158/PUU-XXIII/2025

P PUTUSAN Nomor 158/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan : : Robby Sopyan, S.Pd., M.Pd., Gr. Guru Alamat : Dusun Langseb IV, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 161/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 September 2025 dengan Nomor 158/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 2 lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 3 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional rights of the citizens), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang- undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu.” 8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang- Undang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:  Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang - Undang ini”.  Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan penentuannya atau susunan pemerintahan yang menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”.  Lampiran A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan No. Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Manajemen Pendidikan a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. 5. Perizinan Pendidikan a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta diselenggarakan masyarakat. b. Penerbitan yang oleh izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat. a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 9. Bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas dianggap bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut: 5 ● Pasal 28C UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. ● Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. ● Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. ● Pasal 31 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “ (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan negara dan daerah. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, oleh karena itu Mahkamah 6 Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Dasar Hukum 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang - Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 7 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang. B. Kualifikasi Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 6. Bahwa pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robby Sopyan (Bukti P-1). 7. Bahwa pemohon adalah seorang Guru Mata Pelajaran Matematika pada salah satu Sekolah Menengah Atas yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (Bukti P-2). 8. Bahwa sehubungan dengan itu, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, karena pasal a quo berpotensi, membuka praktek 8 birokrasi yang tidak efisien, rawan akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghambat mutu dan output kualitas Pendidikan Nasional. 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. C. Kerugian Konstitusional Pemohon 10. Bahwa sebagai Guru di Sekolah Menengah yang mana kewenangannya juga diatur dibawah Pemerintah Daerah, Pemohon pada setiap semester harus menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja pada Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekaligus Pemerintah Daerah melalui platformnya masing-masing, terlebih untuk laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah ada yang sifatnya harian. Hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan rekan guru lainnya untuk fokus pada Kegiatan Belajar Mengajar dan terkadang perlu waktu dan kegiatan khusus untuk melaporkan kewajiban ini sehingga mengganggu proses pembelajaran peserta didik. 11. Bahwa seringkali dunia Pendidikan dalam hal ini sekolah, menjadi sarana untuk kepentingan dinas-dinas lain yang tidak relevan. Misal di peringatan Hari Anak Nasional, Pemohon beserta peserta didik harus mengikuti kegiatan dari Kemendikdasmen, namun setelahnya juga harus mengikuti Pemecahan Rekor Muri dari Dinas dibawah naungan Pemerintah Daerah. Pernah juga diadakan kegiatan yang tanpa sepengetahuan Pemohon dan merupakan kegiatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kejaksaan daerah Pemohon, yang pada pelaksanaannya menurut hemat Pemohon kurang relevan karena lingkungan sekolah adalah suasana pedagogi, bukan suasana hukum. 12. Bahwa seringkali terjadi pelatihan yang kurang efisien dan substansinya bisa dilaksanakan oleh Kemendikbud, namun diulangi oleh Dinas Pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 Kemendikbud menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang mana pemohon mengikuti dengan seksama berbagai pelatihan-pelatihannya. Namun, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Balai Besar di wilayah Pemohon (naungan Kemendikdasmen) untuk melaksanakan Pelatihan yang substansi materinya ada di PMM. Bagi pemohon hal tersebut tidak efisien, menambah beban administrasi guru. Bagi 9 pemohon cukup pelatihan melalui PMM tersebut dikampenyekan lebih intensif untuk meningkatkan kualitas guru dengan satu pintu. 13. Bahwa pemohon mengamati bahwa Kepala Sekolah memiliki kesibukan yang menurut pemohon jauh dari urusan Pendidikan. Kepala Sekolah terpantau banyak menghabiskan waktu untuk rapat koordinasi dan menjadi kaki tangan Dinas Pendidikan, mengurusi proyek pengadaan barang atau jasa, dan melakukan rapat-rapat untuk menghalau pemberitaan negatif media lokal. Hal tersebut bagi pemohon adalah suatu kerugian karena guru dan peserta didik memerlukan arahan yang maksimal dari Kepala Sekolah. III. POSITA 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengakses Pendidikan. Namun tidak hanya sekedar akses, dalam pasal tersebut bisa kita maknai bahwa Pendidikan juga harus bermutu, adaptif terhadap tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selaras dengan Pasal 28C ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945, warga negara berhak memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, terlebih untuk insan pendidikan dalam hal ini adalah guru. Hal tersebut harus menjadi perhatian konstitusi, bahwa kualitas dan pemerataan guru adalah kunci meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 2) Bahwa guru merupakan ujung tombak kemajuan Pendidikan di suatu negara, sehingga pemerintah harus hadir mendorong dan menciptakan profil para guru yang berkualitas. Kemajuan Pendidikan di suatu negara akan berpengaruh pada sektor lain, salah satunya ekonomi. Hal demikian diisimpulkan dalam penelitian yang ditulis Alinian, dkk berjudul An Approach to Development: Turning Education from a Service Duty to a Productive Tool (Bukti P-21), sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut: 10 3) Bahwa guru merupakan profesi yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat yang multikultural dan multidimensional, negara harus hadir untuk meningkatkan kualitas guru dan memastikan standarisasi secara nasional. 4) Bahwa lebih dari 20 tahun pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah diterapkan, beberapa keberhasilan diantaranya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2003 dan 2023 di Indonesia berdasarkan usia: Tahun Usia 7-12 13-15 16-18 19-24 2003 96.42 81.01 50.97 11.71 2023 99.16 96.1 73.42 26.85 https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAxIzI=/angka-partisipasi- sekolah---a-p-s--.html dan https://www.bps.go.id/id/statistics- table/2/MzAxIzI=/angka-partisipasi-sekolah---a-p-s--.html (Bukti P – 22) Tabel diatas menunjukan keberhasilan peningkatan akses Pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah dasar (7 – 12) dan menengah pertama (13 – 15). Selain itu, berdasarkan standar kualifikasi guru yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dimana jenjang pendidikan minimal guru harus S1/D4, sudah tercapai 97,33 % pada tahun ajaran 2023/2024. (Bukti P – 23) 5) Bahwa peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan Kualifikasi Akademik Guru selama 20 tahun tersebut tidak sejalan dengan peningkatan mutu Pendidikan, hal tersebut dibuktikan dengan skor PISA (Program for International Students Assessment) yang tidak meningkat secara signifikan, terbukti dengan skor PISA Indonesia pada tahun 2022 sebesar 366, menempatkan Indonesia di posisi 70 dari 81. Perkembangan yang tidak signifikan tersebut dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut: 11 Tabel di atas menunjukkan hampir 18 tahun Indonesia hanya memperoleh 4 poin kenaikan untuk skor PISA, bahkan mengalami penurunan untuk skor TIMSS (Trends in Mathematic and Science Study) selama 15 tahun. (Bukti P – 24) 6) Bahwa peningkatan akses pendidikan yang tidak debarengi dengan peningkatan mutu dan output pendidikan merupakan bentuk “learning crisis”, murid hadir di sekolah namun tidak dengan kualitas pembelajaran. Karenanya, peran guru dan kepala sekolah menjadi kunci utama untuk mengatasi krisis pembelajaran tersebut. 7) Bahwa salah satu problematika guru saat ini ialah jumlah guru yang tidak merata antar daerah. Banyak sekolah yang kekurangan guru di satu tempat, namun ada yang kelebihan guru di tempat yang lain. Innayatun, dkk dalam artikel ilmiahnya berjudul The Impact of Unequal Distribution of Teachers on the Quality of Education in Indonesia menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan distribusi guru tidak merata adalah ketiadaan regulasi penempatan dan distribusi guru dalam bentuk payung hukum yang kuat, lemahnya sistem data informasi kependidikan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, dan kekuatan permainan elit politik lokal. Sehingga dampak dari ketidakmerataan distribusi guru yaitu diantaranya pada kualitas pendidikan yang tidak merata, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta penurunan motivasi belajar dan prestasi akdemik siswa. (Bukti P – 25) Kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 28C UUD NRI 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 12 demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 8) Bahwa problematika seputar kepala sekolah tak luput dari tantangan pendidikan di Indonesia. Tugas kepala sekolah terkesan sangat administratif, konsentrasi lebih bergeser pada mengurusi hal-hal yang melenceng dari aspek pendidikan. Kepala sekolah menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Cabang Dinas Pendidikan, dimana pada pelaksanannya lebih banyak mengurusi proyek-proyek pengadaan barang/infrastruktur dan jasa, belum lagi problematika seputar birokrasi dan keterlibatan politik lokal. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arif, dkk dalam Of Power and Learning: District Heads, Bureaucracy, and Education Policies in Indonesia’s Decentralised Political System. (Bukti P - 26). Hal tersebut juga mungkin menjadi penyebab bagaimana tahun 2025 ini kita mengalami krisis jabatan Kepala Sekolah, dimana sekitar 50.000 sekolah di seluruh Indonesia kekurangan Kepala Sekolah, para pengamat berpendapat ini karena faktor yang pemohon uraikan dalam posita ini. 9) Bahwa selain ketimpangan dari sisi distribusi pemerataan guru, problem yang muncul juga adalah ketimpangan status dan penghasilan guru. Memiliki tugas dan tanggungjawab sama, namun penghasilan dan status guru di Indonesia berbeda-beda. Berdasar status, Guru terbagi menjadi ASN PNS, ASN PPPK, Honorer Pemda (sekarang ASN PPPK Paruh Waktu), dan Guru Swasta. Ketegori berdasarkan status tersebut di bagi lagi pada dua kategori, yakni Guru Bersertifikat Pendidik dan Guru Belum Bersertifikat Pendidik. Jika kita kombinasikan, ada 8 kategori status dimana masing-masing kategori tersebut memiliki penghasilan yang berbeda. Penghasilan yang tertinggi dimiliki oleh Guru yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat pendidik, karena mereka mendapatkan gaji dan tunjangan melekat, tunjangan tambahan penghasilan pegawai dari Pemerintah Daerahnya masing-masing, dan Tunjangan Sertifikasi setara satu gaji pokok. Namun bagi kategori Guru Swasta yang belum bersertifikat, hanya mengandalkan penghasilan dari Yayasan atau Lembaga Pendidikan tempat mereka mengajar. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang nyata, bahwa tugas dan tanggungjawab guru sama namun penghasilan berbeda. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 28C UUD NRI 1945 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk 13 memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Hal demikian juga kontradiksi dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 10) Bahwa pada era kemajuan teknologi dan dunia digital saat ini, birokrasi dan urusan pemerintahan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan perlu di tinjau ulang, instansi- instansi di level menengah yang kurang memberikan impact terhadap peningkatan mutu pendidikan dapat dihapuskan. Memperjelas ulang kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah dalam Urusan Pemerintah bidang pendidikan adalah suatu kebutuhan. Pemohon mempunyai pandangan, bahwa semestinya urusan pengangkatan dan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk komponen-komponen penghasilannya ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sementara fokus Pemerintah Daerah menunjang infrastruktur fisik sebagai pendukung. Dengan demikian, Pemerintah Pusat bertanggungjawab penuh akan kualitas guru dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas infrastuktur dan operasional pendukung. Hal itu bisa dilihat dalam tayangan video Youtube salah satu Kepala Daerah yang meninjau salah satu sekolah yang infrastrukturnya tidak tertata, mendapat dana dari pemerintah pusat dan daerah namun prioritasnya bukan untuk penataan infrastruktur, lantas Kepala Daerah tersebut mengintervensi dana untuk penataan infrastruktur sekolah itu. Tayangan video tersebut mendukung bahwa fokus pengelolaan pemerintah daerah bisa mengarah khusus pada dukungan infrastruktur. (Bukti P-30) https://youtu.be/N75frUBpvGc?si=uulO5mXjVa-91GDt 11) Bahwa mengacu pada perkara 31/PUU-XIV/2016 yang dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon yang memohon bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pemohon menyoroti pandangan yang 14 berbeda atau dissenting opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, beliau mengutarakan bagaimana dalam mendesain urusan pusat - daerah akan selalu ada meeting point, termasuk pengelolaan urusan pendidikan yang selalu membuka ruang untuk meeting point atau titik temu tersebut. Pemohon berpandangan, ruang - ruang titik temu tersebut perlu diperbaharui dan diadaptasi, mengikuti problematika yang berkembang dalam urusan pendidikan saat ini. 12) Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Perkara 3/PUU- XXII/2024 seputar frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” yang pada prakteknya menimbulkan problematik karena yang dimaksud jenjang pendidikan dasar tersebut adalah sekolah negeri, sehingga akibat keterbatasan jumlah dan sumber daya di sekolah negeri mengakibatkan sebagian murid lainnya memilih sekolah swasta. Mahkamah berpandangan bahwa dalam kondisi tersebut negara tetap mempunyai kewajiban konstitusional untuk memastikan peserta didik mendapatkan akses pendidikan dasar. Dalam konteks permohonan Pemohon, memperhatikan perkembangan pengelolaan pendidikan saat ini yang pelaksanaan pembagian kewenangannya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga terjadi banyak penyelewengan wewenang di tingkat daerah, begitu halnya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang bisa menjadi solusi. Maka oleh karena itu, negara harus hadir dan mempunyai kewajiban konstitusional untuk memperbaiki problematika ini, demi akses dan mutu pendidikan nasional yang optimal. 13) Bahwa fakta di lapangan yang lain yang menunjukkan problematika desentralisasi dan pentingnya memperjelas ulang pembagian urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut: a. Komisi Pemberantasan Korupsi merilis temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan tahun 2024, dimana 12% Dana Bantuan Operasional Sekolah tak sesuai peruntukkan. Data SPI Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa penyimpangan dana BOS bukanlah satu- satunya masalah. Sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang 15 dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaraan seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah. (Bukti P-4) https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-pendidikan- 2024-12-dana-bos-tak-sesuai-peruntukan b. Bahwa pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi tiga besar penyelewengan dana BOS. Praktisi Pendidikan mengatakan, pengawasan dan pengelolaan dana BOS di internal sekolah tidak berjalan maksimal karena kurangnya tenaga administrasi. Beban berat dipikul oleh kepala sekolah dalam hal pengelolaan dana BOS. (Bukti P-5) https://kalteng.bpk.go.id/download/penyalahgunaan-dana-bos-bukti- pengawasan-disdik-lemah/ c. Bahwa Dana BOS, DAK dan Sumber Dana lain yang menjadi fondasi utama penyelenggaraan operasional sekolah menjadi rawan penyelewengan. Seperti sebuah lingkaran setan, pihak sekolah yang ingin praktis dalam mengelola dana, menyerahkan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu yang melanggar prinsip transparan dan akuntabel, melibatkan oknum-oknum Dinas Pendidikan dan atau instansi lain dibawah naungan Pemerintah Daerah, mengakibatkan menjamurnya media dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang meminta semacam “jatah”. d. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin c, menyebabkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan masyarakat sekolah terganggu akan praktek-praktek demikian, yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak maksimal. (Bukti P-6) https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/02/04/080612088/ dedi-mulyadi-sebut-jumlah-dana-kepsek-yang-diperas-oknum- wartawan-dan e. Bahwa pelayanan dasar Pendidikan yang diserahkan kewenangannya besama Pemerintah Daerah rawan dilakukan penyelewengan, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oknum pihak Pemerintah Daerah. Hal itu sangat merugikan insan Pendidikan di lapangan (guru, tenaga pendidik dan peserta 16 didik), mengingat kualitas Pendidikan di Indonesia masih butuh perhatian. https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6277716/jejak- irvan-rivano-dari-korupsi-dak-pendidikan-hingga-bebas-bersyarat (Bukti P-7) https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/160026-dugaan- korupsi-dana-alokasi-khusus-dinas-pendidikan-madina-2020- pidsus-kejatisu-tetapkan-2-oknum-pns-tersangka (Bukti P-8) https://mataram.antaranews.com/berita/419258/mirisnya-praktik- korupsi-sektor-pendidikan-di-ntb?utm_source=chatgpt.com (Bukti P-9) https://rri.co.id/daerah/1449401/ironi-pendidikan-raja-ampat-hanya- guru-yang-belum-terima-tpp-triwulan-iv (Bukti P-27) https://matapapua.com/curhat-guru-di-raja-ampat-tpp-dan-gaji-tak- kunjung-cair-dprk-curiga-ada-kejanggalan (Bukti P-28) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250917100057-20- 1274526/wali-kota-prabumulih-minta-maaf-kepsek-batal-dicopot (Bukti P-29) f. Bahwa sering terjadi kebijakan-kebijakan dari Kepala Daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, melenceng dari apa yang sudah disusun oleh para ahli baik dari kalangan umum maupun para ahli di Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah. g. Bahwa sebagai contoh, Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membuat kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 pagi. (Bukti P-10). Kebijakan tersebut dinilai tanpa mempertimbangkan kondisi dan daya dukung masing-masing daerah. Hal tersebut juga dinilai memberikan efek psikologis pada peserta didik. (Bukti P-12) https://www.kompas.tv/amp/pendidikan/383348/2-kebijakan- nyeleneh-gubernur-ntt-sekolah-jam-5-pagi-dan-jalan-kaki-demi- kendalikan-inflasi-daerah#origin=https%3A%2F%2F www.google.com&prerenderSize=1&visibilityState=prerender& paddingTop=32&p2r=0&csi=1&aoh=17560868380692&viewerUrl=ht tps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fwww.kompas. 17 tv%2Famp%2Fpendidikan%2F383348%2F2-kebijakan-nyeleneh- gubernur-ntt-sekolah-jam-5-pagi-dan-jalan-kaki-demi-kendalikan- inflasi-daerah&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid %2Ceducation%2Cfragment%2CreplaceUrl%2CiframeScroll Kondisi semacam itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. h. Bahwa selain problematika yang muncul berkaitan dengan penyelewengan dalam birokrasi, masalah yang timbul juga seputar Arah Pendidikan Indonesia. Mengutip publikasi Ilmiah yang berjudul Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21, dikatakan bahwa akibat desentralisasi, Indonesia dikritik kehilangan arah dan kesepakatan nasional seperti disinyalir berikut: Indonesia still lacks of a common purpose and a national consensus. (Bukti P-17). Begitu halnya mengutip publikasi ilmiah yang berjudul Politik Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, dikatakan bahwa “sejak urusan pendidikan didesentralisasikan, signal-signal adanya banyak masalah baru sudah tampak. Diantaranya, adalah tarik menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Pengelolaan guru menjadi tarik menarik, karena jumlahnya yang banyak, sehingga banyak kepentingan politik maupun ekonomi yang bermain di dalamnya. Sedangkan pembangunan gedung sekolah, utamanya gedung SD menjadi lempar-lemparan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda karena besarnya dana yang diperlukan untuk itu. Sementara, di lain pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda sama-sama mengeluh tidak memiliki dana” (Bukti P-18). Kondisi demikian melenceng dari amanah UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 18 rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. i. Bahwa keberadaan guru sebagai tenaga profesional diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dalam Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa profesi guru merupakan jabatan yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Bukti P-19). j. Bahwa dalam praktiknya, jenjang karir guru pada tingkat satuan pendidikan tidak memiliki kepastian arah sebagaimana halnya jenjang karir dosen di Perguruan Tinggi. Dosen secara normatif memiliki pola karir linear dan berjenjang, dimulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar, yang secara struktural dapat berlanjut ke Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi hingga Rektor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. k. Bahwa berbeda dengan hal tersebut, guru di sekolah umum yang telah mencapai kepangkatan tinggi (misalnya Pembina Utama Madya, IV/d) justru tetap berada di bawah subordinasi pejabat struktural pada dinas pendidikan maupun cabang dinas pendidikan, yang secara kepangkatan (golongan) seringkali lebih rendah. Kondisi demikian menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam jenjang karir guru, karena jabatan struktural yang bersifat birokratis justru menutup ruang jenjang karir substantif kependidikan. l. Bahwa dengan demikian, keberadaan sistem karir guru yang tidak jelas dan subordinasi terhadap pejabat struktural birokrasi pendidikan, menimbulkan kerugian konstitusional bagi guru, khususnya terkait dengan kepastian jenjang karir dan pengakuan profesionalitas, serta berimplikasi pada menurunnya motivasi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. 19 IV. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampiran Huruf A Sub Urusan Manajemen Pendidikan inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kewenangan sub urusan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Pusat kecuali pengelolaan bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana”. 3. Menyatakan Lampiran Huruf A Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kewenangan atas kedua urusan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Pusat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 27118/KPG.11.01/Sekre tanggal 27 Juni 2022; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Online dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjudul “Temuan SPI Pendidikan 2024: 12% Dana BOS 20 Tak Sesuai Peruntukan”, dipublikasikan pada tanggal 29 April 2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Online dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPK Kalteng) berjudul Penyalahgunaan Dana BOS, Bukti Pengawasan Disdik Lemah”, dipublikasikan pada tanggal 7 Juni 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Online dari Kompas berjudul “Dedi Mulyadi Sebut Jumlah Dana Kepsek yang Diperas Oknum Wartawan dan LSM capai Rp.500 Juta”, dipublikasikan pada tanggal 4 Februari 2025; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Online dari Detik Jabar berjudul “Jejak Irvan Rivano dari Korupsi DAK pendidikan hingga Bebas Bersyarat”, dipublikasikan pada tanggal 7 September 2022; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Online dari tvonenews.com berjudul “Dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Madina 2020, Pidsus Kejatisu Tetapkan 2 Oknum PNS Tersangka”; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Online dari Antara NTB berjudul “Mirisnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan di NTB”, dipublikasikan pada tanggal 31 Januari 2025; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Online dari Kompas TV berjudul ”2 Kebijakan Nyeleneh Gubernur NTT, Sekolah Jam 5 Pagi dan Jalan Kaki Demi Kendalikan Inflasi Daerah”, dipublikasikan pada tanggal 1 Maret 2023; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 58/PK.03/Disdik tentang Jam Efektif Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Publikasi Ilmiah berjudul ”Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecemasan Siswa yang Menghadapi Aturan Masuk Sekolah Jam 5 di SMA Negeri 7 Kota Kupang”, ditulis oleh Tomas A. Kolin, dkk, diterbitkan oleh Ciencias: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Vol.8 No.1, Januari 2025; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323- Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus 21 Sekolah ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Publikasi Ilmiah berjudul ”Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21”, ditulis oleh Slamet, PH, diterbitkan melalui Jurnal Cakrawala Pendidikan , Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3 18. Bukti P-18 : Fotokopi publikasi ilmiah berjudul ”Politik Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia”, ditulis oleh Rahmad S., dkk diterbitkan di Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3 No.1, Juni 2023; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Bukti P-21 : Fotokopi publikasi ilmiah berjudul ”An Approach to Development: Turning Education from a Service Duty to a Productive Tool” ditulis oleh Pooya Alinian, dkk., diterbitkan di Advances in Mathematics Education Reseach, Nova Scince Publishers, Inc, 2024; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tabel Statistik ”Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi” tahun 2003 dan tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), dipulikasikan pada tanggal 14 Desember 2023; 22 23. Bukti P-23 : Fotokopi Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul ”Statistik Pendidikan 2024”, halaman 21; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Publikasi Ilmiah berjudul Effectiveness of Teacher Professionalism in The Science Process Skills of Students”, ditulis oleh Hidayah Ina Qodriyani, dkk., diterbitkan di JPI, Vol. 9 No. 4, December 2020; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Publikasi Ilmiah berjudul, ”The Impact of Unequal Distribution of Teachers on The Quality of Education in Indonesia”, ditulis oleh Nur Innayatun dan Ari Wibowo, diterbitkan di Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 09 Nomor 03, September 2024; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Publikasi Ilmiah berjudul ”Of Power and Learning: District Heads, Bureaucracy, and Education Policies in Indonesia’s Decentralised Political System”, ditulis oleh Arif, S., dkk., diterbitkan RISE Working Paper 22/111 September 2022; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Online dari RRI berjudul ”Ironi PendidikanRaja Ampat, Hanya Guru yang Belum Terima TPP Triwulan IV”, dipublikasikan pada tanggal 14 April 2025; 28. : Bukti P-28 : Fotokopi Berita Online dari Matapapua berjudul ”Curhat Guru di Raja Ampat: TPP dan Gaji Tak Kunjung Cair, DPRK Curiga Ada Kejanggalan”, dipublikasikan pada tanggal 10 April 2025; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Online dari CNN Indonesia berjudul ”Walikota Prabumulih Minta Maaf”, Kepsek Batal Dicopot”, dipublikasikan pada tanggal 17 September 2025; 30. Bukti P-30 : Rekaman Video berjudul, ”Berangkat Kerja Naik Motor/Ini Yang Ditemukan KDM Selama Perjalanan” yang diunggah di kanal Youtube ”Kang Dedi Mulyadi Channel” pada tanggal 15 September 2025, berdurasi 26 menit 08 detik. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 23 PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 24 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 25 mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014 yang menyatakan. Pasal 15 ayat (1), “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang - Undang ini”. Pasal 15 ayat (2), “Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”. Lampiran A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan No. Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/ Kota 1. Manajemen Pendidikan c. Penetapan standar nasional pendidikan d. Pengelolaan pendidikan tinggi a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota 5. Perizinan Pendidikan a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang a. Penerbitan izin pendidikan menengah  Penerbitan izin pendidikan dasar yang 26 diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. yang diselenggarak an oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarak an oleh masyarakat. diselenggarakan oleh masyarakat.  Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robby Sopyan (Bukti P-1). 3. Bahwa Pemohon adalah seorang Guru Mata Pelajaran Matematika pada SMAN 2 Karawang, Kabupaten Karawang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (Bukti P-2). 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pasal a quo berpotensi, membuka praktek birokrasi yang tidak efisien, rawan akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghambat mutu dan output kualitas Pendidikan Nasional. 5. Bahwa Pemohon sebagai Guru di Sekolah Menengah yang mana kewenangannya juga diatur dibawah Pemerintah Daerah, Pemohon pada setiap semester harus menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja pada Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekaligus Pemerintah Daerah melalui platformnya masing-masing, terlebih untuk laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah ada yang sifatnya harian. Hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan rekan guru lainnya untuk fokus pada Kegiatan Belajar Mengajar dan terkadang perlu waktu dan kegiatan khusus untuk melaporkan kewajiban ini sehingga mengganggu proses pembelajaran peserta didik. 6. Bahwa seringkali dunia Pendidikan dalam hal ini sekolah, menjadi sarana untuk kepentingan dinas-dinas lain yang tidak relevan. Misal di peringatan Hari Anak Nasional, Pemohon beserta peserta didik harus mengikuti kegiatan dari Kemendikdasmen, namun setelahnya juga harus mengikuti Pemecahan Rekor Muri dari Dinas dibawah naungan Pemerintah Daerah. Pernah juga diadakan 27 kegiatan yang tanpa sepengetahuan Pemohon dan merupakan kegiatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kejaksaan daerah Pemohon, yang pada pelaksanaannya menurut hemat Pemohon kurang relevan karena lingkungan sekolah adalah suasana pedagogi, bukan suasana hukum. 7. Bahwa seringkali terjadi pelatihan yang kurang efisien dan substansinya bisa dilaksanakan oleh Kemendikbud, namun diulangi oleh Dinas Pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 Kemendikbud menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang mana Pemohon mengikuti dengan saksama berbagai pelatihan-pelatihannya. Namun, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Balai Besar di wilayah Pemohon (naungan Kemendikdasmen) untuk melaksanakan Pelatihan yang substansi materinya ada di PMM. Bagi Pemohon hal tersebut tidak efisien, menambah beban administrasi guru. Bagi Pemohon cukup pelatihan melalui PMM tersebut dikampanyekan lebih intensif untuk meningkatkan kualitas guru dengan satu pintu. 8. Bahwa Pemohon mengamati Kepala Sekolah memiliki kesibukan yang menurut Pemohon jauh dari urusan Pendidikan. Kepala Sekolah terpantau banyak menghabiskan waktu untuk rapat koordinasi dan menjadi kaki tangan Dinas Pendidikan, mengurusi proyek pengadaan barang atau jasa, dan melakukan rapat-rapat untuk menghalau pemberitaan negatif media lokal. Hal tersebut bagi Pemohon adalah suatu kerugian karena guru dan peserta didik memerlukan arahan yang maksimal dari Kepala Sekolah. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] dan berprofesi sebagai guru mata pelajaran matematika pada SMAN 2 Karawang Kabupaten Karawang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat [vide Bukti P-2], yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional yang dimiliki tersebut dengan berlakunya norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014 karena menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan norma pasal yang dimohonkan pengujian 28 a quo berpotensi membuka praktek birokrasi yang tidak efisien, rawan akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghambat mutu dan output kualitas pendidikan nasional. Dengan uraian kedudukan hukum Pemohon yang didukung alat bukti tersebut, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual terjadi karena berlakunya norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014 yang menyebabkan Pemohon pada setiap semester harus menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekaligus pemerintah daerah melalui platformnya masing-masing, terlebih untuk laporan kinerja kepada pemerintah daerah ada yang sifatnya harian. Hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan rekan guru lainnya untuk fokus pada kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan 29 UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan di suatu negara, sehingga pemerintah harus hadir mendorong dan menciptakan profil para guru yang berkualitas; 2. Bahwa menurut Pemohon, peningkatan angka partisipasi sekolah dan kualifikasi akademik guru selama 20 tahun tidak sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan. Disamping itu, menurut Pemohon, peningkatan akses pendidikan yang tidak dibarengi dengan peningkatan mutu dan output pendidikan merupakan bentuk “learning crisis”, murid hadir di sekolah namun tidak dengan kualitas pembelajaran. Karenanya, peran guru dan kepala sekolah menjadi kunci utama untuk mengatasi krisis pembelajaran tersebut. 3. Bahwa menurut Pemohon, salah satu problematika guru saat ini ialah jumlah guru yang tidak merata antar daerah sehingga dampak dari ketidakmerataan distribusi guru yaitu diantaranya pada kualitas pendidikan yang tidak merata, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 4. Bahwa menurut Pemohon, selain ketimpangan dari sisi distribusi pemerataan guru, problem yang muncul juga adalah ketimpangan status dan penghasilan guru. Dimana guru memiliki tugas dan tanggungjawab sama, namun penghasilan dan status guru di Indonesia berbeda-beda. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, supaya memperjelas ulang kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pemerintah bidang pendidikan adalah suatu kebutuhan. Pemohon mempunyai pandangan, bahwa semestinya urusan pengangkatan dan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk komponen-komponen penghasilannya ditarik menjadi kewenangan 30 pemerintah pusat, sementara fokus pemerintah daerah menunjang infrastruktur fisik sebagai pendukung. 6. Bahwa menurut Pemohon, sering terjadi kebijakan-kebijakan dari Kepala Daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, melenceng dari apa yang sudah disusun oleh para ahli baik dari kalangan umum maupun para ahli di Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) UU 23/2014 beserta Lampiran Huruf A Sub Urusan Manajemen Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kewenangan sub urusan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Pusat kecuali pengelolaan bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana”. Selain itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Lampiran Huruf A Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa kewenangan atas kedua urusan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Pusat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), serta Lampiran Huruf A UU 23/2014 ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah 31 Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017 dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, terhadap permohonan Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Mahkamah telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon a quo, ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda karena belum pernah dipergunakan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 31 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dengan fakta hukum tersebut, karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda 32 dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali. Sehingga, berkaitan dengan permohonan Pemohon a quo Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A UU 23/2014 berkenaan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 di mana menurut Pemohon semua Sub Urusan a quo kecuali pengelolaan bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena pasal a quo berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa membuka praktek birokrasi yang tidak efisien, rawan akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghambat mutu dan output kualitas Pendidikan Nasional. Berkenaan dengan dalil yang dipersoalkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) UU 23/2014 yang dipersoalkan oleh Pemohon jika dicermati oleh Mahkamah Pasal a quo menunjuk pada Lampiran Huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Sub Urusan Perizinan Pendidikan. Oleh karena itu, dalam menjelaskan argumentasi yuridis berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal a quo tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap konstitusionalitas Lampiran Huruf A dimaksud. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) UU 23/2014 akan 33 dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas Lampiran Huruf A tersebut. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan Lampiran Huruf A UU 23/2014, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016. Dalam Putusan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa berkenaan dengan pengelompokan urusan pemerintahan bidang pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3), dan ayat (4) UU 23/2014 yang menyatakan. “(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.” [3.11.2] Bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun yang dimaksudkan dengan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah [vide Pasal 1 angka 14 UU 23/2014]. Berkenaan dengan urusan pemerintahan wajib tersebut terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar [vide Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) UU 23/2014]. Sementara itu, berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kewenangan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), beserta Lampiran Huruf A UU 23/2014 dan telah membagi secara jelas dan tegas berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, kriteria suatu urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya akan diberikan kepada daerah (baik Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota) atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat, dalam UU 23/2014 telah diatur prinsip-prinsip 34 yang dijadikan dasar dalam pemberian kewenangan konkuren dimaksud, yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Adapun yang dimaksud dengan: a. “prinsip akuntabilitas” adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; b. “prinsip efisiensi” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan tingkat perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh; c. “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; d. “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Pasal 13 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU 23/2014]. Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 23/2014 telah ditentukan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan Daerah provinsi, dan kewenangan Daerah kabupaten/kota yang selengkapnya pasal a quo menyatakan. “(2) a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional”; “(3) a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 35 d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi”; “(4) a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota”. [3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon terkait urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan yang tidak tercantum dalam Lampiran undang-undang a quo, hal tersebut jika dicermati telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) UU 23/2014 yang menyatakan. “(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.” Oleh karena itu, dengan mendasarkan penegasan pada ketentuan dimaksud, maka penentuan pembagian urusan pemerintahan konkuren termasuk dalam hal ini pada bidang pendidikan tetap mendasarkan atau mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan prinsip kepentingan strategis nasional yang diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat pembagian kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan termasuk kewenangan pemerintahan konkuren di mana pembagian kewenangannya yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan prinsip kepentingan strategis nasional, dan kriteria urusan pemerintahan serta pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut telah secara rinci, jelas dan tegas berdasarkan undang-undang, dan apabila dilakukan perubahan, pembagian, dan pencantuman urusan pemerintahan yang belum ada, pembentuk undang-undang telah menetapkan pengaturannya harus berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, hal demikian adalah merupakan suatu kebijakan hukum pembuat undang-undang. Oleh karena itu, dengan mencermati pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 di 36 mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Sub-paragraf [3.9.5] yang antara lain menyatakan. “Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017 mutatis mutandis menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon yaitu biaya, waktu, dan tenaga jika pelayanan itu tidak dilakukan lagi oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak beralasan menurut hukum”. Oleh karena berkenaan dengan hal tersebut hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, yaitu terhadap ketentuan norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014 adalah konstitusional, maka terhadap pengujian inkonstitusionalitas norma undang-undang yang sama yang diajukan oleh Pemohon a quo harus dinyatakan tidak berdasar. Terlebih, dalam permohonan a quo Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan sub urusan manajemen pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat kecuali pengelolaan bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana serta sub urusan pendidikan, tenaga kependidikan dan urusan perizinan pendidikan berada sepenuhnya pada kewenangan pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pendidikan yang telah ditegaskan oleh Mahkamah menjadi bagian kewenangan konkuren yang pembagiannya berdasarkan prinsip-prinsip dan kriteria sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum di atas, di mana hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya, maka permohonan Pemohon yang menginginkan sebagian kewenangan pendidikan agar menjadi kewenangan pemerintah pusat dan oleh karena itu juga merupakan bagian dari pembagian kewenangan konkuren oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata norma Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), beserta Lampiran Huruf A Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sub Urusan Perizinan Pendidikan UU 23/2014, tidak 37 bertentangan dengan hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk memajukan dirinya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 38 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------ 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 158/PUU- XXIII/2025 pada pokoknya mendalilkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampirannya Huruf A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah memberikan legal standing kepada Pemohon dan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Berkenaan dengan Putusan a quo, saya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah harus menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam kaitannya dengan syarat formil mengenai kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika. Untuk membuktikan kualifikasinya, Pemohon benar telah menyampaikan bukti fotokopi e-KTP [vide Bukti P1 dan P-2]. Berkaitan dengan hal ini, Pemohon benar telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Namun 39 demikian, tidak cukup hanya sampai pada uraian tersebut. Sebab, Pemohon juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan atau menguraikan syarat materiil secara kumulatif, berkenaan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Persyaratan materiil dimaksud secara umum mencakup 2 (dua) unsur, yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampirannya Huruf A UU 23/2014. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon sesungguhnya tidak menjelaskan perihal hak konstitusionalnya apa yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Jika dicermati secara saksama, walaupun pada bagian uraian kedudukan hukum permohonannya menyebutkan beberapa norma UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi norma yang dimaksud, yaitu, Pasal 28C, 28D, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, dengan jelas disebutkan oleh Pemohon sebagai dasar atau batu uji untuk norma Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran. Dengan demikian, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak terpenuhi. Selanjutnya, berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional dikarenakan tidak jelasnya hak apa yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 maka berimplikasi pada unsur kedua. Andaipun dapat dipahami bahwa maksud Pemohon memasukkan dasar pengujian dalam uraian bagian legal standing dimaksudkan sekaligus sebagai hak konstitusional, quod non, namun Pemohon juga tidak menguraikan apa sesungguhnya kerugian spesifiknya baik secara aktual ataupun setidak-tidaknya potensial. Sebab, yang diuraikan Pemohon mengenai anggapan kerugian hak konstitusionalnya berupa praktik birokrasi yang tidak efisien, rawan akan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghambat mutu dan output kualitas Pendidikan Nasional [vide Permohonan halaman 6], tidak memiliki korelasi yang rasional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan berkaitan dengan anggapan kerugian yang didalilkan Pemohon, karena Pemohon pada pokoknya hanya menjelaskan misalnya ketidakefisienan pelatihan yang dibebankan ke guru, sehingga guru tidak dapat fokus untuk melakukan proses belajar mengajar dan kepala sekolah sibuk dengan persoalan di luar tugas pokoknya [vide Permohonan 40 halaman 7]. Oleh karena itu, uraian kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional, yang dialaminya tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran Huruf A UU 23/2014, yang selengkapnya menyatakan: (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Norma Pasal a quo, pada prinsipnya merupakan bagian dari pengaturan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pendidikan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Dalam konteks ini, penting bagi saya untuk menegaskan kembali beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki korelasi erat dengan permohonan a quo untuk dapat menilai syarat materiil hubungan sebab akibat (causal verband) untuk mendapatkan legal standing. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, yang menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 13 Oktober 2016, yang keduanya menguji UU 23/2014 (UU Pemda), menegaskan ihwal legal standing para Pemohon sebagai berikut: 1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015 tentang permohonan pengujian UU Pemda, bertanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah berpendapat bahwa “… apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama- 41 sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.” Lebih lanjut Mahkamah berpendapat bahwa “… bukanlah berarti kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri- sendiri sama sekali tidak dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda. Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri tetap dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing- masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah”. 2. Bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas, ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menentukan Pengelolaan Pendidikan Menengah sebagai unsur Daerah Provinsi. 3. Bahwa Pemohon adalah Walikota Blitar dalam hal ini mewakili Pemerintahan Kota Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-490 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Blitar Provinsi Jawa Timur, bertanggal 11 Februari 2016 (vide bukti P-1), mengajukan permohonan pengujian Lampiran UU 23/2014 pada Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian lampiran Undang-Undang a quo telah mendapat dukungan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Persetujuan dan Dukungan Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 oleh Walikota Blitar ke Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 April 2016 (vide bukti P-3A), oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kualifikasi pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU MK; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Pemohon diberikan legal standing karena dalam kapasitas mewakili kepentingan daerah dalam mengajukan permohonan pengujian UU 23/2014 yang terkait dengan Lampiran UU 23/2014 Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017, para Pemohon dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, di antaranya sebagai orang tua murid, yang juga mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A UU 23/2014. Perkara tersebut memiliki substansi yang pada pokoknya sama dengan perkara yang telah 42 diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016. Dalam perkara tersebut, Mahkamah memberikan legal standing kepada Pemohon tanpa menguraikan pertimbangan mengenai keterpenuhan syarat materiil legal standing. Namun dalam perkembangan terakhir, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025, Mahkamah kembali menegaskan dalam pertimbangan hukumnya antara lain: “Setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, baik perorangan warga negara Indonesia (Pemohon I), maupun badan hukum privat (Pemohon II). Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon, selain Pemohon II tidak dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang mana yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya norma a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Atau secara a contrario, anggapan kerugian hak konstitusional, baik Pemohon I yang merupakan warga asli Morowali Utara dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, maupun Pemohon II yang merupakan wadah para pelaku industri penambangan, tidak terkait dengan keberlakuan norma yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang notabene merupakan norma yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, perihal pembagian urusan pemerintahan dimaksud, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan adalah pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD, sebagaimana, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial, menurut Mahkamah, oleh karena para Pemohon bukanlah merupakan pemerintahan daerah maka tidak terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat 43 kerugian hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas.” Dalam kutipan pertimbangan Putusan dimaksud, Mahkamah menegaskan syarat kerugian hak konstitusional berkenaan dengan pengajuan persoalan urusan pemerintahan daerah, in casu urusan konkuren pemerintahan daerah yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan pendidikan dasar. Pertanyaannya, apakah kemudian memang tidak terdapat ruang bagi pihak-pihak, termasuk perorangan warga negara Indonesia, yang bukan dalam kualifikasi pemerintahan daerah, untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma a quo dan dapat diberikan legal standing. Apabila dicermati secara utuh atau komprehensif substansi norma UU 23/2014 (UU Pemda) sangat terkait dengan pelayanan dasar, in casu pelayanan bidang pendidikan yang memberi ruang terbuka bagi pihak-pihak di luar pemerintahan daerah untuk dapat mengajukan permohonan pengujian terkait pelayanan dasar yang dilakukan pemerintahan daerah jika dianggap tidak sesuai dengan mandatnya untuk mensejahterakan masyarakat daerah dan memberikan kemudahan layanan, sepanjang pengajuan permohonannya tersebut memenuhi syarat kerugian hak konstitusional yang telah ditentukan di atas. Oleh karena Pemohon dalam permohonan a quo tidak dapat menunjukkan secara meyakinkan adanya kerugian hak konstitusional yang aktual atau setidak-tidaknya potensial dan tidak mampu membuktikan adanya hubungan kausal (causal verband) antara keberlakuan norma a quo dengan kerugian yang dialaminya, maka tidak terdapat dasar untuk menyatakan Pemohon memenuhi syarat materill legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Berdasarkan uraian pertimbangan kedudukan hukum Pemohon a quo, telah ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat materiil secara kumulatif, maka seharusnya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma a quo. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu dua 44 puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan