159/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 159/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yuliantoro Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : RT. 03 RW. 01 Desa Balongjeruk Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 156/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 159/PUU-XXI/2023 pada 27 November 2023. Permohonan telah diperbaiki dan perbaikannya diterima Mahkamah pada 28 Desember 2023. Perbaikan permohonan dimaksud pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P2) selanjutnya disebut UU Pemilu, sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Bukti P3), yang selengkapnya berbunyi: 2 Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P4), yang selanjutnya disebut UUD 1945; Berkaitan dengan permohonan ini, maka Pemohon akan menguraikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang mendasari pangajuan permohonan, sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 3 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan segala uraian yang dikemukakan, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan absolute untuk melakukan pengujian materiil maupun formil, sebuah produk undang- undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: 4 Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Terhadap pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional, maka Pemohon diharuskan memehuhi 2 (dua) syarat untuk dapat mengajukan permohonan, yaitu: a. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Syarat adanya kerugian konstitusional oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu; Bahwa untuk memenuhi ketentuan syarat-syarat tersebut, maka pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing): Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang dasar 1945. Bahwa sebagai warga negara Pemohon memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1); b. Kerugian Konstitusional Pemohon (constitutional injury): 5 Kerugian konstitusional pemohon adalah kerugian dalam menjamin hak asasi manusia, kerugian dalam kedudukan hukum dan pemerintahan, kerugian atas tidak adanya kepastian hukum, kerugian dalam kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan kerugian atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana kesemua kerugian tersebut di uraikan dan dijelaskan dalam permohonan ini; 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga Negara. 3. Bahwa kedudukan Pemohon dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: 6 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Bahwa pendelegasian Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 untuk menjamin Hak Asasi Manusia dan Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Sebagai warga Negara Indonesia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43: (1) Setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; 5. Bahwa Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 6. Bahwa Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 7. Bahwa Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 8. Bahwa Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 9. Bahwa Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 7 Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 10. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan: yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945 11. Bahwa Hak di pilih dan memilih juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate); 12. Bahwa hak untuk memilih juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 6 Juli 2009, Paragraf [3.18] halaman 15, yang menyatakan ”…bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan diatas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak plihnya”; 13. Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon sebagai Pemilih yang memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk memilih dalam pemilihan umum yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang salah satunya memilih calon presiden dan wakil presiden. Atas berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak adanya kepastian hukum atas penerapan pasal tersebut yang menjadi bagian dalam pengaturan syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Bahwa kerugian Pemohon atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dapat dijelaskan sebagai berikut: 8 a. Kerugian konstitusional Pemohon atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah tidak dapat memilih atau mewakilkan atau memberikan kewenangan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk memberikan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia dibawah 40 (empat Puluh) tahun apabila dicalonkan atau mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Yang demikian terjadi oleh karena berdasarkan Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang didelegasikan kepada UU 13/2012 mengamanatkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui tata cara penetapan, sehingga dengan adanya frasa “pemilihan kepala daerah” dalam norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi pembatas dan larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia dibawah 40 (empat Puluh) tahun apabila dicalonkan atau mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum, sehingga norma pasal yang demikian mencederai UUD 1945 dan j; b. Kerugian konstitusional Pemohon atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah tidak dapat memilih atau mewakilkan atau memberikan kewenangan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk memberikan suara untuk untuk Wakil Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun yang memperoleh jabatannya di pilih melalui elected officials yaitu wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota, apabila dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum, hal yang demikian terjadi oleh karena Jabatan wakil kepala daerah yang 9 dipilih secara elected officials tidak termasuk Jabatan yang di sepadankan atau dialternatifkan atau disejajarkan dengan batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga dengan penghilangan dan pembatasan hak konstitusional yang demikian telah mencederai UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa kepastian hukum penting oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas (expressis verbis) bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” oleh karenanya kepastian hukum adalah hal mutlak dan mengikat kepada siapapun, baik warga negara, penyelenggara negara maupun pejabat negara, demi menjamin hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Disamping menimbulkan kerugian-kerugian konstitusional warga negara, yang salah satunya adalah Pemohon, pemberlakukan norma Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2023 akan menimbulkan problematik hukum yang akan terus muncul oleh karena adanya penyepadaan (pengalternatifan) batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (elected officials), tidak mempertimbangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan maupun wakil kepala daerah yang dipilih melalui elected officials. Bilamana kepastian hukum tidak ditegakkan akan mendelegitimasi pelaksanaan pemilihan umum. sehingga sepanjang Pasal 169 huruf q UU Pemilu diberlakukan, maka sepanjang itu pula Pemohon sebagai pemilih yang memiliki hak konstitusional untuk memilih akan terus mengalami kerugian konstitusional; 14. Bahwa kerugian khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sepanjang diterapkan ketentuan tersebut untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY yang di jabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang berusia dibawah 40 (empat puluh tahun). Kerugian setidak-tidaknya potensial yang 10 menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, oleh karena pemerintahan propinsi DIY akan terus berjalan, dan regenerasi kepemimpinan dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Sepanjang Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 di berlakukan sepanjang itu pula Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional tidak dapat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah DIY dalam pemilihan umum apabila akan diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Pemberlakuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum 2024, namun juga untuk pemilihan umum 2029 dan pemilihan berikutnya, sehingga penempatan dan penggunaan frasa “pemilihan kepala daerah” menjadi pembatas dan larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU 13/2012 yang merupakan pendelegasian Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, sehingga Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional (constitutional rights of citizen) untuk memilih dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional dalam Pemilihan umum yang merupakan instrument demokrasi sebagai pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat dan dapat dipastikan akan mengalami potensi kerugian konstitusional dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden; Pemohon memiliki pandangan tersendiri terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dalam sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia, maupun peranan Gubernur DI Yogyakarta di masa lampau, yang dapat menjadi spirit untuk kepemimpinan nasional disaat yang akan datang. Bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusioanal bagi keistimewaan Yogyakarta dan Negara secara tegas (expressis verbis) mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, sehingga hak dan atau kewenangan Pemohon untuk menentukan pilihan dalam Pemilihan Umum bukan hanya untuk pemilihan 2024 namun juga pemilihan umum yang akan 11 datang yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih ‘calon- calon pemimpin’ adalah sebuah kewajaran dalam negara yang demokratis; Bahwa Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di bentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menduduki jabatan Gubernur DIY pertama adalah Jenderal TNI (Tit) (Purn) Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912. Sehingga pada saat Beliau diangkat menjadi Gubernur DIY pertama berusia 38 (tiga puluh delapan) Tahun. Bahwa perlu dijelaskan pula sebelum memangku jabatan Gubernur DIY pertama, Beliau mengemban beberapa jabatan dalam Pemerintahan Republik Indonesia, di antaranya: a. Menteri Negara Republik Indonesia, pada Usia 36 (tiga puluh enam) Tahun, masa jabatan Tahun 1948-1950; b. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, pada Usia 36 (tiga puluh enam) Tahun, masa jabatan Tahun 1948-1950; c. Penandatangan Naskah Penyerahan Kedaulatan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dari Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949 berdasar Keputusan Konferensi Meja Bundar, pada usia 37 (tiga puluh tujuh) Tahun; d. Wakil Perdana Menteri Ke 5 Repblik Indonesia, pada Usia 38 (tiga puluh delapan) Tahun, masa jabatan 1950-1951; Sehingga pemohononan berpendapat, apabila jabatan Beliau pada saat itu disepadankan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden saat ini untuk usia dibawah 40 (empat puluh) Tahun, maka menurut pemohon telah melebihi dan memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sebagai Gubernur untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum; Bahwa pandangan Pemohon juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan: 12 Bahwa keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah menjadi pendapat mahkamah dalam putusan Nomor 37/PUU-XIV/2016 tertanggal 21 Juni 2016. Bahkan diperkuat dengan adanya rumusan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang mempertimbangkan cara yang tepat dalam pilkada termasuk di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana di maksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 [vide. Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005]. UU 13/12 telah menentukan penetapan oleh DPRD DIY sebagai cara pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang mengatur persyaratan pengisian calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertahta Sultan Hamengkunuwono dan adipati Paku Alam telah sesuai dengan pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2026 menunjukkan secara jelas bahwa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan rumpun jabatan yang ditunjuk (appointed officials) akan tetapi jabatan yang telah disesuai dengan rumusan ‘dipilih secara demokratis’ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berdasar sifat keistimewaan yang telah dibenarkan dan diberikan landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2026 maka sudah selayaknya dan seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta memiliki derajad kesetaraan yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lainnya, sehingga dengan adanya pembatasan dan penghilangan hak konstitusioal melalui Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mencederai UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Bahwa dampak langsung maupuntidak langsung atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kerugian konstitusional bagi “pemilih” yang salah satunya adalah Pemohon diantara ratusan juta warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilihan umum. Sehingga dari 13 Pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk legal policy yang mengandung unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Negara melalui ‘sarana tekstual’ untuk membatasi kebebasan dalam pelaksanaan instrumen demokrasi sebagai wujud pelaksanaan ‘kedaulatan di tangan rakyat’ kepada warga negara yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum, sehingga akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih; 15. Bahwa sebab akibat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas berlakunya UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah kerugian konstitusional Pemohon tidak dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila ajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden, dengan sifat keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan mungkin pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung melalui tata cara ‘pemilihan kepala daerah’, kecuali apabila UU 13/2012 di cabut dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 di amandemen. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penempatan frasa “pemilihan kepada daerah’ nyata-nyata menjadi garis pemisah untuk daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, sekaligus mendegradasi sifat kekhususan dan sifat keistimewaan yang selama ini diakui dan dihormati oleh negara, oleh karenanya sepanjang Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap diberlakukan, sepanjang itu pula mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yang memiliki ‘hak suara’ ( one man, one vote, one value) untuk memilih. Sebab akibat lainnya juga timbul dari hilangnya kesempatan bagi wakil kepala daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur (Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B. Bus., MSc, - usia 39 tahun) apabila di ajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hilangnya kesempatan yang demikian oleh karena Jabatan wakil kepala daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum (elected 14 officials) termasuk pemilihan kepala daerah tidak termasuk jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan atau disejajarkan dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan Pembatasan- pembatasan demikian, dapat mengakibatkan kerugian konstitusional langsung maupun tidak langsung bagi kebebasan Pemohon sebagai pemilih yang memiliki ‘hak politik’ untuk memilih pada pemilihan umum, sebab akibat yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemilihan umum 2024, Pemilihan umum 2029, dan seterusnya, akan tetapi jauh ke depan legal policy yang secara nyata-nyata membatasi hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945 serta menimbulkan ketidakadilan yang intorelable dapat menimbulkan ancaman demokrasi untuk saat-saat yang akan datang. Demikian juga dalam mengukur sebab akibat kerugian konstitusional tidak dapat dinilai bahwa Pemohon berasal dari daerah mana, oleh karena setiap warga negara yang berasal dari daerah manapun memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sama, bahwa dalam kerugian hak konstitusional ruang lingkupnya adalah negara, yang meliputi segala warga negara, penyelenggara negara maupun pejabat negara dan yang paling utama adalah semua daerah tersebut masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam permohonan pemohon sebab akibat dari pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara nyata menimbulkan kerugian konstitusioanal bagi segala warga negara, termasuk salah satunya adalah pemohon, sehingga dari rangkaian yang telah di jelaskan menjadi sangat nyata mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon; 16. Bahwa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk kepedulian warga negara terhadap keberlangsungan konstitusi ketatanegaraan, dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (Supremacy of the Constitution) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (Constitutional Democratic State), serta upaya menghilangkan kerugian konstitusional warga negara akibat 15 pemberlakukan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; Bahwa Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan ihtiyar konstitusi dalam peran serta menjaga pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat melalui instrumen demokrasi dalam wujud pelaksanaan pemilihan umum, sehingga dengan adanya kemungkinan dikabulkannya permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga negara tidak lagi atau tidak akan terjadi; Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, serta telah dijelaskan dan diuraikan kerugian konstitusional spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami dan/atau akan dialami oleh Pemohon selaku warga negara dalam pemilihan umum, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi dasar dan sumber hukum tertinggi yang berlaku dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan menjunjung tinggi keadilan serta norma-norma luhur yang tumbuh berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan negara dengan warga negara berwujud dalam bentuk hak-hak asasi atau hak-hak konstitusional warga negara yang 16 dijamin dalam UUD 1945 dan didelegasikan pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hukum harus dijaga dengan tata cara yang benar, dilaksanakan dengan tata cara yang beretika, yang kesemuanya didasari dengan norma-norma luhur yang telah melekat dalam jati diri Bangsa Indonesia; 3. Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah resmi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejak 16 Oktober 2023 (tanpa harus menunggu Presiden dan DPR mengubah UU Pemilu), dan telah menjadi kebijakan umum serta mengikat seluruh warga negara. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon oleh karena terdapat adanya pertentangan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, oleh karenanya terhadap norma pasal tersebut dapat di uji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang, sehingga terhadap permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon berlaku ketentuan tersebut dan telah tepat permohonan pengujian materiil diajukan kepada Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon memiliki perbedaan dasar pengujian dengan permohonan lainnya diantaranya menggunakan dasar pengujian (batu uji) Pasal 1 ayat 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang belum pernah digunakan oleh pemohon lainnya dalam pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan lainnya, sehingga terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dimohonkan pengujian kembali (tidak Nebis In idem). Bahwa permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan: 17 Pasal 60 UU 24/2003 jo UU 8/2011 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah di uji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda; Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah di uji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan yang berbeda; 5. Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah digunakan oleh lembaga negara, lembaga, badan, komisi, dan institusi pemerintahan lainnya sebagai dasar hukum persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan bentuk upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, melainkan merupakan pengujian undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang dalam hal ini adalah permohonan pengujian atas adanya pertentangan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, Sehingga permohonan pengujian ini telah selaras dengan saran dan pendapat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan (I) permohonan nomor 159/PUU- XXI/2023 Tanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah ‘selesai dan close’; 18 6. Bahwa alasan hukum yang mendasari permohonan ini adalah adanya kedaulatan yang dimiliki oleh Pemohon sebagai rakyat dalam bentuk hak konstituisional warga negara (constitutional rights of citizen) “untuk memilih” pada Pemilihan Umum dan adanya hak konstituisional warga negara (constitutional rights of citizen) perseorangan warga negara Indonesia yang di berikan oleh UUD 1945 dapat mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 [vide. Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, Pasal 4 ayat 1 huruf a dan ayat 2 PMK 2/2021], sehingga terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan : “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka Pemohon menganggap perlu mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap dasar konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, oleh karena Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan atas berlakunya ketentuan norma pasal dimaksud; 7. Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menempatkan frasa ‘pemilihan kepala daerah’ secara jelas dan nyata membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila akan di ajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum, hal yang demikian disebabkan oleh karena pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui tata cara ‘penetapan’ sesuai mandat UU 13/2012 yang merupakan pendelegasian Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, dan tidak lakukan melalui tata cara “pemilihan kepala daerah”, sehingga pembatasan demikian bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Atas pemberlakuan Pasal 169 19 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon selaku warga negara yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang dapat diwakilkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tata cara memberikan ‘suara’ kepada warga negara yang salah satunya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum; 8. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah dikuatkan dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Pemohon menganggap bahwa telah mencederai UUD 1945, Pancasila dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Bahwa terhadap alasan hukum dan anggapan Pemohon yang demikian dapat dijelaskan sebagai berikut: PUTUSAN 141/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.14.1.3] halaman 47: Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; Sub-Paragraf [3.14.1.3] halaman 48 Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, jabatan Presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional dengan system presidensial. 20 Sub-Paragraf [3.14.1.3] halaman 48 Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Misalnya, pembentuk undang- undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi; Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, tampak jelas, apabila pembentuk undang-undang hendak merevisi maupun menyesuaikan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka kriteria pengalternatifan atau penyepadanan atau pensejajaran adalah jabatan yang pernah atau sedang diduduki berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Mencermati norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah diperkuat dan dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 secara nyata tidak mengakomodir Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang diangkat dalam jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui tata cara ‘penetapan’, sehingga sangat jelas memiliki kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agutus 2028, Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, serta secara nyata mengesampingkan dan menyimpangi UU 13/2012 yang merupakan pendelegasian dari Pasal 18B ayat 1 UUD 1945; 9. Bahwa selanjutnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang 21 diperkuat dan pertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 secara jelas dan nyata membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang dipilih secara elected officials yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila di ajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum, bahwa pembatasan terjadi oleh karena Jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak termasuk Jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan atau di sejajarkan dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, bahwa hal yang demikian dapat di ketahui dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tidak mempertimbangkan Jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang dipilih secara elected officials, walaupun pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah telah sesuai mandat UU 1/2015 jo UU 10/2016 yang merupakan pendelegasian Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. sehingga pembatasan demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut mengakibatkan kerugian Pemohon selaku warga negara yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang dapat diwakilkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tata cara memberikan ‘suara’ kepada warga negara yang salah satunya kepada Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum; 10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 menimbulkan kerancuan hukum baru, dan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ‘membantarkan’ norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah menjadi bagian dari UU Pemilu, hal yang demikian terjadi oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 menyatakan: “…agar tidak 22 menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden…”. Bahwa perlu Pemohon menjelaskan tidak semua Pejabat yang “pernah/atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemiliham umum” menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara. Bilamana Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dijadikan bagian dari dasar hukum oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyesuaikan kembali penyepadanan atau pengalternatifan dalam norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka Anggota DPRD ( Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat dialternatifkan atau disepadankan dengan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden walaupun dipilih melalui pemilihan umum (elected official), yang demikian didasarkan dari: PUTUSAN Mahkamah Konstitusi NOMOR 141/PUU-XXI/2023 Sub-Paragraf [3.14.1.2] Halaman 46: Berdasarkan pengertian dan pengelompokan di atas, pejabat negara atau penyelenggara negara melingkupi pengertian yang begitu luas. Artinya, menerima posisi sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara disepadankan dengan batas usia 40 (empat puluh) tahun sebagai batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan untuk menyepadankan atau membuat alternatif syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, karena terlalu luasnya pengertian pejabat negara atau penyelenggara negara yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden; Pasal 350 UU 17/2014 menyatakan: (1) Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: 23 a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; Pasal 400 UU 17/2014 menyatakan: (1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; Pasal 1 angka 4 UU 23/2014 menyatakan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 95 ayat (2) UU 23/2014 menyatakan: Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah provinsi; Pasal 149 ayat (2) UU 23/2014 menyatakan: Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota; Bahwa dari penjelasan Pemohon sudah sangat jelas bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kedudukan Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) bukan pejabat negara dan bukan penyelenggara negara walaupun menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum (elected officials) artinya: Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat diajukan sebagai sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, dan bukan jabatan yang layak dialternaftikan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sesuai pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan 141/PUU- XXI/2023; Sehingga dapat disimpulkan atas berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: “Berusia paling rendah 40 (empatpuluh) tahun atau pernah/atau sedang menduduki jabatan yang di pilih melelui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, yang diperkuat dan dipertegas dengan Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, secara eksplisit melarang: 24 a. Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta; b. Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota; c. Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota; yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berlaku mulai pada Pemilihan Umum 2024, Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya. Dengan demikian semakin jelas bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang diperkuat dan dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 naya-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta melanggar moralitas, normalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; Bahwa oleh karena norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 secara jelas dan nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, maka Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki kewenangan untuk menguji kembali norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa pengujian kembali norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat diajukan oleh Pemohon ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023, yang menyatakan: Paragraf [3.13.4] Halaman 43: Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Subparagraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang- 25 undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya; Bahwa pengujian kembali norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat diajukan oleh Pemohon ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 13 Desember 2018, yang menyatakan: Paragraf [3.10.3] halam 46 dan 47: Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan – Putusan terdahulu, kebijakan umum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan, sehingga dalam hal kebijakan hukum yang dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945, maka legal policy dapat di uji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang; Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum sejak 16 Oktober 2023, dan telah digunakan oleh lembaga lainnya (KPU RI) sebagai dasar hukum dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini telah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2024, serta digunakan sebagai dasar hukum oleh lembaga, badan dan institusi lainnya (Bawaslu, DKPP, Gakumdu, institusi lainnya) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024, dan akan digunakan pada pemilihan umum selanjutnya, artinya : norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi kebijakan umum dan mengikat seluruh warga negara, dan oleh karenanya terhadap norma Pasal dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan 26 menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, maka dapat di uji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang; Dengan penjelasan dan uraian yang demikian maka terhadap permohonan pemohon sudah seharusnya dinilai oleh Mahkamah sebagai pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu pemaknaan baru yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, mengesampingkan UU 13/2012, tidak berseuaian dengan peraturan perundang-undangan, memiliki kontradiksi dengan Putusan MK lainnya dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Bahwa untuk membuktikan inkonstitusional atau tidak terhadap norma pasal tersebut, dapat dibuktikan dengan argument dan alasan-alasan hukum yang telah tersusun dalam permohonan Pemohon berdasar bukti- bukti yang disertakan. Bahwa penilaian yang demikian sangatlah wajar oleh karena karakterikstik permohonan Pemohon juga berbeda dengan permohonan yang lain, sejak pertama permohonan diajukan tidak ada permintaan provisi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 bahkan tidak ada satu kalimatpun dalam permohonan ini yang mengkait-kaitkan dengan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. Sehingga Perlu kiranya Pemohon menegaskan, bahwa permohonan Permohon memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya, dengan fokus permohonan adalah : terhadap diksi “pemilihan umum” dan diksi “pemilihan kepala daerah” mengenai dialternatifkan atau disepadankan atau disejajarkan batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden dengan jabatan yang diperoleh melalui ‘pemilihan umum’ (elected officials) termasuk ‘pemilihan kepala daerah’ yang nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945, mengesampingkan dan menyimpangi UU13/2012, tidak bersesuaian dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, memiliki kontradiksi dengan putusan-putusan MK lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, 11. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; 27 Bahwa salah satu perwujudan kedaulatan berada di tangan rakyat adalah pelaksanaan instrumen demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar adalah hak konstitusional rakyat dalam bentuk hak konstituisional warga negara (constitutional rights of citizen) “untuk memilih” secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dapat dijelaskan sebagai berikut: Sebagai pelaksanaan pendelegasian UUD 1945 dalam mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyatakan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sebagai pelaksanaan pendelegasian UUD 1945 dalam mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat, di daerah-daerah, maka pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada bagian lampiran : Pasal 1 angka 1 menyatakan: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 28 Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis; Selain dari pada ketentuan hukum yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, pelaksanaan kedaulatan rakyat juga dilaksanakan pada daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Di Indonesia terdapat pemerintahan daerah bersifat khusus dan pemerintahan daerah bersifat Istimewa yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa dalam Pelaksanaan kedaulatan Rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemerintahan daerah yang bersifat istimewa memiliki tata cara tersendiri yang diatur oleh Undang-Undang bersifat khusus sejalan dengan asas (lex specialis derogate legi generalis), sehingga memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Tata cara Penetapan dilaksanakan untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar mekanisme yang diatur dalam UU 13/2012 sebagai pendelegasian dari Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demikian telah berjalan sejak Tahun 1950 di mana pertama kali Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan UU 3/1950 jo UU 19/1950 dan pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui tata cara penetapan berjalanan normal hingga saat ini; Bahwa dalam “pelaksanaan kedaulatan rakyat” yang dilaksanakan pada Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai prinsip supremasi konstitusi (Supremacy of the Constitution) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (Constitutional Democratic State) terwujud dalam amanat Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 18B ayat (1) jo Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang didelegasikan kepada Pasal 5 ayat (2) UU 13/2012, yang menyatakan: Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui: a. pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur; b. pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum; c. pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY; d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan e. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 29 Bahwa pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada pemerintahan daerah bersifat istimewa melalui tata cara penetapan, telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agustus 2008, Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVI/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, sehingga pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui tata cara penetapan pada daerah yang bersifat istimewa dinyatakan dengan tegas oleh Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bahkan di benarkan dan diberikan landasan konstitusional Pasal 18B ayat 1 UUD 1945; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 13/2012 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XVI/2016, menunjukkan bahwa Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak termasuk rumpun jabatan Penunjukan (appointed officials) akan tetapi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa yang telah disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis yang berlaku di Indonesia dan hal yang demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki derajat kesetaraan hak dan kewenangan konstitusional yang sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur pada provinsi lain di Indonesia; Bahwa selanjutnya UU 13/2012 yang mengatur ketentuan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan undang-undang yang bersifat khusus sejalan dengan asas “lex specialis derogate legi generali” yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, dan terhadap keistimewaan Yogyakarta telah dibenarkan bahkan diberikan landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sehingga terhadap ketentuan yang bersifat khusus semua lembaga negara harus menghormati dan mengakui, oleh karena ketentuan bersifat khusus telah menjadi kesepakatan bersama elemen negara. bahwa terhadap ketentuan 30 bersifat khusus juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Sub-Pargraf [3.12.3] Halaman 41 dan 41 …Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama…; Dari uraian dan alasan hukum yang telah di jelaskan, maka mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pengisian Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, kesemuanya memiliki kepastian hukum yang diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan diberikan landasan konstitusional oleh UUD 1945, sehingga mencermati lebih jauh Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menempatkan frasa “pemilihan kepala daerah” menjadikan adanya pembatasan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia dibawah 40 (empat puluh) Tahun apabila akan diajukan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum, pembatasan yang demikian jelas bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang Intorelable. Artinya: penempatan frasa “pemilihan kepala daerah” jelas bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, mengesampingkan dan menyimpangi ketentuan UU 13/2012 yang memiliki derajat kesetaraan dengan UU 1/2015 jo UU 10/2016 dalam pengaturan mengenai pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga apabila norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengakomodir ketentuan UU 1/2015 jo UU 10/2016 seharusnya juga mengakomodir ketentuan dalam UU 13/2012: Berdasar sifat keistimewaan yang telah diberikan landasan konstitusional Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, tidak mungkin Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilih melalui ‘Pemilihan Kepala Daerah’ (elected officials) oleh karena dasar pelaksanaan pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 31 menggunakan landasan hukum UU 13/2012, sehingga memiliki perbedaan dengan pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi lainnya yang menggunakan landasan hukum UU 1/2015 jo UU 10/2016, demikian juga bila di dasarkan UUD 1945, pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi lainnya Berdasakan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sementara pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sehingga dapat di simpulkan apabila Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia dibawah 40 (empat puluh) Tahun untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden diharuskan mengikuti ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka konsekwensi yuridis yang harus dilakukan oleh Negara adalah UU 13/2012 dicabut terlebih dahulu dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dilakukan amandemen; Bahwa untuk selanjutnya apabila Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai salah satu Jabatan alternatifkan untuk disepadankan dengan syarat batas usia calon presiden atau calon wakil presiden, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melihat secara keseluruhan sistem pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang ada di Indonesia, oleh karena tata cara pengisiannya berbeda-beda dan sifat pemerintahan daerahnya juga berbeda-beda, yang kesemuanya merupakan wujud sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan Mahkamah Konstitusi juga memperhitungkan segala kemungkinan akibat hukum terhadap pemaknaan baru dari undang-undang terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, oleh karena Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Sehingga dalam pemaknaan terhadap frasa, ayat, pasal dan bagian dari undang-undang akan menghasilkan pemaknaan yang bener-benar menjamin hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional segala warga negara yang diberikan oleh UUD 1945, dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi segala warga negara; 32 Demikian juga terhadap wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih bersamaan dengan gubernur, bupati dan walikota secara elected officials yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, seharusnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasan-alasan hukum yang menyebabkan bahwa Jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secara elected officials tidak memiliki kelayaan sebagai alternatif untuk disepadankan atau disejajarkan dengan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga akan diketahui secara pasti bagaimana cara Mahkamah Konstitusi mengukur ‘seseorang’ berdasar jabatan yang diemban dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sekaligus menjelaskan bahwa tidak semua pejabat publik yang dipilih secara elected officials memiliki hak konstitusional yang sama dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, hal yang demikian menjadi pertanyaan oleh karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023 tidak ada pembahasan maupun pertimbangan hukum yang dikemukakan terhadap hal tersebut. Bahwa pemohon menilai gubernur dan wakil gubernur yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan maupun wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secara elected officials memiliki kelayaan apabila diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, serta memiliki derajat kesetaraan hak konstitusional yang sama untuk di pilih, dan pejabat negara yang demikian dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, dan dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel; 33 Bahwa apabila Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertujuan hendak membatasi dan melarang gubernur dan wakil gubernur yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) maupun wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secara elected officials dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, maka pelarangan dan pembatasan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat diterima dengan penalaran yang wajar oleh masyarakat, serta didasarkan atas rasa keadilan bagi setiap warga negara sehingga tidak menimbulkan problematik hukum dan kesesatan hukum disaat yang akan datang; Demikian juga penyepadanan atau pengalternatifan jabatan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials) dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Secara nyata tidak semua jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials) disepadankan atau dialternatifkan, contoh konkrit Jabatan wakil kepala daerah (Jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota), walaupun wakil kepala daerah menduduki jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials) dan pejabat negara [vide. Pasal 58 UU 20/203] tidak termasuk Jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023, tidak serta merta dapat dibenarkan. Demikian juga apabila penyepadanan hanya untuk jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah, bagaimana dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta yang jabatannya tidak berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials), jelas menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Untuk lebih jelasnya pertimbangan hukum mahkamah sebagai berikut: PUTUSAN NOMOR 141/PUU-XXI/2023 34 Paragraf [3.14.1.3] Halaman 47 Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. Bahkan, terkait dengan keberlakuan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, meskipun terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) sejumlah Hakim Konstitusi, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pemaknaan baru tersebut ditegaskan dalam Paragraf [3.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan Paragraf [3.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut selesai diucapkan. Terlebih lagi, setelah pengucapan tersebut telah terdapat peristiwa hukum baru, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024; Bahwa selain dari pada pengalternatifan atau penyepadanan atau pensejajaran jabatan yang dipilih melaui elected officials dengan batas usia calon presiden atau calon wakil presiden, norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Terhadap diksi “pemilihan kepala daerah” menjadi ambigu, oleh karena senyatanya tidak ada secara resmi undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, sehingga pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu menimbulkan problematik hukum dan tidak bersesuaian dengan nomenklatur yang selama ini digunakan oleh lembaga negara, badan, komisi, maupun institusi pemerintahan, bahkan dilingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri, contoh konkrit : PMK 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. PMK 7/2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara 35 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. PMK 8/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. PMK ini menunjukkan bahwa dilingkungan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal ‘nomenklatur pemilihan kepala daerah’. Sehingga dapat disimpulkan bahwa frasa “Pemilihan Kepala Daerah” dalam pemaknaan baru norma Pasal 169 huruf q hanya berasal dari sebuah ‘pengistilahan’, ‘penyebutan’ dan ‘sinonim’ Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya frasa “pemilihan kepala daerah” seharusnya tidak memiliki kelayaan hukum untuk dimasukkan secara resmi ke dalam sebuah undang-undang, karena dapat merusak tatanan nomenklatur yang digunakan secara resmi oleh negara; Bahwa didasarkan pada alasan hukum yang telah diuraikan diatas, nyata- nyata norma pasal dimaksud bertentangan UUD 1945, mengesampingkan peraturan perundang-undangan, serta melanggar moralitas, normalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, oleh karenanya terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 12. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum; Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (Supremacy of the Constitution) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (Constitutional Democratic State) maka segala warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan menjaga nilai-nilai konstitusi yang hidup dan dihidupkan oleh masyarakat, salah satu sarana hukum yang tersedia untuk melakukan Constitutional review adalah melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang saat ini dimohokan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum yang mengikat kepada 36 seluruh warga negara, penyelenggara negara maupun pejabat negara, maka diperlukan sumber hukum tertulis sebagai dasar lahirnya sebuah produk hukum baru yang dikeluarkan oleh lembaga ekskutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif agar tidak menimbulkan kerugian kepada warga negara. Andaipun ada penafsiran hukum baru yang dilakukan oleh lembaga yudikatif akibat adanya suatu permohonan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hal tersebut tidak boleh mencederai konstitusi dasar UUD 1945, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan putusan-putusan lembaga yudikatif yang telah lebih dahulu memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Hal yang demikian wajib dilakukan untuk memberikan legitimasi produk hukum sebagai wujud penegakan hukum dan keadilan, pelaksanaan pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara; Pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, merupakan salah satu ketentuan syarat batas usia warga negara untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 maupun pemilihan umum yang akan datang. Pemohon sebagai rakyat yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat melalui proses demokrasi memiliki hak konstituisional warga negara (constitutional rights of citizen) “untuk memilih” pada Pemilihan Umum, disisi lain Pemohon sebagai warga negara yang mengganggap memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki hak konstituisional warga negara (constitutional rights of citizen) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Demikian juga terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 37 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menguatkan kedudukan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah berlaku final dan mengikat kepada seluruh warga negara, dan telah menjadi bagian dari undang-undang. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap Putusan MK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 48 menyatakan: (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat: e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 79: (1) Putusan memuat: f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; Demikian juga untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pertimbangan hukum didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang menjadi dasar sebuah Putusan, tidak terkecuali pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi K Nomor 141/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023, harus memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar; Didasarkan kepada ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf (e) UU 24/2003 jo UU 7/2020 dan Ketentuan Pasal 79, ayat (1) huruf (f) PMK Nomor 2 Tahun 38 2021, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 maka pertimbangan hukum memiliki peranan penting yang menjadi dasar dalam sebuah Putusan MK. Oleh karenanya Pemohon akan mengulas terlebih dahulu pertimbangan hukum Mahkamah yang bersifat ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023. Bahwa selanjutnya berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021, Pendapat Ahli Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang pada pokonya menyatakan “Bahwa menurut ahli, bagian pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan oleh karena itu sifatnya mengikat sama seperti amar putusan. Namun, tidak semua bagian dari pertimbangan Mahkamah tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan ratio decidendi maka bagian pertimbangan hukum merupakan alasan yang menentukan untuk diambilkan suatu putusan dalam amar, sementara jika obiter dicta merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung dengan amar putusan namun hal tersebut berada dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi”; Bahwa Pemohon menemukan adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap kualifikasi ‘pejabat negara’. Hal yang demikian menjadi penting oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi K Nomor 90/PUU- XXI/2023 adalah Putusan yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang telah menjadi bagian dari Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat terhadap suluruh warga negara. Perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah akan di jelaskan sebagai berikut: KUALIFIKASI PEJABAT NEGARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PUU-XXI/2023 39 Paragraf [3.14.1.2] Halaman 46 dan 47 “Bahwa berkenaan dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (public official) atau penyelenggara negara yang pernah/sedang dijabat seseorang untuk dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Berkenaan dengan hal ini, setelah Mahkamah membaca berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian perihal “pejabat negara” atau “penyelenggara negara”. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) memberikan pengertian Penyelenggara Negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 UU 40/2008). Sementara itu, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang”; Bahwa Pertimbangan hukum Mahamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023 dalam kualifikasi ‘pejabat negara’ memiliki kotradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023; sehingga perlu dipertegas pertimbangan hukum Mahkamah yang mana yang tepat dan benar menurut peraturan perundang- undangan, hal yang demikian perlu dijelaskan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maupun Putusan 40 Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 berkaitan erat dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang saat ini telah menjadi bagian dari legal policy dalam penyelenggaran pemilihan umum. Bahwa Pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 secara tegas menyatakan bahwa Anggota DPRD (Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) adalah ‘pejabat negara’ sementara pada Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023 menyatakan dengan tegas Anggota DPRD (Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) ‘bukan pejabat negara’. Andai pertimbangan hukum dari kedua Putusan MK digunakan sebagai rujukan atau yurisprudensi dalam sebuah permohonan pengujian undang-undang, maka akan menimbulkan problematik hukum dan kerancuan hukum oleh karena kedua Putusan MK memberikan pengertian yang berbeda, dan kedua Putusan MK dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan; Bahwa kejelasan hukum menjadi penting, oleh karena merupakan bagian dari penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Demikian juga dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan norma penyepadanan atau pengalternatifan jabatan yang diemban oleh pejabat negara, pejabat daerah provinsi, pejabat daerah kabupaten dan pejabat daerah kota [vide Pasal 58 UU 20/2023, Pasal 59 ayat 2 dan Pasal 149 ayat 2 UU 23/2015] dengan batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden, yang merupakan salah satu syarat untuk seseorang dapat diajukan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden; Perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 maupun Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 dapat menimbulkan kerancuan hukum dan tidak adanya kepastian hukum, dan lebih jauh dapat berpengaruh terhadap peraturan perundang- 41 undangan yang berlaku, oleh karena Putusan MK merupakan Putusan Badan Peradilan Konstitusi pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga diperlukan kebenaran yang baku apabila pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK digunakan sebagai Yurisprudensi dalam sebuah permohonan pengujian undang-undang, atau kepentingan lainnya (bahan study dan kajian hukum ilmu ketatanegaraan, bahan referensi jurnal internasional dan kegunaan lainnya), terhadap perbedaan tersebut akan dijelaskan Pemohon sebagai berikut: PUTUSAN 90/PUU-XXI/2023 PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (1) Paragraf [3.14.2] Halaman 52 dan 53: Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (2) Paragraf [3.14.2] Halaman 54: Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (3) Sub-Paragraf [3.14.2] Halaman 54: Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua 42 syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945] Mencermati pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, yang telah digunakan untuk memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu maka terdapat 3 (tiga) kali pengulangan dan penegasan terhadap frasa pengalaman sebagai “Pejabat Negara”, bahwa penegasan didalam pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pejabat Negara yang di pilih melalui pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah sebagaimana telah diuraikan di atas adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Anggota DPR; c. Anggota DPD; d. Anggota DPRD; e. Gubernur; f. Bupati, dan; g. Walikota. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, yang telah digunakan untuk memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu maka secara nyata dan tidak terbantahkan menempatkan Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) sebagai pejabat negara, sehingga konsekwensi yuridis atas berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Kota di seluruh Indonesia menjadi Pejabat Negara, dan merupakan ‘pemaknaan baru terhadap pejabat negara’ yang dapat berpengaruh terhadap tatanan pemerintahan di Republik Indonesia. sehingga perlu di tegaskan oleh Mahkamah : apakah pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 43 November 2023 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, oleh karena bagi Pemohon hal tersebut merupakan suatu bentuk kejanggalan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengemukan pertimbangan hukum yang berbeda terhadap kualifikasi pejabat negara, bagi Pemohon pertimbangan hukum yang demikian merupakan bentuk “ Pelanggaran Kaidah Hukum Tata Negara” Bahwa selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dan kepastian hukum terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kedudukan pejabat negara, maka Pemohon akan menguraikan dan menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “Pejabat Negara” yang mengemban tugas dan wewenang dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 58: Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. menteri dan jabatan setingkat menteri; k. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; l. gubernur dan wakil gubernur; m. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara tegas yang menyatakan: Pasal 170 ayat (1): Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota; Penjelasan Pasal 170 ayat (1): Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri; h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pasal 1 angka 7 menyatakan: Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan ijin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan 45 ijin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum: Pasal 18 menyatakan: Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota; Penjelasan Pasal 18 menyatakan: Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; c. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; f. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 juga memiliki kontradiksi dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Oktober 2022, yang dapat di jelaskan dan diuraikan sebagai berikut: PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XX/2022 Hamalan 69 dan 70 2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau 46 Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”; 3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang; PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XXI/2023 [3.16] Halaman 257 dan 258 Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden/Wakil Presiden. Andaipun yang dimaksud para Pemohon, penyelenggara negara tersebut adalah pejabat negara, quod non, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) telah menentukan cakupan “Pejabat Negara” yang dimaksud yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; 47 g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang [vide Pasal 122 UU 5/2014]”. Mencermati Pasal 58 UU 20/2023 jo Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010 jo Pasal 18 PP 32/2018 jo PP 53/2023 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Oktober 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023, maka dapat disimpulkan bahwa Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota secara tegas dinyatakan bukan pejabat negara; Bahwa kedudukan Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas menyatakan: a. Pasal 95 ayat (2) menyatakan: Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah provinsi; b. Pasal 149 ayat (2) menyatakan: Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota; Bahwa kedudukan Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyatakan: Pasal 350 menyatakan: 48 (1) Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; Pasal 400 menyatakan: (1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap kualifikasi “pejabat negara” yang inkonstitusional dalam sebuah Putusan Badan Peradilan Konstitusi di Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat negara apakah kesemuanya harus menyesuaikan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap kualifikasi “pejabat negara” oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Peradilan Konstitusi di Indonesia yang putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak di ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum; Bahwa selanjutnya Pemohon hendak menanyakan, demi adanya kepastian hukum serta penegakan hukum dan keadilan, apakah terhadap Undang- Undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku masih memiliki kekuatan hukum mengikat untuk digunakan sebagai sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah, hal yang demikian menjadi penting oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023, pada Paragraf [3.14.1.2] halaman 46 menggunakan Pasal 122 UU 5/2014 sebagai dasar pertimbangan hukum, sementara UU 5/2014 telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Oktober 2023 melalui Pasal 76 UU 20/2023, sehingga dapat disimpulkan: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam kualifikasi pejabat negara; 49 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, terhadap kualifikasi pejabat negara didasarkan pada undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Bahwa selain dari pada itu klasifikasi ‘pejabat negara’ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus jelas dan konkrit oleh karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.15] halaman 50 dan 51 menyatakan: Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya. Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar merujuk pada kriteria pembatasan- pembatasan tersebut; Dengan demikian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan ‘norma’ penyepadanan atau pengalternatifan jabatan yang pernah atau sedang diduduki oleh pejabat negara, pejabat daerah provinsi, pejabat daerah kabupaten dan pejabat daerah kota [vide Pasal 58 UU 20/2023, Pasal 59 ayat 2 dan Pasal 149 ayat 2 UU 23/2015] yang diperoleh melalui pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden, yang ‘masih’ memiliki kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Putusan MK lainnya, andaipun pembentuk undang-undang akan melakukan upaya penyesuaian batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui upaya penyepadanan dengan pejabat negara, maka 50 kualifikasi pejabat negara berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan menimbulkan permasalahan hukum, kerancuan hukum dan akan merusak tatanan pemerintahan di Indonesia yang selama ini telah berjalan; Bahwa dengan adanya kerancuan hukum yang demikian, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan problematik hukum dalam pemerintahan serta dapat mempengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, sebab akibat yang demikian dapat terjadi oleh karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya; Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, demi penegakan hukum dan keadilan, demi menjaga tertib bernegara, dan tertib dalam pemerintahan, serta terjaminnya kepastian hukum secara kongkrit dan jelas sesuai asas kemanfaatan hukum yang didasarkan kepada sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang- undangan, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 13. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang; Untuk melaksanakan pendelegasian UUD 1945 dalam pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang, maka pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur lebih lanjut syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, 51 Memaknai norma materiil frasa ”…diatur lebih lanjut dengan undang- undang”, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 secara tegas (expressis verbis) memberikan “kewenangan absolut” kepada DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan undang-undang, yang dijadikan pijakan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Artinya: atas perintah UUD 1945 Pembentuk Undang- Undang memiliki kewenangan mutlak menentukan syarat-syarat untuk warga negara Indonesia dapat diajukan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang berisikan kententuan-ketentuan yang harus dipenuhi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai poltik, sehingga kewenangan absolute yang dimiliki dan melekat pada pembentuk undang- undang harus diakui dan dihormati oleh lembaga negara lainnya dalam hubungan yang bersifat ketatanegaraan (staatsrechtelijk), sepanjang undang-undang tersebut tidak bertentangan UUD 1945 dan tidak melanggar moralitas, normalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Bahwa melalui penalaran hukum yang wajar, di dalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) dasar konstitusional yang mengatur syarat untuk warga negara Indonesia dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, syarat tersebut adalah: a. Syarat Konstitusi: Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”; b. Syarat-syarat: Pasal 6 ayat (2) UU 1945 Pasal 169 UU 7/2017 pendelegasian Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima c. kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; 52 d. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; e. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; f. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; g. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; l. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; m. terdaftar sebagai Pemilih; n. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; o. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; p. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; q. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; r. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*; s. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; t. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan u. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. *frasa yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 53 Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan ini Pemohon telah menyesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal yang demikian juga telah ditegaskan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang pendahuluan (I) dalam Perkara Nomor 159/PUU- XXI/2023 pada 19 Desember 2023, sehingga untuk dapat melihat secara utuh Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka harus dilihat seluruh rangkaian yang saling berkaitan, dan memperhatikan unsur-unsur pokok yang terkandung didalamya, hal yang demikian akan diuraikan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 Pertimbangan Hukum Mahkamah Sub-Paragraf [3.14.1.3] Halaman 49 dan 50 Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau walikota di usia 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur. Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang. Misal, seseorang yang semula menjabat 54 gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta haruslah figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy)”. Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 menurut Pemohon tidak serta merta ‘hirerarki dalam jenjang pemerintahan’ terhadap syarat usia jabatan publik yang dikaitkan dengan batas usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden tepat dan benar, oleh karena tidak semua warga negara yang mengikuti kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah memiliki tujuan akhir agar dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, demikian juga dengan pengalternatifan atau penyepadanan atau pensejajaran batas usia calon presiden atau calon wakil presiden dengan jabatan publik, jabatan sebagai penyelenggara negara maupun Jabatan sebagai pejabat negara tidak memiliki parameter yang jelas terhadap ukuran seseorang dikatakan ‘layak’ dan memenuhi derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience), karena senyatanya dalam inti Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi K Nomor 141/PUU- XXI/2023 kelayakan ‘seseorang’ hanya ditumpukan pada ukuran “pernah dipilih langsung oleh rakyat” serta “memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan” (to give opportunity and abolish restriction) ”. Jika parameter atau penilaian hanya ditumpukan pada “pernah dipilih langsung oleh rakyat” serta “memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan” (to give opportunity and abolish restriction) ” seharusnya wakil 55 kepala daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun juga memiliki kesempatan yang sama dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilihan umum, karena senyatanya ‘seseorang’ dapat menduduki jabatan wakil kepala daerah diperoleh melalui elected officials termasuk pemilihan kepala daerah, dengan penghilangan kesempatan bahkan ‘melarang’ wakil kepala daerah yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilihan umum, jelas melanggar hak dan kewenangan konstitusioanl warga negara (constitutional rights of citizen) yang dimiliki oleh wakil kepala daerah, oleh karenanya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; Untuk selanjutnya untuk melihat secara konkrit pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, kita dapat melihat dari sudut pandang ‘kepala daerah’ yang pernah menduduki jabatan presiden atau wakil presiden dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia ‘kepala daerah’ yang pernah menduduki jabatan sebagai ‘wakil presiden’ adalah Jenderal (Tit) (Purn) Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Masa Jabatan 1973-1978, kemudian ‘kepala daerah’ yang sedang menduduki jabatan ‘presiden’ adalah Ir. Joko Widodo, Masa Jabatan 2014- 2019 dan 2019-2024. Kemudian kita juga dapat melihat dari sudut pandang ‘wakil kepala daerah’ yang pernah diajukan sebagai calon wakil presiden adalah Sandi Salahuddin Uno, pada pemilihan umum 2019. Berikutnya yang pernah menduduki jabatan ‘kepala daerah’ yang diajukan sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2024 adalah Ganjar Pranowo dan yang sedang menduduki jabatan ‘kepala daerah’ yang diajukan sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum 2024 adalah Gibran Rakabuming Raka; Dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa Kepala Daerah yang menduduki Jabatan Gubernur dengan tata cara penetapan maupun pemilihan terbukti pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai presiden maupun wakil presiden dalam pemerintahan di Indonesia, 56 demikian juga dengan wakil kepala daerah terbukti pernah diajukan sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum 2019. Sehingga dapat disimpulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui tata cara penetapan maupun pemilihan memiliki derajat kesetaraan hak konstitusional yang sama untuk dapat menduduki jabatan presiden dan wakil presiden, yang diperoleh melalui pemilihan umum; Bahwa selanjutnya untuk melihat Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terhadap upaya penyepadaan (pengalternatifan) harus dilihat secara utuh. Hal yang demikian perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. Bahwa lebih lanjut syarat-syarat batasan usia untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, setelah adanya pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, seperti yang kita semua mengetahui bahwa lahirnya norma materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan norma materiil syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hasil “perpaduan” antara keputusan pembentuk undang-undang dan keputusan kekuasaan kehakiman: a. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, eksistensinya di bentuk oleh lembaga legislatif; b. atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, eksistensinya di bentuk oleh lembaga yudikatif; Mencermati Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum 57 termasuk pemilihan kepala daerah”, maka penyelenggara negara yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah seharusnya memiliki hak yang sama dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemiliham umum 2024 maupun pemilihan umum berikutnya. Berdasar dari pemaknaan tersebut maka Pemohon akan mengklasifikasi calon penyelenggara negara yang di pilih secara elected officials dalam menduduki jabatan publik, yaitu: a. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah [vide Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023]; b. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: berusia paling rendah 21 Tahun [vide Pasal 240 huruf (a) UU 7/2017]; c. Calon Dewan Perwakilan Daerah: berusia paling rendah 21 Tahun [vide Pasal 182 huruf (a) UU 7/2017]; d. Calon gubernur dan calon wakil gubernur: berusia paling rendah 30 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU 1/2015 jo UU 10/2016]; e. Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi: berusia paling rendah 21 Tahun [vide Pasal 240 huruf (a) UU 7/2017]; f. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati: berusia paling rendah 25 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU 1/2015 jo UU 10/2016]; g. Calon Anggota DPRD Kabupaten: berusia paling rendah 21 tahun [vide [vide Pasal 240 huruf (a) UU 7/2017]; h. calon Walikota dan calon Wakil Walikota: berusia palin rendah 25 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU 1/2015 jo UU 10/2016]; i. Calon Anggota DPRD Kota: berusia paling rendah 21 Tahun [vide [vide Pasal 240 huruf (a) UU 7/2017]; Dari klasifikasi ini maka dapat disimpulkan bahwa pejabat publik yang pernah/sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah adalah: 58 a. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pejabat Negara), [vide Pasal 58 huruf (a) UU 20/2023 jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010]; b. Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI (Pejabat Negara), [vide Pasal 58 huruf (c) UU 20/2023 jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010] c. Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD RI (Pejabat Negara), [vide Pasal 58 huruf (d) UU 20/2023 jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010] d. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pejabat Negara), [vide Pasal 58 huruf (l) UU 20/2023 jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010] e. Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi (Pejabat Daerah Provinsi), [vide Pasal 95 ayat (2) UU 23/2015] f. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati (Pejabat Negara), [vide Pasal 58 huruf (m) UU 20/2023 jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010] g. Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten (Pejabat Daerah Kabupaten), [vide pasal 149 ayat (2) UU 23/2015] h. Jabatan Walikota dan Wakil Walikota (Pejabat Negara), [vide Pasal 58 huruf (m) UU 20/2023 jo Pasal 1 angka 7 UU 9/2010] i. Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota (Pejabat Daerah Kota), [vide Pasal 149 ayat (2) UU 23/2015]; Bahwa melihat rangkaian diatas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah diperkuat dan dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 seharusnya Mahkamah mempertimbang jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang sama-sama dipilih secara elected officials maupun mempertimbangkan jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur melalui tata cara penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur DIY), sehingga sebuah keputusan konstitusi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara dan memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang sama- sama dipilih secara elected officials maupun jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur melalui tata cara penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur DIY) memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sama dalam 59 pencalonan presiden dan wakil presiden, hal yang demikian ditegaskan dalam UU Pemilu yang menyatakan: Pasal 171: (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden; (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan; (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden; Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, secara tegas Undang- Undang tidak melarang Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil walikota yang dipilih secara elected officials maupun Gubernur dan Wakil Gubernur yang diangkat dalam jabatannya melalui tata cara penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur DIY) dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan dalam Pasal 171 UU Pemilu tidak membeda- bedakan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang diangkat dalam jabatannya melalui tata cara penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur DIY) maupun Gubernur dan Wakil Gubernur yang diangkat dalam jabatannya melalui tata cara pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi lainnya), bahkan tampak jelas secara nyata melalui Pasal 171 UU Pemilu, pembentuk undang-undang telah menyiapkan perangkat peraturan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dicalonkan partai poltik maupun gabunagn partai poltik sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan adanya kewajiban meminta ijin kepada presiden. bahwa diberikan kesempatan yang sama kepada kepada daerah maupun wakil kepala daerah yang akan dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden menunjukkan tidak ada 60 perbedaan asal usul, baik yang berasal dari penetapan maupun pemilihan, sehingga timbul pertanyaan : atas alasan hukum apa dan berdasar peraturan perundang-undangan yang mana yang mana Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melarang Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui elected officials maupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan tidak dapat diajukan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, sehingga apabila di tarik garis lurus “Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki kontradiksi dengan Pasal 171 UU Pemilu”, artinya: dalam satu Undang- Undang terdapat contradictio in terminis antar pasal; Demikian juga dengan salah satu calon wakil presiden dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2024 yang berasal dari kepala daerah (Gibran Rakabuming Raka), juga menggunakan dasar hukum Undang-Undang ini untuk meminta izin kepada Presiden, dan surat permintaan izin kepada Presiden merupakan dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang disampaikan kepada KPU. Artinya: ketentuan Pasal 171 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yang mengatur kewajiban “Ijin dari Presiden” merupakan bagian dari dokumen persyaratan yang merupakan satu kesatuan hak dan kewajiban bagi calon presiden dan calon wakil presiden dari unsur kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga atas dasar ketentuan tersebut seharusnya wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secar elected officials maupun gubernur dan wakil gubernur melalui tata cara penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur DIY), memiliki hak konstitusional yang sama dengan gubernur, bupati dan walikota yang dipilih secara elected officials untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan Pasal 171 UU secara jelas memberikan hak konstitusioanal yang sama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang memperoleh jabatan melalui penetapan maupun pemilihan. Bahwa Pemohon menemukan sebanyak 7 (tujuh) kali penegasan dalam pertimbahan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- 61 XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, yang tidak mempertimbangkan penyelenggara negara yang pernah/sedang menduduki jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secara elected officials, maupun pernah/atau sedang menduduki jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur melalui tata cara penetapan (Gubernur dan Wakil Gubernur DIY), dan pertimbangan hukum Mahkamah terangkum sebagai berikut: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (1): Paragraf [3.13.3] halaman 37 dan 38: Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan umum (elected officials) adalah gubernur, bupati, dan walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota masuk ke dalam rumpun jabatan eksekutif, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masuk ke dalam rumpun jabatan legislatif. Meskipun sama-sama masuk dalam rumpun jabatan eksekutif, namun ternyata terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dengan gubernur, bupati, dan walikota PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (2): Paragraf [3.14.1] halaman 51: Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan elected officials dalam pemilu legislative (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (3): Paragraf [3.14.2] halaman 52: Pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan 62 pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun); PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (4): Paragraf [3.14.2] halaman 52 dan 53: Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (5): Paragraf [3.14.2] halaman 54: Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (6): Sub-Paragraf [3.14.2] halaman 54: …Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden….; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (7): Sub-Paragraf [3.14.2] halaman 54 dan 55: 63 ...Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat “appointed officials” semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun…; Memperhatikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, secara nyata melanggar hak asasi manusi dan hak konstitusional warga negara, sehingga legal policy yang demikian merupakan wujud ketidakadilan yang intorelable, dan dapat mengakibatkan dan menyebabkan kesempatan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah maupun Kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang menduduki jabatan melalui penetapan menjadi hilang, sehingga maka muncul pertanyaan: a. bagaimana dengan pejabat publik, penyelenggara negara dan/atau pejabat negara yang menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; b. bagaimana dengan pejabat publik, penyelenggara negara dan/atau pejabat negara yang menduduki jabatan Wakil Gubernur; c. bagaimana dengan pejabat publik, penyelenggara negara dan/atau pejabat negara yang menduduki jabatan Wakil Bupati; d. bagaimana dengan pejabat publik, penyelenggara negara dan/atau pejabat negara yang menduduki jabatan Wakil Walikota; Pemaknaan “Pemilihan Kepala Daerah” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana di maknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang seakan memberikan ‘legitimasi’ bahwa hanya “kepala daerah” yang dipilih secara elected officials yang layak untuk diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional “wakil kepala daerah” yang dipilih secara elected officials tidak perlu dipertimbangkan dan “kepala daerah dan wakil 64 kepala daerah” yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan juga tidak perlu dipertimbangkan; Bahwa untuk menunjukkan dalam proses memperoleh dan menduduki jabatan yang di pilih secara elected officials dalam penyelenggaraan “pemilihan kepala daerah” berikut contoh keputusan KPU terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota Tahun 2020, Keputusan dan produk hukum yang bersifat administratif, diantaranya: a. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/PL.02.7- Kpt/72/Prov/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020; b. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 06/PL.02.7- Kpt/17/Prov/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020; c. Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 8/PL.02.7-Kpt/3324/KPU- Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020; d. Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 6/PL.02.7- Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020; e. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 113/PL.03.2- Pu/3515/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020; f. Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 7/PL.02.7-Kpt/3372/KPU- Kot/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta Tahun 2020; 65 Bahwa dari Keputusan KPU jelas menunjukkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, merupakan jabatan yang diperoleh melalui tata cara elected officials termasuk pemilihan kepala daerah, bila kemudian jabatan wakil kepala daerah ‘disingkirkan’ dari pengalternatifan, atau penyepadanan atau pensejajaran dengan batas usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden, secara nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Uraian dan penjelasan diatas menjadi penting oleh karena sesuai arahan, saran dan pendapat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan pendahuluan (I) pada 19 Desember 2023 dalam perkara nomor 159/PUU- XXI/2023 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 telah dinyatakan selesai dan close dan permohonan harus disusun dengan argument yang kuat untuk menghindari ‘Obscure’, sehingga semua yang berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus ditumpukan dan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, sementara di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tidak ditemukan pertimbangan hukum maupun upaya penyepadanan (pengalternatifan) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY maupun pertimbangan hukum terhadap Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang di pilih secara elected official dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden; Pemohon berpendapat apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 merupakan putusan untuk menegaskan dan menguatkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka bagaimana dengan semua kerancuan hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, apakah juga ikut terkuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, lebih lanjut apabila kita analisa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 secara nyata mengesampingkan dan menyimpangi UU 13/2012 serta Pasal 171 ayat 1 66 sampai ayat 4 UU Pemilu. Di dalam UU Pemilu juga tidak mengatur “apabila wakil kepala daerah akan dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia diatas 40 (empat puluh) tahun”, artinya: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tersajikan tanpa mepertimbangkan kententuan UU 13/2012 serta Pasal 171 ayat 1 sampai ayat 4 UU Pemilu; Didasarkan dari penjelasan dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 14. Bahwa berdasar Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis; Merujuk norma “dipilih secara demokratis”, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Untuk melaksanakan pendelegasian UUD 1945 dalam pengisian jabatan gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, maka pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah menguatkan dan menegaskan untuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Khususnya untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemerintahan yang 67 bersifat istimewa dan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada pemerintahan daerah yang bersifat khusus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya dalam Putusan MK Nomor 42/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juni 2016, selengkapnya sebagai berikut: “Bahwa keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah menjadi pendapat mahkamah dalam putusan Nomor 37/PUU-XIV/2016 tertanggal 21 Juni 2016. Bahkan diperkuat dengan adanya rumusan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang mempertimbangkan cara yang tepat dalam pilkada termasuk di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana di maksud dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 [vide. Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005]. UU 13/12 telah menentukan penetapan oleh DPRD DIY sebagai cara pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang mengatur persyaratan pengisian calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertahta Sultan Hamengkunuwono dan adipati Paku Alam telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”; Untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan daerah provinsi, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 2 (dua) tata cara pengisian jabatan Gubernur, yaitu melalui: a. Penetapan (untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DIY) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, (Bukti P5) dan b. Pemilihan (untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi lainnya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, (Bukti P6); Demikian juga untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 2 (dua) tata cara pengisian pengisian jabatan Bupati dan Walikota, yaitu melalui: a. Pengangkatan (untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota di wilayah DKI Jakarta) 68 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, (Bukti P7) dan b. Pemilihan (untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten dan Kota lainnya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, (Bukti P8); Bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diuraikan diatas, juga selaras dengan Putusan MK Nomor 141/PUU- XXI/2023, namun di sisi lain Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 menjadi ambigu, bahwa penegasan tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang, artinya: secara tegas Mahkamah Konstutusi mengakui Kekhususan Provinsi DKI Jakarta, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya, namun di sisi lain mengesampingkan dan menyimpangi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pertimbangan yang dimaksud sebagai berikut: PUTUSAN 141/PUU-XXI/2023 Pertimbangan Hukum Mahkamah Sub-Paragraf [3.14.1.3] Halaman 49 Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang”. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi dan selanjutnya kabupaten/kota; Dalam tata kelola pemerintahan daerah provinsi yang bersifat istimewa, UUD 1945 memberikan landasan konstitusional kedudukan hukum Gubernur dan Wakil Gubernur yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui tata cara penetapan [vide. UU 13/2012] maupun melalui tata cara pemilihan untuk pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah provinsi [vide. UU 1/2015 jo UU 10/2016], pengakuan Negara diwujudkan dengan pengesahan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Presiden; 69 Demikian juga dengan pemerintahan daerah kabupaten dan kota di wilayah yang bersifat khusus, UUD 1945 mengakui secara mutlak kedudukan hukum Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui tata cara pengangkatan [vide UU 29/2007] maupun tata cara pemilihan, untuk pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah kabupaten dan kota [vide UU 1/2015 jo UU 10/2016], pengakuan Negara diwujudkan dengan pengesahan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota yang dilakukan oleh Gubernur; PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pasal 24 ayat 4 UU 13/2012, menyatakan: Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur; Pasal 24 ayat 5 UU 13/2012 menyatakan: Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pasal 160A ayat 1 UU 1/2015 jo UU 10/2016 jo UU 6/2020 menyatakan: Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU”. Pasal 160A ayat 4 UU 1/2015 jo UU 10/2016 jo UU 6/2020 menyatakan: Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan; Merujuk kepada uraian dan penjelasan di atas, maka pendelegasian UUD 1945 melalui UU 13/2012 dan UU 1/2015 jo UU 10/2016 jo UU 6/2020 secara tegas mengakui kedudukan hukum Gubernur dan Wakil Gubennur 70 yang menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui tata cara penetapan maupun melalui tata cara pemilihan; PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 19 ayat (2) UU 29/2007 meyatakan: Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan; Pasal 19 ayat (7) UU 29/2007 meyatakan: Wakil walikota/wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 160A ayat (2) UU 1/2015 jo UU 10/2016 jo UU 6/2020 menyatakan: Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Menteri melalui Gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota, Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi; Pasal 160 ayat (4) UU 1/2015 jo UU 10/2016 jo UU 6/2020 menyatakan: Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan”; Merujuk kepada uraian dan penjelasan di atas, maka pendelegasian UUD 1945 melalui UU 29/2007 dan UU 1/2015 jo UU 10/2016 jo UU 6/2020 secara tegas mengakui kedudukan hukum Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah melalui tata cara pengangkatan maupun melalui tata cara pemilihan; Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah di jelaskan, maka penempatan dan penggunaan frasa “atau pernah/sedang menduduki 71 jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang tidak mempertimbangkan tata kelola pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, sehingga terhadap norma “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/203; Bahwa Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi sangatlah paham dan mengetahui bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia di isi dengan tata cara yang berbeda-beda yang kesemuanya dilindungi oleh Konstitusi Dasar dan peraturan perundangundangan lainnya sebagai bentuk pengakuan dari Negara; Sehingga masing-masing warga negara yang pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara, kesemuanya memiliki derajat kesetaraan hak dan atau kewenangan konstitusional yang sama yang di akui dan lindungi oleh UUD 1945. Oleh karenanya penempatan dan penggunaan frasa “pemilihan kepala daerah” jelas bertentangan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, hal yang demikian terjadi oleh karena secara tegas UUD 1945 mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, sehingga dapat berpengaruh dalam tatanan demokrasi dan tatanan pemerintahan, dan dapat berpengaruh terhadap legitimasi tindakan dan/atau kebijakan yang timbul dan berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023. Dengan adanya kerancuan hukum yang demikian maka Pemohon sebagai pemilih dan 72 sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pada pemilihan umum 2024 dan pemilihan umum yang akan datang, memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak suara yang dimiliki dengan melakukan pengujian undang-undang yang dimohonkan ini, bahwa ihtiyar konstitusi yang dilakukan oleh Pemohon demi menempatkan kembali tata cara dan ketentuan syarat calon presiden dan wakil presiden berdasarkan konstitusi tertulis, dan upaya pengajuan permohonan yang demikian untuk menghindari adanya kerugian konstitusional sepanjang kententuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” tetap diberlakukan; Dari uraian dan alasan hukum yang telah di jelaskan, demi menjaga tertib bernegara, dan tertib dalam pemerintahan, dan perberlakuan ketentuan yang demikain jelas akan merugian pemohon sebagai pemilih yang memiliki hak konstitusional untuk memilih. Oleh karenanya maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 15. Bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS Merujuk pada ketentuan UUD 1945, Kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diakui secara konstitusional oleh Negara. Sebagai pelaksanaan pendelegasian Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 maka lembaga pembentuk Undang-Undang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 73 Pasal 1 angka 6 UU 29/2007 menyatakan: Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 10 UU 29/2007 menyatakan: Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Pasal 19 ayat (2) UU 29/2007 meyatakan: Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Pasal 19 ayat (7) UU 29/2007 meyatakan: Wakil walikota/wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT ISTIMEWA Merujuk pada ketentuan UUD 1945 tersebut diatas, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diakui secara konstitusional oleh Negara. Sebagai pelaksanaan pendelegasian Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 maka lembaga pembentuk Undang-Undang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Pasal 1 angka 1 UU 13/2012 menyatakan: Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 9 UU 13/2012 menyatakan: Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. Pasal 24 ayat 4 UU 13/2012, menyatakan: Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono 74 yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur. Pasal 24 ayat 5 UU 13/2012 menyatakan: Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri. Bahwa berkenaan dengan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa dengan adanya pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang berbunyi: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang mengikat sejak diucapkan untuk seluruh elemen warga negara, baik yang pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara maupun warga negara secara umum, maka: a. bagaimana dengan hak konstitusional Gubernur atau Wakil Gubernur DIY yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila akan dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, hal ini perlu kejelasan oleh karena dalam menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur tata cara yang digunakan adalah melalui sistem penetapan dan tidak melalui sistem pemilihan kepala daerah; b. bagaimana dengan hak konstitusional Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan wakil Bupati di wilayah DKI Jakarta yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila akan dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hal ini perlu kejelasan oleh karena dalam menduduki jabatan Walikota dan Bupati tata cara yang digunakan adalah melalui sistem pengangkatan dan tidak melalui sistem pemilihan kepala daerah; (pengangkatan Bupati dan Walikota di Provinsi DKI Jakarta oleh Gubenur atas pertimbangan dari DPRD); Penempatan dan penggunaan frasa: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana 75 dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, tidak mencermintakan norma-norma hukum yang terkandung dalam isi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan nyata-nyata memiliki dasar konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945; bahwa kedudukan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa diperkuat dan ditegaskan oleh mahkamah Konstitusi melalaui Putusan MK Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, sebagai berikut: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Paragraf [3.10] Halaman 74 Bahwa keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah menjadi pendapat mahkamah dalam putusan Nomor 37/PUU-XIV/2016 tertanggal 21 Juni 2016. Bahkan diperkuat dengan adanya rumusan “dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang mempertimbangkan cara yang tepat dalam pilkada termasuk di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana di maksud dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 [vide. Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005]. UU 13/12 telah menentukan penetapan oleh DPRD DIY sebagai cara pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang mengatur persyaratan pengisian calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertahta Sultan Hamengkunuwono dan adipati Paku Alam telah sesuai dengan pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 sudah mempertimbangkan dengan sangat jelas bahwa ‘pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sehingga penempatan dan penggunaan frasa: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 76 secara nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable dan sangat merugikan Gubernur dan wakil Gubernur DIY sebagai warga negara; Bahwa terhadap kekhususan DKI Jakarta dan keistimewaan DI Yogyakarta juga telah diperkuat dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agustus 2008, sebagai berikut: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Paragraf [3.18] Halaman 91 sampai 94 Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dengan saksama keterangan Pemohon beserta alat bukti, keterangan DPR dan Pemerintah, serta keterangan para ahli baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Pemerintah,Mahkamah berpendapat bahwa materi muatan Pasal 227 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 19 ayat (2), (3), (4), (6), (7), dan (8), serta Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 29/2007, yang dimohonkan pengujiannya pada dasarnya adalah menyangkut pengaturan yang meletakkan otonomi daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya pada tingkat provinsi. Hal tersebut didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa sebelum mempertimbangkan dan memberikan pendapat terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut; • Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 18 pada Bab VI. Pembagian daerah Indonesia dalam daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, yang memperhatikan asas demokrasi dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan atas Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, baik yang bersifat otonom, maupun yang merupakan daerah yang bersifat administrasi belaka. Keduanya akan diatur dengan undang-undang. Di samping itu, UUD 1945 mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa, berdasarkan hak asal usul daerah tersebut yang dahulunya merupakan zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen; • Dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi sejak kemerdekaan tampak bahwa perbedaan potensi dan kemampuan daerah, didukung oleh keragaman budaya dan wilayah yang memiliki kekhususan dan/atau keistimewaan tertentu, menyebabkan perbedaan peran dan kontribusinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga 77 memerlukan juga pengakuan tersendiri. Di samping itu, ada daerah-daerah tertentu yang mempunyai susunan asli yang diakui dan dihormati sebagai daerah yang bersifat istimewa karena asal-usulnya. Arah Perubahan Kedua dalam Bab VI, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B memperkuat dan memperjelas konsepsi otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) memuat aturan umum tentang susunan pembagian daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; • Dengan pertimbangan akan perbedaan potensi, kemampuan daerah serta kekhususan ekonomi, budaya, dan wilayah maupun adanya daerah-daerah yang memiliki asal-usul yang bersifat istimewa, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pasal 18B UUD 1945 memberi kemungkinan untuk melakukan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, telah dibentuk UU 32/2004. Susunan pemerintahan daerah yang ditentukan terdiri atas (a) Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 3 ayat (1) UU 32/2004]. Akan tetapi daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus, selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dengan undang-undang lain. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri dengan status sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom [Pasal 227 ayat (1) dan (2) UU 32/2004]. Dengan demikian Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, di samping tunduk pada UU 32/2004 sebagai ketentuan umum tentang Pemerintahan Daerah juga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 29/2007, yang mempunyai landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945; Bahwa di samping itu, Mahkamah penting juga menegaskan hubungan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, apakah hubungan antara norma pokok dan norma tambahan atau hubungan antara lex generalis dan lex specialis atau hubungan antara dua norma konstitusi yang setara. Alternatif pertama adalah Pasal 18 ayat (1) berisi norma pokok yang berlaku umum, sedangkan Pasal 18B ayat (1) berisi norma tambahan yang tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan norma pokok. Artinya, penerapan Pasal 18B 78 ayat (1) sebagaimana tercermin dalam UU 32/2004 dan UU 29/2007 tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi. Alternatif kedua adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dianggap merupakan lex specialis, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) tersebut dalam hal-hal tertentu dapat menyimpangi dan menyampingkan Pasal 18 ayat (1). Artinya, pengaturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta boleh berbeda dari otonomi daerah provinsi lain. Sedangkan alternatif ketiga adalah keduanya dianggap setara, dalam arti sama-sama berlaku secara mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam posisi yang dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 ayat (1) untuk provinsi lain yang tidak berstatus khusus atau istimewa. Dari ketiga alternatif hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 dengan norma konstitusi dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi. Pilihan terhadap alternatif ketiga ini, menurut Mahkamah, dipandang lebih tepat setidaknya karena dua hal. Pertama, dilihat dari perspektif original intent dalam pengertian ketika rumusan Pasal 18B UUD 1945 diperdebatkan dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekhususan yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) memang merujuk pada status Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai ibukota negara, sehingga dapat diberi status provinsi. Kedua, pemberian status provinsi oleh undang- undang kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebabkannya seolah-olah harus tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein seperti tercermin dalam alternatif kedua di atas, meskipun benar secara historis berdasarkan praktik pengertian daerah (gewest) di masa lalu, namun kekhususan yang terdapat dalam pasal tersebut dimaksudkan pula untuk menampung dinamika perkembangan kebutuhan di masa depan yang memerlukan penentuan status khusus bagi daerah-daerah tertentu. Lagi pula, kedudukan kedua pasal tersebut [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] dari perspektif teori Verfassungsbegriff Carl Schmitt, dalam makna absolut (absolute sense of the constitution, absoluut begriff der verfassung), undang-undang dasar merupakan suatu system tertutup (closed system of higher and ultimate norms), sehingga setiap pasal undang-undang dasar bersifat otonom sebagai norma-normarum (norm of norms) [vide Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928/Constitutional Theory, 2008:62]; 79 Bahwa terhadap kekhususan DKI Jakarta dan keistimewaan DI Yogyakarta juga diperkuat dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Ferbruari 2010, sebagai berikut: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Paragraf [3.18] Halaman 37 dan 38 Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap masalah pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pandangannya terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan UndangUndang”. Menurut Mahkamah, lahirnya Pasal 18B ayat (1) pada Perubahan Kedua Atas UUD 1945 Tahun 2000, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan adanya Daerah-daerah Khusus dan Istimewa yang diakui dan diatur dengan Undang-Undang tersendiri pada saat itu, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Di samping itu, karena semangat perubahan UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan Penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 maka norma-norma yang terkandung dalam penjelasan diakomodasi dalam pasal-pasal perubahan. Bagi para perumus perubahan UUD 1945, penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) memiliki makna penting bagi pengakuan konstitusional atas keragaman system pemerintahan asli yang ada di daerah- daerah di Indonesia, antara lain, desa di Jawa Dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Penjelasan UUD 1945 menyatakan, “Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut “Pengakuan adanya keragaman tersebut, mencakup system pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan UndangUndang. Di samping itu, pengakuan dan kekhususan juga diperlukan bagi daerahdaerah yang bersifat khusus karena keadaannya yang harus diperlakukan dan ditetapkan secara khusus, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Dengan demikian daerah istimewa atau daerah khusus, memiliki keistimewaan atau kekhususan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Makna “pengakuan” dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. Artinya menurut Mahkamah, bila dapat dibuktikan, dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan 80 sendiri yang tetap hidup dan ajeg, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, dapat saja suatu daerah khusus atau istimewa yang dibentuk berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, berbeda dengan daerah lain yang tunduk pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945, asal kekhususan dan keistimewaan tersebut berasal dari hak asal usul dan kenyataan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Paragraf [3.19] Halaman 38 dan 39 Menimbang bahwa menurut Mahkamah, walaupun UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, namun Mahkamah perlu memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan ini. Menurut Mahkamah, dari kenyataan pada saat perubahan UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta satu daerah khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, dalam kenyataan praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak ada konsistensi penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah Istimewa dan kapan ditetapkan sebagai daerah khusus. Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya”; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Paragraf [3.20] Halaman 39 Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari 81 daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan; Bahwa untuk selanjutnya penempatan dan penggunaan frasa: “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, terlihat sangat jelas memiliki kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agutus 2028, Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, yang pada pokoknya memberikan derajat kesetaraan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sama kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta yang diangkat melalui penetapan, sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 jelas bertentangan UUD 1945 dan melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; Bahwa untuk menjawab saran dan pertanyakan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan (I) Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 pada 19 Desember 2023 mengenai mengenai Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia dibawah 40 (empat puluh) Tahun, maka Pemohon akan menjelaskan sebagai berikut: 82 Bahwa Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di bentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menduduki jabatan Gubernur DIY pertama adalah Jenderal TNI (Tit) (Purn) Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912. Sehingga pada saat Beliau diangkat menjadi Gubernur DIY pertama berusia 38 (tiga puluh delapan) Tahun. Bahwa perlu dijelaskan pula sebelum memangku jabatan Gubernur DIY pertama, Beliau mengemban beberapa jabatan dalam Pemerintahan Republik Indonesia, diantaranya: a. Menteri Negara Republik Indonesia, pada Usia 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun, masa jabatan Tahun 1948-1950; b. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, pada Usia 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun, masa jabatan Tahun 1948-1950; c. Penandatangan Naskah Penyerahan Kedaulatan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dari Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949 berdasar Keputusan Konferensi Meja Bundar, pada usia 37 (tiga puluh tujuh) Tahun; d. Wakil Perdana Menteri Ke 5 Repblik Indonesia, pada Usia 38 (Tiga puluh delapan) Tahun, masa jabatan 1950-1951; Sehingga pemohononan berpendapat, apabila jabatan Beliau pada saat itu disepadankan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden saat ini untuk usia dibawah 40 (empat puluh) Tahun, maka menurut pemohon telah melebihi dan memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sebagai Gubernur untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum; Oleh karenanya, apabila bila Pemohon memiliki pandang tersendiri terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY dan Keistimewaan Yogyakarta, merupakan penghargaan sejarah dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan konstitusional di miliki oleh pemohon dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permohonan pengujian 83 undang-undang yang saat ini dimohonkan oleh pemohon semata-mata merupakan upaya menjunjung hukum dan pemerintahan, menghargai perjalanan sejarah dalam Pemerintahan Republik Indonesia, serta sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada segala warga negara Indonesia tanpa harus dilihat Pemohon berasal dari daerah mana apabila permohonan pengujian legal policy ini dikabulkan oleh Mahkamah, sehingga tujuan-tujuan dalam regenerasi kepemimpinan nasional tetap harus di perjuangkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pembatasan-pembatasan terhadap hak konstitsional warga negara dilakukan, hal tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945; Demikian juga terhadap hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, maka hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dapat diwakilkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tata cara memberikan ‘suara’ kepada warga negara yang salah satunya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun apabila diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum. Bahwa penerapan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” telah mencederai amanat UUD 1945, Pancasila dan rasa keadilan, dan dari alasan hukum di atas jelas terdapat kontradiksi dengan Putusan MK Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agutus 2028, Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016. Demikian juga terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Pemohon tidak menemukan adanya pertimbangan hukum terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalu tata cara penetapan berdasar sifat 84 kekhususan dan sifat keistimewaan suatu daerah. Bahwa hak suara merupakan wujud adanya kedaulatan rakyat untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa “suara” Pemohon (one man, one vote, one value) diantara jutaan “suara” rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden dan wakil presiden harus diberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai wujud nyata asas kemanfaatan hukum. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, merupakan Frasa yang bertentangan dengan UUD 1945, mengesampingkan UU 13/2012 dan UU 29/2007 serta menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; Dari uraian dan alasan hukum yang telah di jelaskan, khususnya pemaknaan norma materiil terhadap frasa “pemilihan kepada daerah” telah mengamputasi hak-hak konstitusional warga negara yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa sesuai amanat UUD 1945 dan menimbulkan potensi kerugian menurut penalaran yang wajar bagi warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Oleh karenanya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 16. Bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 85 Merujuk pada ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, tidak menegaskan keharusan bahwa untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, setiap warga negara diharuskan terlebih dahulu memiliki “pengalaman dan/atau berpengalaman”. Dalam pengisian jabatan publik melalui penyelenggaraan pemilihan umum, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara langsung artinya: Pemohon memiliki kesempatan yang sama untuk diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupan dan Kota, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Secara tidak langsung artinya : hak dan kewenangan pemohon dapat diwakilkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tata cara memberikan ‘suara’ sesuai prinsip one man, one vote, one value kepada warga negara dan/atau seseorang yang diajukan sebagai calon Presiden, dan calon Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupan dan Kota, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota; Bahwa ‘berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’ meliputi kesamaan hak bagi segala warga negara, termasuk Gubernur Yogyakarta, maupun Gubernur pada Provinsi lain apabila akan dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, sehingga munculnya norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meletakkan frasa “pemilihan kepala daerah” menjadi janggal dan ambigu. Dilihat dari sudut pandang tugas dan wewenang, Gubernur DIY maupun Gubernur Provinsi lain memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam hal menjadi wakil pemerintah pusat, yang demikian dapat di jelaskan sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 UU13/2012 menyatakan: Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah; Pasal 12 UU 13/2012 menyatakan: 86 (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah; (2) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden; (3) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah; Pasal 91 ayat 1 UU 23/2014 menyatakan: Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; Pasal 91 ayat 6 UU 23/2014 menyatakan: Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; Dalam tugas dan wewenang menjadi wakil pemerintah, Gubernur DIY maupun Gubernur provinsi lainnya tidak memiliki perbedaan, bahkan Pasal 12 ayat 3 UU 13/2012 menunjukkan keterkaitan langsung dengan UU 23/2014. apabila kemudian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya menilai pengalternatifal atau penyepadanan atau pensejajaran jabatan yang dipilih melalui elected official termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, jelas melanggar normalitas dan menimbulkan ketidak adilan yang intorelable; dan dapat merusak tananan pemerintahan yang selama ini telah berjalan; Bahwa terhadap norma materiil dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap penentuan usia bersyarat yang berbasis pada “keharusan” terdapatnya syarat tingkat kemampuan dan pengalaman tertentu (ability and experiences) pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui elected officials termasuk 87 pemilihan kepala daerah menyebabkan adanya contradictio in terminis. Kontradiksi hukum atas pemberlakuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap ketentuan hukum itu sendiri, dan menyebabkan kepastian hukum menjadi kabur oleh karena menimbulkan persepsi hukum “melarang sekaligus membolehkan” warga negara yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Ketidakpastian hukum yang demikian akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan, apalagi ‘norma batasan usia’ dan ‘norma pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara’ tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat; Ketidakpastian hukum “melarang sekaligus membolehkan” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tercermin dengan jelas pada ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; menyebabkan bertolak belakangnya satu kententuan dalam satu aturan: TERHADAP PEJABAT NEGARA a. Melarang Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan menduduki jabatan melalui penetapan; (Gubernur DIY); b. Membolehkan Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan di pilih melalui pemilihan kepala daerah; (Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia); TERHADAP PEJABAT NEGARA 88 YANG MEMPEROLEH DAN MENDUDUKI JABATAN DIPILIH SECARA ELECTED OFFICIAL a. Melarang Wakil Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) yang menduduki jabatan dipilih melalui elected officials diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia); b. Membolehkan Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) yang menduduki jabatan dipilih melalui elected officials diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; (Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia); TERHADAP PEJABAT DAERAH DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMPEROLEH DAN MENDUDUKI JABATAN DIPILIH SECARA ELECTED OFFICIAL a. Melarang Anggota DPRD yang berusia dibawah 40 (empat puluh) yang menduduki jabatan dipilih melalui elected officials diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota di seluruh Indonesia); b. Membolehkan Anggota DPR dan Anggota DPD Kepala yang berusia dibawah 40 (empat puluh) yang menduduki jabatan dipilih melalui elected officials diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; (Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia); TERHADAP WARGA NEGARA a. Melarang warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; b. Membolehkan warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 89 Selanjutnya berkenaan dengan Pemberlakuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023, maka Pemohon akan menguraikan pendapat sebagai berikut: a. Terhadap Pejabat Negara Memperoleh jabatan melalui penetapan Dalam pendapat ini Pemohon memfokuskan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang diangkat dalam jabatnnya melalui penetapan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY), yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 November 2023; Bahwa terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dikesampingkan dan disimpangi berdasarkan sifat kekhususan dan sifat keistimewaan suatu daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945, termasuk tata cara pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga penempatan dan penggunaan frasa “pemilihan kepala daerah” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, secara ekspesiss verbis menjadi batasan terhadap partisipasi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum; Merujuk Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober, dan 90 dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023 maka tampak jelas bahwa kedudukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan, tidak lagi memiliki kesempatan yang sama dengan kepala daerah yang dipilih secara elected official apabila akan dicalonkan oleh partai poltik atau gabungan partai poltik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, artinya: kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui sistem penetapan tidak memiliki derajad kesetaraan yang sama dalam hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan kepala daerah yang dipilih secara elected official pada saat akan di calonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilihan umum, sehingga Putusan MK yang demikian telah mencederai nilai-nilai konstitusi UUD 1945, Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar normalitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; b. Terhadap Pejabat Negara Memperoleh jabatan melalui Pemilihan Kepala daerah Dalam pendapat ini Pemohon memfokuskan kepada jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah, yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 adalah Putusan yang berkenaan dengan penguatan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum, Pemohon berpendapat masih sangat relevan apabila jabatan wakil kepala daerah 91 menjadi salah satu bagian yang seharusnya dipertimbangkan, dialternatifkan atau disepadankan atau disejajarkan. Hal yang demikian di kemukakan oleh karena setidaknya jabatan wakil kepala daerah memiliki kesamaan karakteristik dengan jabatan wakil presiden, baik dalam tata cara memperoleh jabatan melalui elected officials maupun fungsi, tugas dan wewenang dalam pemerintahan serta menjadi bagian dari jabatan poko, penting dan strategis dalam dalam suatu negara demokrasi yang konstitusional. Bahwa berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam pemerintahan, salah satunya adalah kesiapan melaksanakan tugas sehari-hari dan menggantikan jabatan kepala daerah untuk wakil kepala daerah sesuai dengan undang-undang dan menggantikan jabatan presiden untuk wakil presiden sesuai dengan UUD 1945. Bahwa terhadap alasan hukum yang demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dinyatakan: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Sub-Paragraf [3.14.1.3] Halaman 48 Secara konstitusional, kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Beberapa hal yang menjadi kekuasaan Presiden, yakni: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945); Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945); Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945); Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 ayat (1) UUD 1945]; Presiden memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Pasal 15 UUD 1945); Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan (Pasal 16 UUD 1945); Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 UUD 1945). Berkenaan dengan kewenangan di atas, dalam menjalankan tugas sebagai presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, jabatan wakil presiden pun menjadi jabatan pokok, penting, dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional yang menganut sistem presidensial. Mengingat sebegitu pokok, penting, dan strategisnya 92 jabatan presiden dan wakil presiden, maka syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden harus lah benar-benar sesuai dengan bobot jabatannya”; Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang demikian, maka masih sangat relevan apabila jabatan wakil kepala daerah juga dapat dikategorikan merupakan jabatan pokok, penting dan strategis dalam suatu daerah yang dapat disepandankan atau dialternatifkan atau di sejajarkan dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, dan memiliki landasan hukum yang kuat, berkaitan dengan hal tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya; Pasal 88 UU 23/2014 jo UU 9/2015 menyatakan: (1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur; (2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota; Merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang demikian, maka dalam keadaan tertentu wakil kepala memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sama manakala konstitusi mengharuskan melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah maupun menggantikan jabatan kepala daerah. Sehingga masih sangat relevan apabila wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota) berusia di bawah 40 tahun berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan merupakan jabatan yang diperoleh melalui pemiliham umum termasuk pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people), sehingga jabatan wakil kepala daerah yang demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan 93 dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum; Bahwa terhadap partisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum, peraturan perundang-undangan juga telah memberikan ruang dan kesempatan kepada wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota), didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction), sehingga wakil kepala daerah memiliki kesempatan serta hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sama dengan kepala daerah untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum salah satunya apabila diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Bahwa apabila wakil kepala daerah diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden maka berkaitan dengan ijin kepada Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu memiliki tata cara yang sama, yaitu permintaan ijin kepada Presiden diatur dalam Pasal 171 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Pemilu: Pasal 171 UU Pemilu menyatakan: 1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden; 2. Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3. Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan; 4. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden; 94 Merujuk pada peraturan perundang-undangan diatas, maka tampak jelas pembentuk undang-undang telah memberikan penilaian atau rumusan bahwa kedudukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden diatur dalam ketentuan hukum yang sama dan tata cara yang sama, artinya: kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki derajad kesetaraan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sama pada saat akan di calonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada pemilihan umum, tanpa ada pembatasan maupun perbedaan; Pasal 171 UU Pemilu tidak mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah berumur berapa yang dapat minta ijin kepala presiden, namun pada intinya pembentuk undang-undang telah memberikan penilaian dan merumuskan bahwa kedudukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki derajad kesetaraan hak konstitusional yang sama ‘dalam pencalonan’ pada pemilihan presiden dan wakil presiden, apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 mengembalikan semua pengaternatifan atau penyepadanan atau pensejajaran Jabatan yang di pilih melalui ‘pemilihan kepala daerah’ dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden kepada pembentuk undang-undang, sesungguhnya Pasal 171 UU Pemilu telah menjawab penyepadanan tersebut, yang menimbulkan problematik hukum adalah penempatan frasa “pemilhan kepala daerah” pada akhirnya juga merombak Pasal 171 UU Pemilu, belum lagi harus ada penyesuaian dengan UU 13/2012; PUTUSAN 141/PUU-XXI/2023 Pertimbangan Hukum Mahkamah Sub-Paragraf [3.14.1.3] Halaman 48 dan 49 Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Misalnya, pembentuk undang- undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai 95 alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Mencermati pertimbangan diatas, pengalternatifan dan penyepadanan jabatan ‘gubernur’ pun secara langsung akan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (1) sampai ayat (4) UU Pemilu, oleh karena secara jelas Pasal 171 ayat (1) sampai ayat (4) UU Pemilu: gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota semuanya diberikan hak konstitusional yang sama apabila akan dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden; Dari uraian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan pemaknaan baru menimbulkan kontradiksi hukum dengan Pasal 171 ayat (1) sampai ayat (4) UU Pemilu. Artinya: Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan pemaknaan baru yang hanya memperbolehkan ‘kepala daerah’ di calonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada pemilihan umum, sementara Pasal 171 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengijinkan ‘kepala daerah dan wakil kepala daerah’ di calonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada pemilihan umum. ketidakpastian hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Demikian juga apabila di telisik lebih jauh dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota, ‘pasangan calon’ merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi partai politik maupun gabungan partai pada saat mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon pada pemilihan di tingkatan masing-masing, hal yang demikian dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebel um pelaksanaan pemilihan umum; Pasal 42 UU 10/2016 menyatakan: 96 (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan; (2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan; Demikian juga pada daerah yang bersifat istimewa, memiliki tata cara tersendiri dalam pengajuan ‘pasangan calon’ gubernur dan wakil gubernur yang di atur oleh undang-undang, ketentuan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 19 ayat 2 UU13/2012 menyatakan: Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima; Merujuk kepada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 19 ayat (2) UU 13/2012 membuktikan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden, jabatan gubernur dan wakil gubernur, jabatan bupati dan wakil bupati serta jabatan walikota dan wakil walikota kesemuanya merupakan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah secara ‘berpasangan’ dalam wujud ‘pasangan calon’, demikian juga pada daerah yang bersifat istimewa penetapan gubernur dan wakil gubernur secara ‘berpasangan’ dalam wujud ‘pasangan calon’. Sehingga apabila kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY maupun Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang dipilih secara melalui pemilihan umum (eledted officials) termasuk pemilihan kepala daerah tidak dialternatifkan atau disepadankan atau disejajarkan dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, jelas menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Selanjutnya apabila Mahkamah hanya mempertimbangkan Kepala daerah yang dipilih secara electeted officials yang dianggap meiliki kelayakan untuk diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, seharusnya 97 mahkamah juga mengemukaan alasan-alasan hukum dan parameter digunakan untuk menilai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta wakil kepala daerah yang dipilih secara eledted officials tidak memiliki kelayakan untuk diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Artinya : Pasangan calon adalah satu kesatuan dalam pemilihan sesuai pada tingkatannya, apabila kemudian Mahkamah memberikan penilaian tersendiri kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta wakil kepala daerah yang dipilih secara elected officials tidak memiliki kelayakan untuk di sepadankan tentu Mahkamah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas demi memberikan rasa adil bagi seluruh warga negara yang dapat disampaikan kepada masyarakat, sehingga dari uraian ini tampak jelas bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang problematik, mencederai UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; c. Terhadap Pejabat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan daerah Memperoleh jabatan melalui pemilihan umum (elected official). Bahwa Dalam pendapat ini Pemohon memfokuskan kepada Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) yang dipilih melalui pemilihan umum (elected Official) namun ditempatkan pada kedudukan salah pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang diperkuat dan dipertegas dengan Putusan MK Nomor 141/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 November 2023, sehingga kedudukan Anggota DPRD tidak memiliki kepastian hukum untuk dapat di calonkan sebagai calon Presiden dan calon wakil presiden; Bahwa Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official) merupakan Pejabat daerah dan Penyelenggara pemerintahan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Pasal 350 menyatakan: (1) Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; Pasal 400 menyatakan: (1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 1 angka 4 menyatakan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 95 ayat (2) menyatakan: Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah provinsi; Pasal 149 ayat (2) menyatakan: Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota; Dengan menempatkan Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) yang dipilih melalui pemilihan umum (elected Official) dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara dan Penyelenggara negara berdasar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka konsekwensi yuridis akibat penempatan tersebut kedudukan Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) tidak memiliki kepastian hukum untuk dapat di calonkan sebagai calon Presiden dan calon wakil presiden, pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH 99 Paragraf [3.14.2] Halaman 52 dan 53: Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH Paragraf [3.14.2] Halaman 54: Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun; PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH (3) Sub-Paragraf [3.14.2] Halaman 54: Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]” Dengan uraian dan penjelasan diatas, Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official) ditempatkan pada kedudukan salah pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 sebagai pejabat negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan jelas merugikan hak 100 konstitusional Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) dan menggambarkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 dirumuskan secara tidak cermat, tidak teliti, tidak hati-hati dan kontradiksi terhadap peraturan perundang-undang; sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; d. Terhadap Warga Negara Bahwa terhadap warga negara secara umum, maka untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden maka ‘pintu masuk’ yang tersedia adalah berusia 40 (empat puluh) tahun atau lebih, kecuali pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa selain itu pilihan lain yang tersedia adalah dapat diwakilkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hak dan atau kewenangan konstitsionalnya dengan tata cara memberikan ‘hak suara’ kepada warga negara dan/atau seseorang yang pernah/sedang menduduki jabatan di pilih secara elected official untuk dapat diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden; Bahwa dari uraian di atas terhadap hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai warga negara, maka hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dalam pemerintahan yang dapat diwakilkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tata cara memberikan ‘suara’ kepada warga negara dan/atau seseorang yang pernah/sedang menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan, dan/atau wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang terbukti secara sah dan konstitusional memperoleh dan menduduki jabatannya di pilih secara elected official dapat diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pada akhirnya harus di batasi dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 101 Nomor 90/PUU-XXI/20123 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023; Bahwa terhadap Wakil Gubernur yang memiliki kesempatan dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon waki calon wakil presiden salah satunya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H Emil Elistianto Dardak, B. Bus. MSc, lahir Jakarta 20 Mei 1984. Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024. (Usia 39 Tahun). Hal ini di kemukakan apabila dilakukan penyepadanan atau pengalternatifan batas usia calon presiden atau calon presiden dengan jabatan wakil kepala daerah, maka seharusnya wakil kepala daerah juga memiliki hak konstitusional yang sederajad dengan kepala daerah oleh karena sama-sama dipilih melalui tata cara elected officials; (Misal. Sandiaga Salahuddin Uno, calon wakil presiden 2019 dari unsur wakil kepala daerah). Bahwa pengajuan permohonan ini tidak serta merta harus dihubungkan dengan pemilihan umum 2024, namun juga harus dipertimbangkan untuk pemilihan umum 2029 dan pemilihan umum selanjutnya; sehingga hak-hak fundamental segala warga negara tetap terjaga selamanya, sehingga dari uraian ini dapat di simpulkan bahwa pembatasan terjadi akibat diberlakukannya norma pasal 169 huruf (q) UU sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar rasionalitas, normalitas dan menimbulkan ketidakpastian yang intorelable; Dari alasan hukum yang telah di jelaskan, maka “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” baik secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya harus tunduk dan patuh dengan ketentuan pasal 169 huruf (q) UU sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, dengan adanya ketidakpastian hukum yang demikian, maka Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan berdasarkan sila ke 4 Pacasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan” maka Pemohon dapat mewakilkan dan/atau memberikan sementara dalam kurun waktu 102 5 (lima) tahun dengan tata cara memberikan ‘suara’ kepada warga negara dan/atau seseorang yang diajukan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum 2024 maupun pemilihan umum berikutnya merasa dirugikan; Bahwa hak suara merupakan wujud adanya kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga “suara” Pemohon diantara jutaan “suara” rakyat Indonesia dalam pemilihan calon presiden dan calon presiden harus diberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai wujud nyata asas kemanfaatan hukum, oleh karena hak dan atau kewenangan Pemohon juga di berikan perlindungan oleh UUD 1945. Bahwa sebab dan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipastikan berpengaruh terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum 2024 dan pemilihan umum berikutnya, dan akan berpengaruh terhadap hak konstitusional warga negara. Sehingga sepanjang ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tetap diberlakukan, maka sepanjang itu pula Pemohon sebagai warga negara akan dirugikan; Dari uraian dan alasan hukum yang telah di jelaskan, terdapat problematik hukum, tidak adanya kepastian hukum, dan kerancuan hukum yang timbul berulang-ulang, oleh karenanya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan 103 dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 17. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; Pemberlakuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; merupakan bentuk diskriminatif dengan menempatkan “Hak khusus dan Hak istimewa” sepanjang yang bersangkutan adalah pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara yang di pilih melalui pemilihan umum termasuk (elected official) pemilihan kepala daerah, sebagai syarat mutlak untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden; Terhadap norma materiil dalam ketentuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 mengenai penentuan usia bersyarat yang berbasis pada “keharusan” terdapatnya syarat tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (ability and experiences) sebagai penyelenggara negara menyebabkan adanya contradictio in terminis. Kontradiksi hukum atas pemberlakuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap ketentuan hukum itu sendiri, dan menimbulkan persepsi hukum “melarang sekaligus membolehkan” warga negara yang pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara sepanjang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, dan tidak termasuk penyelenggara negara yang menduduki jabatan melalui 104 penetapan maupun pengangkatan dan yang menduduki jabatan sebagai wakil kepala daerah. Artinya ketentuan UU Pemilu Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 menyebakan: DISKRIMINASI TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA a. Melarang Kepala Daerah yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan menduduki jabatan melalui penetapan; (Gubernur DIY); b. Membolehkan Kepala Daerah yang berusia di bawah 40 (empat puluh) diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan di pilih melalui pemilihan kepala daerah; (Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia); DISKRIMINASI TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MEMPEROLEH DAN MENDUDUKI JABATAN DIPILIH SECARA ELECTED OFFICIAL a. Melarang Wakil Kepala Daerah yang berusia di bawah 40 (empat puluh) diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan menduduki jabatan dipilih melalui elected officials; (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia); b. Membolehkan Kepala Daerah diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan di pilih melalui elected officials termasuk pemilihan kepala daerah; (Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia); DISKRIMINASI TERHADAP PEJABAT DAERAH DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMPEROLEH DAN MENDUDUKI JABATAN DIPILIH SECARA ELECTED OFFICIAL a. Melarang Anggota DPRD yang berusia di bawah 40 (empat puluh) yang menduduki jabatan dipilih melalui elected officials diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden (Anggota DPRD Provinsi, 105 Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota di seluruh Indonesia); b. Membolehkan Anggota DPR dan Anggota DPD Kepala yang berusia di bawah 40 (empat puluh) yang menduduki jabatan dipilih melalui elected officials diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; (Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia); DISKRIMINASI TERHADAP WARGA NEGARA a. Melarang warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; b. Membolehkan warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang menyatakan: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, mengandung sifat diskriminatif yang berbasis pada terdapatnya syarat tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (ability and experiences) sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah, yang harus di penuhi secara mutlak untuk seseorang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari rumpun penyelenggara negara yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun. Berdasarkan ketentuan hukum tertulis maka dapat kita klasifikasi sebagai berikut: a. Memperoleh dan menduduki Jabatan melalui Pemilihan Umum: Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Jabatan Aggota DPR, Jabatan Anggota DPD, Jabatan Anggota DPRD Provinsi, Jabatan Anggota DPRD Kabupaten dan Jabatan Anggota DPRD Kota; b. Memperoleh dan menduduki Jabatan melalui Pemilihan Kepala daerah: 106 Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Jabatan Walikota dan Wakil Walikota; c. Memperoleh dan menduduki Jabatan melalui Penetapan: Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta; d. Memperoleh dan menduduki Jabatan melalui Pengangkatan: Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta jabatan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta; Apabila Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menentukan syarat calon presiden dan calon wakil presiden pernah/ atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum yaitu: Aggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota (masih ada poblematik hukum), Gubernur, Bupati dan walikota, maka bagaimana dengan hak asasi dan hak konstitusional Gubernur dan Wakil Wubernur DI Yogyakarta, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan legal policy yang secara nyata mengandung unsur diskriminatif, bertentangan dengan UUD 1945 melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; Dari uraian dan alasan hukum yang telah di jelaskan terdapat problematik hukum dan mengandung unsur bersifat diskriminatif, bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable, oleh karenanya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 terhadap frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 18. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam 107 sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang menyatakan: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, melanggar moralitas, normalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable berdasarkan alasan-alasan dan norma hukum sebagai berikut: a. Pelaksanaan pedelegasian UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah UU 7 tahun 2017 sebagaimana terakhir di ubah dengan UU 7/2023 dan UU 1/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6/2020; b. Pelaksanaan pedelegasian UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18B ayat (1) dalam pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang salah satu isinya mengatur pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 19. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selain memperjuangkan hak dan kewenangan konstiusional yang di berikan oleh UUD 1945 atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yang memiliki hak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum, juga dalam rangka menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Demikian juga melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 November 2023 yang mempertegas dan menguatkan kedudukan Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 dan adanya kontradiksi 108 dengan putusan MK lainnya yang sama-sama memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, maka sebagai warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum sesuai sumber-sumber tertulis yang ada dan berupaya untuk mengembalikan keputusan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 untuk menghindari kerugian konstitusional warga negara, oleh karenanya pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang menyatakan: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta melanggar moralitas, normalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable; 20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, untuk menjaga marwah demokrasi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilihan umum, Pemohonan hendak mengajukan permohonan sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang- undang”, melalui Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan ini untuk kiranya dapat dilakukan perubahan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023 yang menyatakan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”; 109 Bahwa maksud dan tujuan serta alasan hukum yang mendasari permohonan perubahan norma materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, artinya: mempertahankan ketentuan norma materiil yang saat ini telah menjadi syarat pencalonan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum; b. Atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah artinya: Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang dipilih secara elected officials maupun kepada warga negara yang melaksanakan fungsi jabatannya berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, untuk disepadankan atau dialternatifkan atau disejajarkan dengan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden; 21. Bahwa untuk mewujudkan alternatif hukum yang konstitusional sebagaimana alasan hukum yang telah dikemukakan dalam permohonan ini, dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (Supremacy of the Constitution) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (Constitutional Democratic State) maka untuk menjaga nilai-nilai konstitusi yang hidup dan dihidupkan oleh masyarakat, salah satu sarana hukum yang tersedia untuk melakukan Constitutional review adalah melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang saat ini dimohokan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Bahwa berkenaan dengan permohonan ini, Pemohon memiliki keyakinan telah tepat dan cukup beralasan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karena pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, walaupun terdapat kemungkinan norma Pasal 169 110 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dinilai dan dirumuskan kembali oleh pembentuk undang-undang dalam legislatitive review, namun terhadap frasa, ayat, pasal atau bagian dari undang-undang yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 serta melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable dapat dilakukan pengujian undang-undang dimaksud kepada mahkamah Konstitusi; 22. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan serta bukti-bukti yang melengkapi permohonan ini, maka Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian diperkuat dan dipertegas kedudukannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi K Nomor 141/PUU- XXI/2023, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan prinsip- prinsip kedaulatan ditangan rakyat, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi segala warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Sila ke 5 Pancasila, oleh karena: a. Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: - Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Mengesampingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; - Mengesampingkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Mengesampinkan dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir 111 diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; - Mengesampingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 171 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023: - Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; untuk kualifikasi pejabat negara; - Bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; untuk kualifikasi pejabat negara; - Bertentangan dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; untuk kualifikasi pejabat negara; - Bertentangan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; untuk kualifikasi pejabat negara; - Bertentangan ketentuan Pasal 350 ayat (1) dan Pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; untuk kualifikasi pejabat negara; - Kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agustus 2008, terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; - Kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 112 umum pada 28 Februari 2010; terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; - Kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVI/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; - Kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Oktober 2022, terhadap kualifikasi pejabat negara; - Kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Oktober 2023, terhadap kualifikasi pejabat negara; IV. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah dikemukakan, Pemohon dengan ini memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”; 113 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstritusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliantoro; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 16 Oktober 2023; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 114 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 115 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 116 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan sebagai berikut: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dengan kualifikasi tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat Pemohon tidak dapat memilih dan memberikan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun apabila dicalonkan atau mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Menurut Pemohon hal ini karena pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah bukan dengan tata cara pemilihan (election), sehingga norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi pembatas dan larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun apabila dicalonkan 117 atau mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum; 4. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat Pemohon tidak dapat memilih atau memberikan suara untuk Wakil Kepala Daerah yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memperoleh jabatannya dipilih melalui elected officials yaitu wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota, apabila dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Hal demikian terjadi oleh karena jabatan wakil kepala daerah yang dipilih secara elected officials tidak termasuk jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan atau disejajarkan dengan batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga dengan penghilangan dan pembatasan hak konstitusional; 5. Bahwa menurut Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memberikan kepastian hukum dan akan menimbulkan problematika hukum karena adanya penyepadanan (pengalternatifan) batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (elected officials), tidak mempertimbangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan maupun wakil kepala daerah yang dipilih melalui elected officials. 6. Bahwa menurut Pemohon kerugian yang dialaminya bersifat khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, oleh karena pemerintahan Provinsi DIY akan terus berjalan, dan regenerasi kepemimpinan dapat dipastikan akan terjadi, sehingga sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diberlakukan sepanjang itu pula Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional tidak dapat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah DIY dalam pemilihan umum apabila akan diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, karena pemberlakuan Pasal 169 huruf 118 q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum 2024, namun juga untuk pemilihan umum 2029 dan pemilihan berikutnya; 7. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2016, menunjukkan bahwa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan rumpun jabatan yang ditunjuk (appointed officials) akan tetapi jabatan yang telah sesuai dengan rumusan ‘dipilih secara demokratis’ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berdasar sifat keistimewaan yang telah dibenarkan dan diberikan landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemohon sudah selayaknya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki derajat kesetaraan yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lainnya, sehingga dengan adanya pembatasan dan penghilangan hak konstitusional melalui Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, in casu sebagai pemilih dalam pemilu, dalam kualifikasi sebagai pemilih tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 119 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “pemilihan kepala daerah” dalam pemaknaan yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun apabila akan diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Hal demikian dapat terjadi karena pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui tata cara ‘penetapan’ sesuai mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13/2012) yang merupakan pendelegasian Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dan tidak lakukan melalui tata cara “pemilihan kepala daerah”, sehingga pembatasan demikian bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerableI; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kemudian dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya memberikan jalan bagi pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, menurut Pemohon, revisi atau penyesuaian yang akan dilakukan tetap tidak akan mengakomodir Jabatan 120 Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, karena kriteria pengalternatifan atau penyepadanan atau pensejajaran adalah jabatan yang pernah atau sedang diduduki berasal dari hasil pemilihan umum (elected officials); 3. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mempertimbangkan tata kelola pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa; 4. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, memiliki kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 Agutus 2028, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Juli 2016, yang pada pokoknya memberikan derajat kesetaraan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sama kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang diangkat melalui penetapan. Sehingga, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan UUD 1945 dan melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diperkuat dan pertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 secara jelas dan nyata membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secara elected officials yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun apabila diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Hal ini karena jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota tidak termasuk jabatan 121 yang disepadankan atau dialternatifkan atau disejajarkan dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Pemohon hal yang demikian terjadi karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tidak mempertimbangkan jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota yang dipilih secara elected officials. Pembatasan demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable; 6. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 menimbulkan kerancuan hukum baru, dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, karena dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 disebutkan bahwa “…agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden…”. Padahal menurut Pemohon tidak semua oejabat yang “pernah/atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemiliham umum” menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara. Seperti Anggota DPRD (Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) walaupun dipilih melalui pemilihan umum (elected official), namun menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Anggota DPRD bukanlah pejabat negara dan bukan penyelenggara negara. 7. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dipertegas dengan Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, secara eksplisit melarang: a. gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta; b. wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota; 122 c. anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD kota yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berlaku mulai pada Pemilihan Umum 2024, Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya. 8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan dan kontradiksi mengkualifikasikan ”pejabat negara” antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara tegas menyatakan bahwa Anggota DPRD (Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota) adalah ‘pejabat negara’. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 mendasarkan pejabat negara dari Pasal 122 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak menyebutkan Anggota DPRD sebagai pejabat negara. Sedangkan UU 23/2014 menyebutkan bahwa Anggota DPRD merupakan pejabat daerah bukan merupakan pejabat negara. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sudah tidak berlaku; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. 123 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2024 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dimohonkan kembali pengujiannya atau tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait ihwal tersebut, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah 124 Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun norma a quo sebelumnya pernah diuji dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXI/2023 yang keempatnya diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, untuk menilai permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau tidak, Mahkamah perlu menyandingkan permohonan a quo dengan Permohonan Nomor 141/PUU- XXI/2023, Permohonan Nomor 147/PUU-XXI/2023, Permohonan Nomor 148/PUU- XXI/2023, dan Permohonan Nomor 150/PUU-XXI/2023; Setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Permohonan Nomor 147/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Permohonan Nomor 148/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Permohonan Nomor 150/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 UUD 1945. Sehingga terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan terdahulu sebelum permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang belum pernah digunakan dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional, permohonan nomor 141/PUU-XXI/2023 memiliki alasan konstitusional yaitu proses pengambilan keputusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi dari luar serta tidak sesuai dengan 125 norma Pasal 45 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU MK, serta norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menciptakan ketidakpastian. Alasan konstitusional dalam permohonan Nomor 147/PUU-XXI/2023 adalah karena norma baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya batasan usia 40 (empat puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan alasan konstitusional dalam permohonan Nomor 148/PUU-XXI/2023 adalah ketidakjelasan makna pemilihan umum kepala daerah apakah pemilihan umum kepala daerah provinsi ataukah pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota. Untuk alasan konstitusional dalam permohonan Nomor 150/PUU-XXI/2023 adalah adanya cacat prosedural dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023. Berbeda dengan permohonan terdahulu, Permohonan a quo memiliki alasan konstitusional yang berbeda karena norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimaknai dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengakomodir Gubernur DIY yang tidak dipilih dalam pemilihan umum, tidak mengakomodir wakil gubernur, wakil walikota, dan wakil Bupati, serta tidak mengakomodir Anggota DPRD. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda tersebut maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable karena secara eksplisit melarang, atau tidak mengakomodir, yaitu: pertama, gubernur dan wakil gubernur DIY; kedua, wakil gubernur, wakil bupati dan 126 wakil walikota; dan ketiga, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD kota yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berlaku mulai pada Pemilihan Umum 2024, Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] dan dikelompokkan menjadi tiga kategori pada Paragraf [3.12] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa pada dasarnya Mahkamah telah mempertimbangkan sebelumnya hal-hal sebagaimana dalil Pemohon a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Perihal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.1] pada intinya menyatakan terdapat 3 (tiga) isu pokok terkait dengan batas syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pertama, keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 (empat puluh) tahun. Kedua, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (public official) yang pernah/sedang dijabat seseorang. Ketiga, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official). Dari ketiga isu pokok di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil permohonan Pemohon yaitu tidak terakomodirnya gubernur dan wakil gubernur DIY, wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. [3.13.2] Bahwa terhadap ketiga isu di atas, berkenaan dengan wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, Mahkamah telah mempertimbangkan pada Sub-paragraf [3.14.1.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023, sebagai berikut: [3.14.1.2] Bahwa berkenaan dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (public official) atau penyelenggara negara yang pernah/sedang dijabat seseorang untuk dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Berkenaan dengan hal ini, setelah Mahkamah membaca berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian perihal “pejabat negara” atau “penyelenggara negara”. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 127 Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) memberikan pengertian Penyelenggara Negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 UU 40/2008). Sementara itu, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; Berdasarkan pengertian dan pengelompokan di atas, pejabat negara atau penyelenggara negara melingkupi pengertian yang begitu luas. Artinya, menerima posisi sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara disepadankan dengan batas usia 40 (empat puluh) tahun sebagai batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan untuk menyepadankan atau membuat alternatif syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, karena terlalu luasnya pengertian pejabat negara atau penyelenggara negara yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang- undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik (public official) atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk peraturan perundang-undangan dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dimaksud. Namun demikian, berkenaan dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur justru telah dinyatakan secara jelas pada Sub-paragraf [3.14.1.2]. Artinya, dalil Pemohon yang menyatakan jabatan “wakil kepala daerah” tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan “berusia paling 128 rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah cara memaknai putusan yang tidak komprehensif. Dalam hal ini, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota tidak diikuti dengan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, namun secara yuridis sejumlah undang- undang telah memaknai jabatan kepala daerah tersebut termaktub di dalamnya jabatan wakil kepala daerah. Bahkan, karena wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota) sebagai jabatan yang termaktub jabatan di dalamnya kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 menyepadankan sekaligus batas usia minimal 40 (empat puluh) dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai elected official. Selanjutnya, berkenaan dengan masalah anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dipahami Pemohon dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dapat dikatakan sebagai cara memahami putusan yang tidak komprehensif. Dengan menggunakan pemahaman yang komprehensif, frasa “jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut melingkupi semua pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penyepadanan usia minimal 40 (empat puluh) tahun dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official) adalah semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan umum anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan, ihwal penekanan dengan frasa “termasuk pemilihan kepala daerah” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 a quo seharusnya dipahami pula sebagai cara Mahkamah memberikan penegasan bahwa frasa “pemilihan umum” tersebut termasuk pemilihan kepala daerah. Penegasan demikian menjadi penting karena sebagian kalangan masih memahami rezim pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, semua orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 129 jabatan yang disepadankan dengan usia 40 tahun, termasuk jabatan wakil kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. [3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terakomodirnya gubernur dan wakil gubernur DIY dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu Mahkamah tegaskan ihwal putusan a quo harus dimaknai sebagai tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan merujuk pertimbangan hukum sub-sub-Paragraf [3.14.1.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023, sebagaimana telah dikutip dalam Sub-paragraf [3.13.2] di atas, sekalipun gubernur dan wakil gubernur DIY tidak termasuk pada kategori pejabat yang dipilih (elected official), hal demikian jika dikaitkan dengan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jabatan gubernur DIY adalah jabatan yang masuk dalam rumpun sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, oleh karena status DIY adalah daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka status gubernur dan wakil gubernur DIY bisa ditentukan dan diselaraskan sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang secara substansi Mahkamah menyerahkan kepada Pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah perlu menegaskan, dalil Pemohon yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 secara eksplisit melarang atau tidak mengakomodir gubernur dan wakil gubernur DIY; wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota; dan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD kota yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah tidak dapat dibenarkan. Karena, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak melarang penyepadanan usia minimal 40 (empat puluh) tahun dimaksud. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah merasa perlu untuk menegaskan kembali, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon 130 wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya. [3.15] Menimbang bahwa selain dalil-dalil sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf [3.13] di atas, Pemohon juga mempertentangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpandangan, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan dalil yang mempertentangkan kedua putusan dimaksud. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 memberi penegasan beberapa hal berkenaan dengan batas usia dan alternatif untuk memenuhi syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga dalil-dalil Pemohon yang mempertentangkan kedua putusan Mahkamah tersebut bukanlah menjadi ranah pengujian konstitusionalitas yang dapat Pemohon ajukan kepada Mahkamah. Terlebih, andaipun benar terdapat pergeseran pendirian terhadap Putusan Mahkamah sebelumnya, quod non, hal tersebut dapat dibenarkan karena Mahkamah tidak dilarang bergeser dari pendirian sebelumnya sepanjang ada alasan-alasan baru yang lebih kuat dan fundamental. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempertentangkan kedua putusan a quo harus dikesampingkan; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat, syarat menjadi presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah secara demokratis, pengakuan pada pemerintahan daerah yang 131 bersifat khusus dan bersifat istimewa, jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, jaminan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak, jaminan kepastian hukum yang adil, jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 132 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Masyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat 133 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani