159/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 159/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hanter Oriko Siregar Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jalan Melati Raya Gren Pavilion Nomor 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 159/PUU-XXII/2024 pada tanggal 7 November 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa sejak perubahan dan amandemen ketiga UUD Tahun 1945, tepatnya pada tanggal 9 November 2001, telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal Konstitusi dan lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran tentang makna dan filosofi asas hukum yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 yakni Mahkamah Konstitusi. Adapun Kewenangan MK tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU KK”, Pasal 29 ayat (1) huruf a, pada intinya menentukan: Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf a “menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, Pasal 10 ayat (1) huruf a pada intinya menentukan: Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf a “menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”; 3 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang pada intinya menentukan bahwa: Ayat (1) “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021, Pasal 1 angka 3, pada intinya menentukan: “Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the quardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dan sah secara hukum untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan UUD Tahun 1945. Tafsir MK terhadap Konstitusionalitas Pasal-Pasal dalam Undang- Undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitusion) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap Pasal- Pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, karet, dan/atau tidak jelas, dapat pulak dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang pada intinya menentukan: Ayat (1) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 4 Ayat (2) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 7.1. Bahwa mengutip pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa MK bisa saja membuat putusan yang tidak ada panduannya dalam ketentuan hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Artinya, Mk bisa saja membuat suatu putusan yang berisi perumusan norma baru. Hal tersebut, sudah cukup sering terlihat dalam putusan-putusan MK yang terdahulu yakni diantaranya: - Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Putusan a quo juga memaknai secara bersyarat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi 5 Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. - Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang semula berbunyi: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: “Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;” 7.2. Bahwa ditinjau dari putusan-putusan MK yang terdahulu, maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa aturan normatif boleh saja diabaikan jika hal tersebut menyangkut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan harus di atas segala-galanya. Dalam hal ini, melalui putusan- putusan MK yang berisi rumusan norma baru, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 dapat dibenarkan secara hukum apabila dalam suatu undang-undang tidak mencerminkan suatu keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi (the quardian of the constitution) memiliki peran dan fungsi penting yakni sebagaimana mengutip pendapat Jimly Asshidiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi yakni; pengawal konstitusi (the guardian of constitution); penafsir akhir konstitusi (the last interpreter of constitution); pengawal demokrasi (the guardian of democratization) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Dan sebagaimana yang ditambahkan oleh Arief Hidayat, bahwa Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara (the guardian of ideology). 8. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusionalitas merupakan perwujudan prinsip check and balances 6 yang menempatkan semua lembanga-lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara, keberadaan MK merupakan hal baik sebagai langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antara lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara, kehadiran Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi; 9. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum dan penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”. (Bukti P-2). Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan”. (Bukti P-3) Pengujian Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 10. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 7 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana Undang-Undang sebagai produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudikatif, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Kekuasaan Yudikatif yang bertugas menjaga Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara serta menjadi benteng pertahanan konstitusi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kesadaran inilah Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ditentukan bahwa: Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4 PMK No 2 Tahun 2021: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu; a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau Privat; d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan bahwa: “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2017 dan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK Jo Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 Tahun 8 2021, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang pada intinya menentukan sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 5. Bahwa selain 5 (lima) syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014, disebutkan bahwa: “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”. Dalam hal ini, Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) pembayar pajak (Bukti P-5), atas dasar tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk megajukan permohonan sebagaimana dalam perkara a quo. 6. Bahwa untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 dan nomor 4 di atas, sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 tahun 2021, Pemohon dengan ini menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (Bukti P-4) sehingga atas dasar itu Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan uji materil suatu Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana dalam perkara a quo; 9 7. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin dalam ketentuan UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2). Kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Hak- hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut”. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Hak-Hak Dan Kerugian Konstitusional Pemohon 7.1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon mendaftarkan akun pada Sistem Seleksi Calon ASN 2024 di laman https://sscasn.bkn.go.id (Bukti P- 6) dengan maksud Pemohon mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta CPNS di Mahkamah Agung, namun pendaftaran sebagai 10 peserta CPNS tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan adanya persyaratan CPNS di Mahkamah Agung yang mengharuskan peserta CPNS menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya TOEFL dengan nilai scor 450, (Bukti P-8) hal tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan menghambat pendaftaran CPNS di Mahkamah Agung tahun 2024 tidak dapat diteruskan. Hal itu telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; artinya Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk memilih dan menentukan pekerjaan dengan pendapatan yang layak sesuai dengan bidang kemampuan dan pengetahuan Pemohon; 7.2. Bahwa Pemohon kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta CPNS 2024 pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, hal serupa juga terjadi. Adanya persyaratan yang mengharuskan peserta wajib menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris dengan bukti adanya TOEFL sebagai suatu syarat mutlak dan wajib dilampirkan pada saat pendaftaran pada laman Sistem Seleksi Calon ASN Tahun 2024 (Bukti P-9) dengan pendaftaran pada link berikut https://sscasn.bkn.go.id adalah membuat Pomohon gagal melakukan pendaftaran pada CPNS Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Hal itu telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang berhak memilih atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pemohon berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 7.3. Bahwa Pemohon juga mencoba mendaftarkan pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, (Bukti P-13) namun Pemohon kembali gagal dikarenakan perserta CPNS dimaksud harus melampirkan TOEFL sebagai persyaratan mutlak dan wajib (Bukti P-10) untuk dilampirkan oleh para peserta CPNS 2024 pada saat pendaftaran melalui https://sscasn.bkn.go.id. Hal itu telah menghambat Pemohon yakni hak 11 untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia yang dijamin dalam Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 28C UUD 1945. Karena itu persyaratan wajib TOEFL telah menghambat pendaftaran Pemohon pada CPNS 2024 di Lembaga KPK tidak dapat dilanjutkan adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dapat bekerja di negara sendiri yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pemohon juga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 7.4. Bahwa dengan adanya persyaratan yang mengharuskan peserta menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL sebagai syarat wajib untuk mendaftar peserta CPNS di Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada CPNS tahun 2024 serta Lembaga Negara lainnya maupun instansi swasta, adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi UUD Tahun 1945 yakni hak Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Atas dasar tersebut menurut Pemohon bahwa menjadikan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan TOEFL sebagai persyaratan mutlak dan wajib untuk dapat bekerja di negara sendiri, menurut Pemohon telah menistakan konstitusi sebagaimana dalam Pasal 36 UUD Tahun 1945 menentukan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, yang dalam aturan konsiderannya menyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, serta pengabaian terhadap hak-hak konstitusi warga negara khususnya dalam hal memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, menjadikan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai syarat mutlak dan wajib dikuasai oleh para peserta CPNS 2024 tersebut, seolah lebih mendewakan atapun memuliakan bahasa asing dibandingkan bahasa bangsa sendiri; 12 7.5. Bahwa Pemohon melamar untuk dapat bekerja di negara Pemohon sendiri yang secara sah menurut hukum dan mengakui bahwa bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan dalam UUD Tahun 1945, serta bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, yang juga pemuatan dalam UUD Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, serta setiap orang (Subjek) atau Badan Hukum/PT dan segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku di negara Indonesia sebagaimana Indonesia adalah negara hukum; 7.6. Bahwa Pemohon mendaftar CPNS dan melamar pekerjaan, baik dalam instansi negara/pemerintah maupun swasta adalah sesuai dengan kemampuan dalam bidang pengetahuan yang Pemohon miliki, serta jurusan yang Pemohon pilih dalam dunia Pendidikan, bukan melamar sebagai Penerjemah Bahasa dengan jurusan bahasa semasa perkuliahan atau juga bukan untuk bekerja di luar negeri, melainkan untuk dapat bekerja di negara sendiri sesuai dengan kejurusan dan pengetahuan yang Pemohon miliki. Karena itu, pemberlakuan syarat yang mengharuskan peserta pencari kerja harus menguasasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya TOEFL sebagai syarat mutlak memperoleh pekerjaan pada intansi Negara/Pemerintah maupun instansi swasta adalah tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi UUD Tahun 1945. 7.7. Bahwa setiap Lembaga ataupun instansi pemerintah dan swasta, selama Lembaga dan Perusahaan tersebut berdiri dan beraktifitas di wilayah hukum Indonesia, sudah sepantasnya tunduk dan taat pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu instansi negara/pemerintah maupun swasta, wajib menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagaimana bahasa persatuan yang telah tercantum dalam asas hukum Pasal 36 UUD Tahun 1945, yang di mana lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menentukan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia; 13 8. Bahwa berdasarkan pada poin nomor 7 di atas, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual yang dijamin UUD Tahun 1945, untuk Pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), yang secara rinci dijelaskan berikut: Pasal 35 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”. Jo Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan”. Dalam peraturan pelaksananya Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pengawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 23 ayat (1) huruf h, menentukan “memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan”. Artinya bahwa tidak ada aturan yang konkrit dan secara spesifik yang mengatur penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan yang wajib/mutlak, serta sertifikat TOEFL bukan merupakan bagian dari sertifikasi keahlian yang seharusnya diwajibkan kepada semua orang atau warga negara Indonesia. 8.1. Bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN sebagaimana dijelaskan di atas, tidak memberikan batasan hukum yang jelas serta kaidah hukum yang konkrit, menyebabkan ketidakpastian hukum. Norma dalam Pasal tersebut menjadi dasar dan pintu masuk yang dapat menimbulkan banyak persepsi ataupun tafsir yang membuat pemberi 14 kerja memiliki kewenangan yang sebesar-besarnya, dalam hal ini baik Instansi pemerintah maupun instansi swasta dapat menentukan persyaratan dengan sebebas-bebasnya, seperti penentuan persyaratan wajib menguasai bahasa asing dengan mengabaikan bahasa Indonesia, penahanan ijazah asli oleh Perusahaan, dan persyaratan lainnya yang secara konstitusi bertentangan dengan Hak Asasi Warga negara Indonesia dan dapat merugikan hak konstitusional masing-masing warga negara Indonesia. Dengan kebebasan yang seluas-luasnya dimiliki tersebut, maka sangat berpotensi masing-masing instansi dimaksud menentukan persyaratan yang bersifat diskriminasi dan hal yang bertentangan dengan konstitusi UUD Tahun 1945; 8.2. Bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN dimaksud telah memberikan kewenangan yang sebebas-bebasnya terhadap instansi pemerintah maupun swasta yang berada dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, membuat segala informasi dalam berbagai media khususnya dalam perekrutan pekerja serta informasi lainnya dengan menggunakan bahasa asing (Bukti P-12). Penggunaan bahasa asing dalam seluruh informasi tentang instansi swasta maupun pemerintah, baik dalam informasi perekrutan pekerja adalah bertentangan dengan konstitusi yang menentukan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia dan juga ditegaskan dalam UU bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam ruang lingkup pekerjaan serta acara dan kegiatan kenegaraan. 8.3. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menentukan “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja” adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja, dan wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai informasi dan ruanglingkup kerja, serta melarang perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan ijazah pekerja 15 sebagai suatu persyaratan wajib kerja, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan”. 8.4. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang pada intinya menentukan “setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan” adalah suatu ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak atau wajib untuk melamar CPNS, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan”; 8.5. Bahwa sebagaimana pengujian permohonan a quo adalah adanya pemaknaan terhadap kaidah hukum Pasal-Pasal tersebut, akan berpotensi untuk pemberlakuan persyaratan yang bersifat diskriminatif, di mana norma Pasal tersebut tidak menentukan persyaratan-persyaratan yang dimaksud secara komprehensif dan objektif sesuai nilai-nilai pancasila serta UUD 1945. Norma Pasal tersebut juga tidak memberikan batasan-batasan yang jelas terkait persyaratan dimaksud, sehingga terjadi multi tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan norma hukum yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya dan dapat menciptakan perlakuan diskriminatif; 9. Bahwa berdasarkan keberlakuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut telah menimbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga lembaga-lembaga negara maupun lembaga pemerintahan negara Indonesia menetapkan persyaratan kerja bersifat diskriminatif dan persyaratan pekerjaan dengan cara sewenang-wenang serta membuat segala informasi di media sosial dengan berbahasa asing sehingga menyebabkan keterbatasan akses dan kesempatan bagi tenaga kerja oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahliannya, yang tentu dapat menghambat para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak, dalam hal ini termasuk Pemohon. sehingga 16 angka pengangguran tidak kunjung berkurang dan cenderung bertambah setiap tahunnya; 10. Bahwa persyaratan wajib TOEFL yang timbul akibat dari norma hukum sebagaimana permohonan a quo yang telah Pemohon uraikan dan jelaskan di atas adalah telah membatasi hak warga negara Indonesia, termasuk hak Pemohon untuk memperoleh pekerjaan di negara Pemohon sendiri merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada intinya menentukan bahwa “tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik”. Ketentuan hukum tersebut dikuatkan dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara berulangkali atau terus menerus dikutip dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 yang dikutip kembali antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal, 30 Juni 2024 yang dalam pertimbangan hukumnya kembali menegaskan dengan menyatakan sebagai berikut: Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, 17 kelahiran atau status lainnya“ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Dalam hal ini, persyaratan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja telah membatasi Pemohon untuk dapat melamar jadi ASN dan menghambat Pemohon untuk dapat bekerja di negara Pemohon sendiri adalah suatu tindakan diskriminasi, mengingat dan menimbang bahwa DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota dan Provinsi, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan wakil Gubernur, serta Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjalankan suatu pemerintahan, di mana masing-masing memiliki kewenangan penuh dalam membuat dan merancang Peraturan-Perundang-Undangan serta memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pemerintahan. Artinya masing-masing dari mereka menjalankan inti dari system suatu negara, maka sudah seharusnya dan selayaknya jabatan- jabatan tersebut di isi oleh orang-orang yang kompoten dan melek akan ilmu pengetahuan, serta yang diutamakan dan yang diharuskan untuk mampu menguasai berbagai bahasa Internasional adalah untuk jabatan fungsional tersebut, guna dapat belajar dan menyerap segala kebijakan yang dianggap bagus dari berbagai negara untuk diadopsi dalam pemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik; 11. Bahwa dengan adanya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN telah digunakan sebagai dasar hukum oleh Instansi maupun lembaga pemerintah dan semua perusahaan untuk mencari kandidat yang mereka inginkan, akan tetapi karena Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN tidak memberikan perhatian khusus di masa depan terkait batasan-batasan larangan penetapan persyaratan pekerjaan yang dapat menghambat bagi pelamar kerja dan juga persyaratan yang bersifat diskriminasi. Persyaratan yang bersifat diskriminasi telah menuai kontroversial bagi semua pelamar pekerja khususnya para CPNS yang ingin mengabdikan diri di instansi pemerintah sebagaimana Pemohon sebutkan di atas. Mereka merasa bahwa adanya penetapan syarat penguasaan bahasa asing untuk seorang pelamar CPNS di Instansi Lembaga Pemerintahan maupun calon karyawan di Lembaga Perusahaan Swasta, terlebih lagi para peserta melamar untuk dapat memperoleh pekerjaan di negara sendiri dan bukan di luar negeri, tentu persyaratan tersebut telah menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan menurut penalaran 18 yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, hal ini juga dirasakan oleh Pemohon; 12. Bahwa dalam UUD Tahun 1945 telah menentukan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, yang artinya melalui penafsiran yang wajar menurut Pemohon adalah bahwa segala dokumen negara, Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia wajib dimuat dalam bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, hal itu dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719K/Pdt/1983 dalam kaidah hukumnya menentukan ”bahwa surat bukti berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah sebelum dijadikan bukti dipengadilan”. Artinya setiap dokumen yang berbahasa asing yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun dalam hal ini, ketentuan penggunaan syarat penguasaan bahasa asing sebagai syarat utama dan wajib khususnya penguasaan bahasa Inggris dibuktikan dengan TOEFL sebagai syarat mutlak untuk dapat menjadi peserta CPNS di Lembaga Pemerintahan maupun calon karyawan di Perusahaan Swasta yang berdiri dan tunduk pada hukum di Indonesia telah membatasi para pencari kerja khususnya Pemohon untuk mengabdikan diri dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan Pemohon sebagaimana hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi, hak untuk mengembangkan diri dan segala potensi dalam diri, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Karena itu persyaratan penguasaan bahasa asing sebagai syarat wajib telah membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak sesuai nilai kemanusian adalah bertentangan dengan hak Konstitusional Pemohon sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh UUD Tahun 1945, yang secara khusus diatur dalam ketentuan berikut: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa: Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 19 Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 13. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON Sebelum menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara a quo, ijin yang Mulia Hakim Mahkamah, untuk mengutip ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi semangat jiwa nasionalisme para pemuda dalam membela bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. SUMPAH PEMUDA 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia” Bahwa kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimuat dalam Asas hukum Pasal 36 UUD Tahun 1945, yang konsiderannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25 ayat (1) “Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober, sejak tahun 1959 yang ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu Hari Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal, 16 Desember 1959, untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda lihat-berita detik.com (Naskah Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, Ini Bunyinya) diakses pada tanggal, 27 Oktober 2024. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II sebagai bentuk peran, tanggung jawab, dan hak pemuda untuk menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada dimensi kehidupan kepemudaan; “untuk memperkuat wawasan kebangsaan, 20 membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, dan untuk membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, serta ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum”—sesuai ketentuan hukum Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sumpah Pemuda tidak termaktub secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan, tapi itu bukan berarti kita pantas untuk mengabaikannya sebagai nilai dari semangat para pemuda dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan budaya, bahasa, tanah air dan hal apapun bentuk penjajahan lainnya. Bahwa kemudian Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yang diperingati pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setiap tahunnya. Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, kemudian memilih konsep sebagai negara hukum “rechts staat” yang dikembangkan oleh Frederick Julius Stahl atau “the rule of law” yang dipopulerkan oleh A. V Dicey, yang kedua konsep negara hukum tersebut menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan penguasa belaka. Konsep tersebut diadopsi dan dimuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang berarti hukum memengang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dan dapat dimaknai juga bahwa sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia, senada dengan apa yang ditulis oleh Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul (Hukum Hak Asasi Manusia), Hal. 48 paragraf kedua menjelaskan, “Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supermasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai pelaksana demokrasi, karena konstitusi merupakan wujub dari perjanjian sosial tertinggi” Indonesia yang menjadikan UUD tahun 1945 sebagai landasan negara merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu sejalan dengan yang ditulis Benny K Harman dalam bukunya yang berjudul (Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi— Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD) hal. 12, menjelaskan “bahwa 21 dalam teori norma atau teori sumpremasi konstitusi, UUD Tahun 1945 adalah bentuk norma hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, sehingga semua institusi negara, termasuk institusi perwakilan rakyat, terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah UUD tahun 1945”. A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK NEBIS IN IDEM Pemohon menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat pengujian materil terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah dilakukan pengujian sebagaimana ketentuan norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 60 UU No. 7 Tahun 2020 dan Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021 sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah pernah diajukan sebanyak 2 (dua) kali untuk dimohonkan pengujian meteril ke Mahkamah Konstitusi, dengan ringkasan isi putusan dan Permohonan sebagai berikut: Tabel 1: Persandingan Putusan atas Permohonan Pengujian Materil Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 No. No. Perkara Objek Permohonan Dasar Pengujian/ Batu Uji Amar Putusan 1. Putusan No. 35/PUU- XXII/2024 Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Permohonan No. 124/PUU- XXII/2024 Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Belum Putusan 2. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 sudah pernah dilakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana tercantum pada tabel di atas yang dapat Pemohon jabarkan sebagai berikut: 2.1. Bahwa Putusan No. 35/PUU-XXII/2024 merupakan permohonan pengujian materil Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 oleh Pemohon perseorangan Leonardo Olefins Hamonangan, S.H. yang mempersoalkan konstitusionalitas norma hukum terkait apakah pemberi kerja dalam merekrut tenaga kerja dengan menentukan syarat tertentu seperti batas usia, pengalaman kerja, dan latar belakang Pendidikan adalah sebuah tindakan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D 22 ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Permohonan a quo menentukan pada intinya “pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batas usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukanlah merupakan tindakan diskriminasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa batasan diskriminasi tersebut tidak terkait dengan batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan”, yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023. 2.2. Bahwa Permohonan No. 124/PUU-XXII/2024 merupakan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia dengan menguji frasa “dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 dengan batu uji Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dalam petitum para Pemohon meminta khususunya pada poin nomor 2 “menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:—Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan” 23 3. Bahwa syarat pengujian materil yang dapat dimohonkan pengujian kembali telah diatur dalam ketentuan Pasal 60 UU No 7 tahun 2020 Jo Pasal 78 PMK No. 2 tahun 2021, yang secara rinci dijelaskan berikut: Pasal 60 UU No. 7 Tahun 2020: 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Jo Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa persyaratan terhadap syarat pengujian materil yang pernah dimohonkan pengujian kembali yang tercantum dalam Pasal 60 UU No 7 tahun 2020 Jo Pasal 78 PMK No. 2 tahun 2021, setidaknya harus memenuhi 2 syarat yakni adanya dasar pengujian yang berbeda, atau alasan permohonan yang berbeda. Dikuatkan dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya terkait permohonan tidak nebis in idem yakni sebagai berikut: [3.8.4] Bahwa meskipun dalam perkara nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dalam uraiannya Pemohon a quo menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yakni Pemohon a quo secara spesifik telah menguraikan alasan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur sebagaimana dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitum permohonan Pemohon a quo memohon menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak sekadar inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, namun inkonstitusional bersyarat. Terlebih lagi, dalam permohonan a quo pasal yang diuji tidak hanya Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana perkara nomor 17/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga terdapat pengujian terhadap Pasal 295 ayat (1) UU 37/2024 yang menentukan ketiadaan Upaya hukum peninjauan Kembali terhadap persoalan konstitusional yang dihadapi Pemohon. 5. Bahwa sebagaimana permohonan a quo, dasar pengujian atau batu uji yang terdapat pada permohonan Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28H ayat (2); dan 24 Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana UUD Tahun 1945 dengan alasan permohonan bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, norma pasal tersebut tidak memberikan batasan hukum yang jelas serta kaidah hukum yang konkrit, menyebabkan ketidakpastian hukum. Norma dalam Pasal tersebut menjadi dasar dan pintu masuk yang dapat menimbulkan banyak persepsi ataupun tafsir yang membuat pemberi kerja memiliki kewenangan yang sebesar-besarnya, dalam hal ini baik Instansi pemerintah maupun instansi swasta dapat menentukan persyaratan dengan sebebas-bebasnya, seperti penentuan persyaratan wajib menguasai bahasa asing dengan mengabaikan bahasa Indonesia, penahanan ijazah asli oleh Perusahaan, dan persyaratan lainnya yang secara konstitusi bertentangan dengan Hak Asasi Warga negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan dapat merugikan hak konstitusional masing-masing warga negara Indonesia. Dengan kebebasan yang seluas-luasnya dimiliki tersebut, maka sangat berpotensi masing-masing instansi dimaksud menentukan persyaratan yang bersifat diskriminasi dan hal yang bertentangan dengan konstitusi UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) sesuai dengan Petitum Pemohon yang akan dijelaskan di bagian akhir. 6. Bahwa meskipun Pasal dan UU yang diujikan oleh Pemohon sama dengan yang pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk Putusan MK No 35/PUU-XXII/2024 dan Permohonan No. 124/PUU-XXII/2024 merupakan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 yang saat ini masih dalam tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun Permohonan yang Pemohon ajukan dalam perkara a quo, khusus Pasal 35 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan didukung oleh alasan Permohonan Pemohon yang berbeda serta dengan batu uji Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga atas dasar tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis 25 Hakim Konstitusi yang menangani Perkara a quo untuk menyatakan permohonan ini tidak nebis in idem. 7. Bahwa berdasarkan uraian dan tabel persandingan di atas dikaitkan dengan perkara a quo dengan memperhatikan syarat yang ditentukan Pasal 60 UU No 7 tahun 2020 Jo Pasal 78 PMK No. 2 tahun 2021, maka terhadap ketentuan norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi. B. HUBUNGAN PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO PASAL 37 UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2); PASAL 28C AYAT (1); PASAL 28D AYAT (1) DAN AYAT (2); PASAL 28H AYAT (2); DAN PASAL 28I AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Pasal 35 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja” Jo Pasal Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan” Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan: Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 26 Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 1. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 telah membuka ruang bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk menetapkan persyaratan yang bersifat diskriminasi atau persyaratan yang cenderung bertentangan dengan hak-hak warga yang telah di jamin dalam UUD 1945, seperti persyaratan yang mewajibkan pekerja harus menguasai bahasa asing, persyaratan yang mewajibkan untuk menahan ijazah si pekerja, dan persyaratan lainnya serta memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya terhadap instansi pemerintah atau swasta untuk membuat segala informasi menggunakan bahasa asing. Timbulnya persyaratan-persyaratan dimaksud sebagai akibat pemaknaan dari tafsir Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2003 yang tidak memberikan batasan yang jelas, serta menimbulkan persyaratan yang telah menghambat hak banyak warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan. Persyaratan yang mewajibkan harus menguasai bahasa asing untuk dapat bekerja di negara sendiri tentu telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon di mana berhak memilih dan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak, berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu: 1.1. Bahwa ketentuan norma Pasal 35 dimaksud telah menjadi dasar dan menimbulkan persyaratan kerja dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti penggunaan bahasa asing sebagai media utama informasi dalam berbagai kegiatan instansi pemerintah maupun instansi swasta dan persyaratan yang mewajibkan penguasaan bahasa asing untuk seluruh pekerja pada instansi negara/pemerintah maupun intansi swasta sebagai persyaratan wajib kerja. (Bukti P-12) Hal tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa dan penahanan ijazah pekerja sebagai persyaratan untuk memperoleh pekerjaan adalah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap manusia/warga negara 27 Indonesia di era modernisasi dewasa ini, yang tentu bertentangan dengan Konstitusi; 1.2. Bahwa penahanan ijazah sebagai bentuk persyaratan wajib kerja adalah membuka ruang bagi Perusahaan untuk bertindak sesuka hati serta memerintahkan pekerja untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang dapat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan seperti menetapkan jam kerja yang melebihi yang sudah ditentukan oleh hukum, menetapkan hari libur sebagai hari kerja, memberikan upah di bawah UMR serta persyaratan dan ketentuan kerja Perusahaan lainnya yang bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa sebagai lembaga negara dan bagian dari pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan fungsi negara. Maka sudah sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia serta mendorong dan memajukan bangsa Indonesia ketahap Internasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, karena itu lembaga negara sudah sepantasnya mewujubkan cita-cita para pemuda yang berkeinginan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa Internasional, terlebih lagi dalam Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan bahwa setiap lembaga negara wajib dan ikut terlibat dalam menjujung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang go internasional; 2.1. Bahwa instansi negara yang mengutamakan persyaratan penguasaan bahasa asing sebagai syarat untuk dapat bekerja pada instansi tersebut, adalah bentuk merendahkan jati diri bangsa Indonesia, serta dapat dikategorikan penghinaan terhadap konstitusi. Hal tersebut tentu sejalan dan memiliki makna yang sama sebagaimana dalam sidang pendahuluan terhadap permohonan a quo tertanggal 18 November 2024, yang mana sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi dibacakan; salah satunya dilarang tindakan yang menghina terhadap peserta sidang lainnya, dilarang berucap dan berkata kasar, mengangkat salah satu kaki pada saat persidang dimulai dan hal lainnya—pengabaian dan tindakan yang melanggar tata tertib persidangan tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi” artinya kalau ditarik jauh lebih luas dalam konteks suatu negara, maka dapat disimpulkan bahwa pengabaian terhadap bahasa Indonesia yang berfungsi 28 sebagai jati diri bangsa, dengan mengutamakan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja di negara Indonesia adalah suatu penghinaan terhadap konstitusi. Terlebih lagi bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa internasional urutan ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, di samping enam bahasa resmi PBB, yakni bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia; serta Hindia, Italia, dan Portugis, dikutip dari berita Kompas.com (Jadi Bahasa Resmi di UNESCO, Bahasa Indonesia Menjadi yang Ke-10) artinya bahasa Indonesia telah memiliki nilai dan diakui di mata dunia, karena itu sudah selayaknya Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang sepatutnya dapat dijadikan sebagai persyaratan wajib untuk dapat bekerja di Indonesia. Bukan sebaliknya penguasaan bahasa asing. UKBI telah tersedia sebagaimana program Kemdikbud yang dibuat untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan—dikutip dari kemdikbud.go.id (UKBI - Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) hal itu dapat meningkatkan citra diri bangsa Indonesia. 2.2. Bahwa mengedepankan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak untuk memperoleh pekerjaan di negara sendiri dan mengabaikan bahasa Indonesia sebagai jadi diri bangsa adalah ketidakhormatan terhadap perjuangan para pemuda yang telah berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan dalam bentuk hal apapun; 3. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dan dilindungi sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 yang telah diuraikan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, dan/atau hak dalam bekerja tanpa perlakuan diskriminasi, perbedaan eknis, usia, background pendidikan, agama, bahasa, suku, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah atau negara wajib turut terlibat dalam segala upaya untuk mengatasi permasalahan diskriminasi atau pembatasan (kebijakan) yang dapat menghambat setiap warga negara yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah bertindak justru bukan sebaliknya, tetapi membuat dan menghapus segala kebijakan yang dianggap dapat 29 membatasi setiap orang untuk mengembangkan segala potensial setiap warga negaranya yang ingin mengabdikan diri terhadap negara; 4. Bahwa jika dimaknai secara filosofis khususnya ketentuan dari Pasal 28D UUD Tahun 1945 tersebut dalam penafsiran yang wajar menurut Pemohon yakni untuk tercapainya daya saing atau kompetensi yang sehat tanpa perlakuan yang bersifat diskriminatif serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, baik dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang nyaman dengan prinsip saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa saling merendahkan satu sama lain. 5. Bahwa ketentuan Pasal 28D UUD Tahun 1945 merupakan hak asasi manusia, hal itu dikuatkan dengan mengutip pendapat Majda El Muhtaj yang ditulis dalam bukunya yang berjudul (Dimensi-Dimensi HAM—Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Hal. 181. Menjelaskan bahwa “secara normatif Pasal 28D UUD Tahun 1945 telah mengafirmasi konstitusionalitas hak setiap warga negara atas pekerjaan (right to work) dan hak dalam bekerja (rights in work) sebagai Hak Asasi manusia (HAM)”. Sejalan dengan itu, mengutip pendapat Krzystof Drzewicki mengatakan “the right to work and rights in work constitute a core of not only socio-economic rights, but also fundamental human rights” (hak untuk bekerja dan hak dalam bekerja bukan hanya merupakan hak sosial-ekonomi, tetapi juga Hak Asasi Manusia yang mendasar). Majda El Muhtaj lebih lanjut menjelaskan, bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan lebih menitikberatkan akses dunia kerja tanpa diskriminasi atas dasar agama, etnis, bahasa, jenis kelamin dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari Pasal 28D UUD Tahun 1945 tersebut adalah negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan lapangan kerja berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan; 6. Bahwa mengikuti perkembangan dunia, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia yang kemudian diperingati setiap tanggal 10 Desembar, mengutip dari buku yang ditulis Dr. A. Widiada Gunakaya, S.A., S.H., M.H. yang berjudul (Hukum Hak Asasi Manusia) hal. 39, menjelaskan bahwa “PBB dalam Sidang Umum pada tanggal 10 Desember 1948, yang diselenggarakan di Istana Chaillot Paris, kemudian menetapkan UDHR (universal declaration of human rights) atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 Pasal. Salah satunya Hak Asasi Manusia dalam pernyataan sedunia tersebut 30 sebagaimana yang ditentukan dan dikodifikasikan dalam UDHR adalah termasuk “Hak Mendapatkan Pekerjaan”; 7. Bahwa hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapain standar kehidupan yang layak. Hal itu sebagaimana amanat dari konstitusi, maka negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, jaminan konstitusi atas HAM tidak bisa diabaikan begitu saja, pengabaian tehadap HAM adalah juga pengabaian terhadap hukum. Atas dasar itu, Indonesia sebagai negara hukum, pengaturan dan jaminan HAM dalam konstitusi harus menjadi perhatian serius oleh seluruh lembaga pemerintah maupun seluruh elemen lapisan masyarkat, sebagai komitmen atas kehidupan yang demokratis yang berada dalam payung negara hukum. Karena itu persyaratan penguasaan bahasa asing sebagai syarat wajib untuk dapat bekerja di Indonesia adalah telah merugikan hak-hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan, termasuk Pemohon yakni hak untuk menentukan dan memilih pekerjaan dengan pendapatan yang layak, hak untuk tidak perlakukan secara diskriminatif, hak atas kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan. 8. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1), UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai peraturan normatif yang memberikan keleluasaan yang sebebas- bebasnya kepada lembaga pemerintah maupun instansi swasta sesuai ketentuan norma hukum tersebut telah menghambat Pemohon dan kesulitan untuk meniti karir di instansi pemerintah/negara dan juga instansi swasta, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas. 8.1. Bahwa aturan normatif dimaksud yang memberikan instansi swasta maupun pemerintah memiliki kewenangan yang sebebasnya dalam nenentukan dan merekrut para pekerja, akan berpotensi membuat aturan dan persyaratan pekerja yang bersifat diskriminatif serta penyalahgunaan kekuasaan oleh Perusahaan yang berusaha mengendalikan sepenuhnya sipekerja tanpa memperhatikan hak-hak yang telah dijamin dalam UUD Tahun 1945; 8.2. Bahwa kewenangan yang berlebihan tanpa ada pembatasan kewenangan akan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari 31 pemerintah/negara dan instansi swasta terhadap warga negara pencari kerja, serta memunculkan kebijakan yang bersifat diskriminasi, sebagaimana ungkapan dari Lord Acton; “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”. Juga seperti kebijakan sipemberi kerja dalam hal ini, instansi swasta/perusahaan yang menetapkan persyaratan wajib menyerahkan ijazah asli dan pihak perusahan berhak untuk menahan ijazah selama bekerja di perusahaan tersebut. Hal itu tentu berpotensi besar bahwa Perusahaan akan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki atas sipekerja, serta menyalahgunakan kekuasaan tersebut.; 9. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 telah membuka keran terhadap Perusahaan atau Instansi Swasta maupun Lembaga Pemerintah yang menetapkan persyaratan untuk melamar kerja dengan cara sewenang-wenang tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi, khususnya dalam penetapan persyaratan CPNS Tahun 2024 di Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK dan lembaga pemerintah lainnya, serta instansi swasta: 9.1. Bahwa dengan berlakunya norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal dimaksud, menimbulkan adanya persyaratan wajib menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan bukti TOEFL sebagai syarat wajib bagi seluruh peserta CPNS tahun 2024 di Instansi Mahkamah Agung sesuai pengumuman nomor: 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, tanggal 19 Agustus 2024, pada poin keempat angka 13 dan poin ke 5 huruf B angka 7 yang pada intinya mewajibkan harus adanya TOEFL sebagai persyaratan mutlak. (Bukti P-8) Persyaratan wajib kerja penguasaan bahasa asing adalah suatu bentuk diskriminasi yang menghambat seluruh para peserta warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, khususnya untuk mengabdi di negaranya sendiri. Kewajiban persyaratan TOEFL tersebut telah membatasi hak warga negara Indonesia, termasuk Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan di negara sendiri, hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi dan dijamin dalam UUD Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 32 9.2. Bahwa peserta CPNS yang diharuskan menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL sebagai persyaratan wajib, dan juga ketentuan batas usia 27 tahun untuk pengisian jabatan Jaksa Ahli Pertama yang dapat menjadi peserta CPNS tahun 2024 di instansi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-9), tanggal, 19 Agustus 2024, pada point nomor 2 (dua) untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama angka 1 huruf a dan huruf d, yang pada intinya menentukan bahwa telah berusia setinggi-tingginya 27 tahun dan memiliki sertifikat TOEFL adalah suatu bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat menghambat seluruh para peserta warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan mengabdi di negaranya sendiri, hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi dan dijamin dalam UUD Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2), diantaranya hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 9.3. Bahwa sebagaimana Pengumuman Nomor: B/001/PANREKKPK/08/2024 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggara 2024 (Bukti P-10) tanggal, 19 Agustus 2024, pada poin 15 huruf (a) angka 1 dan huruf b, yang pada intinya mewajibkan peserta harus menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL dan penguasaan minimal salah satu bahasa daerah yakni bahasa Aceh, bahasa Ambon-Maluku, bahasa Bali, Banjar, Batak, Bengkulu, Dayak, Lampung, Madura, Makassar, Manado, NTTB-NTT, Padang, Palembang, Papua, Toraja, Mandarin untuk dapat menjadi jabatan fungsional penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi, persyaratan tersebut seolah menjadikan bahwa yang boleh menjadi penyelidik KPK itu hanya terdiri dari suku yang telah ditentukan tersebut. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas melarang adanya perlakuan dan tindakan 33 diskriminasi dalam bentuk hal apapun sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa “tindakan diskriminatif apabila terjadi pembatasan atas dasar pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik”; 9.4. Bahwa pemaknaan Pasal 35 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, telah membuka keran yang seluas-luasnya terhadap instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam menetapkan persyaratan dengan sebebas-bebasnya terhadap para pencari kerja. Ketentuan Pasal dimaksud telah memberikan Instansi pemerintah maupun swasta untuk dimungkinkan menetapkan persyaratan yang bersifat diskriminasi. Hal itu sebagaimana Pemohon telah jelaskan dalam poin 9.1. sampai dengan poin 9.3. di atas. Persyaratan yang ditentukan tersebut tidak memiliki tolak ukur yang jelas terhadap kemampuan pengetahuan seseorang sesuai dengan bidang jurusan yang dipilih pada Pendidikan Tinggi, serta dengan sikap dan kepribadian seseorang yang bertanggung jawab dalam segala hal; 9.5. Bahwa persyaratan yang mengharuskan pekerja menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL sebagai syarat mutlak atau wajib dipenuhi seluruh peserta CPNS di instansi pemerintah/negara tersebut adalah tindakan diskriminasi dan/atau bertentangan dengan konstitusi sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, terlebih lagi dalam Pasal 36 ditentukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang juga berfungsi sebagai pemersatu antar suku bangsa, kebanggaan bangsa dan jati diri bangsa. Hal ini dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal, 30 Juni 2024 yang dalam pertimbangan hukumnya kembali menegaskan dengan mengutip putusan-putusan terkait dengan diskriminasi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-II/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan 34 Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 di antaranya menyatakan sebagai berikut: Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berlangsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, eknik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1 angka 3 UU No 39 tahun 1999 Tentang HAM). Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam international covenant on civil and political rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Article International Covenant On Civil Political Rights menyatakan, “Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya“, (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Bahwa persyaratan menguasai bahasa asing sebagai syarat wajib untuk dapat bekerja di Indonesia khususnya bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya TOEFL menjadi syarat mutlak dan yang harus dipenuhi oleh peserta CPNS dan para pencari kerja pada instansi pemerintah maupun instansi swasta—yang perusahaannya berkedudukan hukum di wilayah hukum Indonesia adalah merupakan tindakan diskriminasi yang melanggar konstitusi di mana telah membatasi hak-hak warga negara Indonesia melalui kewajiban penguasaan bahasa asing guna dapat memperolah pekerjaan dengan pendapatan yang layak di negara sendiri; 9.6. Bahwa Pemohon tentu menyadari bahwa bahasa Inggris adalah sebagai bahasa Internasional, tetapi menjadikannya sebagai syarat utama untuk dapat memperoleh pekerjaan di negara sendiri dengan mengharuskan adanya TOEFL sebagai syarat yang wajib dipenuhi dan bukan sekedar sebagai persyaratan nilai tambah terhadap kandidat pencari kerja atau 35 peserta CPNS sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam penalaran hukum yang wajar, hal tersebut tentu bertentangan dengan konstitusi, yang nota bene juga para pencari kerja adalah melamar untuk dapat bekerja di negara sendiri. Terlebih lagi bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa internasional urutan ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, di samping enam bahasa resmi PBB, yakni bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia; serta Hindia, Italia, dan Portugis, dikutip dari berita Kompas.com (Jadi Bahasa Resmi di UNESCO, Bahasa Indonesia Menjadi yang Ke-10) artinya bahasa Indonesia telah memiliki nilai dan diakui di mata dunia, karena itu sudah selayaknya Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang sepatutnya dapat dijadikan sebagai persyaratan wajib untuk dapat bekerja di Indonesia. Bukan sebaliknya penguasaan bahasa asing dan UKBI telah tersedia sebagaimana program Kemdikbud yang dibuat untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan—dikutip dari kemdikbud.go.id (UKBI - Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) hal itu dapat meningkatkan citra diri bangsa Indonesia. 9.7. Bahwa pencantuman syarat TOEFL yang mengharuskan peserta CPNS dan para pencari kerja harus lebih menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa bangsa sendiri, ditambah dengan syarat penguasaan bahasa daerah tertentu sebagaimana persyaratan CPNS 2024 pada Lembaga KPK, tentu hal tersebut dapat memicu konflik di antara suku bangsa Indonesia yang seolah-olah ada tindakan ataupun perbuatan yang mengistimewakan suku bahasa tertentu, serta yang dapat menjadi Penyelidik KPK adalah hanya dari suku bahasa tertentu saja. Tindakan dan kebijakan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi yang melarang adanya bentuk diskriminasi dalam hal apapun serta mengharuskan bahwa negara harus dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; 10. Bahwa Pemohon melamar untuk bekerja di wilayah hukum Idonesia dan memilih ingin mengabdikan diri pada suatu instansi atau lembaga pemerintahan, bukan untuk bekerja di luar negeri, bukan juga sebagai penerjemah bahasa, atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan warga negara asing, serta memilih pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuan. Namun lucunya, pekerjaan 36 yang diperuntukkan untuk bidang keilmuan hukum tersebut, justru peserta kerjanya dibatalkan oleh persyaratan yang di luar konteks hukum, bukan wawasan atau pengetahuan dibidang hukum tersebut. Terlebih lagi dalam penafsiran yang wajar, bagaimana logika hukumnya bahwa penguasaan bahasa asing dijadikan syarat wajib dan mutlak pada CPNS Mahkamah Agung, CPNS KPK, CPNS Kejaksaan dan instansi lainya sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para peserta CPNS dibandingkan dengan bahasa Indonesia untuk dapat bekerja di negara sendiri, yang mana Indonesia ditopang oleh UUD 1945 yang jelas dan secara nyata menentukan dan mengakui bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, dan secara filosofis menjadi landasan dan dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 atau konstitusi menjadi norma hukum tertinggi (lex superior) di Indonesia, yang secara tegas melarang segala bentuk apapun Tindakan ataupun perlakuan diskriminasi; 11. Bahwa penentuan TOEFL sebagai syarat mutlak menurut Pemohon telah mencela Konstitusi yang menentukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang artinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, namun pada faktanya diabaikan dan dipecundangi di mana seolah penguasaan bahasa asing dianggap lebih tinggi nilainya daripada bahasa bangsa sendiri, adab, moral, elektabilitas dan jiwa muda semangat Pacasila yang digambarkan dalam ikrar sumpah pemuda tidak berarti, serta seolah lebih mengutamakan penguasaan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan; 12. Bahwa penentuan syarat penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan bukti sertifikat TOEFL sebagai syarat untuk melamar kerja di instansi pemerintah/negara dan Lembaga swasta (Bukti P-8, P-9, P-10), terlebih lagi segala informasi tentang lowongan kerja atau akses terhadap pekerjaan tersebut dimuat hanya dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris (Bukti P-12) yang notabene instansi/Perusahaan dimaksud berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia adalah telah membatasi setiap warga negara Indonesia untuk mengembangkan bakat dan pontensial dalam diri setiap warga negara dalam 37 meraih mimpi ataupun cita-citanya, demikian juga yang dirasakan oleh Pemohon. 13. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menentukan “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja” adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja, dan wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai informasi dan dalam ruanglingkup kerja, serta melarang perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan ijazah pekerja sebagai suatu persyaratan wajib kerja, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan”; 14. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang pada intinya menentukan “setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan” adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak untuk melamar CPNS, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan”; 15. Bahwa mengutip pendapat Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H. M.H. yang menyatakan bahwa “kriteria seorang pejabat yang ideal bukan diukur dari kemampuan berbahasa asing, melainkan jujur, amanah, dan nasionalis serta membangun negara berdasarkan rasa cinta tanah air dengan meneggakkan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Dan salah satu hak negara merdeka menurut hukum internasional ialah hak yuridiksi teritorial, di mana diseluruh wilayah Indonesia harus ditegakkan hukum Indonesia, termasuk mengenai bahasa”. Artinya persyaratan penggunaan bahasa asing sebagai syarat wajib untuk dapat bekerja di Indonesia tidak ada relevansinya dengan menemukan pejabat ASN yang ideal. Terlebih lagi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana perintah etis dari konstitusi yang dimuat dalam Pasal 36 UUD 38 1945, dalam aturan konsiderannya UU 24 Tahun 2009, khusus kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja telah ditentukan di Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (2) (Bukti P-11) Jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perpres nomor 63 tahun 2019, yang pada intinya menentukan: Ayat (1) “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta”. Ayat (2) “Pengawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia”. 16. Bahwa persyaratan penguasaan bahasa asing sebagai syarat wajib adalah telah membatalkan bahwa pendidikan yang diperoleh dari perguruan tinggi dibatalkan, pengetahuan dalam bidang keilmuan, moral dan adab, kejujuran dan pertanggungjawaban, disiplin dan elektabilitas, yang seluruhnya mungkin dimiliki oleh calon pekerja dengan baik, akan tetapi seluruhnya dibatalkan hanya karna persoalan persyaratan wajib penguasaan bahasa asing. Artinya hak masing- masing warga untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, hak untuk menentukan pekerjaan dengan pendapatan yang layak, hak atas pekerjaan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, hak untuk dimudahkan dalam memperoleh persamaan dihadapan hukum dan keadilan, hak atas perlindungan dan kepastian hukum, dan lain sebagainya diabaikan begitu saja. 17. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan tidak anti terhadap bahasa asing, tetapi betapa tidak bijaknya suatu bangsa yang menjadikan syarat penguasaan bahasa asing yang lebih utama dan terpenting yang harus dikuasai oleh para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri, yang notabene setiap orang atau Lembaga hukum/Perusahaan dan/atau setiap perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia wajib dan harus tunduk pada hukum di Indonesia sesuai asas negara hukum. Namun dalam hal ini, seolah tidak berlaku dalam aspek bahasa. Kita sebagai bangsa yang merdeka, seolah tidak masalah Ketika dijajah hanya dalam aspek budaya dan bahasa hanya karna alasan pembenar bahwa bahasa tersebut adalah bahasa Internasional. C. ASAS HUKUM BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN DALAM KONSTITUSI UUD TAHUN 1945 SERTA KONSEKUENSINYA 1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip negara hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi, serta sebagai Upaya untuk mewujubkan 39 mekanisme checks and balances antara Lembaga kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan “negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan penguasa belaka. Karena itu, hukum memengang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dan dapat dimaknai juga bahwa sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia, senada dengan apa yang ditulis oleh Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul (Hukum Hak Asasi Manusia), Hal. 48 paragraf kedua menjelaskan, “Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supermasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai pelaksana demokrasi, karena konstitusi merupakan wujub dari perjanjian sosial tertinggi”; 2. Bahwa mengutip pendapat Prof. Dr Saldi Isra, S.H. dalam bukunya berjudul (Pengujian Konstitusionalitas Perda) Hal 138, “Supremasi adalah kekuasaan tertinggi, sedangkan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan—dengan demikian, supremasi konstitusi dapat dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi yang diletakkan pada Undang-Undang Dasar suatu negara”. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa konstitusi, selain sebagai hukum dasar, juga sebagai ideologi negara, yang mengadung falsafah tinggi “constitution is not the act of government but ‘of the people’ constituting a government”. Karena posisinya yang supreme, hukum dan segala Tindakan yang tidak sesuai dengannya menjadi tidak sah, dah semua kewajiban yang dimuat dalam konstitusi harus dipenuhi. Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Aspek Historis 3. Bahwa Indonesia merdeka adalah hasil dari perjuangan bangsa ini melawan para penjajah dari berbagai bangsa asing, perlawanan terhadap penjajah terlihat dari perjuangan khususnya para pemuda yang hingga dewasa ini masih dapat kita renungkan dalam ikrar Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, dan juga telah ditetapkan sejak tahun 1959 sebagai Hari Sumpah Pemuda. Salah satu yang termaktub dalam sumpah pemuda yakni “kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia”; 40 4. Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konstitusi tidak terlepas dari gerakan dan semangat para pemuda Indonesia yang menginginkan suatu negara yang merdeka, bebas dari penjajahan pihak manapun dan penjajahan dalam bentuk apapun. Kecintaan para pemuda terhadap bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari perjuangan dan semangat mereka dalam mempertahankan tanah air dan budaya bangsa Indonesia secara nyata, tapi juga dapat dilihat perjuangan para pemuda yang turut didengungkan kepada yang Ilahi di mana mereka lantunkan lewat ikrar Sumpah Pemuda. Hal itu merupakan sebagai wujud dari cita-cita mulia para Pemuda yang menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia seutuhnya dan terbebas dari penjajahan apapun di tanah air Indonesia; Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Aspek Yuridis 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UUD Tahun 1945 menentukan “Bahasa Persatuan adalah Bahasa Indonesia” yang dalam arti bahwa bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, kebanggaan, serta bahasa pemersatu, tentu harus dipedomani dalam kehidupan seluruh warga negara untuk setiap aktivitas ataupun kegiatan masing-masing warga negara beserta seluruh elemen lembaga negara. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 36 UUD tahun 1945 adalah bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa, Pasal 25 ayat (1) UU 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan; 6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2 dan 3), menentukan: Pasal 1 ayat (1) Ayat (1) “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 25 ayat (2) dan (3) Ayat (2) “Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah”. Ayat (3) ”bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi 41 tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa”. Maka atas dasar tersebut kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan serta benteng pelindung konstitusi sudah tepat dan benar, yang senantiasa diharap selalu mampu menjaga dan melindungi jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Merdeka—mengingat perjuangan para Pemuda Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda; 7. Bahwa sesuai asas hukum dalam Pasal 36 UUD 1945 yang menentukan “bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan” dan dalam aturan konsiderannya sebagai perintah etis konstitusi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (2) UU 24 Tahun 2009 yang menentukan: Ayat (1) “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta”. Ayat (2) “Pengawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia”. Adalah jika ditafsirkan secara filosofis merupakan bentuk dari kesadaran pembuat Undang-Undang guna untuk melindungi jati diri bangsa sekaligus untuk terhindar dari penjajahan khususnya budaya dan bahasa, serta sebagai upaya jaminan terhadap warga negara, khususnya agar dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan di seluruh wilayah hukum Indonesia, tanpa adanya perlakuan diskriminasi dalam hal bentuk apapun; 8. Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menentukan: “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” artinya penggunaan bahasa Indonesia diwajibkan di seluruh wilayah Indonesia dan dalam segala aspek kehidupan Masyarakat Indonesia. Tentu tujuannya untuk meningkatkan nilai persatuan dan jiwa nasionalisme melalui bahasa yang digambarkan sebagai jati diri bangsa. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di tegas dalam Pasal 3 ayat (1) yakni “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan” dan juga khusus komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, ditegaskan dalam Pasal 28 Perpres No 63/2019 menentukan: 42 Ayat (1) bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Ayat (2) komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara Lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta. Ayat (3) komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. Ayat (4) komunikasi resmi secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan media elektronik. Ayat (5) komunikasi resmi di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. Disposisi b. Instruksi c. Verifikasi d. Konsultasi e. Advokasi f. Pengarahan g. Perundingan h. Wawancara i. Korespondensi j. Pengumuman k. Berita l. Rapat m. Diskusi n. Pendataan o. Koordinasi p. Pengawasan q. Pembinaan pengawai r. Layanan public; dan/atau s. Komunikasi resmi lainnya. Artinya penggunaan bahasa asing sebagai suatu persyaratan wajib kerja di Indonesia, ditinjau dari aspek yuridis adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sosiologis 9. Bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu sarana pemersatu, identitas, dan wujub eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana amanat dalam UUD 1945, yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dan segala aspek kegiatan masyarakat, baik bahasa dalam pendidikan, serta bahasa komunikasi dan acara kenegaraan, umumnya atau yang lazim 43 digunakan adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Artinya relevansi penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja di Indonesia adalah tidak memiliki urgensi yang tepat. Terlebih lagi penguasaan bahasa Indonesia dalam beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dan menjadi garda terdepan untuk ikut terlibat memperkuat persatuan dan menjaga kehormatan negara, khususnya dalam bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa; 10. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tentu menjadi benteng pertahanan konstitusi sekaligus penegakan konstitusionalitas hak-hak setiap warga negara yang merupakan hak-hak asasi warga yang diatur dalam UUD Tahun 1945, Mahkamah sebagai garda terdepan yang memberikan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi. Senada dengan apa yang ditulis oleh Muhammad Reza Winata dalam bukunya yang berjudul (Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang) hal.19, menjelaskan bahwa “Hak-hak yang diatur dalam konstitusi itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (citizen right) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (human rights). Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi oleh negara sebagai negara hukum”. Artinya hak warga negara khususnya hak untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak, tidak boleh dibatasi dengan kewajiban penguasaan bahasa asing sebagai syarat mutlak, terlebih lagi suatu negara yang merdeka harus mengedepankan jiwa nasionalisme baik yang ditunjukkan segi bahasa daripa kewajiban penguasaan bahasa asing; 11. Bahwa mahkamah sebagai perlindungan hak-hak warga negara, mahkamah juga tentu sudah seharusnya menjadi Lembaga terdepan yang diharap mampu menjaga dan melindungi citra diri bangsa Indonesia. Baik dalam penegakan HAM, dan juga perlindungan jati diri bangsa, selain daripada melindungi hak- hak warga yang dijamin konstitusi, Mahkamah juga diharap menjadi benteng dari penjajahan negara asing, baik penjajahan tanah, air, budaya, bahasa dan penjajahan dalam bentuk hal apapun, guna mewujubkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945; 12. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng atau tembok yang menjaga konstitusi memiliki fungsi penting sebagaimana mengutip pendapat Jimly Asshidiqie, 44 Mahkamah Konstitusi berfungsi yakni; pengawal konstitusi (the guardian of constitution); penafsir akhir konstitusi (the last interpreter of constitution); pengawal demokrasi (the guardian of democratization) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Dan sebagaimana yang ditambahkan oleh Arief Hidayat, bahwa Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara (the guardian of ideology); 13. Bahwa dalam dewasa ini, ironisnya bahasa asing seolah lebih dimuliakan daripada bahasa Indonesia. Banyak warga masyarakat lebih bangga telah menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dibandingkan dengan menguasai bahasa Ibu mereka sendiri, begitu juga Lembaga Negara/Pemerintah, Instansi Swasta seolah lebih mengutamakan pengguasaan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa bangsa sendiri, khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan di negara ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. bahasa Indonesia telah terancam kehilangan eksistensinya sebagai Bahasa Pemersatu Suku Bangsa dikutip dalam berita tirto.id dengan judul “Eksistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik Terancam Punah” (https://tirto.id/eksistensi-bahasa-indonesia-di-ruang-publik-terancam- punah-cxR4) diakses pada tanggal, 23 Oktober 2024, menerangkan “penggunaan bahasa asing di ruang publik secara terus menerus akan mengancam eksistensi Bahasa Indonesia dan dominasi Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang tampak dalam penamaan bangunan, reklame, kain rentang, dan papan-papan penunjuk publik akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia di kalangan Masyarakat”; 14. Bahwa bahasa Indonesia yang mempersatukan “ragam suku bangsa Indonesia yang terdiri dari sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia”, dikutip dari berita Gramedia.com yang berjudul “Daftar Suku Bangsa di Indonesia serta Pranata Sosial Masyarakatnya” (https://www.gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/) diakses pada tanggal, 23 Oktober 2024. Maka mengutip pendapat Dadang Sunendar (Kemendikbud) yang pernyataannya dimuat dalam berita tirto.id sebagaimana pada poin nomor 11 di atas, Pemohon sepakat yang mengakatan “penggunaan bahasa asing di ruang publik menjadi kegelisahan bagi pengurus Bulan Bahasa, dan juga tentunya para pencari kerja yang diharuskan menguasai bahasa asing, Menurutnya, bahasa Indonesia adalah jati diri rakyat Indonesia. Seharusnya 45 Masyarakat tetap bangga menjadi bangsa Indonesia”. Tentu kegelisahan Dadang Sunendar tersebut tidak terlepas dari pemerintah yang tidak serius dalam membangun bangsa Indonesia, serta negara yang condong ke arah kebarat-baratan, dengan menetapkan standar Internasional berharap dapat mengikutinya tanpa melihat kejati diri bangsa sendiri, ditambah dengan tidak ada keinginan menjadikan bangsa sendiri menjadi go Internasional dengan tetap pada prinsip negara yang kokoh dan kuat pada konstitusi; 15. Bahwa dengan mengedepankan penggunaan bahasa asing untuk segala aktifitas kerja di seluruh wilayah hukum Indonesia, khususnya syarat untuk memperoleh pekerjaan, tentu hal tersebut telah mencelah konstitusi sebagaimana telah ditentukan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang sepatutnya dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh elemen dan lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga negara/ pemerintan maupun Instansi Swasta/Perusahaan atau siapapun subjek hukum yang berada dan tinggal di wilayah hukum Indonesia, sudah sepantas menjunjung tinggi bahasa Indonesia, yang merupakan jadi diri bangsa. Guna menghargai dan menghormati perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari segala bentuk penjajahan apapun, yang mana telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk setiap tahunnya; D. PROBLEMATIKA PESYARATAN TOEFL SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM DUNIA PENDIKAN TINGGI, DAN UNTUK DAPAT BEKERJA DI INTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA. 1. Bahwa hampir seluruh kampus di Indonesia telah menerapkan persyaratan TOEFL sebagai syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa, terlepas jurusan apapun bidang yang digeluti oleh masing-masing seluruh mahasiswa di kampus di mana mahasiswa menempuh Pendidikan Tinggi; 2. Bahwa memiliki keahlian di bidang penguasaan Bahasa, tentu menjadi suatu hal yang sangat baik dan bermanfaat tentunya. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika persyaratan TOEFL dijadikan lahan bisnis oleh pihak kampus. Hal itu Pemohon pernah mengalami di mana pada saat ujian kelulusan pada tahun 2019, pihak kampus mewajibkan seluruh mahasiswa dari semua jurusan wajib mengikuti ujian test TOEFL dengan biaya Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per setiap orang mahasiswa dan nilai skornya telah ditentukan oleh 46 pihak manajemen pengadaan ujian TOEFL tersebut. Artinya ujian test TOEFL tersebut diadakan hanya formalitas belaka dan kebijakan yang mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti ujian test TOEFL tersebut hanya semata-mata kepentingan bisnis. Ketika ditanya, apakah TOEFL tersebut dapat dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan dan pengujiannya telah memenuhi standar Internasional? Pihak kampus hanya menjawab bahwa syarat TOEFL tersebut hanya untuk persyaratan kelulusan semata dan tidak dapat dijadikan sebagai dokumen tambahan untuk melamar kerja; 3. Bahwa kewajiban yang mengharuskan mahasiswa memiliki TOEFL sebagai persyaratan kelulusan dalam suatu universitas Pendidikan Tinggi telah menimbulkan kejahatan baru, hal ini sebagaimana dalam “kasus pemalsuan nilai TOEFL di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) oleh 151 mahasiswa guna memenuhi persyaratan wisuda pada tahun 2011” dikutip dari berita news.okezone.com (Dirjen Dikti : Pemalsuan Nilai TOEFL Pelanggaran Berat! : Okezone News) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, yang artinya persyaratan TOEFL sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa telah menimbulkan kontroversial khususnya terhadap mahasiswa yang bukan jurusan bahasa Inggris. Terlebih lagi seolah lebih mengagungkan Bahasa Inggris dengan mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa sendiri; 4. Bahwa persyaratan TOEFL yang diharuskan dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang ingin lulus juga telah menimbulkan persoalan sebagaimana yang telah dialami oleh mahasiswa Universitas Airlangga, di mana “para mahasiswa berujuk rasa menuntut pihak kampus rektorat Unair, agar segera meluluskan para mahasiswa tersebut”, dikutip dari berita SURYA.co.id (Gagal Lulus karena Terganjal Sertifikat TOEFL, Mahasiswa Unair Demo Rektorat - Surya.co.id) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, artinya syarat TOEFL sebagaimana persyaratan mutlak dan wajib dipenuhi oleh mahasiswa dari masing-masing Pendidikan Tinggi, telah menyebabkan bahwa banyak mahasiswa pada akhirnya mengabaikan etikabilitas dan memilih untuk berbohong dengan cara memalsukan dokumen sertifkat TOEFL tersebut; 5. Bahwa hal serupa juga dialami oleh “mahasiswa Fakultas Komputer dan Teknik Informatika (FKTI) pada Universitas Mulawarman di mana para mahasiwa yang ketahuan sama pihak kampus terbukti telah memiliki sertifikat TOEFL palsu”, 47 dikutip dari sketsaunmul.com (Temukan Sertifikat TOEFL Palsu, Mahasiswa Terancam Terkena Sanksi - Sketsa Universitas Mulawarman) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, artinya kebijakan kampus yang menerapkan standar kecerdasan linguistic—dalam hal ini khususnya bahasa, sebagai satu-satunya tolak ukur yang menentukan seorang mahasiswa telah layak memperoleh gelar sarjana, dengan mengabaikan kecerdasan sesuai dengan bidang kejurusan yang digeluti oleh mahasiswa tersebut adalah telah membuat mahasiswa itu mengalami depresi sehingga menimbulkan niatan untuk memalsukan sertifikat TOEFL tersebut. Guna memenuhi persyaratan kelulusan yang sudah ditentukan; 6. Bahwa pemberlakuan syarat TOEFL sebagai sesuatu persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang ingin lulus dari Pendidikan Tinggi, dan juga para peserta CPNS di Instansi pemerintah, dapat menimbulkan kejahatan baru yakni bahwa adanya keinginan lulus dari Perguruan Tinggi dengan tepat waktu dan juga peserta yang ingin mengikuti CPNS di instansi negara/pemerintah dan instansi swasta yang mengsyaratkan harus adanya TOEFL tentu para peserta dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang tidak baik, namun ada keinginan untuk lulus dengan tepat waktu dan para peserta yang ingin melamar sebagai peserta CPNS ingin lulus, serta tidak terhambat oleh persyaratan tersebut, maka atas dasar itu akan menimbulkan niatan untuk memperoleh TOEFL dengan cara ilegal; 7. Bahwa selain dapat menimbulkan kejahatan baru, dapat juga memicu perilaku pada sistem Pendidikan kita yang tidak jujur, di mana pihak kampus yang justru menyalahgunakan wewenangnya dengan mewajibkan persyaratan TOEFL hanya demi kepentingan bisnis semata, dan juga banyak mahasiswa yang pada akhirnya lebih memilih dengan cara memalsukan sertifikat TOEFL tersebut hanya semata-mata untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan. Persyaratan TOEFL sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa, peserta CPNS dan para pencari kerja adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, serta dapat dikategorikan mencela jati diri bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin [III.B.15.] di atas, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan- Perundang-Undangan. Konstitusi telah mengatur bahwa bahasa Indonesia adalah Bahasa Persatuan yang berfungsi sebagai jati diri bangsa, sesuai yang dijelaskan dalam poin [II.,7.8. dan II.,7.12.] serta poin III paragraf kedua, yang 48 pada intinya Bahasa Indonesia harus dipedomani dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia serta harus dijunjung tinggi sebagai Bahasa Persatuan yang merupakan jati diri bangsa; 8. Bahwa memahami dan menguasai bahasa asing tentu sebagai suatu prestasi, tapi menjadikannya sebagai tolak ukur untuk kelayakan dalam mencapai segala sesuatu, serta menetapkan sebagai persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam dunia Pendidikan dan pekerjaan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi, sesuai yang dijelaskan pada poin [III.B.15.] di atas. Indonesia telah memilih bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang kemudian berfungsi sebagai jati diri bangsa, oleh karena itu sepanjang warga negara Indonesia yang menempuh Pendidikan Tinggi, dan yang ingin bekerja di seluruh wilayah hukum Indonesia. Maka sudah sepatutnya persyaratan TOEFL bukan sesuatu kewajiban, kecuali menempuh Pendidikan Doktoral atau melamar bekerja di Luar Negeri serta sebagai penerjemah bahasa, hal itu juga dikuatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 ayat (2), menentukan “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ayat (2) “Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah”. E. PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS BUKAN SUATU KEWAJIBAN DI BEBERAPA NEGARA 1. Bahwa mengutip pendapat dan penjelasan yang diuraikan oleh Omni-King yang dimuat dalam situs quora (lihat;https://id.quora.com/Adakah-negara-di-benua- Eropa-yang-rakyatnya-tidak-mau-berbahasa-Inggris-bila-berinteraksi-dengan- turis) diakses pada tanggal, 23 Oktober 2024 pada intinya menyatakan “Perancis terkenal sama orangnya yang arogan dan proud. Kalau kalian tidak bisa bahasanya, lebih baik Anda gunakan Bahasa tubuh dari pada Anda gunakan bahasa Inggris, orang Perancis paling benci sama Inggris”. Hal serupa juga diutarakan oleh Dona Wismaya yang menyatakan “berangkat dari pengalaman yang dirasakan sendiri yakni negara Turki negara yang terkenal 49 dengan julukan 2 benua yaitu Asia dan Eropa. Warga negara Turki bukannya rasis tetapi warga negara tersebut tidak mau menggunakan Bahasa Inggris meskipun berbicara dengan tamu asing. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa ibu mereka yaitu Bahasa Turki, meskipun orang asing tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, mereka tetap kekeh menggunakan Bahasa mereka sendiri”. Yang artinya bahwa negara tersebut lebih menghargai bahasa bangsanya sendiri, hal itu senada dengan ungkapan dalam peribahasa yakni “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” artinya, sudah sepatutnya warga negara manapun mengikuti dan menghargai hukum yang berlaku di negara dimana ia tinggal serta menjunjung tinggi khususnya Bahasa bangsanya sendiri; 2. Kewajiban penguasaan Bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL dibeberapa negara adalah bukan suatu kewajiban. Dalam hal ini, beberapa negara yang memberikan beasiswa khusus kepada warga negara asing atau di luar warga negaranya justru tidak mewajibkan adanya TOEFL terhadap mereka penerima beasiswa luar negeri tersebut. Seperti beasiswa Rusia, Turki, Romanian, Jepang, Korea, China dan negara lainnya, sebagaimana dikutip dari berita Kompas.com (lihat;Beasiswa ke Luar Negeri Tanpa TOEFL, 7 Negara Ini Patut Dicoba Halaman 2 - Kompas.com) dengan judul berita “Beasiswa ke Luar Negeri Tanpa Toefl, 7 Negera ini Patut Dicoba” diakses pada tanggal, 24 Oktober 2024, yang pada intinya menjelaskan bahwa negara-negara dimaksud adalah negara yang memberikan beasiswa dengan biaya kuliah gratis untuk jenjang Pendidikan mulai dari S1, S2, dan S3 terhadap warga negara asing, tanpa memberikan persyaratan bahwa para peserta calon beasiswa dari luar negeri tersebut harus menguasai Bahasa Inggris dengan dibuktikana adanya TOEFL. Artinya, penggunaan Bahasa Inggris di negara tersebut bukan suatu kewajiban, meskipun peserta penerima beasiswa tentu dengan menguasai Bahasa Inggris menjadi nilai tambah, akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa negara-negara tersebut lebih menghormati Bahasa bangsanya sendiri. Berbeda dengan Indonesia, bahwa untuk dapat menjadi penerima beasiswa seperti LPDP tentu harus mesyaratkan adanya TOEFL, yang barangkali juga sipenerima beasiswa tersebut belum menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 3. Bahwa mengutip informasi pada www.kitalulus.com dengan link (lihat;10 Beasiswa Luar Negeri Tanpa TOEFL/IELTS Fully Funded) diakses pada 50 tanggal, 24 Oktober 2024, yang pada intinya menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang memberikan beasiswa tanpa mensyaratkan adanya TOEFL seperti Brunei Darussalam Government, Turkiye Burslari Scholarship, DAAD Germany, Beasiswa Pemerintah Rusia, Global Korea Scholarship, Chinese Government Scholarship, Romanian Government Scholarship dan negara lainnya adalah negara-negara yang memberikan beasiswa Internasional tanpa harus mensyaratkan adanya TOEFL sebagai sesuatu persyaratan yang diwajibkan dan dimiliki oleh para calon penerima beasiswa di negara-negara tersebut. Bahkan seperti negara Rusia yang memberikan beasiswa Internasional, tidak hanya tidak mewajibkan persyaratan adanya TOEFL sebagaimana dikutip dalam berita Kompas.com (Beasiswa S1-S3 Gratis ke Rusia, Tanpa IELTS/TOEFL dan Batas Usia) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, pada intinya menjelaskan “beasiswa yang didanai oleh Pemerintah Rusia bagi pelajar atau mahasiswa Internasional yang ingin melanjutkan di negara tersebut. Ada beberapa kemudahan jika Anda ingin mendaftar beasiswa Fully Funded yakni persyaratan karena tidak ada syarat IELTS/TOEFL, tanpa Batasan usia, tanpa surat rekomendasi”, tetapi juga tidak mewajibkan calon penerima beasiswa di negara tersebut harus mahir berbahasa Nasional Rusia dengan baik, melainkan penerima beasiswa tersebut diberikan waktu dalam jangka 1 (satu) tahun untuk belajar Bahasa Rusia tersebut dengan biaya ditanggung pihak penyedia beasiswa tersebut. Itu artinya betapa negara tersebut sangat menjunjung tinggi bahasa bangsa mereka sebagai jati diri bangsa. 4. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu negara, tentu kita boleh mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan standar internasional sebagai bentuk partisipasi untuk ikut ambil andil dalam mendukung pencapain di dunia Internasional. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan budaya bangsa sendiri dengan cara mengedepankan standar yang ditetapkan secara global, hanya karna kita sebagai negara agar terlihat bahwa kita telah mampu menjangkau dan mengikuti standar Internasional, serta supaya tidak dianggap sebagai negara yang tertinggal. Mengutip pendapat Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum adalah salah satu hakim Mahkamah Agung, dalam pemaparannya pada Seminar Nasional Universitas Borobudur bekerja sama dengan Justitia Training Center yang dilaksanakan di Ballroom Harper Hotel MT Haryono, pada tanggal, 9 Oktober 2024, yang pada intinya menyatakan “bahwa 51 sebaik apapun sistem hukum yang ada di suatu negara atau katakanlah di dalam luar negeri seperti Perancis, Amerika, Inggris, Jerman dan negara lainnya, hal itu belum tentu baik jika diterapkan dalan Negara Indonesia, sebab budaya bangsa kita berbeda dan kesadaran Masyarakat akan hukum juga sangat berbeda”. Oleh karena itu, menetapkan standar Internasional sebagai suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi seluruh warga Masyarakat dalam suatu negara dengan mengabaikan Konstitusi sebagai landasan negara tersebut adalah negara yang telah kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa yang Merdeka. 5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 1 samai nomor 3 di atas, Indonesia kiranya perlu belajar dari negara-negara tersebut, bagaimana lebih mengedapakan citra diri bangsa sendiri, dan lebih menghargai khususnya budaya dan bahasa bangsa sendiri, serta teguh pada prinsip negara yang belandaskan pada konstitusi, sebagaimana Indonesia yang telah memilih sistem negara hukum dalam pemerintahannya. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja, dan wajib mengunakan bahasa Indonesia dalam berbagai informasi dan ruanglingkup kerja, serta melarang perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan ijazah pekerja sebagai suatu persyaratan wajib kerja, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan”. 3. Menyatakan Pasal 37, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 52 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan secara bersyarat (Conditionally unconstitutional) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; “setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak atau wajib untuk melamar CPNS, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan”. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu NPWP; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2024, tanggal 20 Agustus 2024.; 7. Bukti P-7 : Foto Screenshot/Tangkap Layar atau Foto terkait nilai perolehan scor TOEFL pada saat ujian test TOEFL; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, tanggal 19 Agustus 2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor: B/001/PANREKKPK/ 08/2024 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggara 2024; 53 11. Bukti P-11 : Fotokopi UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 12. Bukti P-12 : Foto Screenshot/Tangkap Layar Perusahaan-perusahaan yang membuat informasi lowongan kerja dengan menggunakan Bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris di beberapa aplikasi pencari kerja; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Lamaran CPNS pada Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 54 Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 55 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”. Pasal 37 UU 20/2023 “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak [vide Bukti P-5] yang telah mencoba mendaftarkan diri sebagai CPNS di Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, dan KPK RI [vide Bukti P-6] serta mendaftar di instansi swasta tetapi gagal karena adanya persyaratan menguasai bahasa asing yang dibuktikan dengan adanya TOEFL. 56 4. Bahwa Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya karena telah gagal dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai CPNS di lingkungan instansi pemerintah dan sebagai pekerja di instansi swasta karena adanya persyaratan wajib berupa menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris yang dibuktikan dengan adanya sertifikat TOEFL. Berlakunya norma Pasal a quo telah memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan instansi swasta dengan kewenangan sebebas-bebasnya dalam menentukan dan merekrut para pekerja sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang bersifat diskriminatif. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan bahwa kerugian hak konstitusionalnya tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena terhalanginya hak konstitusional Pemohon untuk dapat mendaftar sebagai CPNS di instansi pemerintah dan sebagai pekerja di swasta dengan disebabkan adanya persyaratan wajib berupa menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris yang dibuktikan dengan adanya sertifikat TOEFL. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbukti inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 telah menimbulkan tafsir sehingga membuka ruang bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk menetapkan persyaratan yang bersifat diskriminatif atau persyaratan yang cenderung bertentangan dengan hak-hak warga yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti kewajiban menguasai bahasa asing, adanya tindakan untuk menahan ijazah pekerja, dan persyaratan lainnya. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma a quo telah memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan swasta dengan menetapkan persyaratan untuk melamar kerja dengan cara sewenang-wenang tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam penetapan persyaratan CPNS Tahun 2024 di Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK dan lembaga pemerintah lainnya, serta swasta. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya persyaratan wajib menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan bukti sertifikat TOEFL bagi seluruh peserta CPNS Tahun 2024. 3. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan untuk melamar kerja sebagai akibat dari norma a quo tidak memiliki tolok ukur yang jelas terhadap kemampuan pengetahuan seseorang sesuai dengan bidang jurusan yang dipilih pada Pendidikan Tinggi sehingga menurut Pemohon norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada intinya sebagai berikut. 1. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja, dan wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai informasi dan ruang lingkup kerja, serta melarang perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan 58 ijazah pekerja sebagai suatu persyaratan wajib kerja, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan.” 2. Menyatakan Pasal 37 UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan, dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak atau wajib untuk melamar CPNS, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang- Undangan." [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo, terhadap permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023, Mahkamah ternyata telah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 59 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. [3.10.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 telah menguji konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003. Isu konstitusionalitas dalam perkara dimaksud adalah berkenaan dengan adanya persyaratan lowongan pekerjaan yang diskriminatif seperti mencantumkan batas maksimal usia, pengalaman kerja, pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain sehingga menimbulkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.10.2] Bahwa jika disandingkan dengan perkara a quo, Pemohon menguji norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dengan isu konstitusional dan alasan konstitusional berkenaan dengan persyaratan pengisian kebutuhan tenaga kerja yang diskriminatif dengan mencantumkan syarat TOEFL. Terlebih dalam perkara a quo digunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, permohonan Pemohon a quo memiliki perbedaan baik berkenaan dengan isu konstitusionalitas maupun dasar pengujian dengan perkara Nomor 35/PUU- XXII/2024. Selain itu, substansi yang diatur dalam Pasal 37 UU 20/2023 belum pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, selain terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan pengujian antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata substansi dari pengujian Pasal 37 UU 20/2023 belum pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. 60 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 pada pokoknya bermuara pada 2 (dua) isu konstitusional yaitu: 1. Apakah norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 telah memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan swasta dengan kewenangan sebebas-bebasnya dalam menentukan dan merekrut para pekerja sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang bersifat diskriminatif. 2. Apakah norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 telah membuka ruang bagi swasta dan instansi pemerintah dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja untuk membuat persyaratan yang mewajibkan pekerja harus menguasai bahasa asing dengan dibuktikan sertifikat TOEFL dan persyaratan yang mewajibkan untuk menahan ijazah pekerja yang cenderung bertentangan dengan hak-hak warga yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.12] tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks memajukan kesejahteraan umum, berbagai upaya telah ditempuh oleh negara (pemerintah), antara lain melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja bagi warga negara. Dalam penyediaan lapangan pekerjaan misalnya, menjadi salah satu kewajiban negara yang dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana hak untuk memperoleh 61 pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilakukan oleh negara. Sebagai wujud komitmen dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, negara telah mengatur dan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha [vide konsideran Menimbang huruf d UU 13/2003]. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan sosial-ekonomi global yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, pemberi kerja dituntut agar dapat membuat perencanaan tenaga kerja lebih kreatif dan secara sistematis sebagai dasar serta acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan namun tetap mendorong kemajuan dunia usaha yang diimbangi dengan pemenuhan kesejahteraan bagi semua pekerja. Karenanya, peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pekerja serta para pencari kerja atau calon pekerja menjadi salah satu cara guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, disiplin, etos kerja dan etika dalam mendukung perkembangan kemajuan dunia usaha sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan masing-masing. Hal ini sejalan dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide konsideran Menimbang huruf a UU 13/2003]. Dalam konteks pemberian lapangan pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah telah menyediakan berbagai jalur yang dapat ditempuh bagi setiap warga negara termasuk para pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor publik. Para pencari kerja dapat mencari pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya, dan selanjutnya melamar kerja dan mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, pelamar juga dapat menempuh jalur atau memilih bekerja di sektor swasta sebagai karyawan, buruh atau pekerja. Kedua jalur pekerjaan tersebut masing-masing memiliki dasar hukum 62 dan pengaturan yang berbeda, di mana pengaturan kerja bagi PNS dan PPPK dituangkan dalam UU 20/2023, sedangkan pengaturan kerja sektor swasta diatur dalam UU 13/2003. Pengaturan ini dinilai penting dipahami dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak masing-masing pegawai dan pekerja di setiap lini pekerjaan. Namun, meskipun terdapat pengaturan yang berbeda di setiap ranah dan jenis pekerjaan, akan tetapi adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi pekerja menjadi hal penting yang diatur guna meningkatkan kinerja dan kualitas kerja bagi pekerja dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dalam ranah ASN misalnya, peningkatan dan percepatan pelaksanaan transformasi ASN untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif [vide konsideran Menimbang huruf b UU 13/2003]. Adapun dalam sektor pekerja swasta, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia [vide konsideran Menimbang huruf c UU 20/2023]. Artinya, semangat kedua UU tersebut menghendaki baik ASN maupun pekerja swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja di bidangnya masing-masing. Bahkan dengan menimbang dinamika dan tantangan akan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi terkait kapasitas dan kompetensi, pemerintah telah mengatur adanya pengembangan talenta dan karier dengan cara mobilitas talenta ke luar instansi pemerintah [vide Pasal 46 ayat (3) huruf c UU 20/2023]. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan melalui jalur pertukaran antara ASN dengan pekerja swasta secara kolaboratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017). Pengembangan kompetensi ini dilakukan juga dalam rangka pemerataan kompetensi/talenta yang dimiliki oleh masing pekerja di setiap tingkatannya agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan dunia kerja. Terlebih, di era global, penguasaan bahasa asing merupakan suatu keniscayaan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing unggul. Selain itu, pentingnya pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi di lingkungan pekerja telah sesuai dengan tujuan utama International Labour Organization (ILO) yang merupakan organisasi internasional yang bergerak 63 di bidang perburuhan yaitu untuk mempromosikan hak-hak kerja dengan cara antara lain kesetaraan perlakuan dan kesempatan serta promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan). Sebagai negara peserta yang meratifikasi Konvensi a quo, Indonesia berkewajiban menunjukkan kesungguhan dalam menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar pekerja dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Discrimination (Employment and Occupation) Recommendation, 1958 (No. 111) ILO, yang menyatakan: 2. Each Member should formulate a national policy for the prevention of discrimination in employment and occupation. This policy should be applied by means of legislative measures, collective agreements between representative employers' and workers' organisations or in any other manner consistent with national conditions and practice, and should have regard to the following principles: (b) all persons should, without discrimination, enjoy equality of opportunity and treatment in respect of (i). access to vocational guidance and placement services; (ii). access to training and employment of their own choice on the basis of individual suitability for such training or employment; (iii). advancement in accordance with their individual character, experience, ability and diligence; Apabila dilihat dari semangat penegakan dan peningkatan hak-hak dasar pekerja yang diletakkan dalam Konvensi Pencegahan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, menunjukkan adanya kesungguhan atau keseriusan dalam pemberian kesempatan dan perlakuan bagi setiap pekerja untuk mendapatkan akses ke pelatihan pekerjaan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan tersebut pun berlaku bagi Indonesia setelah dilakukan ratifikasi Konvensi a quo melalui UU 21/1999 yang menjadi rujukan dan dasar kesungguhan serta keseriusan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pekerja di lingkungan kerjanya masing-masing. [3.14] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan pengaturan Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 yang telah memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan 64 swasta dengan kewenangan sebebas-bebasnya dalam menentukan dan merekrut para pekerja sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang menurut Pemohon bersifat diskriminatif. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa apabila dicermati secara saksama substansi Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah merupakan norma yang sama-sama mengatur mengenai pengisian kebutuhan tenaga kerja. Dalam hal ini, Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 mengatur pengisian tenaga kerja di sektor swasta sedangkan Pasal 37 UU 20/2023 adalah mengatur pengisian tenaga kerja di sektor publik atau pemerintah. Dalam hal pengisian kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta, perusahaan dapat melakukan upaya pengisian tenaga kerja melalui rekrutmen tenaga kerja atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Adapun dalam sektor publik, pemerintah dapat mengatur pengisian kebutuhan tenaga kerja melalui pengadaan pegawai ASN di lingkungan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan a quo telah memberikan kewenangan sebebas-bebasnya kepada swasta dan instansi pemerintah sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang bersifat diskriminatif, Mahkamah perlu menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang oleh Mahkamah telah diberikan batasan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 yang antara lain menyatakan bahwa: Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan 65 menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya“ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Selain itu, berkenaan dengan diskriminasi dalam lingkup pekerjaan, dalam Pasal 1 angka 2 Konvensi Pencegahan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan juga telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi, yang menyatakan, ”Any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the inherent requirements thereof shall not be deemed to be discrimination”. Dengan kata lain, perbedaan dalam hal pekerjaan yang didasarkan dengan adanya persyaratan khusus untuk suatu pekerjaan tidak serta merta dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi. Sehingga, dengan adanya suatu persyaratan khusus yang diberikan oleh suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan disertai alasan yang masuk akal (reasonable ground), maka upaya dimaksud bukanlah merupakan suatu bentuk diskriminasi. [3.14.2] Bahwa selain itu, secara lebih rinci UU 13/2003 juga telah mengatur batasan yang harus dilakukan dalam penempatan tenaga kerja di sektor swasta yaitu dengan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi serta sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum [vide Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003]. Selain itu, adanya ketentuan dalam UU a quo yang mengatur bagi setiap tenaga kerja memiliki 66 kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan [vide Pasal 5 UU 13/2003]. Adapun dalam manajemen pengadaan ASN sebagai pekerja di sektor publik, pola yang diterapkan adalah dengan merujuk ketentuan PP 11/2017 sebagai aturan pelaksana UU ASN. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP dimaksud, pengadaan ASN sebagai bagian dari sistem merit adalah dengan pola mengedepankan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar. Sehingga, keberadaan PP dimaksud tidak hanya sebagai aturan pelaksana UU semata melainkan sebagai bagian dari manajemen PNS di mana salah satunya adalah sebagai rule of the game dalam rangka penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan PNS guna menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu [vide Penjelasan Umum PP 11/2017]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah telah ternyata secara jelas batasan yang telah ditentukan dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja baik sektor swasta maupun sektor publik sehingga tidak terdapat adanya potensi bagi instansi pemerintah dan swasta untuk membuat aturan dan persyaratan yang sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pula norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 telah membuka ruang bagi instansi pemerintah dan swasta dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja untuk membuat persyaratan yang mewajibkan pekerja harus menguasai bahasa asing dan persyaratan yang mewajibkan untuk menahan ijazah pekerja yang cenderung bertentangan dengan hak-hak warga yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya persyaratan penguasaan bahasa asing untuk dapat bekerja di instansi pemerintah dan swasta, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali Putusan 67 Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2017 antara lain: Suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong penguasaan bahasa asing karena tuntutan kebutuhan bukanlah kebijakan yang salah. Bahkan, tanpa ada kebijakan demikian pun, dengan melihat persaingan global dalam hubungan internasional saat ini, kemampuan berbahasa asing (bukan hanya Bahasa Inggris) telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya untuk menguasai bahasa asing tidak ada korelasinya dengan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Kemampuan seseorang warga negara Indonesia dalam berbahasa asing tidaklah menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk memperlakukan dan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi sesuai dengan peraturan perundang- undangan Selain itu, adanya syarat pengisian kebutuhan tenaga kerja dengan memfokuskan pada syarat kompetensi, kematangan, pengalaman dan keahlian, sebagaimana penguasaan kemampuan bahasa asing, menurut Mahkamah adalah telah sesuai dengan prinsip minimum degree of maturity and experience. Hal demikian dilakukan adalah dalam rangka untuk menjaring para calon pekerja terbaik yang memiliki syarat kualifikasi/pengalaman guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, disiplin, etos kerja, dan etika dalam mendukung perkembangan kemajuan dunia usaha, sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.13] tersebut di atas. Sehingga, syarat kualifikasi/pengalaman tersebut tidaklah dapat dianggap bertentangan dengan hak- hak warga yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, syarat kualifikasi/pengalaman merupakan langkah pengembangan diri bagi calon pekerja untuk dapat mengembangkan dirinya sebagaimana bentuk pengejawantahan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami yang menjadi kekhawatiran Pemohon yang mencoba berusaha untuk mengikuti ujian sertifikat TOEFL namun belum mendapatkan hasil yang sesuai sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan dalam pendaftaran pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun swasta. Terhadap hal tersebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan program bagi pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh 68 yang membutuhkan peningkatan kompetensi baik melalui program pelatihan maupun pemberian insentif. Terlebih, penguasaan bahasa asing in casu sertifikat TOEFL merupakan syarat yang signifikan bagi setiap pekerja mengingat sumber- sumber literasi ilmu pengetahuan pada umumnya berbahasa asing, sehingga secara langsung atau tidak langsung kebutuhan penguasaan bahasa asing bagi pekerja tidak saja menjadi tuntutan dunia kerja di era global tetapi juga berkorelasi pada peningkatan produktivitas kerja sebagai keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi pekerja baik di lingkungan kerja instansi pemerintah maupun swasta. [3.15.2] Bahwa selain itu, telah terang bagi Mahkamah bahwa substansi yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan persyaratan yang mewajibkan pekerja harus menguasai bahasa asing dan persyaratan yang mewajibkan untuk menahan ijazah pekerja sesungguhnya bukanlah norma UU sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu dalam mengadili dan memutus pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 melainkan kebijakan masing-masing instansi sebagaimana tertuang dalam pengumuman tentang rekrutmen dan seleksi pengadaan calon PNS di lingkungan masing-masing instansi Pemerintah [vide Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10] dan dalam pengumuman pengadaan tenaga kerja di sektor swasta [vide Bukti P-12]. Kebijakan demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan juga bukan merupakan turunan dari norma UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab norma UU-nya sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.14.2] tersebut di atas, adalah norma yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 37 UU 20/2023 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 69 [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, 70 selesai diucapkan pukul 14.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra