157/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 157/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Stepanus Febyan Babaro Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan A. Yani, gg Sepakat I Blok Batara, RT.002, RW 007, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 157/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 1 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 2 badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- 3 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD NRI 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu frasa Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif. 2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945. 3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; 5 d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verbal) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-01) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual dan Potensial terlanggar dengan keberadaan Norma Pasal dalam perkara a quo. 7. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh 6 UUD NRI 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (vide Bukti P-02 salinan Undang- Undang Dasar 1945) 8. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual dan potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147). Pasal 51B “WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas” Pasal 60B “WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas” (Vide Bukti P-03 salinan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) II. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Pemohon mengalami kerugian konstitusi secara potensial dikarenakan bahwa Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berpotensi memberlakukan secara Istimewa terhadap BUMN/BUMD terhadap mendapatkan WIUP. Hal ini sangatlah merugikan Pemohon, Karena hal tersebut Pemohon sangat jelas terciderai hak-haknya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karenanya Pemohon tidak mempunyai akses 7 yang sama apabila dilain waktu Pemohon mempunyai usaha di bidang pertambangan dan sangat sulit untuk mendapatkan WIUP dikarenakan ada berpotensi memberikan prioritas kepada BUMN/BUMD. Potensi perbedaan perlakuan inilah akan menghambat usaha Pemohon, karena itulah akses ketidaksetaraan ini perlu dipertanyakan dan sangat disayangkan. 2. Bahwa karena adanya potensi perbedaan perlakuan dan diberikan potensi perlakuan Istimewa kepada BUMN/BUMD dalam perolehan mendapatkan WIUP dapat menyebabkan iklim pertumbuhan usaha di usaha terhambat dan swasta kian mengigit jari karena susahnya mendapatkan WIUP. Keprihatinan ini lah menghambat semangat janji Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperbaiki iklim usaha. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON. A. BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 1. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan kepada setiap Masyarakat Indonesia perihal hal kepastian hukum, pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan keberlakuan Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang- Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menggambarkan bahwa pasal tersebut bertolak belakang dengan maksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal ini dikarenakan potensi perbedaan perlakuan atau perlakuan Istimewa kepada BUMN/BUMD dalam mendapatkan WIUP. Karena hal ini lah maka Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 8 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menggambarkan semangat perlindungan dan jaminan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa iklim bisnis harus diperlakuan secara adil, transparan dan menjamin tidak ada praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya potensi pemberlakuan Istimewa yang disematkan didalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka telah menggambarkan konteks definisi ketidakadilan bagi Perusahaan swasta. 4. Bahwa, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi 022/PUU-I/2003. “Dalam Putusan Perkara Nomor 022/PUU-I/2003 ... Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi hukum mengenai cabang- cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ... bahwa frasa ‘dikuasai oleh Negara’ dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konsepsi penguasaan Negara mencakup pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 5. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013. “Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam … Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam … Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945” 6. Bahwa oleh karena hal tersebut terjadinya potensi diskriminasi dan konteks definisi ketidakadilan bagi Perusahaan swasta yang notabene adalah Perusahaan yang dimiliki Masyarakat. 9 B. MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM. 7. Bahwa frasa “dengan cara prioritas” bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum tentang prosedur, kriteria, maupun mekanisme pemberian WIUP. Ketidakjelasan norma tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 8. Bahwa tidak terdapat parameter yang jelas mengenai kriteria atau indikator apa yang menjadi dasar penentuan prioritas, apakah berdasarkan kapasitas finansial, pengalaman teknis, kontribusi terhadap hilirisasi, atau faktor lainnya. Ketiadaan parameter ini mengakibatkan adanya ketidakpastian bagi pelaku usaha yang berminat memperoleh WIUP. 9. Bahwa ketidakjelasan norma membuka peluang bagi pemerintah untuk menggunakan diskresi secara berlebihan atau tidak proporsional. Hal ini dapat melahirkan praktik pilih kasih, kolusi, atau bahkan korupsi dalam pemberian izin WIUP, yang justru bertentangan dengan prinsip good governance dan asas kepastian hukum. 10. Bahwa dengan adanya ketidakpastian prosedur, pelaku usaha kecil dan menengah bisa merasa tersisih karena tidak memahami mekanisme prioritas yang kabur. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. 11. Bahwa dalam hukum administrasi, kepastian hukum merupakan salah satu asas penting. Norma yang tidak jelas dalam menentukan prioritas bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan. 12. Bahwa karena tidak adanya kepastian hukum mengenai mekanisme prioritas, besar kemungkinan terjadi sengketa baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pemerintah. Hal ini justru menambah beban peradilan dan mengganggu iklim investasi. 10 13. Bahwa tanpa kriteria yang jelas, setiap pejabat atau instansi dapat menerapkan standar berbeda dalam memberikan prioritas. Hal ini akan menimbulkan disparitas perlakuan antar daerah atau antar periode pemerintahan, sehingga semakin memperbesar ketidakpastian hukum. 14. Bahwa karena ketiadaan definisi dan parameter, pejabat yang berwenang dapat menggunakan penilaian subjektif dalam menentukan siapa yang diprioritaskan. Subjektivitas ini menimbulkan ketidakpastian karena tidak ada standar hukum yang dapat diuji. 15. Bahwa ketidakjelasan norma ini dapat menimbulkan dugaan diskriminasi atau pilih kasih dalam pemberian WIUP. Hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat dan justru menambah ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha pertambangan. C. DISKRIMINASI DAN KETIDAKADILAN 16. Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, potensi memberikan perlakuan istimewa kepada BUMN dan BUMD dalam memperoleh WIUP. Hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku usaha swasta nasional maupun daerah yang juga memiliki kapasitas, kompetensi, dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. 17. Ketentuan tersebut menutup akses yang setara bagi badan usaha swasta dan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam, padahal keterlibatan berbagai pihak justru akan memperluas manfaat ekonomi, teknologi, dan kesempatan kerja bagi rakyat. 18. Bahwa Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, potensi memberikan hak istimewa kepada BUMN dan BUMD untuk mendapat prioritas WIUP. Hal ini menciptakan diskriminasi terhadap pelaku usaha swasta nasional maupun lokal, 11 padahal mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. 19. Bahwa Ketentuan “prioritas” tanpa parameter jelas membuka ruang penafsiran subjektif dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemberi izin. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. 20. Bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak. Potensi Pemberian prioritas hanya kepada BUMN/BUMD berpotensi mengabaikan prinsip transparansi dan menutup partisipasi swasta dalam proses perizinan. 21. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Dengan adanya norma ini, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pengelolaan sumber daya alam terhalang secara tidak adil. D. BERPOTENSI MENGHAMBATKANNYA PERTUMBUHAN INVESTOR DI TIAP DAERAH 22. Bahwa Kepastian kesempatan yang adil bagi semua pihak merupakan faktor penting dalam menarik investasi, baik dalam negeri maupun asing. Norma ini justru mengurangi daya tarik investasi di sektor pertambangan karena menempatkan swasta pada posisi yang tidak setara. 23. Bahwa swasta lokal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seringkali lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Namun, dengan adanya potensi pemberlakuan prioritas bagi BUMN/BUMD, kesempatan daerah untuk mengelola potensi lokal bersama swasta daerah menjadi terhambat. Hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945. 12 24. Jika adanya potensi prioritas kepada BUMN/BUMD, maka perusahaan swasta dan asing dibatasi, dan daya saing nasional dalam teknologi, manajemen, dan modal akan melemah. Adapun secara faktual sinergi antara negara dan swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat sektor energi dan pertambangan di era globalisasi. 25. Bahwa banyak kasus di mana BUMN maupun BUMD dalam praktiknya seringkali mendapatkan tempat emas dalam memperoleh WIUP, bahkan menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial. Hal ini membuktikan bahwa prioritas bagi BUMN/BUMD tidak otomatis menjamin tercapainya kemakmuran rakyat. 26. Bahwa swasta yang berminat berinvestasi akan ragu karena tidak mendapat kepastian kesempatan yang sama. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap regulasi pemerintah, padahal Indonesia sedang membutuhkan investasi besar di sektor pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan 27. Bahwa permasalahan terhambatnya investor yang datang ke tiap-tiap daerah akan terjadi dikarenakan ruwetnya birokrasi perizinan Pertambangan di Indonesia ditambah lagi adanya perlakuan Istimewa dengan memprioritaskan kepada Perusahaan BUMN/BUMD dalam mendapatkan IUPK. 28. Bahwa yang seharusnya daerah tersebut secara potensi dapat bertumbuh ekonomi secara baik akan tetapi dapat terhalang karena kurangnya secara mandiri mengelola Sumber Daya Alamnya, hal ini bisa akan terjadi dikarenakan para investor tidak berkeinginan adanya perlakuan yang tidak setara dari negara dikarenakan memprioritas BUMN/BUMD E. KETERBATASAN MENJANGKAU PENGELOLAAN SDA 29. Bahwa akan sangat sulit bagi negara dalam menambah pendapatan negara bila terus mempertahankan praktek memperiotaskan BUMN/BUMD dalam mendapatkan WIUP, hal ini disebabkan keterbatasan jumlah BUMN/BUMD, rumitnya birokrasi perizinan, tidak ramahnya terhadap investor dll. Namun justru menjadi sangat 13 efektif bila konteks “prioritas” mendapatkan WIUP diberikan ke BUMN/BUMD diberikan secara objektif bukan diberikan secara subjektif berdasarkan kesukaan kepada BUMN/BUMD atau karena adanya loby-loby politik 30. Bahwa negara akan berpotensi kehilangan investor potensial, yang awalnya investor tersebut akan menginvestasikan miliaran dollar untuk pengelolaan SDA akan tetapi bisa kalah saing dengan negara yang kerap memprioritaskan BUMN/BUMD dalam mendapatkan WIUP. 31. Bahwa tidak semua daerah memiliki BUMD yang kuat. Dengan adanya norma prioritas ini, daerah yang tidak memiliki BUMD mumpuni akan tertinggal dalam mengakses WIUP, sehingga memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah. 32. Bahwa SDA yang begitu melimpah disuatu daerah akan menambah catatan buruk dari tahun ke tahun karena disebabkan oleh Undang- Undang itu sendiri, yang sehingga daerah tersebut yang seharusnya dimasa depan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan pendapatan daerah tersebut bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak harus menjadi sirna karena sulitnya mengelola SDA. 33. Bahwa swasta lokal biasanya berkontribusi besar terhadap pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya potensi perlakuan berbeda karena prioritas BUMN/BUMD, peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari keterlibatan swasta bisa berkurang. F. MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN PADA BUMN/BUMD. 34. Bahwa jika seluruh prioritas WIUP hanya diberikan kepada BUMN/BUMD, maka keberlanjutan sektor pertambangan akan terlalu bergantung pada kapasitas terbatas BUMN/BUMD. Padahal, pengalaman menunjukkan banyak proyek strategis BUMN/BUMD menghadapi kendala keuangan dan manajerial. Hal ini justru menghambat optimalisasi sumber daya alam. 14 35. Bahwa tidak semua BUMN/BUMD memiliki kemampuan finansial, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola WIUP secara efektif. 36. Bahwa dengan memprioritaskan mereka, negara justru membatasi diri pada entitas yang kapasitasnya tidak selalu optimal. BUMN/BUMD cenderung birokratis dan tidak sekompetitif swasta dalam hal inovasi. Ketergantungan ini berpotensi membuat pengelolaan SDA stagnan, tanpa adanya dorongan untuk menerapkan teknologi baru atau praktik berkelanjutan. 37. Bahwa jika potensi BUMN/BUMD yang diprioritaskan, maka ekosistem industri pertambangan nasional menjadi tidak kompetitif. Persaingan sehat yang seharusnya memacu efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas pengelolaan SDA tidak akan tercipta. 38. Bahwa masyarakat bisa melihat adanya diskriminasi dalam pemberian izin karena hanya BUMN/BUMD yang diutamakan. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial, menurunkan rasa keadilan, bahkan memicu konflik horizontal di daerah penghasil SDA. 39. Bahwa BUMN/BUMD yang terlalu dominan dalam pengelolaan SDA berisiko menjadi ladang praktik korupsi karena minimnya kompetisi dan lemahnya pengawasan publik. Ketergantungan ini bisa memperbesar peluang konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pengelola SDA G. MENGURANGI TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN 40. Bahwa pemberian prioritas tanpa mekanisme kompetisi terbuka akan mengurangi transparansi dalam perizinan. Padahal, prinsip transparansi merupakan salah satu unsur good governance yang dijunjung tinggi oleh UUD NRI 1945. 41. Bahwa prioritas pemberian WIUP kepada BUMN/BUMD membuat proses seleksi tidak lagi berbasis pada mekanisme kompetitif yang terbuka. Hal ini menghilangkan prinsip equal opportunity bagi semua pelaku usaha nasional untuk bersaing secara sehat dalam pengelolaan sumber daya alam. 15 42. Bahwa karena potensi prioritas diberikan kepada BUMN/BUMD, publik kehilangan kesempatan untuk mengawasi proses penentuan izin. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya praktik monopoli terselubung. 43. Bahwa Pemerintah sekaligus pemegang saham BUMN/BUMD memiliki peran ganda yang rentan konflik kepentingan. Dalam situasi ini, transparansi dalam pemberian izin sulit dijaga karena pemerintah berpotensi lebih berpihak kepada entitas yang dimilikinya sendiri. 44. Bahwa pemberian hak prioritas kepada BUMN/BUMD membuka ruang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh pemerintah yang memiliki posisi ganda, yakni regulator sekaligus pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan negara. 45. Bahwa pasal ini memberi perlakuan istimewa hanya kepada entitas tertentu (BUMN/BUMD), sehingga mengurangi kesempatan pelaku usaha kecil, koperasi, atau swasta lokal untuk turut serta. Perusahaan swasta akan sulit berkembang dan sulit memberikan kontribusi pendapatan daerah dikarenakan adanya pemberian akses Istimewa kepada Perusahaan BUMN/BUMD dalam mendapatkan WIUP. 46. Bahwa dengan prioritas pada BUMN/BUMD, pelibatan koperasi lokal atau usaha masyarakat sekitar wilayah tambang menjadi terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip community development yang seharusnya didorong dalam pengelolaan sumber daya alam. 47. Bahwa karena pemerintah memiliki kendali atas BUMN/BUMD sekaligus sebagai pemberi izin, maka terdapat celah abuse of power. Ini bisa menimbulkan praktik perizinan yang tidak akuntabel. H. BERPOTENSI MENIMBULKAN PRAKTIK KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN) 50. Frasa prioritas tanpa kriteria jelas berpotensi menjadi celah terjadinya praktik KKN. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. 16 51. Bahwa norma tidak memberikan, bagaimana mekanisme pemberian prioritas dilakukan, serta kriteria objektif apa yang dijadikan dasar. Kekosongan ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi pejabat berwenang untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap “layak prioritas”. Ketidakjelasan ini menjadi celah pertama munculnya praktik kolusi, karena pihak-pihak tertentu dapat melakukan pendekatan informal untuk masuk dalam kategori “prioritas”. 52. Bahwa norma ini membuka ruang bagi perusahaan yang memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan pribadi, atau afiliasi politik dengan pejabat berwenang untuk lebih mudah memperoleh WIUP. Nepotisme dalam pengelolaan sumber daya alam akan menghasilkan distribusi yang timpang, di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki akses, bukan berdasarkan kemampuan teknis atau profesional. 53. Bahwa pemberian izin yang tidak transparan dan sarat KKN akan menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Hal ini menggerus legitimasi pemerintah dan mencederai asas demokrasi yang menuntut penyelenggara negara bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok elit semata. 54. Bahwa apabila WIUP diberikan kepada pihak yang dipilih karena kedekatan, bukan kompetensi, maka potensi hasil tambang tidak akan optimal dikelola. Akibatnya, penerimaan negara berkurang, kerusakan lingkungan meningkat, dan masyarakat di sekitar tambang tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang seharusnya. Ini menimbulkan kerugian ganda: kerugian fiskal bagi negara dan kerugian sosial-ekologis bagi rakyat. 55. Bahwa jika praktik KKN dilegalkan melalui pasal ini, maka sektor lain yang strategis (energi, infrastruktur, pangan) akan terdorong menggunakan pola serupa. Efek domino ini akan merusak tatanan ekonomi nasional secara luas, menjadikan KKN sebagai normal practice, bukan kejahatan. 17 I. BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL 56. Bahwa pemberian WIUP dengan pola prioritas kepada pihak tertentu menutup ruang partisipasi masyarakat lokal, koperasi daerah, maupun pelaku usaha kecil menengah yang sebenarnya berhak ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan masyarakat setempat karena mereka hanya menjadi penonton dari pemanfaatan kekayaan alam yang berada di lingkungannya sendiri. 57. Bahwa ketidakjelasan mekanisme pemberian prioritas dapat memicu kecurigaan masyarakat bahwa proses tersebut penuh dengan kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat sekitar tambang dapat melakukan aksi protes, penolakan, bahkan mogok kerja massal jika merasa hak-hak mereka diabaikan. Hal ini akan mengganggu stabilitas sosial maupun keamanan daerah. 58. Bahwa kekecewaan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dapat memunculkan aksi perlawanan dengan cara-cara nonformal, seperti menghalangi aktivitas pertambangan, melakukan blokade jalan, hingga penyerangan terhadap fasilitas perusahaan. Dalam praktiknya, hal ini sering berujung pada kriminalisasi masyarakat lokal yang menolak tambang, padahal akar masalahnya adalah kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif. 59. Bahwa ketidakadilan dalam pemberian WIUP dapat memicu lahirnya gerakan sosial atau organisasi masyarakat sipil yang melakukan perlawanan kolektif terhadap kebijakan negara maupun perusahaan tambang. Jika tidak ditangani dengan baik, perlawanan tersebut dapat berkembang menjadi gerakan besar yang mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional, karena menyatukan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kekecewaan serupa. L. POTENSI KERUGIAN PEMOHON DAN PERTENTANGAN NORMA PASAL A QUO. 60. Frasa "Prioritas" di khawatirkan dapat menjadi alasan subjektif oleh negara untuk memberikan izin pada BUMN/BUMD/Perusahaan 18 Swasta (Asing) sehingga Negara memegang kendali penuh atas sumber daya mineral dan batubara dan Bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas yang adil. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan non-diskriminasi dalam pengelolaan ekonomi. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan, terutama dari aspek pertentangan norma hukum, terutama jika dibandingkan dengan asas persaingan usaha yang sehat dan non-diskriminatif, serta prinsip pengelolaan kekayaan alam sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. 61. Mengacu pada tujuan negara sesuai dengan implementasi Pasal 28 D (ayat 3) UUD NRI "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." harusnya frasa "prioritas" tidak perlu di sematkan dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1), karena prinsipnya sesuatu hal yang harusnya setara tidak perlu ditambahkan frasa pendukung untuk menguatkan esensi dari hal tersebut. 62. Frasa "prioritas" kepada BUMN: A. Tidak menjamin otomatis tercapainya kemakmuran rakyat. B. Mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, karena tidak melalui mekanisme terbuka (misalnya lelang umum). C. BUMN bukan entitas netral. Banyak kasus menunjukkan bahwa tidak semua BUMN mampu mengelola SDA secara profesional atau bersih 63. Berkaca dari Implementasi norma Pasal 33 (ayat 3) UUD NRI yang sejauh ini belum bisa di laksanakan negara dengan adil sesuai dengan esensinya, dan rakyat belum merasakan dampaknya, apalagi jika dalam uu minerba terdapat frasa "prioritas" semakin membuat oknum pengambil keputusan di dalam instansi negara yang memiliki kekuasaan dapat melegitimasi kebijakan- kebijakannya dalam pemberian izin-izin tambang kepada entitas tertentu. 19 64. Bahwa, MK dalam beberapa putusannya (Putusan MK Nomor - 022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013) menegaskan bahwa: “Penguasaan negara terhadap sumber daya alam tidak selalu berarti dikelola langsung oleh negara atau BUMN, tetapi bisa juga melalui mekanisme regulasi, pengawasan, dan kebijakan yang adil serta akuntabel.” Artinya: Negara harus bersikap adil dan akuntabel dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat, dan ketika frasa "Prioritas" tersematkam dalam suatu pasal sangat memungkinkan untuk dalam pelaksanaannya terdapat praktik- praktik monopoli yang berujung pada sikap-sikap diskriminatif. 65. Pengujian Konstitusionalitas Frasa "Prioritas" dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Minerba A. Pertentangan dengan Prinsip Pasar Bebas yang Adil dan Non - Diskriminatif Frasa "prioritas" kepada BUMN/BUMD/Perusahaan tertentu (bahkan swasta asing melalui kemitraan) berpotensi melahirkan diskresi subjektif negara dalam pemberian izin. Hal ini menimbulkan inkonsistensi norma dengan prinsip dasar pengelolaan ekonomi Indonesia yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam: B. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” C. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Artinya, pemberian "prioritas" tanpa mekanisme terbuka justru membuka peluang praktik monopoli dan diskriminasi, sehingga bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat. 66. Pertentangan dengan Prinsip Kesetaraan Warga Negara 20 Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Semestinya, dalam hal pengelolaan izin tambang, kesempatan yang sama diberikan melalui mekanisme terbuka (misalnya lelang umum), bukan dengan memberikan “prioritas” pada BUMN. Frasa “prioritas”: A. Tidak menjamin otomatis terwujudnya kemakmuran rakyat; B. Mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas; C. Tidak sesuai dengan kenyataan, karena BUMN bukan entitas netral dan terbukti sering menghadapi masalah manajerial, inefisiensi, dan praktik korupsi. D. Dengan demikian, frasa “prioritas” justru menyalahi prinsip konstitusional kesetaraan, dan tidak relevan untuk ditempatkan dalam regulasi yang seharusnya menjamin fairness. 67. Inkonsistensi dengan Makna Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 68. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan (antara lain Putusan MK Nomor 022/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 85/PUU- XI/2013) telah menegaskan: “Penguasaan negara terhadap sumber daya alam tidak selalu berarti dikelola langsung oleh negara atau BUMN, tetapi bisa juga melalui mekanisme regulasi, pengawasan, dan kebijakan yang adil serta akuntabel.” Artinya, penguasaan negara bukan monopoli operasional oleh BUMN, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang adil, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif. Pencantuman frasa “prioritas” justru memberi celah legalisasi praktik monopoli dan diskriminasi dalam pengelolaan tambang, sehingga menyimpang dari prinsip dasar yang sudah ditafsirkan MK. 69. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) 21  Realitas implementasi pengelolaan SDA hingga kini menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD NRI 1945 belum sepenuhnya dioperasionalkan secara adil.  Pemberian “prioritas” membuka ruang legitimasi bagi oknum pejabat untuk menyelewengkan kewenangan dalam pemberian izin tambang hanya kepada entitas tertentu. Konsekuensinya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas sumber daya alam justru semakin jauh dari manfaatnya. 70. Frasa “prioritas” dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan: Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 → karena melanggar prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 → karena menimbulkan diskriminasi dan monopoli yang tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara yang adil dan akuntabel. Oleh karenanya, frasa “prioritas” harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “pemberian kesempatan setara melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif untuk seluruh entitas, baik BUMN maupun swasta nasional, demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.” IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 51B ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) bertentangan (Inkonstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 22 3. Menyatakan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) bertentangan (Inkonstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU 4. Menyatakan frasa “prioritas” dalam Pasal 51B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “pemberian kesempatan setara melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif untuk seluruh entitas, baik BUMN maupun swasta nasional, demi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 5. Menyatakan frasa “prioritas” dalam Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “pemberian kesempatan setara melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif untuk seluruh entitas, baik BUMN maupun swasta nasional, demi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 23 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2025, sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stepanus Febyan Babaro; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 24 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU 2/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 25 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 51B ayat (1) UU 2/2025 "WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas" Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 "WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas" 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 26 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 memberikan perlakuan istimewa kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hal ini mengakibatkan Pemohon tidak memiliki akses untuk mendapatkan WIUP apabila suatu saat Pemohon memiliki usaha di bidang pertambangan karena norma a quo memberikan prioritas kepada BUMN/BUMD untuk mendapatkan WIUP dan hal ini telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, adanya perbedaan perlakuan kepada BUMN/BUMD dalam memperoleh WIUP dapat menyebabkan terhambatnya iklim pertumbuhan usaha dan perusahaan swasta akan mengalami kesulitan untuk memperoleh WIUP. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, jika dicermati lebih lanjut berkenaan dengan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan adanya uraian Pemohon yang dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut telah dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, baik secara aktual maupun potensial hak-hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma 27 Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya sama sekali tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan Pemohon yang ada hubungannya dengan adanya kesulitan Pemohon untuk mempunyai akses perijinan WIUP pertambangan mineral logam dan batubara yang disebabkan adanya skala prioritas perijinan untuk BUMN dan BUMD sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon hanya menjelaskan apabila atau seandainya suatu saat memiliki usaha di bidang pertambangan. Oleh karena itu, suatu peristiwa/keadaan yang belum pasti tentunya belum tampak adanya hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik sebagai salah satu syarat formil dalam membuktikan adanya anggapan kerugian hak konsitusional dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Lebih lanjut, berkenaan dengan subjek hukum pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, meskipun Pemohon di samping sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, Pemohon dalam persidangan juga menjelaskan memiliki perusahaan/badan hukum sebagaimana dikemukakan dalam persidangan Mahkamah [vide Risalah Sidang, tanggal 10 September 2025, hlm 9], namun menurut Mahkamah Pemohon tidak menjelaskan jenis bidang usahanya dan Pemohon juga tidak memberikan alat bukti untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal tersebut semakin meragukan Mahkamah bahwa Pemohon telah memiliki hak konstitusional yang bersifat spesifik berkaitan dengan kegiatan usaha/badan hukum yang ada hubungannya dengan WIUP perijinan pertambangan mineral logam dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang di anggap dirugikan, yang bersifat spesifik baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma 28 undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 29 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 30 ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani