157/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 157/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhamad Zainul Arifin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perumahan Serpong Garden Nomor C24-10 RT. 001/RW. 008, Kel/Desa, Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SKK-DIGNITY/X/2024 bertanggal 13 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., Prabowo Febriyanto, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H., M.H., Zainuddin, S.H., Riyan Isawan, S.H., Muhamad Afgan Ababil, S.H., Moh. Ali Murtadho, S.H., dan Ahmad Farisi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan konsultan hukum/paralegal pada kantor hukum Dignity Attorney & Consellours At Law, yang berkantor di Jalan Cempaka Baru Timur XI, Nomor 30, RT.11/05, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 152/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor 157/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan norma yang diuji dalam permohonan a quo adalah ihwal ketentuan periodesasi jabatan anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana termuat pada Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014. Oleh karena ketentuan 4 norma yang diujikan termuat dalam undang-undang, Mahkamah berwenang menguji Permohonan pasal a quo terhadap UUD NRI 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara; 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara 3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945; 4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: 5 a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pemohon adalah: Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum” Pasal 28D ayat (3), menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Oleh karenanya itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. 6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang beralamat di Perumahan Serpong Garden No. C24-10, Cibogo, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten (Bukti P.3) 6.2 Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon pernah menjadi salah satu peserta calon pada pemilihan umum legislatif 2024. 6 Pemohon menjadi salah satu calon legislatif (caleg) DPR-RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meliputi daerah Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Jakarta Selatan. 6.3 Bahwa sebagai calon legislatif DPR-RI Dapil DKI Jakarta II, Pemohon memiliki iktikad baik untuk membangun kesejahteraan rakyat, utamanya di daerah pemilihan dari Pemohon. Hal itu terbukti dengan sejumlah visi- misi yang diusung oleh Pemohon dalam pemilihan kemarin, di antaranya: 1) meningkatkan lapangan pekerjaan bagi warga; 2) pemberian honor/gaji kepada seluruh marbot masjid dan musholla; 3) Pengaspalan dan perbaikan jalan-jalan hingga ke pelosok perkampungan. 6.4 Bahwa akan tetapi, berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pemohon gagal menjadi anggota DPR-RI karena hanya mengantongi suara sebesar 2,923 suara dan menduduki peringkat ketiga pada suara calon dari Partai PPP (Bukti P.4). 6.5 Bahwa dalam aktivitas pencalonan tersebut, Pemohon harus bersaing dengan para calon legislatif lain yang merupakan “wajah lama” atau calon petahana pada keanggotaan parlemen. Pada faktanya, Pemohon merasakan pemilihan legislatif anggot DPR-RI dari waktu ke waktu kental didominasi oleh orang-orang lama yang sudah menduduki jabatan sebelumnya. 6.6 Bahwa hal tersebut dapat dijelaskan dengan banyaknya calon petahana yang sudah pernah menjabat sebelumnya kembali mencalonkan diri pada Pemilu legislatif 2024. Berdasarkan Penulusuran Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jumlah anggota DPR petahana yang terpilih kembali sudah lebih banyak dari calon pendatang baru. Total sebanyak 56,4 persen calon anggota DPR yang terpilih merupakan petahana yang sudah pernah menjabat sebelumnya, sedangkan sebanyak 43,6 persen merupakan pendatang baru, sebagaimana terlihat pada gambar berikut: Gambar I: Persentase keterpilihan anggota DPR 7 Sumber: ilustrasi kompas.id 6.7 Bahwa kondisi demikian didorong oleh keberlakuan pasal a quo yang diujikan konstitusionalitasnya tidak memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan seorang anggota parlemen dapat mencalonkan kembali pada jabatan yang sama untuk setelahnya. Akibatnya, ketidakpastian hukum tersebut berujung pada tidak adanya batasan terhadap periodesasi anggota parlemen. 6.8 Bahwa sejumlah pasal a quo hanya memuat ketentuan masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Ketentuan tersebut jelas mengandung ketidakpastian hukum karena tidak memuat ketentuan ihwal periodesasi pencalonan anggota DPR dapat menduduki jabatan yang sama untuk periode selanjutnya. Akibatnya, periodesasi menjadi tidak terbatas di mana seorang anggota DPR dapat menduduki jabatan yang sama hingga akhir hayatnya sekalipun. 6.9 Bahwa dengan demikian, jelas ketentuan pada pasal a quo mengakibatkan kerugian yang aktual bagi Pemohon sebagai warga negara yang ikut mencalonkan diri pada pemilihan umum legislatif karena mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap periodesasi jabatan sejumlah calon petahana yang pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR sebelumnya. 8 6.10 Bahwa selain dari pada itu, keberlakuan pasal a quo tersebut juga memiliki konsekuensi tersendiri terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan secara demokratis dan berkedaulatan, yang setidak-tidaknya menurut Pemohon mencakup dua hal; pertama, mengakibatkan sirkulasi kekuasaan legislatif anggota DPR menjadi macet karena didominasi oleh anggota lama, kedua, mengakibatkan akses keterpilihan anggota parlemen dengan “wajah baru” atau non-petahana menjadi sempit seperti halnya apa yang dirasakan Pemohon saat ini. 6.11 Bahwa dengan demikian, ketentuan norma pada pasal a quo mengakibatkan kerugian konstitusional yang aktual bagi Pemohon sebagai warga negara yang mencalonkan diri pada pemilihan umum legislatif untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena ruang keterpilihan anggota PDR baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet. 6.12 Bahwa akibat berlakunya pasal a quo menyebabkan tidak adanya jaminan hak untuk mendapatkan kepastian hukum ihwal periodesasi jabatan anggota DPR dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terbatas. Dengan demikian, periodesasi jabatan anggota DPR menjadi tidak terbatas dan ruang sirkulasi kekuasaan lembaga legislatif menjadi tidak berjalan. 6.13 Bahwa dengan demikian, menjadi jelas ketentuan yang termuat pada pasal a quo menyebabkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon berupa kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak memeproleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 sebab norma pada pasal a quo tidak mengatur tentang periodesasi jabatan anggota DPR. 6.14 Bahwa dapat diterima dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi. Artinya, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional akibat berlakunya pasal a quo telah dimaknai oleh Mahkamah dalam kerangka yang konstitusional. 9 7. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. Alasan-alasan Permohonan A. Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi dan penjelasan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang 17/2014 yang mengatur tentang ketentuan masa jabatan anggota DPR, yang menurut Pemohon tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip kepastian hukum, serta jaminan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena tidak mengatur tentang periodesasi jabatan anggota DPR dapat mencalonkan lagi pada jabatan yang sama pada masa selanjutnya. 2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang 17/2014, sebagaimana berikut: Pasal 76 ayat (4), yang menyatakan: Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 252 ayat (5), yang menyatakan: Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 318 ayat (4), yang menyatakan: Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. 10 Pasal 367 ayat (4), yang menyatakan: Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. B. Dasar Pengujian UUD NRI 1945 a) Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” b) Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum” c) Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” C. Dalil-Dalil Permohonan Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Padahal terdapat Prinsip “Audi Et Alteram Partem” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Demikian pula jika kita ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan: (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan. (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. Artinya, penerapan Pasal 54 UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batasan yang jelas, seperti: a. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki legal standing terhadap ketentuan Norma yang diuji. 11 b. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. c. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan obscure libel. Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki legal standing, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak obscure libel, dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing in casu Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji. Oleh karenanya, Para Pemohon pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara “original intent” alasan dibentuknya ketentuan norma a quo, kiranya dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak in casu Pemerintan dan DPR (Pembentuk UU). PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM, TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM, DAN MENGAKIBATKAN RUANG PERSAMAAN HAK DALAM PEMERINTAHAN MENJADI TERBATAS 1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Yang dalam hal ini berarti bahwa penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada hukum, mulai dari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pemerintah, warga negara, dan pejabat sebagai pihak yang diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan. 2. Bahwa sebagai konsekuensi atas pilihan Indonesia sebagai negara hukum, sejak Negara Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, berbagai produk undang-undang telah dibentuk yang kesemuanya hadir/dihadirkan sebagai bentuk untuk mengatur jalannya roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Mulai dari produk undang- undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam 12 negara, bentuk-bentuk dan fungsi lembaga pemerintahan, dan hingga soal pembatasan kekuasaan negara. 3. Bahwa namun demikian telah banyak produk perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bernegara, akan tetapi sejauh ini masih ada beberapa bagian dari kehidupan bernegara yang belum diatur secara rigid dan jelas dalam sebuah undang-undang. Salah satunya adalah soal periodesasi jabatan anggota legislatif yang ketiadaan pengaturannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam negara hukum Indonesia. Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014, menyatakan: Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014, menyatakan: Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 318 ayat (8) UU 17/2014, menyatakan: Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 318 ayat (8) UU 17/2014, menyatakan: Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. 4. Bahwa dalam ketentuan pasal a quo, masa jabatan anggota legislatif tidak ditemukan adanya pembatasan periodesasi. Dalam ketentuan a quo hanya terdapat pembatasan masa jabatan. Sehingga dengan demikian, tatkala jabatan anggota legislatif telah berakhir, seorang anggota legislatif masih dapat mencalonkan/menjabat lagi dalam periode selanjutnya meski sebelumnya telah pernah menjabat berkali-kali dalam jabatan yang sama. 5. Bahwa ketiadaan pembatasan periodesasi jabatan anggota legislatif disebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum Indonesia, sebab tidak memberi kepastian perihal sampai berapa periode seorang dapat mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif. Padahal, negara hukum disebut sebagai negara hukum bila memiliki hukum-hukum yang berkepastian. Terutama dalam bentuk norma tertulis. Negara hukum, tanpa nilai-nilai hukum-hukum yang berkepastian, akan kehilangan makna dan legitimasinya sebagai negara hukum yang berdaulat dan mandiri. 13 6. Bahwa jika dibaca secara sistematis, bunyi ketentuan pada pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan. 7. Bahwa dengan adanya multitafsir tersebut, maka materi muatan pada pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. 8. Bahwa efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multitafsir tersebut adalah semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut atau menyempitnva peluang bagi Warga Negara termasuk Pemohon untuk memiliki calon yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki kemampuan (kekayaan, sarana dan prasarana) yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidak-tidaknya mengurangi peluang bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru. 9. Bahwa fenomena tersebut di atas membuktikan ditafsirkannya materi muatan pada pasal a quo sebagai tidak terbatasnya masa jabatan anggota 14 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah membawa suatu lembaga terperosok ke dalam penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan. Dengan demikian, materi muatan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita- citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang. 10. Bahwa kondisi di atas jelas telah menimbulkan kondisi yang serba tidak berkepastian. Yang di samping tidak jelas secara hukum, juga berdampak buruk bagi kehidupan berdemokrasi yang seharusnya bertumpu pada kepastian dan keadilan hukum. Ketiadaan pembatasan periodesasi anggota legislatif telah membuat Indonesia sebagai negara demokrasi- konstitusional berada dalam ketidakpastian hukum. 11. Bahwa dalam negara demokrasi-konstitusional seperti Indonesia, penerapan sistem demokrasi harus selalu berjalan-beriringan dengan prinsip-prinsip hukum. Dan begitupun sebaliknya: penerapan hukum juga harus senantiasa sejalan-seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, jika setiap warga negara diberi kesempatan untuk dipilih/menjabat sebagai anggota legislatif, sebagai bagian dari penerapan sistem demokrasi, pembatasan periodesasi jabatan anggota legislatif juga harus diterapkan sebagai bagian dari penerapan hukum. Kata pepatah: demokrasi tanpa hukum anarki, dan hukum tanpa demokrasi tirani. 12. Bahwa oleh karena itu, suatu jabatan publik yang mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik sehingga jabatan itu memerlukan pembatasannya. 13. Bahwa selain itu, pengaturan tentang batasan periodesasi jabatan anggota legislatif penting untuk mencegah terbentuknya kekuasaan yang terpusat pada satu individu. Sehingga dengan begitu ruang partisipasi bagi setiap warga negara terbuka lebar dan proses sirkulasi politik pun dapat 15 berlangsung secara sehat dalam alam demokrasi. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menyatakan: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 14. Bahwa secara prosedural, tidak adanya batasan periodesasi bagi anggota legislatif memang tidak serta merta mengurangi kesempatan setiap warga negara yang lain untuk mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif. Namun demikian, dalam faktanya, cukup banyak ditemukan di mana-- dengan akses kekuasaannya--calon-calon incumbent (wajah lama) yang telah menjabat berkali-kali--menyingkirkan calon-calon anggota legislatif yang baru yang secara kapasitas, juga mumpuni untuk menjabat. Tabel I: Daftar Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Menjabat Lebih Dari Dua Periode NO NAMA Daerah Pemilihan Jabatan Partai Lama Menjabat 1 Muhidin Mohamad Said Sulawesi Tengah MPR 1992-1997 MPR 1997-1999 MPR1999-2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Independen Golkar 32 Tahun 19 Hari 2 Guruh Soekarno Jawa Timur VI Jawa Timur I DPR 1992-1997 DPR 1999-2004 DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024 PDI/ PDI-P 30 Tahun 3 Agun Gunandjar Sudarsa Jawa Barat IX Jawa Barat X DPR 1997–1999 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar 27 tahun 19 hari 4 Sabam Sirait DKI Jakarta DPR GR 1966– 1971 DPR 1977–1982 DPR 1992–1997 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 Parkindo PDI PDI-P 26 tahun 25 hari 16 5 Ferdiansyah Jawa Barat X Jawa Barat XI DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar 25 tahun 19 hari 6 I Made Urip Bali DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PDI_P 25 tahun 0 hari 7 Mindo Sianipar Jawa Timur VIII DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PDI-P 25 tahun 0 hari 8 G. K. R. Hemas D.I Yogyakarta DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 Independen 22 tahun 19 hari 9 Ade Komarudin Jawa Barat VII DPR 1997–1999 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 Golkar 22 tahun, 0 hari 10 Popong Otje Djundjunan Jawa Barat I DPR 1987–1992 DPR 1992–1997 DPR 1997–1999 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 Golkar 22 tahun, 0 hari 11 Muhaimin Iskandar Jawa Timur VIII DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PKB 20 tahun 22 hari 12 Ramson Saigan Jawa Tengah X DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDIP Gerindra 20 tahun 19 hari 13 Kahar Muzakir Sumatera Selatan DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 Golkar 20 tahun 19 hari 14 Ahmad Basarah Jawa Timur V DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDI-P 20 tahun 19 hari 17 15 Hidayat Nur Wahid DKI Jakarta II DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PKS 20 tahun 19 hari 16 Muhammad Nasir Jamil Aceh II DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PKS 20 tahun 19 hari 17 Aria Bima Jawa Tengah V DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDI-P 20 tahun 18 Bambang Wuryanto Jawa Tengah IV DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029 PDI-P 20 tahun 19 Tamsil Linrung Sulawesi Selatan DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 PKS Independen 20 tahun 19 hari 20 Maria Goreti Kalimantan Barat DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 Independen 20 tahun 19 hari 21 Abdullah Puteh Aceh MPR 1977–1982 DPR 1982–1987 DPR 1987–1992 MPR 1997–1999 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029 Golkar Independen 20 tahun 19 hari 22 Ribka Tjiptaning Jawa Barat III Jawa Barat IV DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 PDIP 20 tahun 23 Eni Khairani Bengkulu DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 Independen 20 tahun 24 Titiek Utami Magelang (Dapil III) DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024-2029 Golkar 20 tahun 18 25 Sallafudin Magelang (Dapil I) DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024-2029 PKB 20 tahun 26 Sugianto Mamuju (Dapil I) DPRD 1997-1999 DPRD 1999-2004 DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029 Golkar 30 tahun 27 Darwis Syam Rokan Hilir (Dapil V) DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029 Golkar 20 tahun 28 Amansyah Rokan Hilir (Dapil V) DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029 PAN 20 tahun 29 Nursalam Bontang (Dapil I) DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029 Golkar 15 tahun 30 Ridwan Rembang (Dapil III) DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029 PDI-P 20 tahun 31 Nur Hasan Rembang (Dapil IV) DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029 Hanura 20 tahun 15. Bahwa selain itu, sebagaimana Data yang dilansir dari Kompas.id Hasil kajian Litbang Kompas terhadap data rekapitulasi calon terpilih DPR dan DPD dari Komisi Pemilihan Umum pada Mei 2024 menunjukkan wajah- wajah lama masih sangat dominan memenangkan pertarungan dalam Pileg. Sebanyak 327 orang atau 56,4 persen anggota DPR periode ini adalah legislator di periode sebelumnya. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumya yaitu 55,8 persen petahana terpilih pada Pileg 2019, 43,8 persen petahana pada pileg 2014. Sementara, jumlah anggota DPD dengan status sebagai petahana tidak mencapai separuh atau 44,7 persen. Namun begitu angka ini meningkat dari pileg sebelumnya, yaitu 34,6 persen petahana terpilih pada pemilu 19 tahun 2019. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/30/meningkatnya- petahana-di-parlemen) 16. Bahwa sebagaimana dilansir dari Tempo.co, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 354 anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI 2024-2029 terindikasi memiliki afiliasi dengan jaringan bisnis. Persentasenya mencapai 60 persen dari keseluruhan anggota, naik dari periode sebelumnya yang ada di angka 55 persen berdasarkan data dari Marepus Corner. 17. Bahwa di satu sisi, bertahannya sosok-sosok lama yang telah menjabat berkali-kali sebagai anggota legislatif dan tersingkirkannya wajah-wajah baru dalam pasar bebas pemilu, yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan politik dalam kompetisi pemilu yang menghadap- hadapkan antara wajah lama--dengan akses kekuasaanya- dan wajah baru yang tidak memiliki akses pada kekuasaan politik. Di mana, akibat dari tidak adanya batasan periodesasi jabatan, diduga kuat banyak anggota legislatif yang memanfaatkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Termasuk dalam hal ini adalah memanfaatkan jabatan dan sumber daya negara yang bersumber dari APBN untuk memenangkan kontestasi politik pemilu guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Kenyataan ini sejalan dengan pernyataan klasik dari sejarawan Inggris Lord Acton, yang menyatakan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)." 18. Bahwa dalam konteks itu, seharusnya hukum hadir untuk menghadirkan pengaturan yang seharusnya di samping juga menghadirkan keadilan dan kepastian, yakni: mengatur kehidupan bernegara menjadi lebih sehat serta membuka ruang dan kesempatan pada yang tidak mendapatkan kesempatan dan memberi batasan atas hal-hal yang harus dibatasi. Sehingga dengan demikian kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian dan keadilan, tidak seperti di alam rimba: yang kuat berkuasa sementara yang lemah, terus menerus tersingkirkan dan tersisihkan. 19. Bahwa dengan demikian, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014, secara jelas dan terang dapat 20 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, alih-alih memberikan kepastian hukum, pasal-pasal a quo justur menimbulkan ketidakpastian dan ambigutas dalam negara hukum Indonesia. 20. Bahwa lebih lanjut, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014, secara jelas dan terang juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, selain tidak memberikan kepastian, pasal-pasal a quo juga tidak berkeadilan secara hukum. Sebab, dengan tidak adanya batasan periodesasi dalam pasal-pasal a quo, banyak anggota-anggota legislatif yang telah berkuasa selama berkali, menggunakan cara-cara kotor-kotor dengan jabatan dan relasi kuasa yang dimiliki. 21. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena keberlakuan ketentuan pada pasal a quo mengakibatkan ruang keterpilihan anggota PDR baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet. PERBEDAAN SIFAT JABATAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF TIDAK SERTA MERTA MENGHILANGKAN POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN 22. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas norma yang diujikan, Mahkamah sudah pernah memutusnya dalam perkara Nomor 108/PUU-X/2012 yang dibacakan terbuka untuk umum pada Rabu, 13 Maret 2013. Permohonan ini menguji Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, UU Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan amar putusan “menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. 23. Bahwa dalam putusan a quo, mahkamah telah juga menegaskan bahwa tidak adanya pembatasan anggota legislatif disebabkan karena adanya perbedaan sifat jabatan dengan jabatan eksekutif. Hadirnya pembatasan dipilihnya kembali Presiden disebabkan karena sifat jabatan Presiden yang merupakan jabatan tunggal. Oleh karena itu, harus dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berbeda halnya dengan DPR dan DPRD 21 yang bersifat kolektif dalam melaksanakan kewenangannya. Sehingga, peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh DPR dan DPRD adalah kecil: “Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD, karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang- wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya legalitas untuk terjadinya kesewenang- wenangan. Bagi partai-partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal itu adalah kebijakan internal masingmasing partai politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945” (vide paragraf [3.16] hlm 22-23). 24. Bahwa alasan Mahkamah kemudian menarik untuk ditelisik dan ditinjau kembali dengan melihat menilai kebenaran korespondensi berdasarkan pada fakta yang ada, di mana justru beberapa kali DPR, DPD, dan DPRD melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pada perkembangan ketatanegaraan saat ini, terlihat bahwa sifat kolektif dari suatu jabatan tidak menutup adanya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan. 25. Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dari jabatan kolektif itu tampak, misalnya, dari Pemberhentian Hakim Konstitusi dari Jabatannya Berdasarkan rapat Paripurna DPR ke-7 masa persidangan I Tahun sidang 2022- 2023. Komisi III DPR RI sepakat untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR. Hal yang menjadi masalah adalah 22 keputusan DPR untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto, padahal masa jabatannya baru habis di tahun 2029. Menurut ketentuan yang ada, hakim konstitusi akan menjabat atau mengakhiri masa jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Melihat ketentuan Pasal 23 UU MK maka tidak ditemui jawaban yang membenarkan pemberhentian Aswanto dari hakim konstitusi. Lantas apa yang menjadi alasan DPR memberhentikan Aswanto dari jabatannya? 26. Bahwa tindakan-tindakan semacam itu juga tercermin pada praktik autocratic legalism yang dilakukan oleh DPR. Hal yang tampak dari tindakan ini adalah menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan secara sepihak. Contoh nyata dari tindakan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CK). UU CK ini pada awalnya disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020. Namun, karena cacat dari segi prosedural undang-undang ini kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Salah satu alasan amar putusan tersebut tidak lain karena metode omnibus law yang digunakan untuk Menyusun UU CK yang nyatanya tidak diakui oleh hukum positif. Dari sini terlihat bahwa para legislator telah melakukan autocratic legalism dengan melanggar prinsip pembuatan undang-undang dan konstitusi. Metode omnibus law yang tidak diatur tersebut, kemudian menggerakkan lembaga ini untuk menormatifkannya melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Hal ini sangat mudah dilakukan, mengingat kewenangan dari DPR adalah membentuk undang-undang. Namun disinilah bentuk penyalahgunaan tadi. Ketika keinginan sepihak dibungkus dengan legitimasi undang-undang, sehingga menjadi hal yang harus dipatuhi. Jalan akhir yang dapat ditempuh pun pada akhirnya adalah melalui pembatasan produk yang dibuat di MK. Akan tetapi, nyatanya di MK pun 23 sudah adalah upaya pelemahan dari DPR dengan mengganggu independensi peradilan ini. 27. Bahwa selain dari pada itu, lembaga DPR/DPRD juga sering melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota DPR maupun DPRD. Bahkan pada saat pandemi Covid-19 kemarin, lembaga tersebut menjadi lembaga tertinggi yang melakukan korupsi, sebagaimana data berikut: Gambar I: Data korupsi di Indonesia Sumber: diolah dari databoks.katadata.co.id 2022 Dari data di atas, telah menjadi fakta bahwa banyak anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi dan ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 1.419 kasus korupsi, 319 diantaranya adalah kasus dari anggota legislatif. Untuk DPD sendiri pada tahun 2016, ketua lembaga tersebut tersangkut korupsi. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa sifat jabatan kolektif tidak menutup peluang terjadinya penyalhgunaan seperti tindakan korupsi. 28. Bahwa sejatinya secara konseptual, lembaga legislatif menjalankan fungsi perwakilan, baik itu perwakilan politik (politic representatives), perwakilan teritorial (territorial/regional representatives), dan perwakilan fungsional (functional representatives) sehingga harus ada upaya pembatasan 24 periode untuk mendorong terjadinya regenerasi kepemimpinan, regenerasi keterwakilan, dan regenerasi ide-ide dan gagasan, pluralisme dalam pemikiran politik, penghindaran dominasi politik, dan yang terpenting, menghindari absolutisme kekuasaan atau konsep tidak tergantikannya jabatan seseorang dalam lembaga legislatif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; 29. Bahwa kedudukan Lembaga legislatif yang bersifat kolektif kolegial tidak serta merta menjadi alasan pembenar untuk memberikan pengaturan yang berbeda daripada lembaga elected official lainnya. Terlebih lagi setiap anggota legislatif memiliki hak dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya, seperti mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan dan lain sebagainya, yang tahapan berikutnya sangat mempengaruhi corak keputusan dan kebijakan lembaga legislatif secara kelembagaan. Selain mempengaruhi corak keputusan dan kebijakan secara kelembagaan, pembatasan dipilihnya kembali DPR, DPD, dan DPRD ditujukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, autocratic legalism, serta tindakan yang mengganggu independensi lembaga lain. Dengan demukian, pembatasan dipilihnya kembali anggota legislatif tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan tirani. 30. Bahwa pembatasan periode jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (elected official), seperti Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahkan, terhadap beberapa jabatan lainnya dibatasi hanya untuk dua periode, misalnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dengan begitu, sudah seharusnya jika jabatan anggota legislatif pun juga diberikan batasan periode jabatan maksimal. 25 31. Bahwa dengan demikian, fakta Periode anggota legislatif merupakan satu- satunya jabatan elected official yang tidak memiliki batasan periode bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum” DASAR PERTIMBANGAN HUKUM, PERBANDINGAN NEGARA, DAN LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBATASAN PERIODESASI DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 32. Bahwa pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, tidak lepas dari sejarah otoritarianisme masa lalu. Jabatan yang tidak terbatas tidak saja melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kesempatan “dipilih” melainkan juga selalu melahirkan kesewenang-wenangan oleh pemerintahan. 33. Bahwa akan tetapi, semangat pembatasan masa jabatan yang dilakukan dalam amandemen konstitusi dan undang-undang setelahnya hanya terfokus pada lembaga eksekutif, sedangkan legislatif hampir tidak tersentuh sama sekali. Padahal, bandul kekuasaan bergeser ke arah lembaga legislatif yang lebih familiar dengan istilah legislative heavy. Pertama, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, termasuk APBN. Meskipun dalam prakteknya masih bergantung pada tenaga ahli dan inisiatif pemerintah, namun konstitusi sudah menjamin bahwa kewenangan membentuk UU adalah milik legislatif. Kedua, kewenangan dalam mengangkat pejabat negara, hampir semua jabatan kenegaraan saat ini harus melibatkan legislatif baik dalam aspek pengujian, memberi pertimbangan, maupun menyetujui. Ketiga, kewenangan baru yang diberikan oleh revisi UUMD3, di mana legislatif diposisikan sebagai lembaga super body yang bahkan berwenang mencampuri urusan eksekutif maupun yudikatif 34. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan DPR dalam konstitusi kita tidak serta merta dimaknai dan dipahami bahwa anggota legislatif tidak 26 membutuhkan pembatasan masa jabatan. Pasalnya, jika dibaca secara historis perumusan pembatasan periode jabatan lembaga pemerintahan dalam UUD NRI 1945 tidak terlepas dari spirit konstitusionalisme pembatasan terhadap terkonsentrasinya kekuasaan dalam memanfaatkan kewenangan yang ada sehingga berujung pada absolutisme dan kesewenang-wenangan. 35. Bahwa kondisi menjadi jelas bahwa spirit pembatasan masa jabatan lembaga negara tidak hanya berfokus pada sirkulasi kekuasaan, tetapi juga membatasi akses penggunaan wewenang dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan. Sehingga ketiadaan pembatasan tersebut, selain menyebabkan sirkulasi politik menjadi mati, kebijakan-kebijakan DPR dalam memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya cenderung stagnan, utamanya dalam kerja-kerja legislasi yang terus mengabaikan partisipasi dan asprasi masyarakat, seperti Revisi UU KPK, Pengesahan UU Ciptaker, Revisi UU Kementerian Negara, Revisi UU Pilkada, atau Revisi UU MD3. Hal ini pun sudah dibuktikan dengan tren kepercayaan publik terhadap DPR yang kian menurun dari waktu ke waktu. Temuan survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 30 Desember 2023 – 6 Januari 2024, tercatat tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berkisar di angka 7% (sangat percaya) dan 58% (cukup percaya), sedangkan pada rentang 10 – 15 Oktober 2024, kepercayaan tersebut berkisar di angka 4% (sangat percaya) dan 60% (cukup percaya). 36. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Brookings Institution menunjukkan anggota legislatif yang menjabat berkali-kali tanpa batasan masa jabatan dapat menurunkan kualitas demokrasi dan kinerja institusi. Penelitian tersebut menyebut para parlemen tersebut kurang produktif dan jarang berinovasi. Di Eropa, anggota dewan yang terlalu lama menjabat sering kehilangan kontak dengan konstituen, menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di Asia dan Amerika Latin, masa jabatan yang panjang juga dikaitkan dengan peningkatan korupsi karena terbentuknya jaringan kekuasaan tertutup untuk kepentingan pribadi [Michael P. Olson dan Jon C. Rogowski, Legislative Term Limits and Polarization, 2020] 27 37. Bahwa menjadi jelas tidak adanya pembatasan periodesasi jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjukkan adanya kekacauan paradigmatik dalam negara hukum Indonesia. Di mana kekuasaan yang seharusnya dibatasi, justru dibiarkan bebas tanpa ada pembatasan periodesasi yang rigid dan tidak berkepastian. Sehinga, dalam hal ini, sebagai negara hukum, kita terkesan memberikan kesempatan dan perlindungan konstitusional bagi sebagian individu untuk berkuasa selama mungkin, untuk membangun kekuasaan absoulutnya. 38. Bahwa terkait dengan dampak buruk dari ketiadaan pembatasan periodesasi jabatan anggota legislatif dan urgensi pembatasan periodesasi anggota legislatif sebenarnya telah diungkapkan dalam berbagai studi penelitian akademik yang ditulis oleh berbagai akademisi dari berbagai kampus. Namun, sejauh ini, DPR selaku pemegang kuasa legiaslasi utama seperti tutup mata atas berbagai hasil studi yang ada. Di mana DPR seolah-olah tidak pernah tahu atas apa yang ditemukan dan apa yang disarankan akademisi perihal dampak buruk dari ketiadaan pembatasan periodesasi jabatan nggota legislatif dan serta urgensi pengaturan dan pembatasannya. 39. Bahwa pembatasan periodesasi anggota legislatif memang harus diakui cukup jarang diterapkan di berbagai lembaga-lembaga legislatif di dunia. Sebut saja di Amerika Serikat, misalnya, yang kehidupan demokrasinya kerap menjadi role model bagi banyak negara di dunia. Namun demikian, meski terbilang jarang, tidak seharusnya sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia bermakmum begitu saja di belakang negara-negara yang sejauh ini kerap menjadi contoh dalam hal bernegara dan berdemokrasi. 40. Bahwa sebab, sebagai suatu pertimbangan, untuk menjamin hak-hak partisipasi politik perlu dilakukan pengujian atas berbagai faktor, seperti nilai-nilai konstitusional, tradisi politik dan konteks sosial, sejarah negara, pemusatan kekuasaan dalam sistem politik, dan tren sosial dan tren politis yang lebih luas. Penerapan demokrasi itu berbeda-beda sehingga elemen- elemen yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan antara pemilih dan wakilnya seperti dalam pembatasan masa 28 periode jabatan harus dianalisis secara hati-hati. Oleh karena itu, perhatian tentang apa yang meningkatkan kredibilitas institusi demokratis harus dipertimbangkan. 41. Bahwa memang pembatasan masa periode anggota parlemen adalah sangat jarang. Negara-negara di Eropa tidak ada yang menerapkannya. Pernah Swiss mengajukan proposal tahun 2009 untuk mengintrodusir dua periode masa jabatan anggota parlemen, namun proposal itu tidak pernah diadopsi. Sama halnya dengan Perancis yang melakukan reformasi legislasi dengan mengajukan pembatasan dengan tiga kali masa periode, tetapi reformasi itu saat ini ditunda. 42. Namun demikian, berdasarkan penelitian dari Komisi Venice, menemukan bahwa di benua Amerika, pembatasan masa periode anggota parlemen dapat dijumpai di Bolivia, Costa Rica, Ekuador dan Venezuela. Bolivia menerapkan pembatasan masa periode anggota parlemen untuk dua periode, Costa Rica hanya untuk satu kali periode, Ekuador dua kali masa periode, sedangkan Venezuela juga untuk dua kali masa periode. Selain dari pada itu, di Asia, negara yang membatasi masa periode anggota parlemen hanya ada satu, yaitu Pilipina dengan pembatasan dua kali masa periode. Di Korea Selatan, pembatasan untuk masa dua kali periode hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. (“Report On Term- Limits Part Ii-Members Of Parliament Part Iii-Representatives Elected At Sub-National And Local Level And Executive Officials Elected At Sub- National And Local Level”, European Commission for Democracy Through Law [Venice Commission], Opinion No. 908/2017), yang telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke-118 yang di dalamnya mengkaji iklim demokrasi negara-negara anggota Uni-Eropa terkait dengan persoalan perlu tidaknya pembatasan bagi masa jabatan anggota parlemen (Bukti P-5). 43. Bahwa tesis utama yang dihasilkan dari penelitian tersebut, Komisi Venice memberikan peluang untuk dapat dilakukannya pembatasan masa periode anggota parlemen, yaitu untuk dua kali masa jabatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 29 “[71]. If term limits are introduced, at least two consecutive terms should be allowed. This appears to be a reasonable mitigation of the adverse effects of term limits indicated above, and would preserve in particular the need for accountability towards the electorate. It would also be more respectful of the principle of proportionality in the interference with the rights to vote and be elected. The introduction of term limits should be applied so as to allow for a gradual renewal of the MPs, thus guaranteeing continuity". 44. Bahwa dalam temuannya tersebut, Komisi Venice mengemukakan dampak positif dari dibatasinya anggota legislatif adalah terhentinya pandangan bahwa menjadi anggota parlemen merupakan suatu karir, dan tumbuhnya pemikiran bahwa jabatan sebagai anggota parlemen menjadi pekerjaan temporer untuk mengabdi atau melayani masyarakat/publik. Pembatasan masa jabatan anggota parlemen juga menjadi antitesis terhadap konsentrasi kekuasaan pada anggota parlemen yang tidak tergantikan. Di samping itu, pembatasan juga dapat memberikan dampak positif bagi parlemen terutama terkait dengan anggota parlemen yang lebih beragam, meningkatnya jumlah anggota yang perempuan dan dari kalangan minoritas, juga semakin terbukanya anggota yang lebih muda dengan gagasan-gagasan yang lebih segar/baru/inovatif. 45. Bahwa di satu sisi memang dijumpai sejumlah argumentasi kontra yang berpendapat bahwa pembatasan masa jabatan anggota legislatif dapat mencabut hak seseorang untuk “dipilih” dalam pemerintahan. Terkait hal ini, Komisi Venice juga mencatat bahwa secara prinsip pembatasan tersebut tidak bertentangan atau secara proporsional tidak mempengaruhi partisipasi yang bebas dari masyarakat dalam bidang politik maupun kehidupan publik. Begitu pula, pembatasan itu pada dirinya sendiri tidak melanggar atau tidak membatasi secara proporsional atas hak untuk dipilih, sebagaimana disebutkan Komisi Venice, yaitu: "[47] The Commission has examined the comparative material, the numerous arguments in favour and against term limits for members of parliament, as well as the results of empirical research. It considers that, in principle, term limits for MPs are not arbitrary or disproportionate interferences with the free participation of the people 30 in public and political life. Neither are they, per se, arbitrary or disproportionate limitations of the right to be elected". 46. Bahwa tesis pembatasan anggota parlemen tersebut sangat relevan untuk diberlakukan di Indonesia mengingat anggota parlemen dengan “wajah lama” masih terus mendominasi. Selain mengakibatkan adanya sirkulasi kekuasaan menjadi macet dan ruang persamaan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terbatas, ketiadaan pembatasan periodesasi anggota parlemen mengakibatkan corak kebijakan yang dihasilkan tidak begitu signifikan tanpa perubahan yang berarti terhadap keberlangsungan hidup warga negara. Kultur yang demikian itu akhirnya membentuk feodalisme dan elitisme politik di mana aktor-aktor parlemen terus didominasi oleh segelintir orang yang tersebar di hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024: Gambar III: Persentase Petahana-non-Petahana Anggota DPR Terpilih pada Pemilu 2024 Sumber: ilustrasi kompas.id 47. Bahwa sebagai bagian dari pejabat publik, sudah seharusnya posiilitas dipilihnya kembali DPR, DPD, dan DPRD dibatasi. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang menjadi spirit UUD NRI 1945. MK dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 6 Mei 2008 menyatakan bahwa: “…pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh 31 Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945.” (vide paragraf [3.14.1] hlm. 18) 48. Bahwa pembatasan periode jabatan anggota legislatif tidak serta merta mengurangi hak memilih atau dipilih (Right to vote and rights to be candidate). Karena dilakukan sebagai upaya kebijakan affirmasi (affirmatif action) bagi warga negara lain, utamanya mereka yang memiliki keterbatasan materi finansial dan kekuatan, untuk turut serta dalam pemerintahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang menjadi amanah konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 49. Bahwa pembatasan periode jabatan anggota legislatif memiliki landasan konstitusional karena sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa; “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 50. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang memberikan justifikasi bagi pembatasan hak, termasuk juga pembatasan terhadap hak memilih atau dipilih (Right to vote and rights to be candidate). Hal ini dikarenakan dalam padangan Mahkamah Konstitusi original intent Pasal 28J ayat (2) memang menghendaki bahwa seluruh HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945, tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pandangan tersebut tercermin dalam pendapat Mahkamah yang menyatakan sebagai berikut; “[…] bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 32 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut.” 51. Bahwa menarik kesimpulan dan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan realitas yang terjadi terkait dengan menurunnya kinerja dan kredibilitas lembaga wakil rakyat serta meningkatnya persentase anggota-anggota lama terpilih kembali (tren sosial dan politis), maka sangatlah relevan dan urgen untuk membatasi periode jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu selama 2 kali masa jabatan. Pembatasan periode tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan hak-hak rakyat untuk memilih dan juga tidak mengurangi hak-hak untuk dipilih. Pembatasan itu justru akan menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 52. Bahwa karena itu, sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia harus menggali kebutuhan hukumnya sendiri untuk menjawab persoalan hukum yang ada tanpa harus bergantung atau mengekor pada penerapan hukum di negara lain. Khususnya dalam hal pembatasan periodesasi jabatan anggota legislatif. Ini adalah konsekoensi logis atas posisi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam literatur hukum Islam, hal semacam itu dikenal dengan istilah ijtihad, sebuah gerakan pembentukan hukum baru atas hal-hal yang belum di atur dengan begitu jelas dalam Al-Quran dan Hadist. Gerakan ijtihad ini biasanya dilakukan untuk mengisi ‘kekosongan hukum’ yang ada, sehingga kehidupan umat (masyarakat) tidak terjun bebas tanpa aturan hukum. 53. Bahwa pembatasan periodesasi anggota legislatif ini penting untuk memberi kepastian hukum dan batasan yang jelas perihal sampai berapa periode seorang individu bisa mencalonkan diri/menjabat sebagai anggota legislatif. Sehingga dengan demikian ada kepastian dan batasan yang jelas perihal periodesasi jabatan anggota legislatif. Tidak terjun bebas tanpa aturan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip 33 konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 54. Bahwa pembatasan tersebut juga penting untuk membuka peluang terjadinya regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan. Tidak adanya pembatasan periodesasi jabatan anggota legislatif selama ini diakui atau tidak telah menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang ada. Sehingga tak ayal bila setiap lima tahun, tidak ada banyak perubahan dalam tubuh parlemen kita, baik di tingkat nasional atau daerah. Sehingga meski pemilihan umum dilaksanakan secara konsisten setiap lima tahun sekali, tak ada banyak perubahan di tubuh parlemen kita. Wajah-wajah lama, yang meski memiliki rekam jejak kepemimpinan yang buruk, dengan aksesnya pada sumber daya dan kekuasaan, tetap bisa terpilih dan menjabat lagi sebagai anggota legislatif untuk yang kesekian kalinya. 55. Bahwa pembatasan periodesasi tersebut juga menjadi penting untuk mencegah lahirnya monster-monster kekuasaan dalam tubuh parlemen kita. Kekuasaan legilatif memanglah berbeda dengan kekuasaan eksekutif. Namun demikian, ketika seseorang menjabat terlalu lama sebagai anggota legislatif, bukan tidak mungkin seseorang akan bermetamorfosis menjadi monster kekuasaan. Tentunya, dalam berbagai bentuk dan karakteristiknya masing-masing. 56. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 tidak memberikan kepastian hukum serta menegakkan keadilan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, padahal negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. 57. Bahwa oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 34 hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidak-tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 3. Menyatakan Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 4. Menyatakan Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 35 5. Menyatakan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P.1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Bukti P.2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Zairul Arifin; 4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 5. Bukti P.5 : Fotokopi Artikel “Report on Term-Limits Part Ii-Members of Parliament Part Iii-Representatives Elected At Sub-National And Local Level and Executive Officials Elected at Sub-National and Local Level”, European Commission for Democracy Through Law [Venice Commission], Opinion No. 908/2017. 36 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 37 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 38 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014: “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014: “Masa jabatan anggota DPD adalah adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Pasal 318 ayat (4) UU 17/2014: “Masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014: “Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi salah satu calon anggota legislatif DPR-RI, Dapil Jakarta II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, telah 39 menyatakan Pemohon gagal menjadi anggota DPR-RI dan hanya menduduki peringkat ketiga pada suara calon anggota legislatif dari Partai PPP dengan perolehan suara sebesar 2.923 suara [vide bukti P.4]; 4. Bahwa dalam kontestasi pencalonan sebagai anggota legislatif in casu calon anggota DPR-RI, Pemohon harus bersaing dengan para calon anggota legislatif lain yang merupakan “wajah lama” atau calon petahana pada keanggotaan parlemen. Sejalan dengan itu, Pemohon merasakan pemilihan umum untuk pengisian jabatan anggota legislatif DPR-RI dari waktu ke waktu kental didominasi oleh orang-orang lama yang sudah menduduki jabatan sebelumnya; 5. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon berupa ketidakpastian hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketentuan pasal-pasal a quo tidak mengatur ihwal periodesasi [Sic!] pencalonan anggota legislatif dalam menduduki jabatan yang sama pada periode selanjutnya; 6. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, membuat akses keterpilihan calon anggota legislatif dengan “wajah baru” atau non-petahana menjadi sempit, yang mengakibatkan Pemohon tidak lolos dalam pemilu calon anggota DPR-RI, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 7. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional 40 dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Karena Pemohon kalah bersaing dalam pemilihan anggota legislatif dengan calon-calon anggota yang didominasi oleh orang-orang lama yang disebabkan tidak adanya pembatasan masa jabatan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan dalam ketentuan norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak berkepastian hukum yang menghambat ruang persamaan hak dalam pemerintahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan periodisasi masa jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (elected official), seperti Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Dengan bergitu, sudah seharusnya jika jabatan legislatif juga diberikan pembatasan periodisasi masa jabatan. 3. Bahwa menurut Pemohon, walaupun Mahkamah pernah memutus isu konstitusional yang sama dengan isu konstitusional permohonan a quo, in casu 41 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012, namun secara faktual, justru beberapa kali anggota DPR, DPD, dan DPRD melakukan penyalahgunaan kewenangan. Artinya, sifat kolektif dari suatu jabatan tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan; 4. Bahwa menurut Pemohon, jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik yang seharusnya terdapat pembatasan periodisasi masa jabatan untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Selain itu, Ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dengan memanfaatkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk dalam hal ini adalah memanfaatkan jabatan dan sumber daya negara yang bersumber dari APBN untuk memenangkan kontestasi politik pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin; 5. Bahwa menurut Pemohon, anggota DPR atau DPRD juga sering melakukan tindakan korupsi, di mana tindakan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan yang paling banyak dilakukan oleh anggota DPR dan anggota DPRD. Sebagai contoh pada saat Pandemi Covid-19, lembaga DPR atau DPRD menjadi lembaga tertinggi yang melakukan korupsi; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Materi muatan Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” 2. Materi muatan Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” 3. Materi muatan Pasal 318 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” 42 4. Materi muatan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), isu konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketiadaan periodisasi masa jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam ketentuan norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.10] Menimbang berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan pembatasan periodisasi masa jabatan telah diberlakukan untuk beberapa jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (elected official). Terhadap hal tersebut, terdapat salah satu pertimbangan hukum Mahkamah, yang terkait dengan dalil Pemohon a quo yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU- X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013, pada Paragraf [3.16] antara lain menyatakan: “[3.16] ... Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Bagi partai-partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal itu adalah kebijakan internal masing-masing partai politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945.” 43 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, adanya ketentuan periodisasi masa jabatan Presiden telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan terkait masa jabatan anggota legislatif, in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, konstitusi tidak mengatur adanya pembatasan periodisasi masa jabatan bagi anggota legislatif, karena UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Lebih lanjut, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD [vide Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Sejalan dengan hal itu, ketentuan terkait masa jabatan anggota legislatif diatur kembali dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang pada pokoknya menentukan masa jabatan anggota legislatif adalah 5 (lima) tahun. Artinya, ihwal pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif memang tidak diatur baik dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam tataran undang- undang, in casu UU 17/2014, sedangkan yang diatur hanya ketentuan terkait masa jabatannya. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan sifat jabatan antara presiden dengan anggota legislatif, keduanya memiliki karakteristik kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berbeda. Jabatan Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan kepala daerah yang juga merupakan jabatan tunggal di mana dalam pengambilan keputusan eksekutifnya dilakukan secara mandiri. Sedangkan, jabatan legislatif in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan majemuk di mana setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan mekanisme kerja kolektif. Artinya, setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Oleh karenanya, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Bahwa dengan demikian, walaupun jabatan Presiden dan kepala daerah itu sama dengan jabatan anggota legislatif dipilih melalui proses pemilihan umum (elected official), namun terkait ketentuan masa jabatan beserta periodisasi yang melekat pada jabatan presiden dan kepala daerah, tidak dapat dipersamakan 44 karena masing-masing jabatan tersebut memiliki karakteristik dan sifat jabatan yang berbeda. Terlebih, ketentuan terkait dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam undang- undang. [3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai Ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, mengakibatkan anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah memutus permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berkelindan dengan adanya praktik politik uang dalam proses pencalonan anggota DPR/DPRD. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Sub- paragraf [3.31.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2023, yang antara lain menyatakan: “[3.31.4] ... Bahwa karena praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem pemilihan umum maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 (tiga) langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar- benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membeda- bedakan latar belakangnya baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap inipun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, praktik politik uang untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif 45 potensial terjadi dalam semua kategori pemilu, namun demikian, pada pemilu anggota DPR/DPRD setidak-tidaknya, peran serta partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Adapun peran serta dimaksud adalah peran serta partai politik dalam meningkatkan komitmen guna menghindari, melawan, dan mendukung penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam kontestasi pemilu. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Artinya, konstitusi telah memberikan peran kepada partai politik guna menjamin proses pencalonan anggota DPR/DPRD dilaksanakan melalui pemilu yang demokratis. Dalam konteks ini, partai politik diharapkan memiliki desain kelembagaan yang ideal dalam pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang terukur, terstruktur, dan sistematis guna mendapatkan calon-calon anggota DPR/DPRD yang memiliki integritas dan kapasitas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), yang pada pokoknya partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia, yang salah satunya untuk menjadi bakal calon anggota DPR/DPRD, dan rekrutmen tersebut dilakukan melalui kaderisasi secara demokratis. Bahwa dalam kaitannya dengan proses pencalonan, partai politik juga diharapkan dapat ikut serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan berlandaskan Demokrasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk pribadi masyarakat yang memiliki tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Pasal 1 angka 4 UU 2/2011]. Artinya, dengan adanya pendidikan politik, diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, in casu pemilu anggota DPR/DPRD. Selain itu, adanya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, dapat juga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami visi dan misi partai politik serta langkah kebijakan partai politik ke depannya. Sejalan dengan itu, pendidikan politik juga penting dilakukan oleh calon anggota DPD dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih guna mengetahui visi 46 dan misi masing-masing calon anggota DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada proses kebijakan di tingkat nasional nantinya. Bahwa dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya, sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, dan bukan sekadar disebabkan karena ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kelembagaan partai politik, melalui kerja sama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan penyelenggaran pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. [3.12] Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya kecenderungan perilaku tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, untuk menangani persoalan tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan mengawal kinerja anggota DPR/DPRD terpilih agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, apabila terdapat anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidaklah serta- merta disebabkan ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, melainkan dipengaruhi antara lain oleh integritas masing-masing anggota legislatif. Dalam kaitan ini, ketika terdapat anggota DPR/DPRD yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian telah selesai menjalani hukumannya, maka secara serta merta dikenakan ketentuan terkait pembatasan hak politik sementara untuk tidak turut serta dalam pemilu, terhadap tindak pidana yang terbukti ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan 47 dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, telah berpendirian sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13], sebagai berikut: “[3.13] ... Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan- putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (elected officials), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya; Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan 48 integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bagi calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain dikenakan masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mantan terpidana juga diwajibkan memenuhi persyaratan terkait keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya sebagai mantan terpidana. Dalam konteks itu, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan, perihal keterpilihan berulang seorang anggota legislatif juga ditentukan oleh tingkat kekritisan pemilih dalam menilai integritas dan rekam jejak calon anggota DPR/DPRD. Terlebih lagi, dengan digunakannya sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka saat ini, hal tersebut tentu berpengaruh terkait dengan pemberian ruang yang lebih luas bagi pemilih dalam memilih calon anggota DPR/DPRD. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, hingga saat ini belum terdapat perkembangan dan kebutuhan hukum baru serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian berkenaan dengan isu konstitusional pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 49 [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai 50 diucapkan pukul 17.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa