158/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 158/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Alexander Marwata Pekerjaan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alamat : Jalan Kuningan Persada No. Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta sebagai -----------------------------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Lies Kartika Sai Pekerjaan : Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi Alamat : Jalan Kuningan Persada No. Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta sebagai ----------------------------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Maria Fransiska Pekerjaan : Pelaksana pada Unit Sekretariat Pimpinan Alamat : Jalan Kuningan Persada No. Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon III Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/GSA/SKK-JRUU/X/2024 bertanggal 31 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Dr. Periati BR. Ginting, SH., M.H., M.Kn. Ario Montana, SH., M.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H., para advokat/kuasa hukum pada GSA Law Office yang beralamat di Jalan Cisadane No.9 Kelurahan 2 Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya, disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 04 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 November 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 158/PUU- XXII/2024 pada tanggal 06 November 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 November 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi”). 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5) Bahwa Pasal 9 (1) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa: Ayat (1) “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pasal 1 angka 3 menyebutkan: (3) “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah 4 Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 7) Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-undang KPK atau UU KPK), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (Bukti P-2): Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. terhadap Pasal 28 D Ayat (1) dan 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 D Ayat (1) 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 I Ayat (2) 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Bukti P-1) 8) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021); 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi (Undang- undang MK/UU MK) menjelaskan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon. 6 Bahwa kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf (a) UU MK. (Bukti P- 3, Bukti P-6, Bukti P-8) Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu sebagai berikut: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4) Bahwa Pemohon 1 sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (Bukti P-3) yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti P-4), kemudian pada tanggal 24 November 2024 disesuaikan dan diperpanjang masa jabatannya hingga 20 Desember 2024 berdasarkan 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2023 (Bukti P- 5); 5) Bahwa Pemohon 2 sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (Bukti P- 6) yang dalam hal ini menjabat sebagai Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 001225/KEP/AD/14006/21; (Bukti P-7); 6) Bahwa Pemohon 3 sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (Bukti P-8) yang dalam hal ini menjabat sebagai Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 001225/KEP/AD/14006/21 (Bukti P-9); 7) Bahwa selanjutnya Kerugian Konstitusional dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: - Bahwa dengan berlakunya Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon, yang mana Pasal 36 huruf a tersebut mengatur sebagai berikut: Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: (a) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; - Bahwa akibat rumusan norma yang kontradiktif, tidak jelas dan tidak berkepastian dalam Norma Pasal 36 huruf a tersebut, telah menyebabkan peristiwa bertemunya Pemohon 1 dengan seseorang yang bertujuan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidanginya, pertemuan mana dilakukan sebagai pemenuhan tugas dan kewenangan Pemohon 1 sebagaimana seharusnya Pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Pertemuan tersebut dilaporkan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 36 huruf a yang selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dilakukan proses penyelidikan (Bukti P-22). Hal ini menunjukkan secara nyata akibat Ketidakjelasan Batasan atau kategori larangan “hubungan … dengan 8 alasan apapun” pada pasal a quo telah menyebabkan Pemohon 1 harus menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana dan telah merugikan Pemohon 1 secara nyata-nyata, factual. (Bukti P-10); - Bahwa Inkonstitusionalitas Pasal 36 huruf a juga telah merugikan para Pemohon 2 dan Pemohon 3 berdasarkan Pasal 37. Adapun Pasal 37 UU KPK berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Ketidakjelasan batasan dan kategori hubungan pada Pasal a quo telah menyebabkan ketidakpastian hukum, kontradiktif dengan kewajiban, dimana disatu sisi diperintahkan namun disisi lain dilarang dengan ancaman pidana. Sehingga akibat pemberlakuan dan penerapan pasal a quo, perbuatan yang dilakukan secara beritikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Para Pemohon yaitu menjalankan perintah Undang- undang sesuai jabatannya sebagai aparat penegak hukum telah dipandang sebagai perbuatan pidana dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK; (Bukti P-12, Bukti P-17); - Bahwa karena ketidakpastian hukum tersebut setiap saat ketika menjalankan tugas tanggungjawabnya sesuai perintah Undang-undang Para Pemohon ini dapat saja dipidana karena tindakan “hubungan/interaksi/ perhubungan” tersebut yang selanjutnya hal ini mengakibatkan kerugian, ketidakadilan dan adanya diskriminasi nyata terhadap Pemohon, dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hk mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. - Dengan demikian sangat jelas Para Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK maupun pegawai KPK terugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perintah undang- undang dan bahkan dilingkupi rasa cemas dan was-was jika suatu saat karena kepatuhan dan ketaatan menjalankan tugas tanggungjawab jabatan yang berinteraksi/berhubungan dengan Masyarakat dapat saja dipidana. - Kerugian konstitusional akibat rumusan norma Pasal 36 Huruf a UU KPK tersebut telah secara nyata mengakibatkan kerugian kepada Para 9 Pemohon, yaitu tidak jarang Pemohon, pimpinan dan pegawai KPK telah dipanggil dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, bukan karena adanya pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan namun oleh karena Pasal 36 huruf a tidak jelas, ambigu, kontradiktif dan tidak berkepastian dan bahkan mendiskriminasi Pemohon dengan warga negara lain dan aparat penegak hukum lain dalam hal melakukan interaksi positif sebagai sesama manusia, rekan sejawat penegak hukum, bahkan sesama warga negara. (Vide Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-17). - Dengan uraian di atas pula dapat dilihat bahwa jelas telah terjadi adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara Para Pemohon dalam jabatannya sebagai Pimpinan dan Pegawai KPK dengan pejabat Lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan maupun Kepolisian yang mandiri dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan jabatannya ketika menerima kunjungan masyarakat yang hendak menyampaikan laporan, aduan atau informasi yang diperlukan dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas dan lagipula pula bebas dari cercaan dan pemberitaan negatif media massa (yang mengarah kepada merendahkan martabat dan pembunuhan karakter Para Pimpinan KPK dan Pegawai KPK) ketika mereka bertemu dengan masyarakat, wistleblower, informan atau pihak-pihak yang dirasa perlu dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab jabatannya. - Di sisi lain, bahwa cita-cita pembaharuan hukum dilakukan berkesinambungan, penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan-bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power). Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diharapkan dapat: Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan 10 kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. - Rumusan norma hukum baik materil maupun formil terkait kelembagaan KPK ini haruslah presisi dengan Konstitusi, sesuai dengan tujuan dan cita- cita pembentukannya, sehingga tidak benar dan tidak dapat dibenarkan jika ada norma hukumnya yang menjadi “batu sandungan” yang menciderai marwah dan merusak harapan dan cita-cita penegakan dan pemberantasan korupsi karena “insan KPK” in casu Pimpinan dan Pegawai KPK sering jadi “bulan-bulanan politik” karena ketidakjelasan norma hukumnya (i.c. Pasal 36 huruf a) sehingga disaat dibutuhkan, ketidakjelasan pasal tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengganggu Lembaga KPK dalam penguatan fungsi lembaga dan pemaksimalan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Bahwa jelas dan nyata diskriminasi dalam hal ini sama-sama melaksanakan perintah Undang-undang dalam penegakan Hukum Pidana. Bahkan mendiskriminasi Pemohon dengan sesama warga negara secara umum, karena manusia naturenya adalah mahluk sosial yang berinteraksi dan pula bentuk masyarakat Indonesia yang komunal yang anggaplah terjadinya pertemuan dengan tema sosial seperti hajatan/kondangan, acara silaturahmi sosial, halal bihalal, reuni almamater atau bahkan tanpa disengaja pertemuan di tempat umum dan publik. Hal ini menjadi sangat riskan dan ada resiko ancaman pidana bagi Pimpinan dan pegawai KPK karena: interaksi, pertemuan atau bentuk dan ketegori hubungan dalam Pasal 36 huruf a tidak jelas, tidak terbatas, ambigu dan kontradiktif dengan tuntutan kewajiban hukumnya dan menjadi diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan. Kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian yang spesifik dan actual dan juga potensial, hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 28 D Ayat (1) 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 11 Pasal 28 I Ayat (2) 3) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Bukti P-1) 8) Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 36 huruf a, Para Pemohon mengalami kerugian berupa tercederainya hak konstitusional pemohon secara faktual, spesifik maupun potensial di masa depan dalam hal Pemohon menjalankan perintah udnang-undang berupa kewajiban yang melekat pada jabatannya, disatu sisi diperintahkan (pada Pasal 6 UU KPK dan sumpah jabatan) sementara disisi lain dilarang disertai ancaman. Sehingga dengan tegas dapat kami sampaikan Yang Mulia Majelis bahwa keberlakuan pasal a quo merugikan Hak Konstitusional Pemohon yaitu hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. 9) Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang 12 berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara; 2) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law); 3) Bahwa hukum pidana menyangkut hubungan hukum antara negara yang memiliki kekuasaan memaksa dan menghukum, dengan warga negara yang lemah. Untuk menghindari kesewenang-wenangan negara (penguasa) yang diwakili oleh aparat penegak hukum, hukum pidana memberikan jaminan kepada warga negara melalui penerapan hukum pidana yang secara universal mengakomodasi prinsip atau asas legalitas. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana agar terjadi keseimbangan dan keadilan antara kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara; 4) Bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, ber-impact negatif bahkan menjadi bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi; 5) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 13 Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan merupakan badan khusus yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia; 6) KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsiri yang berbeda. Ketidakpastian Hukum, apalagi Kontradiksi merupakan faktor utama kinerja yang menghambat pencapaian tugas dan fungsi KPK. pembaruan hukum pun terus dilakukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi; 7) Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan. Penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan–bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power). Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang- Undang ini, diharapkan dapat: a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian 14 dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi: b. Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8) Bahwa Pasal 6 UU KPK mengatur dengan jelas bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: (a.) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; (b.) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; (c.) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; Sementara penjelasan resmi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang : 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 2). mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Yang dalam pelaksanaan tugas tersebut akan melakukan perhubungan, interaksi, komunikasi atau pertemuan baik dengan Masyarakat, instansi/Lembaga hukum lain, atau penyelenggara negara; 9) Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa oleh karena KPK sebagai lembaga penegak hukum yang lahir dari kebutuhan luar biasa untuk pemberantasan tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga 15 sifat dari lembaga ini adalah sebagai extraordinary function negara. Oleh karena itu tidak saja hukum materil dan formilnya harus presisi dengan konstitusi dan integral dengan upaya-upaya negara dan hukum dalam memberantas tindak pidana extraordinary crime tersebut, menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Sehingga menjadi tuntutan dan keharusan bahwa Para Pimpinan dan pegawai KPK haruslah para nobile person, orang-orang yang secara moral sosial adalah terhormat bermartabat dan membawa misi negara dalam tindakan dan perbuatannya harus sesuai dengan tugas tanggugjawab yang diperintahkan Undang-undang yang melekat pada jabatan tersebut. Kode etik melekat padanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sikap dan moral harus mencerminkan sikap seorang nobile person karena mengemban tugas dan tanggungjawab yang luar biasa tersebut; 10) Bahwa penafsiran dan pemaknaan serta lahirnya pasal 36 huruf a UU KPK ini secara bersama kita pahami dalam kondisi sekarang adalah sebagai suatu irisan antara etika dan norma, ia lahir dari sebuah nilai mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk menjaga marwah insan KPK secara etika yang kemudian dinormakan dalam bentuk regulasi pemerintah sebagaimana Pasal 36 tersebut. Ketentuan penerapan pasal tersebut menjadi hal yang tumpang tindih dan overlapping, seyogyanya diatur secara etik namun juga diundangkan dan menjadi norma hukum yang mengatur terlalu jauh mengenai hubungan dan karakter individu insan KPK sebagai manusia. Melarang mereka untuk berbaur dalam sistem sosial masyarakat dan mengurung mereka dalam kotak sosial dari luar dan dalam; 11) Bagaimana kemudian terdapat aturan hukum yang mengatur pola kehidupan sosial Masyarakat dan organ nya menjadi diskredit dan terkucil, memberikan mereka kewenangan namun disisi lain menghilangkan hak asasinya untuk hidup normal. Mereka menjalani hari-hari hidupnya dengan membungkam dirinya, menghindar dari tata krama dan sopan santun demi terjaga dari pidana yang mengancam karena dianggap melanggar; 12) Bahwa apabila Etik atau Kode Etik dianggap sebagai suatu saluran penyelesaian yang sifatnya non-hukum atau non-penal, yang diterapkan secara internal diluar jalur penyelesaian hukum positif negara, maka dapat diartikan bahwa Kode Etik sifatnya lebih lembut dalam menjaga visi misi suatu organ kelembagaan. Padahal di sisi lain dalam asas paling dasar bagi 16 penerapan hukum pidana sendiri adalah “ultimum remidium” yang artinya sebagai jalan terakhir dalam penerapan hukum, dipilih setelah upaya penindakan dan upaya hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan dan dapat diartikan sebagai saluran penyelesaian paling keras dan tegas (strict decision), sehingga menjadi semakin jauhlah ketidakseimbangan dan sifat diskriminasi yang tercipta pada ranah hak asasi manusia sebagai makhluk sosial ini; 13) Bahwa karenanya adalah patut dipertimbangkan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK telah secara diskriminasi mengiris, memotong, menghilangkan, dan membuang hak asasi manusia sebagai makhluk sosial, menjadikan mereka yang terikat dipaksa lagi menggunakan rantai pembatasan sosial. Akibat hal yang menjadi ranah etik di serap dalam tatanan hukum Indonesia menjadi norma positif yang memiliki sanksi pidana; 14) Bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung merupakan sebuah perbuatan yang niscaya/pasti, natural dan adalah perbuatan yang positif untuk saling bersosialisasi dan tidak mungkin ada manusia yang tidak melakukan hubungan/ komunikasi dengan manusia yang lain. Bentuk produk dan hasil hubungan hubungan manusia yang tinggal dalam satu wilayah dengan satu tujuan yang sama adalah bernegara, karenanya berhubungan satu dengan yang lainnya sesama antar manusia dalam perjalan sejarah telah banyak menimbulkan hal positif. Walaupun terdapat kemungkinan juga hubungan antar sesama manusia tersebut dilakukan untuk atau tujuan yang tidak baik/negatif. Dan disanalah fungsi dan kehadiran negara bahwa perbuatan hubungan negative tersebut telah diatur oleh hukum pidana misalnya: perzinahan, persekongkolan jahat, pengancaman, pemerasan, suap, korupsi, semua perbuatan negative tersebut telah diatur dalam hukum pidana beserta sanksinya; 15) Bahwa selain daripada itu perlu dipahami terkait dengan cara dan ranah perumus hukum pidana yang seharusnya dapat mempertimbangkan menilai batas-batas tataran nilai etik yang abstrak apakah perlu di normakan ke hukum positif atau tetap pada tataran etik dengan lembaga etik sebagai control, pengawas, juri atau “hakim etiknya” karena hal ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara in casu Pimpinan dan Pegawai KPK. 17 Sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas bahwa para insan KPK/pemohon diperintahkan oleh hukum (UU KPK) untuk melakukan tugas tanggung jawab sesuai tupoksinya, namun beban tugas tanggungjawab yang besar dan luar biasa tersebut tidak diberikan bersama dengan dengan jaminan perlindungan hak-hak dasarnya/hak konstitusional dalam hal mereka patuh dan taat menjalankan perintah tersebut. Yang oleh Pemohon dapat diilustrasikan sebagai: “Para kesatria dan prajurit gagah berani diperintahkan oleh negaranya untuk maju ke sebuah medan perang yang luar biasa (extraordinary war), bertempur membela negara, melindungi negara, rakyat dan asetnya. Para kesatria dan prajurit tersebut diperlengkapi dengan senjata seadanya, maju ke medan perang tanpa tameng dan baju jirah, sehingga setiap mereka yang maju ke medan perang sudah menyadari akan resiko cidera, celaka atau gugur ditengah medan perang, dan bagian paling merobek nurani mengusik rasa keadilan adalah jika negara hanya akan menonton dan membiarkan mereka gugur, “karena mereka kurang kuat, kurang pintar, kurang beriman”; 16) Bahwa perlu kiranya diuji dan dipertimbangkan kembali konstruksi norma dalam pasal a quo mengingat bahwa adalah hal mustahil seseorang tidak berhubungan dengan orang lain dengan alasan apapun, kecuali seseorang yang dilarang tersebut adalah seorang penjahat atau criminal yang sedang dihukum/dipidana atau sedang ditahan karena menjalani proses hukum tertentu. Bahkan ketika seseorang dihukum pidana pun dia tidak lantas kehilangan hak asasinya untk berhubungan secara sosial dan fasilitas tertentu seperti beribadah atau kunjungan dan silaturahmi keluarga. Namun pembentuk Undang-undang dalam merumuskan norma pada Pasal 36 huruf a mengabaikan hak-hak mendasar tersebut sehingga pasal tersebut yang tadinya dimaksudkan menjaga marwah lembaga KPK sebagai extraordinary function negara dengan misi sebagai The guardian of the Eradication of Corruption Crimes - the extraordinary crime menjadi “pasal politis” yang justru menjadi batu sandungan bagi Para pimpinan dn pegawai KPK itu sendiri, dan secara kelembagaan melemahkan, menghambat tujuan penguatan kelembagaan yang sedang diupayakan; 17) Sebagai insan hukum yang mencintai negaranya, menghormati lembaga KPK dan berkomitmen menjadi bagian dari proses pembangunan penegakan dan 18 penguatan hukum dibidang Tipikor Pemohon setuju dengan pembatasan dan tuntutan etik yang tinggi bagi para pimpinan dan pegawai KPK karena hal itu sejalan dengan tujuan dan cita-cita pembentukan lembaga KPK ini sebagai extraordinary function negara. Namun Pasal 36 huruf a bukan saja tidak bersesuaian, tetapi juga tidak sejalan bahkan kontradiksi dan melemahkan lembaga yang selanjutnya akan pemohon uraikan pada bagian selanjutnya dibawah ini. Sementara terkait dengan tuntutan dan penerapan Etik telah dengan lengkap diatur dalam Kode Etik dan peraturan internal kelembagaan; 18) Bahwa adapun objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 36 huruf a UU KPK yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; 19) Perihal Hubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf a UU KPK secara etimologi dapat dimengerti juga sebagai berkomunikasi, berinteraksi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia menguraikan pengertian komunikasi sebagai (1) pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak; (2) perhubungan; - Berkomunikasi berarti mengadakan komunikasi; berhubungan, (diunduh pada laman: Arti kata komunikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pada tanggal 24 Oktober 2024); - Sementara De Vito, mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, formal maupun informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non verbal sehingga masing- masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. (diunduh pada laman : Komunikasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pada tanggal 24 Oktober 2024) 19 - Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, dalam buku Human Behavior: An Inventory of Scientific Finding (1964) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasa, emosi, keterampilan, dan lain-lain melaui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. (diunduh pada laman: Komunikasi: Pengertian Para Ahli, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya, pada tanggal 24 Oktober 2024) - Berdasarkan pandangan ahli sebagaimana kami utraikan diatas, Hubungan atau komunikasi adalah tools atau alat interaksi sosial manusia. Berhubungan, berkomunikasi atau berinteraksi adalah sifat asalnya netral. Berhubungan berkomunikasi atau berinteraksi tidaklah merupakan sebuah perbuatan tercela, hina atau amoral. Sebagai instrument yang bersifat netral maka alat atau tools tersebut baru bersifat negative / amoral jika digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang bersifat terhina, tercela ataupun amoral. Jadi sifat perbuatan berhubungan/berkomunikasi tergantung pada tujuannya dan tidak bisa dinilai dari sifat perbuatannya asalnya dalam hal ini berhubungan; 20) Bahkan berhubungan yang semula bersifat netral, bisa berubah menjadi kewajiban hukum, jika berhubungan tersebut merupakan tools/instrument untuk melaksanakan kewajiban hukumnya (i.c. melaksanakan perintah undang-undang). Misalnya seorang dokter, hubungan antar warga negara dokter dengan masyarakat adalah hal yang netral, namun dalam hal terjadi peritiwa dimana seseorang jatuh sakit, maka dokter berkewajiban untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat sebagai pasien yang menderita penyakit untuk ditolong. Demikian halnya bagi aparat penegak hukum, memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hukum jika terjadi dugaan pelanggaran hukum, maka mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang diperlukan menjadi bersifat kewajiban hukum penegak hukum tersebut; 21) Bahwa demikian halnya dengan pemohon sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan putusan hakim sebagaimana diuraikan tugasnya dalam Pasal 6 UU KPK adalah sebuah keharusan/kepastian didalamnya untuk mengadakan hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka maupun dengan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkaranya. Karena bagaimanapun proses pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pelaksanaan putusan hakim merupakan 20 rangkaian kegiatan yang menggali keterangan dan alat bukti lainnya dari tersangka atau pihak lainnya yang terkait, sehingga mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara dan pihak terkait lainnya adalah perbuatan yang bukan saja tidak melawan/melanggar hukum bahkan perbuatan tersebut adalah memenuhi kewajiban hukum (melaksanakan Perintah Pasal 6 UU KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Oleh karenanya “larangan perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung terhadap tersangka atau pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara…dengan alasan apapun” secara diametral vis a vis jelas bertentangan/ kontradiksi; 22) Lebih jelas lagi bahwa ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK yang melarang Para Pemohon untuk berhubungan dengan tersangka bertentangan secara nyata dengan ketentuan: a. Pasal 112 KUHAP yang menyatakan: (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya b. Pasal 113 KUHAP yang menyatakan, jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya,” c. Pasal 203 KUHAP: (I) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru babasa dan barang bukti yang diperlukan. d. Pasal 227 KUHAP (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum 21 tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya; 23) Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan KPK ataupun Pegawai KPK, khususnya dari unit pencegahan dan penindakan tidak mungkin dapat melakukan tugasnya baik dalam bidang pencegahan maupun penindakan untuk tidak berhubungan dengan tersangka atau pihak terkait. Namun pada pelaksanaan hubungan/pertemuan pegawai KPK dengan tersangka dalam pelaksanaan tugaspun menjadi rentan untuk dipermasalahkan, Misalnya dalam beberapa kasus sebagai berikut: a. Pertemuan Sdr Firly Bahuri dengan sdr Lukas Enembe dalam rangka pendekatan agar sdr Lukas Enembe yang pada saat itu tidak bersedia memenuhi panggilan KPK meskipun sudah dipanggil secara layak dan patut. Kemudian Pimpinan KPK Firli Bahuri beserta tim secara resmi sesuai tupoksi mendatangi dan menemui Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura (Bukti P-13); b. Pertemuan tersebut membuat pro kontra di masyarakat dikaitkan dengan Pasal 36 huruf a UU KPK, meskipun pada kenyataannya Pertemuan tersebut dilakukan oleh Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK dengan rombongan tim penyidik KPK, dokter KPK, serta dokter independen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke kediaman Lukas di Koya Tengah, Kota Jayapura Papua. Pertemuan dilakukan secara terbuka bahkan dipublikasikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai perintah undang-undang, dan kemudian Firli bahuri dianggap melanggar hukum sesuai pasal 36 UU KPK (https://www.hukumonline.com/berita/a/temui-lukas-enembe-- tindakan-ketua-kpk-firli-bahuri-salahi-aturan-lt636513e31af2f/) (Bukti P-14); c. Dalam Kasus Pertemuan Unit Koordinasi dan Supervisi yang sedang melaksanakan tugasnya melakukan fungsi pencegahan di Provinsi Jambi, Bahwa Perbuatan Pegawai KPK pada Unit Kordinasi dan Supervisi Pencegahan yang telah bertemu dengan Gubernur Jambi yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka namun belum ditangkap, walaupun pelaksanaan tugas pencegahan tersebut secara resmi 22 ditugaskan dan seizin atasan langsung/ Pimpinan, hal ini mengakibatkan ketidak pastian antara melaksanakan tugas dengan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Huruf a UU KPK menjadi tidak pasti. (Bukti P-17); d. Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada saat olahraga di pinggir lapangan bulutangkis di Gelanggang Olah Raga (GOR) kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada 2 Maret 2022. Dimana Syahrul Yasin Limpo menemui Firli Bahuri pada saat berolahraga dan sebatas kesopansantunan Firli Bahuri menanggapi sewajarnya dan meminta Syahrul pulang (Bukti P-19). Bahwa atas pertemuan tersebut Firli Bahuri dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 36 UU KPK. KPK kemudian menahan dan menetapkan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun kembali pertemuan tersebut juga dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga Firli Bahuri ditersangkakan salah satunya dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 36 huruf a UU KPK. (Bukti P-20) e. Bahwa pada beberapa bulan lalu Pimpinan KPK lainnya telah menjadi dan mengalami akibat dari ketidakjelasan dan diskriminatifnya pasal a quo yaitu berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024 atas nama terperiksa NURUL GHUFRON tertanggal 6 September 2024. Bahwa terdapat komunikasi antara terperiksa Nurul Ghufron yang menyampaikan keluhan kepada Saudara Kasdi (Maret 2022) yang notabene dilakukan jauh sebelum dan tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan tersangka dan penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementan. Namun terperiksa atas nama Nurul Ghufron yang meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan Kasus Korupsi di lingkungan Kementan, kemudian dihubungkan dan terkait karena larangan pada pasal a quo “hubungan dengan tersangka atau pihak lain… dengan alasan apapun” dikaitkan dengan kasus korupsi di Kementan dikarenakan adanya komunikasi tersebut, dan Nurul Ghufron dijerat dengan pasal 36 UU KPK dan dijatuhi sanksi sesuai Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024. (Bukti P-15). Bahwa kemudian Kasdi Subagyono dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) 23 Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono selama empat tahun penjara (Bukti P-21); f. Demikian halnya Pemohon 1 yang Pertemuanya adalah dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawabnya melaksanakan perintah UU (Pasal 6 UU KPK) sebagaimana dijelaskan bahwa pemohon 1 menerima kedatangan Eko Darmanto sesuai formilnya, dimana Eko Darmanto mendatangi kantor KPK-Gedung Merah Putih, Setiabudi Jakarta Selatan, pada Maret 2023 dalam rangka menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidanginya yaitu staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Dan pada saat itu Eko Darmanto belum berstatus tersangka (Bukti P-10). KPK kemudian menyatakan secara resmi dan menetapkan Eko Darmanto - mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) (Bukti P-18); 24) Bahwa secara nyata-nyata Lukas Enembe mantan Gubernur Papua kemudian menjadi Terpidana Kasus Korupsi, Zumi Zola mantan Gubernur Jambi kemudian menjadi terpidana korupsi, Kasdi Subagyono Eks Sekjen Kementan kemudian menjadi terpidana korupsi, Eko Darmanto - mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setiap orang yang dengannya Pimpinan dan Pegawai KPK berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan alasan apapun tersebut di atas tetap “naik kasusnya” menjalani proses hukum, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ataupun menjadi terpidana. Sementara para Pimpinan dan Pegawai KPK yang berinteraksi dan berhubungan secara langsung dan tidak langsung, disengaja atau tidak sengaja, terkait atau tidak terkait sama sekali, telah menghadapi “penghukuman” berupa tuduhan si pelanggar etik, melanggar hukum, si tersalah, terperiksa dan media membahasakannya tidak layak, tidak etis tidak sepatutnya dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan tercela, terhina atas perbuatan (berhubungan, berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dengan alasan apapun) melakukan perhubungan netral sewajarnya atau menjalankan kewajiban hukumnya (melaksanakan tugas tanggungjawab jabatannya); 25) Oleh karena itu ketentuan norma Pasal 36 huruf a KPK bertentangan secara diametral dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK juncto UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dimana dalam Pasal 36 huruf a melarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka dan 24 pihak terkait lainnya, sementara dalam Pasal 6 UU KPK juncto UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP, diwajibkan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang semua prosesnya tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung, oleh karena itu ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut jelas kontradiksi dan tidak pasti, yang melanggar asas Kepastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28 Huruf D UUD NRI 1945; 26) Mengkontrsuksi sebuah norma yang bersanksi pidana, yang berkonsekuensi memberi legitimasi negara untuk melakukan langkah kekuasaan memaksa dan menghukum, dengan warga negara yang lemah. Karena itu perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan negara (penguasa) yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu merumuskan sebuah perbuatan yang niscaya, umum dan normal menjadi sebuah perbuatan yang kemudian menjadi dinilai sebagai “terlarang/amoral/terhina” yang karenanya layak untuk dipidana haruslah dengan memperjelas kriteria keterhinaannya/amoralnya yang berbeda dengan perbuatan yang semula normal dan niscaya tersebut; 27) Hukum pidana dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara melalui penerapan hukum pidana, secara universal diterapkan dengan wujud mengakomodasi prinsip atau asas legalitas sebagai azas utama dan penting dalam hukum pidana. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana agar terjadi keseimbangan dan keadilan antara kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara; 28) Bahwa untuk memastikan terjaminnya asas legalitas, sebagai indikator perlindungan negara terhadap warga negara, karena itu azas legalitas dalam hukum pidana diimplementasikan dalam empat prinsip pokok yaitu, lex scripta, lex certa, lex stricta dan non-retroactive. Maknanya dari setiap prinsip dasar tersebut yaitu Hukum pidana dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana diharuskan memenuhi syarat: a) undang-undang hukum pidana itu harus tertulis (lex scripta), b) undang-undang hukum pidana itu harus memiliki rumusan yang pasti serta tidak bermakna ganda, c) rumusan Undang-Undang pidana harus tegas dan tidak dapat dimaknai lain (lex stricta), serta 25 d) undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku surut (non- retroactive). Jika rumusan Undang-Undang hukum pidana tidak mengandung salah satu atau lebih dari syarat-syarat asas legalitas tersebut maka Undang-Undang hukum pidana tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip universal negara hukum. Kesemua asas dan prinsip itu dimaksudkan agar penerapan pidana melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara atau aparat penegak hukum dan memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan agar seseorang tidak dihukum berdasarkan kemauan sepihak dari negara (aparat penegak hukum). Rumusan perbuatan yang diatur dalam Pasal 36 huruf a ini yaitu perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun, sehingga tergambar dalam rumusan norma ini, perbuatan yang dilarang adalah mengatur larang untuk berhubungan langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun. Hal ini mengandung pengertian bahwa larangan ini secara umum dan terhadap semua bentuk “hubungan” tidak ada sedikitpun kriteria hubungan mana yang dianggap boleh/normal dan mana yang tidak normal yang karenanya layak disanksi pidana; 29) Bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang didalamnya terdiri dari pimpinan dan pegawai KPK, dalam menjalankan tugas tanggungjawab dan kewajibannya melakukan pencegahan dan penindakan korupsi yang didalamnya melalui rangkaian kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan putusan, maka tidak mungkin dan pasti untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat, karenanya tidak mungkin untuk tidak mengadakan hubungan dengan masyarakat; 30) Bahwa berdasarkan KUHAP, Penyelidik, penyidik dan Penuntut termasuk hakim, berwenang melakukan dan karenanya wajib melakukan hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 203, Pasal 227; 31) Berdasarkan uraian dasar hukum yang mewajibkan dan karenanya berwenang untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung oleh aparat lembaga penegak hukum lainnya misalnya Kepolisian Kejaksaan dan Hakim, karena memang dalam melaksanakan tugas adalah tidak mungkin lembaga- lembaga dimaksud dilarang untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat 26 pelapor, saksi dan tersangka. Oleh karena itu jika terhadap pinpinan KPK dan dan pegawai KPK dilarang untuk mengadakan hubungan dengan pihak tersangka atau pihak lainnya, sementara terhadap subyek hukum aparat penegak hukum lainnya di Indonesia hal tersebut tidak dilarang, maka norma hukum tersebut secara nyata telah mengatur secara diskriminasi antara Pimpinan dan Pegawai KPK dengan dengan aparat penegak hukum lainnnya di Indonesia, hal ini melanggar Ketentuan anti diskriminasi dalam konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadapnya; 32) Rumusan perbuatan yang diatur dalam Pasal 36 huruf a ini yaitu perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung kepada subyek yaitu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rumusan subyek yang dituju dalam berhubungan adalah Tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini menunjukkan bahwa yang dituju subyeknya terdiri dari yaitu: a. Tersangka, atau b. “pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi” Ketentuan tentang siapa Tersangka, jelas secara limitatif, karena status tersangka juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 14, sementara kepastian tentang siapa dan batasannya bagaimana dengan “Pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi” adalah tidak jelas, karena pihak lainnya tersebut bisa dalam hal ini memungkinkan: a. Pelapor b. Informan c. Saksi d. Keluarga, atau e. Rekan; 33) Bahwa dalam implementasi dari pasal dalam kasus pemohon sebagaimana telah diuraikan, yaitu pemohon bertemu dan menerima laporan dari Eko Darmanto mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang pada saat itu hendak menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, 27 pertemuan dimaksud dilakukan di kantor dengan telah disampaikan kepada pimpinan yang lainnya, didampingi oleh dua staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK Gedung Merah Putih KPK, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Maret 2023, dalam kaitannya dengan dugaan korupsi importasi di perusahaan Bea Cukai. Namun setelah sdr Eko Darmanto menjadi Tersangka dalam waktu setelahnya, pertemuan atau hubungan dengan Eko Darmanto dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, hal ini dilakukan dengan dasar Pasal 36 huruf a tersebut yaitu pihak tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara; 34) Bahwa dalam implementasi lainnya dalam kasus Sdr. Firli Bahuri, pertemuan dan hubungan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo juga terjadi pada tanggal 02 Maret 2022 Selanjutnya Sdr. Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka dalam kasus lain pada tanggal 11 Oktober 2023 namun kembali perbuatan pertemuan tersebut juga dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga Firli Bahuri ditersangkakan salah satunya dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 36 huruf a ini; (Bukti P–16, Bukti P-20) 35) Dalam kasus lainnya, sebagai turunan dari norma Pasal 36 huruf a ini, selanjutnya diturunkan dalam rumusan norma kode etik yaitu larangan menyalahgunaan pengaruh yaitu indikasi perbuatannya adalah berhubungan dengan pihak lain ini diimplementasikan termasuk pihak lain yang ada dalam kantor tersebut, hal ini terjadi dalam putusan pelanggaran kode etik atas nama Nurul Ghufron, yaitu yang bersangkutan menghubungi Sdr Kasdi (Plt. Itrjen Kementan) pada tanggal 15 Maret 2022 yang pada saat itu belum ada laporan dugaan tindak pidana terhadapnya, dan sdr Kasdi baru ditetapkan menjadi tersangka pada bulan Juni 2023, sehingga pada tanggal 15 Maret 2022 Sdr. Kasdi belum menjadi tersangka. Namun perbuatan Hubungan Sdr. Nurul Ghufron dikaitkan dengan penyelidikan dugaan Korupsi dalam Pengadaan Barang jasa berupa Sapi di Kementan terhadap beberapa nama diluar kementan (Bukti P-15, Bukti P-21). Hanya karena lokus nya dikementan walaupun tidak menyangkut nama Sdr. Kasdi, hal tersebut dianggap termasuk yang terlarang untuk dihubungi. Hal ini menunjukkan keberadaan Pasal 36 Huruf a UU KPK telah menimbulkan penafsiran yang tidak pasti dalam pelaksanaanya; 28 36) Bahwa berdasarkan rangkaian fakta penerapan ketentuan “pihak lain yang berhubungan dengan perkara” menjadi sangat tidak jelas, sangat luas dan tak berkepastian, bisa ditafsiri dengan tafsir yang berbeda beda oleh penegak hukum. Oleh karena itu rumusan “pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang tidak pasti dan bisa ditafsiri dengan tafsiri yang tidak sama ini adalah bentuk ketentuan yang tidak berkepastian, tidak jelas dan dapat ditafsiri/dimaknai berbeda (tidak memenuhi kaidah lex certa dan lex stricta) sehingga melanggar ketentuan konstitusi Pasal 28 huruf D; 37) Sebagai sebuah keterangan kondisional yang menjadi konteks dalam pasal 36 huruf a, ini maka ketentuan kondisional inipun harus dipastikan, tegas dan tidak boleh dimaknai berbeda agar ketentuan pidana dimaksud memenuhi azas kepastian, dalam bentuk jelas dan dapat ditafsiri/dimaknai berbeda (tidak memenuhi kaidah lex certa dan lex stricta) agar memenuhi ketentuan konstitusi pasal 28 huruf D; Bahwa secara etimologi perkara, yang tentu dalam hal ini konteksinya mengerucut pada perkara pidana dimaknai sebagai persoalan yang memerlukan penyelesaian. Sehingga dalam konteks pidana perkara adalah persoalan yang memerlukan penyelesaian. Namun dalam menafsirkan sebagai sebuah keterangan kondisional dari sebuah konteks adanya “tersangka atau pihak lainya yang berhubungan dengan perkara” maka pemaknaan perkara tidak bisa tidak kecuali status “Perkara” ini dikaitkan dengan perkara yang telah berstatus adanya Tersangka”, oleh karena itu perkara yang belum ada status tersangkanya bukanlah kondisio dari yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf a tersebut, dengan kata lain semestinya perkara dalam Pasal 36 huruf a ini harus dimaknai perkara dalam pidana korupsi yang ditangani oleh KPK yang telah ada tersangkanya. Namun sekali lagi pemaknaan perkara ini, dalam berbagai kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, mulai pemohon, sdr. Firli Bahuri, Sdr. Nurul Ghufron dan Sdr. Pahala Nainggolan, hal tersebut pemaknaan perkara telah dinyatakan sebagai perkara sejak baru diterimanya laporan, artinya belum proses penyelidikan karena masih dalam proses penelaahan penerima laporan, belum proses sidik dan karenanya belum terdapat tersangkanya; 29 38) Bahwa berdasarkan penafsiran atas norma pasal 36 huruf a, maupun turunan dalam norma dibawahnya pada ketentuan peraturan Internal KPK, telah jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketidakjelasan: a. Hubungan tersebut dalam koteks apa b. Pihak lain yang dimaksud sampai derajat dan koteks apa; c. Perkara yang dimaksud perkara yang ada tersangkanya atau perkara sejak penerimaan walalupun belum dinyatakan status terangkanya; Ketidak jelasan sebagaimana diuraikan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon; 39) Bahwa Norma Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut yang tidak berkepastian hukum telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dilindungi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD Tahun 1945; 40) Bahwa ketentuan norma pasal 36 huruf a UU KPK yang berlaku hanya kepada penegak hukum dilingkungan KPK, sementara personel pada lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki tugas dan wewenang sama dengan KPK tidak ada larangan/ bebas dalam melakukan Tindakan berhubungan dalam hal menjalankan jabatan, hal ini jelas menunjukkan ketentuan Pasal 36 huruf a ini, telah secara nyata bersifat DISKRIMINATIF, dan telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2); 41) Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution, sebagai penjaga UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, yang tidak hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia. Oleh karenanya konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara terwujud; 42) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, serta fakta-fakta yuridis yang telah Pemohon kemukakan, maka adalah wajar dan berdasar hukum apabila Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut selain sifatnya diskriminatif juga dapat dikatakan sebagai pasal yang mencederai hak asasi manusia para Insan KPK karena melarang segala jenis hubungan dan komunikasi terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Selain itu sifatnya menjadi “karet” 30 karena makna “hubungan baik langsung maupun tak langsung” dapat ditafsirkan dengan berbagai jenis penafsiran dan kepentingan. 43) Bahwa oleh karena Pasal 36 huruf a UU KPK adalah Kontradiktif, mencederai hak asasi manusia, tidak berkepastian hukum dan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Konstitusi, maka guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Konstitusi perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi, atau memaknai Pasal 36 dengan: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: (a) “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringakannya;” Berdasarkan seluruh uraian di atas, patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution, dan jelas bahwa Objek Permohonan uji materil i.c. Pasal 36 huruf a Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau 31 3) Menyatakan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya;” 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409). Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674032602670004 atas nama Alexander Marwata. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sdr. Alexander Marwata, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota 32 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019- 2023 tertanggal 21 Oktober 2019. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan 20 Desember 2024, Tertanggal 24 November 2023. 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175076604750005 atas nama Lies Kartika Sari, S.H. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 001225/KEP/AD/14006/21 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tertanggal 1 Juni 2021. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276026408880006 atas nama Maria Fransiska. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 001266/KEP/AD/14006/21 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tertanggal 1 Juni 2021. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/09/17124981/dugaan- pertemuan-alexander-marwata-dengan-eko-darmanto-berujung), tertanggal 09 Oktober 2024 berjudul “Dugaan Pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto Berujung Pemeriksaan Polisi” diunduh pada tanggal 24 Oktober 2024. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://www.liputan6.com/news/read/5759568/2-pegawai-kpk- diperiksa-terkait-pertemuan-alexander-marwata-dan-eko-darmanto- senin-28-oktober-2024, tertanggal 25 Oktober 2024 berjudul “2 Pegawai KPK Diperiksa Terkait Pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto, Senin 28 Oktober 2024”, diunduh pada 29 Oktober 2024. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://makassar.antaranews.com/berita/567185/pahala-nainggolan- ke-polda-metro-jaya-terkait-kasus-alex marwata, tertanggal 28 Oktober 2024 berjudul “Pahala Nainggolan Ke Polda Metro Jaya Terkait Kasus Alex Marwata”, diunduh para tanggal 01 November 2024. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/08/firli-bahuri-temui- 33 lukas-enembe-pengamat-sayangkan-pernyataan-dewas-kpk-tidak- ada-kejanggalan, tertanggal 8 November 2022 berjudul “Firli Bahuri Temui Lukas Enembe, Pengamat: Sayangkan Pernyataan Dewas KPK Tidak Ada Kejanggalan”, diunduh pada tanggal 24 Oktober 2024. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://www.hukumonline.com/berita/a/temui-lukas-enembe-- tindakan-ketua-kpk-firli-bahuri-salahi-aturan-lt636513e31af2f/, Tertanggal 4 November 2022 berjudul “Temui Lukas Enembe, Tindakan Ketua KPK Firli Bahuri Salahi Aturan? MAKI menilai tindakan itu berpotensi melanggar aturan UU KPK. Sedangkan KPK membantah menyalahi aturan”, diunduh pada tanggal 24 Oktober 2024. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024 atas nama terperiksa NURUL GHUFRON tertanggal 6 September 2024. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ETIK/12 /2023 atas nama terperiksa FIRLI BAHURI tertanggal 27 Desember 2023. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan adanya pelanggaran Peraturan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai/ Penasihat KPK yang diduga dilakukan oleh Pegawai KPK pada Unit Kerja Koordinasi & Supervisi Pencegahan. 18. Bukti P-18 : FotokopiTangkapan Layar media dari web: https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/20563781/eks-kepala- bea-cukai-yogyakarta-eko-darmanto-ditetapkan-jadi-tersangka-dan, tertanggal 8 Desember 2023, berjudul “Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan KPK”, diunduh pada 2 November 2024. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://metro.tempo.co/read/1808104/cerita-pertemuan-firli-bahuri- dan-syahrul-yasin-limpo-di-gor-terungkap-dalam-sidang- praperadilan-hari-ini, tertanggal 11 Desember 2023 berjudul “ Cerita Pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo di GOR Terungkap dalam Sidang Praperadilan Hari Ini”, diunduh pada 2 November 2024. 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://www.liputan6.com/news/read/5421999/kpk-tangkap-syahrul- yasin-limpo-terkait-korupsi-di-kementan, tertanggal 12 Oktober 2023 34 berjudul “KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo Terkait Korupsi di Kementan”, diunduh pada 2 November 2024. 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tangkapan Layar media dari web: https://nasional.kompas.com/read/2024/07/11/13071531/eks-sekjen- kementan-kasdi-subagyono-divonis-4-tahun-penjara, tertanggal 11 Juli 2024 berjudul “Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono Divonis 4 Tahun Penjara”, diunduh pada tanggal 2 November 2024. 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor : B/18157/XI/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus, Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tertanggal 1 November 2024, Dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dirreskrimsus selaku penyidik ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 36 huruf a 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 selanjutnya disebut UU KPK) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 36 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun”; 2. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti P-4), kemudian pada tanggal 24 November 2024 disesuaikan dan diperpanjang masa jabatannya hingga 20 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2023 (Bukti P-5); 3. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P- 6) yang dalam hal ini menjabat sebagai Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan 37 Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 001225/KEP/AD/14006/21 (Bukti P-7); 4. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-8) yang dalam hal ini menjabat sebagai Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 001225/KEP/AD/14006/21 (Bukti P-9); 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Hak Konstitusional para Pemohon, rumusan norma yang kontradiktif, tidak jelas dan tidak berkepastian hukum dalam norma Pasal 36 huruf a tersebut, telah menyebabkan peristiwa bertemunya Pemohon I dengan seseorang yang bertujuan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidanginya, pertemuan mana dilakukan sebagai pemenuhan tugas dan kewenangan Pemohon I sebagaimana seharusnya Pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Pertemuan tersebut dilaporkan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 36 huruf a yang selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dilakukan proses penyelidikan (Bukti P-22). Hal ini menunjukkan secara nyata akibat Ketidakjelasan Batasan atau kategori larangan “hubungan … dengan alasan apapun” pada pasal a quo telah menyebabkan Pemohon I harus menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana dan telah merugikan Pemohon I secara nyata-nyata, faktual. (Bukti P-10); 6. Bahwa menurut para Pemohon, Ketidakjelasan batasan dan kategori hubungan pada Pasal a quo telah menyebabkan ketidakpastian hukum, kontradiktif dengan kewajiban, dimana disatu sisi diperintahkan namun disisi lain dilarang dengan ancaman pidana. Sehingga akibat pemberlakuan dan penerapan pasal a quo, perbuatan yang dilakukan secara beritikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Para Pemohon yaitu menjalankan perintah Undang-undang sesuai jabatannya sebagai aparat penegak hukum telah dipandang sebagai perbuatan pidana dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 36 hurf a UU KPK; (Bukti P-12, Bukti P-17) 38 7. Bahwa menurut para Pemohon, akibat dari berlakunya Pasal 36 huruf a UU KPK, para Pemohon mengalami kerugian berupa tercederainya hak konstitusional para Pemohon yaitu hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, hak bebas atas perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif yang mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 36 huruf a UU KPK, Mahkamah berpendapat Pemohon I telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti P-4), kemudian pada tanggal 24 November 2024 disesuaikan dan diperpanjang masa jabatannya hingga 20 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2023 (Bukti P-5). Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon II dan Pemohon III, telah dapat menjelaskan sebagai pegawai di KPK sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti bertanda Bukti P-7 dan Bukti P-9. Oleh karena itu, sepanjang berkaitan dengan Pemohon I sebagai salah satu pimpinan KPK adalah pihak atau subjek hukum yang menjadi adressat Pasal 36 huruf a UU KPK, dengan demikian Pemohon I telah dapat membuktikan sebagai perseorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sedangkan, Pemohon II dan Pemohon III sebagai pegawai KPK yang notabene bukan sebagai pimpinan KPK sebagaimana pihak atau subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal 36 huruf a UU KPK yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, terhadap Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat mendasarkan kepada norma a quo untuk menyatakan memiliki hak konsitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian, yaitu norma Pasal 36 huruf a UU KPK. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah hanya Pemohon I yang dapat menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan 39 berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Di mana anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat aktual dan spesifik serta mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan normal Pasal 36 huruf a UU KPK yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I berkenaan dengan isu inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, terhadap Pemohon II dan Pemohon III karena tidak mengaitkan permohonannya dengan konstitusionalitas norma Pasal 37 UU KPK dalam pengujiannya termasuk dalam petitumnya, di mana norma pasal tersebut justru yang menjadi pijakan keterkaitan antara Pemohon II dan Pemohon III dengan ketentuan norma Pasal 36 huruf a UU KPK dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon II dan Pemohon III tidak memilki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 36 huruf a UU KPK, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan permohonan Pemohon I. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan norma Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan norma Pasal 36 huruf a KPK bertentangan secara diametral dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK juncto Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana dalam Pasal 36 huruf a UU KPK melarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka dan pihak terkait lainnya, 40 sementara dalam Pasal 6 UU KPK juncto KUHAP, diwajibkan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang semua prosesnya tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut jelas kontradiksi dan tidak pasti, sehingga melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon I, rumusan perbuatan yang diatur dalam Pasal 36 huruf a UU KPK, tergambar dalam rumusan norma ini, perbuatan yang dilarang adalah berhubungan langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun. Hal ini mengandung pengertian bahwa larangan ini secara umum dan terhadap semua bentuk “hubungan” tidak ada sedikitpun kriteria hubungan mana yang dianggap boleh/normal dan mana yang tidak boleh/normal yang karenanya layak disanksi pidana; 3. Bahwa menurut Pemohon I, norma Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut tidak berkepastian hukum, diskriminatif, kontradiktif telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagai warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 41 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon I dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon I dalam permohonan a quo adalah apakah norma Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah merumuskan dalil-dalil permohonan Pemohon I menjadi 2 (dua) persoalan yang harus dijawab dan dipertimbangkan oleh Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, norma pasal yang dimohonkan pengujian mengakibatkan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dipidana karena melakukan perbuatan “berhubungan atau berinteraksi” sebagaimana norma Pasal 36 huruf a UU KPK. Kedua, dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian mengandung diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara Pemohon I dalam jabatannya sebagai pimpinan KPK dengan pejabat lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan maupun kepolisian apabila larangan dalam Pasal 36 huruf a UU KPK diterapkan. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tesebut, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut. Namun, sebelum itu Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa secara filosofis, pembentukan KPK dilandasi dengan tuntutan reformasi untuk melakukan perubahan total atas kondisi penegakan hukum di Indonesia sebagai dampak negatif warisan rezim orde baru yang penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara yuridis, pembentukan KPK bermula dari amanat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon dampak warisan orde baru di atas. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi 42 secara efektif dan efisien. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga, diharapkan mampu melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Pasal 6 UU KPK : a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e) penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [3.10.2] Bahwa Mahkamah telah berkali-kali memeriksa dan mengadili norma undang-undang yang mengatur terkait dengan KPK. Pada hakikatnya, Mahkamah secara konsisten memahami arti pentingnya lembaga KPK sebagai salah satu lembaga independen yang diberi wewenang melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih lembaga KPK merupakan lembaga negara yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional important) yang dalam melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun atau kepentingan perorangan sekalipun. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam beberapa putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006, (hlm. 269) yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tidak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara 43 konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945”. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, (hlm. 50) yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “Bahwa salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Penjelasan Umum UU KPK adalah sebagai berikut, “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”. Pemberantasan korupsi secara luar biasa dilakukan karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Hal itu dapat dibaca dalam Penjelasan Umum UU KPK yang menyatakan, “Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak- hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.” Kenyataan mengenai sifat dan dampak luar biasa dari tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga seringkali dinyatakan sebagai “kejahatan luar biasa” maka dibentuklah lembaga yang bersifat khusus yang dapat melakukan metode non-konvensional atau “cara-cara luar biasa”; Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.10.5]…… Sebagai lembaga yang secara konstitusional penting maka KPK diberikan kekhususan dalam menjalankan tugasnya, karena diharapkan batasan- batasan yang konvensional tidak lagi mempersulit langkah KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibatasi oleh peraturan perundang- undangan dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, hal ini tidaklah serta-merta menyebabkan KPK menjadi lembaga yang superbody. Kendatipun dalam hal-hal tertentu KPK diberi kekhususan oleh Undang-Undang;” 44 Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 (hlm.107), yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.15.1] Bahwa pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan auxiliary organ yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (auxiliary organ), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan beberapa kutipan pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon I berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya”. Sebagaimana diuraikan di atas. Berkenaan dengan dalil Pemohon I a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa Pemohon I memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memohon secara alternatif pemaknaan terhadap norma Pasal 36 huruf a UU KPK menjadi “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang 45 mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya”. Terhadap hal tersebut, jika dicermati secara saksama oleh Mahkamah basis argumentasi yang dibangun oleh Pemohon I dalam permohonannya adalah berasal dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I, tanpa secara komprehensif mengaitkan dengan konteks kelembagaan KPK yang bersifat independen, terbebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun atau perorangan sekalipun. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon I menyatakan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK telah secara diskriminasi mengiris, memotong, menghilangkan, dan membuang hak asasi manusia sebagai makhluk sosial, merupakan asumsi yang dibangun oleh Pemohon I. Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah baik argumentasi maupun bukti yang diajukan Pemohon I, khususnya berkenaan dengan bukti tangkapan layar (screenshot) pemberitaan mengenai kasus-kasus konkret yang dialami oleh komisioner KPK merupakan hal yang tidak ada korelasinya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Namun demikian, mengingat sifat independensi kelembagaan KPK yang memilki kewenangan yang khusus, maka keberadaan Pasal 36 huruf a UU KPK justru dapat menjadi instrument jaminan untuk selalu mengawal sifat kekhususan dan “luar biasa” serta marwah lembaga KPK. Dalam konteks kelembagaan KPK yang lahir dari kebutuhan yang mendesak karena belum optimalnya lembaga penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sebagai lembaga yang kemudian diberi kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga karakteristik dari lembaga KPK yang bersifat “luar biasa” dan dapat dikategorikan sebagai lembaga yang bersifat extraordinary function pula, maka sudah seharusnya lembaga yang demikian dijalankan oleh para pimpinan yang memiliki integritas, loyalitas, dan nilai pengabdian yang tinggi, bahkan seharusnya lebih tinggi kadarnya dari rata-rata dibanding unsur penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 36 huruf a UU KPK adalah norma yang penting dan fundamental untuk menjadi rujukan bagi para pimpinan KPK dan merupakan norma yang dapat menjadi instrument sistem peringatan dini (early warning system) bagi seluruh pimpinan KPK atas semua hal yang berpotensi memengaruhi untuk melakukan penyimpangan yang terjadi dan menjaga agar supaya seluruh pimpinan KPK tetap berada di koridor pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, berkenaan dengan sejak kapan pimpinan KPK tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan seorang tersangka 46 atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK yang dipersoalkan juga oleh Pemohon I. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, meskipun dalam rumusan penjelasan norma Pasal 36 huruf a UU KPK dinyatakan sudah jelas, namun untuk menghindari adanya potensi multitafsir maka melalui putusan a quo penting untuk ditegaskan, bahwa dalam batas penalaran yang wajar, titik awal potensi terjadinya suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah saat adanya laporan/pengaduan masyarakat (dumas) yang telah disampaikan atau dilaporkan kepada pimpinan KPK. Artinya, ketika sebuah pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi sudah masuk ke KPK dan hal tersebut telah disampaikan dan/atau dilaporkan kepada pimpinan KPK, maka sejak itulah menjadi titik awal bagi pimpinan KPK untuk tidak boleh lagi melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan seseorang yang berpotensi menjadi tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang sudah diadukan/dilaporkan oleh masyarakat tersebut. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa terhadap Pimpinan KPK dilarang untuk mengadakan hubungan dengan pihak tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf a UU KPK, sementara terhadap subjek hukum aparat penegak hukum lainnya di Indonesia hal tersebut tidak dilarang, maka norma pasal tersebut secara nyata bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lain. Berkaitan dengan dalil Pemohon I tersebut, menurut Mahkamah, KPK secara kelembagaan dan Pimpinan KPK tidak dapat secara “apple to apple” dipersamakan dengan aparat penegak hukum lainnya. Artinya, meskipun sesama lembaga penegak hukum antara KPK dengan lembaga lainnya, namun antara lembaga hukum yang satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda, karena masing-masing tidak dapat dipisahkan dengan sifat kelembagaan yang memiliki etika profesi bagi pelaksana aparat penegak hukumnya. Namun demikian, apapun perbedaannya pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, larangan yang diberlakukan lebih ketat (strict) tidak dapat dipisahkan dari sifat kelembagaannya yang diberi kewenangan yang lebih khusus dan “luar biasa”, jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal ini tidak dapat dibenarkan dalil Pemohon I yang berpendapat 47 bahwa terhadap hal tersebut sama halnya memperlakukan pimpinan KPK secara diskriminatif. Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon I a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikuatkan kembali terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024, yang menyatakan antara lain: “Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal 48 yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dapat diartikan adanya perbedaan larangan bagi pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan larangan terhadap pimpinan lembaga tersebut tergantung kepada karakteristik, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Terlebih, diskriminasi itu adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama dan sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon I yang menyatakan norma Pasal 36 huruf a UU KPK tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya dalil Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 36 huruf a UU KPK memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I. Dengan demikian, dalil Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III; 49 [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 18.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 50 KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra