156/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 156/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Christianto, S.E. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Villa Melati Mas Blok SR 24/26, RT/RW: 047/008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Beckham Jufian Podung, S.H., M.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jaga 2, Desa Tatelu Rondor, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Christfael Noverio Sulung, S.H. Pekerjaan : Legal Associate Alamat : Lingkungan VI, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Muhammad Gufron Rum, SIP. Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Dusun Grojogan RT 03, Desa/Kalurahan Tamanan, Kecamatan/Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Siska, S.H., M.Hum. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Mandala Nomor 6K, RT/RW 003/013 Halim Perdanakusuma Makasar, Jakarta Timur, DK Jakarta 13610 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Dwi Perdita Sari, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kebagusan Kecil, RT/RW 005/008, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 156/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum". Maka, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Maka, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menyebutkan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 29 ayat (1) mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam ketentuan terbaru dari Mahkamah yakni merujuk ke Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selattjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan "Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Dengan demikian, Para Pemohon menilai Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. 7. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menilai Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRl Tahun 1945). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa berikut ini kami uraikan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 5 1.1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa pihak pemohon terdiri dari: a. Perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 1.2. Bahwa menurut undang-undang, kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara ini memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; [ ..]' 1.3. Bahwa Para Pemohon memenuhi syarat untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). 1.4. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah berusia dewasa, memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertindak di hadapan hukum, serta memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan akademik dan pengkajian sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara, ilmu politik, dan tata kelola pemerintahan. 6 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan penjabaran bahwa kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut harus memenuhi syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian tersebut dengan undang-undang yang diuji: d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut dapat dipulihkan. 1.6. Bahwa sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk: a. Mendapatkan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); b. Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945); c. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara secara aktif maupun sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan negara (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN) 1.7. Bahwa Para Pemohon memiliki perhatian dan keterlibatan langsung terhadap kualitas penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan praktik ketatanegaraan yang bersih, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 1.8. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang tunduk pada UUD NRI Tahun 1945 mutatis mutandis tunduk pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni bahwa Para Pemohon wajib menjunjung hukum 7 dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berimplikasi bahwa demi mencegah praktik korupsi terjadi termasuk dalam hal ini korupsi politik lewat praktik patronase di Badan Usaha Milik Negara, Para Pemohon berkepentingan untuk menjunjung hukum khususnya di salah satu bagian indikator negara hukum yakni Absence of Corruption. Sebab korupsi yang semulanya diartikan sebagai kerugian negara haruslah diartikan sebagai kerugian hak setiap warga negara. Oleh karena itu Para Pemohon berkepentingan untuk mencegah korupsi terjadi di BUMN. 1.9. Bahwa Para Pemohon berkepentingan sebagai warga negara bertugas mengawasi Badan Usaha Milik Negara sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang modalnya bersumber dari negara. Dengan demikian, setiap warga negara baik secara langsung atau tidak langsung berkepentingan terhadap segala tindakan dari Badan Usaha Milik Negara. 1.10. Bahwa Para Pemohon berdasarkan konsideran menimbang dalam undang-undang a quo berkepentingan sebab Badan Usaha Milik Negara tidak lain merupakan suatu perwujudan dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dimana dalam konsideran menimbang huruf a dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara. Oleh karena itu, BUMN haruslah dimaknai sebagai instrumen milik rakyat yang bersumber dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, setiap Warga Negara berkepentingan dalam menjaga dan mengawasi BUMN. 1.11. Bahwa Para Pemohon dengan mempertimbangkan alasan dibalik revisi terbaru Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara lewat 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ialah untuk penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing maka diperlukan partisipasi yang aktif dari Masyarakat. Ketentuan tersebut secara implisit menyiratkan bahwa setiap masyarakat berkepentingan terhadap kelangsungan Badan Usaha Milik Negara. 1.12. Bahwa para Pemohon, sebagai bagian dari rakyat yang mengetahui tentang ilmu politik dan pemerintahan serta ilmu hukum merasa perlu berperan aktif dalam membentuk dan mengawasi arah tata kelola publik di Indonesia, serta memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan publik dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Ketidakhadiran norma eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan khususnya bagi Wakil Menteri, pengurus partai politik dan jabatan lainnya yang telah membuka ruang delegitimasi terhadap prinsip-prinsip Negara hukum, dan dengan demikian mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon baik secara pribadi maupun kolektif sebagai warga Negara. 2. Adapun kerugian konstitusional para Pemohon dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut: 2.1. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual (atau setidaknya potensial) yang diakibatkan secara langsung oleh berlakunya norma yang akan diuji. Apabila permohonan ini dikabulkan, kerugian konstitusional para Pemohon akan hilang atau tidak terjadi. 2.2. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang aktual dan/atau potensial atas ketidakadilan, diskriminasi dan ketidakjelasan serta ketimpangan hukum yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dimana dalam ketentuan 9 a quo diatur mengenai rangkap jabatan pada posisi komisaris badan usaha milik negara. Dimana dalam ketentuan a quo, para Pemohon menilai bahwa pasal tersebut bersifat diskriminatif dan mengandung unsur disparitas atau ketimpangan dalam undang-undang a quo, dimana dalam pemberlakuan undang-undang a quo yang mengandung disparitas terkait larangan merangkap jabatan. Pasal ini dapat dimaknai untuk mengakomodir kemungkinan calon komisaris yang akan dipilih untuk menduduki jabatan komisaris BUMN adalah individu yang sudah mempunyai jabatan tertentu di institusi Iain, dan ketika terpilih sebagai komisaris, individu tersebut tidak harus melepaskan jabatan yang sebelumnya, dengan kata lain jabatan komisaris ini menjadi jabatan kedua yang dipegang. Bahwa Pasal 27B Undang-Undang a quo pada praktiknya telah mengakomodir adanya Komisaris Badan Usaha Milik Negara yang dirangkap dengan jabatan seperti Wakil Menteri maupun pengurus partai politik maupun jabatan lainnya yang patut diduga keras akan menimbulkan konflik kepentingan. Keadaan demikian secara faktual menghadirkan ketidakpastian hukum, karena norma frasa "jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" membuka ruang tafsir yang tidak tegas mengenai jabatan apa saja yang dilarang untuk dirangkap. Ketidakpastian hukum yang lahir dari norma a quo pada gilirannya mengacaukan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kemakmuran sebesar-besamya kepada rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji adalah hak untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan 10 yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2.4. Bahwa berdasarkan indeks negara hukum menurut world justice project terdapat 8 (delapan) indikator bekerjanya suatu negara hukum yakni constraints on Government Powers, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, Criminal Justice, Fundamental Rights, Open Government, Absence of Corruption. Praktik patronase yang terjadi akibat ketidakjelasan dan ketidaktegasan Pasal 27B mengatur tentang rangkap jabatan telah mencegah aspek Absence of Corruption sebagai salah satu indikator negara hukum diterapkan secara optimal. 2.5. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan potensial akibat berlakunya Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal a quo, terdapat disparitas dalam pengaturan rangkap jabatan antara komisaris dan direksi. disparitas ini telah memunculkan fenomena seperti wakil menteri dan pengurus partai yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara. keadaan ini membuka ruang penyalahgunaan wewenangan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2.6. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret, aktual, dan personal, karena posisi para Pemohon sebagai akademisi, peneliti, dan warga negara yang tengah mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu politik dan tata kelola pemerintahan secara langsung terdampak oleh praktik rangkap jabatan seperti Wakil Menteri, pengurus partai politik danjabatan lainnya sebagai Komisaris Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerugian ini terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara praktik aktual penyelenggaraan kekuasaan negara dengan prinsip- 11 prinsip yang menjadi pilar dalam pendidikan tinggi ilmu pemerintahan dan politik. 2.7. Bahwa menurut para Pemohon, disparitas pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan di BUMN telah mengakibatkan ketidaksesuaian antara praktik ketatanegaraan dengan prinsip- prinsip good governance, good corporate governance, dan etika jabatan publik sebagaimana diamanatkan dalam: a. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi yang secara eksplisit mengatakan bahwa politik ekonomi dalam ketetapan ini mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1); b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 dan Pasal 24 tentang kewajiban penyelenggara negara menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas tidak menyalahgunakan wewenang, profesionalitas, akuntabilitas, serta proporsionalitas; c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; d. PER-10/MBU/10/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 12 e. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; f. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Badan Usaha Milik Negara. 2.8. Bahwa para Pemohon menilai ketimpangan pengaturan mengenai syarat rangkap jabatan pada posisi komisaris telah melanggengkan patronase, menyuburkan praktik korupsi, dan menyebabkan jabatan yang seharusnya diisi oleh kaum profesional justru diisi oleh pihak yang berkepentingan secara politik; 2.9. Sebagai warga negara Indonesia, Para Pemohon juga merupakan pengguna segala fasilitas dan produk dari Badan Usaha Milik Negara, sehingga Para Pemohon berpandangan bahwa kegagalan manajemen yang baik termasuk dalam hal ini kegagalan fungsi pengawasan dari Komisaris dikarenakan Pasal 27B Undang- Undang a quo, telah sangat merugikan para Pemohon. Misalnya saja kasus BBM Oplosan yang menjadi viral pada Tahun 2025. para Pemohon disini juga merupakan konsumen produk-produk Pertamina, para Pemohon menilai bahwa cukup aneh BUMN sebesar Pertamina bisa mengalami kasus seperti BBM Oplosan yang merugikan banyak konsumen, para Pemohon menilai bahwa kasus demikian terjadi karena ketidakoptimalan fungsi pengawasan dari Komisaris dikarenakan konstruksi Pasal 27B Undang-Undang a quo. 2.10. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang wajib membayar pajak. Di satu sisi, pajak dari para Pemohon yang ditampung dalam instrumen bernama Anggaran Pendapatan dan Belrutja Negara (APBN) juga pada saat yang sama merupakan instrumen yang digunakan sebagai modal atau injeksi bagi BUMN bila bermasalah. Oleh karena itu, para Pemohon merasa sangat dirugikan jika banyak BUMN terus merugi dan terpaksa harus disuntik dengan dana dari para Pemohon yakni APBN untuk 13 mencegah BUMN mengalami kerugian. Padahal di satu sisi, para Pemohon berpandangan bahwa hal ini bisa dicegah apabila fungsi pengawasan diperkuat, akan tetapi mustahil fungsi pengawasan diperkuat apabila konstruksi Pasal 27B Undang-Undang a quo justru berbunyi demikian. 2.11. Bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang berkembang di masyarakat, adanya rangkap jabatan komisaris baik sebagai wakil Menteri maupun sebagai pengurus partai dan jabatan lainnya yang diduga keras bertentangan dengan etika dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan telah menimbulkan kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan wewenang, inefisiensi birokrasi, dan ketidakfokusan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bahwa oleh karena hal-hal yang telah disampaikan, para Pemohon mengajukan uji materiil terkait Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam Pasal a quo berbunyi: “Dewan Komisaris dilarang mernagkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.” Menurut para Pemohon, Pasal a quo pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni khususnya berkaitan dengan Pasal: a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”. c. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 14 pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. d. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa terdapat disparitas atau ketimpangan berkaitan dengan larangan merangkap jabatan antara komisaris dan direksi, dimana pada posisi direksi terdapat sekitar 5 klausul yang melarang rangkap jabatan pada posisi direksi. Sebaliknya, pada posisi komisaris hanya terdapat 2 klausul yang mengatur larangan merangkap jabatan. 2. Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa tugas dewan komisaris ialah untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan, maka posisi komisaris menjadi strategis dan penting. Akan tetapi, Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara justru membuka peluang terjadinya rangkap jabatan pada posisi penting tersebut. Ini berpotensi mengganggu aspek kemandirian Komisaris BUMN mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi BUMN. Dalam arti tindakan maupun nasihatnya akan terpengaruhi oleh kepentinganjabatan lain di institusi yang berbeda. 3. Bahwa dalam pemberlakuan Pasal 27B undang-undang a quo, para Pemohon menilai bahwa konstruksi pasal tersebut memiliki intensi agar ada celah bagi praktik patronase dalam pengisian jabatan komisaris (Manipulative Legislation). 4. Bahwa dengan diberlakukan Pasal 27B undang-nndang a quo, para Pemohon menilai bahwa konstruksi pasal tersebut justru bertentangan dengan filosofi konsideran butir c undang-undang a quo yang menyatakan: 15 "bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional;" Ketika konsideran dari undang-undang a quo berusaha mengoptimalkan pengelolaan BUMN dengan dilakukannya pemisahan, Pasal 27B yang mengakomodir terjadinya rangkap jabatan justru membuka celah anti tesis dari filosofi konsideran undang-undang a quo. 5. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan pasca-Reformasi, jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap dirangkap oleh pejabat publik yang pada praktiknya menimbulkan persoalan konstitusional karena membuka ruang benturan kepentingan serta menegasikan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta berpotensi mendistorsi mandat pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Fakta empiris menunjukkan bahwa pada era Presiden Prabowo Subianto terdapat sedikitnya 30 Komisaris BUMN yang sekaligus menjabat sebagai WakiI Menteri, di antaranya -namun tidak terbatas pada- Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia yang dijabat oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 16 Juni 2025, Komisaris PT Pupuk Indonesia yang dijabat oleh Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melalui RUPS PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 16 Juni 2025, Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 5 Juni 2025, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 Telkom Indonesia yang diumumkan pada 27 Mei 2025, Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Telkom Indonesia yang diumumkan pada 27 Mei 2025, Komisaris 16 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Telkom Indonesia yang diumumkan pada 27 Mei 2025, Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah melalui RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) 2025 pada 26 Maret 2025, Wakil Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dijabat oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melalui RUPS Luar Biasa PT PLN (Persero) pada 14 November 2024, Komisaris PT PLN yang dijabat oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf melalui RUPS Luar Biasa PT PLN (Persero) pada 14 November 2024, Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo melalui RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 24 Maret 2025, dan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dijabat oleh Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza melalui RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 24 Maret 2025. Bahwa peningkatan angka dan keluasan sektor BUMN yang dimasuki para Wamen tersebut membuat norma Pasal 27B UU 1/2025 (perubahan ketiga UU 19/2003 tentang BUMN), khususnya frasa huruf b ''jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menjadi tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa praktik rangkap jabatan ini juga telah menjadi perhatian yudisial, dengan Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Wamen selaras dengan penalaran putusan-putusan sebelumnya mengenai pencegahan perangkapan jabatan pejabat eksekutif pada posisi komisaris BUMN seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIIV2025, sehingga menambah bobot konstitusionalitas argumentasi a quo. Putusan- putusan itu menjadi dasar faktual yang kuat dan berulang mengenai rangkap jabatan pada posisi Komisaris BUMN yang bersumber dari ketidakjelasan norma Pasal 27B huruf b UU 1/2025, yang pada akhirnya berpengaruh nyata 17 terhadap tata kelola BUMN sebagai instrumen negara dalam pemenuhan amanat Pasal 33 UUD 1945. 7. Bahwa para Pemohon menilai, maraknya praktik korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkaitan erat dengan mengendurnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Fungsi pengawasan yang secara normatif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi" dan Pasal 108 angka (1) yaitu: "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi" tidak berjalan optimal karena posisi komisaris dalam praktiknya dirangkap oleh pejabat yang juga menjabat sebagai eksekutif di Pemerintahan, sehingga menimbulkan beban ganda dari sisi pemikiran, waktu, energi, dan kepentingan yang melekat dalam posisi dimaksud. 8. Sejalan dengan fondasi hukum di atas, bahwa dalam konteks kelindan antara praktik korupsi dan penempatan Komisaris BUMN yang dirangkap denganjabatan wakil menteri, kita juga dapat melihatnya pada studi kasus di belahan dunia yang lain, yakni Brasil yang juga memiliki sumber daya berlimpah, menganut sistem demokrasi dan setara dalam keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) bersama-sama Indonesia. Dalam hal ketatakelolaan BUMN, Brasil selama beberapa dekade menghadapi korupsi yang menjalar hingga ke lapisan tertinggi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif Mengutip pada OECD Responsible Business Conduct Policy Reviews: Brazil (2022), skandal korupsi mencuat melalui Operacao Lava Jato atau Operation Car Wash, yakni suatu penyelidikan kriminal oleh Kepolisian Federal Brasil yang dimulai pada tahun 2014 yang awalnya menarget tindak pidana pencucian uang, namun berkembang menjadi investigasi praktik korupsi di perusahaan minyak milik negara Brasil, 18 Petrobras, beserta sejumlah perusahaan swasta yang berelasi dengannya. Hasil investigasi menunjukkan keterlibatan pejabat tinggi, politisi, partai politik, serta direksi dan komisaris perusahaan milik negara. Sehingga, kasus ini dianggap menjadi salah satu skema korupsi terbesar dalam sejarah Brasil. Fakta ini memperlihatkan bahwa penempatan pejabat eksekutif atau figur politik pada posisi komisaris di perusahaan negara telah menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dan patronase politik, yang pada gilirannya melumpuhkan fungsi pengawasan komisaris dan membuka ruang korupsi sistematis. Bahwa dengan melihat preseden Brasil tersebut, para Pemohon menilai kondisi serupa dapat pula terjadi di Indonesia ketikajabatan komisaris BUMN dirangkap oleh pejabat publik seperti Wakil Menteri, sehingga membuka kerentanan konstitusional yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan cabang produksi penting untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 9. Bahwa praktik benturan kepentingan dalam penempatan komisaris perusahaan milik negara juga terjadi di negara anggota BRICS yang lain, yakni Afrika Selatan. Laporan "Judicial Commission of Inquiry into allegations of State Capture, Corruption and Fraud in the Public Sector including Organs of State" (atau disebut Komisi Zondo) pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa tata kelola South African Airways (SAA) beserta anak perusahaan dan afiliasinya, dengan menekankan peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Board) sebagai accounting authority, menemukan adanya penurunan kualitas tata kelola sejak tahun 2012. Penurunan kualitas itu ditandai dengan melemahnya posisi Board dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Pelemahan itu timbul karena adanya intervensi politik dalam pengangkatan anggota Board yang tidak independen, sehingga menimbulkan benturan kepentingan, praktik patronase dalam penunjukan/pengadaan barang/jasa, serta lemahnya kontrol terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang justru menjadi pusat terjadinya korupsi dan penyelewengan di SAA. Dengan demikian, laporan tersebut menegaskan bahwa ketika jabatan komisaris perusahaan negara diisi oleh 19 pejabat publik atau figur politik yang memiliki benturan kepentingan langsung, independensi pengawasan hilang, fungsi check and balance runtuh, dan pada akhimya membuka ruang bagi terjadinya korupsi sistematis yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan urnum serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. 10. Bahwa mengutip pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pada 15 Agustus 2025 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disadur dari laman presidenri.go.id yang berbunyi: “… Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu Negara modern perlu ada pengawasan, perlu adan transparansi dalam menjalankan kekuasan. Kita paham sejarah umat manusia: jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui seberapa besar tantangan kita. Seberapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia.” Terdapat pengakuan bahwa praktik korupsi akan dan bias jadi telah terjadi di dalam tubuh BUMN dengan pertimbangan pada potensi penyelewengan sebagaimana tercermin pada praktik-praktik tata kelola perusahaan Negara di Brasil dan Afrika Selatan, serta berangkat dari lemahnya fungsi komisaris di tubuh organ tersebut. 20 11. Bahwa menurut para Pemohon, Badan Usaha Milik Negara adalah entitas yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dengan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara, BUMN hanya menjadi entitas yang dari rakyat dan oleh rakyat tetapi untuk rakyat. 12. Bahwa para Pemohon menilai fenomena rangkap jabatan tersebut juga dapat mengurangi fokus dan efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya bagi posisi seperti Wakil Menteri. Mengingat bahwa jabatan Wakil Menteri diperuntukkan untulc membantu Menteri dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dari konstruksi pasal 10 undang-undang a quo maka jabatan wakil menteri dapat direkonstruksikan sebagai 1. Tidak wajib; 2. Berdasarkan hak prerogatif dan pertimbangan Presiden; 3. Ada beban kerja yang berlebihan dalam Kementerian tersebut; 4. Bahan kerja tersebut membutuhkan penanganan khusus. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa poin 3 dan 4 mewajibkan jabatan wakil Menteri untuk fokus membantu mengurangi beban kerja Menteri dan fokus untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan penanganan khusus. Rangkap jabatan wakil Menteri pada posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara berpotensi menghilangkan hakikat jabatan wakil Menteri itu sendiri. 13. Bahwa Para Pemohon menilai bahwa fenomena rangkap jabatan yang lahir dari disparitas Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Adanya celah rangkap jabatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi perlakuan tidak adil, karena dapat memunculkan praktik-praktik yang tidak transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan negara. 21 b. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Meskipun tidak secara langsung diskriminatif, namun celah hukum ini dapat memberikan privilese tertentu kepada pejabat yang memiliki rangkap jabatan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan di mata hukum dan berpotensi pada diskriminasi dalam akses dan peluang bagi warga negara Iain. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (misalnya Putusan No. 22/PUU-XV/2017 tentang larangan rangkap jabatan Anggota DPR sebagai Komisaris BUMN), prinsip konflik kepentingan harus dihindari secara tegas untuk menjaga integritas pejabat publik. Meskipun konteksnya berbeda, semangat untuk mencegah konflik kepentingan harus menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menguji norma ini. 15. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 128/PUU- XXIIV2025 menegaskan bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, namun dalam kenyataannya kedua putusan ini kemudian tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh pemerintah. 16. Bahwa, meski pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa Putusan a quo tidak diterima akan tetapi, pemerintah mengabaikan prinsip hukum di mana putusan Mahkamah harus dibaca secara integral dengan bagian ratio decidendi-nya. Di mana dalam ratio decidendi-nya, Mahkamah berpendapat bahwa jabatan Menteri harus dianggap setara dengan wakil menteri. 17. Bahwa karena tidak adanya norma eksplisit tersebut, telah terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ambiguitas norma, sehingga membuka ruang tafsir sewenang-wenang dan membiarkan terjadinya praktik rangkap jabatan yang bertentangan dengan prinsip legal certainty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas rechtstaat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 22 18. Bahwa kekosongan norma ini menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh pemegang kekuasaan eksekutif yang memanfaatkan diskresi tanpa batas hukum yang ketat, padahal berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi pejabat negara harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas profesionalitas, proporsionalitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang. 19. Bahwa Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat secara tegas asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) yang harus menjadi pedoman setiap tindakan dan/atau keputusan pejabat administrasi negara, termasuk: a. Asas kepastian hukum, b. Asas profesionalitas, c. Asas akuntabilitas, d. Asas proporsionalitas, e. Asas keterbukaan, f. Asas tidak menyalahgunakan wewenang. 20. Bahwa adanya rangkap jabatan pada posisi Komisaris di BUMN juga melanggar asas checks and balances yang esensial dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi dan negara demokrasi. Dalam konteks badan hukum milik negara, direksi harus tunduk kepada dewan komisaris sebagai pengawas, dan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham (negara). Jika negara diwakili oleh pejabat kementerian yang juga menjadi komisaris, maka mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi runtuh karena tumpang tindih fungsi vertikal. 21. Bahwa keadaan ini juga menyimpang dari asas due process of governance, yakni bahwa pengelolaan jabatan publik harus melewati proses rekrutmen terbuka, pertimbangan berbasis kepatutan (reasonableness), serta akuntabilitas ex-ante dan ex-post terhadap publik sebagai pemilik kedaulatan. 23 22. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2015) sebagai rujukan normatif dalam membenahi tata kelola BUMN. Panduan tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara harus memisahkan dengan jelas fungsi pemilik (pemegang saham) dari fungsi pengawasan dan manajerial perusahaan, serta menjamin bahwa penunjukan anggota dewan (termasuk komisaris) didasarkan pada kompetensi profesional dan bebas dari pengaruh politik. Praktik rangkap jabatan pada posisi komisaris jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena pejabat publik yang memiliki kewenangan atas kebijakan sektoral sekaligus menduduki posisi pengawas korporasi, menciptakan konflik kepentingan struktural yang dilarang dalam prinsip OECD. Ketidaktaatan terhadap prinsip ini melemahkan kredibilitas Indonesia dalam forum internasional yang mendorong BUMN sebagai instrumen pembangunan yang transparan dan profesional. 23. Sebagai anggota aktif Bank Dunia (World Bank) clan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia terikat dalam program-program governance reform, termasuk dalam pengelolaan sektor publik dan perusahaan milik negara. Dalam berbagai dokumen strategis World Bank-termasuk Governance and Anti-Corruption Strategy-ditegaskan bahwa penguatan accountability frameworks dan pemisahan peran politik dari ekonomi adalah syarat mutlak dalam pembangunan institusi negara yang berdaya tahan. Rangkap jabatan pejabat publik dalam struktur perusahaan negara dianggap sebagai bentuk political capture (mengacu pada situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seringkali melalui pengaruh ekonomi atau politik, mendominasi atau mengendalikan proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam suatu pemerintahan atau lembaga publik, sehingga mengorbankan kepentingan umum atau tujuan negara) yang merusak efektivitas pengawasan dan memperlemah kepercayaan pasar. Dalam konteks Indonesia, kegagalan membatasi peran pejabat eksekutif dalam korporasi BUMN tidak hanya mencederai prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard dalam penyaluran dukungan keuangan atau investasi intemasional berbasis tata kelola. 24 24. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk mengadopsi sistem yang mencegah benturan kepentingan, termasuk dalam pengangkatan pejabat publik yang juga memegang jabatan di sektor lain. Pasal 7 dan Pasal 8 UNCAC mengharuskan negara menciptakan kerangka hukum dan administratif yang menjamin integritas, transparansi, dan etika jabatan publik. Dalam hal ini, praktik rangkap jabatan pada posisi Komisaris BUMN menyalahi semangat UNCAC karena menempatkan pejabat publik dalam posisi yang rawan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip akuntabilitas jabatan. Pelanggaran prinsip ini tidak hanya berdampak pada domestik, tetapi juga pada reputasi Indonesia dalam pelaporan pelaksanaan UNCAC di tingkat global. 25. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menilai bahwa Pasal 27B Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara harus dimaknai secara konstitusional sehingga secara tegas melarang rangkap jabatan dalam hal ini jabatan seperti Wakil Menteri dan jabatan lainnya seperti pengurus partai politik pada posisi Komisaris Perusahaan untuk mencegah konflik kepentingan. 26. Bahwa para Pemohon menilai Pasal 27B undang-undang a quo, mengandung makna filosofis yakni bahwa Badan Usaha Milik Negara ialah entitas bisnis yang apabila merujuk kepada Pasal 12 huruf a Undang- Undang a quo Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan maksimal apabila posisi jabatan direksi maupun komisaris di isi oleh orang yang kompeten dibidangnya. Oleh karena itu, beberapa pasal yang berkaitan dengan syarat baik direksi maupun komisaris Badan Usaha Milik Negara mewajibkan adanya pengetahuan atau kompetensi pada bidang tersebut. Namun Pasal 27B undang-undang a quo secara filosofis tidak hanya berkaitan dengan kompetensi tetapi juga kefokusan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Kefokusan ini mengharuskan setiap direksi maupun komisaris untuk 25 tidak memiliki kefokusan dibidang lainnya. Namun, ketidakjelasan rangkap jabatan di Pasal 27B undang- undang a quo telah berdampak pada fenomena rangkap jabatan seperti rangkap jabatan wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara. Maka para Pemohon menilai rangkap jabatan tersebut secara filosofis tidak sesuai dengan semangat kehadiran Pasal 27B undang-undang a quo. 27. Para Pemohon memandang bahwa alih-alih merujuk kepada Undang- Undang Kementerian Negara tentang rangkap jabatan posisi Menteri ataupun wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara, para Pemohon menilai bahwa masalah yang sebenamya justru terletak pada ketidakjelasan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur rangkap jabatan komisaris pada posisi atau jabatan lainnya. 28. Bahwa para Pemohon menilai meski Badan Usaha Milik Negara pada dasarnya menguasai berbagai jenis entitas bisnis strategis terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak namun dalam praktiknya, banyak Badan Usaha Milik Negara yang terus mengalami kerugian. Berdasarkan berita yang diperoleh para Pemohon, menurut Chief Operating Officer Danantara Indonesia Donny Oskaria mengungkapkan bahwa dari 1.046 perusahaan milik negara (BUMN) terdapat sekitar 52 persen BUMN yang terus merugi. Di satu sisi, 97 persen dividen BUMN hanya berasal dari 8 perusahaan besar. Kerugian yang dialami ditengarai karena mismanajemen dari direksi dan komisaris. Mismanajemen ini sangat mungkin terjadi jika dalam hal ini jabatan seperti komisaris justru diisi oleh orang-orang yang tidak mumpuni dan terafiliasi dengan kepentingan lainnya ataupun merangkap dalam jabatan tertentu (Bukti P1). 29. Bahwa para Pemohon mengutip pendapat dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menjelaskan bahwa penempatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN bertujuan untuk mengawasi BUMN berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan yang ada. Bahwa komisaris memang bertujuan mengawasi BUMN, akan tetapi pengawasan oleh pemerintah tidak serta merta harus dengan mengisi wakil menteri secara 26 langsung. Sebaliknya pemerintah justru berwenang mengawasi BUMN lewat Kementerian BUMN cc Menteri BUMN dan bukan dengan menempatkan wakil menteri sebagai pengawasnya (Bukti P2). 30. Bahwa menurut pandangan para Pemohon tidak pernah ada reformasi berkaitan dengan tata Kelola Badan Usaha Milik Negara secara komprehensif sejak Orde Baru, Reformasi, hingga Pasca Reformasi. Sehingga, pada akhirnya Badan Usaha Milik Negara secara terus-menerus mewarisi praktik patronase dan berujung pada fenomena rangkap jabatan komisaris. 31. Bahwa para Pemohon menilai sejak awal tahun 2025 perubahan besar terkait peraturan yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara telah dilaksanakan akan tetapi perubahan peraturan terkait belum mengandung semangat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara agar lebih independen dan akuntabel. Sebaliknya, justru sejak awal 2025 sampai sekarang rangkap jabatan dalam posisi komisaris Badan Usaha Milik negara terus terjadi seolah tidak terpengaruh oleh putusan MK tentang larangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diutarakan di bagian bukti dalam naskah ini (Bukti P3). 32. Bahwa para Pemohon juga menilai bahwa Pasal 27B yang mengandung ketidakjelasan frasa telah melanggengkan para pengurus partai untuk menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara. hal ini hanya mungkin terjadi sebab Pasal 27B Undang-Undang a quo tidak membatasi secara eksplisit Iarangan merangkap jabatan komisaris dengan pengurus partai politik. (https://www.idntimes.com/business/economy/banyak-anggota- parpol-jadi- komisaris-ini-kata-wamen-bumn-00-brqf5-6x853d) 33. para Pemohon menilai bahwa demi mengakhiri praktik pemerintahan yang tidak baik dan mencegah adanya penafsiran liar terhadap hukum, para Pemohon berharap putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menjadi satu- satunya cara (Judicial Heroes) dalam meluruskan makna yuridis, sosiologis dan filosofis dibalik kehadiran Badan Usaha Milik Negara yang dikelola dengan responsif, independen, akuntabel dan terpercaya, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan untuk rakyat. 27 IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) yang berbunyi: “Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; b. Jabatan struktural, fungsional atau jabatan lain yang ditunjuk secara politik oleh Presiden pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung; dan/atau e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau, 4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 28 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, yang diterima Mahkamah tanggal 17 September 2025 (tidak dapat disahkan), sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi artikel berjudul “Bos Danantara ungkap BUMN merugi”; 2. Bukti P-2 : Fotokopi artikel berjudul “Wamen mengawasi BUMN”; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 29 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025, para Pemohon mengajukan permohonan secara daring (online) perihal permohonan pengujian Pasal 27B UU 1/2025 yang diterima Mahkamah dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025; 2. Bahwa terhadap Akta Pengajuan Permohonan Pemohon tersebut, telah disertai dengan Lampiran AP3 Nomor 158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, yang pada pokoknya menerangkan berkas yang diajukan oleh para Pemohon yang salah satunya adalah adanya pengajuan daftar alat bukti dan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang masih berbentuk dokumen elektronik tanpa dibubuhi dengan materai; 3. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon tanggal 16 September 2025, para Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya belum mengajukan alat bukti [vide Risalah Sidang, tanggal 16 September 2025, hlm.4]; 4. Bahwa selanjutnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah dibubuhi materai diterima Mahkamah pada tanggal 17 September 2025, yaitu setelah dilakukan pengesahan bukti dalam persidangan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, meskipun para Pemohon mengajukan permohonan daring (online) disertai dengan alat bukti namun tidak disertai 30 penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi materai, sedangkan alat bukti yang telah dibubuhi materai diajukan ke Mahkamah setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 16 September 2025, hlm. 4]. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) ekslempar yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi materai bagi permohonan yang diajukan secara daring (online) merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12, amar putusan, ”Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan ketentuan di atas, para Pemohon dalam mengajukan alat bukti secara daring (online) tidak disertai penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi materai. Sementara itu, terhadap alat bukti yang telah dibubuhi materai tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena diajukan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon. Dengan demikian, pengajuan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025. 31 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025. Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 32 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 33 ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa