158/PUU-XXI/2023

F PUTUSAN Nomor 158/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Arwan Koty Wiraswasta Jalan KH. Hasyim Ashari 75A Cideng, Gambir, Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/GAL/SK/X/2023 bertanggal 20 Oktober 2023, memberi kuasa kepada Aswar, S.H., M.H., dan La Ode Risman, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum di kantor hukum Gal & Partners Law Office, berkedudukan di 88 Office Tower A 10E Floor, Jalan Cassablanca Kav. 88, Tebet, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2 (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 16 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 157/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 November 2023 dengan Nomor 158/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Desember 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...“ 2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....” (vide bukti P-3); 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,…. (vide bukti P-4); 4. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 3 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” (vide bukti P-5); 5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: (1). Obyek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu. (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3). Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4). Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenan dengan materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (vide bukti P-6); 6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, karena objek permohonan pengujian ini adalah undang-undang, dalam hal ini Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”), berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang nenganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perseorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara. 4 8. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. 9. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara. 10. Bahwa mengacu dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasanya serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi bertindak sebagai Pemohon dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 11. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-7); 12. Bahwa mengenai parameter kerugian konstutusional MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU- III/2005 (vide bukti P-8) dan Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-V/2007 (vide bukti P-9), antara lain sebagai berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dirugikan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 13. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini, karena: a. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional yang telah diberikan oleh: - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” - Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, menyatakan: “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. - Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. b. Hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya pasal yang diuji melalui permohonan ini yakni: - Pasal 102 ayat (1) KUHAP, menyatakan: 6 “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Adapun yang dimaksud dengan penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Karena pada tahap penyelidikan belum terdapat subyek hukum yang ditarget tetapi hanya fokus mencari suatu peristiwa pidana, sehingga apabila hasil gelar perkara atas Laporan Polisi atau Pengaduan dihentikan pada tahap penyelidikan, maka Surat Penghentian Penyelidikan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apapun atau tidak dapat dikualifikasi sebagaimana tindak pidana pengaduan fitnah dimaksud pada Pasal 317 ayat (1) KUHP, menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Akibat laporan polisi dihentikan pada tahap penyelidikan maka tidak boleh ditindak lanjuti dalam bentuk penegakan hukum karena belum ada perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap siapapun dan belum ada kerugian yang nyata ditimbulkan, sehingga Surat Penghentian Penyelidikan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah; Tetapi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah apabila laporan polisi dihentikan pada tahap penyidikan atau dihentikan pada tahap Penuntut atau putusan bebas pengadilan dalam perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum. Karena pada tahap tersebut sudah ada subyek hukum yang dituju, sudah ada peristiwa atau perbuatan pidana, sudah ada upaya paksa terhadap seseorang dan sudah ada kerugian yang nyata ditimbulkan. 7 Selain itu Surat Penghentian Penyelidikan sebagai dasar laporan polisi dan dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas maka terjadi perbedaan perlakuan dan menggunakan standar hukum ganda dalam menegakan hukum. Sehingga potensi terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum atas nama negara sudah dipastikan terjadi seperti yang dialami oleh Pemohon. Maka untuk menegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum Demokratis tidak akan terwujud dan tercapai selama tidak dijamin dalam undang-undang. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, menyebutkan: “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Bahwa selain itu peristiwa hukum tersebut diatas apabila dihubungan dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, jika tidak diberi batasan akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum atas nama negara. Dan apabila tidak diberi batasan yang jelas sesuai dengan asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan undang-undang pidana, maka merugikan hak konstitusional Pemohon diberikan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyebutkan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 8 pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. - Pasal 108 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis”. Laporan Polisi merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Tetapi apabila laporan polisi dihentikan berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan maka tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah, karena pada tahap penyelidikan belum ada subyek hukum tetapi hanya fokus mencari peristiwa pidana, sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Akibatnya apabila Laporan Polisi dihentikan pada tahap penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan tidak dapat ditindak lanjuti dalam bentuk penegakan hukum karena belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap siapapun dan belum ada kerugian yang nyata ditimbulkan, sehingga tidak boleh dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud pada Pasal 317 ayat (1) KUHP; Bahwa selain itu Laporan Polisi berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas maka terjadi perbedaan perlakuan dan menggunakan standar hukum ganda dalam menegakan hukum. Sehingga potensi terjadi tindakan 9 sewenang-wenang dari aparat penegak hukum atas nama negara sudah dipastikan terjadi seperti yang dialami oleh Pemohon. Maka untuk menegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum Demokratis tidak akan terwujud selama tidak dijamin dalam undang-undang. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, menyebutkan: “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Bahwa selain itu peristiwa hukum tersebut diatas dihubungankan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, jika tidak diberi batasan akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum atas nama negara. Dan apabila tidak diberi batasan yang jelas sesuai dengan asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan undang-undang pidana, maka merugikan hak konstitusional Pemohon diberikan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyebutkan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena telah diberlakukannya proses penegakan hukum terhadap Pemohon padahal atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap/2447/XII/2019/ Ditreskrimum, (vide bukti P-10), sehingga mengakibatkan Pemohon dipidana selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021 (vide bukti P-11) juncto Putusan 10 Pengadilan Tinggi DKI Nomor 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret 2022, (vide bukti P-12) juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022 (vide bukti P-13); d. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini. Karena pemberlakuan Pasal yang diuji dalam Permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak konstitusional atas (dua process of law), penegakan hak asasi manusia dan batasan hukum sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan; e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal dalam KUHAP yang diuji sebagai dasar Pemohon akan melakukan upaya hukum sehingga tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon dan hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena pasal tersebut, akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah. 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo sedangkan kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuaraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini. C. ALASAN-ALASAN PEMOHONAN UJI MATERIL 15. Bahwa setiap hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, demi mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum atau para ahli menyebutnya equality before the law. Dalam negara hukum penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum yang sudah baku. Khusus terkait dengan hukum pidana maka dilakukan dengan hukum acara pidana, sebagai prosedur penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana itu. Hal ini sangat tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, antara lain: “...agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang 11 masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 16. Bahwa dalam praktek untuk menegakan hukum pidana dan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara maka digunakan hukum acara pidana sebagai tolok ukurnya. Karena pada dasarnya baik hukum pidana maupun hukum acara pidana untuk mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dengan metode yang baku untuk menegakan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Tetapi Pemohon mengalami perbedaan perlakuan didepan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dimana Pemohon sebagai Terpidana atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap/2447/XII/2019/Ditreskrimum, sebagai dasar laporan polisi, karena surat tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP. Padahal dalam hukum maupun dalam praktek penegakan hukum belum ada seseorang yang diproses hukum atas dasar “Surat Penghentian Penyelidikan” atau ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) apabila laporan polisi dihentikan pada tahap penyelidikan kecuali dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan atau setelah putusan bebas pengadilan dalam perkara pidana berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar laporan pengaduan fitnah. Apabila bentuk penegakan hukum atas dasar “Surat Penghentian Penyelidikan hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon maka hukum dipastikan tidak dapat mewujudkan asas kesetaraan dimata hukum, padahal hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 17. Bahwa ketika Pemohon diproses hukum atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan, maka pada hakekatnya berhadapan dengan Negara, yang 12 dituntut dan berpegang teguh pada asas kesetaraan dimuka hukum dan harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan undang-undang. “Gustav Radbruch, dikatakan jika hukumnya positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakan keadilan Satatutory Lawiessness and Supra-Statutory Law (1946)*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp.1-11, hal 7)”. 18. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), (vide bukti P-14) Mahkamah telah menegaskan bahwa “prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu “due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, maka dalam proses peradilan pidana yang dialami (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). 19. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, tidak sesuai dengan prinsip due process of law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 13 Lebih lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi penegakan dan perlindungan HAM yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, bertentangan dengan prinsip due process of law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang mewajibakan Negara untuk menegakkan dan perlindungan HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis dan mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 20. Bahwa proses hukum yang mengurangi hak asasi seseorang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara maka diperlukan suatu batasan untuk melindungi hak asasi seseorang. Halmana terkait dengan Surat Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/2447/XII/2019 /Ditreskrimum, dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP. Padahal Laporan balik tersebut memakai dasar surat penghentian penyelidikan dan hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon, maka hukum berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, karena pada tahap penyelidikan belum ada subyek hukum yang menjadi target tetapi hanya fokus mencari peristiwa pidana, belum ada perbuatan pidana, belum ada kerugian nyata, serta belum ada upaya paksa terhadap seseorang. Sehingga sebagai kosekuensi dihentikanya laporan pada tahap penyelidikan baik Terlapor, Pelapor maupun Penegak Hukum tidak boleh ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum (pro justitia) karena dilindungi oleh konstitusi sebagaimana tersebut pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 21. Bahwa disamping merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, 14 hukum acara pidana juga mengandung pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum melalui aparat penegak hukum, khususnya mengenai pembatasan terhadap penerapan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Apabila kedua pasal tersebut, penerapannya dihentikan pada tahap penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan, maka tidak bisa surat tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk membuat laporan balik polisi atas dugaan tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP. Karena dihentikan penyelidikan pada tahap penyelidikan belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan belum ada kerugian yang nyata, sehingga sebagai kosekuensi hukumnya adalah tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia). Tetapi faktanya terhadap Pemohon Surat Penghentian Penyelidikan dijadikan sebagai dasar lapor balik dugaan tindak pidana pengaduan fitnah sehingga dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu apa yang dialami oleh Pemohon maka perlu ditentukan pembatas melalui peraturan lain yang bukan undang-undang atau bahkan melalui penafsiran penegak hukum terkait, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pengujian Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal angka 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Mengenai Pengujian Pasal 102 Ayat (1) KUHAP 23. Bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. 24. Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, telihat jelas namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir sehingga melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan undang-undang pidana, khususnya terkait dengan penghentian penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan yang digunakan sebagai dasar laporan pengaduan fitnah kepada Penyelidik atau Penyidik; 25. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) KUHAP, menyatakan: 15 Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal tersebut di atas tidak ada ketentuan hukum yang menyebutkan penyelidik mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan Surat Penghentian penyelidikan. Tetapi dalam praktek Penyelidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan, hal yang wajar karena merupakan bagian dari hasil gelar perkara pada tahap penyelidikan. walaupun demikian apabila penyelidikan dihentikan pada tahap penyelidikan maka tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia), karena UUD 1945 yang mengantur hak asasi manusia dan penegakan hukum mengenal dan mengatur mengenai batasan; 26. Bahwa secara konseptual penghentian penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, (vide bukti P-15) idealnya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana fitnah melalui laporan kepada penguasa. Hal ini disebabkan oleh rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan pada tahap penyelidikan tidak terdapat subyek hukum yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai tersangka dan hanya fokus untuk mencari suatu piristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sehingga tanpa harus mendiskreditkan pihak manapun. 27. Bahwa yang ideal terkandung di dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP adalah asas kesetaraan dihadapan hukum atau para ahli menyebutnya equaliti before the law, sama halnya terkait pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara jelas mengandung asas kesetaraan dihadapan hukum; 28. Bahwa selain itu mengenai Penyelidikan Mahkamah sudah memberi gambaran dan batasan melalui Putusan Mahkamah Nomor 9/PUU- XVII/2019, (vide bukti P-16) dikutip atau ditegaskan pada Putusan 16 Mahkamah Nomor 53/PUU-XIX/2021 (vide bukti P-17) serta dikutip atau ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XX/2022, (vide bukti P-18) khususnya dalam paragraf (3.14), antara lain: “Pada tahap Penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat bergantung ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang,---“. 29. Bahwa tetapi dalam pelaksanaan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, tidak dapat mewujudkan asas kesetaraan dimata hukum, terbukti dipidananya seorang bernama Arwan Koty selaku Pemohon selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret 2022, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022; 30. Bahwa tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah fitnah yang dilakukan seseorang melalui laporan kepada pihak penguasa (dalam hal ini penyelidik atau penyidik atau Kepolisian R.I), apabila meninjau dari Putusan tersebut di atas, Arwan Koty selaku Pemohon dipidana dengan dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, dimana laporan tersebut dihentikan tahap Penyelidikan; 31. Bahwa apabila terjadi penghentian penyelidikan melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/2447/XII/2019/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyelidikan, terhadap seseorang, maka hal itu tidak dapat semata-mata diartikan sebagai adanya suatu laporan palsu kepada pihak penguasa, jelas hal ini sangat bertentangan dengan asas kesetaraan dihadapan hukum 17 yang memperbolehkan tiap-tiap orang untuk mencari keadilan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 108 ayat (1) KUHAP pada dasarnya menganut asas kesetaraan dihadapan hukum, tetapi apabila dalam prakteknya pasal ini malah dijadikan sebagai alat balas dendam maka secara konseptual adalah Inkostitusional, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan, tidak boleh ditindak lanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia), oleh karena itu Pasal 102 ayat (1) KUHAP, maka hal yang harus dilakukan adalah membatasi ruang lingkup penyelidik atau penyidik, dasar menerima laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah; 33. Bahwa alasan dan penjelasan tersebut di atas, maka penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan tidak bisa dijadikan sebagai dasar laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah karena pada tahap penyelidikan belum terdapat subyek hukum yang ditarget tetapi hanya fokus mencari suatu peristiwa pidana, belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan belum ada kerugian yang nyata ditimbulkan, sehingga tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia), apabila dihentikan pada tahap penyelidikan; 34. Bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP, frasa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”, berdasarkan uaraian tersebut diatas bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana di jamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 35. Maka frasa Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”. 18 Mengenai Pengujian Pasal 108 Ayat (1) KUHAP 36. Bahwa Pasal 108 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis”. 37. Bahwa sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, telihat jelas namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multi tafsir sehingga melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan undang-undang pidana, khususnya terkait dengan laporan balik pengaduan fitnah atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan; 38. Bahwa secara konseptual laporan pengaduan fitnah atas dasar penghentian penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, idealnya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana fitnah melalui laporan kepada penguasa. Hal ini disebabkan oleh rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan pada tahap penyelidikan tidak terdapat subyek hukum yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai tersangka dan hanya fokus untuk mencari suatu piristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kosekuensi logisnya rumusan Pasal tersebut setiap orang dapat melakukan laporan atas adanya peristiwa tanpa harus mendiskreditkan pihak manapun. 39. Bahwa yang ideal terkandung di dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP adalah asas kesetaraan dihadapan hukum atau para ahli menyebutnya equaliti before the law, adapun terkait pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara jelas mengandung asas kesetaraan dihadapan hukum; 40. Bahwa selain itu mengenai Penyelidikan Mahkamah sudah memberi gambaran dan batasan melalui Putusan Mahkamah Nomor 9/PUU-XVII/2019, dikutip atau ditegaskan pada Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XIX/2021 serta dikutip atau ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XX/2022, khususnya dalam paragraf (3.14), antara lain: “Pada tahap Penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat bergantung ditemukannya bukti yang cukup bahwa 19 suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang,---“. 41. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, tidak dapat mewujudkan asas kesetaraan dimata hukum, terbukti dari dipidananya seorang bernama Arwan Koty selaku Pemohon selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret 2022, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022; 42. Bahwa tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah fitnah yang dilakukan seseorang melalui laporan kepada pihak penguasa (dalam hal ini penyelidik atau penyidik atau Kepolisian R.I), apabila meninjau dari Putusan tersebut diatas, Arwan Koty selaku Pemohon dipidana dengan dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, dimana laporan tersebut dihentikan tahap Penyelidikan; 43. Bahwa kemudian ketika terjadi penghentian penyelidikan terhadap seseorang, maka hal itu tidak dapat semata-mata diartikan sebagai adanya suatu laporan palsu kepada pihak penguasa, jelas hal ini sangat bertentangan dengan asas kesetaraan dihadapan hukum yang memperbolehkan tiap-tiap orang untuk mencari keadilan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 108 ayat (1) KUHAP pada dasarnya menganut asas kesetaraan dihadapan hukum, tetapi apabila dalam prakteknya pasal ini malah dijadikan sebagai alat balas dendam maka secara konseptual adalah Inkostitusional, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 44. Bahwa berdasarkan uaraian tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan, tidak boleh ditindak lanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia), oleh karena itu Pasal 108 ayat (1) KUHAP, maka hal yang harus dilakukan adalah membatasi ruang lingkup 20 penyelidik atau penyidik, dasar menerima laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah; 45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan tidak bisa dijadikan sebagai dasar tindak pidana pengaduan fitanah karena pada tahap penyelidikan belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan belum ada kerugian yang nyata, sehingga tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia). Dengan demikian Pasal 108 ayat (1) KUHAP, frasa “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis”, bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana di jamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945”. Maka frasa Pasal 108 ayat (1) KUHAP, Inkostitusional sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis kecuali atas dasar Surat Penghetian Penyelidikan”. 46. Bahwa permohonan tersebut, Pemohon setelah melakukan penelusuran terhadap Pasal 102 ayat (1) dan 108 ayat (1) KUHAP, belum pernah diajukan Pengujian kepada Mahkamah, sehingga Permohonan a quo Pemohon mengenai “Surat Penghentian Penyelidikan sebagai dasar Laporan Polisi atau pengaduan atas dugaan tindak pidana Pengaduan Fitnah”, tidak “ne bis in idem”, maka dengan demikian Mahkamah dapat melajutkan permohonan Pemohon. D. PERMOHONAN/PETITUM Bahwa berdasarkan segala argumen yang telah disampaikan diatas dan bukti- bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini serta keterangan Ahli, serta keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan ini, dengan ini Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 21 2. Menyatakan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”. 3. Menyatakan Pasal Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis kecuali atas dasar Surat Penghetian Penyelidikan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3209); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 22 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. Arwan Koty; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-V/2007; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/2447/XII/2019/ Ditreskrimum; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret 2022; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3082/V/2019/PMJ/ Dit Reskrimum, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 9/PUU-XVII/2019; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XIX/2021; 18. Bukti P-18 : Fotokopi putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XX/2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 23 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 24 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, 25 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-7) yang telah menjalani proses penegakan hukum dan dipidana selama 6 (enam) bulan penjara atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Mahkamah Agung (vide bukti P-11 sampai dengan bukti P-13), padahal telah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-10); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, Pasal 102 ayat (1) UU 8/1981 Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, apabila laporan polisi dihentikan pada tahap penyelidikan berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan maka tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum karena pada tahap penyelidikan belum terdapat subjek hukum tetapi hanya fokus mencari peristiwa pidana, belum ada perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap siapapun dan belum ada kerugian yang nyata ditimbulkan, sehingga surat penghentian penyelidikan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah; 5. Bahwa menurut Pemohon, surat penghentian penyelidikan yang dijadikan dasar laporan polisi dan dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah 26 hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon, sehingga terjadi perbedaan perlakuan terhadap Pemohon yang melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 diperlukan batasan yang jelas sesuai dengan asas lex certa dan asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan undang-undang pidana karena jika tidak diberi batasan yang jelas akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang telah dipidana selama 6 (enam) bulan atas tindak pidana pengaduan fitnah, padahal terhadap laporan polisi yang diajukan oleh Pemohon telah dikeluarkan surat penghentian penyelidikan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat aktual yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. 27 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan perlakuan di depan hukum dilakukan oleh penegak hukum kepada Pemohon karena Pemohon dipidana dengan dasar Laporan Polisi Nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, yang kemudian laporan tersebut dihentikan pada tahap penyelidikan berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/2447/XII/2019/Ditreskrimum. Surat penghentian penyelidikan tersebut kemudian dijadikan dasar laporan balik yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP. Padahal, dalam hukum maupun dalam praktek penegakan hukum belum ada seseorang yang diproses hukum atas dasar surat penghentian penyelidikan atau ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) apabila laporan polisi dihentikan pada tahap penyelidikan atau penuntutan atau setelah putusan bebas pengadilan dalam perkara pidana berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar laporan pengaduan fitnah; 2. Bahwa menurut Pemohon, laporan balik terhadap Pemohon memakai dasar surat penghentian penyelidikan dan hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon, sehingga hukum berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang karena pada tahap penyelidikan belum ada subjek hukum yang menjadi target tetapi hanya fokus mencari peristiwa pidana, belum ada perbuatan pidana, belum ada kerugian nyata serta belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan kerugian yang nyata ditimbulkan. Sehingga konsekuensi dihentikannya laporan pada tahap penyelidikan baik Terlapor, Pelapor, maupun Penegak Hukum tidak boleh ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum (pro justitia) karena dilindungi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, fakta yang terjadi kepada Pemohon adalah surat penghentian penyelidikan dijadikan sebagai dasar laporan balik dugaan tindak pidana pengaduan fitnah sehingga Pemohon dijatuhi hukuman pidana selama 28 6 (enam) bulan. Berdasarkan apa yang dialami oleh Pemohon, maka norma yang diajukan pengujiannya perlu ditentukan pembatasan melalui peraturan lain selain undang-undang maupun penafsiran penegak hukum terkait agar tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, meskipun sepintas ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multitafsir sehingga melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan undang- undang pidana, khususnya terkait dengan penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan yang digunakan sebagai dasar laporan pengaduan fitnah kepada penyelidik atau penyidik; 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila terjadi penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan terhadap seseorang, maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai adanya suatu laporan palsu kepada pihak penguasa, sehingga penghentian penyelidikan tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia). Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah membatasi ruang lingkup penyelidik atau penyidik dan dasar menerima laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya, 1. Menyatakan Pasal 102 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”; 2. Menyatakan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”. 29 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 Januari 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah tindakan penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa dalam norma Pasal 102 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak memperhatikan adanya surat penghentian penyelidikan terhadap hal yang dilaporkan/diadukan. Permasalahan selanjutnya yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana yang memiliki hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan atau tertulis dalam Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 jika dilakukan terhadap peristiwa yang telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan. Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 5 UU 8/1981 memberikan pengertian penyelidikan yang menyatakan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan lebih dulu dari penyidikan. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 8/1981 terkait wewenang dari penyelidik, dapat dipahami fungsi yang dijalankan dalam tahapan penyelidikan yang meliputi menerima laporan atau 30 pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan tindakan untuk melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, pengambilan sidik jari dan memotret seseorang serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dapat dilaksanakan oleh penyelidik setelah mendapat perintah dari penyidik [vide Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 8/1981]. [3.10.2] Bahwa tidak setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana akan menampakan bentuknya secara jelas sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan yang antara lain memiliki konsekuensi penggunaan upaya paksa, diperlukan tindakan yang mendahuluinya melalui pengumpulan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang dapat menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dan diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, pada tahapan penyelidikan yang terjadi sesungguhnya adalah bagaimana penyelidik melakukan tindakan permulaan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dari orang maupun menemukan barang bukti sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana. Bahwa batasan tugas dan kewenangan penyelidik menyiratkan arti pentingnya identifikasi awal terkait peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Identifikasi awal akan berdampak pada fokusnya dugaan peristiwa pidana yang terjadi sehingga memberikan jaminan bagi penyidik untuk melakukan tindakan- tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya. Tahapan penyelidikan bertujuan untuk menumbuhkan kehati-hatian dalam bertindak serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum. Dengan demikian, penyelidikan berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia serta memberikan pembatasan terhadap upaya paksa. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 102 ayat (1) UU 8/1981 yang menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia 31 sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sehingga perlu diberikan pembatasan terhadap kewenangan penyelidik. Menurut Mahkamah terhadap persoalan tersebut, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo memiliki keterkaitan dengan isu konstitusional yang pernah didalilkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendapat Mahkamah dalam Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019, yang juga dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.14] …pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang didalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.” Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah a quo dapat disimpulkan pada tahap penyelidikan fungsi yang dijalankan adalah identifikasi awal terkait peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana atau tidak, sehingga apabila suatu peristiwa berdasarkan penilaian subjektif penyelidik dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana yang didukung dengan ditemukannya bukti yang cukup, maka kemudian harus dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu tindakan penyidikan. Namun sebaliknya, menurut Mahkamah, bilamana dalam proses 32 penyelidikan, berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh oleh penyelidik dari hasil penyelidikannya ternyata fakta dan bukti tersebut tidak memadai untuk dapat menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana, maka tidak ada proses yang menindaklanjuti peristiwa tersebut dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) di mana perkembangan penyelidikan harus dilaporkan secara berkala. Oleh karena itu, terhadap peristiwa yang berasal dari laporan atau pengaduan yang diduga tidak merupakan tindak pidana harus dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia guna menjamin kepastian hukum. Hal tersebut telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.11.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “[3.11.1] … Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk menentukan serangkaian tindakan penyelidik dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukan bahwa penyelidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, meskipun tidak dicantumkannya penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, hal tersebut bukan berarti tidak ada kewenangan bagi penyelidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum” Bahwa meskipun suatu laporan atau pengaduan yang dinyatakan diberhentikan pada tahap penyelidikan karena peristiwa yang diduga tersebut bukan merupakan tindak pidana ataupun akibat tidak ditemukannya alat bukti awal, namun terhadap penghentian penyelidikan tersebut, apabila pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan alat bukti baru maka penyelidikan dapat dibuka kembali. Hal demikian telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.13.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019 yang menyatakan, “[3.13.1] … Meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penghentian penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila 33 terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat diajukan kembali.” Bahwa apabila pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta agar penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena penyelidik dipaksa untuk mengabaikan adanya fakta ataupun alat bukti baru yang dapat membuat jelas suatu peristiwa apakah termasuk peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Lebih jauh, pengabaian terhadap adanya fakta dan alat bukti baru tersebut akan merendahkan harkat dan martabat manusia serta menciderai hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan Pemohon, sesungguhnya yang didalilkan Pemohon terhadap peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon dipidana 6 (enam) bulan penjara yang didasari oleh surat penghentian penyelidikan, menurut Mahkamah adalah asumsi yang tidak mendasar, karena untuk dapat dinyatakannya seseorang dijatuhi pidana aduan fitnah tidaklah didasarkan pada ada atau tidaknya surat penghentian penyelidikan, melainkan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam UU 8/1981. Tanpa menilai kasus konkret yang dialami Pemohon yang telah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam UU 8/1981, menurut Mahkamah, terhadap fakta yang dialami Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan implementasi norma. [3.12] Menimbang bahwa terhadap masalah konstitusionalitas selanjutnya yang harus dipertimbangkan yaitu apakah norma Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 jika dilakukan terhadap peristiwa yang telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan. Ketentuan norma Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 merupakan ketentuan yang memberikan hak untuk melaporkan kepada penyelidik dan/atau penyidik suatu tindak pidana bagi siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak 34 pidana tersebut. Siapa saja dalam hal ini adalah setiap orang dan kata ‘mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana’ berarti pelapor atau pengadu adalah yang ‘mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban’. Sedangkan, kata ‘berhak’ dalam Pasal a quo menunjukkan bahwa orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh hukum untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut. Bahwa terhadap makna ‘berhak’ untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut bukan merupakan kewajiban hukum tetapi adalah pilihan bagi orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana sehingga dapat digunakan ataupun tidak digunakan karena tidak ada akibat hukum apapun yang akan dikenakan kepadanya jika tidak melakukan pelaporan suatu tindak pidana yang dialami, dilihat, disaksikan, ataupun menjadi korban. Pengaturan terkait hak yang diberikan secara jelas oleh UU 8/1981 terhadap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, ataupun menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dibatasi kecuali yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pembatasan pelaksanaan hak dari siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk memberikan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik secara lisan ataupun tulisan apabila terhadap peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan, sehingga menurut Pemohon hal tersebut tidak bisa dilaporkan balik. Tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pemohon, menurut Mahkamah jika benar apa yang didalilkan Pemohon maka hal tersebut seyogianya menjadi perhatian dan kehati- hatian bagi penyelidik atau penyidik untuk tidak dengan mudah mentersangkakan pelapor yang pelaporannya telah dihentikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang diduga merupakan tindak 35 pidana. Dalam hal penyidik atau penyelidik mengabaikan hal tersebut, dapat menyebabkan seseorang takut atau enggan melaporkan perihal adanya dugaan tindak pidana. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 telah ternyata memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta melindungi penegakan hak asasi manusia, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 36 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 37 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca