politik dan keamanan yang stabil akan memberi ruang kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menjalankan program- program termasuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara maksimal, karena keselamatan rakyat adalah hal yang paling utama; 100 Bahwa dalam perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, permohonan Para Pemohon lebih menitikberatkan pada faktor beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, yaitu PPK, PPS dan KPPS. Disebutkan dalam alasan permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa beban kerja PPK, PPS, dan KPPS sangat tinggi, karena harus melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara dan distribusi logistik pemilu; Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan beban kerja penyelenggara pemilu ad hoc merupakan persoalan teknis, yang tentunya dapat diselesaikan dengan kebijakan yang mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Persoalan teknis beban kerja penyelenggara pemilu ad hoc dapat diatasi dengan manajemen kerja yang sifatnya teknis pula. Oleh karena itu, persoalan teknis tidak boleh mengalahkan persoalan substansi terkait dengan model keserentakan pemilu. Beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tentunya dapat dilakukan evaluasi terkait persoalan teknis yang disebutkan para Pemohon. Pengalaman pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 dapat dijadikan contoh yang dapat ditiru, karena penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 lebih berat dari pada pemilu atau pilkada pada masa normal; Bahwa beberapa hal teknis tersebut tentunya dapat dilakukan penyederhanaan secara teknis, yang dapat diatur di dalam peraturan teknis yaitu Peraturan KPU. Saat ini masih banyak waktu untuk mempersiapkan hal-hal teknis tersebut, sehingga persoalan teknis yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon dapat diantisipasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Dengan demikian, keserentakan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap konstitusional. Alasan permohonan para Pemohon yang mempersoalkan teknis tentunya tidak dapat menggugurkan substansi model keserentakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, persoalan teknis tersebut dapat diatasi dan diantisipasi secara teknis melalui Peraturan KPU; [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memberikan keterangan yang 101 didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: Sebelum KPU selaku pihak terkait memberikan tanggapan atau keterangan terkait dengan pokok-pokok Permohonan a quo, dengan segala horrnat ijinkanlah KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemilu tahun 2019 adalah pemilu nasional serentak pertama yang dilakukan sejak era reformasi. Pemilu tahun 2019 memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004, 2009 dan Pemilu tahun 2014, hal tersebut karena di Pemilu tahun 2019 dilakukan secara langsung untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dalam satu waktu yang seringkali disebut sebagai pemilu 5 (lima) kotak. Dasar hukum yang digunakan pada Pemilu tahun 2019 juga berbeda dibanding dengan pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2014). UU Nomor 7/2017 menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan penggabungan pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 2. Pemilu tahun 2019 digelar pada tanggal 17 april 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta Pemilu dari partai politik yang komposisinya terdiri dari 16 (enam belas) partai politik tingkat nasional dan 4 (empat) partai politik lokal aceh. Sedangkan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon; 3. Pada prinsipnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Tentu dalam menyelenggarakan pemilu KPU bersikap tidak hanya professional tetapi juga independen dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan kepentingan umum, proporsionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, efisien dan efektif. Berdasarkan data, tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 dapat dibilang cukup tinggi yaitu dengan angka partisipasi sebesar 81,93% (158.012.506 pengguna hak pilih) sedangkan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 192.770.611 yang tersebar di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 130 PPLN dan dilaksanakan di 813.336 TPS, 782 TPSLN, 2.345 KSK dan 429 Pos; 4. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun 102 partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, KPU menempuh kebijakan proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan Masyarakat yang hadir, termasuk mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk mengupload hasil penghitungan suara pada tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU supaya dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara Pemilu; 5. Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil Pemilu, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan jajaran dari pengawas Pemilu sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan data pemilih mengenai Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara pada tingkat TPS, maka akan segera dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-PPWP berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan untuk masing-masing desa/keluarahan; 6. Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai tingkat nasional selalu melibatkan Saksi Pasangan Calon dan Bawasalu sesuai dengan tingkatannya, di mana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang diatasnya; 7. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut diatas adalah juga merupakan tekad KPU guna menutup ruang pihak-pihak tertentu, yang bermaksud melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran; 8. Kanal untuk menguji akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 oleh KPU terkait hasil pemilu adalah di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang tahun 2019 terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang diajukan oleh Peserta Pemilu ke Mahkamah; 9. Data diatas menunjukan kesiapan KPU sebagai penyelenggara dalam 103 menghadapi PHPU yang diajukan oleh Peserta Pemilu sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Selain itu hal tersebut adalah konsekuensi yuridis dan sekaligus wujud kesiapan KPU dalam menjalankan pemilu serentak 5 (lima) kotak suara; Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah membaca permohonan Pemohon, maka izinkanlah kami KPU selaku pihak terkait untuk menyampaikan Keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut: 10. Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada mahkamah sebagai berikut: a. Bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang mengatur tentang keserentakan Pemilu 5 (Lima) Kotak. Sementara itu landasan konstitusional yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; b. Bahwa Pemohon merupakan penyelenggara badan ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS), yang berkepentingan terhadap permohonan ini karena bertekad akan kembali menjadi penyelenggara pada Pemilu Tahun 2024 mendatang; c. Bahwa Pemohon mendalilkan jika pemohon merasakan beratnya beban kerja yang dirasakan oleh pemohon selaku penyelenggara badan ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS) akibat pelaksanaan format Pemilu 5 (lima) kotak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019. Beban kerja yang berat itu dirasakan pemohon mulai dari mengelola, mengamankan, dan mendistribusikan logistik Pemilu kepada penyelenggara di TPS-TPS sekitar. Kemudian lamanya pemungutan dan penghitungan surat suara, juga dirasakan para penyelenggara badan ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS), walaupun Mahkamah pernah memberikan perpanjangan waktu penghitungan suara hingga pukul 12.00 siang satu hari setelah pemungutan suara. Beban kerja dan tekanan yang berat kembali 104 dirasakan ketika proses rekapitulasi suara dilaksanakan. Hal ini akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan penyelenggara, yang terbukti dari tingginya angka korban jiwa dan korban sakit dari pihak penyelenggara pada Pemilu tahun 2019; d. Bahwa Pemohon mendalilkan, di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 Para Pemohon sebagai warga negara diberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Atas hak dan jaminan dari konstitusi tersebut, ketika Para Pemohon berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, yang menurut para Pemohon, ketentuan UU a quo telah membuat pekerjaan yang tidak manusiawi dan rasional kepada Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu. Dalam konteks tersebut, para Pemohon yakin, bahwa ini tidak hanya dirasakan oleh Para Pemohon, tetapi sebagian besar penyelenggara ad hoc yang menjalani penyelenggaraan pemilu dengan format 5 (lima) kotak; e. Bahwa Pemohon mendalilkan, keikutsertaan Pemohon sebagai penyelenggara pemilu berangkat dari itikad baik Para Pemohon untuk berpartisipasi di dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Bentuk partisipasi dan kontribusinya Para Pemohon dilakukan dengan menjadi penyelenggara ad hoc pada Pemilu 2019 lalu untuk menjaga dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil; f. Bahwa Pemohon mendalilkan, para Pemohon memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan manusiawi, dimana dalam hal ini, konteksnya adalah ketika Para Pemohon bekerja dan berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc di dalam proses pemilu. Para Pemohon sebagai penyelenggara ad hoc pada Pemilu tahun 2019 lalu, juga berhak untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya dalam menjaga jalannya pemilihan umum yang berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. keseluruhan hak konstitusional para Pemohon ini dengan jelas dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan 105 Pasal 28C ayat (2), UUD NRI 1945, dan potensial akan hilang jika ketentuan UU a quo tidak dibatalkan oleh Mahkamah; g. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika Terdapat fakta bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017) tidak di revisi, setidak-tidaknya tahun ini karena RUU Pemilu telah ditarik dari Prolegnas Prioritas 2021. Dengan tidak direvisinya UU No. 7/2017, otomatis pilihan disain pemilu serentak akan dilaksanakan dengan format 5 (lima) kotak. Padahal, di dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, terdapat prasyarat dari MK kepada pembentuk undang-undang, untuk melakukan 5 (lima) hal dalam menentukan format keserentakkan pemilu. 5 (lima) hal tersebut antara lain: 1) Partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian luas pada penyelenggaraan pemilu dalam pemilihan model pemilu serentak yang berkonsekuensi pada perubahan UU; 2) Simulasi terhadap model-model keserentakkan pemilu dan perubahan dilakukan lebih awal; 3) Menghitung semua implikasi teknis, agar penyelenggaraan pemilu berada dalam batas penalaran yang wajar; 4) Pilihan keserentakkan memperhatikan kemudahan bagi pemilih; 5) Tidak acap kali mengubah format keserentakkan pemilu, sehingga terbangun kepastian dan kemapanan Menurut Pemohon 5 (lima) hal ini sama sekali belum dilakukan oleh pembentuk undang-undang ketika memutuskan memilih format keserentakkan pemilu 5 (lima) kotak, hanya dengan alasan tidak merevisi undang-undang pemilu; h. Bahwa dalam Permohonan a quo, pemohon pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilu serentak 5 (lima) kotak tidak lagi dilaksanakan pada Pemilu 2024. Oleh karenanya, agar sejalan dengan gagasan keserentakan pemilu yang konstitusional menurut MK, Pemohon meminta untuk menarik keluar Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari rangkaian Pemilu Nasional. Sehingga pada 106 Pemilu 2024 mendatang, hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD. Soal disain pemilu DPRD akan dijadwalkan seperti apa, pemohon menyerahkan hal tersebut kepada pembentuk undang-undang, sepanjang tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu nasional Presiden, DPR, dan DPD; i. Dalam permohonan ini, pemohon juga mengusulkan desain keserentakan pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Opsi yang dapat dipilih adalah format Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah. Model tersebut dilaksanakan dengan melakukan Pemilu Presiden, DPR, dan DPD pada tahun 2024. Untuk Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota periode tahun 2019-2024, masa jabatannya dapat diperpanjang hingga 2026. Sementara untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 lalu, masa jabatannya diperpanjang hingga tahun 2026. Untuk kepala daerah yang habis masa jabatan di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap melaksanakan pemilihan sesuai dengan jadwal, tetapi masa jabatannya sampai tahun 2026. Pada Tahun 2026 mendatang, Pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan memilih Gubernur, Bupati/Walikota yang berbarengan DPRD provinsi, dan DPRD kab/Kota; dan j. Dalam Permohonan, pemohon juga meminta agar pemeriksaan dalam perkara ini diprioritaskan oleh Mahkamah. Hal ini dilakukan mengingat pada Februari 2022 tahapan Pemilu tahun 2024 direncanakan mulai dilaksanakan. Sehingga dikhawatirkan bila konstitusionalitas keserentakkan ini tidak segera diputus, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan pemilu. 11. Bahwa Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 7C, dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial/kongresional. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan 107 Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis dan didasarkan atas prinsip otonomi. Sistem pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi (dalam hal ini pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota) berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 13. Berkenaan dengan hubungan sistem pemerintahan presidensial dan sistem penyelenggaraan Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan. Sistem dan bentuk pemerintahan presidensial menentukan sistem pemilihan Presiden, yang mana hal ini juga berlaku mutatis mutandis dalam sistem pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. 14. Bahwa guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 14/2013 point [3.17] dan pertimbangan hukum Putusan MK No. 53/2017 point [3.13.7] angka 4, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/2013: “---Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999- 2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa---” 108 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/2017: “---untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu. Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan---” Berkenaan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai politik diperlukan agar menjadi lebih mudah mengelola hubungan antara Presiden (sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan DPR (sebagai pemegang kekuasaan legislative). Dalam hal ini, jamak dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik, semakin banyak jumlah partai politik yang berada di lembaga legislatif semakin sulit mengelola hubungan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi di mana dukungan terhadap Presiden dari lembaga legislatif diraih 109 melalui koalisi sejumlah partai politik. Terkait dengan kondisi demikian, misalnya, penelitian Scott Mainwaring (1993) menyatakan bahwa “the combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition-building in presidential democracies”. Secara teoritis, sejumlah hasil penelitian menujukkan bahwa Pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih sederhana. Selain itu, dengan diterapkannya Pemilu serentak dapat mengembalikan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri. Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai hak untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden serta warga negara dapat menggunakan hak memilihnya secara cerdas dan efisien. 15. Pemilu serentak (concurrent election) adalah pelaksanaan Pemilu untuk memilih eksekutif (Presiden) dan anggota-anggota legislatif (DPR) dalam waktu (hari) yang bersamaan. Sebaliknya, Pemilu tidak serentak adalah pelaksanaan Pemilu untuk memilih eksekutif (Presiden) dan anggota-anggota legislatif (DPR) pada waktu (hari) yang berbeda. Jadi keserentakan ini adalah dalam pengertian eksekutif (Pemilu Presiden) dan legislatif (Pemilu DPR), bukan atau tidak harus memasukannya dalam arti wilayah, atau subwilayah. 16. Dalam Pemilu serentak tahun 2019 termasuk dalam kategori Pemilu serentak yang bersamaan dengan sebagian dari Pemilu daerah, yakni legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Akan tetapi, ada 2 (dua) masalah inkonsistensi dalam sistem Pemilu serentak yang dipraktekkan di Indonesia saat ini, yaitu: a. Terdapat percampuran dengan logika sistem parlementer. Di mana dengan adanya ambang batas presiden (presidential threshold), menjadikan Pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk Pemilu eksekutif. Dalam hal ini memasukkan logika sistem pemerintahan parlementer ke dalam sistem pemerintahan presidensial. b. Terdapat percampuran antara variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. Dalam hal ini dengan asumsi bahwa penyelenggaraan Pemilu legislatif daerah dianggap sebagai bagian dari makna Pemilu 110 serentak, sebagaimana Pemilu 5 (lima) kotak yang diselenggarakan pada tahun 2019. 17. Selain permasalahan inkonsistensi sistem Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 16, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak tahun 2019, adapun permasalahan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: a. Penyelarasan agenda pemerintahan dengan agenda pembangunan, dilihat dari logika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah haruslah berada di dalam kerangka berfikir yang sama, selaras, dan seimbang, tidak berjalan secara optimal, karena pemilihan kepala daerah (pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota) dengan DPRD (dalam hal ini anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik pada tingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota. Pentingnya keselarasan, kesamaan, dan keseimbangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pada pokoknya telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu; b. Konsekuensi logis atas penyelenggaraan Pemilu dengan 5 (lima) kotak suara adalah dengan bertambahnya jumlah TPS, di mana pada Pemilu 2014 terdapat 545.803 (lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga) TPS dan pada Pemilu 2019 menjadi 801.838 (delapan ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan) TPS atau dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah TPS sebesar 46,9 %. Dengan bertambahnya jumlah TPS pada Pemilu 2019 yang hampir 2 (dua) kali lipat jumlah TPS pada Pemilu 2014, maka menambah beban pelaksanaan distribusi dikarenakan penambahan jalur distribusi baru yang menyebabkan persoalan distribusi logistik salah satunya keterlambatan datangnya 111 logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada H-1 sehingga terjadi pelaksanaan pemungutan suara susulan pada 2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) TPS; c. Penyelenggaraan Pemilu dengan 5 (lima) kotak menyebabkan banyaknya desain surat suara berbeda berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) dari masing-masing pemilihan terutama Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dalam setiap desain surat suara memuat profil kandidat peserta pemilu. Banyaknya desain surat suara tersebut berpengaruh terhadap proses pencetakan dan pendistribusian surat suara yang sangat beresiko terjadi kesalahan dalam pencetakan dan/atau tertukarnya surat suara dalam proses pengiriman ke masing-masing Dapil yang pada Pemilu 2019 menjadi salah satu penyebab pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Hal tersebut bisa dilihat dari bertambahnya jumlah dapil di 2019 dibandingkan dengan 2014 yang berimplikasi pada desain surat suara dan distribusi logistik, hal tersebut sebagaimana data sebagai berikut: Daerah Pemilihan 2014 2019 Presiden dan Wakil Presiden 1 1 DPR 77 80 DPD 34 34 DPRD Provinsi 259 272 DPRD Kabupaten Kota 2.102 2.206 Total 2.472 2.593 KPU akan membuat 2.593 Desain Surat Suara Data KPU 2019 Faktanya dalam hal ini terdapat 2593 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) Dapil yang artinya membawa konsekuensi teknis berupa pembuatan 2593 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) desain surat suara. Sehingga sekiranya “pemilu lokal” dipisahkan dari pemilu nasional maka akan tersisa 104 (seratus empat) dapil saja. Dikaitkan dengan beban kerja penyelenggara Pemilu sendiri maka akan berkurang secara signifikan mempengaruhi beban kerja penyelenggara. 112 d. Dibutuhkan tambahan waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019; e. Terdapat 29.710.175 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribuh seratus tujuh puluh lima) suara yang tidak sah pada Pemilu DPR RI atau sebesar 19,02 % dari total jumlah pemilih dan 3.754.905 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribuh Sembilan ratus lima) suara yang tidak sah pada Pemilu DPD RI atau sebesar 2,37 % dari total jumlah pemilih. Penyebab banyaknya suara yang tidak sah salah satunya karena kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada 5 (lima) surat suara sekaligus (hasil penelitian LIPI menyatakan bahwa sebesar 74% Pemilih menyatakan kesulitan dalam melakukan pemungutan suara) hal tersebut disebabkan salah satunya oleh banyaknya kandidat yang berpartisipasi dalam pelaksaan Pemilu, sebagaimana data sebagai berikut; Pemilu Data Presiden dan Wakil Presiden 2 Pasangan Calon DPR 8.075 Calon DPD 813 Calon DPRD Provinsi 28.912 Calon DPRD Kabupaten/Kota 207.860 Calon Data KPU 2019 Berdasarkan data di atas, dikaitkan dengan mekanisme pemberian suara, sekiranya “pemilu lokal” dipisahkan dari pemilu nasional maka akan dapat lebih memberikan kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suaranya. Sedangkan bagi partai politik, maka partai politik akan lebih mudah dalam melaksanakan rekruitmen dan seleksi bakal calon. f. Pelaksanaan kampanye Pemilu lebih didominasi oleh: 1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden daripada kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; 113 2) Kampanye Pemilu untuk isu urusan pemerintahan nasional oleh kedua pasangan calon Presiden daripada isu urusan pemerintahan daerah (otonomi daerah); dan 3) Persaingan antar calon dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama daripada persaingan antar partai politik peserta Pemilu. g. Beban kerja penyelenggara (badan ad hoc) dan implikasinya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu: 1) Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu pada tahun 2019 lalu, berdasarkan data pada Pemilu 2019 terdapat 810.329 TPS, sedangkan pada Pemilu LN 2019 terdapat 780 TPSLN, 2.347 KSK, dan 423 Pos. disamping itu terdapat 36.005 orang PPK, 14.402 orang Sekretariat PPK, 250.200 orang PPS, 166.800 Sekretariat PPS, 5.666.717 orang KPPS, 1.619.062 orang Petugas Ketertiban TPS, 556 orang PPLN, 390 orang Sekretariat PPLN, 12.765 orang KPPSLN, 250.200 orang Pantarlih, dan 1.200 Pantarlih LN sehingga total Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia dan luar negeri berjumlah 8.018.297 orang. Jumlah Badan Ad Hoc yang bertugas pada Pemilu 2019 sangat masif. Luasan wilayah di Indonesia dan jumlah penduduk menjadi salah satu catatan bagaimana sistem pemilu di Indonesia tidak dapat disimplifikasikan mengingat ada banyaknya jumlah pemilih yang tersebar dan perhitungan dalam segi teknis penyelenggaraan yang membutuhkan sebuah kebijakan yang rasional dan humanis. 2) Implikasi dari pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 adalah penambahan beban kerja bagi KPU dan Badan Ad Hoc. Pada konteks pembahasan ini, beban kerja bagi Badan Ad Hoc menimbulkan adanya kelebihan jam kerja (overtime) yang berlebih 114 dan memunculkan korban jiwa yang banyak. Tugas dari mulai melakukan rekrutmen badan ad hoc, bimbingan teknis, sosialisasi, pendataan pemilih, bantuan dalam verifikasi faktual calon legislatif perseorangan, distribusi logistik, persiapan TPS, pemungutan suara, dan penghitungan suara menjadi berlipat ganda dan menambah beban pekerjaan di mana ada ekspektasi dari peserta maupun pemilih agar penyelenggara dapat cermat, tepat, dan cepat dalam melakukan pekerjaan. 3) Salah satu contoh kasus bagaimana proses pemungutan suara dan penghitungan saura yang dilakukan oleh KPPS ternyata estimasi waktu yang telah disimulasikan ternyata berbeda dengan pelaksanaannya. Sangat banyak jumlah TPS yang pada akhirnya menyelesaikan penghitungan suara pada hari berikutnya. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan KPU, dengan jumlah Pemilih yang hadir 255 orang, diperlukan waktu 4 jam 20 menit, penyalinan formulir 3 jam 10 menit dan waktu istirahat sekitar 3 jam. Sehingga waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah 16 jam 30 menit. Hal tersebut terungkap dalam Keterangan KPU pada perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019. Berdasarkan data sesuai Formulir C-Hasil, sebagaimana juga yang telah KPU sampaikan dalam persidangan perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, dapat diketahui durasi waktu untuk melaksanakan penghitungan suara di beberapa TPS, sebagai berikut: a) TPS 3 Banyuripan, Bayat, Klaten, Yogyakarta. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 19.00 WIB. b) TPS 56 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 21.00 WIB. c) TPS 10 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 03.00 WIB dini hari. d) TPS 52 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai pkl. 14.30 WIB, selesai pkl. 02.30 WIB dini 115 hari. e) TPS 9 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 19.30 WIB. f) TPS 10 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 21.00 WIB. g) TPS 16 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 17.00 WIB. h) TPS 5 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 24.00 WIB. i) TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 13.00 WIB hari berikutnya. j) Kemudian TPS 6 Cempaka Permai, Gading Permai, Gading Cempaka, Bengkulu. Penghitungan mulai pkl. 14.00 WIB, selesai pkl. 06.00 WIB pagi hari berikutnya. k) TPS 15 Pulosari, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 00.30 WIB. l) TPS 2 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 01.00 WIB. m) TPS 4 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 04.00 WIB dini hari. n) TPS 11 Anjatan, Indramayu, Jawa Barat. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 03.00 WIB dini hari. o) TPS 19 Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Penghitungan mulai pkl. 13.00 WIB, selesai pkl. 05.00 WIB dini hari. Berdasarkan data tersebut, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses penghitungan suara paling lama adalah di TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu. Di TPS tersebut, penghitungan baru dapat diselesaikan pada pkl. 13.00 WIB hari berikutnya, yakni tanggal 18 April 2019. 116 4) Selanjutnya, terkait dengan honor yang diterima Petugas dalam melaksanakan berbagai tugas sebagaimana deskripsi di atas, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-188 Tanggal 19 Februari 2016 Perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak, dapat diuraikan sebagai berikut: Rincian Besaran Honor Badan Penyelenggara Ad Hoc pada Pemilu 2019 No. Uraian Satuan Besaran Biaya Dalam Negeri 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) a. Ketua Orang/Bulan 1.850.000 b. Anggota Orang/Bulan 1.600.000 c. Sekretaris Orang/Bulan 1.300.000 d. Pelaksana/Staf Administrasi & Teknis Orang/Bulan 850.000 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) a. Ketua Orang/Bulan 900.000 b. Anggota Orang/Bulan 850.000 c. Sekretaris Orang/Bulan 800.000 d. Staf/Pelaksana Orang/Bulan 750.000 3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Orang/Bulan 800.000 4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) a. KPPS Orang/Kegiatan 550.000 b. Anggota Orang/Kegiatan 500.000 c. Pengaman TPS/Satlinmas Orang/Kegiatan 400.000 Luar Negeri 5. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) a. Ketua Orang/Bulan 8.000.000 117 No. Uraian Satuan Besaran Biaya b. Anggota Orang/Bulan 7.500.000 c. Sekretaris Orang/Bulan 7.000.000 d. Staf/Pelaksana Orang/Bulan 6.500.000 6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) Orang/Bulan 6.500.000 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS-LN) a. Ketua Orang/Kegiatan 6.500.000 b. Anggota Orang/Kegiatan 6.000.000 c. Pengamanan TPS/Satlinmas Orang/Kegiatan 4.500.000 Sumber: Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-118/MK.02/2016 tgl 19 Februari 2016 Berdasarkan Tabel di atas, terlihat adanya ketimpangan antara besaran honor yang diterima dengan beban kerja sebagai implikasi dari pelaksanaan tugas dan kewajiban KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara, yang rinciannya telah diuraikan sebelumnya. Beban kerja dan tekanan yang tinggi, serta durasi waktu yang cukup panjang dalam melaksanakan tugas, tampak tidak sebanding jika dibandingkan dengan honorarium yang diterima KPPS. Hal inilah yang kurang lebih dirasakan oleh para Petugas KPPS pada Pemilu 2019. Dampak yang sangat mungkin terjadi selanjutnya, minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi petugas KPPS akan menurun. Hal ini dapat memengaruhi jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam rekruitment KPPS dan waktu pelaksanaan bimtek. Persoalan ketimpangan di atas, sekilas sebenarnya dapat diselesaikan dengan menawarkan beberapa opsi yang bersifat manajemen tata kelola pemilu. Pertama, dengan menambah waktu penghitungan suara agar pelaksanaan salah satu tugas KPPS yakni menghitung suara tidak dilakukan secara terburu-buru karena harus mengejar sebelum pukul 24.00 sesuai yang diatur oleh UU Pemilu. Sebagaimana diketahui, KPPS dituntut untuk dapat menyelesaikan 118 tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada hari yang sama, sehingga memperpanjang waktu penghitungan diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan membuat petugas KPPS menjadi lebih nyaman dalam melaksanakan proses penghitungan suara dan tentu akan membuat proses dan hasil penghitungan suara menjadi lebih berkualitas. Opsi ini telah dilaksanakan pada Pemilu 2019 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2019 yang memperpanjang waktu penghitungan suara menjadi maksimal 12 jam setelah hari pemungutan dan penghitungan suara. Dilihat dari durasi waktu pelaksanaan tugas, putusan tersebut tentu memberikan jalan keluar agar KPPS tidak terburu-buru dan dapat lebih rileks dalam melaksanakan tugasnya. Namun, dalam perspektif beban kerja, perpanjangan waktu tersebut justru menambah beban kerja KPPS karena dalam durasi tersebut KPPS dihadapkan oleh kewajiban untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara apabila terdapat jenis Pemilu yang telah selesai dan sebagian belum selesai. Kewajiban tersebut akan membuat Petugas KPPS malah menjadi tidak memiliki istirahat yang cukup karena harus lebih lama menjaga kotak suara di satu sisi, dan di sisi lain tetap harus melanjutkan tugasnya untuk menghitung perolehan suara jenis pemilu yang belum selesai, kemudian mengumumkan hasil penghitungan suara dan menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPPS. Opsi kedua yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Opsi ini cukup banyak didukung oleh banyak kalangan dan semakin menguat digagas oleh beberapa pihak. Namun, kendala mendasarnya adalah penggunaan IT tidak memiliki kerangka hukum yang kuat karena tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017. Ketentuan penggunaan teknologi informasi hanya terdapat pada Pasal 64 huruf g yang menyatakan bahwa “PPLN bertugas mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan 119 rekapitulasi secara elektronik”. Sehingga tidak ada ruang pemanfaatan IT yang dimaksudkan untuk meringankan tugas KPPS, misalnya dalam membuat Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu, Pengawas dan PPK melalui PPS. Dengan demikian, opsi ini juga sulit untuk digunakan. Opsi ketiga adalah dengan menambah besaran honorarium KPPS agar terwujud keberimbangan dengan beban kerja KPPS tersebut. Namun yang perlu menjadi pertimbangan, penambahan honor tersebut tentu akan membebani anggaran negara. Terlebih jika melihat situasi pandemi covid-19 yang diprediksi masih belum dapat teratasi secara tuntas dalam beberapa tahun ke depan yang tentunya juga akan membebani keuangan negara yang wajib memberikan pelayanan dan bantuan kesehatan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi tersebut. Sebagaimana yang telah KPU sampaikan kepada MK pada saat memberikan keterangan pada persidangan perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, total realisasi anggaran yang digunakan pada Pemilu 2019 adalah sebesar Rp 25.160.104.754.980,- meliputi realisasi sebesar Rp 10.173.169.066.883,- pada Tahun Anggaran 2018 dan sebesar Rp 14.986.935.688.097,-. Sehingga dengan demikian, opsi untuk menambah anggaran dalam rangka penambahan honor KPPS belum dapat menjadi pilihan kebijakan. Dalam konteks ini, permohonan pemohon untuk memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal dan terdapat jeda 2 (dua) tahun dalam penyelenggaraannya, dapat dipahami sebagai salah satu bentuk alternatif solusi untuk menghindari inefisiensi anggaran jika terdapat dua kali pembayaran honor petugas KPPS di tahun anggaran yang sama seperti pada Pemilu 2014 ketika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dalam waktu terpisah tetapi pada tahun yang sama, dan di sisi lain sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara beban kerja petugas KPPS yang hanya mengerjakan 3 (tiga) jenis Pemilu di tahun 2024 yakni Pemilu Nasional saja (Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD) dengan besaran 120 honor yang diterima sebagaimana terinci pada Tabel di atas. 5) Dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja KPPS pada Pemilu Tahun 2019, Santi Hariati menyebutkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap beban kerja KPPS pada Pemilu 2019 adalah faktor lingkungan kerja. a) Tekanan dari saksi peserta pemilu Dalam penelitiannya, Hariati menyebutkan bahwa salah satu lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap beban kerja petugas KPPS adalah keberadaan Saksi peserta Pemilu, khususnya ketika petugas KPPS menghadapi sanggahan dari saksi peserta pemilu pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Keberadaan Saksi Peserta Pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan berlangsung dengan prinsip LUBER dan JURDIL, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saksi yang hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan wajib menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS. Hal ini menunjukan Saksi adalah utusan resmi yang mewakili Peserta Pemilu. Saksi Peserta Pemilu memiliki hak yang cukup istimewa dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang- Undang tersebut mengatur ketentuan bahwa saksi berhak mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saksi juga berhak memperoleh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Petugas KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. 121 Pemilu 2019 yang merupakan pemilu lima kotak yang diselenggarakan secara serentak memiliki implikasi kepada KPPS. Salah satu implikasi yang banyak terjadi adalah kuatnya tekanan yang dialami oleh KPPS dalam menghadapi saksi Peserta Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari proses pemungutan dan penghitungan yang cukup panjang karena memerlukan waktu rata-rata sekitar 18 hingga 24 jam. Pada proses pemungutan suara, waktu yang digunakan relatif sama karena sudah diatur dalam ketentuan, yaitu pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat. Pada prakteknya, jalannya pemungutan suara kerap diwarnai dengan keberatan dan intervensi dari Saksi Peserta Pemilu. Jika keberatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu hal tersebut wajar dilakukan. Namun jika tindakan Saksi cenderung melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan petugas KPPS, dan hal ini sering terjadi, hal tersbut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh, kasus yang sering terjadi adalah Pemilih yang dikenal atau tim pendukungnya yang tidak berhak memilih, tetap berupaya menggunakan hak Pilihnya. Hal ini menunjukkan, meskipun KPPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, namun karena tekanan yang begitu kuat, KPPS, pada kebanyakan kasus, tidak bisa berbuat apa apa. Pada tahapan penghitungan suara, dinamika yang terjadi pada setiap jenis Pemilihan, menjadi cukup rumit. Jika proses pemungutan suara hanya berlangsung selama 6 jam, tidak demikian yang terjadi pada proses penghitungan suara, yang memerlukan waktu rata-rata sekitar 15-18 jam. Tahapan penghitungan suara menjadi sangat sulit diprediksi karena persoalaan yang dihadapi cukup beragam di setiap TPS. Banyaknya jenis Pemilihan juga menambah waktu pembukaan surat suara saat proses pembacaan hasil di masing masing jenis Pemilihan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah 122 Konsitutisi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait dengan penambahan waktu penghitungan suara. Belum lagi keberatan pada setiap jenis Pemilihan yang diajukan oleh saksi pada saat proses penghitungan, menambah tekanan yang cukup kuat pada petugas KPPS. Kepentingan yang berbeda-beda pada setiap jenis Pemilihan membuat kerumitan ini tidak dapat dihindarkan. Jika dikaitkan dengan permohonan pemohon yang meminta pemisahan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, maka dapat dipahami bahwa upaya tersebut juga dalam rangka untuk mengurangi tekanan yang selama ini diterima oleh petugas KPPS dari saksi peserta pemilu, dalam hal ini Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan/atau Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kuatnya tekanan saksi tersebut dapat dilihat dari jumlah PSU Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan/atau Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disebabkan karena Penyelenggara melakukan tindakan melampaui kewenangannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa contoh kasus PSU dimaksud: Rincian PSU Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan/atau Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang Disebabkan oleh Penyelenggara No Daerah Penyebab PSU Jumlah TPS 1. Kabupaten Tabanan Dalam proses penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kab. Tabanan, Ketua KPPS di TPS 29 Desa Delod, Peken, melakukan pencoblosan pada surat suara yang sudah digunakan sehingga surat suara yang sudah 1 TPS 123 digunakan tersebut menjadi tidak sah 2. Kabupaten Sumba Barat Daya Terdapat laporan Saksi Peserta Pemilu, Ketua KPPS diduga mencoblos surat suara untuk DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya 1 TPS 3. Kabupaten Halmahera Tengah KPPS hanya memberikan 2 surat suara kepada Pemilih yang berjumlah 80 orang, yaitu surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah 1 TPS 4. Kabupaten Jayawijaya Terdapat logistik yang dibawa lari KPPS dan terdapat 152 surat suara DPRD Dapil 1 yang sudah tercoblos 7 TPS Sumber: Dokumen internal KPU terkait Sengketa PHPU Pemilu 2019 Beberapa kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih banyak menjadi target atau sasaran bagi aktor politik lokal dalam mempengaruhi petugas KPPS untuk berbuat melanggar aturan. Hal tersebut menjadi relevan jika dikaitkan dengan atmosfir politik yang lebih tinggi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengingat aktor-aktor politik lokal bersaing ketat dalam meraih posisi pada pemilu tersebut. Oleh karena itu, penghitungan suara untuk Pemilu lokal tersebut lebih berpotensi menimbulkan gesekan dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pemilu nasional. Hal tersebut sebagaimana diakui Dedi sebagai salah seorang petugas KPPS dari TPS 48, Kampung Ciputat, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dedi menyebutkan bahwa “Pemilu 17 124 April lalu begitu melelahkan. Yang bikin lama itu, penghitungan DPRD, kan anakannya banyak. Kalau penghitungan capres- cawapres sih cepat. Cuma karena ini ada lima kotak kan, jadi seperti kerja lima kali”. Dalam konteks ini, upaya KPU yang didasarkan oleh sistem pemerintahan yakni sistem presidensial, adalah dengan mendahulukan urutan penghitungan suara nasional yakni Pilpres, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD, sebelum penghitungan suara untuk pemilu lokal. Hal tersebut salah satunya ditujukan untuk memberikan kepastian terlebih dahulu untuk pemilu nasional dalam hal ini Pilpres karena sudah ada batas waktu maksimal penetapan paslon terpilih yaitu 14 hari sebelum habisnya masa jabatan, dan karena itu tidak boleh terlambat agar tidak terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wapres. Ketentuan tersebut tentu memberikan beban tersendiri kepada Petugas KPPS untuk “mengamankan” pemilu nasional agar dapat segera ditetapkan hasilnya di TPS untuk selanjutnya naik ke tingkat rekapitulasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, permohonan pemohon untuk mengeluarkan pemilu lokal dari penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap lancarnya pelaksanaan pemilu nasional sekaligus mengurangi tekanan petugas KPPS dari para saksi dan aktor politik lokal yang lebih tinggi intensitasnya pada saat penghitungan suara untuk pemilu lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya tekanan tersebut pada gilirannya akan membuat petugas KPPS tidak akan fokus dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya, dan akhirnya kondisi tersebut akan berdampak pada kualitas hasil yang diperoleh, termasuk kualitas hasil penghitungan suara pemilu nasional, jika masih digabungkan dengan pemilu lokal. Berbagai cara dapat dilakukan oleh Saksi partai politik khususnya dalam konteks pemilu lokal, untuk memperoleh hal yang diinginkan. Tidak jarang saksi lebih banyak memengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu 125 lokal, yang tentu akan memberikan tekanan yang cukup berat kepada petugas KPPS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam hal inilah, KPU melihat bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk tidak mendapat tekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai petugas KPPS, dan juga dalam rangka berpartisipasi dalam menjaga kualitas hasil pemilu, harus diperjuangkan dengan cara mengeluarkan pemilu lokal dari keserentakan Pemilu tahun 2024. Sebagai street level bureaucratic yang memiliki peran sentral di level paling bawah, memang menjadi penting untuk melindungi hak- hak KPPS, sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, bebas dari rasa takut, memiliki rasa aman, lepas dari tekanan, intimidasi, dan intervensi terhadap mental maupun fisik, dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Namun, pada prakteknya, KPU melihat bahwa pemohon merasakan beratnya beban sebagai penyelenggara pemilu karena adanya keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal tersebut, dan sebaliknya, dapat menjadi lebih ringan apabila dilaukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal tersebut. b) Tekanan dari pemilih Dalam penelitiannya, Santi Hariati juga menyebutkan bahwa salah satu faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi baban kerja KPPS adalah ketika menghadapi berbagai macam watak pemilih. Dalam uji validitas faktor tekanan dari pemilih yang dilakukan oleh Hariati, menunjukkan bahwa hipotesis Hariati bahwa variabel dari pemilih berpengaruh secara positif tehadap beban kerja KPPS, adalah valid. Pada Pemilu 2019, kategori Pemilih yang dapat menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain: 126 (1) Pemilik KTP-El yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan; (2) Pemilik KPT-El yang terdaftar pada DPTb; (3) Pemilik KTP-El yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; (4) Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam pelaksanaan Pemungutan suara, KPPS wajib melayani setiap ketegori Pemilih untuk memastikan tidak ada Pemilih yang hilang hak konstitusionalnya. Pelayanan tersebut tentu tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya, saat pelaksanaan pemungutan suara, terdapat berbagai faktor dan kondisi yang menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh KPPS kepada Pemilih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi yang memengaruhi KPPS dalam melayani Pemilih dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi antara lain, pemahaman petugas KPPS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecakapan petugas dalam berkomunikasi dengan Pemilih. Faktor eksternal meliputi antara lain, informasi yang berkembang di masyarakat dan perilaku Pemilih saat berada di TPS. Pada Pemilu 2019 permasalahan pelayanan Petugas KPPS kepada Pemilih cukup memberikan tekanan bagi petugas KPPS. Perselisihan antara petugas KPPS dengan Pemilih kerap terjadi disebabkan oleh tuntutan Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya di TPS bersangkutan. Hal ini tidak jarang menimbulkan perselisihan yang berujung pada tindakan kekerasan atau aksi anarkis antara Petugas KPPS dengan Pemilih. Pada Pemilu 2019 kategori Pemilih yang kerap menimbulkan masalah adalah kategori Pemilih Tambahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, definisi Pemilih Tambahan 127 adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 348 ayat (4), Pemilih Tambahan dapat menggunakan haknya untuk memilih, dalam kondisi sebagai berikut: (1) Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; (2) Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; (3) Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; (4) Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan (5) Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. Petugas KPPS wajib memahami dengan cermat kategori Pemilih Tambahan (DPTb) yang dapat menggunakan hak pilihnya dan memperoleh surat suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilu 2019 dengan 5 (lima) jenis Pemilu menuntut kecermatan Petugas KPPS untuk memeriksa TPS asal Pemilih Tambahan sehingga petugas KPPS dapat memberikan surat suara kepada Pemilih sesuai dengan peruntukannya. Pemahaman yang kurang terhadap ketentuan ini berakibat pada kesalahan pemberian jumlah surat suara yang seharusnya diterima oleh Pemilih Tambahan. Akibatnya, Surat suara yang tersedia di TPS menjadi tidak mencukupi sehingga Hak Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS dimaksud menjadi hilang. 128 Informasi dan pemahaman Pemilih juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan penggunaan hak pilih. Menjelang pelaksanaan sampai dengan hari pemungutan suara Pemilu 2019, beredar informasi di masyarakat bahwa Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS mana pun sepanjang dapat menunjukkan KTP Elektronik. Tentu saja informasi ini merupakan informasi yang tidak benar, karena sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilih Tambahan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan KTP elektronik dan formulir A5 (Formulir Pindah Memilih), dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik. Sehingga pada prinsipnya Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS secara acak. Miss-informasi tersebut menyebabkan banyak Pemilih yang hanya membawa KTP Elektronik yang tidak beralamat di TPS setempat memaksa untuk dapat menggunakan hak pilihnya. KPPS dituntut dapat memberikan penjelasan ketentuan memilih secara tegas dan lugas dengan komunikasi yang baik kepada calon Pemilih. Pemahaman ketentuan menjadi wajib diketahui oleh KPPS, namun selain pemahaman, kemampuan komunikasi dan mental KPPS juga diuji menghadapi tekanan- tekanan dari calon Pemilih yang menuntut untuk dapat dilayani hak pilihnya. Tidak jarang karena tekanan yang begitu besar menuntut KPPS, pada akhirnya petugas KPPS melayani tuntutan para Pemilih tersebut, demi menjaga kondusivitas jalannya proses pemungutan suara, yang tentunya di satu sisi KPPS telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Permasalahan-permasalahan di atas menjadi salah satu penyebab tingkat pemungutan suara ulang terjadi di beberapa wilayah cukup tinggi. Beberapa contoh di antaranya sebagai berikut: 129 Penyebab PSU dari Kelalaian Petugas KPPS yang Terkait dengan Klasifikasi Pemilih No Wilayah Rekomendasi Bawaslu Penyebab PSU 1. Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh 001/TM/AC.14.03/CM.TPS01/IV/2019 Terdapat beberapa Pemilih DPTb antar Provinsi dapat memilih 5 jenis Pemilu 2. Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara 1121K.PANWASLU- 20.07nu.00.01IIV/2019 Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk 5 jenis Pemilu 3. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 100/K-BE-10/PM.05.02/IV/2019 Terdapat Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang berasal dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. 4. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta 02/PANWASLUCAM-GDSR/IV/2019 Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk 5 jenis Pemilu 5. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 033/K/BT.01.22/XII/2019 Terdapat Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang berasal dari luar daerah tanpa membawa Formulir A5 diperbolehkan menggunakan hak pilihnya Pemilu Serentak dengan 5 (lima) jenis Pemilu praktis merupakan Pemilu yang rumit dan kompleks. Penyelenggara, dalam hal ini petugas KPPS, dituntut untuk dapat memahami seluruh ketentuan yang berkaitan dengan jenis Pemilu, termasuk surat suara, formulir, dan penggunaan hak pilih 130 dalam waktu yang relatif singkat. Pemahaman yang tidak cukup mendalam dan tekanan dari Pemilih yang begitu besar membuat KPPS kerap tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Upaya tata kelola pemilu dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah dengan memberikan bimbingan teknis yang benar dan maksimal kepada KPPS sehingga dapat memahami dengan benar mengenai klasifikasi hak pilih. Namun, upaya tersebut tidak dapat mencegah adanya tekanan dari pemilih yang memang seringkali bersikeras untuk tetap memilih meskipun yang bersangkutan tidak memiliki hak pilih pada jenis pemilu tertentu. Dalam konteks ini, KPU dapat memahami permohonan pemohon yang meminta pemisahan pemilu lokal dengan pemilu nasional, yakni sebagai upaya non-tata kelola untuk meminimalisir tekanan dari pemilih yang diakibatkan oleh kerumitan pemilih pindahan dalam Pemilu lokal. Berbeda halnya dengan pemilu nasional yang cakupan wilayah dapilnya lebih luas, sehingga lebih kecil potensinya untuk menghasilkan pemilih pindahan ketimbang pemilu lokal. Terlebih misalnya untuk Pilpres, semua pemilih berhak mendapatkan surat suara Pilpres di mana pun mereka memilih. Meski pada akhirnya nanti petugas KPPS tetap melayani pemilih pada pemilu lokal, namun KPU melihat bahwa setidaknya beban tersebut tidak menumpuk pada momen penyelenggaraan pemilu yang sama sehingga pada akhirnya dapat mengurangi tekanan dari pemlih yang dirasakan oleh Petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks itulah, KPU memahami bahwa permohonan pemohon untuk mengeluarkan pemilu lokal dari keserentakan Pemilu tahun 2024 adalah sebagai upaya untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam bekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, 131 yakni meminimalisir adanya tekanan dari pemilih yang pada tingkat tertentu mempengaruhi kualitas kerja petugas KPPS. 6) Berdasarkan fakta sebagaima diuraikan di atas dan dikaitkan dengan perspektif kesehatan dan kelayakan kerja hal tersebut menjadi catatan yang perlu dibenahi. Sebagian besar anggota Badan Ad Hoc bekerja melebihi jam produktif. Jika dihitung dari mulai menyebarkan undangan, mendirikan TPS, melayani pemilih, menghitung suara, sampai menyampaikan laporan dan formulir jelas melebihi jam normal manusia dalam bekerja. Hasil dari hal tersebut berdampak pada penurunan ketahanan tubuh dan memicu kambuhnya penyakit bawaan bagi yang memiliki. Jelas hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dari penambahan kotak suara pada Pemilu 2019. 7) Dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2020, terdapat 722 korban meninggal dunia dan 798 korban sakit dengan mayoritas terjadi pada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Data Kecelakaan Kerja pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Menanggapi hal tersebut tentunya efisiensi yang dilakukan pada Pemilu Serentak pada tahun 2019 menimbulkan pula dampak negatif berupa jatuhnya korban jiwa. Walaupun hal ini sudah dilakukan langkah antisipasi dengan melakukan simulasi pelaksanaan dan kajian, namun pada kenyataannya dampak yang ditimbulkan cukup besar sehingga perlu adanya pembenahan dan evaluasi di dalam penyelenggaraan agar tidak terjadi permasalahan yang sama. Hal ini pun menjadi masalah nasional ketika isu tersebar dan fakta terungkap bahwa terdapat beban kerja yang berlebih dan 132 tekanan yang begitu besar bagi Anggota Badan Ad Hoc saat yang berada di lapangan. 8) Selanjutnya, dalam Pemilihan serentak tahun 2020 menjadi Pemilihan terakhir di tahun yang berbeda dengan Pemilu. Selanjutnya Pemilu dan Pemilihan akan dilangsungkan dalam tahun yang sama apabila mengacu pada UU Pemilu dan Pemilihan yang eksisting digunakan jika tidak dilakukan revisi. Data yang dihimpun oleh KPU memberikan fakta bahwa dalam Pemilihan tahun 2020 terdapat korban jiwa pada pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc, terdapat 117 korban meninggal dunia dan 153 korban sakit dengan rerata terbanyak terjadi pada PPS. Data Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 9) Langkah antisipatif telah dilakukan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan 2020 tersebut, KPU telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (serta Jajaran KPU dengan Dinas Kesehatan masing-masing Satker) dan juga melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pemenuhan syarat administrasi bagi Badan Ad Hoc. Hal ini setidaknya untuk meminimalkan adanya korban jiwa dan sebagai bentuk tanggungjawab bagi KPU dan Pemerintah dalam menjamin kesehatan bagi Badan Ad Hoc yang ada. 10) Melihat dari perbandingan antara Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 ini terlihat bahwa beban kerja pada Badan Ad Hoc cukup besar sehingga perlu adanya pembenahan sistem pemilu di Indonesia tidak menimbulkan adanya korban jiwa dalam julah yang masif. Beban pekerjaan dan tekanan yang dihadapi jelas tidak akan dapat diprediksi dalam sebuah simulasi yang dilakukan secara damai- 133 damai saja. Tetapi fakta di lapangan menunjukan bahwa tekanan dan beban itu dirasakan oleh para penyelenggara yang berada di masyarakat. Merekalah yang berhadapan langsung dengan peserta dan pemilih. Merekalah yang berhadapan langsung dengan resiko. Berdasarkan data korban jiwa khususnya untuk Pemilu 2019 rentang umur 50 tahunan ke atas menjadi salah satu klaster usia yang rentan kesehatan. Dari data di bawah terlihat bahwasannya korban jiwa di usia 51- ke atas cukup rentan dalam melaksanakan tugas dengan beban kerja yang berlebih. Data Korban Jiwa Badan Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Per Umur 11) Hal ini juga dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwasannya di usia tersebut juga sudah termasuk bukan dalam kelompok usia produktif dalam menunjang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik tinggi dan lazimnya kemampuan organ tubuh sudah berkurang. Pada kelompok usia 50-60 tahun masih dapat dipertimbangkan dengan catatan apabila dapat memenuhi persyaratan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang bersangkutan. 12) Bahwa Resiko yang cukup berat tersebut tidak diimbangi adanya penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Penyediaan fasilitas kesehatan yang ada menjadi salah satu dukungan dalam setiap pekerjaan Badan Ad Hoc pada Pemilu hal ini dikarenakan lingkup kerja mereka yang berada di level kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW. Ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan yang 4 26 18 42 53 88 111 134 106 72 68 20 - 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 4 1 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 61 – 65 66 + 134 layak menjadi salah satu faktor yang menentukan penanganan langsung kepada penyelenggara Ketika terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan medis. Status Rasio Puskesmas Data Kementerian Kesehatan, 2019 13) Keterjangkauan fasilitas kesehatan ini perlu menjadi catatan pula dalam membentuk Badan Ad Hoc yang memiliki kondisi jasmani dan rohani yang layak dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, keterjangkauan fasilitas kesehatan paling bawah yaitu puskesmas di 16 (enam belas) Provinsi belum dapat memenuhi aspek keterjangkauan dan kurang aksesibel. 14) Kasus adanya korban jiwa dan kecelakaan kerja yang cukup masif dan menjadi sorotan salah satunya juga berdasarkan faktor kesehatan di mana formalitas pemenuhan persyaratan masih dilakukan. Padahal diperlukan standarisasi yang mengacu dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Menimbang dari permasalahan dan realitas yang terjadi, perlu ada dukungan dari Pemerintah pada bidang kesehatan yang dapat memberikan fasilitasi yang layak untuk menunjang dan dasar hukum yang tegas dalam membuktikan kevalidan pada surat kesehatan yang diterbitkan. 135 Persentase Korban Sakit Badan Ad Hoc Per Provinsi Data Kementerian Kesehatan, 2019 Persentase Korban Jiwa Badan Ad Hoc Per Provinsi Data Kementerian Kesehatan, 2019 15) Jika melihat dari hal tersebut terdapat beberapa kemungkinan bagiamana menyikapi kecelakaan kerja dalam Pemilu 2019. Persebaran fasilitas kesehatan dalam melakukan dukungan dan pendataan belum merata. Hal ini bisa dilihat bagaimana provinsi di luar Jawa memiliki persentase yang rendah terhadap angka kasus kecelakaan kerja dalam Pemilu 2019. Namun ada pula kemungkinan bahwasannya besaran pemilih dalam sebuah wilayah dan atmosfer politik berpengaruh terhadap angka kecelakaan kerja. Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk terpadat sehingga dalam agenda politik selalu menjadi sasaran untuk mendapatkan lumbung suara. Di samping itu kerja-kerja Badan Ad Hoc di beberapa tingkatan juga terforsir adanya tekanan dan mengelola jumlah pemilih yang banyak. Apabila Pemilu 2019 memiliki angka 136 partisipasi yang tinggi tentu akan berdampak pada pelayanan yang diberikan Badan Ad Hoc kepada pemilih yang datang. Tentunya jelas jika dalam logika rasional hal ini akan meningkatkan beban kerja. Penyebab Kematian Badan Ad Hoc Pemilu 2019 Data Kementerian Kesehatan, 2019 Jika melihat dari penyebab adanya korban jiwa dapat dilihat bahwasannya merupakan penyakit bawaan yang kambuh Ketika ada pemicu yang serius yang mengakibatkan adanya penurunan ketahanan tubuh dan organ. Dengan penyebab kematian tertinggi akibat Gagal Jantung, Infarc Miocard, Stroke, dan Hipertensi Emergency jelas penyebab utamanya adalah kelelahan dan intensitas pekerjaan yang tinggi dengan menuntut energi yang lebih. Dinamika pada tiap TPS dan jenjang rekapitulasi suara tidak dapat diprediksi. Lama atau tidaknya sangat bergantung pada individu yang ada di dalamnya. Namun tidak etis apabila membawa permasalahan ini ke dalam ranah kelompok yang tidak memegang kendali kebijakan. Probelematika sistem kepemiluan di Indonesia dan model keserentakan yang menjadi pilihan seharusnya perlu dilakukan evaluasi mendalam. Belajar pada pelaksanaan Pemilu 2019, tiada pemilu yang berkualitas apabila terdapat korban jiwa dalam jumlah masif di dalamnya. KPU tentu menjadi pihak yang menjadi sorotan. Sedangkan posisi KPU hanyalah sebagai pelaksana dalam sebuah kebijakan dengan di dalamnya diatur Batasan sejauh apa kewenangan KPU dalam mengelola kebijakan teknis, logistik, dan SDM pada penyelenggara di bawahnya. 137 18. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 17, permasalahan Pemilu Serentak 2019 tidak hanya terletak pada keserentakan penyelenggaraan pilpres dan pileg, karena ini merupakan keniscayaan dari original intent konstitusi itu sendiri, melainkan lebih pada pilihan model keserentakan Pemilu itu sendiri. Persoalannya, keserentakan Pemilu seperti Pemilu serentak 5 (lima) kotak yang diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bukanlah satu- satunya pilihan model Pemilu serentak yang tersedia. Pilihan atas model Pemilu serentak lainnya tersedia cukup banyak. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi 6 (enam) model Pemilu serentak yang bisa dipilih, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam 5 (lima) tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga daerah. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan pasangan Presiden, serta pemilihan kepala daerah (pasangann Gubernur, Bupati, dan Walikota) atau disebut dengan pemilihan 7 (tujuh) kotak atau Pemilu borongan (Melihat fakta dan permasalahan yang terjadi dalam Pemilu serentak 2019 (Pemilu dengan 5 (lima) kotak suara, maka alternatif Pemilu dengan 7 (tujuh) kotak atau Pemilu borongan merupakan alternatif yang tidak cocok atau belum siap dilaksanakan di Indonesia); b. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah atau Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah atau Pemilu untuk memilih pasangan Presiden dan pasangan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah). Dalam model clustered concurrent election, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu untuk memilih pasangan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota beberapa bulan kemudian (Dalam Model ini tidak tepat digunakan dalam sistem pemerintahan presidensial yang menganut prinsip (asas) otonomi daerah seperti Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang tidak mengenal pemisahan kekuasaan legislatif dari 138 eksekutif. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan legislatif dari eksekutif, walaupun kedua lembaga ini memiliki independensi dan memiliki kedudukan setara, yang satu tidak bisa mendikte yang lain, tetapi pemerintahan hanya akan berlangsung secara efektif apabila keduanya bekerjasama secara bersama-sama, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu, pemisahan Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif justru akan melemahkan sistem pemeriantahan presidensial); c. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini, Pemilu anggota DPR dan DPD bersamaan dengan Pemilu Presiden. Sementara pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota bersamaan dengan pemilihan pasangan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun setelah Pemilu nasional; d. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing- masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih; e. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini, maka pemilihan pasangan Presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus 139 maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama untuk diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih pasangan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi; dan f. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam skema atau model ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih pasangan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati. (Dalam Model ini pada intinya dapat melemahkan posisi eksekutif dalam menyelaraskan agenda pemerintahan dengan agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dengan DPRD (dalam hal ini anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). 19. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, permasalahannya bukan terletak pada sebuah terminologi Pemilu yang menyerentakkan penyelenggaraan Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif secara bersamaan di waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema atau jenis Pemilu serentak itu sendiri. Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang (dalam hal ini DPR dan Presiden) dan penyelenggara Pemilu, tidak menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Apalagi pada saat yang sama berlaku sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk Pemilu legislatif yang diikuti oleh 16 (enam belas) parpol peserta Pemilu. Selanjutnya, berkenaan dengan kompleksitas dan kerumitan teknis Pemilu, khususnya di tingkat TPS yang 140 dilakukan oleh KPPS. Jadi, berbagai masalah yang muncul di balik Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak semata-mata terkait keserentakan Pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS yang sangat tidak manusiawi. 20. Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini, salah satu skema atau model yang ideal diretapkan di Indonesia saat ini, sebagaimana diusulkan para akademisi melalui Electoral Research lnstitut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 (tiga puluh) bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (pasangan Presiden, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal (pasangan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota). Pemisahan penyelenggaraan Pemilu nasional dari Penyelenggaraan Pemilu lokal jauh lebih menjamin demokrasi daripada Pemilu serentak yang diberlakukan saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut: a. Skema Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama. lni dimungkinkan karena skema Pemilu serentak secara hipotesis menghasilkan efek ekor jas (coattail effect}, yang semestinya tidak hanya dipahami dalam konteks pengaruh popularitas calon Presiden terhadap parpol pengusungnya dalam hasil Pemilu legislatif, tetapi juga hasil Pemilu serentak lokal yang dipengaruhi hasil Pemilu serentak nasional. b. Apabila pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional memiliki kinerja yang baik, maka hasil Pemilu serentak lokal kemungkinan besar sama dengan hasil Pemilu serentak nasional. Artinya, Pemilu dimenangkan oleh kandidat atau partai yang sama, sehingga pada gilirannya menghasilkan sinergi dan efektifitas pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah/regional/lokal; 141 c. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum Pemilu serentak lokal dengan cara tidak memilihnya kembali; d. Kecenderungan terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol dipaksa berkoalisi sebelum ada hasil Pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional; e. Isu politik lokal yang selama ini cenderung tenggelam dalam hingar- bingar Pemilu nasional, termasuk saat Pemilu serentak 2019 yang lalu, dapat terangkat melalui Pemilu serentak lokal; f. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partai pengusungnya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan; g. Skema Pemilu serentak yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dapat menyederhanakan jumlah partai sehingga menjanjikan terbentuknya sistem multipartai moderat; h. Menjanjikan peluang yang lebih besar bagi elite politik lokal yang kinerja dan kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional; i. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari Pemilu serentak lokal dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Tidak ada lagi peluang anggota DPRD ikut serta dalam kompetisi pemilihan kepala daerah, karena Pemilu DPRD berlangsung secara bersamaan dengan Pemilu kepala daerah; j. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari Pemilu serentak lokal dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik 142 suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka. k. Dengan pemisahan Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal, sumberdaya manusia penyelenggara Pemilu dapat didayagunakan selama masa jabatannya, selain itu pelaksanaan perencanaan, pengendalian tahapan Pemilu, pembuatan peraturan pelaksanaan tahapan Pemilu dan pengadaan serta distribusi logistik Pemilu akan dapat dipersiapkan dan dilaksanakaan dengan kualitas yang semakin meningkat; l. Pemberitaan media massa juga akan berimbang dalam memberitakan kegiatan Pemilu nasional dan Pemilu lokal; m. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu 3 (tiga) jenis Pemilu pada Pemilu nasional, dan 4 (empat) jenis Pemilu pada Pemilu lokal. Penyelesaian tugas ini tidak hanya akan dengan pasti dapat diselesaikan dalam satu hari tetapi juga lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut masih manusiawi; dan n. Mahkamah Konstitusi dan lembaga yang diberi kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu nasional dan Pemilu lokal dapat menyelesaikan dengan volume pekerjaan yang manusiawi. 21. Bahwa berdasarkan tanggungjawab, kewenangan, hasil evaluasi dan kajian KPU terhadap tantangan yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ijinkanlah kami KPU selaku penyelenggara Pemilu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 tidak diartikan sebagai Pemilu serentak melainkan sebagai definisi Pemilu karena penggabungan Pemilu nasional dengan Pemilu lokal (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) tidak sejalan dengan susunan negara kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota; b. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak bisa lain harus diartikan 143 sebagai Pemilu baik dari segi original intent pembentuk UUD NRI 1945 maupun dari segi teori pemerintahan yang memandang sistem dan bentuk pemerintahan menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan; c. Pelaksanaan Pemilu nasional serentak (Pemilu Anggota DPR dan DPD konkuren dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) terpisah selang waktu 30 (tiga puluh) bulan dari Pemilu lokal serentak (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan konkuren dengan Pemilu Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota). Pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal merupakan tuntutan sistem pemerintahan Indonesia; d. Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan pasangan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan bagian dari Pemilu sebagaimana dimaksud pada UU No. 7/2017. Berkenaan dengan hal dimaksud, perlu untuk dilakukan kodifikasi hukum berkaitan dengan pengaturan Pemilu (penyatuan pengaturan UU No. 7/2017 dan UU Pemilihan/UU No. 1/2015 beserta perubahannya); dan e. Berkenaan dengan kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu, direkomendasikan untuk memanfaatkan ilmu teknologi dan informasi seperti, Sirekap dan lain sebagainya. Bahwa selain itu, KPU RI mengajukan keterangan tambahan yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 September 2021. Keterangan tambahan KPU RI pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan perintah Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan pada tanggal 7 september 2021, pada pokoknya memerintahkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan berkenaan dengan penghitungan suara dalam Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak suara dilakukan dengan metode panel oleh badan ad hoc (KPPS) berjumlah 7 (tujuh) orang; b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menanyakan yang pada pokoknya apakah dapat dimungkinkan adanya opsi lain perihal metode penghitungan suara dengan 144 membagi menjadi beberapa sub yakni penghitungan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif ditingkat pusat (DPR dan DPD), dan Pemilu Legislatif ditingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; c. Bahwa berkenaan dengan tugas fungsi, dan wewenang badan ad hoc, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menanyakan yang pada pokoknya apakah setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak suara (Pemilu Tahun 2019), KPU mempunyai terobosan atau kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. 2. Bahwa berkenaan dengan konsep atau metode penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angkat 1 huruf a dan b di atas, KPU akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut; a. Konsep Penghitungan Suara dengan Metode Panel atau Paralel Berdasarkan evaluasi dan pengamatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara yang telah dilaksanakan KPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lama atau tidaknya penghitungan suara bergantung pada kerumitan dari model/desain surat suara. Berkenaan dengan hal dimaksud dan melihat kondisi pada Pemilu Tahun 2019 setidaknya dapat diperingkat berdasarkan klasifikasi risiko dari ringan hingga berat, sebagai berikut: 1) Surat Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden (ringan) 2) Surat Suara Pemilu Legislatif DPD-RI (sedang) 3) Surat Suara Pemilu Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (berat) Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pembagian sehingga KPU menawarkan penghitungan suara dapat dilakukan secara paralel dan serentak dalam tempat yang sama, namun dilakukan penyekatan. Opsi ini dapat memangkas waktu dari yang sebelumnya penghitungan suara dilakukan secara berurutan kemudian menjadi paralel dengan membagi kotak suara berdasarkan beban atau berdasarkan jenis Pemilu. Berikut akan diuraikan 2 (dua) alternatif konsep penghitungan suara dengan metode panel dengan mendasarkan pada asumsi Pemilu 5 (lima) kotak suara 145 yang dilaksanakan secara serentak dengan jumlah Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang ataupun lebih. 1) Metode Penghitungan Suara dengan 3 (Tiga) Panel atau Paralel 3 (Tiga) Ruang Metode 3 (tiga) panel ini kemudian dibagi lagi dalam 2 (dua) varian, pertama, dengan tanpa penambahan jumlah anggota KPPS, dan yang kedua, dengan penambahan anggota KPPS dari 7 (tujuh) menjadi 9 (Sembilan) orang, dengan uraian sebagai berikut: a) Metode penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian pertama Penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian pertama yaitu lebih menekankan pada jenis pemilu dan tingkatannya. Pembagian ini lebih mempertimbangkan aspek waktu sehingga dengan adanya 3 (tiga) ruang akan lebih cepat. Metode penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian pertama membagi 5 (lima) jenis Pemilu menjadi 3 (tiga) kelompok panel penghitungan suara, yaitu sebagai berikut: (1) Kelompok penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan 2 (dua) Petugas KPPS; (2) Kelompok penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, dengan 2 (dua) Petugas KPPS; dan (3) Kelompok penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan 3 (tiga) Petugas KPPS. Pembagian kelompok penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian, memerhatikan jenis peserta Pemilu dan ketersediaan petugas yang ada di TPS. Variabel jenis peserta Pemilu berpengaruh pada efektifitas saksi pada setiap jenis Pemilu, khususnya untuk saksi Pemilu Legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang peserta Pemilunya adalah Partai Politik. Pada praktik di lapangan saksi setiap partai politik dapat menyaksikan penghitungan hasil perolehan suara baik 146 partai maupun calon untuk setiap tingkatan pada masing-masing jenis Pemilu. b) Metode penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian kedua Penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian kedua dengan menambah anggota KPPS dari 7 (tujuh) menjadi 9 (Sembilan) orang dilakukan agar penghitungan dapat dibagi secara tepat dengan beban kerja yang sama berdasarkan peran dan tugas petugas KPPS pada penghitungan suara dengan gambaran sebagaimana denah di bawah ini. Denah Opsi 1 Varian Kedua Penghitungan Suara Pararel Tiga Ruang Data Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, 2021 147 Pembagian kotak suara menjadi 3 (tiga) ini berdasarkan dengan jenis Pemilu dan berdasarkan tingkatan. Pada ruang pertama akan dilakukan penghitungan suara jenis Pemilu Anggota DPD dan DPR. Pada ruang kedua akan dilakukan penghitungan hanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada ruang ketiga dilakukan penghitungan sura jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pembagian ini mempertimbangkan kemudahan dalam mengawasi dikarenakan konteks tiap ruangannya disesuaikan dengan surat suara yang dihitung. Tugas dalam penghitungan suara sebagaimana gambar denah di atas adalah petugas KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 mengambil surat suara, memverifikasi surat suara, dan mengumumkan. Petugas KPPS 4, KPPS 5, dan KPPS 6 bertugas untuk melakukan pencatatan pada Plano. Petugas KPPS 7, KPPS 8 dan KPPS 9 bertugas untuk melakukan pelipatan surat suara dan mengelompokan surat suara. Konsekuensi dari opsi penghitungan suara dengan 3 (tiga) panel atau paralel 3 (tiga) ruang varian kedua adalah menambah Anggota KPPS, saksi dari partai politik, dan pengawas TPS. Penambahan pada anggota KPPS bertambah 2 (dua) orang menjadi 9 (sembilan) orang sedangkan pengawas TPS dari semula 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) orang. Dalam opsi varian ini lebih mempertimbangkan aspek waktu untuk mempercepat proses penghitungan suara. Namun, opsi varian ini tentu saja secara serta merta dapat dinyatakan tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan normatif yang ada dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah anggota KPPS adalah 7 (tujuh) orang dan Pasal 92 ayat (6) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 148 menyebutkan bahwa jumlah pengawas TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS. 2) Metode penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang Penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang yaitu membagi antara Pemilu tingkat Nasional (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD dan Anggota DPR) dan Lokal (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota). Pembagian ini mempertimbangkan tingkat kerumitan dengan membagi anggota KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) untuk melakukan penghitungan secara serempak. Dengan mempertimbangkan hal ini tentu akan lebih cepat untuk dilakukan daripada harus melakukan penghitungan secara berurutan. Metode penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang membagi 5 (lima) jenis Pemilu menjadi 2 (dua) kelompok panel atau paralel 2 (dua) ruang. Metode ini dibagi kembali ke dalam 2 (dua) varian berbeda sebagai berikut: a) Metode penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang varian pertama Adapun penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang varian pertama dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Kelompok penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPD, dengan 3 (tiga) Petugas KPPS; dan b) Kelompok penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan 4 (empat) petugas KPPS. Pembagian kelompok penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang varian pertama ini memerhatikan jenis peserta Pemilu dan ketersediaan petugas yang ada di TPS. Variabel jenis peserta Pemilu berpengaruh pada efektifitas saksi pada setiap jenis Pemilu, khususnya untuk saksi Pemilu Legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang peserta Pemilunya adalah Partai Politik, pada praktik di lapangan saksi setiap partai politik dapat 149 menyaksikan penghitungan hasil perolehan suara baik partai maupun calon untuk setiap tingkatan. b) Metode penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang varian kedua Penghitungan suara dengan 2 (dua) panel atau paralel 2 (dua) ruang varian kedua dapat digambarkan sebagai berikut: Denah Opsi 2 Varian Kedua Penghitungan Suara Paralel Dua Ruang Data Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, 2021 Pembagian pada ruang satu adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, dan Anggota DPR serta ruang kedua adalah Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dari pembagian tersebut dilakukan secara berurutan berdasarkan dari apa yang disampaikan. Tugas dalam penghitungan suara sebagaimana gambar denah di atas adalah petugas KPPS 1 (Ketua) bertugas untuk mengawasi kondisi dari penghitungan suara. Petugas KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas untuk membuka surat suara dan mengumumkan verifikasi surat suara. Petugas KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas untuk melakukan pencatatan pada Plano, dan petugas KPPS 6 dan KPPS 7 bertugas untuk melipat kembali dan mengelompokan surat suara. 150 Konsekuensi dari opsi ini adalah menambah saksi dari partai politik dan pengawas TPS dikarenakan ada 2 (dua) ruang yang bersamaan melakukan penghitungan. Sedangkan saksi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan saksi perseorangan tidak terdampak pada opsi ini. Dengan demikian, opsi kedua varian kedua ini, secara serta merta dapat dinyatakan tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan normatif dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah pengawas TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS. Kedua alternatif model penghitungan suara dengan metode panel atau paralel sebagaimana diuraikan di atas dari sisi waktu pelaksanaannya yang bersamaan berpotensi dapat mengurangi jumlah durasi waktu penghitungan suara. Misalnya dalam alternatif model penghitungan suara dengan metode 2 (dua) panel, jika merujuk pada pengalaman Pemilu Tahun 2019 yang menghasilkan waktu pemungutan dan penghitungan suara rata- rata antara 20 s.d. 22 jam (20+22:2=21 jam rata-rata), maka dengan adanya penghitungan yang dibagi ke dalam dua ruang berbeda secara bersamaan, diasumsikan akan dapat menghemat waktu penghitungan hingga 7 s.d. 8 jam [(waktu pemungutan dan penghitungan 21 jam dikurangi waktu pemungutan suara 6 jam dibagi dua (21-6:2= 7,5 jam)]. Namun perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut masih berupa “perkiraan kasar” karena belum teruji dalam suatu praktik simulasi. Penghitungan suara dengan metode panel dan paralel dipandang dari segi efisiensi waktu menunjukkan adanya potensi pengurangan total durasi waktu penghitungan suara di TPS untuk dapat menyelesaikan penghitungan dengan 5 (lima) jenis Pemilu, namun demikian dalam penerapan metode panel dan/atau parallel tidak berarti nihil potensi masalah. Beberapa potensi permasalahan yang dapat timbul antara lain: 151 a) Jumlah petugas pada pelaksanaan Penghitungan Suara Mengingat jumlah petugas KPPS masih dengan komposisi yang sama yakni 7 (tujuh) orang petugas KPPS, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pembagian tugas petugas KPPS dalam pelaksanaan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: (1) Ketua KPPS bertugas: (a) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan (b) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat; (2) Anggota KPPS ke-2 (kedua) bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilu; (3) Anggota KPPS ke 3 (ketiga) dan Anggota KPPS ke-4 (keempat) bertugas: (a) Mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C1. Plano- PPWP, Model C1. Plano-DPR, Model C1. Plano-DPD, Model C1. Plano-DPRD Provinsi, Model C1. Plano- DPRD Kab/Kota, setelah ketua KPPS menyatakan surat suara sah atau tidak sah; (b) Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS. (4) Anggota KPPS ke-5 (kelima) bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing- masing jenis Pemilu; (5) Anggota KPPS ke-6 (keenam) dan Anggota KPPS ke-7 (ketujuh) bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing- 152 masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat; dan (6) Petugas Ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS, dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS. Pada pelaksanaan penghitungan suara, tugas dapat dilakukan secara bergantian apabila petugas mengalami kelelahan atau kendala lainnya. Namun ada juga kondisi petugas KPPS tidak memenuhi jumlah yang ideal atau kurang dari 7 (tujuh), maka pembagian tugas anggota KPPS ditentukan oleh Ketua KPPS. Tugas tersebut dilaksanakan untuk masing- masing jenis Pemilu dan dapat dilakukan pergantian tugas apabila tidak sanggup ataupun kelelahan namun tetap memberikan akses yang jelas kepada masyarakat, saksi dan pengawas TPS untuk menyaksikan penghitungan suara yang sedang berlangsung (dalam hal ini proses dapat dilihat dan suara dapat terdengar dalam mengumumkan hasil penelitiannya). Memerhatikan tugas anggota KPPS sebagaimana tersebut di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilakukan pada saat pelaksanaan penghitungan suara di setiap jenis Pemilu yakni, pertama meneliti tanda coblos dan mengumukan suara sah dan tidak sah dari hasil penelitian, kedua mencatat hasil penelitian surat suara ke dalam formulir hasil setiap jenis Pemilu, dan ketiga melipat dan mengelompokkan surat suara berdasarkan hasil perolehan suara setiap peserta Pemilu. Untuk kegiatan pertama dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas, namun untuk kegiatan ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) masing-masing idealnya dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas karena kegiatan tersebut membutuhkan tingkat kecermatan yang tinggi sehingga antar kedua petugas tersebut dapat saling mendukung. Kegiatan kedua dan ketiga pada praktiknya dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas, namun tentunya kualitas hasil penghitungan suara berpotensi tidak optimal. Memerhatikan tugas pokok dan jumlah petugas yang tersedia sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat untuk alternatif 153 penghitungan suara dengan 3 panel tidak dapat dilakukan karena terdapat 2 (dua) kelompok penghitungan suara yang hanya ada 2 (dua) petugas KPPS. Untuk alternatif penghitungan suara dengan 2 panel dapat dilaksanakan namun, ada 2 (dua) hal yang menjadi catatan, pertama jumlah petugas yang sangat minimal pada setiap kelompok penghitungan suara yang berpotensi kualitas hasil penghitungan suaranya tidak optimal, kedua apabila jumlah kelompok penghitungan suara hanya ada 2 (dua) panel, maka efisiensi waktu penghitungan suara berpotensi tidak berkurang secara signifikan. b) Perselisihan pada Pelaksanaan Penghitungan Suara Perselisihan pada saat pelaksanaan penghitungan suara kerap terjadi di TPS. Hal tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kelalaian petugas dalam melaksanakan prosedur penghitungan suara sampai dengan saksi yang selalu mencari celah kesalahan yang sebetulnya belum tentu ada. Perselisihan sebagaimana tersebut di atas sering kali menghambat jalannya pelaksanaan penghitungan suara. Pembagian kelompok penghitungan suara dalam konteks terjadinya perselisihan di TPS, di satu sisi dapat dipandang sebagai upaya lokalisasi perselisihan pada jenis Pemilu tertentu saja yang harapannya tidak mengganggu proses penghitungan suara jenis Pemilu yang lain namun, perlu diperhatikan kembali kondisi faktual di TPS, sebelumnya telah digambarkan jumlah petugas pada setiap kelompok penghitungan suara, dengan jumlah petugas 2 (dua) atau 3 (tiga) orang ketika terjadi perselisihan pada salah satu atau lebih kelompok penghitungan suara maka berpotensi petugas tersebut tidak dapat mengambil sikap dalam penyelesaian perselisihan, perlu diperhatikan pula tidak semua petugas memiliki kapasitas atau pengalaman yang cukup dalam menghadapai situasi yang tidak kondusif. Lebih jauh apabila eskalasi perselisihan menjadi semakin tinggi, maka penghitungan suara dengan metode panel dapat tertunda karena petugas berfokus untuk menyelesaikan perselisihan pada salah satu jenis pemilu, hal ini semakin meningkatkan risiko keamanan pada jenis pemilu yang penghitungannya tertunda. 154 c) Pencermatan Keabsahan Surat Suara Memerhatikan bahwa petugas yang melakukan kegiatan pencermatan tanda coblos pada surat suara berbeda-beda, maka ada potensi ketidakseragaman penilaian keabsahan surat suara pada setiap jenis Pemilu. Hal ini tentu majadi salah satu potensi risiko kualitas hasil penghitungan suara menjadi tidak optimal, dan tentunya hal ini juga berisiko memunculkan keberatan dari saksi apabila diketahui ada ketidakseragaman penilaian yang dilakukan oleh petugas. b. Konsep Penghitungan Suara dengan Pengurangan Jumlah Pemilih per TPS dengan Implikasi Penambahan Jumlah TPS Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 jumlah TPS yang ditetapkan KPU sebanyak 810.329 (delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) TPS. Sedangkan jumlah DPT dalam negeri pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 190.770.329 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan). Jika dirata-ratakan per TPS, jumlah pemilih berkisar antara 230-300 (dua ratus tiga puluh sampai dengan tiga ratus) Pemilih. Dengan asumsi maksimal 300 (tiga ratus) pemilih pada setiap TPS. Proses pemungutan dan penghitungan suara memakan waktu kurang lebih 20-22 (dua puluh sampai dengan dua puluh dua) jam pada Pemilu Tahun 2019. Dengan rincian proses pemungutan suara diperkirakan membutuhkan waktu 6 (enam) jam dan proses penghitungan suara diperkirakan membutuhkan waktu 15 (lima belas) jam. Bahwa Usulan opsi penambahan TPS dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengurangan jumlah pemilih menjadi 200 (dua ratus) pemilih dalam setiap TPS, maka konsekuensi yang ditimbulkan dari pengurangan tersebut adalah terjadinya penambahan TPS menjadi 954.000 (sembilan ratus lima puluh empat ribu) TPS, dengan jumlah DPT 190.800.000 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu), maka waktu proses yang dibutuhkan menjadi 15-17 (lima belas sampai dengan tujuh belas) jam dengan rincian proses pemungutan suara diperkirakan membutuhkan waktu 6 (enam) jam dan proses penghitungan suara diperkirakan membutuhkan waktu 9 (sembilan) jam. Hitungan waktu tersebut didapatkan berdasarkan hitungan lamanya proses penghitungan suara yang diperkirakan membutuhkan waktu 155 15 (lima belas) jam dengan 300 (tiga ratus) pemilih pada Pemilu Tahun 2019 dikurangi menjadi 200 (dua ratus) pemilih. Dengan asumsi setiap 100 (seratus) pemilih dilakukan penghitungan suara 5 (lima) jam dan hitungan waktu tersebut diluar dinamika yang terjadi selama proses penghitungan suara. Sedangkan jika pemilih maksimal menjadi 150 (seratus lima puluh), perkiraan jumlah TPS 1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu) dengan jumlah DPT 190.800.000 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu). Hitungan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses pemungtuan dan penghitungan suara adalah 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) jam dengan rincian proses pemungutan suara diperkirakan membutuhkan waktu 6 (enam) jam dan proses penghitungan suara diperkirakan membutuhkan waktu 7,5 (tujuh koma lima) jam. Berikut simulasi opsi perkiraan waktu penambahan TPS: No Pemilu Jumlah DPT Maksimal Jumlah Pemilih Per TPS Perkiraan Jumlah TPS Perkiraan Waktu Pemungutan Dan Penghitungan 1. Pemilu 2019 190.770.329 300 810.329 20-22 Jam 2. Plan A 190.800.000 200 954.000 15-17 Jam 3. Plan B 190.800.000 150 1.272.000 13-15 Jam Bahwa dengan bertambahnya jumlah TPS sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka bertambah juga jumlah petugas KPPS yang akan bertugas dan berimplikasi pada penambahan anggaran yang cukup signifikan. Besaran honorarium petugas penyelenggara merujuk pada surat kementerian keuangan No S-188/MK.02/2016 : Ketua 550.000/orang, Anggota 500.000/orang, Linmas 400.000/orang. Dengan hitungan tersebut setiap TPS memerlukan Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu). Sedangkan biaya pembuatan TPS sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu). Berikut dapat digambarkan simulasi penghitungan total biaya honorarium dan pembuatan TPS dengan pembatasan pemilih; 156 No Pemilu Perkiraan Jumlah TPS Perkiraan Total biaya pembuatan TPS Perkiraan Total Biaya honorarium petugas Total 1. Pemilu 2019 810.329 Rp. 1.296.526.400.000 Rp. 3.524.931.150.000 Rp. 4.821.457.550.000 2. Plan A 954.000 Rp. 1.526.400.000.000 Rp. 4.149.900.000.000 Rp. 5.676.300.000.000 3. Plan B 1.272.000 Rp. 2.035.200.000.000 Rp 5.533.200.000.000 Rp. 7.568.400.000.000 Bahwa Beban penyelenggara akan semakin bertambah dengan bertambahnya TPS. Mulai dari proses pengadaan dan memastikan proses pendistribusian penyediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sampai di TPS. Melakukan pengurangan kuota jumlah pemilihih per TPS menjadi 200 (dua ratus) atau 150 (seratus lima puluh) pemilih dalam rangka melakukan pengurangan waktu proses penghitungan suara, akan mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah TPS dan badan penyelenggara Ad hoc sehingga kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta kebutuhan anggarannya juga akan bertambah banyak. Selain itu akan menambah kompleksitas dalam pengelolaan logistik Pemilu, baik pada perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi serta penanganannya pada tingkat Badan Penyelenggara Ad hoc. Bahwa dengan berkurangnya pemilih di setiap TPS, memberikan Implikasi penambahan jumlah TPS dan berkurangannya waktu penghitungan suara. Dimana dengan Plan A jumlah pemilih DPT maksimal 200 (dua ratus) jumlah pemilih berdampak pada berkurangnya total waktu pemungutan dan penghitungan suara menjadi rata-rata 15-17 (lima belas sampai dengan tujuh belas) Jam. Konsekuensi pengurangan jumlah pemilih tersebut, jumlah TPS bertambah menjadi 954.000 (sembilan ratus lima puluh empat ribu) TPS, yang bersandingan dengan penambahan jumlah petugas di TPS menjadi 8.586.000 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu) petugas, dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp. 5.676.300.000.000,- (lima triliun enam ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah). 157 Sedangkan dengan Plan B jumlah pemilih DPT maksimal 150 (seratus lima puluh) jumlah pemilih berdampak pada berkurangnya total waktu pemungutan dan penghitungan suara menjadi rata-rata 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) Jam. Konsekuensi pengurangan jumlah pemilih tersebut, jumlah TPS bertambah menjadi 1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu) TPS, yang bersandingan dengan penambahan jumlah petugas di TPS menjadi 11.448.000 (sebelas juta empat ratus empat puluh delapan ribu) petugas, dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp. 7.568.400.000.000,- (tujuh triliun lima ratus enam puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah). Hal ini menunjukan penambahan jumlah TPS, dalam rangka melakukan pengurangan waktu proses penghitungan suara, tidak serta merta memberikan kemudahan pada petugas penyelenggara. Selain itu anggaran yang cukup besar dan Beban penyelenggara juga bertambah dalam memastikan proses distribusi berjalan dengan baik. Melihat pengalaman pada Pemilu Tahun 2019 masih terdapatnya surat suara tertukar menjadikan catatan tersendiri bahwa tidak mudahnya memastikan proses distribusi tepat sasaran dengan beragamnya jenis pemilihan, ditambah lagi jika pemilih dalam setiap TPS dibatasi menjadi 200 (dua ratus) atau 150 (seratus lima puluh) pemilih. Sehingga berdampak pada membengkaknya jumlah TPS dalam setiap Kabupaten/Kota dan pengadaan perlengkapan dalam setiap TPS, menjadikan Pemilu pada 2024 akan semakin kompleks. c. Konsep Penghitungan Suara dengan Pengurangan Jumlah Pemilih per TPS dengan Metode Panel atau Paralel Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, selanjutnya KPU menawarkan alternatif penggabungan konsep penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode panel atau paralel yang untuk selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut: 1) Penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 3 panel atau paralel 3 ruang varian pertama: Berkenaan dengan konsep ini, pada pokoknya penghitungan suara dilakukan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan 2 (dua) konsep (plan A dan plan B) dimana plan A jumlah pemilih per TPS maksimal 158 sebanyak 200 (dua ratus) orang dan plan B jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan tidak menambah jumlah petugas KPPS (petugas KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang). Berikut simulasi perkiraan waktu dalam penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 3 panel atau paralel 3 ruang varian pertama: No Konsep Jumlah Pemilih Per TPS Jumlah Petugas KPPS Waktu Pemungutan Suara Waktu Penghitungan Suara (Awal) Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara (Awal) Perkiraan Waktu Penghitungan Suara Perkiraan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Plan A 200 awal: 7 orang 6 Jam 9 - 11 Jam 15 – 17 jam 11 Jam : 3 10 Jam ruang 1: 2 orang ruang 1: 4 jam ruang 2: 2 orang ruang 2: 4 jam ruang 3: 3 orang ruang 3: 4 jam 2. Plan B 150 awal: 7 orang 6 Jam 7 - 9 Jam 13 – 15 jam 9 Jam : 3 9 Jam ruang 1: 2 orang ruang 1: 3 jam ruang 2: 2 orang ruang 2: 3 jam ruang 3: 3 orang ruang 3: 3 jam Penghitungan suara dengan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 3 panel atau paralel 3 ruang varian pertama dipandang dari segi efisiensi waktu menunjukkan adanya potensi pengurangan total durasi waktu penghitungan suara di TPS untuk dapat menyelesaikan penghitungan dengan 5 (lima) jenis Pemilu, namun demikian dalam penerapan metode ini tidak berarti nihil potensi masalah. Beberapa potensi permasalahan yang dapat timbul antara lain: 159 a) Jumlah petugas yang sangat minimal pada setiap kelompok penghitungan suara yang berpotensi kualitas hasil penghitungan suaranya tidak optimal; b) Apabila eskalasi perselisihan menjadi semakin tinggi, maka penghitungan suara dengan metode panel dapat tertunda karena petugas berfokus untuk menyelesaikan perselisihan pada salah satu jenis pemilu, hal ini semakin meningkatkan risiko keamanan pada jenis pemilu yang penghitungannya tertunda; c) Memerhatikan bahwa petugas yang melakukan kegiatan pencermatan tanda coblos pada surat suara berbeda-beda, maka ada potensi ketidakseragaman penilaian keabsahan surat suara pada setiap jenis Pemilu; dan d) Menambah saksi dari partai politik dan pengawas TPS dikarenakan ada 3 (tiga) ruang yang bersamaan melakukan penghitungan. Sedangkan saksi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan saksi perseorangan tidak terdampak pada opsi ini. Dengan demikian, metode ini secara serta merta dapat dinyatakan tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan normatif dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah pengawas TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS. 2) Penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 3 panel atau paralel 3 ruang varian kedua: Berkenaan dengan konsep ini, pada pokoknya penghitungan suara dilakukan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan 2 (dua) konsep (plan A dan plan B) dimana plan A jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 200 (dua ratus) orang dan plan B jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan terdapat penambahan anggota KPPS dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) orang. Berikut simulasi perkiraan waktu dalam penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 3 panel atau paralel 3 ruang varian kedua: 160 No Konsep Jumlah Pemilih Per TPS Jumlah Petugas KPPS Waktu Pemungutan Suara Waktu Penghitungan Suara (Awal) Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara (Awal) Perkiraan Waktu Penghitungan Suara Perkiraan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Plan A 200 awal: 9 orang 6 Jam 9 - 11 Jam 15 – 17 jam 11 Jam : 3 10 Jam ruang 1: 3 orang ruang 1: 4 jam ruang 2: 3 orang ruang 2: 4 jam ruang 3: 3 orang ruang 3: 4 jam 2. Plan B 150 awal: 9 orang 6 Jam 7 - 9 Jam 13 – 15 jam 9 Jam : 3 9 Jam ruang 1: 3 orang ruang 1: 3 jam ruang 2: 3 orang ruang 2: 3 jam ruang 3: 3 orang ruang 3: 3 jam Penghitungan suara dengan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 3 panel atau paralel 3 ruang varian pertama dipandang dari segi efisiensi waktu menunjukkan adanya potensi pengurangan total durasi waktu penghitungan suara di TPS untuk dapat menyelesaikan penghitungan dengan 5 (lima) jenis Pemilu, namun demikian dalam penerapan metode ini tidak berarti nihil potensi masalah. Beberapa potensi permasalahan yang dapat timbul antara lain: a) Apabila eskalasi perselisihan menjadi semakin tinggi, maka penghitungan suara dengan metode panel dapat tertunda karena petugas berfokus untuk menyelesaikan perselisihan pada salah satu jenis pemilu, hal ini semakin meningkatkan risiko keamanan pada jenis pemilu yang penghitungannya tertunda; b) Memerhatikan bahwa petugas yang melakukan kegiatan 161 pencermatan tanda coblos pada surat suara berbeda-beda, maka ada potensi ketidakseragaman penilaian keabsahan surat suara pada setiap jenis Pemilu; dan Menambah anggota KPPS, saksi dari partai politik dan pengawas TPS. Penambahan pada anggota KPPS bertambah 2 (dua) orang menjadi 9 (sembilan) orang sedangkan pengawas TPS dari semula 1 (satu) orang menjadi 3 (tiga) orang dikarenakan ada 3 (tiga) ruang yang bersamaan melakukan penghitungan. Sedangkan saksi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan saksi perseorangan tidak terdampak pada opsi ini. Dengan demikian, metode ini secara serta merta dapat dinyatakan tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan normatif dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah anggota KPPS adalah 7 (tujuh) orang setiap TPS dan Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah pengawas TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS. 3) Penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 2 panel atau paralel 2 ruang varian pertama: Berkenaan dengan konsep ini, pada pokoknya penghitungan suara dilakukan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan 2 (dua) konsep (plan A dan plan B) dimana plan A jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 200 (dua ratus) orang dan plan B jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan tidak menambah jumlah petugas KPPS (petugas KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang) serta tidak menambah jumlah saksi di TPS. Berikut simulasi perkiraan waktu dalam penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 2 panel atau paralel 2 ruang varian pertama: No Konsep Jumlah Pemilih Per TPS Jumlah Petugas KPPS Waktu Pemungutan Suara Waktu Penghitungan Suara (Awal) Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara (Awal) Perkiraan Waktu Penghitungan Suara Perkiraan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Plan A 200 awal: 7 orang 6 Jam 9 - 11 Jam 15 – 17 jam 11 Jam : 2 12 Jam 162 ruang 1: 3 orang ruang 1: 6 jam ruang 2: 4 orang ruang 2: 6 jam 2. Plan B 150 awal: 7 orang 6 Jam 7 - 9 Jam 13 – 15 jam 9 Jam : 2 11 Jam ruang 1: 3 orang ruang 1: 5 jam ruang 2: 4 orang ruang 2: 5 jam Penghitungan suara dengan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 2 panel atau paralel 2 ruang varian pertama dipandang dari segi efisiensi waktu menunjukkan adanya potensi pengurangan total durasi waktu penghitungan suara di TPS untuk dapat menyelesaikan penghitungan dengan 5 (lima) jenis Pemilu, namun demikian dalam penerapan metode ini tidak berarti nihil potensi masalah. Beberapa potensi permasalahan yang dapat timbul antara lain: a) Apabila eskalasi perselisihan menjadi semakin tinggi, maka penghitungan suara dengan metode panel dapat tertunda karena petugas berfokus untuk menyelesaikan perselisihan pada salah satu jenis pemilu, hal ini semakin meningkatkan risiko keamanan pada jenis pemilu yang penghitungannya tertunda; b) Memerhatikan bahwa petugas yang melakukan kegiatan pencermatan tanda coblos pada surat suara berbeda-beda, maka ada potensi ketidakseragaman penilaian keabsahan surat suara pada setiap jenis Pemilu; dan c) Menambah pengawas TPS dikarenakan ada 2 (dua) ruang yang bersamaan melakukan penghitungan. Dengan demikian, metode ini secara serta merta dapat dinyatakan tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan normatif dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah pengawas TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS. 4) Penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 2 panel atau paralel 2 ruang varian kedua: 163 Berkenaan dengan konsep ini, pada pokoknya penghitungan suara dilakukan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan 2 (dua) konsep (plan A dan plan B) dimana plan A jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 200 (dua ratus) orang dan plan B jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan tidak menambah jumlah petugas KPPS (petugas KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang) serta menambah jumlah saksi di TPS. Berikut simulasi perkiraan waktu dalam penghitungan suara dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 2 panel atau paralel 2 ruang varian kedua: No Konsep Jumlah Pemilih Per TPS Jumlah Petugas KPPS Waktu Pemungutan Suara Waktu Penghitungan Suara (Awal) Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara (Awal) Perkiraan Waktu Penghitungan Suara Perkiraan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Plan A 200 awal: 7 orang 6 Jam 9 - 11 Jam 15 – 17 jam 11 Jam : 2 12 Jam ruang 1: 3 orang ruang 1: 6 jam ruang 2: 4 orang ruang 2: 6 jam 2. Plan B 150 awal: 7 orang 6 Jam 7 - 9 Jam 13 – 15 jam 9 Jam : 2 11 Jam ruang 1: 3 orang ruang 1: 5 jam ruang 2: 4 orang ruang 2: 5 jam Penghitungan suara dengan dengan pengurangan jumlah pemilih per TPS dengan metode 2 panel atau paralel 2 ruang varian kedua dipandang dari segi efisiensi waktu menunjukkan adanya potensi pengurangan total durasi waktu penghitungan suara di TPS untuk dapat menyelesaikan penghitungan dengan 5 (lima) jenis Pemilu, namun demikian dalam penerapan metode ini tidak berarti nihil potensi masalah. Beberapa potensi permasalahan yang dapat timbul antara lain: a) Apabila eskalasi perselisihan menjadi semakin tinggi, maka penghitungan suara dengan metode panel dapat tertunda karena 164 petugas berfokus untuk menyelesaikan perselisihan pada salah satu jenis pemilu, hal ini semakin meningkatkan risiko keamanan pada jenis pemilu yang penghitungannya tertunda; b) Memerhatikan bahwa petugas yang melakukan kegiatan pencermatan tanda coblos pada surat suara berbeda-beda, maka ada potensi ketidakseragaman penilaian keabsahan surat suara pada setiap jenis Pemilu; dan c) Menambah saksi dari partai politik dan pengawas TPS. Penambahan pengawas TPS dari semula 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang dikarenakan ada 2 (dua) ruang yang bersamaan melakukan penghitungan. Sedangkan saksi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan saksi perseorangan tidak terdampak pada opsi ini. Dengan demikian, metode ini secara serta merta dapat dinyatakan tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan normatif dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah anggota KPPS adalah 7 (tujuh) orang setiap TPS dan Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa jumlah pengawas TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS. 3. Bahwa berkenaan dengan apakah setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak suara (Pemilu Tahun 2019), KPU mempunyai terobosan atau kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, berikut KPU sajikan komparasi berdasarkan pengalaman Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 serta tantangan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sekaligus untuk melengkapi keterangan KPU pada Persidangan sebelumnya tanggal 7 September 2021. 4. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu-Pemilihan, KPU dibantu oleh penyelenggara di bawahnya yang bersifat tetap, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc sendiri merupakan representasi dari KPU di tingkat paling bawah penyelenggara Pemilu/Pemilihan atau sebagai street-level bureaucracy. Dalam pemilihan terakhir Tahun 2020, pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan perpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2015 165 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 tahun 2017 agar kualitas Badan Ad Hoc tetap terjaga dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam Pemilihan. 5. Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Pembentukan Ad Hoc Pemilu/Pemilihan dilakukan secara periodik, dalam kurun waktu tertentu dalam periode Pemilu atau Pemilihan. Proses perekrutan diawali dari tahap pengumuman, pendaftaran, ujian dan penerimaan Anggota Badan Penyelenggara Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam proses pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc diperlukan regulasi atau pedoman teknis yang menjadi acuan tentang bagaimana proses dan mekanisme pembentukan dan tata kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc sehingga nantinya personil terpilih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mempunyai integritas yang tinggi. 6. Bahwa Pemilu dan/atau Pemilihan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel harus diikuti oleh penyelenggara yang memiliki kemampuan yang sesuai. Untuk memperoleh personil penyelenggara Pemilu-Pemilihan khususnya Badan Penyelenggara Ad Hoc yang kompeten dan profesional maka dibutuhkan proses pembentukan dan rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc yang transparan, efektif dan efisien. Rekrutmen Badan Ad Hoc dilakukan secara terbuka, tujuannya untuk memberikan transparansi dan penjaringan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilihan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terselenggara 166 dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu pada tahun 2019 lalu sebagaimana tertuang juga pada keterangan KPU yang dibacakan pada tanggal 7 september 2021, berdasarkan data pada Pemilu Tahun 2019 terdapat 810.329 (delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) TPS, sedangkan pada Pemilu LN 2019 terdapat 780 (tujuh ratus delapan puluh) TPSLN, 2.347(dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) KSK, dan 423 (empat ratus dua puluh tiga) Pos. Selain itu terdapat 36.005 orang (tiga puluh enam ribu lima) PPK, 14.402 (empat belas ribu empat ratus dua) orang Sekretariat PPK, 250.200 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus) orang PPS, 166.800 (seratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Sekretariat PPS, 5.666.717 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas) orang KPPS, 1.619.062 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam puluh dua) orang Petugas Ketertiban TPS, 556 (lima ratus lima puluh enam) orang PPLN, 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang Sekretariat PPLN, 12.765 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh lima) orang KPPSLN, 250.200 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus) orang Pantarlih, dan 1.200 (seribu dua ratus) Pantarlih LN sehingga total Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia dan luar negeri berjumlah Data KPU RI, 2020 Jumlah Badan Ad Hoc yang bertugas pada Pemilu Tahun 2019 sangat masif. Luasan wilayah di Indonesia dan jumlah penduduk menjadi salah satu catatan bagaimana sistem pemilu di Indonesia tidak dapat disimplifikasikan mengingat ada banyaknya jumlah pemilih yang tersebar dan perhitungan dalam segi teknis penyelenggaraan yang membutuhkan sebuah kebijakan yang rasional dan humanis. 8. Bahwa KPU dalam melakukan rekrutmen pada jajaran Badan Ad Hoc tentu mempedomani peraturan Undang-Undang yang eksisting digunakan dalam 167 penyelenggaraan. Acuan tersebut menjadi sebuah persyaratan yang mutlak agar menjaga setidaknya kualitas dari anggota Badan Ad Hoc yang direkrut mampu menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban secara baik. Dalam penyelenggaraan Pemilu KPU mempedomani ketentuan pada Pasal 72 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: 168 a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dari acuan pada pasal sebagaimana dimaksud di atas, KPU mengatur turunan aturan sebagai petujuk teknis dalam melakukan rekrutmen yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Terdapat perbedaan antara pengaturan persyaratan pada Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020. Perubahan itu terjadi dikarenakan adanya hasil evaluasi terhadap kasus meninggalnya Badan Ad Hoc yang berada dalam kewenangan KPU secara masif dan pandemi Covid- 19 yang sedang berlangsung. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa persyaratan yang lebih mengatur terkait Batasan umur dan kesehatan utamanya pemasukan substansi tidak memiliki penyakit penyerta sebagai salah satu poin persyaratan yang diatur. Hal ini sebagai bentuk evaluasi dan masukan dari Kementerian Kesehatan seputar hasil analisis yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019. Berikut perbandingan dari persyaratan Badan Ad Hoc antara Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020: 169 PEMILU 2019 PEMILIHAN 2020 warga negara Indonesia; Fotokopi Kart u Penduduk Elektronik. Tandawarga negara Indonesia Fotokopi Kart u Penduduk Elektronik Tanda berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; Fotokopi Kart u Penduduk Elektronik. Tandaberusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS serta berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk KPPS. Fotokopi Kart u Penduduk Elektronik Tanda setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indon esia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 170 pengurus partai politik yang bersangkutan; partai politik yang bersangkutan (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS; Fotokopi Kart u Penduduk Elektronik. Tandaberdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik bebas da ri narkotika; penyalahgunaanSurat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang 171 PEMILU 2019 PEMILIHAN 2020 bersangkutan sedan g menjalani pendid ikan sekolah mene ngah atas/sederajat. bersangkutan se dang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putu san pengadilan yang telah memperoleh keku atan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehor matan Penyelenggara Pemilu; Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pe milu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelen ggara Pemilu Surat pernyataan tidak pernah diberikan s anksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang 172 PPK, PPS dan KPPS; sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. PPS dan KPPS sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan; Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum. tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas) Surat pernyataan tidak mempunyai pen yakit penyerta (komorbiditas) mampu secara jasmani dan rohani. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Keputusan KPU Nomor 539/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 dan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2- Kpt/01/KPU/X/2020 Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020 9. Bahwa perubahan kebijakan yang ada pada ketentuan persyaratan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 ini menjadi wujud kepedulian KPU terhadap kemampuan fisik dari Badan Ad Hoc yang bertugas. Isu kesehatan menjadi salah satu pertimbangan utama, mengingat dari hasil diskusi yang dilakukan KPU dengan Kementerian Kesehatan sepanjang mengurai polemik tingginya angka kecelakaan kerja Badan Ad Hoc Pemilu dan banyaknya korban jiwa akibat pelaksanaan Pemilu yang dilakukan pada tahun 2019 perlu ada pengaturan terkait ketentuan kesehatan dan pertimbangan umur yang lebih dibatasi sehingga dapat meminimalkan dampak adanya kecelakaan atau korban jiwa. 173 10. Bahwa sebelum terjadinya pandemi yang melanda Bulan Maret Tahun 2020, pengaturan persyaratan pada perekrutan Badan Ad Hoc sebenarnya tidak mengalami perubahan. Hanya saja KPU melakukan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan dukungan pemeriksaan kesehatan dalam proses rekrutmen Badan Ad Hoc pada bulan Februari 2020. Kerja sama ini sebagai bentuk skrining yang didukung dengan fasilitas yang layak sehingga menghasilkan data yang valid terhadap kesehatan anggota Badan Ad Hoc yang akan bertugas pada Pemilihan Tahun 2020. Akan tetapi pasca perjanjian tersebut terjadi pandemi yang memunculkan diskursus baru terkait dengan kekebalan tubuh manusia dalam menghadapi penularan virus Covid-19. Dari data dan informasi yang ada kemudian KPU memutuskan untuk menambah ketentuan persyaratan dalam rekrutmen Badan Ad Hoc untuk meminimalisir korban jiwa dengan mengatur terkait Batasan umur bagi KPPS dan juga mengatur terkait dengan skrining penyakit penyerta bagi calon Badan Ad Hoc. Hal ini menjadi salah satu terobosan bagi KPU selain melakukan kerja sama dengan kementerian Kesehatan juga menambah pengaturan terkait dengan substansi kesehatan. 11. Bahwa Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu pertama yang menggabungkan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu, disebut juga pemilu lima kotak. Pemilu Serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK berpandangan bahwa Pemilu Serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu, Putusan MK tersebut diadopsi dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu Tahun 2019 ini kemudian menjadikan pertama kali pemilu dengan 5 (lima) kotak suara di mana Pilpres, Pileg DPR, Pileg DPD, Pileg, DPRD Provinsi, dan Pileg DPRD Kabupaten/Kota dilakkan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam satu waktu. Hal ini jelas berbeda dengan Pemilu Tahun 2009 atau pun Pemilu Tahun 2014 di mana adanya pemisahan antara Pileg dengan Pilpres. Atensi, tekanan, dan tugas penyelenggara menumpuk dalam waktu yang bersamaan. 12. Bahwa Implikasi dari perubahan pelaksanaan tersebut adalah penambahan beban kerja bagi KPU dan Badan Ad Hoc. Pada konteks pembahasan ini, beban 174 kerja bagi Badan Ad Hoc menimbulkan adanya kelebihan jam kerja (overtime) yang berlebih dan memunculkan korban jiwa yang banyak. Tugas dari mulai melakukan rekrutmen badan Ad Hoc, bimbingan teknis, sosialisasi, pendataan pemilih, bantuan dalam verifikasi faktual calon legislatif perseorangan, distribusi logistik, persiapan TPS, pemungutan suara, dan penghitungan suara menjadi berlipat ganda dan menambah beban pekerjaan di mana ada ekspektasi dari peserta maupun pemilih agar penyelenggara dapat cermat, tepat, dan cepat dalam melakukan pekerjaan. 13. Bahwa Salah satu contoh kasus bagaimana proses pemungutan suara dan penghitungan saura yang dilakukan oleh KPPS ternyata estimasi waktu yang telah disimulasikan ternyata berbeda dengan pelaksanaannya. Sangat banyak jumlah TPS yang pada akhirnya menyelesaikan penghitungan suara pada hari berikutnya. Dalam perspektif kesehatan dan kelayakan kerja hal tersebut menjadi catatan yang perlu dibenahi. Sebagian besar anggota Badan Ad Hoc bekerja melebihi jam produktif. Jika dihitung dari mulai menyebarkan undangan, mendirikan TPS, melayani pemilih, menghitung suara, sampai menyampaikan laporan dan formular jelas melebihi jam normal manusia dalam bekerja. Hasil dari hal tersebut berdampak pada penurunan ketahanan tubuh dan memicu kambuhnya penyakit bawaan bagi yang memiliki. Jelas hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dari penambahan kotak suara pada Pemilu Tahun 2019. Dari data yang dihimpun oleh KPU terdapat 722 (tujuh ratus dua puluh dua) korban meninggal dunia dan 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) korban sakit dengan mayoritas terjadi pada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. 175 Data Kecelakaan Kerja Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Data KPU RI, 2020 Menanggapi hal tersebut tentunya efisiensi yang dilakukan pada Pemilu Serentak pada tahun 2019 menimbulkan pula dampak negatif berupa jatuhnya korban jiwa. Walaupun hal ini sudah dilakukan langkah antisipasi dengan melakukan simulasi pelaksanaan dan kajian, namun pada kenyataannya dampak yang ditimbulkan cukup besar sehingga perlu adanya pembenahan dan evaluasi di dalam penyelenggaraan agar tidak terjadi permasalahan yang sama. Hal ini pun menjadi masalah nasional ketika isu tersebar dan fakta terungkap bahwa terdapat beban kerja yang berlebih dan tekanan yang begitu besar bagi Anggota Badan Ad Hoc saat yang berada di lapangan. Sejalan dengan kejadian tersebut, KPU mencoba untuk melakukan evaluasi di dalam pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc pada Pemilihan Tahun 2020. Meskipun demikan, terdapat kendala yaitu munculnya pandemi Covid-19 yang perlu menjadi fokus isu bersama. Sehingga analisis dampak dari penyelenggaraan Pemilihan menjadi dua, yaitu hasil evaluasi Pemilu Tahun 2019 dan juga kondisi pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc pada Pemilihan Tahun 2020. 176 14. Bahwa Pemilihan Tahun 2020 menjadi Pemilihan terakhir di tahun yang berbeda dengan Pemilu. Selanjutnya Pemilu dan Pemilihan akan dilangsungkan dalam tahun yang sama apabila mengacu pada UU Pemilu dan Pemilihan yang eksisting digunakan jika tidak dilakukan revisi. Data yang dihimpun oleh KPU memberikan fakta bahwa terdapat korban jiwa pada pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc, terdapat 117 (seratus tujuh belas) korban meninggal dunia dan 153 (seratus lima puluh tiga) korban sakit dengan rerata terbanyak terjadi pada PPS. Data Kecelakaan Kerja Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Data KPU RI, 2021 15. Bahwa Langkah antisipatif telah dilakukan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 tersebut, KPU telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (serta Jajaran KPU dengan Dinas Kesehatan masing-masing Satker) dan juga melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pemenuhan syarat administrasi bagi Badan Ad Hoc. Hal ini setidaknya untuk meminimalkan adanya korban jiwa dan sebagai bentuk tanggungjawab bagi KPU dan Pemerintah dalam menjamin kesehatan bagi Badan Ad Hoc yang ada. Melihat dari perbandingan antara Pemilu Tahun 2020 sebagaimana angka 13 dan angka 14 di atas, terlihat bahwa beban kerja pada Badan Ad Hoc cukup besar sehingga perlu adanya pembenahan sistem pemilu di Indonesia tidak menimbulkan adanya korban jiwa dalam julah yang masif. Agar Beban pekerjaan dan tekanan yang dihadapi jelas tidak akan dapat diprediksi dalam sebuah simulasi yang dilakukan secara damai-damai saja. Tetapi fakta di lapangan menunjukan bahwa tekanan dan beban itu dirasakan oleh para penyelenggara 177 yang berada di masyarakat. Merekalah yang berhadapan langsung dengan peserta dan pemilih. Merekalah yang berhadapan langsung dengan risiko. 16. Bahwa Berdasarkan data korban jiwa khususnya untuk Pemilu Tahun 2019 rentang umur 50 (lima puluh) tahunan ke atas menjadi salah satu klaster usia yang rentan kesehatan. Dari data di bawah terlihat bahwasannya korban jiwa di usia 51 (lima puluh satu) tahun ke atas cukup rentan dalam melaksanakan tugas dengan beban kerja yang berlebih. Data KPU RI, 2020 17. Bahwa Dari data yang dimiliki KPU sebagaimana disampaikan di atas pada Pemilu Tahun 2019 terdapat 722 (tujuh ratus dua puluh dua) korban meninggal dunia dan 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) korban sakit dengan mayoritas terjadi pada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Sedangkan pada Pemilihan Tahun 2020 terdapat 117 (seratus tujuh belas) korban meninggal dunia dan 153 (seratus lima puluh tiga) korban sakit dengan rerata terbanyak terjadi pada PPS. Jumlah ini tentu tidak bisa disamaratakan antara Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020. Namun dari data yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kejadian pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 dengan adanya korban jiwa tidak dapat dianggap sebagai hal yang lazim. 4 26 18 42 53 88 111 134 106 72 68 178 18. Bahwa Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu pertama yang menggabungkan antara Pemilu Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu hari. Sedangkan Pemilihan Tahun 2020 adalah Pemilihan yang terjadi pertama pada masa pandemi. Keduanya jelas memiliki pijakan analisis yang berbeda dalam menanggapi adanya korban jiwa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka tersebut begitu tajam perbedaan antara Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: a. Daerah yang Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 dilakukan di seluruh Indonesia sedangkan Pemilihan Tahun 2020 hanya diselenggarakan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Jumlah tersebut sangat menentukan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. Pada Pemilihan Tahun 2020 dikarenakan adanya perbedaan jumlah Badan Ad Hoc, daerah utamanya provinsi yang memiliki karakteristik padat penduduk dan sulit geografis tidak ada pemilihan, walaupun ada Kabupaten/Kota di dalamnya yang melaksanakan pemilihan. Hal ini bisa dilihat seperti Provinsi yang padat di Sumatera seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung, Provinsi di seluruh Jawa, Provinsi yang padat di Kalimantan seperti Kalimantan Timur, Provinsi yang padat di Sulawesi seperti Sulawesi Selatan, Provinsi di seluruh Nusa Tenggara, Provinsi di seluruh Maluku dan Papua sedang tidak melakukan pemilihan (provinsi). Sedangkan Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang terjadi pada Korban Jiwa Pemilu Tahun 2019 persentase tersebut disumbangkan paling banyak pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi di Indonesia. Oleh karenanya persentase kecelakaan dan korban jiwa pada Pemilu Tahun 2019 tercatat jauh lebih tinggi daripada Pemilihan Tahun 2020. 179 b. Kotak Suara antara Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 Jumlah kotak suara sangat berpengaruh dalam pendistribusian logistik dan pelaksanaan penghitungan suara. Hal ini jelas terlihat pada Pemilu Tahun 2019 jumlah kotak suara terdapat 5 (lima) yaitu Pemilu Legislatif DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan maksimal hanya 2 (dua) karena tidak seluruh daerah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dengan pengadaan yang cukup fantastis. Hal ini dikarenakan adanya sistem keserentakan pertama kali sehingga jumlah pengadaan logistik kelengkapan Pemilu juga harus mengikuti sebagaimana kebijakan yang sudah ditentukan. Dengan pengadaan yang begitu besar tentunya juga berimplikasi pada proses pendistribusian sampai TPS. Sedangkan dalam Pemilihan Tahun 2020 pengadaan dan pendistribusian logistik tidak sebesar dari Pemilu Tahun 2019: Data KPU RI, 2019 180 Begitu pula dengan proses penghitungan. Proses penghitungan suara di TPS pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 tentu sangat berbeda terkait dengan jangka waktu pelaksanaannya. Pemilihan Tahun 2020 lebih ringkas dikarenakan maksimal hanya ada 2 (dua) jenis surat suara bahkan mayoritas TPS hanya menghitung 1 (satu) surat suara saja. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2019, hampir seluruh TPS melakukan pemungutan 5 (lima) surat suara. Waktu penghitungan suara ini kemudian mempengaruhi daya tahan tubuh dan stamina dari Badan Ad Hoc utamanya KPPS. Berdasarkan hasil evaluasi yang ada, proses penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2019 membuat menurunnya daya tahan tubuh dan menimbulkan kelelahan dikarenakan faktor overload dalam pekerjaan selama lebih dari 24 jam. Hal ini tentu sangat berdampak kepada kondisi kesehatan Badan Ad Hoc selama proses tersebut. Sehingga ketika ada kasus korban jiwa muncul pada Pemilu Tahun 2019, KPPS menjadi salah satu tingkatan yang paling banyak terdampak. c. Skrining Kesehatan Badan Ad Hoc Dalam proses rekrutmen pasca terjadinya jumlah korban jiwa yang masif pada Pemilu Tahun 2019 kemudian KPU melakukan kerja sama dan koordinasi yang intensif pada Kemnterian Kesehatan untuk memfasilitasi pemeriksaan dan tindakan cepat tanggap apabila terjadi kondisi darurat pada kondisi kesehatan Badan Ad Hoc. Dengan pelaksanaan skrining serta juga dengan penambahan persyaratan terkait penyakit penyerta dan Batasan umur ini juga cukup berpengaruh. Hal ini menimbang pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, korban jiwa paling banyak telah mengidap penyakit penyerta sebelumnya yang diperparah dengan beban kerja yang berlebih. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya pandemi yang kemudian selain memberikan fasilitasi skrining juga memberikan Batasan umur pada Badan Ad Hoc. d. Normal dan Pandemi 181 Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada situasi normal tanpa adanya bahaya atau kedaruratan. Sedangkan Pemilihan Tahun 2020 dilakukan pada saat pandemi sedang berlangsung dan belum ada vaksin yang diberikan kepada penduduk. Kondisi ini sangat berbeda. Karena banyak pula anggota Badan Ad Hoc Pemilihan Tahun 2020 yang kemudian terpapar virus selama melaksanakan tahapan. Melihat dari data yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019, angka kecelakaan kerja meningkat setelah hari pemungutan suara dilakukan. Selama tanggal 17- 30 April 2019, angka ini terus meningkat sebagai bentuk akumulasi dari kelelahan yang kemudian mengakibatkan adanya korban jiwa pada Badan Ad Hoc dalam jumlah yang cukup masif. Sejalan dengan hal tersebut dapat dipastikan bahwasannya sistem keserentakan yang dilakukan pertama kali memberikan efek yang tidak dapat diprediksi dikarenakan berdampak pada kelelahan yang terjadi cukup merata dialami oleh Badan Ad Hoc pada saat itu. Persentase Tanggal Badan Ad Hoc Meninggal Data Kementerian Kesehatan, 2019 Berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, Pemilihan Tahun 2020 dilaukan pada masa pandemic, artinya bukan hanya kondisi Kesehatan secara fisik saja yang berpotensi membuat adanya korban jiwa namun juga factor penularan virus menjadi salah satu ancaman yang tidak dapat dielakan. Tren pada bulan November 2020 sampai dengan akhir Desember 2020 sedang dalam kenaikan angka penularan sehingga kemungkinan factor meninggalnya Badan Ad Hoc besar kemungkinan juga sejalan dengan kenaikan angka konfirmasi meninggal karena Covid-19 sejak bulan November yang tercatat 50,4 (lima puluh koma empat) per satu juta orang kemudian 23,5% 14,7% 10,8% 8,3% > 5 Mei 1 - 5 Mei 17 - 20 April 21 - 25 April 26 - 30 April < 17 April 2019 27,9% 25,5% 182 menjadi 80,8 (delapan puluh koma delapan) per satu juta orang pada akhir tahun 2020; [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon bertanggal 4 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden bertanggal 29 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 183 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 184 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pemungutan suara Pemilihan umum diselenggarakan secara serentak. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, di mana Pemohon I sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 24 Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta; Pemohon II sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta; Pemohon III sebagai PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat; dan Pemohon IV sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Abadijaya, Kota Depok, Jawa Barat; 185 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menurut para Pemohon, Pasal 167 ayat (1) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (3) UU 7/2017 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dalam waktu yang bersamaan telah menyebabkan beban yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi bagi petugas penyelenggara pemilihan umum di lapangan; 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I ketika bertugas sebagai KPPS pada Pemilihan Umum 2019 sangat melelahkan dan beresiko pada kesehatan. Pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu, Pemohon I sudah mulai menyiapkan lokasi TPS dan mengamankan logistik pemilihan umum sejak H- 3 menjelang hari pemungutan suara. Selanjutnya pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019, Pemohon I yang juga bertugas sebagai Ketua KPPS melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pukul 04.00 Wib tanggal 18 April 2019. Aktivitas pekerjaan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan adil, nyaris dilaksanakan tanpa henti selama 4 hari berturut- turut. Suatu rangkaian aktivitas, pekerjaan, dan tekanan yang sangat berat yang dirasakan oleh Pemohon I. Oleh karenanya menurut Pemohon I, beban kerja yang sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukanlah persoalan teknis dan manajemen pemilihan umum belaka, melainkan adalah persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakkan pemilihan umum yang diatur dalam UU a quo; b. Bahwa Pemohon II sebagai PPK pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu telah merasakan betul bagaimana beratnya beban kerja sebagai petugas penyelenggara ad hoc, dan terdapat pula anggota KPPS di wilayah kerja Pemohon II yang meninggal. Oleh karena itu, Pemohon II berharap format keserentakkan pemilihan umum lima kotak, seperti tahun 2019 tidak diulangi 186 lagi untuk memastikan agar beban kerja penyelenggara pemilihan umum, terutama di tingkat PPK, PPS, dan KPPS dapat lebih masuk akal dan rasional; c. Bahwa Pemohon III sebagai PPK memiliki tugas untuk memastikan logistik aman serta dapat terdistribusi secara baik kepada PPS. Aktivitas tersebut berlangsung hingga tengah malam, mengingat jumlah TPS yang sangat banyak dan kotak suara per TPS yang berjumlah lima kotak suara. Oleh karenanya menurut Pemohon III, persoalan manajemen logistik bukanlah sesuatu yang sepele, apalagi dianggap hanya persoalan teknis saja. Sebab, jika manajemen logistik ini tidak dilaksanakan secara hati-hati, dan tidak menghitung kondisi setiap wilayah secara benar, ini akan membahayakan kejujuran dan keadilan pemilihan umum. Sebab, logistik adalah kanal utama untuk mengejewantahan suara rakyat di dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum; d. Bahwa menurut Pemohon IV, besarnya beban kerja dari penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 membuat penyelenggara pemilihan umum menjadi hilang fokus, sebab tenaga penyelenggara pemilihan umum tersedot habis selama tiga hari berturut-turut. Akibatnya beberapa kesalahan yang terjadi di dalam kerja penyelenggara pemilihan umum menimbulkan protes dan memberikan tekanan serius kepada penyelenggara, sehingga mentalitas penyelenggara juga menjadi terganggu. Apalagi, proses penghitungan dan rekapitulasi di level petugas penyelenggara ad hoc adalah ujung tombak dari hasil pemilihan umum yang akan menentukan siapa peserta pemilihan umum yang akan terpilih. Selain itu, Pemohon IV juga mendapatkan keluhan dari para petugas penyelenggara lain di daerah tersebut yang mengutarakan bahwa tidak lagi berani ambil resiko untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum di berbagai level baik PPK, PPS, maupun KPPS, apabila Pemilihan Umum 2024 masih menggunakan format pemilihan umum serentak lima kotak; e. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah, selain berkaitan langsung dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai petugas penyelenggara Pemilihan Umum 2019 yang lalu, dan bertekad pula akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum di level KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilihan Umum 2024 187 nanti, juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya terkait dengan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc di seluruh wilayah Indonesia untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Sehingga hal tersebut memiliki kaitan langsung agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan daulat rakyat, pemilihan umum yang jujur, adil, serta beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum menjadi lebih rasional, layak, dan manusiawi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh para Pemohon pada saat bertugas sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc pada tahun 2019 atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi karena para Pemohon juga sangat berpotensi untuk berpartisipasi secara aktif sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan umum mendatang; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan; 188 Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan a quo karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, meskipun permohonan a quo berkaitan erat dengan sistem pelaksanaan pemilihan umum, terutama dengan jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, menurut Mahkamah, sisa waktu menuju pentahapan Pemilihan Umum 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dimaksud. Oleh karena itu, tidak relevan mengaitkan permohonan provisi para Pemohon dengan jadwal Pemilihan Umum 2024. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, sesungguhnya terdapat keadaan hukum baru khususnya berkaitan dengan penentuan format keserentakkan pemilihan umum di Indonesia yang diatur di dalam UU a quo, yaitu adanya lima hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang di dalam memutuskan model pemilihan umum serentak yang akan dipilih dalam ketentuan hukum pemilihan umum di Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pertimbangan hukum MK diatas, sesungguhnya bermakna reflektif terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019, yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak, dimana pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif, 189 yakni DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pada perjalanannya kemudian, pembentuk undang-undang belum melakukan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah dalam memutuskan model pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan umum terdekat, yakni tahun 2024; 4. Bahwa menurut para Pemohon, alasan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk tidak jadi melakukan revisi terhadap format keserentakkan pemilihan umum adalah karena menganggap bahwa UU a quo sudah cukup baik untuk dilaksanakan. Padahal, alasan untuk memilih keserentakkan pemilihan umum, tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa ketentuan di dalam UU a quo masih menjadi ketentuan yang cukup baik untuk dilaksanakan, melainkan memerlukan kajian, simulasi, serta pelibatan pihak secara meluas, untuk menghitung model pemilihan umum serentak mana yang akan dipilih dalam menyelenggarakan pemilihan umum serentak ke depannya, sebagaimana amanah Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019; 5. Bahwa menurut para Pemohon, pembentuk undang-undang akan kembali melaksanakan model pemilihan umum serentak seperti Pemilihan Umum 2019 tanpa didahului dengan kajian yang mendalam dan komprehensif, tanpa melakukan simulasi dan menghitung segala implikasi teknis, serta tanpa melibatkan partisipasi pihak secara luas untuk memastikan pilihan format keserentakkan yang memudahkan pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih. Sehingga tentu saja ketentuan di dalam UU a quo, khususnya terkait dengan keserentakkan pemilihan umum menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945; 6. Bahwa menurut para Pemohon, merujuk data yang disampaikan oleh KPU RI, terdapat 894 jiwa anggota KPPS yang meninggal dunia, serta 5.175 anggota KPPS yang sakit akibat kelelahan. Hal ini tentu saja menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa format keserentakkan pemilihan umum membutuhkan perbaikan dan penataan yang menitikberatkan kepada rasionalisasi beban penyelenggara pemilihan umum; 7. Bahwa menurut para Pemohon yang memiliki pengalaman dan perjalanan sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum di berbagai level yang 190 berbeda telah merasakan betul bahwa format keserentakan pemilihan umum yang dipilih tanpa didahului adanya kajian yang mendalam serta simulasi yang detail, terutama berkaitan dengan beban penyelenggara, berakibat pada bobot tugas penyelenggara pemilihan umum menjadi sangat berat dan tidak rasional; 8. Bahwa menurut para Pemohon, tindakan pembentuk undang-undang yang tetap memutuskan memilih format keserentakkan pemilihan umum lima kotak, yakni pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari yang bersamaan, tanpa didahului oleh kajian dan simulasi yang detail akan membuat beban penyelenggara pemilihan umum tetap menjadi sangat berat dan berpotensi akan membuat proses penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tidak berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah; 9. Bahwa menurut para Pemohon, dari opsi keserentakkan pemilihan umum yang sudah diputus oleh Mahkamah, masih terdapat dua opsi yang memungkinkan pembentuk undang-undang untuk menggabungkan penyelenggaraan pemilihan umum DPRD Provinsi dan pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum serentak nasional, yakni ada di opsi pertama, dan opsi ketiga, serta terbuka pula kemungkinan penggabungan pemilihan umum DPRD dengan pemilihan umum serentak nasional itu dengan model turunan dari opsi keenam yang relatif lebih terbuka; 10. Bahwa menurut para Pemohon, dengan masih terbukanya kemungkinan menggabungkan pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetap membuka kemungkinan terjadinya beban berat bagi petugas penyelenggara ad hoc, dalam hal ini ketika nanti para Pemohon akan berpartisipasi sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum; 11. Bahwa menurut para Pemohon, jalan keluar dari desain keserentakan pemilihan umum ini adalah sebagai berikut: 1) Pemilihan umum Nasional (DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan di tahun 2024; 2) Pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuain masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026; 191 3) Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan, dengan masa jabatan sampai tahun 2026; 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024, diperpanjang hingga tahun 2026, dengan hitungan, jika kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 periode; 5) Pemilihan umum Tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota bersamaan dengan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 6) Skenario lain, sepanjang tidak menyerentakkan Pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum nasional; 12. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah tetap menyerahkan penentuan pilihan format keserentakan pemilihan umum kepada pembentuk undang- undang, tetapi dengan tidak lagi memberikan opsi menggabungkan pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang pertimbangan ini juga dikutip oleh Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, terdapat empat alasan Mahkamah di dalam mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD NRI 1945, (3) efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas; 13. Bahwa menurut para Pemohon, tahapan Pemilihan Umum 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara. Panjangnya tahapan pemilihan umum ini disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan pula di tahun 2024, yakni di bulan November. Artinya, tahapan pemilihan umum akan dimulai lebih awal dari biasanya. Dalam rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024 yang digelar oleh Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 4 Juni 2021, pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 diperkirakan akan dilaksanakan di akhir Februari 2024. Artinya, jika merujuk hasil rapat Pemerintah, DPR, dan penyelenggara 192 pemilihan umum pada 4 Juni 2024, tahapan pemilihan umum diperkirakan akan dimulai pada Januari 2022; 14. Bahwa menurut para Pemohon, dengan semakin singkatnya waktu menuju dimulainya tahapan pemilihan umum, tentu memastikan format keserentakkan pemilihan umum menjadi sangat penting. Oleh karena permohonan ini akan berdampak langsung kepada desain konstitusionalitas keserentakan pemilihan umum, para Pemohon memohon kepada Mahkamah, agar permohonan ini bisa menjadi prioritas Mahkamah untuk diperiksa segera; 15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”; dan menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 “Pemungutan suara pemilihan umum diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”; [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 3 (tiga) orang ahli atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H., Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si., dan Dr. Kris Nugroho, M.A., yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 27 September 2021 (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada 4 November 2021; 193 [3.10] Menimbang bahwa DPR RI telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 27 September 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 7 September 2021 yang keterangan tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 September 2021 serta keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 November 2021; [3.12] Menimbang bahwa KPU RI telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 7 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 September 2021; [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR RI, keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan KPU RI, keterangan tambahan KPU RI, keterangan ahli para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon; [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD) dengan pemilihan umum lokal (anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaran pemilihan umum serentak sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun 194 berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020, yang masing-masing dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021); [3.15] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan a quo, para Pemohon lebih menitikberatkan 195 pada beratnya beban kerja yang akan dialami oleh petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc apabila tetap digunakan metode pemilihan lima kotak secara bersamaan pada gelaran pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian atau alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.16] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD) dengan pemilihan umum lokal (anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaran pemilihan umum serentak sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan kembali pendiriannya mengenai sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.16], sebagai berikut: Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 196 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum; Bahwa pilihan model keserentakan pemilihan umum dalam putusan Mahkamah tersebut adalah merupakan hasil penelusuran kembali original intent perubahan UUD 1945 yang dikaitkan dengan politik hukum untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta penelusuran makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014. Beberapa pilihan tersebut merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun desain penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak dan sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, semua pilihan model/desain keserentakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional). Dengan posisi dan pendapat hukum demikian, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang- undang untuk menentukan model pemilihan mana yang akan digunakan. Selain itu, Mahkamah juga telah menegaskan setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang harus dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam memutuskan pilihan model 197 atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Pertimbangan tersebut didesain untuk memberi ruang kepada pembentuk undang-undang dalam memilih model keserentakan pemilihan umum yang tetap harus dalam batas-batas konstitusional (constitutional boundary) yang telah diatur dan ditetapkan seperti politik hukum dalam pembentukan undang-undang pemilihan umum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi kontestan, pemilih maupun penyelenggara, pengawas, dan keamanan serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Karena pada prinsipnya, kebebasan untuk memilih model keserentakan bukanlah sesuatu yang dipilih tanpa dasar oleh pembentuk undang-undang, melainkan harus memiliki dasar, tujuan, rasionalitas yang jelas, serta kebutuhan konstitusional dalam menentukan dan memutuskan pilihan-pilihan tersebut. Dengan demikian, menjadi jelas pilihan model yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; [3.17] Menimbang bahwa terkait dengan beban petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang tetap akan berat jika opsi menggabungkan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dibatasi atau dipisah, para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menelusuri atau meninjau ulang opsi keserentakan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 a quo. Dalam permohonnya, para Pemohon menawarkan opsi pemilihan umum sebagai berikut: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 2. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota; 198 4. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, dan tidak menyerentakkan pelaksanaan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan anggota DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden (vide permohonan para Pemohon halaman 20-21). Tidak hanya menawarkan opsi pemilihan umum serentak, para Pemohon sekaligus juga menawarkan desain waktu sebagai konsekuensi logis dari perubahan desain dimaksud, yaitu sebagai berikut: 1. Pemilihan umum Nasional (DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan di tahun 2024; 2. Pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuain masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026; 3. Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan, dengan masa jabatan sampai tahun 2026; 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024, diperpanjang hingga tahun 2026, dengan hitungan, jika kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 periode; 5. Pemilihan umum Tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota bersamaan dengan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 6. Skenario lain, sepanjang tidak menyerentakkan pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum nasional (vide permohonan para Pemohon halaman 21-22); [3.18] Menimbang bahwa terhadap keinginan atau desain baru keserentakan dan sekaligus desain waktu tersebut, menurut Mahkamah, keinginan para Pemohon untuk memisahkan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah tertampung dalam opsi pilihan model keserentakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut di atas. Apabila dilihat dari pilihan model dalam putusan a quo, model keempat dan kelima sebenarnya telah sejalan dengan keinginan para Pemohon. Setidak-tidaknya, opsi yang ditawarkan (diinginkan) para Pemohon telah tertampung dalam opsi keenam, yaitu “pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden”. Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah satu model dari pilihan model yang 199 ditawarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit, Mahkamah akan terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh karena itu, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (original intent) selama perubahan UUD 1945. Sebagai the sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi; [3.19] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan pemilihan umum lima kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sehingga, apa pun pilihan model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang- undang, sangat tergantung pada bagaimana manajemen pemilihan umum yang didesain oleh penyelenggara pemilihan umum, tentu dengan dukungan penuh dari pembentuk undang-undang beserta stakeholders terkait. Secara teknis, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilihan umum, sehingga masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc dapat diminimalisasi dan diantisipasi. Misalnya, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dapat saja menyepakati adanya jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Atau, desain teknis lainnya yang dapat 200 mengurangi beban petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah semakin dekatnya pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak 2024 maka melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Bagi Mahkamah, hal penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak adalah tetap terjaminnya penerapan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bangunan argumentasi yang demikian semakin meneguhkan pendirian Mahkamah, penentuan pilihan model keserentakan, baik dengan pemilihan umum lima kotak atau dengan memisahkan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal merupakan wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional sebagaimana telah dijelaskan pada Paragraf [3.16] di atas. Terlebih lagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah telah mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Permohonan tidak ne bis in idem; 201 [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera 202 Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha