159/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 159/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dian Prahara Batubara Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan H.T Rizal Nurdin KM 10 Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Moch. Jian Niam Al Kamil Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Bhayangkari RT 09/RW 03 Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 160/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 159/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 8 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman" menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP” menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- 4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunvai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Secara spesifik, para Pemohon akan menguji Pasal; a. Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi “Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b…; c…” b. Pengujian Pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Pasal 51 ayat (1) UU MK: 5 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945” 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu i. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan ii. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing). Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagai berikut: Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka para Pemohon perlu untuk menguraikan kualifikasi kedudukan hukum masing-masing Pemohon sebagai berikut:  Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3). Pemohon I merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (Bukti P-4). Pemohon merupakan bagian dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dari dapil tersebut (Bukti P-5). Hak pilih ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin 6 dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa pandangan DPR dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang di tingkat pertama disampaikan melalui fraksi, telah membatasi hak suara Pemohon. Sebab, pandangan dalam proses legislasi tidak lagi berdasarkan aspirasi konstituen di daerah pemilihan, melainkan ditentukan oleh posisi politik fraksi partai, yang pada akhirnya mengurangi esensi representasi rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional.  Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3), dan merupakan mahasiswa aktif Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (Bukti P-4). Pemohon merupakan penduduk Kota Sidoarjo yang dalam konteks Pemilihan Umum masuk kedalam kategori Daerah Pemilihan I Jawa Timur (Bukti P-5) untuk memilih bakal calon anggota legislatif bagi pemohon dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum di Pemilu tahun 2024 lalu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hak pemohon sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang telah dijamin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon juga merupakan penulis lepas di berbagai media penulisan dengan topik mengenai sosial-politik. Akan menjadi logis bilamana pemohon kemudian mengamanatkan “kekuasaan” yang telah dijamin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 kepada para wakil legislatif untuk kemudian ide-ide dan aspirasi pemohon yang kerap dituangkan dalam tulisan untuk dapat diwakilkan oleh para wakil legislatif dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan yang dalam konteks ini bertalian langsung dengan rumusan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang telah menjamin hak pemohon untuk salah satunya mengeluarkan pendapat. Maka, akan menjadi rasional bila pemohon “menitipkan” suara dan hak berpendapatnya kepada para perwakilan legislatif, sebab akan sangat kesulitan bilamana seluruh warga Indonesia 7 berkumpul guna menyuarakan pendapat masing- masing. Pun, pemandatan suara ini merupakan hal yang telah diatur dalam Konstitusi. Namun, terdapat suatu frasa dalam produk hukum dalam hal ini Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menjadi batu hambatan untuk memenuhi hak pemohon. Suara yang telah dititipkan oleh pemohon melalui perwakilan Daerah Pemilihan menjadi tidak optimal sebab harus melalui “gerbong” fraksi terlebih dahulu, alih-alih disampaikan langsung oleh perwakilan daerah pemilihan pemohon dalam proses pengambilan keputusan tingkat I. Dengan demikian, proses legislasi tidak lagi berdasarkan aspirasi yang sesuai dengan daerah pemilihan, melainkan ditentukan oleh fraksi partai yang sarat akan muatan politis dan minimnya nilai populis, yang pada akhirnya mengurangi esensi dari kedaulatan dan keterwakilan rakyat. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon. 1. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagai pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 8 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadaр UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: 1) Bahwa dalam hal ini terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang digunakan sebagai batu uji dalam perkara a quo, yaitu:  Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diperkuat sebagaimana diatur dalam  Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Dengan uraian sebagai berikut:  Bahwa, pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, sebagaimana tertuang dalam pasal 168 UU MD3.  Bahwa pada tingkat I (satu) sebagaimana tertuang dalam pasal 169 huruf a UU MD3 salah satunya dilaksanakan dalam rapat komisi, yang selanjutnya pada pasal 170 ayat (1) UU MD3 kegiatan dalam pembicaraan tingkat I salah satunya yakni penyampaian pendapat mini (pasal 170 ayat (1) huruf c). 9  Bahwa, pada ayat (4) huruf a di pasal yang sama dijelaskan bahwa Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh fraksi.  Bahwa, dalam penyampaian pendapat fraksi tersebut bersifat kolektif internal partai, yang bermakna suara yang ada dalam penyampaian pendapat fraksi tersebut merupakan suara mayoritas internal partai.  Bahwa, dengan adanya proses penyampaian pendapat tersebut melalui pendapat fraksi, maka pemilih ataupun masyarakat tidak mengetahui daerah pemilihan mereka atau anggota-anggota mana saja yang menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang tengah dibahas.  Bahwa, dengan ketidaktahuan pemilih atau masyarakat terhadap pendapat-pendapat tiap dapilnya, maka pemilih atau masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada anggota yang mewakili dapilnya sebab keberlakuan pasal a quo dalam proses legislasi menihilkan adanya transparansi yang seharusnya diberikan oleh mandataris-mandataris rakyat tersebut.  Bahwa jika hal tersebut dibiarkan tentu akan sangat mencoreng nilai kedaulatan rakyat sesuai amanat pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip negara demokrasi. Sebab, kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat secara langsung memilih wakilnya. Hal tersebut menuntut para wakil terpilih untuk menyampaikan mandat yang diberikan oleh pemilih serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.  Bahwa, hal ini juga mencederai Putusan MK Nomor 22-24/PUU- VI/2008 yang menjelaskan bahwa “...tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat...”. 10  Bahwa, dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan bahwa rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, idealnya, suara rakyat tidak berhenti pada saat pemilu telah berakhir, akan tetapi, suara tersebut terus dibawa oleh yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk diperjuangkan dalam proses legislasi.  Bahwa, sebagaimana agar terwujudnya kemudahan pemilih atau masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban dan transparansi kepada anggota yang telah diberi mandat telah ditegaskan melalui Pasal 81 huruf k yang kewajibannya secara eksplisit disebutkan adalah memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Maka, dengan keberlakuan pasal a quo, pemilih atau masyarakat menjadi kesulitan untuk mewujudkan transparansi dan tanggungjawab anggota yang telah mereka pilih. 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain;  Para Pemohon telah mengalami kerugian secara aktual dan potensial dengan adanya Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mana menjelaskan bahwa pandangan yang diberikan oleh DPR ketika proses legislasi di tingkat pertama adalah melalui pandangan fraksi.  Bahwa Pemohon telah melakukan kajian terhadap Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mana menjelaskan bahwa pandangan yang diberikan oleh DPR ketika proses legislasi di tingkat pertama adalah melalui pandangan fraksi. Hal ini juga terefleksikan pada Pasal 68 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan bunyi serupa, yakni “fraksi”, yang merupakan konsekuensi dari ayat sebelumnya pada ayat (1) huruf c dengan frasa “penyampaian pendapat mini”. Hal tersebut dianggap 11 menciptakan sebuah ketidakpastian hukum karena telah merebut hak berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mana masyarakat telah mendelegasikan suara atau pendapatnya melalui anggota DPR yang dipilih sesuai daerah pemilihan mereka masing-masing.  Bahwa pada pengesahan (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdapat aksi penolakan besar-besaran oleh masyarakat Dapil I Jawa Timur yang juga merupakan daerah pemilihan Pemohon II. (https://beritajatim.com/aliansi-mahasiswa- dan-masyarakat-sipil-akan-gelar-demo-tolak-uu-tni-di-surabaya)  Bahwa jika melihat keadaan masyarakat Dapil I yang telah menggelar aksi penolakan justru berbanding terbalik dengan kehendak fraksi. Sebagaimana tertuang dalam rapat pada tingkat I, semua fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Hal ini tersebut tentu berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di masyarakat. (https://news.detik.com/berita/d-7829401/komisi-i-dpr-sepakat-bawa- ruu-tni-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu)  Dengan begitu, Pemohon II yang telah memberikan mandat kepada calon anggota DPR di Dapil I Jawa Timur melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka mengalami kerancuhan. Dengan adanya kerancuan ini, Pemohon II sebagai warga negara merasa hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan telah terkikis. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Jika suara rakyat yang diwakili oleh anggota dewan di tingkat daerah dapat diabaikan oleh keputusan fraksi di tingkat pusat, maka prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945 menjadi dipertanyakan.  Kemudian, jika melihat susunan keanggotan pada komisi I DPR RI (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen). Fakta bahwa tidak ada satu pun wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur I 12 yang duduk di Komisi I menunjukkan terputusnya jalur komunikasi dan aspirasi secara kelembagaan. Akibatnya, aspirasi penolakan masyarakat tidak memiliki saluran resmi untuk diperjuangkan di parlemen. No Dapil Jumlah Wakil Dapil 1 Jawa Barat XI 2 2 Jawa Tengah III 1 3 Jawah Tengah VII 3 4 Jawa Timur VIII 1 5 Sulawesi Selatan I 1 6 Sumatera Utara II 2 7 Lampung I 1 8 Kepulauan Riau 1 9 Jawa Barat II 2 10 Jawa Timur II 1 11 Kalimantan Timur 1 12 Gorontalo 1 13 Bangka Belitung 1 14 Jawa Barat I 2 15 Jawa Barat IX 3 16 Jawa Tengah V 1 17 Banten II 1 18 Banten III 4 19 Nusa Tenggara Barat II 1 20 Papua 1 21 Sumatera Selatan I 1 22 DKI II 1 23 Jawa Barat VIII 1 24 Nusa Tenggara Timur II 2 25 Kalimantan Selatan I 1 26 Sumatera Utara I 1 27 Kalimantan Tengah 1 28 DIY 1 13 29 Jawa Barat IV 1 30 Jawa Timur XI 1 31 Jawa Barat V 1 32 Banten I 1 33 Sulawesi Selatan III 1 34 Riau II 1 35 Jawa Barat VI 1 Data disadur dari laman resmi DPR-RI  Situasi ini menunjukkan bahwa mandat yang diberikan oleh Pemohon II melalui sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tidak efektif, karena suara masyarakat diabaikan. Hal ini menciptakan kerugian dan rasa ketidakadilan, karena hak konstitusional untuk diwakili dalam proses legislasi tidak terpenuhi.  Adapun secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional para Pemohon ketika kasus serupa terjadi pada proses legislasi mendatang. Sebab perbuatan serupa tidak hanya terjadi di Dapil para Pemohon saja, melainkan di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.  Terdapat pula kerugian secara potensial yang dialami bersamaan oleh para Pemohon.  Pertama, tidak terdapat kepastian hukum para Pemohon sebagai pemilih untuk menyerahkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih. Miriam Budiarjo dalam tulisan Hendra Nurtjahjo menyatakan bahwa orang-orang yang diberi mandat melalui Pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan padanya (Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 73). Dalam konteks ini, Hak mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945 yang telah dimandatkan setiap warga negara termasuk para Pemohon kepada anggota dewan terpilih di daerah pilihan masing-masing tidak dapat di pertanggung jawabkan, dikarenakan saat pengambilan keputusan pemberian pandangan para anggota dewan membawa suara kolektif fraksi (partai) bukan daerah 14 pemilihan (dapil). Oleh sebab itu, muncul ketidak pastian hukum antara peraturan yang dibuat dengan kebutuhan masyarakat.  Karena kondisi tersebut, para Pemohon merasa tidak yakin lagi untuk memperoleh jaminan bahwa calon anggota legislatif yang terpilih akan bertanggung jawab atas hak pilih yang telah diberikan kepada mereka. para Pemohon bisa jadi ragu untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berikutnya, karena takut suaranya tidak berpengaruh pada calon yang terpilih. Padahal, salah satu tujuan utama dari hak memilih para pemilih adalah agar amanah yang mereka berikan dapat dijalankan oleh orang yang tepat, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan para Pemohon.  Kedua, para Pemohon adalah pemilih pemula yang baru saja menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam Pemilu Serentak 2024. Momen Pemilu Serentak 2024 merupakan kesempatan pertama para Pemohon untuk terlibat dalam pemilu, yang seharusnya meninggalkan kesan positif dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi di Indonesia. Namun, para Pemohon merasa dirugikan karena adanya Pasal a quo yang berpotensi melemahkan kepercayaan politik para Pemohon. Pasal tersebut bisa menyebabkan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap kinerja calon anggota legislatif, terutama dalam hal Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal ini dapat merusak esensi demokrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI RI 1945, karena keraguan masyarakat terhadap calon anggota legislatif bisa diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap kinerja wakil rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Eric M Uslaner, kepercayaan politik adalah keyakinan masyarakat terhadap institusi politik, seperti eksekutif dan legislatif, untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Jika kerancuan terhadap realita dan praktik yang diatur dalam Pasal a quo tetap mengesampingkan pentingnya tanggung jawab mandat yang diberikan konstituen terhadap anggota dewan dan tidak menghormati kedaulatan rakyat, seperti yang dialami Pemohon II, maka kepercayaan politik para pemilih pemula seperti para Pemohon akan berkurang. Kerugian yang 15 dialami Pemohon II juga berpotensi terjadi pada Pemohon I dalam proses legislasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal a quo.  Untuk menunjukkan adanya kemungkinan tersebut, para Pemohon akan memberikan beberapa fakta mengenai adanya ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh fraksi. Hal ini membuat tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menghormati kekuasaan rakyat. 1. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 juga menjadi salah satu contoh paling kontroversial. Revisi ini ditolak oleh publik karena dianggap melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil melakukan aksi protes di berbagai daerah, menuntut agar revisi ini dibatalkan. Namun, meskipun mendapat penolakan yang sangat kuat, DPR tetap melanjutkan pembahasan dan mengesahkan revisi UU KPK. Seluruh fraksi di parlemen menyetujui pengesahan ini, mengabaikan aspirasi publik yang menolak keras revisi tersebut. (https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu- kpk-meski-ditolak-habis-habisan) 2. RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada tahun 2020, RUU Cipta Kerja menjadi pusat perhatian publik dan memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga akademisi, menolak keras RUU ini karena dinilai akan merugikan pekerja dan merusak lingkungan. Meskipun penolakan berlangsung masif dan terus-menerus, pembahasan RUU di DPR tetap berjalan cepat. Pada akhirnya, semua fraksi di parlemen menyepakati RUU Cipta Kerja dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Narasi ini menunjukkan bahwa desakan publik yang kuat tidak mampu mengubah keputusan politik kolektif di DPR, menciptakan kerancuan antara suara rakyat dan hasil legislasi. 16 (https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/05545351/ramai- ramai-menolak-uu-cipta-kerja-dan-ancaman-mogok-kerja- nasional?page=all) 3. RUU TNI Dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, terjadi kerancuan antara kehendak masyarakat dan keputusan politik. Di satu sisi, publik menyuarakan penolakan keras terhadap RUU tersebut, menganggapnya tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berpotensi melemahkan prinsip sipil. Di sisi lain, semua fraksi di DPR, tanpa terkecuali, sepakat untuk melanjutkan RUU ini ke tahap pengesahan, mengabaikan aspirasi yang datang dari konstituen mereka. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mandat pemilih dan tindakan wakil rakyat, di mana konsensus politik di parlemen tampaknya lebih diutamakan daripada kedaulatan rakyat. Hal ini secara fundamental mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi perwakilan. (https://www.liputan6.com/news/read/5968887/demo-tolak-revisi-uu- tni-koalisi-masyarakat-sipil-dan-mahasiswa-mulai-berdatangan-ke- dpr)  Adanya ketidaksesuaian antara kehendak masyarakat dan keputusan anggota dewan dalam proses legislasi berpotensi menjadi pelanggaran kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian memberikan mandatnya kepada wakil-wakil terpilih melalui pemilu. Ketika anggota dewan, yang telah diberikan mandat tersebut, justru mengabaikan aspirasi publik dan memprioritaskan konsensus fraksi, hal ini secara fundamental mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa saluran aspirasi demokrasi tidak berjalan efektif, sehingga berpotensi merampas hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian. 17  Bahwa Pasal a quo hanya akan menjadi wadah yang tidak menghormati suara yang diwakilkan oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat sebab suara keterwakilan rakyat yang telah diberikan berhenti pasca kontestasi pemilihan dan beralih menjadi suara keterwakilan partai politik.  Secara kausalitas, dengan adanya keberlakuan Pasal a quo tersebut maka pertama, adanya pembatasan terhadap kekuasaan rakyat dalam meminta pertanggungjawaban terhadap wakilnya. Kesulitan tersebut juga bertentangan dengan pasal lain di Undang-Undang yang serupa dengan menyatakan bahwa anggota terpilih memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. (Pasal 81 huruf k UU MD3).  Kedua, dengan adanya keberlakuan Pasal a quo maka rakyat yang idealnya mengetahui bagaimana argumentasi dan pandangan wakil- wakil yang dipilihnya saat dalam proses legislasi menjadi kabur sebab keidealan tersebut justru dilimpahkan kepada fraksi alih-alih kepada secara langsung kepada wakil-wakil yang telah terpilih.  Ketiga, masyarakat memiliki harapan bahwa yang mewakili di DPR RI betul-betul merepresentasikan aspirasi rakyat di daerah yang bersangkutan bukan hanya sebab kepentingan internal politik semata. Dengan keberlakuan Pasal a quo maka hilang kepercayaan politik masyarakat kepada DPR RI sebagai mandataris rakyat, sebab kehadiran DPR RI pada hakikatnya dimaknai sebagai instrumen representasi, hal ini pada perkembangannya menimbulkan terkikisnya legitimasi politik DPR RI di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa wakil mereka tidak benar-benar berjuang bagi kepentingan konstituen, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan partai, maka muncul kekecewaan dan ketidakpercayaan. Fenomena ini berpotensi menimbulkan apathetic citizenship, yakni sikap apatis warga negara terhadap proses politik formal, termasuk rendahnya partisipasi politik dalam pemilu maupun kegiatan politik lainnya. 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 18  Dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi akan secara fundamental menghilangkan celah hukum yang selama ini memungkinkan fraksi untuk mendikte suara anggota dewan. Kerugian konstitusional terbesar—yaitu suara pemilih menjadi tidak bermakna dan hak berpendapat mereka diabaikan di parlemen—akan teratasi. Langkah ini memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan sistem proporsional terbuka benar-benar berfungsi. Anggota dewan tidak lagi dapat bersembunyi di balik pandangan mini fraksi untuk mengkhianati aspirasi konstituennya. Sebaliknya, mereka akan terikat langsung pada mandat yang diberikan oleh daerah pemilihan (Dapil), sehingga menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam sistem politik, bukan sekadar objek yang digunakan untuk meraih kemenangan elektoral semata. III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-РОKОK PERMOHONAN A. Inkoherensi Sistem Proporsional Terbuka dengan Pasal 170 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) 1. Bahwa Mahkamah telah memutuskan bahwa sistem yang dianut dalam Pemilu di Indonesia yang konstitusional ialah sistem proporsional terbuka yakni Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Halaman 104: "...Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbukа, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak." "Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD 19 provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam mener пentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab..." 2. Bahwa melalui berbagai putusan tersebut, mahkamah telah memberikan sinyal tegas bahwa suara anggota dewan terpilih harus selaras dengan aspirasi masyarakat pemilih. Dengan mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, MK menegaskan bahwa mandat politik anggota dewan tidak lagi semata-mata berasal dari partai politik, melainkan dari dukungan suara rakyat secara langsung. Keputusan ini secara tidak langsung menuntut wakil rakyat untuk memprioritaskan kepentingan dan kehendak konstituennya, bukan hanya garis partai. Dengan demikian, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota dewan, termasuk dalam proses legislasi, harus mencerminkan pertanggungjawaban kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan menjunjung tinggi prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. 3. Bahwa, Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu identitas sekaligus track record,sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggung jawabkan (accountable political relationship) (Hilmawan,2018 : 104). Hal tersebut mengartikan bahwa masyarakat lebih dari sekadar memilih figur yang dikenal, sistem ini secara fundamental bertujuan untuk membangun "hubungan politik yang dapat dipertanggungjawabkan". Artinya, wakil 20 terpilih tidak hanya berhutang loyalitas kepada partai yang mengusungnya, tetapi juga secara langsung kepada pemilih yang telah memberikan suara terbanyak. Akuntabilitas ini mendorong wakil rakyat untuk lebih peka terhadap aspirasi konstituennya dan berani memperjuangkan kepentingan mereka, bahkan jika itu bertentangan dengan kebijakan partai. Dengan demikian, sistem ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, di mana wakil rakyat benar-benar menjadi perpanjangan tangan dari suara rakyat. 4. Bahwa, Sistem Pemilu proporsional terbuka dirancang sebagai reformasi krusial yang bertujuan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Prinsip utamanya adalah pemilih bebas memilih calon anggota legislatif yang mereka kenal dan percaya, berdasarkan rekam jejak dan aspirasi pribadi. Harapannya, hal ini akan menciptakan hubungan politik yang akuntabel antara wakil rakyat dan pemilih. Namun, Pasal a quo secara fundamental bertentangan dengan semangat ini. Aturan tersebut menegaskan bahwa pandangan dan keputusan di DPR diberikan oleh "fraksi", bukan oleh anggota dewan sesuai dapil. Ini menciptakan paradoks hukum: di satu sisi, pemilih memilih anggota dewan sesuai dapil; di sisi lain, anggota dewan yang dipilih sesuai dapil tersebut terikat oleh kepentingan kolektif partai yang diatur oleh fraksi. 5. Bahwa, Pasal a quo secara efektif melemahkan mandat rakyat. Meskipun seorang anggota dewan terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dari konstituennya, mereka tetap wajib mengikuti instruksi dan keputusan fraksi, bahkan jika keputusan tersebut bertentangan dengan kehendak pemilih. Mekanisme ini menjelaskan mengapa dalam kasus- kasus kontroversial seperti pengesahan undang-undang yang ditolak publik, anggota dewan tetap memberikan persetujuannya. Loyalitas politik mereka bergeser dari rakyat kepada pimpinan partai yang mengendalikan suara fraksi. Hal ini membuat "hubungan politik yang dapat dipertanggungjawabkan" yang diharapkan oleh sistem pemilu menjadi tidak berarti, karena keputusan akhir tetap berada di tangan fraksi. 6. Bahwa Pasal a quo, yang menyatakan bahwa pandangan di parlemen diberikan oleh "fraksi," memang memiliki relevansi dan koherensi penuh jika sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional tertutup. Dalam 21 sistem ini, pemilih pada dasarnya tidak memilih calon anggota legislatif secara individu, melainkan memberikan suara pada partai politik yang mereka percayai. Dalam konteks sistem proporsional tertutup, partai memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi parlemen berdasarkan nomor urut, tanpa mempedulikan seberapa besar perolehan suara personal calon. Dengan demikian, hubungan politik yang terbentuk adalah antara pemilih dan partai. Wajar jika kekuasaan pengambilan keputusan kemudian berada di tangan partai, yang diwujudkan melalui fraksi, karena mandat rakyat secara tidak langsung diberikan kepada entitas kolektif ini. Fraksi menjadi representasi dari partai dan platform politik yang telah dijanjikan kepada pemilih, menciptakan mata rantai pertanggungjawaban yang logis dan tidak terputus. 7. Bahwa, Mahkamah telah mengambil langkah monumental melalui putusan Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 untuk mereformasi sistem pemilu dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka, maka dari itu, logika yang sama perlu diterapkan pada proses pengambilan keputusan di legislatif. Reformasi putusan Mahkamah tersebut bertujuan mengembalikan kedaulatan kepada pemilih, yang secara langsung memilih individu. Oleh karena itu, sudah selayaknya pengambilan keputusan juga direformasi, tidak lagi didasarkan pada kepentingan fraksi yang mewakili partai, melainkan pada aspirasi yang datang dari daerah pemilihan (dapil). Hal ini akan menciptakan keselarasan utuh antara sistem pemilu yang berpusat pada rakyat dan mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada mandat dari konstituen, sehingga wakil rakyat dapat sepenuhnya menjalankan amanah. 8. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, sudah mulai tampak bagi Mahkamah mengapa Pasal a quo perlu dibatalkan. Tujuannya adalah agar kebebasan dan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara demokrasi tidak dipermainkan demi kepentingan politik. Bahwa Pasal tersebut secara nyata menciptakan celah bagi fraksi untuk mengendalikan suara anggota dewan, sehingga memungkinkan keputusan politik diambil yang berlawanan dengan aspirasi pemilih. 22 Kondisi ini secara langsung menciderai mandat rakyat yang diberikan melalui sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam konteks ini, perkataan Coretta Scott King menjadi sangat relevan: "Kebebasan dan keadilan tidak bisa dipecah-pecah hanya untuk kenyamanan politik." Pengambilan suara oleh fraksi, alih-alih oleh anggota dewan secara dapil, adalah contoh nyata bagaimana prinsip kedaulatan rakyat dikorbankan demi kenyamanan dan kekuasaan partai. Dengan membatasi pasal tersebut, Mahkamah dapat menegaskan bahwa kebebasan pemilih dan keadilan perwakilan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar, dan harus dijunjung tinggi di atas kepentingan politik apa pun. B. Kewajiban Tanggung Jawab Oleh Anggota Legislatif Terpilih terhadap Mandat Rakyat yang Memilihnya & Prinsip Keterwakilan Yang Hidup Seutuhnya 9. Bahwa, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bertautan dengan Pasal 22E UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak fundamental untuk menentukan arah pemerintahan, dan hak tersebut secara praksis disalurkan melalui pemilu yang melahirkan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, DPR tidak hanya dipahami sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat yang menjadi pilar utama perwakilan di Indonesia. 10. DPR hadir sebagai lembaga representatif yang didelegasikan rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional. Representasi disini bermakna sebagai tindakan untuk memenuhi dan merespon kepentingan kolektif pihak yang diwakili. Unsur representatif disini dapat terpenuhi dengan adanya pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan sebagaimana pesta politik lima tahunan di Indonesia. Menurut Castiglione dan Warren, setidaknya terdapat tiga ciri penting perwakilan; 1). Perwakilan berbentuk hubungan principal-agent yang berbasis teritorial dan bersifat formal. Ini menjadi dasar pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan rakyatnya. 2) Perwakilan berada di wilayah kekuasaan politik yang bertanggung jawab 23 dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk dapat memengaruhi dan melakukan kontrol. 3). Hak untuk memilih para wakil sebagai bentuk persamaan politik. Dengan tiga ciri tersebut, maka wakil yang telah dipilih masyarakat harus bertindak atas nama yang diwakilinya serta mampu dimintai pertanggungjawaban moril atas tiap keputusan yang dibuat demi kepentingan bersama. 11. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam posita sebelumnya, pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan sistem Proporsional Terbuka. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memilih secara langsung kandidat yang dianggap paling mampu mewakili aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan daerah pemilihannya. Oleh karenanya, pemilu bukan sekadar prosedur formalitas politik semata, melainkan mekanisme demokratis yang mengandung harapan besar dari rakyat agar kandidat terpilih mampu menjembatani jarak antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan negara. Sistem proporsional terbuka juga sekaligus memperkuat prinsip keterwakilan karena rakyat tidak hanya memilih partai, tetapi juga individu yang akan menjadi wajah politik mereka di parlemen. 12. Bahwa, mekanisme tersebut merupakan manifestasi dari konsep kontrak sosial yang diperkenalkan J.J. Rousseau. Kontrak sosial digambarkan sebagai relasi timbal balik antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan wakil yang dipilih untuk menjalankan kekuasaan atas nama mereka. Dengan memilih, rakyat sesungguhnya menyerahkan sebagian kedaulatan kepada wakilnya, dengan ekspektasi bahwa wakil tersebut akan menjalankan mandat secara adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Rousseau menyebut bahwa kontrak sosial harus bermuara pada tercapainya keadilan dan kemakmuran bersama. Kontrak tersebut nampak dengan bukti bagaimana rakyat mau memilihnya sebagai mandataris dengan jaminan penyampaian representasi atas kebutuhan mereka, maka mereka yang telah dipilih rakyat berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dimandatkan kepada mereka. 13. Bahwa, oleh karena kekuasaan tersebut bersumber langsung dari rakyat, maka rakyat memiliki hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari kontrak sosial, setiap kekuasaan yang berasal dari rakyat tidak dapat 24 dijalankan tanpa mekanisme akuntabilitas. Pertanggungjawaban ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk pengawasan publik, terhadap wakil rakyat selama masa jabatan. Tanpa adanya pertanggungjawaban, maka mandat rakyat berpotensi direduksi menjadi sekadar legitimasi formal bagi elite politik, bukan kontrak substantif yang melindungi kepentingan masyarakat luas. 14. Bahwa, penting untuk dipahami bahwa suara rakyat bukanlah “angin lalu” yang berhenti setelah pemilihan umum selesai. Suara rakyat adalah amanah konstitusional yang melekat sepanjang masa jabatan anggota terpilih. Esensi dari mandat rakyat bukan hanya diterima secara simbolik pada proses pemilihan umum, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkret saat jabatan yang diberikan telah diterima. Oleh karena itu, anggota terpilih berkewajiban untuk tidak hanya mendengarkan aspirasi rakyat pada saat kampanye, tetapi juga menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi tersebut sepanjang periode jabatannya. 15. Bahwa, pelaksanaan mandat rakyat memiliki konsekuensi langsung terhadap legitimasi hasil pemilu. Sebuah pemilu hanya dapat disebut legitimate apabila mandat yang diberikan rakyat benar-benar dijalankan secara bertanggung jawab oleh pihak terpilih. Sebaliknya, apabila mandat tersebut diabaikan, legitimasi politik pemilu dapat terkikis dan berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi representatif. Legitimasi yang terbangun tidak hanya sebatas pada hasil pemilu yang prosedural, melainkan juga pada keberlanjutan pelaksanaan mandat dalam praktik politik sehari-hari. Dengan kata lain, perlu adanya kontinuitas antara suara rakyat, pelaksanaan mandat, dan pertanggungjawaban politik wakil rakyat. C. Ketiadaan Transparansi atas Pendapat yang Disampaikan Oleh Fraksi, Ketidaksesuaian Pendapat yang Disampaikan Oleh Fraksi Dengan Konstituen, Serta Ketidakberdayaan Anggota Fraksi Mengintervensi Pendapat Fraksi 16. Dalam kaidah umum, menjalankan suatu hak akan menimbulkan suatu tanggung jawab. Begitu pula dengan hak politik yang dimiliki rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang disalurkan kepada wakil-wakilnya, hak di satu sisi menimbulkan tanggung 25 jawab pada sisi yang lain. Sehingga, hak rakyat untuk memilih dan dipilih yang dijamin Konstitusi secara moral memiliki konsekuensi dalam penggunaannya. 17. Bahwa, para wakil dalam melaksanakan janji selama kampanye tidaklah memiliki dampak secara hukum publik maupun hukum privat. Faktanya para wakil terpilih yang mengingkari janji selama kampanye tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana di muka pengadilan. Ini pulalah yang menyebabkan pejabat publik tidak merasa terikat kepada konstituennya. 18. Bahwa, dalam demokrasi, menjadikan kekuatan politik mayoritas dalam mengambil keputusan sebuah hal yang lazim sepanjang hal tersebut sesuai dengan kehendak umum. Kehendak umum, sebagaimana diketahui merupakan bentuk pengejawantahan kehendak masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, suatu hukum atau negara harus menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya, dari orang sebanyak-banyaknya (The aim of law is The Greatest Happiness for the Greatest Number). Maka, kehendak politik jika hanya didasarkan kepada segelintir orang akan bertentangan dengan konsep yang ditawarkan oleh Bentham tersebut. 19. Bahwa, disebutkan dalam Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3, penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I yang salah satunya disampaikan fraksi. 20. Bahwa, Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan–yang selanjutnya menjadi pendapat fraksi–dalam rapat tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan publik tentang apa yang terjadi di dalamnya. Selain itu, penting untuk melihat lebih jauh mengenai desain fraksi yang ada saat ini, sebab mekanisme pengambilan keputusan yang bergantung pada pendapat fraksi belum mencerminkan fungsi representasi anggota DPR. Ketertutupan rapat saat proses pengambilan keputusan di dalam fraksi juga memunculkan potensi ketidakberdayaan anggota DPR karena berhadapan dengan fraksi dan partai politik. 21. Bahwa, masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap argumentasi para wakilnya karena pengambilan keputusan ini didasarkan atas pendapat fraksi yang tidak memuat argumentasi pribadi para anggota DPR sebab 26 dilakukan secara tertutup. Padahal, anggota DPR dan masyarakat memiliki hubungan mewakili dan diwakili sebagaimana konsep representasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, sejatinya wakil memiliki tanggung jawab secara individual sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat terhadap yang diwakili, dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang berdaulat. 22. Bahwa, hal tersebut dirasa mencederai asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dipertegas oleh Mahkamah melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Diperkenalkan konsep meaningful participation, yang pada intinya publik harus dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained). Memang benar jika pada prasyarat pertama dan kedua telah terpenuhi. Namun, proses tersebut idealnya tidak hanya berhenti pada bagaimana publik dapat menyalurkan masukannya baik lisan maupun tertulis kepada wakilnya di parlemen atau diakomodir oleh organisasi-organisasi untuk dibahas bersama di parlemen. Namun, di prasyarat ketiga, hak untuk mendapat penjelasan dari tiap wakil untuk mengakomodir aspirasi konstituennya di parlemen tidak terpenuhi. Publik yang idealnya mengetahui dengan jelas bagaimana sikap dan pendapat wakilnya terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang tengah di-godok menjadi kabur sebab adanya sekat penghalang fraksi. 23. Bahwa, para Pemohon menemukan adanya pertentangan antara apa yang terjadi di dalam parlemen dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini disajikan beberapa contoh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). 27 No Pendapat Fraksi Kesimpulan 1 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Menyetujui 2 FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA Menyetujui 3 FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Menyetujui 4 FRAKSI PARTAI NASDEM Menyetujui 5 FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Menyetujui 6 FRAKSI PARTAI DEMOKRAT Menyetujui 7 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Menyetujui 8 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL Menyetujui Link Youtube “TVR Parlemen” 24. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dengan apa yang terjadi di parlemen. Setelah RUU terkait disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, masyarakat di beberapa daerah menyeruak di jalanan memenuhi sudut-sudut kota guna menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut (https://www.tempo.co/politik/ragam-aksi-tolak- pengesahan-revisi-uu-tni-di-berbagai-daerah-1224628), fenomena serupa juga terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan adanya gelombang pengajuan uji formil dan materiil terhadap Undang-Undang tersebut, tercatat Per Mei 2025, dikabarkan bahwa ada 14 gugatan yang dilayangkan untuk Undang-Undang tersebut (https://news.detik.com/berita/d-7908270/3-catatan-hakim-konstitusi- saat-gugatan-uu-tni-cetak-sejarah). 25. Pada kasus lain, seperti dalam pembentukan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Terdapat anggota DPR yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksi, namun menjadi tidak berdaya karena fraksi telah memutus berpandangan demikian. RUU ini pada akhirnya tetap disahkan karena semua fraksi menyetujui. 28 No Pendapat Fraksi Kesimpulan 1 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Menyetujui 2 FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA Menyetujui 3 FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Menyetujui 4 FRAKSI PARTAI DEMOKRAT Menyetujui 5 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL Menyetujui 6 FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Menyetujui 7 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Menyetujui 8 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Menyetujui 9 FRAKSI PARTAI NASDEM Menyetujui 10 FRAKSI PARTAI HANURA Menyetujui 26. Bahwa, RUU ini pada akhirnya tetap disahkan walaupun terdapat interupsi dan penolakan dari beberapa anggota DPR (Anita Nuraeni Putri, 2020) seperti: a. Prof. Dr. Astrid S. Susanto yang memberikan catatan kecil (minderheidsnota). b. Mutammimul Ulla, S.H. dan Cecep Rukmana dan Dra. Hj. Nurdiati Akmal tetap menginginkan sosialisasi terlebih dahulu, dicatat sebagai minderheidsnota. c. TB. Soenmandjaja SD dan Ir. Husni Amri Siregar mengusulkan voting. d. Ismawan DS memberikan minderheidsnota tidak setuju untuk ditetapkan sekarang. e. Drs. Zulkifli Halim, M.Si. mengkritik tidak adanya keseimbangan pembahasan. 27. Kasus-kasus yang terjadi di atas memberikan catatan mengenai pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR serta peran dan 29 pengaruh fraksi dalam pembentukan undang-undang. Anggota DPR Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku anggota DPR periode 2014-2019, dalam pemberitaan di media menyampaikan bahwa keputusan dalam lembaga legislatif ditentukan oleh tiga pihak, yakni ketua partai, ketua-sekretaris fraksi, dan ketua kelompok fraksi. Ketiga pihak itulah yang harus dijadikan sasaran lobi apabila seseorang ingin melobi dan mempengaruhi hasil pembahasan suatu rancangan undang-undang dalam DPR (Vincent Fabian Thomas, “Anggota DPR Akui Keputusan Partai Sering Intervensi Perwakilannya”Tirto.id, 10 April 2019). 28. Dari permasalahan yang terjadi di atas, penting untuk menelaah kembali model pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR, termasuk dalam pengambilan keputusan guna menguatkan fungsi representasi dan melindungi kepentingan publik. Tujuannya, agar parlemen dapat menjalankan praktik berdemokrasi yang sesungguhnya, bukan dengan rekayasa elitis, melainkan sesuai dengan kehendak rakyat. D. Frasa “Fraksi” Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 29. Bahwa konstitusi sebagai hirarki tertinggi dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia telah mengatur terkait kedaulatan negara berada ditangan rakyat pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 30. Bahwa, sebelum amandemen pasal tersebut berisi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" yang mengartikan kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, namun dilaksanakan oleh MPR. 31. Bahwa, dengan adanya pergeseran makna pada pasal tersebut membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dilegitimasi oleh lembaga atau perantara politik manapun, selain oleh kehendak rakyat itu sendiri. Perubahan dari "dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" menjadi "dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar" menunjukkan bahwa konstitusi tidak lagi memberikan monopoli kedaulatan kepada satu badan negara. Sebaliknya, konstitusi 30 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada secara langsung di tangan rakyat. Oleh karena itu, legitimasi dari setiap kebijakan atau keputusan legislatif harus berasal dari rakyat. 32. Bahwa dalam hubungan ini, warga negara adalah pemberi mandat, dan dewan adalah penerima mandat. Anggota dewan terpilih memiliki kewajiban utama untuk mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat yang telah memilihnya. Kepatuhan pada konstitusi mengharuskan setiap keputusan, kebijakan, dan undang-undang yang dibuat oleh dewan harus mencerminkan dan mengutamakan aspirasi rakyat. Jika dewan mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak mayoritas masyarakat, maka secara fundamental hal itu berpotensi melanggar amanat konstitusi dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, legitimasi tindakan dewan sangat bergantung pada sejauh mana mereka setia pada amanah yang diberikan oleh rakyat. 33. Bahwa dalam konteks kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, seluruh proses demokrasi, harus menjadi cerminan utuh dari kehendak rakyat. Kedaulatan rakyat bukan sekadar frasa dalam konstitusi, melainkan prinsip yang menuntut agar setiap mandat politik yang diberikan oleh pemilih harus dihormati dan dilaksanakan oleh wakil- wakilnya. Ketika hak rakyat untuk memilih calon secara langsung diberikan melalui sistem proporsional terbuka, maka seluruh mata rantai kekuasaan dari suara di bilik suara hingga keputusan di ruang rapat, wajib mencerminkan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, jika sebuah ketentuan hukum seperti Pasal a quo justru memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada fraksi, sebuah entitas politik, dan bukan kepada anggota dewan per dapil yang telah dipilih rakyat, maka secara fundamental hal tersebut menjadi kontradiksi dengan prinsip kedaulatan rakyat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud, karena masih ada celah yang memungkinkan aspirasi rakyat dikorbankan demi kepentingan politik. 34. Bahwa kemudian, di atur pula dalam konstitusi terkait jaminan hak berpendapat setiap warga negara. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945: “menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 31 35. Bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai sebatas kebebasan mengeluarkan kritik di muka umum, namun perlu dipahami secara lebih luas. Kebebasan tersebut juga harus diwujudkan dalam proses berjalannya roda legislatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menjamin "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dalam konteks pemerintahan yang menganut kedaulatan rakyat, makna kebebasan berpendapat ini tidak berhenti pada aksi unjuk rasa atau kritik di luar gedung parlemen. Sebaliknya, kebebasan tersebut harus diartikan sebagai hak setiap warga negara untuk memiliki suaranya diakomodasi dan dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan undang-undang. 36. Bahwa dengan demikian, anggota dewan yang dipilih sesuai daerah pemilihannya (dapil) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengakomodasi dan menyalurkan hak berpendapat tersebut di dalam parlemen. Hak berpendapat yang dimiliki rakyat tidak akan memiliki makna substansial jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyampaikannya ke pusat kekuasaan. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, setiap anggota dewan harus berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan proses legislasi. Mengabaikan hak berpendapat rakyat yang telah dijamin konstitusi berarti mengkhianati mandat yang diberikan. Oleh karena itu, anggota dewan wajib memastikan suara konstituen tidak hanya didengar di ruang-ruang publik, tetapi juga dipertimbangkan secara serius dan menjadi dasar dalam setiap keputusan yang diambil di Parlemen. 37. Bahwa Secara praktis, pasal a quo memungkinkan fraksi untuk mendikte suara anggotanya di parlemen, sehingga mengabaikan aspirasi yang datang dari konstituen. Dalam situasi ini, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, menjadi tidak efektif. Kebebasan berpendapat dimaknai secara dangkal hanya sebagai hak untuk berbicara di muka umum, tanpa ada jaminan bahwa suara tersebut akan diwakili di dalam proses legislasi. Kondisi ini menciptakan celah antara hak konstitusional warga negara dan implementasinya dalam sistem perwakilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi dan kepercayaan publik. 32 38. Bahwa, secara aktual, pasal ini menciptakan sebuah mekanisme legal yang memungkinkan fraksi untuk menyeragamkan suara anggotanya. Dalam kasus-kasus kontroversial, anggota dewan yang dipilih langsung oleh masyarakat dan seharusnya menyalurkan aspirasi penolakan, terpaksa harus mengikuti keputusan fraksi untuk menyetujui sebuah undang-undang. Di sini, hak warga untuk berpendapat dan memiliki aspirasinya terwakili secara efektif terhenti di pintu parlemen, karena suara wakilnya tidak lagi merefleksikan kehendak mereka. 39. Bahwa secara potensial, pasal a quo menimbulkan efek "chilling effect" yang dapat menghambat partisipasi publik. Ketika masyarakat menyadari bahwa suara mereka, meskipun telah disampaikan melalui wakil yang dipilihnya, tidak akan mempengaruhi keputusan di parlemen karena wakil tersebut terikat pada fraksi, maka semangat untuk berpendapat dan berpartisipasi secara politik bisa luntur. Masyarakat akan merasa bahwa hak mereka untuk berpendapat, sebagaimana dijamin Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, tidak memiliki arti praktis dalam proses legislasi. Dengan demikian, pasal ini menjadi penghalang yang nyata antara hak konstitusional warga negara dan implementasinya dalam sistem perwakilan. 40. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, sudah mulai tampak bagi Mahkamah mengapa Pasal a quo perlu dibatalkan atau dimaknai ulang secara konkret. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa kebebasan dan kedaulatan rakyat tidak dipermainkan demi kenyamanan politik. Pasal a quo secara nyata menciptakan celah yang memungkinkan fraksi mengendalikan suara anggota dewan, sehingga keputusan yang diambil dapat berlawanan dengan aspirasi pemilih. Kondisi ini secara langsung menciderai mandat rakyat yang diberikan melalui sistem pemilu proporsional terbuka dan mengancam dua prinsip fundamental yang diatur oleh konstitusi. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, menjadi tidak bermakna ketika keputusan di parlemen dikuasai oleh segelintir elite. Kedua, hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, menjadi kosong di 33 dalam proses legislasi. Suara rakyat yang sudah disuarakan melalui pemilu seolah-olah tidak lagi memiliki kekuatan di Parlemen. Dengan membiarkan pasal ini berlaku, berisiko membiarkan kebebasan dan kedaulatan rakyat dikorbankan demi kekuasaan partai. Untuk menjunjung tinggi konstitusi. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pendapat Daerah Pemilihan”, sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR-RI dalam sistem demokrasi perwakilan; 3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 34 Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon I dan Pemohon II; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemohon II dan Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 36 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014: “(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi;” 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pemohon I yang merupakan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II, telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dari dapil tersebut. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan 37 berlakunya ketentuan norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang menyatakan bahwa pandangan DPR dalam pembahasan rancangan undang- undang disampaikan melalui fraksi, telah membatasi hak suaranya sebagai pemilih. Menurut Pemohon I, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 a quo dianggap menggeser orientasi representasi dari aspirasi konstituen di dapil menjadi kepada posisi politik fraksi, sehingga mengurangi makna kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pemohon II merupakan penduduk Kota Sidoarjo yang masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dari dapil tersebut. Pemohon II juga merupakan penulis lepas di berbagai media penulisan dengan topik mengenai sosial-politik. Hal ini juga berkaitan dengan bilamana Pemohon II kemudian mengamanatkan “kekuasaan” yang telah dijamin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kepada para wakilnya di lembaga legislatif untuk kemudian ide-ide dan aspirasi Pemohon II yang kerap dituangkan dalam tulisan untuk dapat diwakilkan oleh para wakilnya di lembaga legislatif dalam proses legislasi yang dalam konteks ini bertalian langsung dengan rumusan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang telah menjamin hak pemohon untuk salah satunya mengeluarkan pendapat. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan baik aktual maupun potensial dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang menyatakan pandangan diberikan ketika proses legislasi di tingkat pertama adalah melalui pandangan fraksi. Hal demikian menciptakan ketidakpastian hukum karena telah merebut hak berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mana masyarakat telah mendelegasikan suara atau pendapatnya melalui anggota DPR yang dipilih sesuai daerah pemilihan mereka masing-masing. 5. Bahwa selain itu, berlakunya norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 berpotensi melemahkan kepercayaan politik Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini, norma tersebut dapat menyebabkan keraguan atau ketidakpercayaan 38 terhadap kinerja anggota legislatif. Hal demikian dinilai dapat merusak esensi demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI RI 1945, karena keraguan terhadap anggota legislatif dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap kinerja wakil rakyat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan perihal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial disebabkan karena berlakunya norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang dapat dipastikan akan terjadi. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya ihwal anggapan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kata “fraksi” dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 39 1. Bahwa menurut para Pemohon, sistem yang dianut dalam pemilihan umum di Indonesia yang konstitusional ialah sistem proporsional terbuka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menegaskan mandat politik anggota dewan tidak lagi semata-mata berasal dari partai politik melainkan juga berasal dari dukungan rakyat secara langsung. Oleh karenanya dalam pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan fraksi yang mewakili partai politik melainkan pada aspirasi yang datang dari daerah pemilihan (dapil). 2. Bahwa menurut para Pemohon, anggota legislatif memiliki kewajiban moral dan konstitusional bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya. Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilu. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga representatif yang didelegasikan rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional karena kekuasaan tersebut bersumber langsung dari rakyat, maka rakyat memiliki hak penuh menuntut pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, penyampaian pendapat mini sebagaimana diatur dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 14/2014 yang disampaikan pada akhir pembicaraan Tingkat I yang salah satunya disampaikan oleh fraksi, terhadap hal tersebut masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui argumentasi para wakilnya karena pengambilan keputusan didasarkan atas pendapat fraksi yang tidak memuat argumentasi dari anggota DPR karena dilakukan secara tertutup. Padahal, anggota DPR dan masyarakat memiliki hubungan mewakili dan diwakili sebagaimana konsep representasi. 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketika masyarakat menyadari suara mereka, meskipun telah disampaikan melalui wakil yang dipilih, tidak berdampak nyata pada keputusan di parlemen karena wakil yang dipilih tersebut terikat pada fraksi, partisipasi politik bisa melemah. Dalam hal ini, masyarakat merasa hak untuk berpendapat, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak berarti dalam proses legislasi karena ketentuan dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 14/2014. Artinya, norma a quo menjadi penghalang antara hak konstitusional warga negara dalam pelaksanannya sistem perwakilan. 40 Bahwa berdasarkan uraian permohonan tersebut, para Pemohon dalam petitum permohonan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “fraksi” dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pendapat Daerah Pemilihan”, sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR-RI dalam sistem demokrasi perwakilan. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun relevansinya bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah kata “fraksi” dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jikalau tidak dimaknai “Pendapat Daerah Pemilihan”, sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR-RI dalam sistem demokrasi perwakilan. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa secara sistematis, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian para Pemohon berada dalam Bagian Kesembilan Paragraf 1 perihal “Pelaksanaan Wewenang dan Tugas” DPR dalam pembentukan undang-undang. Secara konstitusional, ihwal wewenang dan tugas DPR, Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Perihal “legislasi” sebagai salah satu fungsi konstitusional DPR, ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Dalam melaksanakan fungsi legislasi dimaksud, Pasal 168 UU 17/2014 menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam 2 (dua) tingkat. Pertama, pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan 41 legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Kedua, pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UU 17/2014, kegiatan yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat I, yaitu: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. Sementara itu, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan, yaitu: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi [vide Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014]. Bahwa apabila diletakkan dalam sistem pembentukan undang-undang (law-making process), secara konstitusional, in casu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara DPR dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945; (iii) persetujuan bersama DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang- undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 385]. Dari rangkaian kegiatan dimaksud, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon berada pada tahapan pembahasan bersama dan persetujuan bersama. Artinya, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 harus dibaca sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: pertama, pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus; dan kedua, 42 pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna [vide Pasal 66 dan Pasal 67 UU 12/2011]. Bahwa apabila diletakkan dalam konteks rangkaian pembahasan rancangan undang-undang, baik dalam UU 17/2014 maupun UU 12/2011, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus menjadi penggerak bekerjanya fungsi konstitusional DPR. Berbeda dengan instrumen yang menjadi penggerak bekerjanya fungsi legislasi DPR dimaksud, daerah pemilihan (electoral district) merupakan bagian geografis atau wilayah administratif tertentu yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap wilayah. Misalnya, untuk pengisian anggota DPR daerah pemilihan adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota [vide Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang] dan daerah pemilihan untuk pengisian anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota [vide Pasal 189 ayat (1) UU 7/2017]. Ihwal ini, pembentukan daerah pemilihan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesetaraan nilai suara; ketaatan pada sistem pemilihan yang proporsional; proporsionalitas; integralitas wilayah; berada dalam cakupan wilayah yang sama; kohesivitas; dan kesinambungan [vide Pasal 185 UU 7/2017] dalam melakukan konversi suara pemilih menjadi kursi anggota lembaga perwakilan. Oleh karenanya, konfigurasi daerah pemilihan menjadi aspek penting dalam menilai sistem pemilihan mampu mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, fraksi di DPR merupakan pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum [vide Pasal 82 ayat (1) UU 17/2014]. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila diletakkan dalam kesinambungan pembentukan undang-undang, in casu pada 2 (dua) tingkat pembahasan rancangan undang-undang, memaknai kata “fraksi” dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 menjadi “daerah pemilihan” dapat menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sekaligus persoalan yang tidak sederhana. Misalnya, bagaimana mengatur daerah pemilihan dalam menyampaikan “pendapat mini” pada saat dilakukan pembahasan bersama suatu rancangan undang-undang. 43 Pertanyaan dan sekaligus persoalan ini menemukan relevansinya karena dengan menggunakan logika daerah pemilihan, harus diberi kesempatan bagi 84 daerah pemilihan untuk menyampaikan “pendapat mini” dalam pembahasan rancangan undang-undang sesuai dengan jumlah daerah pemilihan dalam pengisian anggota DPR. Kondisi tersebut akan makin rumit karena anggota DPR dari setiap daerah pemilihan tidak berasal dari 1 (satu) partai politik. Artinya, dengan kerumitan tersebut, pemaknaan yang dikehendaki para Pemohon potensial menimbulkan kerumitan serius dalam pembahasan rancangan undang-undang. Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon ihwal norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 akan melemahkan partisipasi politik masyarakat dalam pembentukan undang-undang disebabkan norma a quo dinilai menjadi penghalang upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan sistem perwakilan. Dalam batas-batas tertentu, kekhawatiran para Pemohon tersebut dapat dipahami Mahkamah. Namun demikian, secara normatif, Pasal 96 UU 13/2022 telah mengatur hak masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Bahkan, sebelum berlakunya Pasal 96 UU 13/2022 dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, telah menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang. Jikalau secara faktual masih terdapat jarak (gap) antara keinginan masyarakat pada daerah pemilihan dengan pembahasan suatu undang-undang, jalan memaknai kata “fraksi” pada norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 menjadi “daerah pemilihan” menjadi tidak tepat. Selain mengacaukan norma lain dalam perihal “Pelaksanaan Wewenang dan Tugas” DPR sebagaimana diatur Bagian Kesembilan Paragraf 1 UU 17/2014, pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon tersebut pun potensial menambah kerumitan tersendiri dalam pembahasan undang-undang. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan kata “fraksi” dalam norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai “Pendapat Daerah Pemilihan”, sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR dalam sistem demokrasi perwakilan adalah tidak beralasan menurut hukum. 44 [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 45 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 46 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika