157/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 157/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Michael Munthe Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Bambu Kuning Blok C25 Nomor 10, RT 003/RW 003 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Teja Maulana Hakim Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Otniel Raja Maruli Situmorang Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Perum Masyeba Permai Blok J Nomor 10 RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon III Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2023 memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda yang beralamat di Jalan Nusantara Timur KM. 20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, dan Risky Kurniawan yang beralamat di Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 10 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 157/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 23 Desember 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3 b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU P3”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 4 Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU, yang menyatakan: a. Pasal 51 ayat (5) UU MK “Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. … 5 (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa : a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 5. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 6. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-4, P-5, dan P-6] yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu UU PTPK dan UU P3. 9. Bahwa Objek Permohonan para Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 yang berbunyi: Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (2) UU PTPK Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; …” telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 7 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pasal 28J ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 30 ayat (1) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Pasal 31 ayat (5) UUD 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 8 dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 10. Bahwa Pemohon I sebagai Pembayar Pajak, dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 11. Bahwa Pemohon II sebagai Pembayar Pajak, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. 12. Bahwa Pemohon III sebagai sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan Pembayar Pajak (tax payer) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740), menyatakan: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 13. Bahwa Pemohon III telah memenuhi kualifikasi Kedudukan Hukum sebagai Pembayar Pajak (tax payer) karena pasal a quo berhubungan dengan keuangan negara sebagaimana dalam dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 pada halaman 57 nomor 6, menyatakan: “Bahwa terkait dalil Pemohon untuk menguatkan argumentasi kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak (tax payer), Mahkamah telah berpendirian bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum. Menurut Mahkamah, pembayar pajak hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan aktual atau 9 potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Mei 2020). Dengan demikian, dalil kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak dalam mempersoalkan norma Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak dapat diterima dalam batas penalaran yang wajar.” 14. Bahwa Para Pemohon beranggapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merugikan Para Pemohon sebagai Pembayar Pajak karena Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak memidanakan pelaku tindak pidana korupsi untuk dihukum mati yang pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinarry crime), selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mensyaratkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana mati apabila memenuhi syarat “keadaan tertentu”, syarat tersebut apabila dianalogikan justru negara memelihara pelaku-pelaku koruptor untuk melakukan korupsi diberbagai proyek-proyek sampai dengan “keadaan tertentu” itu terjadi maka dapat digunakan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Selanjutnya, agar mendapatkan rasa jera kepada pelaku koruptor, Para Pemohon beranggapan perlu menggunakan perspektif yang progresif untuk menciptakan rasa jera yang akan terjadi saat ini maupun masa depan sehingga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi takut akan pidana mati yang akan mengancamnya apabila ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu di masa kini atau masa depan. Bahwa Para Pemohon beranggapan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK malah membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara semata, sedangkan salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak dan sebagai perseorangan warga negara Indonesia untuk membayar pajak, karena tiap-tiap proyek yang memakmurkan Para Pemohon atau sebagai Masyarakat yang hidup di Indonesia selalu terjadi tindak pidana korupsi, akan sangat disayangkan uang hasil jeri payah Para Pemohon dibayarkan kepada negara namun dikorupsi secara berkelanjutan. 15. Bahwa terkait dengan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 membatasi Para Pemohon untuk melindungi hak-hak konstitusional yang dilanggar oleh 10 Pasal Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) UU PTPK karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam hal kriminalisasi, sehingga pengujian pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 merupakan upaya paksa untuk menambah norma pidana mati terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. 16. Bahwa merespon dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, Para Pemohon merasa kecewa dan beranggapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan dalang dari terjadinya tindak pidana korupsi, karena Pasal a quo tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang akan terjadi di masa depan dan merugikan Para Pemohon sebagai Pembayar Pajak. Sungguh ironis nilai kerugian negara yang begitu besar tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi karena TERHALANG oleh Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang mensyaratkan “keadaan tertentu”. Tentu Para Pemohon merasa kecewa atas persyaratan tersebut, apabila tersangka dari kasus tersebut hanya diberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau hanya maksimal 20 tahun penjara, maka menurut hemat Para Pemohon sanksi tersebut menyebabkan pertumbuhan tingkat korupsi yang tinggi dimasa depan, dan pidana mati dapat mencegah hal tersebut. 17. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk: - hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. - hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. - hak hidup sejahtera lahir dan batin. - hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 11 - hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. - Perlindungan dan penegakan adalah tanggung jawab negara. - berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya para Pemohon harus dianggap memiliki legal standing dan kerugian kontitusional. 18. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Para Pemohon yaitu penambahan norma pidana mati terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga bersama-sama berbunyi “... merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara …”, pembatalan norma terhadap Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, serta penambahan norma terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 sehingga berbunyi “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Konstitusi; …”, yang mana merupakan kerugian konstitusion dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada UUD 1945. III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON 19. Bahwa Permohonan a quo adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, kemudian berkaitan dengan Pasal- pasal yang dimohonkan Para Pemohon pernah beberapa kali diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: No. No. Putusan MK Objek Batu Uji 1 003/PUU- IV/2006 Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 UU PTPK 28D ayat (1) UUD 1945 12 2 3/PUU-IX/2011 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 3 39/PUU-X/2012 Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 4 44/PUU-XII/2014 Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. 5 112/PUU- XIII/2015 Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU PTPK Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 6 25/PUU-XIV/2016 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan 13 Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 7 32/PUU- XVII/2019 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8 4/PUU-XVII/2019 Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 tidak pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan adanya Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan: Pasal 78 ayat (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. Pasal 78 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara permohonan- permohonan diatas dengan Permohonan para Pemohon baik Pemohonnya, batu uji, substansi maupun petitum merupakan permohonan yang berbeda dan tidak ada kesamaan. Dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 14 A. Penerapan pidana mati pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK berdasarkan Keadilan. 20. Bahwa menurut hemat para Pemohon, dalam memaknai keadilan yang sangat kompleks, maka para Pemohon akan menguraikan dalilnya. Bahwa Keadilan lahir ketika ketaatan terhadap hukum (tertulis maupun tidak tertulis), ketaatan hukum akan melahirkan ketertiban didalam masyarakat. Bahwa para Pemohon juga mendalilkan bahwa keadilan tidak dapat ditemukan melalui rasionalisme maupun etika moral dan tidak akan mencapai suatu keadilan melalui kepastian karena kepastian adalah ketidakadilan tertinggi (Summum ius, Summa Iniura), maka dapat disimpulkan bahwa ketataatan terhadap ketertiban lebih tepat untuk dimaknai sebagai lahirnya keadilan. Secara logis-aritmatis, pertimbangan logika rasionalisme apabila pencuri atau pejabat terbukti salah melakukan pencurian (dalam makna seluas-luasnya), maka ia harus dihukum tanpa memedulikan kedudukannya, hal ini juga terdapat dalam ajaran agama buddha yang pada prinsipnya ada karma (dalam artian, berbuat sesuatu akan melahirkan sesuatu yang setimpal). Dalam konteks pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan pidana mati setelah Hakim yang memeriksa, meneliti, mempertimbangkan tindak pidana pelaku. Tentu dalam hal ini Hakim pun perlu mempertimbangkan kejadian perkara yang dapat memberatkan pelaku, sebagai contoh: Surya Darmadi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan sekitar Rp. 73.000.000.000.000,- (tujuh puluh tiga triliun rupiah) dengan tambahan tindak pidana lain. Apabila Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU PTPK mengatakan “ setiap orang melakukan… dipidana mati…” sudah sewajarnya Hakim menyatakan Surya Darmadi untuk dipidana mati, karena para Pemohon maupun warga negara Indonesia sebagai Pembayar Pajak sangat dirugikan secara materil dan immateril, bagaimana tidak? Pembayar Pajak membayar Pajak, Pajak berasal dari para Pemohon untuk kepentingan Negara dan diberikan kepercayaan untuk mengelola Pajak, hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk memakmurkan Para Pemohon sebagai Pembayar Pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak sekali kasus Korupsi yang dilakukan oleh badan publik atau privat ataupun penyelenggara negara. Selanjutnya, terminologi “banyak sekali kasus korupsi”, menurut hemat para Pemohon, Negara gagal dalam mengelola APBN/APBD berasal dari Pajak, 15 karena Undang-undang terlalu bersikap baik kepada koruptor, yang seharusnya hukum (dalam kontekstual UU PTPK) harus tegas dan tidak terpengaruh terhadap Hak Asasi Manusia. Kegagalan tersebut seharusnya diperbaiki secara tegas, mengapa tegas? karena kegagalan negara selalu terulang-ulang kembali (tindak pidana korupsi). Dalam mengeksekusi mati terpidana korupsi dapat memberikan keadilan yang secara aritmatis, dalam lambang timbangan keadilan tidak mungkin berat sebelah, maka untuk menyeimbangkan timbangan tersebut, perlu mengurangi beban (dalam artian, terpidana korupsi secara penalaran yang wajar menurut Hakim yang mempertimbangkan terpidana untuk dipidana mati), keseimbangan timbangan akan memberikan keadilan untuk seluruhnya. Pada intinya kepentingan orang banyak akan tercapai ketika kepentingan orang lain dikorbankan (teori utiliarisme, paham tentang baiknya suatu perbuatan apabila membawa kebahagiaan terbesar bagi banyak orang). Dalam hal ini tentu, orang yang merugikan orang lain secara penalaran yang wajar memiliki niat dan tindakan dalam pikirannya sebelum merugikan orang lain, sehingga ditemukan sebab-akibat dari kerugian. Maka sangat pantas dan wajar orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana mati. Suatu itikad buruk orang yang melakukan tindak pidana korupsi semata-mata untuk menguntungkan dirinya daripada keuntungan oranglain. Bahwa Para Pemohon turut mendalilkan apabila para Pemohon menjalankan suatu perusahaan, maka Para Pemohon perlu mencari orang yang kompeten untuk menjalankan perusahaan para Pemohon. Terminologi “orang yang kompeten” sebagai tenaga kerja yang direkrut para Pemohon dan dipercayai untuk menjalankan perusahaan juga digaji dengan imbalan uang ataupun fasilitas. Apabila “orang yang kompeten” melakukan tindak pidana korupsi di perusahaan para Pemohon sehingga perusahaan para Pemohon mengalami kerugian yang terbilang banyak, tentu bukan hanya para Pemohon yang dirugikan secara materil melainkan orang lain yang dipekerjakan para Pemohon juga dirugikan. Secara kerugian potensial yang wajar, perusahaan para Pemohon apabila dirugikan secara terus-menerus, maka terancam pailit dan hak-hak orang lain yang bekerja di perusahaan para Pemohon pun tidak dapat menerima gajinya (karena, apabila sudah pailit, otomatis para Pemohon tidak memiliki uang untuk membayar pekerja, dan hal ini juga 16 merupakan problematika yang sejak lama dalam UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam Pandangan para Pemohon, adil-adil saja apabila Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU PTPK ditambahkan pidana mati sebagai alternatif pidana, yang selanjutnya Hakim yang berperkara untuk menentukan mana yang adil dalam menentukan rasa jera kepada terpidana korupsi. Selanjutnya, menurut hemat para Pemohon, Pasal 2 ayat (2) UU PTPK seharusnya tidak dirumuskan dalam UU PTPK karena menciptakan ketidakadilan dan tidak memegang secara penuh prinsip epikeia (artinya, pelaksanaan hukum yang bertentangan dengan pelaksanaannya secara harfiah sebab terdapat alasan kuat untuk bertindak demikian supaya maksud pihak pembuat hukum dilaksanakan dan demi kepentingan wajar orang yang di bawah naungan hukum itu.) 21. Bahwa terdapat beberapa definisi kerugian negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni: Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”) “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Pasal 10 ayat (1) UU BPK “(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”) “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. 22. Bahwa para Pemohon ingin menegaskan kembali terkait penambahan norma pidana mati diterapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK secara rasional dapat dikatakan adil. Para Pemohon bermaksud dalam implementasi tersebut, bahwa terpidana tindak pidana korupsi dapat dipidana mati apabila 17 dalam aksinya untuk melakukan tindak pidana korupsi digunakan tindak pidana lain untuk melancarkan tindakannya, sebagai contoh dalam melancarkan tindakannya ia melakukan tindak pidana kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, tindakan lainnya dapat dijadikan alasan pemberatan bagi Hakim yang mengadili perkara, dan tidak tepat untuk menggunakan “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan. Bahwa apabila terpidana korupsi dipidana mati atas dasar merugikan negara diatas sekian miliar atau triliun, maka dalil tersebut kurang tepat karena angka sangat abstrak. 23. Berkenaan dengan keadilan dalam rumusan norma Undang-Undang, Mahkamah telah menegaskan melalui sejumlah putusannya, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016, dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan, antara lain: Namun, pertanyaan yang mungkin oleh para Pemohon dianggap belum terjawab secara jelas adalah bahwa kendatipun telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, apakah norma yang termuat dalam Pasal 32 UU 30/2002 itu adil? Jawaban atas pertanyaan ini dapat menjadi sangat subjektif bukan saja karena tidak adanya “definisi hukum” tentang keadilan itu melainkan karena, walaupun niscaya semua orang menempatkan keadilan sebagai nilai absolut, pertanyaan mendasar yang mendahuluinya hingga saat ini tetap tak terjawab, yaitu apakah keadilan itu harus ditemukan dalam gagasan moral-etik ataukah dalam gagasan rasional? Pertanyaan ini tetap tak terjawab meskipun kita dapat mengindentifikasi kapan persoalan atau kebutuhan akan keadilan itu lahir, yaitu misalnya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kepentingan seseorang terpenuhi hanya jika mengorbankan kepentingan orang lain, atau ketika terjadi konflik antara dua nilai di mana tidak mungkin memenuhi keduanya pada saat yang sama, atau manakala sesuatu dapat diwujudkan hanya dengan mengabaikan yang lain, atau tatkala keharusan untuk memilih mewujudkan yang satu daripada yang lain, atau pada saat hendak memutuskan mana yang lebih baik, atau untuk menentukan nilai mana yang lebih tinggi di antara sejumlah nilai. Identifikasi terhadap peristiwa yang melahirkan persoalan keadilan tersebut menunjukkan bahwa pada suatu keadaan boleh jadi seseorang akan memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu yang dianggap adil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi oleh argumentasi moral-etik sementara pada keadaan lainnya justru menjadi tidak adil jika menggunakan pertimbangan-pertimbangan 18 moral-etik dan baru menjadi adil jika menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional. Bahkan, jika dicermati lebih jauh, alasan seseorang memutuskan sesuatu yang dianggap adil itu pun, baik yang didasarkan pada pertimbangan moral-etik maupun pertimbangan rasional, tak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa keputusannya itu dianggap adil kecuali jika “dibantu” oleh persandingan dengan nilai-nilai lainnya seperti kebenaran, kebaikan, kemanfaatan atau kebahagiaan. Artinya, seseorang dalam menjelaskan mengapa tindakan atau keputusan tertentu yang diambilnya dianggap adil karena menurut penilaian moral-etik dan/atau rasionalnya keputusan itulah yang benar, atau baik, atau bermanfaat, atau memberinya kebahagiaan. Dengan demikian tampak jelas bahwa dalam posisinya sebagai nilai absolut pun keadilan ternyata tidak berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh nilai-nilai lain dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial. Sementara itu, nilai-nilai lain (dalam hal ini kebenaran, kebaikan, kemanfaatan, atau kebahagiaan) yang turut mempengaruhi penilaian terhadap keadilan dalam tindakan atau keputusan seseorang itu pun dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki referensi dan preferensinya sendiri tentang apa yang dianggapnya benar atau baik atau bermanfaat atau membahagiakan. Ilustrasi di atas menunjukkan betapa persoalan keadilan sesungguhnya sangat lekat dengan subjektivitas. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan demikian berarti tidak mungkin ditemukan adanya keadilan yang objektif? Terhadap pertanyaan ini, salah satu postulat tua dalam doktrin klasik tentang keadilan menyatakan bahwa “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Postulat ini menyiratkan keharusan akan adanya praanggapan bahwa seseorang diakui memiliki hak sehingga hak itu ada. Sebab, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang tidak ada atau tidak diakui ada. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa atau apa yang memberikan atau menimbulkan adanya hak itu? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mungkin digantungkan pada subjektivitas orang per orang melainkan harus secara objektif ditemukan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian berarti bahwa seseorang memiliki hak tertentu manakala secara sosial hak itu diakui adanya atau dapat ditemukan adanya (socially recognized). Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimana mengetahui bahwa suatu hak itu secara sosial diakui atau secara sosial ada? Jawaban paling rasional atas pertanyaan ini adalah bahwa hal itu hanya dapat diketahui melalui atau dalam tertib sosial (social order) dan tertib sosial yang paling kuat mengakui sekaligus menjamin hak itu adalah hukum. Jadi, jika hendak menemukan keadilan objektif dengan berpegang pada postulat keadilan di atas maka, suka atau tidak, hal itu harus dicari dalam tertib sosial yang bernama hukum. Namun, penalaran ini tidaklah boleh diartikan bahwa jika demikian halnya maka 19 hukum itu harus serta-merta dianggap adil. Dalam hal ini haruslah dibedakan antara pernyataan bahwa “keadilan yang objektif ditemukan dalam hukum” dan pernyataan “keadilan ditentukan oleh hukum”, meskipun tidak tertutup kemungkinan pada suatu ketika kedua pernyataan itu bisa berjumbuhan. Pernyataan bahwa “keadilan objektif ditemukan dalam hukum” berarti untuk menemukan keadilan objektif itu orang harus melakukan penalaran hukum terlebih dahulu sebelum tiba pada kesimpulan bahwa sesuatu yang diatur dalam hukum itu secara relatif dapat dinilai adil, sedangkan pernyataan bahwa “keadilan ditentukan oleh hukum” berarti apa yang ditentukan oleh hukum itulah yang harus diterima sebagai sesuatu yang adil. Dengan kata lain, hukum secara taken for granted harus diterima sebagai sesuatu yang adil sehingga tidak dibutuhkan adanya penalaran. Metode bernalar dalam hukum yang paling umum digunakan adalah penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam pandangan Mahkamah, sebagaimana telah menjadi pendiriannya selama ini, hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda …. Pada kondisi ini tampak bahwa dalam melakukan penalaran hukum guna menemukan keadilan pada akhirnya akan bersinggungan dengan penalaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum ….” B. Pidana Mati sebagai Paksaan Sosial. 24. Sehubungan dengan para Pemohon menggunakan teori utiliarisme sebagai alasan pembenar berkenaan Pidana Mati koruptor dapat dilaksanakan menurut kebahagiaan orang banyak. Muncul pertanyaan bahwa penggunaan utiliarianisme sungguh bertentangan dengan moral etik manusia. Maka untuk menutupi “bertentangan dengan moral etik manusia” dapat digunakan teori pengendalian sosial secara tindakan represif. Menurut Astrid S Susanto, pengendalian sosial adalah kontrol yang bersifat psikologis dan nonfisik dengan melancarkan “tekanan mental” terhadap individu sehingga ia akan bertindak dan bersikap sesuai dengan penilaian kelompok di mana individu tersebut berada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Selanjutnya, dapat digunakan teori tekanan psikologis dari Alselm Von Feuerbach yang dikenal sebagai pencetus asas legalitas dalam bukunya “Lehrbuch des peinlichen Recht”, Moelyatno juga menguraikan teori Feuerbach tentang “vom psychologischen zwang” (Paksaan psikologis), Paksaan psikologis bagi Feuerbach, akumulasi 20 kehendak (will) dan kekuasaan (power) dari individu-individu demi tujuan melindungi kebebasan/kemerdekaan semua orang yang bersifat resiprokal (timbal balik) membentuk suatu masyarakat warga negara (civic society). Terminologi “negara” didefinisikan Feuerbach sebagai suatu civic society yang diorganisasi dengan ketundukan kepada kehendak bersama dan berdasarkan pada konstitusi. Tujuan negara adalah penciptaan “kondisi hukum” (legal condition), yaitu ko-eksistensi (kehidupan bersama) umat manusia yang selaras dengan hukum hak (nach dem Gesetze des Rechts). Jika seseorang melampaui batasan-batasan kebebasan hukum, maka ia telah melakukan suatu pelanggaran hak. Lebih lanjut, jika seseorang melanggar kebebasan yang dijamin oleh kontrak negara (Staatsvertrag) dan dilindungi dengan undang-undang pidana, maka ia telah melakukan suatu kejahatan (crime). Pelanggaran-pelanggaran hak (Rechtsverletzungen) dalam bentuk apapun bertentangan dengan tujuan negara, dan oleh karena itu adalah amat esensial bahwa tidak boleh ada pelanggaran hak yang terjadi di dalam negara. Negara dibenarkan dan terikat untuk melakukan tindakantindakan (Anstalten machen) yang dengannya pelanggaran hak dibuat tidak mungkin terjadi.Suatu hal jahat yang diancamkan negara melalui undang-undang dan harus dijatuhkan berdasarkan kekuasaan undang- undang tersebut (by virtue of the statute) adalah hukuman/sanksi pidana (civic punishment). Alasan umum mengenai eksistensi dan perlunya hukuman/sanksi pidana itu, baik dalam undang-undang maupun pelaksanaannya, adalah kebutuhan untuk merawat kebebasan resiprokal milik semua orang dengan menghilangkan impuls indrawi (sensual impulse) untuk melakukan pelanggaran hak. Feuerbach memandang bahwa prinsip tertinggi hukum pidana adalah “setiap hukuman/sanksi hukum di suatu negara merupakan konsekuensi hukum dari suatu undang-undang yang: a. didasarkan pada keperluan untuk merawat hak-hak orang lain; dan b. mengancam suatu pelanggaran hak dengan suatu hal jahat yang bersifat indrawi”. Prinsip tertinggi ini kemudian menurunkan tiga prinsip subordinat yang kini kita pahami sebagai prinsip/asas legalitas, yaitu: a. Nulla poena sine lege; b. Nulla poena sine crimine; dan c. Nullum crimen sine poena legali. Kesimpulannya, teori ini merupakan ancaman pidana dengan struktur jiwa dan tindakan manusia dengan pengaplikasian memberikan ancaman sanksi 21 pidana harus sedemikian rupa sifatnya sehingga mampu mencairkan keinginan orang untuk melakukan kejahatan. C. Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. 25. Bahwa menurut hemat para Pemohon, Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan penghalang yang secara nyata agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana mati, sehingga perlu menunggu “keadaan tertentu” tercapai. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan extraordinary crime yang menjadi pertanggungjawaban negara (state obligation) terhadap para Pemohon maupun masyarakat sebagai Pembayar Pajak. Dalam konteks tindak pidana korupsi, termasuk kejahatan HAM berupa kejahatan atas kemanusiaan (crime againts humanity) yang secara nyata adanya. Selanjutnya, Pertanggungjawaban tersebut tentu dibebankan kepada negara, namun bagaimana jika negara dikuasai oleh pihak-pihak yang merupakan bagian dari pelaku kejahatan? Tanggung jawab tersebut mustahil untuk dipenuhi, apalagi jika penyelenggaraan negara yang dikelola pelaku kejahatan HAM diselenggarakan dengan relatif stabil. Tentu akan membutuhkan waktu panjang untuk menuntut pertanggungjawaban negara kepada pelaku. Padahal pertanggungjawaban negara itu mestinya tidak sekedar kepada negara tempat kejahatan HAM terjadi tetapi juga negara tetangga dan dunia yang memiliki tanggung jawab yang sama atas nama kemanusiaan, termasuk Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fullfill), dan melindungi (to protect) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya. Sedangkan hak warga negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia saja. Pembedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “setiap orang” untuk menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia. Misalnya, ketentuan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sementara terminologi “setiap warga negara” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. 22 Misalnya ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pengelompokan hak konstitusional dalam UUD 1945 itu dapat menjelaskan cara pandang konstitusional tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi kejahatan HAM internasional, termasuk terhadap pelaku kejahatan HAM lintas batas negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang “ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Bahkan terdapat ketentuan yang terang dalam konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan yang terkait kasus Myanmar yang mana dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Bahwa frasa “keadaan tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan frasa “...tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara tegas. 26. Bahwa menurut hemat para Pemohon, HAM dan Korupsi adalah dua fenomena nyata yang ada di dua ruang yang sama (inefiesiensi dan kerusakan sistem negara dan institusi hukum), yang menguntungkan beberapa pihak atas di masyarakat, mereka yang mampu memanuver dan memoles sistem untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai contoh ketika hal itu terjadi, kita melihat hal itu terjadi sehingga menaruh perhatian diatasnya, jadi Korupsi adalah nyata ketika orang memberi sorotan dan perhatian padanya atau dengan kata lain reaksi yang berlebihan, dan konsekuensi dari tindakan dari penyalahgunaan dan praktek-praktek korup berada pada sakit dan bahayanya individu adalah ketidakpercayaan dan perasaan dikucilkan masyarakat bahkan tidak dianggap sebagai warga yang memiliki hak (dalam arti seluas-luasnya). Pada akhirnya itu memiliki imbas yang lebih besar di masyarakat, konsekuensi daripada korupsi bahkan melebihi dari korban individu sebagai contoh melukai kelompok atau komunitas warga dalam kehidupan bermasyarakat dan melemahkan kontrak sosial dalam masyarakat. Bahwa korupsi membahayakan stabilitas kewajiban HAM untuk melindungi dan menjaga warga negara (disinilah letak hubungannya berkaitan pada skala yang lebih besar), penting untuk diketahui bahwa dalam menghentikan praktek korup, kita tidak perlu menunggu kejadian itu terjadi sehingga negara dan lingkungan hidup masyarakat sudah 23 merasakan imbasnya. Terminologi frasa “...dalam menghentikan praktek korup, kita tidak perlu menunggu kejadian itu terjadi…” dapat dianalogikan sebagai contoh, penebangan liar pohon-pohon yang dilakukan secara terus menerus sehingga terjadi kebanjiran yang berdampak kepada masyarakat luas. 27. Bahwa salah satu harapan dari keberadaan UU Tipikor dan penerapannya adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi melindungi keuangan dan perekonomian negara dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor jika diterapkan tidak mampu menimbulkan efek jera sekaligus tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati, malah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusan “Yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter” meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati, sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak kontitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional para Pemohon, dengan demikian adalah beralasan jika para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 28. Seorang pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi 2 (dua) syarat “keadaan tertentu” secara kumulatif, yaitu yang pertama memenuhi salah satu unsur-unsur “penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter” kemudian harus ditambah dengan yang kedua”, 24 dan pengulangan tindak pidana korupsi”. Hal ini merupakan konsekuensi hukum formil karena terdapat kata “dan” yang berada diantara frasa “yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter” dengan frasa “pengulangan tindak pidana korupsi”, sehingga rumusan syarat “keadaan tertentu” memiliki konsekuensi hukum formil sebagai suatu rumusan perbuatan secara kumulatif, hal berbeda dengan kata “atau” yang memiliki konsekuensi hukum sebagai suatu rumusan perbuatan secara alternatif. Jika demikian keadaannya, maka sepanjang frasa ”yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan ketidakjelasan, sehingga memiliki sifat menghambat (prohibitive) terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan demikian para Pemohon merasa dirugikan atau setidaktidaknya potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil akibat perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” D. Penerapan Pidana Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. 29. Dalam penologi dikenal beberapa filosofi pemidanaan, salah satunya adalah penjeraan (deterrence). Penjeraan merupakan cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya di masa mendatang dengan cara memberikan sanksi secara legal dan berat yang mampu membuat individu berpikir untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Teori ini didasari dari teori ekonomi dalam penghitungan rasional, penghukuman mendasari pemikiran atas rasional seseorang. Sebelum melakukan tindak kejahatan, seseorang memiliki pemikiran atas cost & benefit dari tindakan yang akan dilakukannya. Hukuman itu harus dijatuhkan langsung kepada pelaku agar menimbulkan efek jera yang kuat. Kepastian 25 ini lebih penting daripada kecepatan karena kepastian mengirimkan pesan pencegahan yang lebih kuat. Keamanan kejahatan sering diabaikan karena kejahatan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak mendapat perhatian publik. Beberapa cenderung hilang tiba-tiba dan juga mendapatkan pengampunan. Pengampunan hukuman sebenarnya dapat mengurangi kepastian pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan di atas, untuk memberikan efek jera yang kuat, pelaku kejahatan harus dihukum dengan cepat, tetapi dalam sistem pemasyarakatan saat ini tidak mungkin karena hak-hak terpidana dilindungi. Seperti halnya Pidana Mati, eksekusi hukuman ini tidak bisa dilakukan secara cepat karena hak terpidana terhadap terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa efek jera dari pidana mati patut dipertanyakan, karena pelaksanaannya memakan waktu lama dan ketentuan yang melindungi hak-hak terpidana tidak memungkinkan untuk mempercepat eksekusi. Menurut Muladi, dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu: pertama, harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku; kedua, harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pidana Mati tetap merepresentasikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain efek peringatan dan efek pencegahan. Pada dasarnya unsur balas dendam merupakan argumentasi yang kuat yang tidak dapat diabaikan dan merupakan perwujudan dari unsur keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai negara demokrasi, hukum yang diterapkan harus dapat mencerminkan dan mewakili rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia berpandangan bahwa Pidana Mati masih menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menginginkan Pidana Mati. 30. Bahwa menurut hemat para Pemohon, Tindak Pidana Korupsi merupakan golongan extra ordinary crime yang memerlukan penanganan secara ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia bangsa 26 Indonesia, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda dimasa yang akan datang, secara filosofis hukuman mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan tersebut. Bahwa pidana mati memiliki daya tangkal terhadap pelaku kejahatan, dan sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin meraja lelanya kejahatan Tindak Pidana Korupsi, yang telah membawa korban yang besar jumlahnya, serta membahayakan masa depan bangsa. Dikatakan juga bahwa dalam keadaan pidana mati masih berlakupun, tingkat kejahatan Tindak Pidana Korupsi masih demikian tinggi, dan Indonesia akan menjadi surga bagi koruptor jika pidana mati dalam status in between, yakni “keadaan tertentu” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Bahwa penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius ("heinous") mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (“beyond reasonable doubt”) bahwa memang dialah sebagai pelakunya. Sehingga pelaksanaan hukuman mati tidak dilarang dan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa memang benar ada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Tetapi Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dilengkapi juga dengan memahami apa yang terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 27 lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Jika hanya membaca Pasal 28I ayat (1) itu saja, maka memang kesan dan pesan pertama yang akan kita tangkap adalah seolah-olah konstitusi kita “melarang hukuman mati”, tetapi begitu kita membaca sebagai satu kesatuan Pasal 28I ayat (1) maupun Pasal 28J ayat (2), maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dan bahkan dihilangkan pelaksanaannya asalkan : a. sesuai dengan undang-undang; b. sesuai dengan pertimbangan moral; c. sesuai dengan nilai agama; d. sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum. Dengan kata lain, “dikecualikannya” jaminan hak yang ada dalam Pasal 28I (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu dimungkinkan jika berdasarkan undang-undang, pertimbangan moral, nilai agama, demi keamanan dan ketertiban umum. Lebih penting lagi adalah hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila). Dengan memperhatikan semakin banyaknya manusia Indonesia yang telah menjadi korban dari pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan “monster” yang sangat menakutkan, sangat meresahkan bagi setiap orangtua yang mempunyai anak tidak terkecuali pihak-pihak yang telah memperoleh kuasa dari Para Pemohon judicial review. Korupsi sebagai penghacur atau pemusnah segala harapan kepada generasi muda. Dengan mengingat si pelaku tindak pidana korupsi telah mati nilai kemanusiaan dan sosialnya melakukan didasarkan hanya memikirkan kepentingan diri semata, masa bodoh dengan bagaimana penderitaan orang lain. Maka tidak satupun manusia akan mengatakan layak baginya untuk hidup jika memang terbukti 28 ia sebagai koruptor. Si pelaku korupsi telah menghilangkan “hak” warga negara, karena dengan tindakannya melakukan korupsi mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup yang layak, hak berpendidikan, perlindungan dan kepastian yang adil, moralitas, keamanan dan ketertiban masyarakat. 31. Praktik pelaksanaan pidana penjara (5 - 15 tahun) yang diderita dalam waktu yang lama oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan berdasarkan pertimbangan Iandasan filosofis Pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan bahwa daripada mempergunakan cara proses liquidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan akan lebih baik masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi, dan kejahatan penyelundupan. Pada saat hendak menjatuhkan putusan pidana mati dan pelaksanaannya harus berhati-hati berdasarkan pemikiran bahwa pidana mati harus dipandang sebagai "noodrecht" dan dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum "ultimum remidium". Juga ancaman pidana mati masih diperlukan bagi kejahatan yang menyerang terhadap kehidupan manusia yang dilakukan secara bengis sehingga pidana mati di dalam hukum pidana masih perlu. 32. Bahwa secara konstitusional hukuman mati juga telah memiliki legitimasi sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 yang menolak dihapusnya hukuman mati pada UU Narkotika. Pada pokoknya pertimbangan Mahkamah adalah sebagai berikut: “kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (right to life) dan hak atas kehidupan (right of life), yang tak lain dan tak bukan adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati tersebut. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah di manakah letak perbedaan hakiki antara hak untuk hidup dari pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut dan hak untuk hidup dari mereka yang menjadi korban kejahatan itu, sehingga yang satu harus dimutlakkan (dalam hal ini hak untuk hidup pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati) sedangkan yang lain dapat dinisbikan, bahkan dinihilkan (dalam hal ini hak untuk hidup korban), setidak- tidaknya diabaikan dari pertimbangan para penyokong penghapusan pidana mati. Dengan rumusan kata kata yang berbeda, bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku 29 kejahatan pembunuhan berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan terorisme – sekadar untuk menunjuk beberapa contoh – harus dimutlakkan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan itu. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan atas pertanyaan tersebut mengakibatkan seluruh bangunan argumentasi yang disusun di atas landasan pembelaan atas hak untuk hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun menjadi sangat problematis.” “Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Bukankah karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, “bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi” (“even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed”, vide Hugo Bedau and Paul Cassell, Debating the Death Penalty, 2004, hal. 197). “ICCPR, yang oleh para Pemohon dijadikan sebagai instrumen hukum penting untuk mendukung dalil-dalilnya, walaupun benar semangatnya adalah menghapuskan pidana mati, tidaklah melarang negara-negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati meskipun dibatasi yaitu hanya “terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut” [“the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime...”, vide Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. 33. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 ini kemudian juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012 yang bahkan mempertegas suatu kejahatan dikategorikan sebagai the most serious crime, sebagaimana dinyatakan berikut: “Menurut Mahkamah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius (the most serious crime), karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat, yang sama dengan ketakutan terhadap akibat dari narkoba. Oleh karena perbuatan jahatnya menimbulkan efek psikologis yang sama maka adalah wajar manakala ancaman pidananya sama. Ancaman pidana 30 terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.” “Ancaman pidana mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dengan demikian hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan;” “…. menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights);” E. Peraturan Yang Mengatur Pidana Mati. No. Peraturan yang mengatur Pasal 1. UU tentang PTPK Pasal 2 ayat (2) 2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 ayat (2) Pasal 114 ayat (2) Pasal 116 ayat (2) Pasal 118 ayat (2) Pasal 121 ayat (2) 3. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 6 Pasal 10A 4. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 447 ayat (2) huruf c 5. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36 Pasal 37 31 6. KUHP Lama Pasal 104 Pasal 111 ayat (2) Pasal 124 ayat (3) Pasal 140 ayat (4) Pasal 340 Pasal 365 ayat 4 34. Bahwa terhadap sanski pidana mati, HANYA Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang mensyaratkan keadaan tertentu. Hal ini merupakan sifat yang diskriminatif terhadap pelaku kejahatan lainnya yang disebut diatas (kejahatan tertentu yang bersifat extraordinary crime). F. Pemanfaatan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK Sebagai Lahan Korupsi. 35. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, secara rasional-logis, pelaku tau kondisi mana yang cocok untuk melakukan korupsi, anggap saja seandainya pada hari ini terjadi covid-19, maka Saya (pelaku) tidak akan melakukan korupsi, karena ancamannya pidana mati. 36. Bahwa dapat disimpulkan dari uraian diatas, penambahan norma pidana mati terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sangatlah urgensi. G. Menyoal Tentang Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Permohonan Kriminalisasi Sesuai Dengan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3. 37. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Paragraf [3.12] hlm. 441- 442, menyatakan bahwa: “…Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang- undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun 32 dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus dating dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang- undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. Sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundangundangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di Lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. Sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan kebijakan kriminalisasi, pembentuk undang- undang pun harus sangat berhati-hati. Pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam 33 masyarakat sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia tetapi juga perkembangan dunia. Simposium Pembaruan Hukum Nasional yang dilakukan di Semarang pada bulan Agustus 1980, untuk menunjuk sebuah referensi, merekomendasikan bahwa untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan kriteria umum, yaitu: a. apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban; b. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; c. apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; d. apakah perbuatan- perbuatan itu menghambat atau menghalangi citacita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat…” 38. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memberikan tolak ukur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut: “… (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social defence, fairness, procedural and substantive justice).” Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka dapat diambil keputusan jika secara a contrario ternyata ancaman pidana yang ringan menciptakan kerugian yang lebih besar, memiliki hasil sampingan yang lebih merugikan, tidak rasional antara dampak kejahatan dengan sanksi pidana yang diberikan, hingga berpotensi terciptanya ketidaktertiban masyarakat (disharmoni sosial) karena tidak melindungi masyarakat luas baik secara prosedural maupun substantif, bahkan sampai dimungkinkan hilangnya integritas kejujuran dalam ilmu pengetahuan, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya 34 berwenang untuk meningkatkan ancaman pidana dalam Pasal a quo; 39. Bahwa benar, pidana mati dapat dilakukan, namun sebagaimana dituliskan I.2-I.3 Hal 33-34. Sebab, pejabat-pejabat DPR atau DPRD merupakan bagian dari oknum pejabat korup. Sehingga, tidak mungkin mengharapkan penguasa mencelekai dirinya. Maka dari itu, Para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi yang memiliki 9 (sembilan) Hakim Intelektual, Independen, dan berintegritas sebagaimana juga disimbolkan pada 9 (sembilan) tiang gedung Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan pertimbangan pidana mati terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. H. Menyoal Tentang RUU Perampasan Aset Terhadap Sanksi Pidana Mati Koruptor. 40. Bahwa perlu diketahui: 41. Bahwa benar, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tidak lama lagi akan dicabut oleh UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 42. Bahwa Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto beranggapan RUU Perampasan Aset jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang melakukan konstruksi hukuman mati bagi para pelaku kejahatan. “Dalam satu perspektif, bisa dikatakan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati,” papar Didik dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/5/2023). 43. Bahwa menurut hemat para Pemohon, RUU Perampasan aset sama sekali belum disahkan hingga Permohonan ini ditulis. Sehingga, para Pemohon sejatinya berkehendak untuk mengisi kekosongan hukum. 35 44. MENGINGAT PERNYATAAN: "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). dan "Loh, saya terang- terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya. 45. Bahwa bahkan Kuasa Para Pemohon (Risky Kurniawan) telah mengirimkan surat terbuka kepada MKD DPR RI untuk memberikan sanksi kode etik secara aktif, bukan pasif. Namun, telah ternyata surat yang dikirim Kuasa Para Pemohon (Risky Kurniawan) tidak direspon sama sekali. Alasan utama Kuasa Para Pemohon (Risky Kurniawan) tidak menjadi pihak Pemohon dalam melaporkan yang bersangkutan, karena masalah ekonomi. 36 I. Jawaban Atas Nasihat Hakim-Hakim Konstitusi (Risalah 18 Desember 2023) I.1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature. (Hal 20. terhadap Hakim Konstitusi DANIEL YUSMIC P FOEKH) 46. Bahwa Para Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan Positive Legislature dalam permohonan in casu, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain: 1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; 2. Situasi yang mendesak; 3. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Terhadap 3 (tiga) poin diatas setelah dicermati terhadap Putusan 90/PUU- XXI/2023, telah ternyata tidak mencakup seluruh 3 (tiga) poin diatas melainkan hanya poin pertama yaitu “Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat”. Selanjutnya, apabila Permohonan a quo khususnya terhadap penambahan norma pidana mati pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dikabulkan, apakah memberi kemanfaatan kepada masyarakat? menurut hemat Para Pemohon, benar memberikan kemanfaatan karena RUU Perampasan Aset tidak disahkan [win-win solution, anda (DPR RI) tidak sahkan UU Perampasan Aset, maka buatlah pidana mati terhadap koruptor]. Bahkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK akan dicabut oleh KUHPidana Baru, selain itu adapun kemanfaatan yaitu adanya peningkatan kepercayaan atas negara untuk mengelola pajak serta terjaminnya penegakan hukum. 47. Bahwa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature, “bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut judicial activism.” 37 48. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat Positive Legislature, antara lain: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan. e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 49. Selanjutnya, ditemui pula oleh para Pemohon dan kuasanya mengenai Pasal 228 UU Pemilu tentang mahar politik yang jelas-jelas mempunyai kekosongan hukum sebagai berikut: 38 - tidak ada subjek “gabungan partai politik” - seharusnya ada 6 ayat (dalam pasal tersebut hanya 4 ayat) - tidak ada sanksi pidana. Bahwa para Pemohon tidak tahu apakah DPR RI selaku Pembuat UU melakukan hal tersebut secara disadari, diketahui, disengaja membuat kekosongan hukum atau tidak, padahal norma tersebut disahkan pada tahun 2017 melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan adapun perubahan UU Pemilu melalui UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Para Pemohon dan kuasanya pun tidak mengerti dan bingung mengapa Pasal 228 ini tidak sekaligus diperbaiki, yang selanjutnya Para Pemohon dan kuasanya akan menguji Pasal tersebut untuk menambah subjek “gabungan partai politik” saja, karena penambahan 2 ayat serta penambahan sanksi pidana tidak memiliki objek yang diuji. Berikut pembuktiannya: Keterangan: Pasal 228 ayat (1) sampai dengan (4), setelah frasa “Partai Politik” dilakukan penambahan norma sehingga menjadi “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Perbandingan dengan UU Pilkada yang memiliki 6 ayat, subjek lengkap, dan sanksi pidana. 39 I.2 Mahkamah Konstitusi Dapat Masuk Ke Ranah Criminal Policy. 50. Sebagai catatan terhadap kata “dapat” tidak lagi diartikan sebagai mungkin, karena sudah ada keluaran KBBI terbaru. 51. Bahwa para Pemohon sebenarnya tidak memiliki niatan untuk menguji Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3, namun para Pemohon merasa dirugikan dan dibatasi oleh Pasal tersebut untuk menguji Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Setelah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 yg ditolak, serta pada pokoknya menghendaki: 40 52. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Paragraf [3.12] hlm. 441-442, bahwa: “...Oleh karena itu, meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan kebijakan kriminalisasi, pembentuk undang-undang pun harus sangat berhati-hati. Pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia tetapi juga perkembangan dunia. Simposium Pembaruan Hukum Nasional yang dilakukan di Semarang pada bulan Agustus 1980, untuk menunjuk sebuah referensi, merekomendasikan bahwa untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan kriteria umum, yaitu: a. apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban; b. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; c. apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; d. apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi citacita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat…” 53. Bahwa menurut hemat para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan Putusan Kriminalisasi berdasarkan pertimbangan yang rasional, namun dalil yang sekiranya membuat Mahkamah Konstitusi tidak 41 dapat mengeluarkan Putusan Kriminalisasi adalah karena tidak berwenang. Bahwa DPR RI pun dalam membuat parameter pidana pun tidak serta merta dirinya mempertimbangkan, bahkan adapun oknum DPR RI yang membayar kepada lembaga penelitian di UI sebagai contoh: RUU Hilirisasi dan RUU EBET (Energi Baru Dan Energi Terbarukan), yang pada kesimpulannya menggunakan intelektualitas masyarakat. Para Pemohon juga meyakini Hakim-Hakim Mahkamah Mahkamah Konstitusi memiliki Intelektualitas. [Terhadap pernyataan ini, benar adanya karena Kuasa Pemohon (Risky Kurniawan) pernah ikut dalam Penelitian RUU EBET.] 54. Mahkamah Konstitusi dapat masuk dalam criminal policy sepanjang hasilnya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. I.3 Penambahan Norma Pidana Mati Tidak Bertentangan Dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 55. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi problematika Permohonan para Pemohon. Pada awalnya, para Pemohon memilih 28I ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon memiliki hak untuk hidup, fenomena maraknya kemunculan koruptor yang mengancam hak konstitusional para Pemohon. Selanjutnya, Apakah para korup-korup ini memiliki hak untuk hidup? tentu jawabannya iya benar, bahkan tidak serta merta para koruptor ini dihukum mati karena ada due process of law serta tergantung hakim yang mengadili perkara. Pada pokoknya, para Pemohon tidak serta merta menulis petitum “setiap orang yang… dipidana dengan pidana mati” dengan demikian, apabila para Pemohon menghendaki begitu, maka akan menjadi kesalahan para Pemohon. I.4 Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 56. Bahwa yang menjadi perhatian para Pemohon ialah kepastian hukum akan pidana mati terhadap para koruptor, karena mau sampai kapan menunggu “keadaan tertentu” itu terjadi. Lagipula, hanya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang mensyaratkan “keadaan tertentu”. Apabila Permohonan para Pemohon ini ditolak, seandainya para Pemohon merupakan pelaku kejahatan narkotika, para Pemohon akan mengajukan judicial review pemaknaan ataupun 42 penambahan norma “keadaan tertentu” terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada para Pemohon dengan dalil agar disamakan dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Pada pokoknya, fair, tidak ada diskriminasi terhadap kejahatan extraordinary. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”; 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 43 Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Konstitusi; …”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Michael Munthe ; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Teja Maulana Hakim ; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Otniel Raja Maruli Situmorang ; 44 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 45 Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU P3). Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 46 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK, serta Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: - Pasal 2 ayat (1) UU PTPK: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” - Pasal 2 ayat (2) UU PTPK: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” - Pasal 15 ayat (1) UU P3: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; …” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 47 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4, P-5, dan P-6] yang berstatus sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Internasional Batam. Para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer) dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK, karena Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak memidanakan pelaku tindak pidana korupsi untuk dihukum mati. Padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mensyaratkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana mati apabila memenuhi syarat “keadaan tertentu”, sehingga membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap belanja negara semata. Padahal salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayar oleh perseorangan warga negara Indonesia, namun dikorupsi secara berkelanjutan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 2 UU PTPK tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak. Terlebih lagi, Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskan mengenai kebijakan pemidanaan (criminal policy). Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 sebagai upaya paksa untuk menambah norma pidana mati terhadap norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, menurut para Pemohon dirugikan secara potensial karena berlakunya Pasal a quo. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidak- tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-4, P-5, dan P-6] dan anggota masyarakat, Pemohon beritikad baik untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Partisipasi 48 masyarakat untuk terlibat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pun ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PTPK, termasuk para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Dalam konteks permohonan a quo, para Pemohon berkeinginan untuk menyampaikan gagasan, saran, dan pendapat kepada penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitutional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut para Pemohon, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana mati karena telah merugikan para Pemohon dan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK perlu ditambahkan pidana mati sebagai alternatif pidana. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK seharusnya tidak dirumuskan karena menciptakan ketidakadilan. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana mati apabila tindakannya disertai dengan tindak pidana lain, seperti kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Tindakan lain tersebut dapat dijadikan 49 alasan pemberat bagi hakim untuk mengadili perkara, sehingga tidak tepat penggunaan “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberat. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan penghalang agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana mati karena mengharuskan adanya “keadaan tertentu”. Padahal tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, sehingga Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak menimbulkan efek jera dan tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dari pidana mati apabila perbuatan pelaku pidana korupsi tidak termasuk dalam rumusan “yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter” meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar. Seorang pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi 2 (dua) syarat “keadaan tertentu” secara kumulatif. Pertama, memenuhi salah satu unsur “penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter”. Kedua, “pengulangan tindak pidana korupsi”. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menimbulkan ketidakjelasan, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan (criminal policy). Padahal Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi atau melampaui batas- batas yang ditentukan dalam konstitusi. Para Pemohon sebenarnya tidak memiliki niatan untuk menguji Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, namun para Pemohon merasa dirugikan dan dibatasi oleh pasal tersebut untuk menguji Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan kebijakan pemidanaan (criminal policy) berdasarkan pertimbangan yang rasional sepanjang hasilnya memberikan kemanfaatan kepada 50 masyarakat. Penambahan norma pidana mati pun tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” UU P3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Konstitusi; …”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2024 (selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK yaitu 51 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan 52 permohonan yang berbeda. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing permohonan yang sebelumnya telah diajukan tersebut, baik dasar pengujian maupun alasan pengujiannya, sebagai berikut: 1. Permohonan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan inkonstitusionalitas kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 64-65]; 2. Permohonan perkara Nomor 3/PUU-IX/2011 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1946 dengan alasan inkonstitusionalitas sanksi pidana dan denda yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 45 UU PTPK tidak mampu membuat jera pelaku korupsi, sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal a quo [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011 hlm. 18-19] ; 3. Permohonan perkara Nomor 39/PUU-X/2012 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan inkonstitusionalitas frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012, hlm. 31] ; 4. Permohonan perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan inkonstitusionalitas norma yaitu adanya ketidakpastian hukum Pasal 2 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 hlm. 21-23]; 5. Permohonan perkara Nomor 44/PUU-XII/2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dengan alasan berkenaan dengan inkonstitusionalitas rumusan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara semata, sehingga tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara, sedangkan salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014, hlm. 23-24] ; 6. Permohonan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta 53 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 dengan alasan inkonstitusionalitas kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau Tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016m hlm. 108-110] ; 7. Permohonan perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan inkonstitusionalitas frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019, hlm. 31]. Selanjutnya berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo, setelah dicermati telah ternyata para Pemohon menggunakan dasar Pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dengan alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara secara luas, oleh karena itu patut dijatuhkan pidana mati tidak hanya pada keadaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK saja, akan tetapi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK juga dapat dikenakan ancaman pidana mati, dengan alasan agar menimbulkan efek jera. Dengan dalam keadaan lainpun bisa dikenakan ancaman pidana mati sebagaimana pelaku tindak pidana yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, agar menimbulkan efek jera. Sedangkan frasa “keadaan tertentu” dalam norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak dapat dijadikan alasan pemberat karena menghalangi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon a quo memiliki dasar pengujian maupun alasan permohonan yang berbeda jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian permohonan para Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan 54 a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7]. Terhadap hal tersebut, setelah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti- bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK perlu ditambahkan ancaman pidana mati sebagai alternatif ancaman pidana apabila tindakannya disertai dengan tindak pidana lain, seperti kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Menurut para Pemohon, tindakan lain tersebut dapat dijadikan alasan pemberat untuk menjatuhkan pidana mati, sehingga penerapan “keadaan tertentu” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidaklah tepat sebagai alasan pemberat, karena menghalangi penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon a quo tidak dapat dilepaskan dari sifat tindak pidana korupsi yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Artinya, tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana luar biasa lainnya yaitu tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat yang mempunyai akibat sangat serius. Bahkan berdasarkan Statuta Roma, tindak pidana korupsi disejajarkan denga kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampak atas tindak pidana korupsi yang tidak saja mengancam sendi-sendi perekonomian negara, akan tetapi lebih dari itu dapat berakibat menyengsarakan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, dalam menjawab dalil para Pemohon tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat tindak pidana korupsi yang extraordinary crime dan masuk dalam kategori tindak pidana khusus dapat atau tidak dilakukan penuntutan secara bersama-sama jika pelaku tindak pidana korupsi ternyata juga secara bersamaan melakukan tindak pidana lain atau diikuti adanya latar belakang/motif lain, seperti kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan 55 lain-lain. Dengan kata lain, dapatkah tindak pidana kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain yang dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana korupsi menjadi faktor yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terhadap kedua jenis tindak pidana tersebut dapat diakumulasikan menjadi tindak pidana gabungan dan menjadi alasan pemberat serta landasan yang kuat untuk kemudian pelakunya dapat dituntut secara bersamaan atas kedua jenis tindak pidana dimaksud, sehingga ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat ditambahkan jenis ancaman pidananya tidak saja yang terberat ancaman pidana seumur hidup, akan tetapi dapat diterapkan hingga ancaman pidana mati. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan tidak saja sebagai tindak pidana yang luar biasa, akan tetapi secara doktriner telah dimasukan ke dalam jenis tindak pidana khusus yang mempunya karakter yang berbeda, baik lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan hingga mengadili, termasuk adanya perbedaan berkenaan hukum acaranya jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana umum. Dengan demikian, jika keinginan para Pemohon diakomodir oleh Mahkamah, maka persoalan baru akan muncul, sebab tindak pidana yang para Pemohon maksudkan untuk dapat dijadikan alasan pemberat, yaitu kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain adalah tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana umum, yang memiliki karakter yang berbeda baik tata cara penyidikan, penuntutan hingga mengadili dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Persoalan baru dimaksud adalah bagaimana mungkin proses penyidikan, penuntutan dan mengadili dapat dilakukan penggabungan antara tindak pidana yang bersifat khusus dengan tindak pidana yang bersifat umum, karena di antara keduanya terdapat beberapa aspek perbedaan, termasuk sejumlah aspek dalam hukum acara (hukum formil) yang digunakan. [3.12.2] Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, meskipun terhadap pelaku tindak pidana yang dalam waktu bersamaan melakukan beberapa tindak pidana yang melanggar beberapa ancaman tindak pidana sekaligus atau pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara berlanjut, terhadap hal tersebut dapat dilakukan penuntutan dengan menggunakan instrumen Pasal 64 KUHP (berkaitan dengan gabungan perbuatan pidana atau voortgezette handeling) dan Pasal 65 KUHP (berkaitan dengan perbuatan pidana secara berlanjut atau concursus idealis), 56 namun menurut Mahkamah, penerapan Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP hanya dimungkinkan dapat dilakukan jika pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang mempunyai sifat/jenis yang sama. Artinya, penerapan penuntutan dalam gabungan tindak pidana atau tindak pidana secara berlanjut hanya dapat diterapkan terhadap jenis tindak pidana yang mempunyai kualifikasi sama, yaitu sama-sama dalam rumpun tindak pidana khusus atau sama-sama tindak pidana umum, kecuali memang secara khusus ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, yaitu dengan cara menerapkan ancaman pidana terberat dengan ditambah sepertiga baik dalam tindak pidana gabungan atau dalam tindak pidana secara berlanjut. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah dapat memahami semangat para Pemohon yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi/berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 41 dan Pasal 42 UU PTPK, yang menurut para Pemohon norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tanpa adanya ancaman pidana mati sebagaimana yang ada sekarang ini, tidak memberikan efek jera. Namun, karena yang diinginkan oleh para Pemohon a quo terkendala dengan persoalan yang bersifat formal, yaitu berkaitan dengan tata cara penuntutan atau aspek lain, maka jika dilanggar justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini adalah masyarakat luas. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK inkonstitusional sepanjang tidak memuat ancaman pidana mati adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena menjadi penghalang pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat diancam dengan pidana mati karena mengharuskan adanya unsur “keadaan tertentu”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa dalam mempertimbangkan berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dimaksud, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam 57 pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas. Dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa terhadap norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mungkin dapat dimasukkan frasa ‘pidana mati’, dengan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dinyatakan inkonstitusional menjadi tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih tetap diperlukan, karena ancaman pidana mati meskipun harus dipenuhi syarat ‘keadaan tertentu’ masih menjadi pilihan utama sebagai sanksi yang mengandung efek jera yang efektif. Dengan demikian, secara a contrario, jika ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU PTPK kehilangan ancaman ‘pidana mati’ bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan apapun termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam ‘keadaan tertentu’ tidak lagi dapat dikenakan ancaman pidana mati. [3.13.2] Bahwa secara doktriner, penerapan pidana mati tidaklah dilarang karena masih perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berat (extraordinary crime) demi melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Bahkan, rujukan fundamental yang sering dipergunakan untuk diperbolehkan penerapan pidana mati adalah Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menegaskan bahwa hak hidup harus dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang, yang kemudian hal ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, alasan yang cukup kuat untuk tetap menerapkan pidana mati a quo juga masih memerhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang menyatakan: “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat terjadinya kejahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang.” Dengan demikian, penerapan pidana mati tidak dapat dilakukan serta merta tanpa menghormati hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J ayat 58 (1) UUD 1945 serta dalam konteks perkara a quo, hanya dapat diterapkan atau diberlakukan secara eksepsional terhadap tindak pidana yang bersifat luar biasa. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena tindak pidana korupsi adalah merupakan jenis tindak pidana yang bersifat luar biasa, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.12.1], jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi dengan UU 12/2005 adalah jenis tindak pidana yang termasuk diperbolehkan untuk diterapkan ancaman pidana mati, terlebih adanya syarat ‘keadaan tertentu’ sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana mati dimungkinkan yang dalam penerapannya harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan bersifat eksepsional. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang memohon agar ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kriminalisasi pidana, sehingga penambahan norma pidana mati dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dalam putusan Mahkamah tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, menurut para Pemohon, justru norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma pidana, sehingga norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, salah satu materi mendasar dalam hukum pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan ancaman/sanksi pidana. Dalam konteks ancaman/sanksi pidana itulah, suatu undang-undang memformulasikan bagaimana suatu tindak pidana dilarang dan diancam dengan ancaman/sanksi pidana. Dalam hal demikian, ketentuan pidana yang dirumuskan bukanlah suatu peristiwa konkret, namun meliputi segala keadaan dan kondisi agar tiada suatu perbuatan pidana yang luput dari hukuman pidana. Perumusan suatu ketentuan pidana meliputi subjek hukum yang menjadi sasaran norma pidana (addressaat norm), perbuatan yang dilarang (in casu, strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut 59 diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan mengenai perlu atau tidaknya melengkapi ketentuan pidana dalam norma suatu pasal undang- undang termasuk dalam hal ini menambah ancaman/sanksi pidana yang lebih berat adalah kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 452-453]. Oleh karena itu, terkait dengan permohonan a quo, Mahkamah belum mendapatkan alasan untuk bergeser dari pendirian-pendirian sebelumnya, bahwa berkenaan dengan kebijakan pemidanaan (criminal policy) tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, terlepas putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan bisa diakomodir untuk menjadi bagian yang dapat dimuat dalam ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 atau tidak, namun oleh karena secara substansial khusus dalam perkara a quo berkenaan dengan kebijakan pemidanaan (criminal policy), maka hal tersebut tidaklah mungkin dapat diterapkan/diakomodir. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK serta Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 tidak melanggar jaminan terhadap perlindungan diri, rasa aman, hak untuk hidup, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 60 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.29 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera 61 Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd M. Guntur Hamzah ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri