156/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 156/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK), yang diwakili oleh: 1.1 Nama : Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP., AIIArb Jabatan : Ketua Umum PKHMK Alamat : Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 1.2 Nama : Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H. Jabatan : Sekretaris PKHMK Alamat : Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Elia Fransisco Silitonga, S.H., M.H. Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jalan Budi Murni 2 No. 70, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Debby Natalia, S.H., M.H., C.Med. Pekerjaan : Pengacara Alamat : Villa Pamulang Blok CH 7 No. 11, RT. 003/RW.017, Kelurahan Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon III Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., Janses E. Sihaloho, 2 S.H., Horman Siregar, S.H., M.H., Susy Tan, S.H., M.H., Rumiam Dewi Murni Simangunsong, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., Srimiguna, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H., Mery Girsang, S.H., M.H., Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H., Daniel P. P. Tambunan, S.H., M.M., Ellywati Suzanna Saragih, S.E., S.H., Marta Sari Tarigan, S.H., Marla Regina Wongkar, S.H., M.H., Dessy Widyawati, S.H., M.H., Sapar Sujud, S.H., Antonius Eko Nugroho, S.H., Sukisari, S.H., Dirar Mahdirman Refra, S.H., dan Arif Suherman, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan Pengawas UU Kesehatan yang berkedudukan hukum (domisili) di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta’adi, S.Kp.Ns., S.H., M.H.Kes; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan saksi Presiden; Membaca keterangan Ahli dan saksi Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta’adi, S.Kp.Ns., S.H., M.H.Kes; Membaca dan mendengar keterangan Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Mahkamah yakni Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI); 3 Membaca keterangan tertulis Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Mahkamah yakni Kolegium Obstetri dan Ginekologi; Membaca dan mendengar keterangan para ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Hatta Naibaho, Yonatan Kusnadi, Santi Dewi, Indra Buana Putra, dan Rintho Franki Lumbangaol. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 156/PUU-XXII/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia. 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 4 Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU Mahkamah Konstitusi”); Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding)”. 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU PPP”) mengatur bahwa: 5 “Secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang- undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi”. 8. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 9. Bahwa selanjutnya Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 60 1. Terhadap materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 10. Bahwa Permohonan Uji Materiil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 ayat (1) “Objek Permohonan Pengujian Undang-undang adalah Undang-Undang dan Perppu” . Pasal 2 ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau materiil”. Pasal 2 ayat (4) “Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. 11. Bahwa hak uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil menurutnya adalah “Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya 6 sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11). 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 13. Bahwa berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negatif legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi). Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai negative legislator tetapi juga menjadi positive legislator yang dipengaruhi oleh praktik judicial activism. Praktik judicial activism berdampak terhadap bentuk putusan MK yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif. 14. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang 7 Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 15. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. 16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara; Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan ”perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai yang sama. 17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 8 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 18. Bahwa para Pemohon yang melakukan pengujian materiil UU Kesehatan adalah perorangan dan badan hukum privat yang memiliki legalitas secara hukum berdasarkan identitas perorangan ataupun Akta Notaris dan SK Kemenkumham RI. 19. Bahwa dalam hal ini para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat adanya ketentuan Pasal 308 ayat (1) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan, yang menimbulkan adanya ketidaksetaraan dihadapan hukum (diskriminatif) dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hukum pidana ataupun perdata apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sangat jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) serta Pasal 28 H UUD NRI 1945, yang menyatakan: Pasal 27 Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa adapun kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 9 A. PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESAHATAN (PKHMK) – PEMOHON I 20. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesahatan (PKHMK) yang dibuat dihadapan Notaris Yosril A, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. 21. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat 5 Akta Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesahatan (PKHMK) Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian PKHMK”), yang menyatakan: “Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang perkumpulan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri; c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan; e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta menggunakan/membebani kekayaan perkumpulan; f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan/atau pengawas perkumpulan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjiannya tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.” 22. Bahwa kemudian, pada Pasal 24 ayat (1) Akta Pendirian PKHMK, menyatakan: “1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan”. 23. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Akta Pendirian PKHMK, menyatakan: “Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenal tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut: PENGURUS 10 - KETUA UMUM : Nyoya Doktoranda RISMA SITUMORANG, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut; - KETUA : Nyonya SUSY TAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut; - SEKRETARIS UMUM : Tuan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dokter ABRAHAM ARIMUKO, Spesialis Kulit dan Kelamin, MARS, MH, tersebut; - SEKRETARIS : Nona CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE SOUISA, Sarjana Hukum, tersebut; - BENDAHARA : Nyonya MARLA REGINA WONGKAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut; 24. Bahwa mengacu pada Pasal 24 Ayat 1 Akta Pendirian PKHMK, Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP., AIIArb, merupakan Pengurus yang menjabat sebagai Ketua Umum PKHMK, bersama-sama dengan salah satu Anggota Pengurus PKHMK yaitu Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Sekretaris PKHMK. Sehingga, Ketua Umum bersama salah satu Anggota Pengurus berwenang mewakili PEMOHON I untuk mengajukan Permohonan a quo. 25. Bahwa Pemohon I memiliki asas dan landasan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PKHMK, yang menyatakan: “Pasal 3 Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima).” 26. Bahwa adapun Maksud dan Tujuan PEMOHON I berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian PKHMK, yang menyatakan: “Pasal 4 Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah: Perkumpulan ini bertujuan untuk sosial dan Pendidikan, bidang hukum, medis dan Kesehatan yang berkelanjutan bagi Negara dan Bangsa Indonesia.” 27. Bahwa Pasal 5 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan: “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perkumpulan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. menjadi organisasi yang sah serta memiliki reputasi yang baik dibidang hukum, medis dan Kesehatan; 11 b. menghimpun dan mempersatukan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan menjadi anggota Perkumpulan; c. berperan serta secara aktif dalam memberikan konsultasi bantuan hukum bagi masyarakat umum di Indonesia; d. memberikan sumbangsih saran pemikiran kepada Institusi Negara maupun swasta dalam mewujudkan tata Kelola medis dan Kesehatan Indonesia; e. menjadi wadah bagi pemimpin dan pengambil keputusan dibidang hukum medis dan Kesehatan; f. untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan guna meningkatkan potensi masyarakat; g. memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum Medis dan Kesehatan dengan organisasi-organisasi proffesi/Badan- badan/Lembaga-lembaga/Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta terkait, baik didalam maupun diluar negeri; h. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum medis dan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia; i. menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, seminar, webinar, lokakarya, diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan dibidang hukum medis dan Kesehatan di Indonesia; j. menerbitkan buletin, newsletter, jurnal dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan anggota ataupun masyarakat umum; k. mengusahakan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang hukum medis dan Kesehatan; l. melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi Anggota dalam menjalanlkan tugas profesinya.” Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dari ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang. Adapun syarat pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut. 28. Bahwa Pemohon I dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum, akan tetapi sejak berlakunya Pasal 308 ayat (1) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat 12 (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjadi hambatan bagi Pemohon I dalam memberikan bantuan hukum secara advokasi kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, karena faktanya berdasarkan ketentuan di atas diwajibkan adanya Rekomendasi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) apabila Pemohon I mewakili masyarakat ingin melakukan upaya hukum secara perdata maupun pidana dalam hal terjadi kasus malapraktik. 29. Bahwa Pemohon I, merupakan perkumpulan yang anggotanya mayoritas berprofesi sebagai advokat yang telah mempunyai keahlian di bidang hukum medis dan kesehatan untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum secara advokasi melalui anggota-anggotanya baik secara perdata maupun pidana terhadap kasus-kasus malapraktik yang dialami oleh masyarakat. 30. Bahwa selama ini secara nyata, Pemohon I telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari Pemohon I, antara lain: - Memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum melalui pelayanan advokasi kepada masyarakat diseluruh wilayah Indonesia; - Memberikan pelatihan hukum kepada konsultan hukum medis dan kesehatan; dan - Memberikan masukan terhadap kepada pemerintah dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bidang Hukum Kesehatan. 31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa, “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), 13 sehingga Pemohon I dalam mewujudkan maksud dan tujuannya melalui kegiatan usahanya menjadi terhambat karena adanya ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan. B. ELIA FRANSISCO SILITONGA, S.H., M.H. - PEMOHON II 32. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 33. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon II memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 34. Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG & PARTNERS sesuai dengan Berita Acara Sumpah dan Karta Tanda Pengenal Advokat, yang berperan aktif dalam memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan/atau membela hak- hak serta kepentingan-kepentingan setiap klien di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Advokat dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). 35. Bahwa faktanya bagi seorang advokat ketika telah diminta oleh klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 36. Bahwa memperoleh bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia guna tercapainya dan menerima manfaat dari 14 tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 37. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak asasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, bahkan turut serta menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. 38. Bahwa profesi advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang secara teori telah dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian 15 penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. “Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum”; 39. Bahwa ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama: kepentingan mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua: membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat. Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut saat ini coba dipraktekkan oleh Pemohon II melalui permohonan ini agar menjadi terang benderang kepastian hukum perihal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan baik secara pidana ataupun perdata. 40. Bahwa keberadaan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) secara faktual merugikan hak konstitusional Klien Pemohon II dan Pemohon II sebagai Advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses perdata khususnya terkait pelanggaran hukum baik secara pidana ataupun perdata yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. 41. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 terkait peninjauan kembali telah memberikan pertimbangan hukumnya bahwa untuk advokat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 16 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat walaupun melihat seorang advokat mempunyai hak konstitusional namun Mahkamah tidak menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan undang-undang dimaksud, jika ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh klien Pemohon II. 42. Bahwa terbukti pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 sudah sangat jelas mengakomodir legal standing advokat yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan dalam kaitannya terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 43. Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019, pada halaman 28 (dua puluh delapan) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo”. 44. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tersebut diatas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon II, sehingga apabila dikaitkan dengan legal standing Pemohon II yang berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian materiil Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 17 (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), maka terdapat kepentingan yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional Pemohon II karena kerugian yang timbul apabila Pemohon II hak konstitusionalnya dihalangi-halangi atau terhambat akibat adanya ketentuan materiil Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 45. Bahwa hak konstitusionalnya Pemohon II telah dirugikan secara langsung akibat adanya Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “Terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan syat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 46. Bahwa adapun fakta yang membuktikan jika Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat berlakunya ketentuan a quo yang menyatakan intinya “diwajibkan adanya rekomendasi terlebih dahulu dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum mengajukan gugatan perdata ataupun laporan pidana”, hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI yang telah memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat V, Pembanding III semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat IV tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 18 DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah); 47. Bahwa amar putusan tersebut di atas dikeluarkan karena adanya pertimbangan hukum yang dikeluarkan melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024, dimana dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding.” 48. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 di atas, telah menyebabkan adanya kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon II dalam menjalankan profesinya, bahkan juga menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Klien Pemohon II dalam mendapatkan hak konstitusionalnya terkait kasus Malapraktik yang dialaminya, hal tersebut disebabkan berlakunya Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak konstitsuionalnya; C. Debby Natalia, S.H., M.H., C.Med. – PEMOHON III 49. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai 19 pengacara/advokat, dimana Pemohon III merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat dengan NIA: 02.12491 yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Tangerang. 50. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat, Pemohon III telah memenuhi syarat sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 51. Bahwa Pemohon III merupakan anak kandung dari korban yang mengalami malapraktik di Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village, sehingga Pemohon III memberikan kuasa kepada Kantor DEWAN PERWAKILAN CABANG (DPC) PERADI TANGERANG untuk mengajukan upaya hukum perdata demi memperjuangan hak konstitusionalnya guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. 52. Bahwa Pemohon III menggunakan hak konstitusionalnya melalui Kuasa Hukumnya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 53. Bahwa dengan berlakunya Pasal 308 ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “Terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) potensial akan menghambat Pemohon III dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya; 54. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon III selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagai anak kandung dari 20 korban malapraktik mempunyai kedudukan hukum/memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 308 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 55. Bahwa akibat Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa: “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (selanjutnya disebut sebagai “UU Kesehatan”), meyebabkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon, karena frasa tersebut menyebabkan adanya perlakuan khusus atau ketidaksetaraan bagi kedudukan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana ataupun perdata, ketika tenaga medis dan tenaga kesehatan diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, sehingga ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang a quo sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 56. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: 21 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 57. Bahwa Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan: “Pasal 308 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. 58. Bahwa upaya hukum baik perdata maupun pidana terkait dugaan malapratik yang di duga dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 308 UU a quo dengan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari majelis. Rekomendasi yang disyaratkan dalam Pasal 308 uu aquo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 59. Bahwa prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam pemerintahan yang adil. Bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat di lihat dari persfektif bagaimana Mahkamah Konstitusi merumuskan perlindungan terhadap hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undnag mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang 22 lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection. 60. Bahwa adanya perlakuan yang berbeda terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penegakan hukum tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan haruslah diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa keharusan dan persyaratan adanya persetujuan majelis bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan. Upaya hukum pidana dan perdata disyaratkan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari majelis yang dapat mengakibatkan proses peradilan menjadi berlarut larut yang menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. 61. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ketentuan aquo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum antara lain persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip indepedensi peradilan, oleh karena itu 308 ayat (1) sepanjang frasa “Terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 62. Bahwa Pasal 304 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 23 Nomor 6887), telah memberikan penegasan jika Majelis yang dibentuk oleh Menteri hanya melakukan penegakan dibidang Disiplin Profesi. Adapun penjabarannya sebagai berikut: “Pasal 304 (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. (2) Dalam rangka penegakkan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat pernanen atau ad.hoc. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratural Pemerintah”. 63. Bahwa kemudian pada Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan: “Pasal 308 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. 64. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”. 65. Bahwa majelis yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo adalah Lembaga bernama Majelis Disiplin Profesi (MDP) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan 24 Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 66. Bahwa adapun Tugas dan Fungsi Majelis Disiplin Profesi tercantum pada ketentuan Pasal 713 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan: (1) Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; c. penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan e. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien. 67. Bahwa di dalam tugas dan fungsi Majelis Disiplin Profesi (MDP) terkait dengan persoalan etik semata dan tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk menilai ada tidaknya pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata. Sehingga sangat tidak tepat apabila majelis etik serta merta diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan memeriksa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Pidana ataupun Perdata, karena hal tersebut dapat mengakibatkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yang akan melakukan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan, mengingat Perkara Pidana dan Perkara Perdata merupakan suatu Pelanggaran Hukum bukan Pelanggaran Disiplin; 68. Bahwa faktanya terdapat pertimbangan hakim yang merugikan para Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan, melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 25 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding”. 69. Bahwa perlu dipahami kembali, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bukan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga terkait frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan dan frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 ayat (2) UU Kesehatan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. 70. Bahwa Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah membuat aturan yang berbenturan dengan ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dimana dalam perkara pidana ataupun perdata memiliki aturan tersendiri apabila terdapat permasalahan hukum baik secara pidana atau perdata dapat diselesaikan langsung melalui instansi yang berwenang seperti Kepolisian dan Pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Sehingga terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sudah seharusnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak perlu diberikan wewenang untuk terlebih dahulu memeriksa dan memberikan rekomendasi, guna menghindari adanya pemahaman yang keliru seperti Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024. 26 71. Bahwa apabila frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan dan frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 ayat (2) UU Kesehatan tidak dilakukan perubahan atau tafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, maka dalam permasalahan hukum pidana ataupun perdata yang terjadi antara Pasien dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan akan mengalami ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya, karena beranggapan jika perkara pidana dan perdata yang terjadi antara pasien dan tenaga medis atau tenaga Kesehatan harus lebih dahulu ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP), padahal perbuatan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sudah terjadi dan merugikan pasien. 72. Bahwa perlu disampaikan, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak serta merta dapat dipersamakan dengan Lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro Justitia sehingga harus menerapkan due process of law, termasuk menerapkan asas presumption of innocence, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan Lembaga penegak Disiplin dalam profesi dibidang Medis dan Kesehatan, yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan dalam penerapan disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing profesi tersebut. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) lebih berfokus pada due process of ethics dan due process of discipline bukan due process of law; Maka, sepatutnya terkait Pelanggaran Hukum Pidana dan Perdata yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, tidak memerlukan rekomendansi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mengajukan Upaya Hukum secara Pidana ataupun Perdata, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) bukanlah Lembaga Hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap Perkara Pidana ataupun Perdata. 73. Bahwa adapun analogi atau contoh profesi yang dapat dijadikan acuan, yaitu profesi Notaris dan profesi Advokat, dimana apabila dalam 27 menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dan Advokat, maka bagi pihak-pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan baik secara pidana ataupun perdata dapat langsung mengajukan upaya hukum melalui instansi yang berwenang tanpa perlu melalui proses pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notais (MKN) ataupun Majelis Kehormatan Advokat (MAKADIN). 74. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “(1) setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 75. Bahwa perlu diketahui juga jika di dalam aturan/ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai “UU Kesehatan Sebelumnya”) TIDAK ADA MENGATUR ketentuan mengenai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan apabila melakukan pelanggaran hukum baik pidana ataupun perdata harus melalui rekomendasi dari Majelis. 76. Bahwa Pemerintah dalam arti luas mencangkup legislatif, eksekutif dan yudikatif harus dapat menciptakan kebijakan yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. 77. Bahwa Menurut Sudikno Mertukusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul “Pengantar Tata Hukum Indonesia” 2012, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, menyebutkan: “Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”. 78. Bahwa Jan Michiel Otto mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 28 b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut. d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 79. Bahwa kepastian hukum yang adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan- aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 80. Bahwa Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum. 81. Bahwa dengan demikian kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya 29 harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya. 82. Bahwa frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan dan frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 ayat (2) UU Kesehatan menurut para Pemohon jelas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon maupun seluruh Warga Negara Indonesia yang dirugikan dan melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Berbenturan atau menimbulkan konflik kepentingan. Bahwa rekomendasi atas dapat tidaknya seorang tenaga medis dituntut secara pidana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat majelis yang notabene seorang dokter atau tenaga medis kencenderungannya akan saling melindungi rekan sejawat. b. Tidak memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahwa upaya hukum perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan terutama korban malapraktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 83. Bahwa ketidakpastian hukum sangat jelas mengingat yang harus mengajukan permohonan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan atau yang diberi kuasa, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena bagaimana mungkin seorang tenaga medis mengajukan rekomendasi ke majelis atas dugaan pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan sendiri. 84. Bahwa Majelis Disiplin Profesi (MDP) hanya beranggotakan 9 orang dan tidak mempunyai perwakilan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota bila di bandingkan dengan keberadaan Pengadilan dan kepolisian yang sudah tersebar sampai tingkat kabupaten, sehingga bagaimana mungkin, tidak 30 masuk akal bahkan mustahil bagi MDP mampu memberikan rekomendasi untuk semua kasus terkait pelanggaran medis dan Kesehatan di wilayah Republik Indonesia sebelum menempuh kasus perdata dan pidana di seluruh Indonesia. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus pidana dan perdata di bidang medis dan Kesehatan di Indonesia, hal ini jelas-jelas menghambat pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan. 85. Bahwa berikut kami sampaikan bagaimana perbedaaan alur penyelesaian sengketa medis dan sengketa Kesehatan sebagai sebelum berlakunya Undang-Undang aquo dan setelah berlakunya Undang-Undang a quo. 31 Dari alur tersebut terlihat jelas bagaimana Pasal 308 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan rekomendasi terlebih dahulu sebelum menempuh Upaya hukum perdata dan pidana SANGAT MERUGIKAN PENCARI KEADILAN. 86. Bahwa terdapat penegasan terkait pelanggaran disiplin profesional telah diuraikan melalui Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, yang menyatakan: “Pasal 3 (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. (2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk: a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten; b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai; c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut; e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien; f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien; g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien; h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran; i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya; j. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja; k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya; m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak; n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa 32 memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah; o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. membuka rahasia kedokteran; r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut; s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati; t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran; v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya; w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan; x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuanl pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan; y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya; z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis; bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi”. 87. Bahwa seharusnya terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan bukanlan menjadi kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk memeriksa ataupun memberikan rekomendasi dalam permasalahan hukum pidana ataupun perdata, mengingat antara pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin merupakan hal yang berbeda; 88. Bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kepentingan hukum yang sama dan memiliki kerugian secara konstitusional 33 yang sama, karena adanya ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan, sehingga akan menghambat dan menghalang-halangi bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Adapun bukti nyata dan konkrit terkait kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang sudah terhambat dan berpotensi terhambat akibat adanya Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sebagai berikut: DAFTAR KASUS-KASUS MALAPRAKTIK YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT (PASIEN) A. Kasus-Kasus Malapraktik yang Terjadi sebelum Berlakunya Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan NO. PARA PIHAK NOMOR PERKARA PADA TAHAP PENGADILAN HINGGA MAHKAMAH AGUNG KETERANGAN 1. Martini Nazief (Pasien) selaku Penggugat Melawan 1. Rumah Sakit ASRI selaku Tergugat I; 2. SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE selaku Tergugat II; 3. dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG (Spesialis Obstetri & Ginekologi) selaku Tergugat III; 4. dr. Keumala Pringgardini, Sp.A (Spesialis Anak) selaku Tergugat IV; 5. PT. Rashal Siar Cakra Medika selaku Tergugat V; - Putusan PN Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Sel tanggal 6 Agustus 2015; Jo. - Putusan PT Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 17 Mei 2016; Jo. - Putusan MARI No. 3695 K/ Pdt/2016 tanggal 22 Februari 2017. - Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan meninggalnya bayi yang dilahirkan Penggugat melalui proses persalinan dengan metode waterbirth yang belum diakui dan diizinkan di Indonesia; - Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, dan dikuatkan oleh PT 34 6. PT. Sammarie Purnafiat selaku Tergugat VI. Jakarta sampai dengan Kasasi di MARI. 2. 1. Oti Puspa Dewi selaku Penggugat I; 2. Muhammad Yunus selaku Penggugat II. (Orang tua Pasien). Melawan 1. dr. Elizabet A.P selaku Tergugat I; 2. dr. Aurizan Daryan Karim, SP.B (Spesialis Bedah) selaku Tergugat II; 3. RS Medika Permata Hijau selaku Tergugat III; 4. PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika selaku Tergugat IV; 5. dr. Muzal Kadim, Sp.A (Spesialis Anak) selaku Tergugat V. - Putusan PN Jakarta Barat No. 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BA R tanggal 12 Oktober 2015; Jo. - Putusan PT Jakarta No. 614/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 9 Desember 2016; Jo. - Putusan Kasasi MARI No. 42 K/Pdt/2018 tanggal 12 Februari 2018; Jo. - Putusan PK MARI No. 57 PK/PDT/2021 tanggal 24 Februari 2021. - Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan kebutaan dan kelumpuhan total pada anggota organ tubuh pasien Raihan Alyusti Pariwesi (anak kandung Penggugat I dan II); - Gugatan PMH Para Penggugat dikabulkan PN Jakarta Barat dan dikuatkan oleh PT Jakarta sampai dengan Kasasi dan PK di MARI. 3. Henry Kurniawan (Suami Pasien) selaku Penggugat. Melawan 1. dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG selaku Tergugat I; 2. Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC) selaku Tergugat II; 3. PT. Kosala Agung Metropolitan selaku Tergugat III. Putusan PN Jakarta Selatan No. 484/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2014 Jo. Putusan PT Jakarta No. 66/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 14 Maret 2016 Jo. Putusan Kasasi MARI No. 1001 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017. - Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat (Pasien) pada saat melahirkan anak keempatnya melalui proses persalinan dengan operasi caesar yang dilakukan dengan salah dan melanggar Standar Prosedur Operasional (SPO) Kedokteran dan Standar Pelayanan Kesehatan yang benar dan seharusnya; - Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, dan dibatalkan PT Jakarta, serta kemudian dikabulkan oleh MARI pada Tingkat Kasasi. 4. Kanaya (Suami Pasien) selaku Penggugat Melawan - Putusan PN Medan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 8 Juni 2022; Jo. - Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yaitu memberikan 35 1. RSUD Dr. Pirngadi Medan selaku Tergugat I; 2. Pemkot Medan Cq. Walikota Medan Bobby Afif Nasution, SE., MM selaku Tergugat II. - Putusan PT Medan No. 388/Pdt/2022/PT.Mdn tanggal 25 Agustus 2022; Jo. - Putusan Kasasi MARI No. 3214 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023. tabung oksigen kosong yang telah mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat (Pasien) pada saat menerima perawatan di ruang rawat inap; - Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, dan dikuatkan PT Jakarta sampai dengan Kasasi MARI. DALAM KASUS-KASUS MALAPRAKTIK DI ATAS SEMUA PENGGUGAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK NYA TIDAK MENGALAMI HAMBATAN DAN SEMUA PENGGUGAT DI ATAS BERHASIL MENDAPATKAN HAK-HAK NYA; B. Kasus-Kasus Malapraktik yang Terjadi setelah Berlakunya Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Rhida Sarly Amalia (Pasien) selaku Penggugat. Melawan 1. dr. Intan Friscilla Hakim, Sp.Bp-RE (Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik) selaku Tergugat I; 2. dr. Budiman, Sp.Bp-Re (k) (Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik) selaku Tergugat II; 3. Princessa Clinic selaku Tergugat III; 4. Pro Aesthetic Clinic selaku Tergugat IV; 5. PT. Princessa Intan Medika selaku Tergugat V. - Putusan PN Jakarta Selatan No. 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel tanggal 15 Mei 2024 Jo. - Putusan PT DKI Jakarta No. 1221/Pdt/2024/PT DKI tanggal 10 Oktober 2024. - Penggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan operasi Rhinoplasty pada hidung Penggugat yang mengakibatkan kerusakan dan cacat pada hidung Penggugat; - Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, namun kemudian dibatalkan oleh PT Jakarta dengan alas an tidak adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. 2. Santi Dewi (Pasien) selaku Penggugat. Melawan 1. dr. Hartono Kartawijaya, Sp. BP-RE (K) (Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik) selaku Tergugat I; Perkara No. 585/PDT.G/ 2024/PN.JKT.PST - Penggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan operasi Bedah Plastik Pengencangan Kulit Wajah (Facelift 36 2. CLINIQUE SUISSE, Klinik Estetika Jakarta. selaku Tergugat II; 3. Debby Alias Ayin, Marketing Clinique Suisse selaku Tergugat III. Surgical), Operasi Hidung (Rhinoplasty) dan Operasi Implan Dagu (Chin Implant) pada Penggugat yang mengakibatkan kerusakan pada Wajah, Hidung dan Dagu Penggugat; - Saat ini perkara masih berjalan di PN Jakarta Pusat. 3. Debby Nathalia (anak Pasien) selaku Penggugat. (Masyarakat yang konsultansi hukum) Melawan 1. Rumah Sakit Siloam Hospitals Lippo Village selaku Tergugat I; 2. dr. Bryan Rumayauw Jahja selaku Tergugat II; 3. Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B (Dokter Spesialis Beda) selaku Tergugat III; Perkara No. 1161/Pdt.G/ 2024/PN Tng. - Penggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan Asuhan Pelayanan Medis kepada Pasien (Ibu Kandung Penggugat) yang mengakibatkan Pasien mengalami kerugian atas pelayanan asuhan medis; - Saat ini perkara masih berjalan di PN Tangerang. 4. Indra Buana Putra (suami Pasien) selaku Penggugat. Melawan 1. Rumah Sakit Umum Sylvani selaku Tergugat I 2. dr. H. Sugianto, Sp.OG., MKM., AIFO-K (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) selaku Tergugat II 3. dr. H.M Faisal Fahmi, M. Ked., (OG)., Sp.OG (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) selaku Tergugat III 4. dr. Siti Fatimah selaku Tergugat IV 5. dr. Abraham Darajatun Siregar, Sp. An, (Spesialis Anestesi) selaku Tergugat V. Perkara No. 64/PDT.G/ 2024/PN Bnj - Penggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan Asuhan Pelayanan Medis kepada Pasien (Istri Penggugat dan Bayi dalam kandungan) yang mengakibatkan Pasien dan Bayi dalam Kandungan Meninggal Dunia; - Saat ini perkara masih berjalan di PN Binjai. Untuk kasus malapraktik no. 1, sebelum diberlakukannya Pasal 308 UU Kesehatan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gugatan Penggugat dikabulkan atas bukti dan fakta adanya malapraktik, akan tetapi 37 setelah diberlakukannya Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) akibat tidak adanya Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang saat ini berubah menjadi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sehingga menjadi TERHAMBAT bagi Penggugat untuk memperjuangkan Hak-Haknya, kemudian Untuk Kasus Malapraktik No. 2-4 Berpotensi akan TERHAMBAT seperti Kasus Malpraktik No. 1 akibat berlakunya 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan; 89. Bahwa perlu diingat kembali, jika pembuktian secara perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah peradilan umum yang pembuktiannya berbeda dengan pembuktian disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Bahwa perbuatan melawan hukum PMH merujuk pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, yang dipersoalkan adalah adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan ada tidaknya hubungan casual antara perbuatan dengan kerugian yang dialami. Begitu pula halnya dengan perbuatan pidana yang pembuktian dan karekteritik kesalahannya sangat berbeda dengan pembuktian disiplin profesi. 90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU Kesehatan bertentangan dengan 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 38 BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 91. Bahwa Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan: (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. 92. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 93. Bahwa agar dapat mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik, maka bagi penyelenggaraan Kesehatan wajib mentaati ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan: “Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan: 39 a. meningkatkan perilaku hidup sehat; b. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; c. meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; d. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan; e. meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah; f. menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien; g. mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan h. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat”. 94. Bahwa dalam penyelenggaraan Kesehatan terdapat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan Kesehatan, dimana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia Kesehatan, hal ini sesuai dengan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 UU Kesehatan, yaitu: Pasal 197 Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Kesehatan; dan c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Pasal 198 (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam: a. dokter; dan b. dokter gigi. (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis. Pasal 199 (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam: a. tenaga psikologi klinis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kebidanan; d. tenaga kefarmasian; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. tenaga gizi; 40 h. tenaga keterapian fisik; i. tenega keteknisian medis; j. tenaga teknik biomedika; k. tenaga kesehatan tradisional; dan l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a adalah psikolog klinis. (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis. (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisionis dan dietisien. (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur. (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis. (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental. 95. Bahwa di dalam penyelanggara Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab profesinya, dimana wajib memberikan pelayanan kepada setiap orang sesuai dengan aturan yang berlaku guna 41 menciptakan dan mewujudkan pelayanan Kesehatan yang baik sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. 96. Bahwa apabila mengacu kembali pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding.” Bahwa dalam Pasal 28H setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, dengan kata lain pelanggaran atas pelayanan kesehatan yang buruk seharusnya disediakan upaya hukum yang adil bagi semua warga negara yang mengalami hambatan yang diakibatkan adanya ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU Kesehatan. 97. Bahwa secara fakta Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami kerugian konstitusional serta Pemohon III potensial akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana dalam melakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, apabila masih diberlakukan ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harsus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU Kesehatan maka bagi setiap pencari keadilan harus terlebih dahulu meminta rekomendasi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). 98. Bahwa adapun kesenjangan yang membedakan adanya perbedaan perlakuan yang diterapkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) sehingga mengakibatkan tidak berjalan dengan baik hingga tidak akan tercapainya hak konstitusional para Pemohon dalam mencapai pelayanan kesehatan yang baik. Berikut alur yang membuktikan adanya Disparitas Keadilan 42 Dalam Penyelesaian Pelanggaran yang ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), sebagai berikut: Sehingga, berdasarkan alur di atas, membuktikan jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak berfungsi dengan baik dan tidak adanya keseimbangan serta akan merugikan bagi setiap masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan Hak Konstitusionalnya baik secara Perdata maupun Pidana, apabila terdapat Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 99. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAHWA PASAL 308 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 100. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Kesehatan menyatakan: “Pasal 308 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus 43 dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. 101. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) adalah ketentuan mengatur lebih lanjut terkait dengan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) terkait rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam perkara pidana dan Pasal 308 ayat (2) terkait rekomendasi MDP dalam perkara perdata sehingga dalil- dalil permohonan para Pemohon pada Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan saling berkaitan 44 dengan ketentuan Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta ayat (9). Bilamana Mahkamah Konsitusi menilai permohonan para Pemohon dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) beralasan secara hukum maka Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta ayat (9) menjadi tidak berlaku lagi. 102. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”. 103. Bahwa proses untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan. Bahwa dikarenakan dalam permohonan aquo para Pemohon mendalilkan adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) maka norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) juga merupakan pelanggaran atas prinsip dan asas kesamaan di depan hukum, menimbulkan tidakpastian hukum serta berpotensi juga menghilangkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan in casu perlindungan hukum terhadap pasien sebagaimana uraian para Pemohon tersebut diatas. 104. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pasal 308 ayat (1) “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan ayat (2), sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” Undang-undang Kesehatan, yang mana menurut hemat para Pemohon Pasal 308 ayat (1) “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan ayat (2), sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” Undang-undang Kesehatan bertentangan dengan Undang- 45 Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka untuk kepastian hukum secara mutatis mutandis Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan harus juga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 November 2024 dan alat bukti tambahan Bukti P-12A sampai dengan Bukti P-17 yang diterima pada tanggal 12 Juni 2025 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I s.d. Amandemen IV); 46 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Dan Kesehatan (PKHMK) yang dibuat di hadapan Notaris Yosril A., S.H., M.Kn.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan NIK: 3174094207680003 atas nama Risma Situmorang, selaku Ketua Umum PKHMK; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674035809790007 atas nama Christine Nhazzia Agustine Souisa selaku Sekretaris PKHMK; 7. Bukti P-7A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1210022004950001 atas nama Elia Fransisco Silitonga; 8. Bukti P-7B : Fotokopi Karta Tanda Advokat dengan NIA: 23.02547; 9. Bukti P-7C : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Elia Fransisco SIlitonga, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Medan; 10. Bukti P-8A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3173085412700002 atas nama Debby Natalia; 47 11. Bukti P-8B : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan NIA: 02.12491; 12. Bukti P-8C : Fotokopi Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 2002; 13. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024; 14. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024; 15. Bukti P-11 : Fotokopi Detil Pendaftaran Perkara (e-Filing) melalui E- Court yang diajukan oleh PEMOHON III; 16. Bukti P-12A : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/ 627/XII/2024/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/627/ XII/2024/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 04 Desember 2024, atas nama Indra Buana Putra selaku Pelapor, yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tenaga Kesehatan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) UU 17/2023 dan atau 438 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023, dengan Terlapor: dr. Dovi Camela Sitepu, M.Kes, dr. H.M. Faisal Fahmi, M.Ked (OG) Sp.OG, dr. H. Sugianto, Sp.OG., M.KM, AIFO-K., dr. Siti Fatimah dan dr. Abraham Darajatun Siregar, Sp.An, yang mengakibatkan meninggalnya istri Pelapor dan bayi yang dilahirkan istri Pelapor; 17. Bukti P-12B : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Binjai, Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik, Nomor: B/ 471/IV/RES.1.24/2025/Reskrim, Tanggal 29 April 2025, kepada Ketua Majelis Disiplin Profesi, Perihal: Permohonan Rekomendasi; 48 18. Bukti P-13A : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/XII/ 2024/SPKT/POLRES BINJAI/ POLDA SUMATERA UTARA, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/630/XII/2024 /SPKT/POLRES BINJAI/ POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 5 Desember 2024, atas nama Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu selaku Pelapor, yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tenaga Kesehatan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) UU 17/2023, dengan Terlapor: dr. Tri Sugeng Hariadi, Sp.OG, dr. Viviana, M.Ked (Ped) Sp.A dan dr. Siti Fatimah, yang mengakibatkan meninggalnya anak yang dilahirkan Pelapor; 19. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Binjai, Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik, Nomor: B/ 472/IV/RES.1.24/2025/Reskrim, Tanggal 29 April 2025, kepada Ketua Majelis Disiplin Profesi, Perihal: Permohonan Rekomendasi; 20. Bukti P-13C : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Binjai, Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik, Nomor: B/ 23/VI/RES.1.2.4/2025, Tanggal 5 Juni 2025, kepada Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan; 21. Bukti P-14A : Fotokopi Surat RISMA SITUMORANG & PARTNERS, No: 169/RM&P. V/2025 Tanggal 28 Mei 2025, kepada Ketua Majelis Disiplin Profesi (MDP), Hal : Mohon Agar Rekomendasi dari Ketua MDP atas Permohonan Penyidik Polres Binjai sesuai Surat dan atas Laporan Polisi atas nama Indra Buana Putra tanggal 04 Desember 2024 dan Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu tanggal 05 Desember 2024, Diberikan Juga Kepada Klien Kami sebagai Pihak Yang 49 Berkepentingan sebagai Pelapor, diterima oleh Ketua MDP tanggal 2 Juni 2025; 22. Bukti P-14B : Fotokopi Surat Ketua Majelis Disiplin Profesi, Nomor: MD.02.01/ MDP/603/VI/2025, Tanggal 4 Juni 2025, kepada Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP, Perihal: Surat Jawaban Permohonan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan MDP atas Permohonan Rekomendasi kepada Kepolisian Resor Binjai; 23. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2021 Tanggal 23 Desember 2021; 24. Bukti P-16A : Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 12/P/MKDKI/IV/ 2023, Tanggal 3 April 2024; 25. Bukti P-16B : Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 34/P/MKDKI/VIII/ 2024, Tanggal 4 Oktober 2024; 26. Bukti P-17 : Fotokopi Ringkasan Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor: 46/P/MDP/X/2024, Tanggal 18 Maret 2025. Selanjutnya, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Kolonel CKM (K) (Purn) Dr. dr. drg. Vera Dumonda Silitonga, S.H., M.H., MARS., CIQnR., CCL. dan 2 (dua) orang saksi atas nama Dedy Rinaldi Siregar, S.H., M.H. dan Venny Romatua Damanik, S.H., yang keterangannya diterima Mahkamah melalui surat elektronik masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025 serta penyerahan berkas fisik pada tanggal 21 Mei 2025, yang kemudian didengarkan dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2025. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan keterangan saksi secara tertulis atas nama Rhida Sarly Amalia, Santi Dewi, Indra Buana Putra, Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu, dan Rintho Franki Lumbangaol yang keterangannya diterima Mahkamah melalui surat elektronik masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025 serta penyerahan berkas fisik 50 pada tanggal 21 Mei 2025. Keterangan ahli dan saksi-saksi tersebut, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Kolonel CKM (K) (Purn) Dr. dr. drg. Vera Dumonda Silitonga, S.H., M.H., MARS., CIQnR., CCL. I. Pokok Permasalahan Konstitusionalitas Permohonan uji materiil Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304" ayat (2) sepanjang frasa "Terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304", ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip:  Kesetaraan di hadapan hukum (equality befor the law)  Kepastian hukum yang adil; dan  Hak atas pelayanan kesehatan yang aman. II. Profesionalisme Kedokteran dalam Kerangka Hukum Pelayanan Kesehatan Kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Jaminan konstitusional ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang adil, merata, bermutu, dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud nyata perlindungan terhadap hak dasar setiap warga negara. Dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state), penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya 51 merupakan kebijakan administratif, tetapi juga merupakan perintah konstitusi yang mengikat secara yuridis. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disusun dengan pendekatan omnibus law untuk menyatukan, menyederhanakan, dan mengharmonisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Undang-undang ini menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang menjunjung tinggi asas keadilan, nondiskriminasi, keselamatan pasien, dan keberlanjutan sistem. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2023, ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "memajukan kesejahteraan umum". Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan instrumen utama dalam menciptakan kualitas hidup yang layak serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Perwujudan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan bermutu tidak terlepas dari peran strategis tenaga medis, khususnya dokter dan dokter gigi, yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa praktik kedokteran hanya dapat dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), serta tunduk pada standar kompetensi, kode etik profesi, dan ketentuan disiplin ilmu kedokteran. Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap dokter dan dokter gigi wajib menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan ketentuan kode etik profesi, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Pemenuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya menjamin keselamatan pasien, tetapi juga menjaga marwah profesi kedokteran dalam perspektif hukum, etika, dan profesionalisme sebagai unsur penting dalam sistem kesehatan nasional. 52 Untuk menjamin pelaksanaan praktik kedokteran yang profesional, hukum berfungsi sebagai instrumen regulatif dalam mengontrol, membina, dan menegakkan disiplin profesi. Disiplin kedokteran adalah seperangkat norma dan aturan yang wajib dipatuhi oleh dokter dan dokter gigi dalarn menjalankan praktik medis, dengan tujuan utama menjaga bermutu pelayanan, melindungi pasien dari tindakan yang menyimpang, serta menjaga kehormatan profesi kedokteran di mata masyarakat. Pelanggaran terhadap disiplin profesi, baik berupa kelalaian, tindakan medis yang tidak sesuai standar, pelanggaran kode etik, hingga ketidakmampuan dalam menjaga rahasia medis pasien, dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi hukum, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 74 UU Praktik Kedokteran. Pasal 66 hingga Pasal 74 UU Praktik Kedokteran (UU Nomor 29 Tahun 2004) mengatur tentang pengaduan, penyelesaian sengketa, dan sanksi pelanggaran. Pasal 66 membahas pengaduan pelanggaran disiplin, termasuk cara pengajuan dan penyelesaiannya. Pasal 67 hingga Pasal 71 mengatur tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa disiplin. Pasal 72 hingga Pasal 74 mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada dokter atau dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin praktik. Detail Pasal 66-74: Pasal 66:  Mengenai pengaduan terhadap pelanggaran disiplin kedokteran.  Pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan atau memiliki informasi mengenai pelanggaran.  Pengaduan diajukan kepada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).  Pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. 53 Pasal 67-71:  Menjelaskan tentang MKDKI, lembaga yang bertugas menangani sengketa disiplin.  MKDKI memiliki tugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan sanksi terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin.  Proses di MKDKI harus mengikuti prinsip due process of law, yaitu jaminan konstitusional yang memastikan bahwa proses hukurn yang dijalankan oleh negara adalah adil dan tidak sewenang-wenang. lni berarti negara harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum dan menghormati hak-hak warga negara dalam proses hukum. Pasal 72-74:  Menjelaskan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI.  Sanksi yang dapat dijatuhkan rneliputi: o Teguran: sanksi ringan yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin. o Pemberhentian sementara: sanksi yang menyebabkan dokter atau dokter gigi tidak dapat melakukan praktik kedokteran untuk jangka waktu tertentu. o Pencabutan izin praktik: sanksi berat yang rnenyebabkan dokter atau dokter gigi tidak dapat lagi melakukan praktik kedokteran secara sah.  Sanksi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan disiplin dalam praktik kedokteran. III. Penegakan Disiplin Profesi dan Tantangan Konstitusionalitas Pasal 304 dan Pasal 308 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dalam rangka menjamin tegaknya disiplin profesi kedokteran dan melindungi masyarakat dari penyimpangan praktik medis, negara membentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang secara fungsional melaksanakan kewenangan sebagai Majelis Disiplin Profesi (MDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. MKDKI merupakan lembaga independen yang berada di 54 bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan berperan sebagai organ adjudikatif yang diberi mandat untuk menegakkan norma disiplin profesi terhadap dokter dan dokter gigi. Kewenangan MKDKI mencakup empat aspek utama, yaitu: (1) menerima dan memeriksa pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran disiplin; (2) menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin berdasarkan pemeriksaan yang objektif; (3) menjatuhkan sanksi disiplin yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran, yang meliputi teguran tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, penangguhan Surat Tanda Registrasi (STR), hingga pencabutan Surat lzin Praktik (SIP); serta (4) memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik kedokteran yang menyimpang dan berisiko merugikan keselamatan pasien. Susunan keanggotaan MKDKl terdiri dari unsur dokter, dokter gigi, dan ahli hukum yang ditetapkan berdasarkan integritas, kapabilitas, serta pemahaman terhadap prinsip etik dan hukum profesi kedokteran. Dalam menjalankan fungsinya, MKDKI tidak hanya mengedepankan standar etik profesi dan keilmuan, tetapi juga menjembatani penerapan prinsip negara hukum dalam sektor pelayanan kesehatan. Dengan demikian, MKDKI berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang bertujuan menyeimbangkan otonomi profesi dengan prinsip akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap tindakan medis dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi MKDKI sebagai perpanjangan dari sistem regulasi etik dan disiplin profesi menjadikannya sebagai penghubung antara standar keilmuan, nilai- nilai etika, dan prinsip-prinsip hukum nasional dalam praktik kedokteran. Sanksi yang dijatuhkan meliputi sanksi administratif seperti peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan, penangguhan Surat Tanda Registrasi (STR), hingga pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Dalam kerangka ini, praktik kedokteran bukan semata-mata relasi privat antara dokter dan pasien, melainkan bagian integral dari sistem hukum kesehatan nasional yang tunduk pada pengawasan normatif sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. 55 Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mekanisme penegakan disiplin mengalami perubahan kelembagaan. MKDKI tidak lagi disebut secara eksplisit, dan digantikan dengan pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP), sebagaimana dimuat dalam Pasal 304. Tidak seperti MKDKI yang hanya mencakup dokter dan dokter gigi, MDP memiliki cakupan yang lebih luas karena berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etik, profesional, dan administratif terhadap seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Fungsi MDP juga diperluas menjadi lembaga non-yudisial yang memberikan rekomendasi tertulis terhadap dugaan pelanggaran hukum sebelum aparat penegak hukum dapat memproses secara perdata dan pidana (Pasal 308) yang akan berpotensi menghambat akses terhadap keadilan. Berikut adalah isi lengkap Pasal 304 1. Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. 2. Penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Menteri. 3. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 4. Majelis sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad hoc. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 304 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang penegakan disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Majelis Disiplin Profesi yang akan melaksanakan tugas penegakan disiplin tersebut. Pasal 304 membentuk suatu majelis non-yudisial yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi etik, profesional, dan administratif sebagai prasyarat formal proses hukum perdata dan pidana. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena memberikan kewenangan de facto kepada lembaga internal profesi untuk menyaring atau menunda 56 proses hukum, sehingga berpotensi menciptakan kekebalan hukum terselubung yang dapat menimbulkan kekhawatiran konstitusional. Berikut adalah isi Iengkap Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Talum 2023 tentang Kesehatan: Pasal 308 1. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. 2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. 3. Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. 4. Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. 5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 57 diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 8. Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. 9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa sebelum Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dapat dikenai sanksi pidana atau perdata atas tindakan dalam pelayanan kesehatan, harus terlebih dahulu ada rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Rekomendasi ini diberikan setelah penyidik mengajukan permohonan secara tertulis. Jika majelis tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 14 hari kerja, maka dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan. IV. Pendapat Ahli Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memperkenalkan mekanisme baru dalam sistem pengawasan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam mekanisme ini, setiap proses pemeriksaan, penyidikan, hingga pelaporan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan atas dugaan pelanggaran hukum harus didahului dengan permintaan rekomendasi dari majelis, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 308 UU Kesehatan. Ketentuan ini secara spesifik tercermin dalam Pasal 308 ayat (1) hingga ayat (9), terutama dalam frasa “Terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.” Namun demikian, muncul persoalan konstitusionalitas terhadap frasa tersebut, syarat rekomendasi dari majelis sebelum dimulainya proses hukum berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap keadilan, serta menghambat proses hukum yang adil dan setara. 58 Objek permohonan ini diajukan untuk menguji ketentuan tersebut terhadap norma-norma konstitusi yang lebih tinggi, yaitu:  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”  Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan demikian, pembatasan melalui keharusan memperoleh rekomendasi majelis ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan negara hukum, khususnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hak atas keadilan, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. Transformasi kelembagaan ini perlu dibaca dalam konteks tanggung jawab negara dalam membangun sistem kesehatan nasional yang adil, akuntabel, dan berkualitas. Dalam pembukaan UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, pengaturan mengenai fungsi dan kewenangan MDP tidak boleh mengarah pada pelemahan prinsip akses keadilan, khususnya bagi pasien yang menjadi korban praktik medis yang keliru atau menyimpang. Dalam kerangka ini, sistem penegakan disiplin profesi kesehatan harus menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap profesional medis dan hak konstitusional warga negara atas keadilan dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan. V. DAMPAK DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT Praktik manajemen rumah sakit dan pelayanan kesehatan harus berlandaskan prinsip tata kelola klinis (clinical governance), keselamatan 59 pasien (patient safety), serta kepatuhan hukum yang transparan dan akuntabel. Ketentuan Pasal 308 yang mengharuskan rekomendasi dari Majelis menyebabkan risiko-risiko berikut: Ketentuan yang mengharuskan rekomendasi Majelis terlebih dahulu dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut: 1. Perlambatan penegakan hukum Rekomendasi sebagai prasyarat prosedural berpotensi memperlambat proses penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik atau pelanggaran etik yang berakibat langsung pada pasien, penegakan hukum untuk keadilan terhadap dugaan pelanggaran yang berdampak pada keselamatan pasien akan terhambat. 2. Zona abu-abu dalam penanganan kasus medikolegal Ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan (grey area) dalam penanganan kasus yang memerlukan respons cepat, seperti insiden sentinel (keselamatan pasien terganggu), sehingga dapat menghambat pelaporan dan penanganan yang efektif. 3. Kegamangan manajemen rumah sakit Manajemen rumah sakit akan menghadapi dilema dalam melaporkan atau menindaklanjuti pelanggaran, karena harus menunggu rekomendasi Majelis, yang dapat menimbulkan risiko administratif dan hukum. 4. Risiko kekebalan prosedural Sistem ini dapat menciptakan kekebalan prosedural bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang sebenarnya harus bertanggung jawab, sehingga mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelayanan kesehatan. Pemberlakuan syarat rekomendasi dari Majelis sebelum penyidikan hukum terhadap dugaan pelanggaran oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat mengakibatkan: o Tertundanya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang berpotensi mengancam keselamatan pasien. o Potensi benturan kepentingan apabila Majelis beranggotakan sejawat profesi. o Hambatan struktural dalam implementasi sistem pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang- 60 Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pengaturan rekomendasi dari Majelis sebelum dilakukannya proses hukum terhadap tenaga kesehatan/tenaga medis adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip due process of law yaitu jaminan konstitusional yang memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak sewenang-wenang. Ini berarti setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil oleh negara, termasuk jaminan untuk didengar pandangannya, memiliki pengacara, dan menghadapi pengadilan yang tidak memihak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Mekanisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus yang menyangkut kelalaian medis yang perlu ditangani segera berdasarkan bukti-bukti profesional dan yuridis. Majelis yang dimaksud merupakan lembaga non-yudisial yang berwenang memberikan rekomendasi etik, profesional, dan hukum administratif terhadap Nakes. Ketentuan ini berimplikasi langsung pada proses penegakan hukum dan prinsip akuntabilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga medis juga tidak akan optimal jika mekanisme kode etik justru menjadi prasyarat administratif yang mempersulit klarifikasi di depan hukum. Perlindungan seharusnya diberikan melalui proses pembelaan di pengadilan, bukan melalui penghalang administratif. Analisis Permasalahan dan Kaitannya dengan Pelayanan Kesehatan 1. Sebagaimana diajukan oleh para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 308 Permohonan uji materiil terhadap Pasal 308 ayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2023, khususnya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, serta ayat (3) sampai (9), dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menciptakan perlakuan hukum yang berbeda terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dibandingkan warga negara lainnya. Dalam konteks ini, sebelum proses hukum pidana atau perdata dapat dilakukan terhadap tenaga medis/kesehatan, harus terlebih dahulu ada rekomendasi dari suatu majelis non-yudisial. Hal ini berpotensi menimbulkan hambatan akses hukum bagi pasien atau 61 masyarakat yang merasa dirugikan, karena memperpanjang dan mempersulit jalur hukum yang seharusnya terbuka dan setara bagi setiap warga negara. a. Rekomendasi Tidak Seharusnya Mengikat Proses Hukum Dalam sistem etik dan disiplin profesi kesehatan, rekomendasi majelis seharusnya menjadi bahan pertimbangan, bukan syarat administratif yang mengikat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis” berpotensi menghambat penegakan hukum, dan tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya:  Pasal 27 ayat (1): Persamaan di hadapan hukum;  Pasal 28D ayat (1): Kepastian hukum dan perlakuan adil;  Pasal 28H ayat (1): Hak atas pelayanan kesehatan yang baik dan sehat. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menuntut bahwa setiap individu, tanpa memandang profesi atau status sosial, tunduk pada sistem hukum yang sama dan diproses oleh institusi hukum yang independen. Dengan menjadikan rekomendasi majelis sebagai syarat awal yang mengikat untuk memproses tenaga medis secara pidana atau perdata, negara secara tidak langsung memberikan keistimewaan hukum bagi kelompok tertentu. Ini bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan prinsip due process of law sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, intervensi dari majelis yang bukan merupakan lembaga peradilan bisa memengaruhi objektivitas dan netralitas proses hukum. Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga dapat dianggap menghambat hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi pasien sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dengan adanya kewajiban rekomendasi terlebih dahulu, maka akses terhadap pemulihan hukum menjadi terbatas, terutama jika proses 62 rekomendasi berlangsung lama atau tidak objektif. Oleh karena itu, pasal-pasal yang mengharuskan rekomendasi dari majelis ini patut diuji secara konstitusional karena secara substansial menimbulkan diskriminasi prosedural dalam akses keadilan. b. Kaitan Dengan Hak Konstitusional 1. Ketentuan dalam Pasal 308 jo. Pasal 304 UU Kesehatan tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Ketentuan yang mensyaratkan rekomendasi khusus bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berpotensi menciptakan perlakuan hukum yang berbeda, yang berimplikasi pada diskriminasi, yang menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum, karena ketentuan ini menciptakan perlakuan berbeda bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Syarat rekomendasi dari Majelis menyebabkan ketidaksamaan perlakuan hukum antara Tenaga Medis/Nakes dan warga negara lain. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum; 2. Sebagaimana diajukan oleh para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 308 Permohonan uji materiil terhadap Pasal 308 ayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2023, khususnya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, serta ayat (3) sampai (9), dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan menjamin keadilan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. a. Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan permintaan rekomendasi dari Majelis sebelum proses pidana atau perdata terhadap tenaga medis/tenaga kesehatan dapat dilanjutkan, secara nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil, serta 63 perlakuan yang sama di hadapan hukum. Syarat rekomendasi dapat menghilangkan kepastian dan keadilan tersebut, yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil. Hambatan prosedural yang diakibatkan oleh ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil setara sama di hadapan hukum. Hambatan administratif akibat kewajiban rekomendasi Majelis dapat menghilangkan kepastian hukum tersebut. Proses hukum yang terhambat oleh prosedur rekomendasi berpotensi meniadakan kepastian dan keadilan hukum. b. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Dengan adanya prasyarat rekomendasi dari lembaga non-yudisial tersebut, proses penegakan hukum substansinya tidak pasti dan bergantung pada keputusan administratif yang tidak memiliki dasar hukum secara detail, baik dari sisi prosedur, batasan waktu, maupun metode pengawasan. c. Ketentuan tersebut juga menambah ruang multitafsir dan menambah beban birokrasi yang bersifat personal. Dalam praktiknya, pelaksanaan permintaan rekomendasi dapat menimbulkan penundaan proses hukum, bahkan menghalangi pengadu atau korban dalama memperolehan keadilan bagi korban dalam memperoleh keadilan secara tepat waktu. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi para pencari keadilan karena proses hukum yang seharusnya langsung dapat dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku, justru menjadi bergantung pada proses administratif yang tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip due process of law, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak diadili dan dilindungi secara hukum melalui proses hukum yang adil dan pasti. 64 d. Ketentuan tersebut mencederai asas keadilan karena memberikan perlakuan istimewa kepada profesi tertentu— yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan—yang tidak dimiliki oleh warga negara lain dalam proses hukum. Perlindungan profesi seharusnya diberikan melalui mekanisme pembuktian di pengadilan yang independen, bukan dengan membentengi kelompok profesi tertentu dari proses hukum melalui tahapan administratif yang menunda akses keadilan bagi masyarakat. Keadilan bukan hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus tampak dilakukan. Ketika seseorang merasa dirugikan secara hukum, maka ia berhak untuk memperoleh jalan penyelesaian tanpa harus menghadapi rintangan prosedural tambahan yang tidak dialami oleh pelaku dari profesi lain. Keberadaan Pasal 308 ayat (1) sampai ayat (9) berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum dan merusak integritas sistem peradilan. Dalam konteks negara hukum, keadilan dan kepastian hukum adalah dua prinsip fundamental yang saling menopang. Ketika suatu norma hukum menghalangi atau memperlambat akses terhadap proses hukum yang adil, maka secara otomatis hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, norma yang mengatur keharusan adanya rekomendasi dari Majelis sebelum proses pidana/perdata dapat dilakukan terhadap tenaga medis/tenaga kesehatan, patut diuji secara konstitusional karena bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, serta ayat (3) sampai dengan ayat (9), sebagaimana diajukan dalam permohonan uji materiil, dinilai bertentangan dengan hak atas pelayanan kesehatan yang aman yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 65 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan yang dimaksud mencakup pelayanan yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Pasal 308 membatasi akses terhadap mekanisme hukum dengan mensyaratkan adanya rekomendasi terlebih dahulu dari Majelis, maka akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum menjadi terhambat secara prosedural. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Negara semestinya menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara dan efektif untuk mencari keadilan, terutama jika terjadi dugaan pelanggaran atas pelayanan kesehatan yang aman. Pembatasan ini dapat dinilai sebagai pengabaian terhadap jaminan hak konstitusional warga dalam melindungi hak-hak warga. Lebih jauh, pelayanan kesehatan yang aman tidak hanya mencakup kompetensi medis tenaga kesehatan, tetapi juga tersedianya jalur hukum yang transparan dan tidak diskriminatif terhadap korban apabila terjadi malpraktik atau pelanggaran etik dan hukum. Jika korban pelayanan kesehatan tidak dapat langsung menempuh proses pidana, perdata, atau administratif karena dibatasi oleh keharusan rekomendasi dari suatu lembaga yang belum tentu independen, maka negara telah gagal menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh. Imunitas prosedural seperti ini berisiko melahirkan impunitas substantif, dan mengancam prinsip keadilan sosial serta perlindungan HAM yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan dalam Pasal 308 UU Nomor 17 Tahun 2023 tersebut secara konstitusional patut dipertanyakan, karena bertentangan dengan mandat konstitusi dalam menjamin hak setiap orang 66 untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan UUD 1945, segala pembatasan terhadap akses keadilan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan ini, jika tetap diberlakukan, berpotensi memperlemah sistem akuntabilitas medis dan membuka ruang bagi pelanggaran hak-hak dasar warga negara.  Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Hambatan hukum dalam proses penegakan akuntabilitas berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak pasien, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. Penundaan proses hukum dan perlindungan yang melambat berdampak langsung pada hak pasien atas keselamatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu.  Ketentuan Pasal 308 ayat (1) sampai ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, jika dikaitkan dengan hak atas pelayanan kesehatan yang aman, justru berpotensi mereduksi makna perlindungan hukum terhadap pasien. Hak atas pelayanan kesehatan yang aman merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang aman mencakup jaminan bahwa apabila terjadi kesalahan atau dugaan pelanggaran oleh tenaga medis, pasien berhak memperoleh keadilan melalui jalur hukum yang terbuka, cepat, dan efektif. Namun, dengan diberlakukannya syarat rekomendasi dari Majelis sebelum proses hukum berjalan, akses terhadap mekanisme pertanggungjawaban menjadi tertutup atau tertunda, sehingga mengancam hak atas layanan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.  Selain itu, prinsip keselamatan pasien (patient safety) dalam sistem pelayanan kesehatan modern tidak hanya menekankan aspek teknis medis, tetapi juga mencakup mekanisme akuntabilitas yang transparan 67 terhadap tindakan tenaga medis. Dengan mewajibkan rekomendasi dari suatu Majelis sebagai syarat formal sebelum dapat diproses secara hukum, maka ketentuan ini menimbulkan kesan bahwa profesi tenaga medis diberikan kekebalan relatif dari tanggung jawab hukum, sekalipun ada dugaan pelanggaran serius yang berdampak pada keselamatan pasien. Hal ini tentu menurunkan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan, karena upaya hukum yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan, justru dipersulit dengan mekanisme administratif yang bisa bersifat subjektif.  Hak atas pelayanan kesehatan yang aman juga menuntut bahwa setiap tindak pelanggaran dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan bila perlu, dapat dikoreksi atau dimintai pertanggungjawaban melalui prosedur hukum. Dalam hal ini, syarat rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan Pasal 308 justru bertentangan dengan semangat responsibilitas medis, yaitu prinsip bahwa pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kontrol sosial dan hukum. Jika proses untuk menilai atau menindak pelanggaran menjadi terlalu rumit dan terbatas, maka hal ini membuka celah terjadinya impunitas dan membahayakan publik, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pasien lanjut usia.  Oleh karena itu, keberadaan Pasal 308 yang mensyaratkan rekomendasi sebelum upaya hukum dapat dilakukan, bukan hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang aman. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap pasien tidak boleh dilemahkan dengan dalih perlindungan profesi. Perlindungan yang seimbang harus diberikan baik kepada tenaga medis maupun kepada pasien, dengan memastikan bahwa prosedur hukum berjalan secara adil, transparan, dan tanpa hambatan administratif yang tidak proporsional. Dari sudut pandang manajemen pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit:  Ketentuan Pasal 308 jo. Pasal 304 UU Kesehatan justru mengaburkan prinsip akuntabilitas pelayanan kesehatan dan menghambat sistem pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban medik. 68  Mekanisme rekomendasi majelis sebaiknya bersifat administratif internal organisasi profesi, bukan sebagai syarat formal dalam sistem peradilan.  Norma tersebut seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum dan perlindungan terhadap korban (pasien) yang menjadi elemen penting dalam sistem kesehatan nasional. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 308 yang merujuk pada Pasal 304 perlu dikaji secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi karena memiliki dampak signifikan terhadap:  Akses keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.  Hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan bebas dari malpraktik tanpa hambatan prosedural yang berlebihan.  Kesetaraan perlakuan hukum antar warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan profesi.  Prinsip tata kelola pelayanan kesehatan yang menjunjung tinggi keselamatan pasien dan akuntabilitas profesi. Oleh karena itu, Pasal 308 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023 perlu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memberikan kemudahan akses penegakan hukum tanpa harus menunggu rekomendasi dari Majelis terlebih dahulu. Dari sudut pandang manajemen pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit:  Ketentuan Pasal 308 jo. Pasal 304 UU Kesehatan justru mengaburkan prinsip akuntabilitas pelayanan kesehatan dan menghambat sistem pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban medik.  Mekanisme rekomendasi majelis sebaiknya bersifat administratif internal organisasi profesi, bukan sebagai syarat formal dalam sistem peradilan.  Norma tersebut seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum dan perlindungan terhadap korban (pasien) yang menjadi elemen penting dalam sistem kesehatan nasional. 69 Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 308 yang merujuk pada Pasal 304 perlu dikaji secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi karena memiliki dampak signifikan terhadap:  Akses keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.  Hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan bebas dari malpraktik tanpa hambatan prosedural yang berlebihan.  Kesetaraan perlakuan hukum antar warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan profesi.  Prinsip tata kelola pelayanan kesehatan yang menjunjung tinggi keselamatan pasien dan akuntabilitas profesi. Oleh karena itu, Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 perlu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memberikan kemudahan akses penegakan hukum tanpa harus menunggu rekomendasi dari Majelis terlebih dahulu. Dari sudut pandang manajemen pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit:  Ketentuan Pasal 308 jo. Pasal 304 UU Kesehatan justru mengaburkan prinsip akuntabilotas pelayanan kesehatan dan menghambat sistem pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban medik;  Mekanisme rekomendasi majelis sebaiknya bersifat administrasi internal organisasi profesi, bukan sebagai syarat formal dalam sistem peradilan;  Norma tersebut seharusnya dinyatakan inkosntitusional bersyarat atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum dan perlindungan terhadap korban (pasien) yang menjadi elemen penting dalam sistem kesehatan nasional. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 308 yang merujuk pada Pasal 304 perlu dikaji secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi karena memiliki dampak signifikan terhadap:  Akses keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan;  Hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan bebas dari malpraktik tanpa hambatan prosedural yang ebrlebihan; 70  Kesetaraan perlakuan hukum antar warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan profesi;  Prinsip tata kelola pelayanan kesehatan yang menjunjung tinggi keselamatan pasien dan akuntabilitas profesi. Oleh karena itu, Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 perlu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memberikan kemudahan akses penegakan hukum tanpa harus menunggu rekomendasi dari Majelis terlebih dahulu. VI. Kesimpulan Pendapat Ahli Pelayanan kesehatan sebagai perwujudan hak konstitusional tidak dapat dipisahkan dari peran strategis profesi kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya yang menjadi ujung tombak dalam praktik medis. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang profesional, bermutu, dan aman bagi pasien hanya dapat diwujudkan apabila dijalankan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta mematuhi standar disiplin ilmu kedokteran. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat regulatif untuk menjamin bahwa praktik medis diselenggarakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin terhadap profesi dokter menjadi instrumen penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Inkonsistensi Konstitusional Terhadap Prinsip Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Ketentuan Pasal 308 yang mensyaratkan permintaan rekomendasi dari majelis tanpa adanya tenggat waktu yang pasti bertentangan dengan prinsip legal certainty. Dalam praktiknya, ketentuan ini berpotensi menciptakan vacuum of enforcement karena ketergantungan pada lembaga non-yudisial yang tidak tunduk pada asas due process of law. "Prasyarat rekomendasi tanpa batas waktu adalah bentuk ketidakpastian hukum yang dapat memperlambat proses keadilan dan melanggar asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945." — Prof. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (2020) 2. Potensi diskriminasi dalam penegakan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) 71 Mensyaratkan rekomendasi hanya terhadap tenaga medis tertentu tanpa parameter objektif, menjadikan perlakuan hukum yang tidak setara. Hal ini bertentangan dengan asas equality before the law. 3. Menghambat hak atas pelayanan kesehatan masyarakat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) Jika pelanggaran etik/disiplin tidak segera ditindak karena ketiadaan rekomendasi, maka masyarakat dapat terpapar risiko medis lebih lanjut. Negara berkewajiban menjamin perlindungan maksimal terhadap keselamatan dan hak atas kesehatan warga negara, bukan memberi celah perlindungan terhadap pelaku pelanggaran etik. “Tertundanya tindakan hukum terhadap pelanggar etik dalam profesi kesehatan bukan hanya isu administratif, tapi bisa menjadi pelanggaran ham terhadap pasien.” — Prof. Maria Farida Indrati, Hak Konstitusional dan Uji Materi (2021) 4. Lemahnya mekanisme akuntabilitas profesi Menyerahkan kewenangan awal pada majelis yang bukan lembaga negara konstitusional menciptakan dualisme otoritas dalam sistem penegakan disiplin. Akuntabilitas terhadap publik menjadi kabur dan tidak transparan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, serta ayat (3) hingga ayat (9), secara substansial mengandung ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, ketentuan tersebut menciptakan hambatan prosedural yang mengurangi akses masyarakat terhadap mekanisme hukum yang adil dan setara. Dengan adanya keharusan memperoleh rekomendasi administratif terlebih dahulu, warga negara, khususnya pasien, dihadapkan pada proses yang tidak dialami oleh subjek hukum lain, yang menimbulkan 72 pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Kedua, ketentuan ini juga berpotensi menghalangi pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang aman, karena mekanisme akuntabilitas terhadap tenaga medis menjadi lebih tertutup dan tidak langsung. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dan dapat diakses secara hukum. Ketiga, secara keseluruhan, Pasal 308 UU Nomor 17 Tahun 2023 mengandung norma yang berisiko melemahkan kepastian hukum dan rasa keadilan, serta membuka peluang ketimpangan perlakuan hukum antara tenaga medis dan warga negara lainnya. Oleh karena itu, sebagai ahli, saya berpendapat bahwa ketentuan tersebut layak untuk diuji secara konstitusional dan selayaknya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. VII. Penutup Berdasarkan pertimbangan etik, hukum, serta praktik pelayanan kesehatan, saya menyatakan bahwa frasa dalam Pasal 308 UU Kesehatan yang mensyaratkan rekomendasi majelis sebagai prasyarat proses hukum:  Bertentangan dengan asas keadilan dan efisiensi sistem kesehatan;  Berisiko menghambat keadilan bagi semua pihak;  Tidak menjamin perlindungan hukum yang seimbang. Saya mendukung permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya sepanjang dimaknai sebagai syarat mutlak sebelum proses hukum dapat dilakukan. 2. Keterangan Saksi Dedy Rinaldy Siregar, S.H., M.H. Adapun keterangan yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya saat menangani kasus/sengketa medis dan kesehatan khususnya sengketa perdata baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu: 1. Penyelesaian sengketa medis dan kesehatan sebelum berlakunya UU Kesehatan dengan contoh kasus antara keluarga pasien selaku penggugat melawan RSUD Dr. Pirngadi Medan, dkk., selaku para tergugat, yang mana 73 kasus ini bermula ketika istri dari penggugat (pasien) meninggal dunia di rumah sakit karena kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan (TMTK) yang memasang tabung oksigen kosong kepada pasien. Sengketa tersebut telah diperiksa sampai tingkat MA, dengan hasil Putusan MA yang amarnya sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 659/Pdt/2022/PT.MDN tanggal 25 Agustus 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3214/K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 147 PK/Pdt/2025 tanggal 3 Maret 2025. Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut penggugat berhasil membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat kepada penggugat sehingga dalam semua putusan perkara ini dari tingkat PN, PT, sampai Mahkamah Agung RI baik kasasi maupun PK, gugatan penggugat dikabulkan dan para tergugat dijutus melakukan PMH dan dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh keluarga pasien. Pada saat pemeriksaan perkara ini, belum ada ketentuan perundang- undangan yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) atau yang saat itu nama institusinya masih Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sehingga proses penyelesaian perkara dari tingkat PN, PT dan Mahkamah Agung RI baik kasasi maupun PK berjalan dengan sangat baik berdasarkan hukum acara perdata dan putusannya sangat mencerminkan keadilan bagi para pihak khususnya bagi keluarga pasien yang kami wakili. 2. Penyelesaian sengketa-sengketa medis dan kesehatan setelah berlakunya UU Kesehatan yang didalam Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengharuskan tenaga medis dan tenaga kesehatan (TMTK) atau kuasanya terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) apabila dirinya dilaporkan ke polisi/digugat perdata di pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang medis dan khusus, yaitu dengan contoh kasus antara pasien selaku penggugat melawan 2 tenaga medis dan klinik selaku para tergugat, yang mana kasus ini berawal ketika pasien (penggugat) mengalami kerusakan bentuk hidung dan menderita gangguan pernafasan akut setelah menjalani beberapa operasi hidung (rhinoplasty) yang dilakukan oleh para tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 74 tanggal 15 Mei 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1221/PDT/2024/PT DKI tanggal 10 Oktober 2024. Bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka putusan majelis hakim pemeriksa perkara pada tingkat PN telah mengabulkan gugatan penggugat/pasien dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat yaitu biaya operasi dan pengobatan baik yang sudah dijalani maupun yang akan dijalani oleh penggugat. Bahwa selanjutnya yang menjadi masalah adalah pada saat perkara ini diajukan banding oleh para tergugat, majelis hakim tinggi memeriksa perkara dalam pertimbangannya telah membuatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan bahwa “penggugat seharusnya melaporkan atau meminta rekomendasi dari majelis kehormatan disiplin dan kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penggugat/penggugat.” Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 308 UU Kesehatan. Padahal sesuai ketentuan pasal 308 ayat (2), (4), pihak yang diharuskan untuk meminta rekomendasi dari MDP adalah pihak tergugat atau tenaga medis tenaga kesehatan atau kuasanya, bukan penggugat/pasien. Namun karena para tergugat dalam perkara ini tidak meminta rekomendasi dari MDP, maka majelis hakim banding memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima/NO. Para tergugat telah memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 308 UU Kesehatan untuk melindungi diri, dengan sengaja tidak meminta rekomendasi dari MDP karena menyadari bahwa apabila ada konsekuensi hukumnya adalah mengakibatkan gugatan terhadap dirinya diputus tidak dapat diterima/NO karena gugatan dianggap cacat formil. Bahwa perkara tersebut telah kami ajukan upaya hukum kasasi di MA RI, namun konsekuensi logisnya tetap tidak bisa dimintakan rekomendasi dari MDP karena kasasi diajukan oleh penggugat/pasien bukan oleh para tergugat. Oleh karenanya keadilan dalam perkara tersebut hilang. Dengan demikian, terbukti tidak konstitusional kami dan klien kami untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dari negara telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 308 UU Kesehatan. 75 Demikian keterangan atas hal-hal yang saksi alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 3. Keterangan saksi Venny Romatua Damanik, S.H. Dengan ini saya menerangkan bahwa Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah merugikan saya selaku advokat dan klien saya selaku keluarga korban diduga tindakan malapraktik tenaga medis. Namun sebelum menerangkan alasan-alasan saya, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan secara singkat perkara klien saya yaitu sebagai berikut:  Klien saya bernama Rintho Franchi Lumbangoal selaku suami dari pasien bernama Vanny Fransisca yang merupakan korban dugaan kesalahan tindakan malapraktik tenaga medis, pada waktu melahirkan anak ke-3 secara operasi caesar pada tanggal 5 Desember 2021, oleh diduga sebagai pelaku dr. Lukman Hakim Sp.OG (K) FER MARS spesialis kandungan dan dr. Yudanarko, Sp.An. spesialis anestesi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nuraida Bogor.  Pasien (ibu Vanny Fransisca) sejak awal kehamilan yaitu dari bulan Mei 2021, berkonsultasi kepada dr. Lukman Hakim Sp.OG (K) FER MARS (dr. Lukman) secara rutin.  Pasien telah dijadwalkan melahirkan melalui operasi caesar pada tanggal 12 Desember 2021, namun pada waktu konsultasi terakhir yaitu tanggal 4 Desember 2021, dr. Lukman menyatakan terdapat kelainan pada detak jantung janin sehingga harus segera dilakukan operasi dan pasien sudah tidak boleh dijinkan pulang.  Untuk persiapan rawat inap, pasien masuk IGD dan dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pasien, semua baik-baik saja, termasuk tensi normal, dan tidak ada keluhan atau masalah apa pun pada pasien.  Setelah pasien tamat dari tindakan dr. Lukman adalah, diagnosis kelainan detak jantung janin pada tanggal 4 Desember 2021 sehingga harus segera dilakukan operasi (CITO), namun operasi baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2021.  Masalah kedua adalah dr. Lukman tidak merujuk pasien kepada dokter ahli jantung anak, karena dugaan kelainan jantung pada janin. 76  Setelah bayi lahir, ternyata dalam keadaan sehat, dan tidak terdapat masalah apa pun pada bayi termasuk denyut jantung sebagaimana diagnosis dr. Lukman.  Masalah ketiga adalah pada waktu dr. Lukman melakukan operasi angkat rahim dan kandung kemih terhadap pasien, hingga pasien mengalami pendarahan hebat dan penurunan kesadaran, dokter anestesi tidak ada di tempat bersamaan dr. Lukman, tidak ada cadangan darah yang cukup untuk mengantisipasi pendarahan, dan setelah selesai operasi caesar, diinformasikan perawat kepada bapak Rintho pasien telah diangkat rahim, sehingga rahim harus diangkat tanpa memberi penjelasan kenapa rahim diangkat dan risikonya, setelah kondisi memburuk, menjemput kembali bapak Rintho untuk menandatangani tanda tangan operasi kandung kemih karena terjadi pendarahan, tanda tangan persetujuan diminta setelah operasi dilakukan.  Pada waktu pasien mengalami pendarahan yang hebat, kepada suami pasien hanya dijelaskan terdapat pendarahan pembesaran pada dinding rahim sehingga rahim pasien harus diangkat, lalu diminta untuk menandatangani persetujuan pengangkatan rahim tanpa penjelasan mengapa rahim harus diangkat.  Kemudian masalah yang paling parah adalah dilakukan lagi operasi kandung kemih karena katanya terdapat perlengketan pada kandung kemih juga, namun tanda tangan persetujuan suami pasien baru diminta setelah dilakukan operasi.  Alhasil, karena kesakitan luar biasa akibat pendarahan hebat, mata pasien tertutup, pasien koma, merintih-minta terus kesakitan sampai tangan dan kaki diikat, sehingga dr. Yudanarko telah menyatakan curiga terjadi sumbat di kepala pasien karena sampai sore atau beberapa hari setelah operasi, pasien tidak sadarkan diri.  Masalah berikutnya adalah pasien tidak ditangani dengan baik, sudah curiga terjadi sesuatu di kepala, tetapi tidak dilakukan tindakan CT scan atau merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dan sampai 4 hari pasien dibiarkan kesakitan dan koma, sehingga kami langsung mengambil inisiatif memindahkan pasien ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan. 77 Kami telah mengadukan dr. Lukman dan dr. Yudanarko ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan hasilnya adalah, MKDKI menjatuhkan sanksi peringatan tertulis selama 3 bulan kepada dr. Lukman dan sanksi peringatan tertulis ke dr. Yudanarko. Kami juga telah melaporkan atas tindakan malpraktik ke Kepolisian Resor Bogor Kota, namun proses pemeriksaan laporan ini, Polresta Bogor Kota mengalami kendala karena pasal 308 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini. Masalahnya adalah untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan atas laporan kami, harus ada rekomendasi dari MDP. Tentu ini sangat dirugikan. Pada tahap wawancara dan penyelidikan saja, MDP telah menolak undangan dan permohonan Polresta Bogor Kota dengan menggunakan Pasal 308 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini. Padahal, yang diundang oleh penyidik Polresta Bogor Kota, masih hanya sebatas undangan untuk wawancara terkait putusan MKDI terhadap perkara ini dan permohonan untuk mengirimkan staf MDP sebagai ahli untuk menjelaskan terang dan jelas perkara ini, namun MDP telah mengharuskan Polresta Bogor Kota untuk mengacu pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini, yang tidak ada MDP sebagai ahli untuk hadir di Polresta Bogor Kota. Awalnya penyidik Polresta Bogor Kota juga sangat enggan untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat penyidikan karena alasan rekomendasi MDP ini, namun klien meminta mereka untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan tanpa rekomendasi MDP, tapi pihak penyidik tidak mau. Karena berlarut-larutnya masalah rekomendasi MDP ini, klien kami hilang kesabaran lalu mengirimkan surat perlindungan hukum dan mohon keadilan ke DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman dan KPAI. Akhirnya terpaksa penyidik Polresta Bogor Kota luluh dan mengirimkan surat permohonan rekomendasi ke MDP. Kami juga sangat dirugikan oleh Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena kami tidak dapat mengajukan gugatan secara perdata atas perkara klien kami ini, kami kuatir menggugat karena Pasal 308 ini mensyaratkan untuk menggugat, harus ada rekomendasi MDP yang diajukan tenaga medis yang akan digugat. Tenaga medis mana yang mau meminta rekomendasi kepada MDP supaya dia digugat? Kami juga mendapatkan informasi, banyak gugatan di pengadilan menjadi NO karena prematur, karena 78 belum ada rekomendasi MDP yang dimohonkan tenaga medis yang akan digugat. Karena itu kami masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan PUU Kesehatan ini, untuk kami dapat mengajukan gugatan secara perdata. Dengan demikian, terbukti hak konstitusional kami dan klien kami untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dari negara telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan ini. Demikian keterangan atas hal-hal yang saya saksikan alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 4. Keterangan Saksi Rhida Sary Amalia Adapun keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang saya alami pada tahun 2019 s.d. tahun 2022 dalam kapasitas sebagai pasien/korban malapraktik medis saat menerima tindakan medis operasi bedah rib rhinoplasty dan sebagai penggugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 469/Pdt.G/2023/PN.JKT-SEL., dan sebagai pihak terbanding/dahulu penggugat di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Register Perkara No. 1221/PDT/2024/PT.DKI. Bahwa pada saat perkara ini berjalan, pengaduan pelanggaran disiplin profesi kedokteran masih menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan saya juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 469/Pdt.G/2023/PN.JKT-SEL., telah diputus pada tanggal 15 Mei 2024 dengan amar putusan sebagai berikut: Mengadili: Dalam Eksepsi:  Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat II, Tergugat IV; Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 1.967.355.429,- (satu miliar sembilan ratus enam 79 puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah); 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Atas Putusan Perkara No. 469/Pdt.G/2023/PN.JKT-SEL., pihak lawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Register Perkara No. 1221/PDT/2024/PT.DKI., yang telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 10 alinea ke-2 Putusan Perkara No. 1221/PDT/2024/PT.DKI., yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding;" Bahwa perlu saya sampaikan pada saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum ditetapkan, dan baru ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Presiden RI. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024 tentang Pemberhentian Anggota MKDKI Tahun 2022–2027 dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024–2028 (Kepmen RI Nomor HK.01.07/2024) dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua: Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum. b. Wakil Ketua: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. c. Anggota: 1. Dhini Santi Purwono, S.H., LL.M. 2. Dr. dr. Praseto Edi, Sp.BTKV. Subsp VE (K)., FIATCVS., S.H., M.H. 3. dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP., Subsp. FOMC., S.H., M.H.Kes., Ph.D. 4. Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian, S.E., S.Kep., M.Kes., M.A.R.S. 80 5. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H. 6. Dr. Ta’adi, SKp.Ns., S.H., M.H.Kes. 7. dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., M.Kes., S.H. Dengan diberlakukannya Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sangat merugikan kami selaku pasien korban malapraktik medis yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateril. Faktanya, para Tergugat telah memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut yaitu dengan sengaja tidak meminta rekomendasi dari MDP karena mereka mengetahui bahwa konsekuensi hukumnya adalah mengakibatkan gugatan terhadap para tergugat diputus tidak dapat diterima/NO karena gugatan dianggap cacat formil. Sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4), pihak yang diharuskan untuk meminta rekomendasi dari MDP adalah pihak tergugat atau tenaga medis tenaga kesehatan atau kuasanya, bukan penggugat/pasien. Namun karena para tergugat dalam perkara ini tidak meminta rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, maka majelis hakim banding memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima/NO. Dengan demikian, terbukti hak konstitusional saya sebagai pasien untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dari negara telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini. Demikian keterangan-keterangan atas hal-hal yang saksi alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 5. Keterangan Saksi Santi Dewi Adapun keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang saya alami pada tahun 2024 dalam kapasitas sebagai Pasien/Korban Malapraktik Medis saat menerima Tindakan Medis operasi bedah plastik pengencangan kulit wajah (facelift), dan Tindakan Medis tambahan lainnya yaitu operasi hidung (rhinoplasty) dan operasi implan dagu (chin implant); Saya selaku Pengadu telah membuat dan mengajukan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran pada tanggal 26 Juli 2024, dimana saat itu saat pengaduan diajukan masih menjadi kewenangan MAJELIS 81 KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) karena walaupun saat itu sudah berlaku Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 namun belum dibentuk MAJELIS DISIPLIN PROFESI (MDP). Anggota Majelis MKDKI diberhentikan dan kemudian Anggota Majelis MDP baru diangkat pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1630/2024 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022 - 2027 dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024 - 2028. Adapun susunan Majelis Disiplin Profesi sebagai berikut: a. Ketua : Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum. b. Wakil Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. c. Anggota : 1. Dhini Santi Purwono, S.H., LL.M. 2. Dr. dr. Praseto Edi, Sp.BTKWV. Subsp VE (K)., FIATCVS., S.H., M.H. 3. dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP., Subsp. FOMC., S.H., M.H.Kes., Ph.D. 4. Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian, S.E., S.Kep., M.Kes., M.A.R.S. 5. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H. 6. Dr. Ta’adi, SKP.,Ns., S.H., M.H.Kes. 7. dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., M.Kes., S.H. Bahwa selain itu, saya sebagai PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 585/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST. yang diajukan dan didaftarkan pada tanggal 20 September 2024, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan menunggu Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang saya ajukan tersebut berpotensi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) karena tidak ada rekomendasi dari MDP kepada Tenaga Medis yang saya gugat tersebut; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4), Pihak yang diharuskan untuk meminta rekomendasi dari MDP adalah pihak Tergugat atau Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan atau Kuasanya, bukan Penggugat/Pasien. Namun karena Para Tergugat dalam perkara yang saya ajukan tersebut tidak meminta Rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, oleh karenanya perkara saya 82 tersebut berpotensi tidak dapat diterima/NO oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Dengan demikian, terbukti Hak Konstitusional saya sebagai Pasien untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dari Negara telah dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini. Demikian keterangan-keterangan atas hal-hal yang saya alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon. 6. Keterangan Saksi Indra Buana Putra Adapun keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan kapasitas saya sebagai Suami dari Pasien Almh. Putri Afriliza yang meninggal dunia setelah tindakan operasi pengeluaran bayi yang sudah tidak bernyawa dari rahim Istri saya pada tanggal 17 September 2024 di Rumah Sakit Umum (RSU) Sylvani Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Atas hal tersebut saya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dokter-dokter dan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Sylvani pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dengan Register Perkara No. 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj., pada tanggal 14 November 2024 dan sebagai PELAPOR sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/027/XII/2024/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 Desember 2024. Bahwa pada saat Perkara ini berjalan, Pengaduan Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran sudah menjadi kewenangan Majelis Disiplin Profesi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024 Tentang Pemberhentian Anggota MKDKI Tahun 2022–2027 Dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024–2028 (Kepmen RI Nomor HK.01.07.2024) dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua : Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum. b. Wakil Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. c. Anggota: 1. Dhini Santi Purwono, S.H., LL.M. 83 2. Dr. dr. Praseto Edi, Sp.BTKV. Subsp VE (K), FIATCVS., S.H., M.H. 3. dr. Effen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP., Subsp. FOMC., S.H., M.H.Kes., Ph.D. 4. Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian, S.E., S.Kep., M.Kes., M.A.R.S. 5. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H. 6. Dr. Ta’adi, Skp.Ns., S.H., M.H.Kes. 7. dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., M.Kes., S.H. Bahwa perlu saya sampaikan pada saat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sudah ditetapkan tanggal 26 Juli 2024 oleh Presiden RI. Dengan diberlakukannya Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan sangat merugikan kami selaku Keluarga Pasien korban Malapraktik Medis yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Immateriil, karena berpotensi Gugatan yang saya daftarkan ke Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tanggal 14 November 2024 tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dan oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan, bahwa Gugatan terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, wajib Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/027/XII/2024/SPKT/ POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 Desember 2024, juga berpotensi dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke proses Pidana tersebut, karena rekomendasi yang wajib diberikan oleh Penyidik kepada Majelis Disiplin Profesi untuk menentukan status layak atau tidak dapat dilakukan penyidikan dalam perkara tersebut di atas. Dengan demikian, terbukti hak konstitusi saya sebagai keluarga pasien untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dan negara telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini. 84 Demikian keterangan-keterangan atas hal-hal yang saksi alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 7. Keterangan Saksi Seprina Dwi Cahaya Adapun keterangan-keterangan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan kapasitas saya dari Pasien dari Dokter Kandungan di Rumah Sakit Umum (RSU) Sylvani, adapun bayi saya yang lahir dalam kondisi premature berusia 5 (lima) bulan telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024 di Rumah Sakit Umum (RSU) Sylvani Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Atas hal tersebut di atas saya melaporkan dugaan Tindak Pidana Medis ke Polres Binjai sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/630/XII/2024/SPKT/ POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 05 Desember 2024. Bahwa pada saat Laporan Polisi ini saya buat, Pengaduan Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran sudah menjadi kewenangan Majelis Disiplin Profesi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024 Tentang Pemberhentian Anggota MKDKI Tahun 2022–2027 Dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024–2028 (Kepmen RI Nomor HK.01.07.2024) dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua: Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum. b. Wakil Ketua: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. c. Anggota: 1. Dhini Santi Purwono, S.H., LL.M. 2. Dr. dr. Praseto Edi, Sp.BTKV. Subsp VE (K), FIATCVS., S.H., M.H. 3. dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP., Subsp. FOMC., S.H., M.H.Kes., Ph.D. 4. Arthur Daniel Thomas Betlehem Lopian, S.E., S.Kep., M.Kes., M.A.R.S. 5. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H. 6. Dr. Ta’adi, SKp.Ns., S.H., M.H.Kes. 7. dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., M.Kes., S.H. Bahwa saat ini saya hanya menunggu proses penyelidikan sesuai Laporan Polisi di Polres Binjai tersebut, karena terhambat akibat adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang- 85 Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, sehingga Laporan Polisi Nomor: STTLP/630/XII/2024/SPKT/ POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 05 Desember 2024, juga berpotensi dihentikan penyidikannya dalam kasus pidana tersebut, karena rekomendasi yang wajib diminta oleh Penyidik kepada Majelis Disiplin Profesi untuk menentukan dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan dalam perkara tersebut di atas. Dengan demikian, terbukti hak konstitusional saya sebagai keluarga pasien untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dari negara telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini. Demikian keterangan-keterangan atas hal-hal yang saksi alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 8. Keterangan Saksi Rintho Franki Lumbangaol Demi nyawa istri saya tercinta, dan demi orang banyak di luar sana yang menjadi korban malapraktik tenaga medis, yang sampai saat ini belum mendapatkan keadilan, dengan ini saya memberikan keterangan selaku saksi fakta yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22 Mei 2025 dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan register Perkara Nomor: 156/PUU-XXII/2024; Dengan ini saya menerangkan bahwa Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah merugikan saya selaku selaku pencari keadilan dan istri saya selaku pasien korban diduga tindakan malapraktik tenaga medis. Namun sebelum menerangkan alasan-alasan saya, ijinkan terlebih dahulu saya menyampaikan secara singkat perkara saya dan istri saya selaku pasien korban tindakan dugaan malapraktik yaitu sebagai berikut:  Saya selaku suami dari pasien bernama Vanny Fransisca yang merupakan korban diduga sebagai tindakan malapraktik tenaga medis, pada waktu melahirkan anak ke-3 secara operasi Caesar pada tanggal 5 Desember 2021, oleh diduga sebagai pelaku dr. Lukman Hakim Sp.OG (K) FER MARS 86 spesialis kandungan dan dr. Yudanarko, Sp.An. spesialis anestesi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nuraida Bogor.  Pasien (Ibu Vanny Fransisca) sejak awal kehamilan yaitu dari bulan Mei 2021, berkonsultasi kepada dr. Lukman Hakim Sp.OG (K) FER MARS (dr. Lukman) secara rutin.  Pasien telah dijadwalkan melahirkan melalui operasi Caesar pada tanggal 12 Desember 2021, namun pada waktu konsultasi terakhir yaitu tanggal 4 Desember 2021, dr. Lukman menyatakan terdapat kelainan pada detak jantung janin sehingga harus segera dilakukan operasi dan pasien sudah tidak diijinkan pulang.  Untuk persiapan rawat inap, Pasien masuk IGD dan dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pasien, semua baik-baik saja, termasuk tensi normal, dan tidak ada kelainan atau masalah apa pun pada pasien.  Masalah pertama dari tindakan dr. Lukman adalah, diagnosis kelainan detak jantung janin pada tanggal 4 Desember 2021 sehingga harus segera dilakukan operasi (CITO), namun operasi baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2021.  Masalah kedua adalah dr. Lukman tidak merujuk pasien kepada dokter ahli jantung anak, karena dugaan kelainan jantung pada janin.  Setelah bayi lahir, ternyata dalam keadaan sehat, dan tidak terdapat masalah apa pun pada bayi termasuk detak jantung sebagaimana diagnosis dr. Lukman.  Masalah ketiga adalah pada waktu dr. Lukman melakukan operasi angkat rahim dan kandung kemih terhadap pasien, hingga pasien mengalami pendarahan hebat dan penurunan kesadaran, dokter anestesi tidak ada di tempat bersama dr. Lukman, tidak ada cadangan darah yang cukup untuk mengantisipasi pendarahan, dan setelah selesai operasi Caesar, diinformasikan kepada saya terdapat perleketan pada rahim, sehingga rahim harus diangkat tanpa memberi penjelasan kenapa rahim diangkat dan risikonya, setelah kurang lebih 2 jam, perawat meminta saya untuk menandatangi surat persetujuan pengangkatan rahim, karena terjadi perleketan, tanda tangan persetujuan diminta setelah operasi dilakukan. 87  Pada waktu pasien mengalami pendarahan yang hebat, kepada saya hanya dijelaskan terdapat perleketan plasenta pada dinding rahim sehingga rahim pasien harus diangkat, lalu diminta untuk menandatangani surat persetujuan pengangkatan rahim tanpa penjelasan mengapa rahim harus diangkat.  Kemudian masalah terdapat perleketan pada dinding luar operasi kandung kemih karena katanya juga terdapat perleketan pada kandung kemih juga, namun tanda tangan persetujuan saya selaku suami baru diminta setelah dilakukan operasi.  Alhasil, karena kesakitan yang luar biasa akibat pendarahan hebat yang dialami pasien koma, menonton ratusan kasihan sampai tangan dan kaki sakit, sehingga 7 hari kemudian saya memutuskan untuk memindahkan pasien ke rumah sakit lain. Sampai sore hari beberapa jam setelah operasi, pasien tidak sadarkan diri.  Sampai akhirnya adalah pasien tidak dalam keadaan yang baik, surat tidak terjadi sesuatu di kepala, tapi tidak dilakukan tindakan CT Scan atau merujuknya untuk scan yang lebih lengkap dan surat ini kemudian dilahirkan kesakitan dan sulit mengeluarkan suara, sampai saya inisiatif memindahkan pasien ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan. Saya dibantu oleh pengacara saya telah mengadukan dr. Lukman dan dr. Yudhanarko ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan hasilnya adalah, MKDKI memberikan sanksi pelanggaran STR selama 3 bulan kepada dr. Lukman dan sanksi peringatan tertulis dr. Yudhanarko. Saya juga telah membuat laporan atas tindakan malapraktik di Kepolisian Resort Bogor Kota, dan diterima proses laporannya, Laporan Polisi di Polres Bogor Kota menjadi terhambat karena adanya ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini. Masalahnya adalah untuk menentukan tidak dilakukannya penyidikan atas kasus ini, harus ada rekomendasi dari MDP. Saya selaku pencari keadilan sangat dirugikan atas Pasal ini. Pada tahap wawancara dan penyelidikan saja, MDP telah menolak undangan dan permohonan Polresta Bogor Kota dengan menggunakan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini. Padahal, yang diminta oleh Penyidik Polresta Bogor Kota, masih hanya sebatas undangan untuk wawancara terkait putusan MKDKI terhadap perkara ini dan permohonan 88 untuk menghadirkan MDP sebagai ahli untuk membuat terang dan jelas perkara ini, namun MDP telah mengharuskan Polresta Bogor Kota untuk mengacu pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini; yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan undangan wawancara dan permohonan mengirimkan staf MDP sebagai ahli untuk hadir di Polresta Bogor Kota. Awalnya Penyidik Polresta Bogor Kota juga sangat enggan untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat penyidikan karena alasan rekomendasi MDP ini, namun saya meminta mereka untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan tanpa rekomendasi MDP, tapi pihak Penyidik tidak mau. Karena berlarut-larutnya masalah rekomendasi MDP ini, saya hilang kesabaran lalu mengirimkan surat perlindungan hukum dan mohon keadilan ke mana-mana, ya ke DPR RI, KOMNAS HAM, Ombudsman dan KPAI. Semua instansi terkait yang bisa saya masuki, saya masuki untuk mohon keadilan. Akhirnya terpaksa penyidik Polresta Bogor Kota luluh dan mengirimkan surat permohonan rekomendasi ke MDP. Saya juga sangat dirugikan oleh Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena informasi dari pengacara saya, tidak dapat mengajukan gugatan secara perdata atas perkara saya ini, saya kuatir mengugat karena Pasal 308 ini mensyaratkan untuk menggugat, harus ada rekomendasi MDP yang diajukan tenaga medis yang akan digugat. Tenaga medis mana yang mau meminta rekomendasi kepada MDP supaya dia digugat? Saya juga mendapatkan informasi dari pengacara saya, bahwa gugatan di pengadilan menjadi NO karena prematur, karena belum ada rekomendasi MDP yang dimohonkan tenaga medis yang akan digugat. Karena itu saya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan PUU atas Kesehatan ini, untuk dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui pengacara saya. Dengan demikian saya menyatakan bahwa Hak Konstitusional saya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dari Negara telah dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan ini. Demikian Keterangan-keterangan atas hal-hal yang saya alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON. 89 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada 8 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU KESEHATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 308 UU Kesehatan yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 308 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. 90 (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan yaitu sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan telah memberikan kerugian konstitusional Para Pemohon. Rekomendasi yang disyaratkan dalam Pasal a quo telah menghalang- halangi Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (diskriminatif). Selain itu, keharusan dan persyaratan adanya persetujuan majelis bertentangan dengan prinsip independensi proses peradilan dimana upaya hukum pidana dan perdata akibat dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disyaratkan terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi dari majelis (vide Perbaikan Permohonan Halaman 9, 21, dan 22). Berdasarkan dalil tersebut, para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Pasal 308 ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat 91 (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yakni: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 92 Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa UU Kesehatan dibentuk untuk memenuhi amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga negara termasuk Para Pemohon. Dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan yang optimal tersebut, UU Kesehatan harus mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan maupun masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan (pasien). Pengaturan penyelenggara kesehatan dalam hal ini Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedural dalam UU Kesehatan merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi pelayanan kesehatan yang optimal. Demikian halnya juga bagi masyarakat penerima manfaat pelayanan kesehatan diberikan pengaturan untuk dapat terpenuhi hak layanan kesehatan yang maksimal dengan berdasarkan ketentuan pemberian layanan kesehatan yang diatur dalam UU Kesehatan dan peraturan perundang- undangan lainnya. Dalam konteks ini, maka keberlakuan UU Kesehatan justru telah memberikan pemenuhan atas amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pasal 308 UU Kesehatan tidak menjadikan Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan diperlakukan secara berbeda dalam hukum dan pemerintahan. Jika dalam proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum secara pidana maupun perdata diberlakukan suatu mekanisme berbeda in casu adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP), hal ini tentunya tidak dapat serta merta dianggap sebagai perlakuan berbeda dihadapan hukum dan pemerintahan. 3. Bahwa para Pemohon perlu memahami dengan baik karakteristik profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai suatu profesi yang dapat melakukan tindakan terhadap tubuh manusia berdasarkan disiplin ilmu medis dan kesehatan yang dimiliki dan oleh karenanya secara hakiki memang lebih dekat dengan risiko cacat bahkan kematian. Hal inilah yang kemudian yang 93 menjadi dasar pengaturan pelaksanaan upaya kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus bersandar kepada peraturan disiplin profesionalnya dan terhadapnya dijadikan rujukan utama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan persidangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam pelaksanaan tugas profesinya, tenaga medis dan tenaga kesehatan dituntut untuk patuh pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Standar-standar tersebut tentunya tidak lepas dari hukum yang salah satunya dapat ditemukan secara jelas dalam Pasal 24 UU a quo yang menyatakan penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 4. Bahwa dengan adanya karakteristik profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang demikian maka dalam tataran terdapat dugaan pelanggaran norma disiplin profesi yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi tidak logis apabila orang yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang medis dan kesehatan melakukan penilaian ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Tetap diperlukan suatu rekomendasi dari unsur profesional yang memiliki keilmuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, dan pemahaman yang sangat baik di bidang medis dan kesehatan. 5. Dengan adanya aturan rekomendasi terlebih dahulu dari MDP sebagaimana diatur dalam Pasal a quo tidak mendudukkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi kebal hukum atau terhadapnya diberlakukan perlakuan khusus di hadapan hukum. Sepanjang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut dinyatakan oleh MDP melakukan pelanggaran disiplin profesi maka terhadapnya tetap dapat diberlakukan upaya hukum perdata maupun pidana beserta pengenaan sanksi perdata maupun pidana pada saat terbukti bersalah di pengadilan. Pengaturan demikian mendudukkan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sama dengan profesi lainnya di hadapan hukum dan terhadapnya tetap diberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menyelanggarakan profesinya. Hal ini menjadi telah selaras dengan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan oleh karenanya dalil para Pemohon yang menyatakan 94 pengaturan a quo memberikan diskriminasi dan ketidakpastian hukum dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi tidak berdasar dan tidak ada pertautan yang jelas dengan kedudukan para Pemohon yang hanya berprofesi sebagai Advokat bukan sebagai APH. 6. Bahwa terhadap ketentuan Pasal a quo ayat (3) yang juga diujikan oleh para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut ditujukan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis, dalam hal ini para Pemohon bukanlah sebagai addressat norm yang dituju dari ketentuan a quo, oleh karena itu dengan berlakunya ketentuan a quo tidak akan berdampak terhadap kegiatan para Pemohon sebagai advokat. 7. Bahwa dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai advokat, para Pemohon tentunya juga tidak akan selalu diposisikan sebagai kuasa bagi keluarga pasien tetapi juga dapat diposisikan sebagai kuasa Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugasnya memberikan layanan kesehatan. Adanya mekanisme yang diatur dalam Pasal a quo UU Kesehatan perlu dipahami para Pemohon sebagai upaya jaminan kepastian hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan tidak dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi maupun pembedaan perlakuan antara profesi yang lain dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan maupun dengan profesi lainnya dihadapan hukum. 8. Bahwa pengaturan mengenai pembedaan perlakuan terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan profesi lainnya merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam memenuhi rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Soediman Kartohadiprodjo “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu: 95 “Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57). 9. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka norma yang diatur dalam Pasal a quo tidak membatasi para Pemohon dalam memberikan pendampingan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu permohonan a quo merupakan permohonan yang kabur/obscuur dan ketentuan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, maka sudah dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak pada para Pemohon. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagaimana telah diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya 96 Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Penyelenggaran kesehatan yang bermutu oleh negara merupakan kewajiban konstitusional negara yang diamanatkan melalui Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dalam rangka memenuhi hak konstitusional masyarakat yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Negara dalam hal pemenuhan penyelenggaran kesehatan yang bermutu kemudian membentuk UU Kesehatan yang mengatur seluruh aspek kesehatan secara komprehensif sebagai upaya untuk menyediakan sistem kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas serta mengatur hak dan kewajiban masyarakat hingga tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 97 Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. 2. Bahwa kepastian hukum semakin penting untuk diwujudkan dalam rangka mengatur dinamika dan perilaku sosial dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Di bidang kesehatan kepastian hukum sangat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. UU Kesehatan merupakan salah satu instrumen hukum guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu/kualitas pelayanan yang maksimal untuk hasil yang optimal dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan serta pelaku atau pelaksana kegiatan di bidang kesehatan yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 3. Bahwa profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan profesi yang berbasis pada kompetensi dan keilmuan yang memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki perbedaan antara profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Karakteristik profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menempatkan profesi tersebut sebagai profesi penolong (helping profession) dimana keberadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat melakukan tindakan terhadap tubuh manusia berdasarkan disiplin ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan keterampilannya, dengan memberikan upaya terbaiknya bagi hasil terbaik yang mampu diperoleh, dan oleh karena itu pelaksanan profesinya menjadi terikat dengan norma disiplin, norma etik, selain norma hukum yang berlaku. Tindakan profesional yang dijalankan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berbasis kompetensi tersebut juga berwatak alturisme yang tidak membedakan pasien dan terikat dengan sumpah profesi dan standar profesi yang telah ditetapkan. Selain itu, hubungan antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien penerima manfaat dinyatakan dalam memberikan jaminan proses sebaik- baiknya (inspanningsverbintenis) sebagai upaya terbaik yang dapat dilakukan serta sama sekali tidak dapat menjanjikan hasil akhir (resultaatsverbintenis) sesuai dengan yang diinginkan oleh Pasien. 98 4. Bahwa pelaksanaan hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dituangkan dalam suatu perjanjian terapeutik yang merupakan kontrak antara pasien dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berkewajiban memberikan upaya terbaik melalui proses penyembuhan atau pemulihan kondisi pasien dengan berdasarkan standar operasional dan prosedural yang berlaku, sedangkan pasien berkewajiban untuk mengikuti saran dan petunjuk dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut serta membayar biaya perawatan. Dalam konteks ini Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan pihak yang dinyatakan cakap dalam melakukan pelayanan medis atau kesehatan yang diperjanjikan kepada Pasien, dan Pasien sebagai pihak yang telah mengetahui upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien melalui upaya penyembuhan atau upaya pemulihan yang diberikan. Perjanjian terapeutik ini menjadi perikatan antar Para Pihak dan melahirkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak Pasien dan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. 5. Bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Secara ideal, tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan memiliki peran sebagai penyedia layanan kesehatan (care provider) yang bertanggung jawab bagi kebutuhan fisik, sosial, dan mental dari pasien, serta memastikan pasien menerima layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara integratif dan sesuai standar tertinggi. Salah satu instrumen dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan adalah melalui penegakan disiplin profesi kesehatan yang mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. 6. Bahwa penegakan disiplin profesi kesehatan dalam hal ini sangat penting untuk memastikan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, dimana tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya memiliki keahlian dan keterampilan teknis, tetapi juga berpegang pada prinsip standar profesi dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Selain itu, penegakan disiplin profesi bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahan medis atau kelalaian yang dapat merugikan pasien dan/atau kualitas 99 pelayanan kesehatan. Guna menjamin penegakan disiplin profesi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, maka dalam UU Kesehatan dibentuk suatu Majelis Disiplin Profesi. MDP bertugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis ini berfungsi untuk: a) penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b) pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; c) penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d) pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan e) pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien (vide Pasal 713 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024)). 7. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, MDP beranggotakan 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur perwakilan kementerian kesehatan, profesi, perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat (vide Pasal 714 ayat (1) PP 28/2024). Komposisi keanggotaan ini, diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi MDP untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia dalam peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Para Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan keberlakuan frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan menimbulkan adanya ketidaksetaraan dihadapan hukum (diskriminatif) dan 100 ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hukum pidana ataupun perdata apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan (vide Perbaikan Permohonan halaman 9). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa hubungan antara pasien dan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan memiliki sifat berupa inspanningsverbintennis yakni hubungan yang menitikberatkan pada upaya atau proses yang dilakukan, bukan terhadap hasil. Tindakan medis yang dilakukan memiliki karakteristik dan risiko inherennya yang berbeda disetiap pelayanan kesehatan sehingga hasil yang tidak sesuai dengan harapan pasien, tidak dapat semata-mata dianggap serta dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Hal ini juga yang melatarbelakangi adanya persetujuan tindakan medis (informed consent) yang merupakan persetujuan dari Pasien untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh Tenaga Medis. Informed consent merupakan dokumen persetujuan yang menyatakan bahwa pasien atau keluarga pasien yang menandatangani dianggap mengetahui dengan jelas informasi dan risiko medis atas tindakan medis yang dilakukan. Lebih lanjut, setelah adanya informed consent juga terdapat perjanjian terapeutik yang juga menjadi perikatan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik ini adalah usaha/upaya/proses penyembuhan atau pemulihan kesehatan Pasien dengan jenis dan macam layanan medis yang akan diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan dalam hal ini yang diperjanjikan adalah upaya maksimal untuk hasil yang maksimal yang dapat dicapai. b. Bahwa dengan melihat hubungan antara Pasien dan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan merupakan suatu hubungan yang khusus dimana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan bertugas melakukan upaya sebaik-baiknya dalam memperoleh derajat kesehatan yang semaksimal mungkin melalui tindakan medis yang dilakukannya beserta dengan komunikasi dan informasi medis yang disampaikan dan pada akhirnya terdapat persetujuan dari Pasien untuk terlaksananya tindakan medis tersebut, maka terhadap suatu dugaan tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan risiko medis, perlu 101 dilakukan pemeriksaan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan. Pemeriksaan ini berdasarkan UU a quo diberikan kepada MDP yang memiliki kewenangan dalam menegakkan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. c. Bahwa rekomendasi dari profesional yang memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang baik dalam bidang pelayanan kesehatan yang ditunjuk sebagai MDP menjadi unsur yang penting mengingat bahwa yang hanya dapat menilai kesalahan atau kelalaian seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan melihat apakah prosedur atau tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan atau tidak. Apabila penilaian terhadap pelanggaran yang disebabkan adanya ketidaksesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak memahami standar-standar tersebut tentunya justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. d. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP merupakan rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan telah dinyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Jika terdapat suatu tuntutan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan maka diperlukan suatu tahapan khusus yang dapat menjelaskan dan menyatakan dahulu terkait apakah tenaga medis yang terduga melakukan perbuatan melawan hukum tersebut melanggar ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam melaksanakan pelayanan kesehatan setelah diperiksa oleh MDP. e. Bahwa dalam pengaturan undang-undang sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang telah dicabut dengan dibentuknya UU Kesehatan, juga telah diatur adanya institusi Majelis Kehomatan Dispilin Kedokteran 102 Indonesia (MKDKI) yang saat ini sudah digantikan oleh Majelis Dispilin Profesi melalui UU Kesehatan. MKDKI juga merupakan instusi yang melakukan penegakan disiplin melalui pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, Putusan MKDKI ini sering kali ditunggu oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan baik secara perdata maupun secara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2021 mengenai uji materiil terhadap Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, HIR, RBg, dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Mahkamah Agung menyatakan: Menimbang, bahwa Keputusan MKDKI merupakan putusan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat tertulis tentang hasil akhir Pemeriksaan Pokok Pengaduan kepada Ketua MPD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berkas Pengaduan masingmasing (vide Pasal 78 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi); Menimbang, bahwa dari segi bentuk dan substansi dari Putusan MKDKI adalah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga objek hak uji materiil yang menyatakan bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan salinan-salinan Putusan MKDKI sebagai alat bukti di bidang hukum pidana (di Kepolisian Republik Indonesia) atau hukum perdata (di Pengadilan Perdata) bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 165 HIR beserta penjelasannya bahwa Putusan MKDKI adalah putusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuatnya dan substansi dari Putusan MKDKI adalah terkait dengan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk penyelesaian sengketa- sengketa medis dalam ranah hukum pidana dan perdata sehingga objek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 HIR, 165 HIR dan Pasal 284 RBg; Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 dan Pasal 101 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga memberikan pengertian yang sama mengenai pengertian alat bukti surat atau tertulis; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada seluruh lembaga peradilan telah mengatur pengertian alat bukti surat sehingga tidak dapat dibenarkan adanya pengaturan lembaga dalam wadah pengaturan di bawah undang-undang hukum acara yang melarang dijadikannya alat bukti surat in casu Putusan MKDKI; (vide pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2021 hlm 122-124). Berdasarkan kutipan tersebut, putusan MKDKI dapat menjadi alat bukti di pengadilan sebagai alat bukti surat. Karena itu, proses pembuktian apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan saat menjalankan tindakan medis sangat sulit bagi para penegak hukum tanpa menggunakan putusan dari MKDKI sebagai alat bukti. Hal-hal inilah yang kemudian diakomodasi oleh pembentuk undang-undang dalam UU Kesehatan guna memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak. Adanya rekomendasi dari MDP dalam proses penyelidikan suatu dugaan pelanggaran hukum atau kelalaian Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 308 UU Kesehatan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum. f. Bahwa dalam UU Kesehatan diatur lebih lanjut adanya jangka waktu bagi MDP untuk mengeluarkan rekomendasi yakni 14 (empat belas) hari kerja sejak MDP menerima permohonan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk perkara pidana) atau Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien (untuk perkara perdata) (vide Pasal 308 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) UU Kesehatan). Dalam hal MDP tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, MDP dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. UU a quo mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait MDP dalam Peraturan Pemerintah (vide Pasal 309 UU Kesehatan). g. Dengan demikian, pengaturan terkait rekomendasi MDP pada Pasal a quo UU Kesehatan merupakan suatu mekanisme yang penting dan perlu 104 dipahami oleh Para Pemohon dalam hal Para Pemohon bertindak sebagai kuasa pihak yang terlibat dalam proses hukum terkait tindakan medis. Pemberian rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP bukan merupakan bentuk diskriminatif, melainkan suatu bentuk verifikasi profesional dalam konteks pelaksanaan standar prosedur operasional dalam hal jika diduga terdapat perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pengaturan demikian justru telah memberikan kepastian hukum dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pelayanan medis dan proses kerja MDP dalam menerbitkan rekomendasi. Maka ketentuan a quo telah memenuhi amanat ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan bukan merupakan bentuk diskriminasi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. h. Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP merupakan suatu mekanisme atau instrumen yang tidak menghilangkan ataupun mengurangi pelaksanaan proses hukum yang berlaku, rekomendasi ini akan memperkuat penegakan hukum dengan memberikan pertimbangan teknis yang telah sesuai dengan standar prosedural dan standar profesi kedokteran. Dengan demikian, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum akan tetap terjaga dan terlaksana. Maka telah jelas bahwa dalil Para Pemohon merupakan bentuk kekhawatiran para Pemohon saja tanpa memperhatikan dinamika hukum dan proses hukum yang terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan. 2. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak tepat apabila MDP diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan memeriksa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan pidana ataupun perdata, karena hal tersebut dapat mengakibatkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yang akan melakukan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan, mengingat perkara pidana dan perdata merupakan suatu Pelanggaran Hukum bukan Pelanggaran Disiplin (vide Perbaikan Permohonan halaman 24). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa diaturnya pasal a quo yang mengatur terkait mekanisme penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah 105 sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (3.18) di dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2014 yang selengkapnya sebagai berikut: “... Mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran (baik dokter atau dokter gigi) harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan/asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata- mata dilihat dari kacamata Undang-Undang mengenai hukum pidana atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hal demikian terkait dengan keistimewaan profesi dan ilmu kedokteran yang secara hakiki memang lebih dekat dengan risiko yang berakibat kecacatan bahkan hilangnya nyawa seseorang. Meskipun bisa jadi tindakan profesi kedokteran dan tindakan profesi lain sama-sama mengakibatkan atau menimbulkan risiko cacat atau kematian, dan keduanya diatur dalam Undang-Undang yang sama, misalkan KUHP, tetapi tentu harus dibedakan konsekuensi hukumnya bagi dokter atau dokter gigi karena mereka memang diizinkan untuk melakukan tindakan terhadap tubuh manusia, sementara profesi lain tidak demikian adanya, Perbedaan tersebut menurut Mahkamah memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk perkara pidana, maupun pengadilan baik pidana maupun perdata, untuk memperlakukan dokter dan dokter gigi secara berbeda. Perbedaan demikian harus dilakukan atau ditunjukkan dengan menjadikan ilmu kedokteran, khususnya yang tertuang dalam peraturan disiplin profesional dokter, sebagai rujukan utama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan persidangan.” Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan ratio decidendi tahapan penyelesaian sengketa medis dalam suatu perkara pidana maupun perdata dimana harus terlebih dahulu dinyatakan terjadinya suatu pelanggaran peraturan disiplin profesional kedokteran atau tidak berdasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran dan tenaga kesehatan yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. b. Bahwa penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan pemenuhan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar-standar tersebut. Berdasarkan UU Kesehatan, standar profesi untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh 106 konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri, standar pelayanan diatur dengan peraturan menteri, sedangkan standar operasional prosedur ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (vide Pasal 291 UU Kesehatan). Dengan demikian, standar-standar yang harus ditaati oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditentukan siapa yang harus menyusunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 14/PUU- XII/2014. c. Bahwa berdasarkan Pasal 304 UU Kesehatan, dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dan penegakan disiplin profesi, menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. majelis ini menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, MDP ini merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan. Pergeseran peran dari MKDKI ke MDP juga menandai perubahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi penegakan disiplin tenaga kesehatan. Jika sebelumnya fokus utama adalah pada tindakan korektif terhadap individu tertentu, maka kini pendekatan lebih diarahkan pada upaya kolektif yang bersifat preventif yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran disiplin dan tindak pidana di kalangan tenaga kesehatan. Sebagai badan yang memiliki otoritas, MDP tidak hanya bertugas menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria pelanggaran disiplin, tetapi juga bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pembinaan yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, MDP memainkan peran strategis sebagai instrumen pembinaan yang mendukung keberlanjutan profesionalisme dalam praktik kesehatan. d. Bahwa standar-standar yang harus diikuti dan ditaati oleh Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan telah diupayakan pengintegrasiannya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sejak dalam pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Standar- standar ini pun selalu ditekankan kembali kepada seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam setian kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan (vide Pasal 258 UU Kesehatan). 107 e. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan: [3.17.2] Bahwa berkaitan dengan berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap dokter atau dokter gigi maka dibentuk kelembagaan yang bernama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). MKDKI memiliki kewenangan menegakkan disiplin dokter atau dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang telah ditentukan dalam berbagai aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan. Pentingnya penegakan disiplin ini adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan dokter atau dokter gigi yang tidak kompeten; meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sekaligus juga untuk menjaga kehormatan profesi dokter atau dokter gigi. Oleh karena itu, secara kelembagaan, MKDKI diberi kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksinya [vide Pasal 1 angka 14 UU 29/2004]. Ihwal demikian juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 yang menyatakan: [3.11.1] “Bahwa MKDKI merupakan sebuah lembaga otonom yang independen dari KKI dan bertanggung jawab kepada KKI yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan disiplin profesi dokter dan dokter gigi di Indonesia [vide Pasal 55 dan Pasal 56 UU 29/2004]. MKDKI dibentuk untuk melaksanakan salah satu tugas dari KKI yaitu melakukan proses pembinaan dan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi, memastikan apakah standar profesi yang telah dibuat oleh KKI telah dilaksanakan dengan benar, termasuk mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi hingga menentukan sanksi terhadap pelanggaran tersebut [vide Pasal 1 angka 14 UU 29/2004]. Dengan demikian, domain atau yurisdiksi MKDKI adalah penegakan disiplin profesi yakni penegakan atas aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi [vide Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU 29/2004]. Penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi dokter atau dokter gigi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu [vide Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014]. Penegakan disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI bertujuan untuk melindungi masyarakat (pasien), menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Walaupun MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, namun agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima 108 layanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan, MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau lembaga lainnya [vide Penjelasan Pasal 55 ayat (3) UU 29/2004]. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjaga indepedensi MKDKI.” Berdasarkan kutipan putusan di atas, Mahkamah menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga yang otonom dari KKI yang berkarakter independen sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (vide Putusan Nomor 21/PUU-XXI/2023 hlm 212-213). Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga independen yang melakukan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan hal tersebut MKDKI tentunya tidak serta merta dapat dipersamakan dengan lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro justitia sehingga harus menerapkan due process of law, termasuk menerapkan asas presumption of innocence. MKDKI merupakan penegak disiplin kedokteran yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh MKDKI lebih berfokus pada due process of ethics daripada due process of law. f. Bahwa dalam konteks MDP, due process of discipline sesungguhnya juga menerapkan prosedur yang adil, kebebasan berbicara, dan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan dalam proses pemeriksaan. Meskipun tidak terikat pada prinsip due process of law yang ketat, MDP tetap harus menjalankan prosesnya dengan transparan dan berkeadilan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada disiplin kedokteran yang berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan sehingga tujuan menegakkan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan dimaksud dapat terwujud yakni terlindunginya masyarakat dari tindakan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak kompeten, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, dan yang terpokok adalah terjaganya kehormatan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Perwujudan hal ini merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 109 g. Bahwa para Pemohon telah salah memahami kedudukan MDP dalam proses penegakan hukum pidana maupun hukum perdata. MDP tidak berperan sebagai hakim dalam memeriksa adanya pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan layanan medis kepada masyarakat. MDP juga tidak memeriksa perbuatan-perbuatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan layanan medis yang dianggap melanggar ketentuan pidana ataupun perdata. Sifat rekomendasi yang diberikan oleh MDP hanya berupa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, putusan dan sanksi yang telah diberikan atas pelanggaran disiplin yang terjadi (PP 713 PP 28/2024). Rekomendasi ini tentu menjadi berkaitan dengan dugaan terhadap tindakan/perbuatan melanggar hukum atau tindakan/perbuatan yang menimbulkan kerugian atas pasien yang telah dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; h. Dengan sifat rekomendasi MDP demikian maka dalam hal terdapat rekomendasi yang menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional oleh Tenaga Medis sehingga direkomendasikan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh APH tidak memberikan pembatalan atas gugatan pidana maupun perdata yang telah masuk dan menjadi kewenangan Hakim dalam persidangan untuk memutuskan dilanjutkan atau tidak proses persidangan selanjutnya; i. Bahwa untuk dapat menjadi pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, perlindungan yang serupa juga telah diatur pada profesi Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), terdapat suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang disebut sebagai majelis pengawas. Terkait dengan kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (vide Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris). 110 Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana ditegaskan kembali bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (vide Pasal 14 Permenkumham tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris). Berdasarkan hal demikian, maka DPR RI menyampaikan bahwa perlindungan terhadap suatu kegiatan profesi melalui suatu badan yang memberikan verifikasi serta persetujuan terlebih dahulu bukanlah merupakan suatu hal yang baru diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut merupakan suatu bentuk keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan profesi. III. KETERANGAN TAMBAHAN Bahwa berdasarkan pertanyaan majelis hakim konstitusi, DPR RI menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 307 UU Kesehatan, putusan MDP dapat diajukan peninjauan kembali kepada menteri dalam hal: 1) ditemukan bukti baru; 2) kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau 3) terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa Dengan demikian jelas bahwa putusan MDP bukan merupakan putusan final. b. Bahwa dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan telah jelas, rekomendasi MDP dimintakan secara tertulis dalam hal adanya dugaan pelanggaran secara pidana maupun perdata. Adanya rekomendasi dari MDP tidak berarti proses hukum berhenti berdasarkan rekomendasi tersebut karena dalam pemeriksaan suatu perkara, lembaga peradilan merupakan lembaga yang independen dimana hakim memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian lembaga peradilan (vide Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). 111 c. Bahwa terkait dengan jangka waktu 14 hari dalam Pasal 308 UU Kesehatan, pembentuk undang-undang mensinkronkan jangka waktu ini dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pasal 44 ayat (3) UU Pelayanan Publik menyatakan: Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3). Dengan demikian, dalam hal pemberian rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diterima. Pemberian rekomendasi tersebut dalam jangka waktu 14 hari ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum yang mengajukan permohonan kepada MDP yang tentunya merupakan bagian dari pelayanan publik. Meski demikian, sebagaimana telah disampaikan DPR RI, adanya rekomendasi ini tidaklah menjadi satu- satunya dasar pertimbangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana maupun perdata. IV. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (nier ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 112 3. Menyatakan bahwa Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6887) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Keterangan Presiden I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 17/2023 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 308: (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melangagr hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. (2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan 113 pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Dianggap bertentangan dengan UUD 1945: - Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. - Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” - Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 114 Para Pemohon menilai bahwa ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum karena ketentuan a quo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan permintaan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut “MDP”) berbenturan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata mengingat MDP bukanlah lembaga hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap perkara pidana ataupun perdata. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ”UU Mahkamah Konstitusi”) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut ”PMK 2/2021”) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 115 a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 116 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon yang termuat dalam perbaikan permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 21 permohonan Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 308 UU 17/2023. Walaupun dalam permohonan a quo Para Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan terhadap keberlakuan Pasal 308 UU 17/2023 yang diuji, namun oleh karena Para Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya maka tidak serta merta menjadi dasar bagi Para Pemohon menganggap memiliki kerugian konstitusional. Tidak diuraikannya bentuk kerugian dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK 2/2021 serta syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa salah satu objek pengujian dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu harus 117 dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. Terhadap objek pengujian tersebut, Pemerintah menanggapi bahwa ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 selengkapnya berbunyi: “Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.” Bahwa dalam ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 tidak terdapat frasa “terlebih dahulu”. Frasa “terlebih dahulu” memiliki makna suatu proses/prosedur yang harus dilewati sebelum melakukan perbuatan/tindakan selanjutnya, sedangkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 memiliki makna bahwa gugatan perdata atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Majelis, karena gugatan perdata dapat diajukan sebelum tenaga medis atau tenaga kesehatan meminta rekomendasi Majelis. Permintaan rekomendasi Majelis oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dilakukan secara paralel dengan proses gugatan perdata, namun hal ini tidak menghalangi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan. 2. Bahwa salah satu batu uji dalam permohonan a quo adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Batu uji tersebut tidak memiliki korelasi dengan objek permohonan a quo dan tidak ada ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang dilanggar/bertentangan dengan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 lebih menekankan terkait penegakan 118 disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta penyelesaian perselisihan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON. Bahwa pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Menindaklanjuti tujuan tersebut, ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminnya. Guna memenuhi hak dasar tersebut, dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Sebagai tanggung jawab negara dalam memenuhi dan menjamin hak atas Kesehatan tersebut, dibentuk UU 17/2023. Dalam UU 17/2023 penyelenggaraan kesehatan bertujuan: a. meningkatkan perilaku hidup sehat; b. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; c. meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; d. memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; e. meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah; f. menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien; g. mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan; dan h. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Masyarakat. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan), dan masyarakat, diperlukan upaya 119 peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk itu melalui UU 17/2023 diperlukan lembaga yang mengawal penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan pelayanan kesehatan terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada angka [3.14]: “…. Keistimewaan atau kekhasan profesi dokter dan dokter gigi adalah adanya “pembenaran yang diberikan oleh hukum, yaitu diperkenankan melakukan Tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan.” Oleh karena profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang istimewa dalam hubungannya dengan nyawa manusia, maka sudah sewajarnya jika profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan terhadap profesi tersebut diatur secara khusus. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan serta maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sebaliknya apabila tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berhasil, dianggap berlebihan, padahal tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, bukan pada hasil akhir atas upaya yang dilakukan (inspanning verbintennis). Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 huruf g UU 17/2023, salah satu penyelenggaraan kesehatan bertujuan memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pasien, SDM Kesehatan, dan masyarakat. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 UU 17/2023, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap: a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; 120 b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan d. pelindungan kepada pasien dan SDM Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU 17/2023, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Dalam ketentuan Pasal 274 UU 17/2024, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien; b. memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; c. menjaga rahasia kesehatan pasien; d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan e. merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien dimaksudkan untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan dan sebagai bagian dari unsur penjagaan profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemenuhan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional merupakan bagian dari ranah disiplin profesi yang harus ditegakkan, sehingga terdapat kebutuhan adanya lembaga yang melakuan penegakan disiplin profesi. Disiplin profesi berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik yang dilakukan oleh 121 tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pengaturan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada masyarakat; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; dan c. menjaga kehormatan profesi. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2023 diatur bahwa dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan pengaduan pasien atau keluarga pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, mempertimbangkan karakteristik tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan maka penentuan pemenuhan disiplin profesi juga perlu dilakukan pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dihadapkan pada perkara hukum, baik perdata maupun pidana. Hal ini mengingat dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat irisan antara aspek disiplin dan aspek hukum. Untuk itu dalam UU 17/2023 diatur mengenai pemberian rekomendasi dari Majelis yang dibentuk oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) UU 17/2023, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan Rekomendasi MDP, sedangkan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata harus dimintakan Rekomendasi MDP. Dalam ketentuan Pasal 291 UU 17/2023 dinyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar proseur operasional. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, keselamatan pasien, dan bermutu, oleh karena itu pemberian rekomendasi oleh MDP pada dasarnya adalah menilai kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar proseur operasional 122 sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 308 ayat (5) UU 17/2023. Di sisi lain, dalam Pasal 308 ayat (9) UU 17/2023 mengatur bahwa permintaan rekomendasi kepada MDP tidak berlaku untuk pemeriksaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Terhadap dalil Para Pemohon yang menilai bahwa ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum karena ketentuan a quo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan permintaan rekomendasi dari MDP berbenturan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata mengingat MDP bukanlah lembaga hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap perkara pidana ataupun perdata, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Rekomendasi sama sekali tidak menghalang-halangi tapi justru membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kepolisian menilai/menguji proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar profesi. Rekomendasi bukan berarti meniadakan peran APH, baik kepolisian dalam perkara pidana maupun majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata. 2. Adanya rekomendasi dari MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan karena pemberian rekomendasi diatur jangka waktunya, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Selanjutnya dalam Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023 juga ditegaskan bahwa dalam hal Majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut, Majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. 3. Bahwa permintaan rekomendasi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan atau kuasanya dalam perkara perdata dapat dilakukan secara paralel dengan proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga hukum acara perdata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (tidak menghentikan proses hukum). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian rekomendasi oleh MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum. 123 4. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, menurut pemerintah bahwa dalam penanganan perkara hukum baik pidana maupun perdata juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dalam hal ini ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 sebagai pelengkap dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan, baik pidana maupun perdata. Pemberian rekomendasi oleh MDP sesuai ketentuan tersebut tidak dapat diartikan untuk menggantikan hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang berlaku, namun sebagai pendukung teknis dalam penentuan aspek pelanggaran disiplin profesi yang beririsan dengan aspek hukum dan sebagai pertimbangan hukum oleh APH atau majelis hakim dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Bahwa sebagai benchmarking dengan lembaga lain, MDP dapat dianalogikan dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan “UU Jabatan Notaris”), yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 66 (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 124 memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Keberadaan MKN dalam mengeluarkan persetujuan untuk kepentingan proses peradilan, pernah dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PUUXVII/2019 karena dianggap mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan menyatakan bahwa persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris, apalagi MKN harus memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut maka MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Adanya batasan waktu tersebut bertujuan agar MKN tidak menghambat proses penyidikan. Berikut bunyi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019: “ … Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pmeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat redundant, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannnya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 125 Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal aquo dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.” “… Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud putusan Mahkamah Konsitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. …” Pengaturan tersebut sama halnya dengan pengaturan terkait MDP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 UU 17/2023, bahwa dalam ketentuan a quo juga diatur jangka waktu penerbitan rekomendasi, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, yang mana jangka waktu ini relatif lebih singkat dibandingkan dengan waktu pemberian rekomendasi oleh MKN. Dengan demikian ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 tidak mempersulit/menghambat proses penyidikan karena telah dibatasi adanya waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima bagi Majelis untuk mengeluarkan rekomendasi. Dalam hal Majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut, Majelis dianggap telah memberikan rekomendasi, sehingga proses penyidikan dapat dilanjutkan. 6. Pemberian rekomendasi terkait pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai/tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional juga mengingat kekhasan pelaksanaan praktik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai daya upaya optimal (Inspanning verbintenis). Tindakan pelayanan kesehatan merupakan daya upaya optimal (Inspanning verbintenis) yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya serta sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Daya upaya optimal tersebut hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan oleh orang-orang yang khusus memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, sehingga UU 17/2023 membentuk MDP. Dalam melaksanakan tugasnya, 126 MDP juga dapat bekerja sama dengan Kolegium sebagai pengampu ilmu bidang kesehatan yang berisi ahli dan guru besar. Dengan demikian, kewenangan memberi rekomendasi sesuai Pasal 308 UU 17/2023 dapat memperkuat pelindungan hukum baik untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien, dan juga masyarakat. Pelindungan hukum tersebut memberikan rasa tenang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan keprofesiannya sepanjang sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional, sehingga upaya optimal dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat pun terlindungi dari tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar. Jika tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar maka rekomendasi pidana dan/atau perdata dari MDP dapat membantu penegak hukum untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai Majelis dalam UU 17/2023, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP 28/2024) yang mengatur mengenai pembentukan, tugas fungsi, dan keanggotaan MDP. Berdasarkan Pasal 713 PP 28/2024 disebutkan bahwa MDP mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, MDP menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan; b. pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; c. penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan; d. pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan e. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang 127 dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien. 8. Berdasarkan ketentuan Pasal 714 ayat (1) PP 28/2024 dinyatakan bahwa anggota MDP terdiri dari 9 orang yang berasal dari unsur perwakilan Kementerian Kesehatan, profesi, perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas MDP yang terkait dengan kasus pelanggaran disiplin profesi di seluruh wilayah Republik Indonesia, pada praktiknya membutuhkan dukungan dari setiap provinsi, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut “Permenkes 12/2024”), diatur mengenai keberadaan tim pemeriksa yang berasal dari setiap provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenkes 12/2024, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi memeriksa dan memutuskan setiap pengaduan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, Ketua MDP atas nama Menteri menetapkan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. Dengan demikian, keberadaan MDP walaupun hanya beranggotakan 9 orang tetapi tetap efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dibantu oleh tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. Bahwa berdasarkan UU 17/2023 dan aturan pelaksanaannya, Menteri Kesehatan telah mengangkat anggota MDP periode tahun 2024 – 2028 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1630/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Sejak pengangkatan anggota MDP sampai dengan 30 April 2025, MDP telah menerima 25 permintaan rekomendasi (22 perkara pidana dan 3 gugatan perdata) dengan 21 (dua puluh satu) permintaan rekomendasi telah dijawab oleh MDP sedangkan 4 (empat) permintaan rekomendasi sedang dalam proses pemeriksaan. V. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 128 yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden I. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah Bahwa permintaan rekomendasi tidak meniadakan peran Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi di satu sisi APH harus menunggu selama 14 hari, sementara dalam waktu 14 hari tersebut justru bisa terjadi hal-hal yang merugikan pasien/korban. Mohon penjelasan apakah harus menunggu 14 hari sampai keluarnya rekomendasi? Tanggapan Pemerintah: - Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023 mengatur bahwa rekomendasi diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, dalam hal ini rekomendasi dimungkinkan untuk terbit sebelum mencapai 14 hari kerja, tergantung kompleksitas perkara. Terdapatnya frasa "terlebih dahulu" dalam Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 menimbulkan konsekuensi bahwa secara formil APH harus menunggu keluarnya rekomendasi MDP sebelum melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Selain itu, secara materiil Rekomendasi MDP juga dapat 129 membantu APH dalam membuat terang suatu dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan. - Adanya rekomendasi dari MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan karena pemberian rekomendasi diatur jangka waktunya, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Selanjutnya dalam Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023 juga ditegaskan bahwa dalam hal Majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut, Majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. Sedangkan permintaan rekomendasi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan atau kuasanya dalam perkara perdata dapat dilakukan secara paralel dengan proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga hukum acara perdata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (tidak menghentikan proses hukum). Dalam perkara perdata, rekomendasi dari Majelis dapat digunakan sebagai alat bukti bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam persidangan di pengadilan. II. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Arsul Sani 1. Penjelasan terkait original intent pembentuk undang-undang dari pembahasan sampai dengan adanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah, yaitu terkait Pasal 308 ayat (2) upaya hukum perdata, mengapa mesti menunggu rekomendasi dari MDP? Tanggapan Pemerintah: Pada saat penyusunan dan pembahasan Pasal 308, Pemerintah dan DPR memandang perlu adanya pengaturan terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya diperiksa oleh penegak hukum/pengadilan, tetapi juga dilakukan pemeriksaan dari aspek teknis keprofesian oleh Majelis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga pasien selaku penerima pelayanan kesehatan mengingat spesifikasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian hanya berupaya untuk menyembuhkan, bukan pada hasil akhir atas upaya yang dilakukan (inspanning verbintennis). Secara rinci proses perumusan Pasal 308 UU 17/2023 oleh pembentuk undang-undang sebagai berikut: 130 1. Dugaan Tindak Pidana Pembentuk undang-undang memandang bahwa terkait dengan ada/tidaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dilakukan klarifikasi dan verifikasi apakah dalam melaksanakan praktik keprofesian sudah/belum sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada penyidik, Majelis melakukan klarifikasi dan verifikasi melalui pemeriksaan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien, saksi dan ahli serta alat bukti untuk memastikan apakah praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai/tidak sesuai dengan 3 (tiga) batu uji yang digunakan, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan standar maka Majelis merekomendasikan penyidikan atas dugaan tindak pidana dapat dilakukan, namun sebaliknya dalam hal hasil pemeriksaan dalam praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah sesuai dengan standar, maka Majelis merekomendasikan penyidikan atas dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan. Konsep tersebut akhirnya dirumuskan dan disepakati antara pemerintah dan DPR dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (5) UU 17/2023 yang bunyinya: (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis. (5) Rekomendasi berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 2. Gugatan Perdata di Pengadilan Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga merugikan pasien dan dimintai pertanggungjawaban secara perdata 131 maka tenaga medis dan tenaga kesehatan harus meminta rekomendasi kepada Majelis. Hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan praktik keprofesiannya diwujudkan dalam bentuk permintaan rekomendasi dari Majelis yang merupakan lembaga/entitas yang berwenang dalam menentukan apakah praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Proses pemeriksaan oleh Majelis pada prinsipnya sama dengan proses pemeriksaan Majelis dalam hal dugaan tindak pidana. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan standar maka rekomendasi majelis berupa pelaksanaan praktik keprofesian tidak sesuai dengan standar, namun sebaliknya dalam hal hasil pemeriksaan dalam praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah sesuai dengan standar, maka rekomendasi majelis berupa pelaksanaan praktik keprofesian sesuai dengan standar. Rekomendasi dari Majelis dapat digunakan sebagai alat bukti bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam persidangan di pengadilan. Konsep tersebut akhirnya dirumuskan dan disepakati antara pemerintah dan DPR dalam Pasal 308 ayat (2) dan ayat (6) UU 17/2023 yang bunyinya: (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis. (6) Rekomendasi berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 2. Dalam Pasal 723 ayat (5) PP 28/2024 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan akan diatur dalam Peraturan Menteri, apakah sudah terbit Permenkes tersebut dan kiranya perlu diberikan! 132 Tanggapan Pemerintah: Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 723 ayat (5) PP 28/2024, saat ini pemerintah sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang salah satu substansinya mengatur mengenai pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, berupa tata cara dalam penyelesaian perselisihan, penegakan etika dan disiplin profesi, dan penegakan hukum. Rancangan Permenkes dimaksud saat ini sudah masuk tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum. 3. Apabila rekomendasi dari MDP menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran SOP/prosedur/standar pelayanan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah ketentuan ini dimaksudkan kemudian upaya hukum baik pidana maupun perdata oleh pasien yang merasa bisa membuktikan sebaliknya juga harus terhenti? Tanggapan Pemerintah: Apabila rekomendasi dari MDP menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, maka sesuai dengan nama dokumen "rekomendasi" hal ini dapat diartikan berupa saran yang menganjurkan, sehingga tidak mutlak rekomendasi MDP menjadi vonis untuk menghentikan proses perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana, penyidik tetap mempunyai independensi untuk melanjutkan proses penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, sehingga pada akhirnya hakim yang akan menilai dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan rekomedasi MDP. Demikian juga dalam perkara perdata, rekomendasi MDP tidak akan menghentikan proses pemeriksaan perkara perdata, karena proses pemeriksaan perkara perdata dapat berjalan bersamaan/paralel dengan pemeriksaan MDP. Rekomendasi MDP merupakan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata. III. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Penjelasan terkait “tim ad hoc” yang dibentuk MDP, apakah setiap waktu berganti atau justru karena adanya bantuan tim ad hoc malah membuat rekomendasi menjadi lama? 133 Tanggapan Pemerintah: - Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Permenkes 12/2024), yang bunyinya sebagai berikut: (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi memeriksa dan memutuskan setiap pengaduan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Ketua Majelis Disiplin Profesi atas nama Menteri menetapkan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. (2) Unsur tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya merupakan pimpinan atau anggota Majelis Disiplin Profesi. Tim Pemeriksa yang bersifat ad hoc, unsurnya berasal dari Ketua atau anggota MDP dan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Disiplin Profesi atas nama Menteri. Tim Pemeriksa yang bersifat ad hoc dimaksudkan sebagai tim yang ada di tiap daerah dalam jangka waktu tertentu dan tidak berganti setiap waktu, sehingga dengan pembentukan tim ad hoc ini justru akan dapat mengakselerasi proses pemeriksaan MDP yang dibatasi hanya dalam waktu 14 hari kerja. - Terkait pembentukan “tim i” juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang bunyinya sebagai berikut: (1) Dalam rangka memeriksa dan memutuskan Pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di tiap Provinsi, Ketua MDP atas nama Menteri menetapkan Tim Pemeriksa provinsi yang bersifat ad hoc. (2) Tim Pemeriksa provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur: a. perwakilan dari dinas kesehatan, sebanyak 2 (dua) orang; b. profesi, sebanyak 1 (satu) orang; c. perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 1 (satu) orang; dan d. masyarakat, sebanyak 1 (satu) orang. (3) Kepala dinas kesehatan provinsi mengusulkan Tim Pemeriksa provinsi sebanyak 2 (dua) kali pada setiap unsur. (4) Tim Pemeriksa provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; 134 e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi; g. tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan h. tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan. (5) Tim Pemeriksa provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri. IV. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Apakah bisa diberikan rasionalisasinya untuk waktu 14 hari pemberian rekomendasi, apakah memang dimaksudkan tidak ada banding terhadap MDP? Tanggapan Pemerintah: - Pada awalnya dalam pembahasan, batas waktu pemberian rekomendasi diusulkan 30 (tiga puluh) hari, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, namun dalam pembahasan mengingat hal ini menyangkut dengan masalah kepastian hukum dan nasib tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pasien/keluarganya, waktu 30 (tiga puluh) hari dinilai terlalu lama, sehingga disepakati menjadi 14 (empat belas) hari kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, baik terhadap dugaan tindak pidana maupun tuntutan perdata dan tidak menghambat adanya proses hukum baik rekomendasi yang dimohonkan oleh penyidik maupun oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023 yang berbunyi “Rekomendasi diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima”. Dengan batas waktu tersebut tidak ada alasan bahwa proses terhadap mekanisme pemeriksaan menjadi lama, karena pasal tersebut memastikan bahwa proses hukum tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. - Dalam hal Majelis tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka rekomendasi berbunyi penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023 dinyatakan bahwa “Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak 135 permohonan diterima, majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana”. Hal ini untuk memastikan adanya kepastian hukum dan tidak ada penundaan yang berkepanjangan dalam penanganan kasus tersebut. - Bahwa terkait dengan rekomendasi MDP yang dimohonkan oleh penyidik (untuk pidana) atau tenaga medis dan tenaga kesehatan (untuk perdata) tidak ada upaya banding. Hal ini karena dokumen yang diterbitkan oleh MDP adalah berupa “Rekomendasi” (bukan putusan) yang digunakan APH sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana atau digunakan oleh hakim untuk menilai adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata. V. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra Dari 25 permohonan rekomendasi MDP, 22 perkara pidana, 3 gugatan perdata, 21 permintaan rekomendasi telah dijawab. Mohon dijelaskan apa hasil rekomendasinya agar Majelis Hakim bisa melihat! Mohon agar diberikan copyan lengkap risalah perdebatan dan pembahasan pasal a quo! 1. Bahwa sejak dibentuknya kelembagaan MDP hingga tertanggal 25 Mei 2025, MDP telah menerima permohonan rekomendasi dari berbagai intansi yang ada di seluruh daerah Indonesia, dan telah ditindaklanjuti oleh MDP dengan pemberian rekomendasi dan terdapat permohonan diantaranya masih dalam pemeriksaan oleh MDP yang lengkapnya sebagai berikut: No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP Perkara Pidana 1. Polres Ngawi Dokter gigi Tidak dapat dilakukan penyidikan 2. Polres Banggai Dokter Umum dan Bidan Tidak dapat dilakukan penyidikan 3. Poresta Cilacap Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan 4. Polda Riau Dokter Spesialis Anak dan Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan 5. Polda Jawa Barat Dokter Spesialis Bedah- Konsultan Bedah Digestif dan Dokter Spesialis Urologi Dapat dilakukan Penyidikan 136 No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP 6. Polda DIY Dokter Spesialis Mata Dapat dilakukan Penyidikan 7. BP POM RI Dokter Umum Dapat dilakukan Penyidikan 8. Polresta Sidoardjo Dokter Umum, Dokter Spesialis Anastesi, dan Dokter Spesialis THT Tidak dapat dilakukan Penyidikan 9. Bareskrim Mabes Polri Dokter Spesialis Onkologi Tidak dapat dilakukan Penyidikan 10. Polresta Cirebon Perawat Dihentikan pemeriksaan karena adanya penarikan permohonan rekomendasi dari penyidik 11. Polda Lampung Bidan Tidak dapat dilakukan Penyidikan 12. Polda Jawa Tengah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dapat dilakukan Penyidikan 13. Polda Sumatera Utara Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Tidak dapat dilakukan Penyidikan 14. Polda Sumatera Selatan Dua orang Dokter Umum, Dokter Spesialis Anestesi, dan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Tidak dapat dilakukan Penyidikan 15. Polda Bangka Belitung Delapan orang Dokter Umum, Dokter spesialis anak, dan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Sembilan Named tidak dapat dilakukan penyidikan dan satu Named dapat dilakukan penyidikan 16. Polresta Bogor Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan Dokter Spesialis Anestesi Dapat dilakukan Penyidikan 17. BP POM Tangerang Dua orang Apoteker Dapat dilakukan Penyidikan 18. Polres Garut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dapat dilakukan Penyidikan 19. Polres Lahat Farmasi Dapat dilakukan Penyidikan namun 137 No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP bukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 20. BP POM Cilegon Apoteker Dapat dilakukan Penyidikan 21. Polres Binjai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Anak Masih dalam proses pemeriksaan 22. Polres Binjai Dua orang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Anestesi Masih dalam proses pemeriksaan Perkara Perdata 1. RS Siloam Karawaci Tangerang Dokter Umum, Dokter spesialis penyakit dalam, dan Dokter Spesialis Bedah Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar 2. RSUP Kariadi Semarang Dokter Spesialis THT Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar 3. RS Siloam MRCCC Semanggi Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar 2. Dari 25 (dua puluh lima) permohonan rekomendasi tersebut, terdapat klasifikasi sebagai berikut: a. Rekomendasi Perkara Pidana: - dapat dilakukan penyidikan terhadap 9 (sembilan) permohonan rekomendasi. - tidak dapat dilakukan penyidikan terhadap 13 (tiga belas) permohonan rekomendasi. b. Rekomendasi Perkara Perdata: - sesuai standar terhadap 3 permohonan rekomendasi perkara perdata; dan - tidak sesuai standar tidak ada/nihil. 138 Demikian Keterangan Tambahan Presiden ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6b yang diterima pada tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; 2. Bukti PK-2a : Fotokopi Surat dari tenaga medis (dr. Farokah, Sp.T.H.T.B.K.L.F (K), Msi. Med tanggal 14 Maret 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi, yang suratnya diterima oleh MDP tanggal 25 Maret 2025; 3. Bukti PK-2b : Fotokopi Surat Majelis Disiplin Profesi Nomor MD.02.01/MDP/437/IV/2025 tanggal 23 April 2025, Hal Rekomendasi; 4. Bukti PK-3a : Fotokopi Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dengan surat Nomor: R/195/II/RES.5.1/2025/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi, diterima oleh MDP tanggal 7 Februari 2025; 5. Bukti PK-3b : Fotokopi Rekomendasi MDP Nomor: MD.02.01/MDP/201/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah; 6. Bukti PK-4a : Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: B/972/II/RES.7.1/2025/Ditreskrimsus tanggal 5 Februari 2025, diterima oleh MDP tanggal 10 Februari 2025; 7. Bukti PK-4b : Fotokopi Rekomendasi MDP Nomor: MD.02.01/MDP/254/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara; 139 8. Bukti PK-5a : Fotokopi Surat Pengaduan dari Rumondang, BA selaku istri pasien (almarhum Binsar Sitanggang) atas Pelanggaran Disiplin Dokter atas pelayanan kesehatan di Primaya Hospital Bekasi Barat; 9. Bukti PK-5b : Fotokopi Putusan MDP Nomor 48/P/MDP/X/2024 tanggal 26 Februari 2025; 10. Bukti PK-6a : Fotokopi Surat Pengaduan dari Mey Yanti Sitompul selaku keluarga pasien (almarhum Rosmery Siahaan) atas Pelanggaran Disiplin Dokter atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar; 11. Bukti PK-6b : Fotokopi Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 45/P/MDP/X/2024 tanggal 11 Maret 2025. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. serta 2 (dua) orang saksi atas nama Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV.Subsp VE(K), FIATCVS, S.H., M.H., dan Ipda Agus Marsanto, S.H. yang keterangannya diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 27 Mei 2025 serta berkas fisiknya pada tanggal 28 Mei 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadlirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Konstitusi, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan keterangan Ahli dalam persidangan yang mulia ini, dengan agenda pembahasan Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara terang benderang, negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu nilai dari hukum adalah keadilan. Hukum tidak terhenti sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi merupakan ekspresi dari cita- cita keadilan masyarakatnya. Secara teoritis tujuan hukum adalah: 140 a. Keadilan, yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari- hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam; b. Kemanfaatan, yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak (Sudikno:2008:80). Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat; c. Kepastian, yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Teori tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang pada pokoknya ketiga tujuan tersebut disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu ada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan, dan ketengangan satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan, yang dituntut untuk diutamakan adalah keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut, antara lain ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan 141 kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan, keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut, dapat mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakkan hukum. Pertentangan ini sebenarnya terletak pada jaminan kepastian untuk mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan refleksi keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan tersebut dapat mewujudkan perpaduan antara keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral. Keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum, bahkan merupakan hak asasi hukum. Hukum tanpa cita hukum berupa keadilan akan kehilangan ruh-nya. Bila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai kerohanian yang berbasis nilai material. Sila-sila dalam Pancasila, basis dan tujuannya adalah keadilan sosial. Keadilan sesungguhnya merupakan sesuatu harapan dan kenyataan. Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon, ijinkan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Konstitusi dan Kesehatan Secara konstitusional masalah kesehatan tercantum dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” dan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada kewajiban konstitusional untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas. Dalam rangka optimalisasi dan profesionalisme pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya pengawasasan negara terhadap praktik keprofesian 142 tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk aspek disiplin profesi. Pengawasan tersebut, untuk memastikan pelayanan kesehatan berlangsung secara professional dalam menyehatkan pasien. Mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan, secara kelembagaan dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), dengan tugas dan fungsinya untuk menegakan disiplin profesi bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang bertujuan terciptanya peningkatan mutu terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat melalui profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pembentukan MDP sebagai bentuk melindungi hak tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menjalankan praktik keprofesian sekaligus memberikan hukuman disiplin apabila terdapat pelanggaran praktik keprofesian, termasuk memberikan rekomendasi kepada penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata. Rekomendasi MDP berdasarkan ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan yang berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum secara pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata; 2. Eksistensi Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan Dalam Perpektif Asas Lex Spesialis derogat Lex Generali Dalam pembaharuan hukum, agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional warga negara, harus memperhatikan asas hukum. Salah satu asas hukum, adalah lex specialis derogat legi generali mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum (regim) yang sama dengan lex generalis. 143 Konflik norma dalam peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan asas derogasi yaitu peniadaan validitas norma terhadap norma lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Berdasarkan asas hukum tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, setiap orang berhak mendapat jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum umumnya bertujuan untuk memberikan keadilan, manfaat, dan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Adapun jika mereka melanggar, maka mereka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, jaminan kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang- undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah ketentuan pasti yang diberikan oleh perangkat hukum, yang mampu menjamin secara pasti hak dan kewajiban seseorang dalam penerapan aturan hukum. Menurut Jan M. Otto yang dikutip oleh M. Arief Sidharta dalam buku Refleksi Struktur Ilmu Hukum, jaminan kepastian hukum memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya. c. Mayoritas warga negara pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 144 d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Gustav Radbruch juga mengemukakan ada empat karateristik mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu: a. Hukum itu positif atau berupa perundang-undangan. b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau kenyataan, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan. d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap sistem hukum agar aturan yang berlaku dapat diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Aplikasi dari teori ini adalah untuk mengevaluasi adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu kepastian hukum. Dalam konteks kesehatan, hukum yang tumpang tindih dapat mempengaruhi pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan. Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi dapat berdampak pada perkembangan sektor kesehatan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Kepastian hukum adalah prinsip di mana hukum yang berlaku harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan ambiguitas sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum. Ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, merupakan ketentuan yang spesifik mengenai hukum acara dalam pemeriksaan terhadap dugaan melanggar hukum pidana dan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Ketentuan tersebut telah dirumuskan secara terang benderang sebagai hukum acara dalam pemeriksaan disiplin kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, karena telah mengatur kewenangan MDP dan jangka waktu pemeriksaan. Kewenangan yang dimiliki hanya terbatas untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam 145 melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien telah memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sehingga tidak dalam rangka untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum pidana atau perdata yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, sehingga tidak bisa dikualifikasi sebagai ketentuan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan kewenangan penyidikan dan peradilan perdata, sebagaiman diatur dalam KUHP, KUHAP maupun KUHPerdata. 3. Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan a. Mekanisme permohonan dan pemberian rekomendasi oleh MDP dalam perkara pidana dilakukan sebagai berikut: 1) Penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP; 2) Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi; 3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli; 4) Melakukan pengujian atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan batu uji pemeriksaan berupa standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; 5) Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan; 6) MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. b. Alur Pemberian Rekomendasi pada Perkara Perdata. 146 1) Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP; 2) Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi; 3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli; 4) Melakukan pengujian atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan batu uji pemeriksaan berupa standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; 5) Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan; 6) MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. Pemeriksaan perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh MDP dengan mendasarkan pada frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghapusan atau penundaan untuk mendapatkan hak konstitusional, berupa hak keadilan, bagi warga negara yang bermaksud memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum pidana melalui penyidikan oleh penyidik atau untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekansime gugatan di pengadilan, akibat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, yang diduga melanggar hukum atau menimbulkan kerugian. Pemeriksaan terlebih dahulu tersebut, sebagai bentuk pemeriksaan pendahuluan dengan fokus utama untuk menguji disiplin profesi di bidang 147 kesehatan, dengan batu uji pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasi, sebagaimana alasan pembentukan MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) UU Kesehatan yaitu dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketentuan dalam frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk menghalang- halangi (obstruction of justice) proses pencarian keadilan melalui peradilan atau melalui proses hukum, karena kewenangan pemeriksaan tersebut hanya terbatas memberikan rekomendasi dan secara limatatif dan imperatif telah dibatasi, yakni paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sehingga menjamin adanya pemenuhan kepastian hukum. Pemeriksaan terlebih dahulu perlu dilakukan, dengan pertimbangan adanya kekhususuan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang khusus di bidang kesehatan dan kegagalan dalam pelayanan pada umumnya karena tidak disiplin dalam merencanakan atau melakukan tindakan medis dan/atau kesehatan, bukan karena adanya kesalahan (schuld) baik karena kesengajaan (dolus/opzet), maupun karena kurang berhati-hati/lalai (culpa). Dalam mememuhi unsur kesengajaan ini, ada tiga kategori yaitu: 1) Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); 3) Kesengajaan seperti sub 2 tetapi denga disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan). Kewenangan MDP dalam memberikan rekomendasi perkara pidana atau perdata, pada dasarnya hanya menguji, dengan permasalahan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien, telah sesuai dengan tandar profesi, 148 standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pemeriksaan perkara pidana dan perdata tersebut, hanya sebatas aspek disiplin, tidak memasuki ranah menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, maka frase “terlebih dahulu” sebagaimana Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak merugikan atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, karena tertunda dalam proses penyidikan di kepolisian atau gugatan di pengadilan, tetapi justru dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum secara sederhana, cepat, adil, mudah dan murah. Kedilan tidak boleh tertunda, karena Justice delayed is justice denied, artinya, terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. 2. Keterangan Ahli Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Atas permintaan dari Presiden melalui Kuasa Presiden dalam Perkara Nomor: 156/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945, bersama ini dengan hormat disampaikan keterangan tertulis saya sebagai berikut: Bahwa keterangan ini disusun berdasarkan keilmuan yang dikuasai ahli yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan yang dimaksud adalah konsep dan teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara ilmu dipahami dapat didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun pendekatan yang menyatakan hukum itu sebagai suatu cerminan kepentingan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. Pertama, kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. Kedua; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Ketiga, dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan. 149 Kegunaan sebagaimana dimaksud tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada Perkara Nomor: 156/PUU-XXII/2024, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah Pasal 308 UU Kesehatan mencerminkan bentuk ketidaksamaan dihadapan hukum? 2. Apakah produk berupa Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 308 merupakan bentuk penghambatan dalam hak mengajukan gugatan perdata ataupun proses penyelidikan pidana? Atas, dua persoalan yang di uji konstitusional tersebut, ahli memiliki pendapat sebagai berikut Terhadap persoalan pertama, Ahli memandang bahwa unsur negara hukum yakni persamaan di hadapan hukum yang diadopsi dalam UUD 1945 memiliki pemaknaan yang tidak sempit, melainkan memiliki makna yang luas karena tidak hanya berdiri pada satu bentuk saja yaitu “setiap orang sama” (equality for all) di hadapan hukum, melainkan berbagai bentuk-bentuk lainnya yang jauh lebih substantif. Di dalam Doktrin dikenal tidak hanya bentuk formal UUD 1945 menggunakan pendekatan formal, namun juga substantif mengenai persamaan dihadapan hukum. Dalam doktrin, istilah equality before the law umumnya merepresentasikan makna equal atau persamaan secara formal (setiap orang sama), namun di samping itu, makna equal juga terdapat konsep yang dimaknai secara substantif seperti equality protection of law (kesamaan akses atas perlindungan terhadap hukum) atau equality among the equals (kesamaan atas sesama yang setara). Ahli memandang Pasal 27 (1) UUD 1945 merupakan basic structure dari konsep persamaan di hadapan hukum Indonesia yang mengkombinasikan bentuk persamaan formal dan substantif sekaligus. Hal ini disebabkan norma ini tidak hanya bermakna formal atas kesamaan kedudukan, namun juga dijaminkan kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminkan kesamaan atas sesama yang setara. Apabila diklasifikasikan melalui norma-norma dalam UUD 1945 selanjutnya maka diketahui terdapat 150 beberapa pola yang menegaskan mengenai kesamaan kedudukan secara formal (formal equality), Jaminan kesamaan akses perlindungan hukum (equality protection of law) dan jaminan kesamaan atas sesama yang setara (equality among the equals), atau kombinasi diantara dua atau ketiganya. Sebagai contoh, Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bentuk formal equality, di samping itu dikenal bentuk Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjaminkan adanya bebas dari perlakuan diskriminatif dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjaminkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi merupakan bentuk Jaminan kesamaan akses perlindungan hukum (equality protection of law). Selanjutnya Jaminan kesamaan atas sesama yang setara (equality among the equals) dapat ditemui dalam Pasal 28H ayat (2) yang memberikan jaminan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjaminkan hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Sedangkan bentuk kombinasi antara dijaminkan kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminkan kesamaan atas sesama yang setara dapat ditemui dalam Pasal 29 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian Ahli memandang bentuk sebagai dijelaskan menjadikan UUD 1945 jelas memiliki makna kesamaan di hadapan hukum tidaklah bermakna sempit melainkan luas. Lalu, apabila dikaitkan perkara a quo terkait norma Pasal 308 UU Kesehatan yang dianggap tidak memberikan kesamaan di hadapan hukum, maka ahli berpandangan hal yang demikian itu berarti mencerminkan pemaknaan sempit dari bentuk kesamaan di hadapan hukum menurut UUD 1945. Pasal 308 UU Kesehatan merupakan bentuk pernomaan yang bermaksud untuk dijaminkan kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminkan kesamaan atas sesama yang setara. Pasal 308 UU Kesehatan tidak bisa dibaca secara parsial, tanpa membaca Pasal 273 dan Pasal 274 UU Kesehatan yang menjaminkan Hak dan Kewajiban terhadap 151 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama (nakes dan named) yang setara. Apabila merujuk kepada Pasal 291 UU Kesehatan, terdapat kewajiban bagi naskes dan named untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional ditetapkan oleh organ yang berbeda-beda. Standar Profesi untuk setiap jenis named dan nakes disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri. Standar Pelayanan diatur dengan Peraturan Menteri, sedangkan Standar Prosedur Operasional ditetapkan oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Pasal 308 merupakan bentuk pengujian kesesuaian atas penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ahli menilai bentuk pengujian di Majelis Disiplin Profesi sebelum adanya dugaan kerugian pasien secara perdata atau dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keselarasan penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dengan dugaan kerugian secara perdata yang ditimbulkan atau dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yang disangkakan. Karena secara tujuan, adanya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi named, nakes dan khususnya pasien itu sendiri. Sangkaan yang menilai bahwa Pasal 308 UU Kesehatan tidak menjaminkan kesamaan proses hukum seperti Profesi lainnya disebabkan adanya perbedaan yang dimiliki nakes dan named menunjukan bahwa alasan yang mengaburkan fakta profesi lainnya tidak memiliki memiliki bentuk dan kedudukan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang serupa dengan profesi nakes dan named. Dengan demikian, justru Pasal 308 UU Kesehatan merupakan bentuk memperoleh akses atas perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama (nakes dan named) yang setara. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Terhadap persoalan kedua, ahli menilai Rekomendasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 308 UU Kesehatan merupakan bentuk hasil pengujian atas kesesuaian atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan 152 standar prosedur operasional. Ini sesuai dengan kedudukan Pasal 308 UU Kesehatan yang diletakkan sebagai Bagian Kesebelas dalam UU Kesehatan yang mengatur mengenai penegakkan Disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan dan penyelesaian perselisihan. Ahli menilai pentingnya dilakukan pengujian atas kesesuaian atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional merupakan konsekuensi kekhasan yang terjadi antara hubungan antara pasien, nakes dan named yang bersifat inspanningsverbintennis yaitu hubungan yang menitikberatkan pada upaya atau proses yang dilakukan, bukan terhadap hasil. Sifat hubungan yang menitikberakan pada upaya atau proses ini menjadikan hasil tidak menjadi suatu jaminan, dan tidak bertanggung jawab jika hasil tidak tercapai, selama upaya maksimal telah dijalankan. Dari sifat hubungan yang demikian ini, maka informed consent dan bentuk perjanjian terapeutik dalam UU Kesehatan digunakan untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan antara pasien dengan nakes dan named. Dengan sifat hubungan hukum, kewajiban dalam upaya kesehatan dan perikatan atas persetujuan yang timbul, maka keberadaan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional merupakan bentuk komitmen yang harus dipenuhi sebagai bentuk melaksanaan upaya maksimal berdasarkan standar yang ditetapkan menurut Pasal 291 UU Kesehatan. Ahli menilai rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 308 UU Kesehatan merupakan proses dan tahapan yang penting dalam menilai apakah segala usaha yang dilakukan telah maksimal, telah sesuai, dan tidak mengabaikan semua standar yang harus ditempuh dalam upaya kesehatan. Dari proses inilah sesungguhnya, dapat diketahui apakah sesungguhnya diketahui adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan timbulnya risiko medis. Proses dan tahapan yang penting ini juga dikenal sebelum lahirnya UU Kesehatan dengan dikenal melalui lembaga Majelis Kehomatan Dispilin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hal membedakan melalui lembaga Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam UU Kesehatan adalah pertama, perubahan cakupan profesinya yang tidak terbatas pada Dokter dan kedua, juga adanya tahapan yang ditempuh sebelum dilakukannya gugatan Perdata dan/atau Proses Pidana. 153 Ahli menilai perbedaan sepanjang menyangkut tahapan yang ditempuh tidak dapat dimaknai sebagai bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ini dikarenakan tahapan pengajuan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 UU Kesehatan tidak dimaksudkan untuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, melainkan bentuk adanya pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Pemenuhan hak ini didasari oleh adanya kepastian hukum atas pengujian apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh nakes dan named telah dijalankan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Apabila kemudian hal yang demikian ini baru dilakukan pada tahapan pembuktian dalam perkara perdata atau justru dinilai oleh penegak hukum dalam konteks pidana, maka hal ini justru akan mengaburkan penilaian disiplin profesional dalam menilai penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ditempuhnya proses pengajuan Rekomendasi justru membantu memberikan kepastian hukum dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan apakah segala tindakan medis tersebut bersesuaian dengan standar yang ditentukan, sedangkan dalam hal gugatan perdata rekomendasi dapat ditempuh untuk mendapat verifikasi profesional atas dalil yang akan diajukan dalam gugatan perdata dan tidak mengurangi atau menghambat hak hukum seseorang dalam mengajukan gugatan perdata. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Berdasarkan uraian-uraian ahli sepanjang menyangkut dua persoalan konstitusional maka ahli hendak menyimpulkan: 1. Pasal 308 UU Kesehatan merupakan bentuk equality protection of law (kesamaan akses atas perlindungan terhadap hukum) atau equality among the equals (kesamaan atas sesama yang setara). Pasal 308 UU Kesehatan tidak mencerminkan diskriminasi atau bentuk perlakuan khusus, melainkan bentuk perlindungan atas bentuk sifat hubungan hukum yang timbul secara khas antara pasien dengan nakes dan named yang bersifat inspanningsverbintennis 2. Pasal 308 UU Kesehatan merupakan bentuk tahapan pengujian penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 154 sebagai konsekuensi sifat hubungan hukum inspanningsverbintennis antara pasien, nakes dan named. Dengan demikian, ahli mengambil kesimpulan bahwa pasal 308 UU Kesehatan ini tidak mencerminkan suatu norma-norma yang dapat dikualifikasikan bertentangan dengan UUD 1945 3. Keterangan Saksi Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV.Subsp VE(K), FIATCVS, S.H., M.H. Perkenalkan saya Dr. dr Prasetyo Edi Sp. BTKV, Subsp VE(K), FIATCVS, SH, MH, saya anggota Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1630/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022 – 2027 dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024 – 2028. Adapun tugas MDP yaitu melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan 2 hal yaitu: 1. Mekanisme/Tata Kerja MDP Dalam Proses Permohonan Rekomendasi; dan 2. Jumlah Permohonan Rekomendasi I. Mekanisme/Tata Kerja MDP Dalam Proses Permohonan Rekomendasi Bahwa Majelis Disiplin Profesi dibentuk berdasarkan Pasal 304 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 712 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk menegakkan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Bahwa berdasarkan Pasal 308 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi. Dalam Pemberian Rekomendasi oleh MDP atas permintaan Penyidik (dalam perkara Pidana) atau Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan (dalam perkara Perdata), Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa Rekomendasi. Tim Pemeriksa rekomendasi melakukan pemeriksaan atas penilaian kesesuaian terhadap praktik keprofesian Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan 155 apakah telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tim Pemeriksa rekomendasi melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, Pasien, Saksi dan Ahli dan/atau dokumen, termasuk rekam medis. Tim Pemeriksa rekomendasi dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen, rekam medis dan standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional yang digunakan dalam melakukan praktik keprofesian di kantor MDP dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan lapangan, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Pelapor. Tim pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Ahli terkait. Selanjutnya tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya dalam rapat Pleno MDP serta melakukan pengambilan putusan untuk memberikan rekomendasi secara musyawarah mufakat. II. Jumlah Permohonan Rekomedasi Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2024, sampai dengan tanggal 25 Mei 2025, MDP telah menerima 25 (dua puluh lima) permohonan rekomendasi, yang terdiri atas perkara pidana maupun perkara perdata, dengan rincian sebagai berikut: NO URAIAN TENAGA MEDIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR TIDAK SESUAI STANDAR 1 REKOMENDASI PIDANA 17 5 13 9 2 REKOMENDASI PERDATA 3 - 3 - Contoh jangka waktu pemeriksaan rekomendasi: 156 1. Polresta Bogor a. Tanggal 01 Februari 2024 Polresta Bogor menerima laporan dari Keluarga Pasien. b. Tanggal 06 Februari 2024 Polresta Bogor melakukan penyelidikan. c. Tanggal 10 Maret 2025 setelah melakukan penyelidikan, Polresta Bogor meminta Rekomendasi kepada MDP. Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa. Berdasarkan Pasal 308 ayat (7) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, batas waktu rekomendasi yang harus disampaikan kepada Penyidik adalah tanggal 27 Maret 2025. Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa. d. Tanggal 17 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan (Saksi-saksi, Terlapor dan Pelapor). e. Tanggal 19 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Ahli. f. Tanggal 21 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Ahli. g. Tanggal 26 Maret 2025 Rapat Pleno MDP dan menyampaikan jawaban Rekomendasi kepada Polresta Bogor. 2. Polres Garut a. Tanggal 15 April 2025 Polres Garut menerima laporan Polisi. b. Tanggal 15 April 2025 Polres Garut melakukan penyelidikan. c. Tanggal 15 April 2025 setelah melakukan penyelidikan, Polres Garut meminta Rekomendasi kepada MDP. Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa. Berdasarkan Pasal 308 ayat (7) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, batas waktu rekomendasi yang harus disampaikan kepada Penyidik adalah tanggal 08 Mei 2025. Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa. d. Tanggal 16 April 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan (Saksi-saksi, Terlapor dan Pelapor). e. Tanggal 16 April 2025 malam Rapat Pleno MDP dan menyampaikan jawaban Rekomendasi kepada Polres Garut. f. Polres Garut memproses Terlapor dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 3. Polda Bangka Belitung a. Tanggal 12 Desember 2024 Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menerima laporan Polisi. 157 b. Tanggal 6 Januari 2025 Ditreskrimsus menerima limpahan dari Ditreskrimum Polda Bangka Belitung. c. Tanggal 17 Januari 2025 Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung melakukan penyelidikan. d. Tanggal 19 Februari 2025 setelah melakukan penyelidikan, Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung meminta Rekomendasi kepada MDP. Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa. Berdasarkan Pasal 308 ayat (7) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, batas waktu rekomendasi yang harus disampaikan kepada Penyidik adalah tanggal 10 Maret 2025. e. Tanggal 03 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan (Saksi-saksi, Terlapor dan Pelapor). f. Tanggal 06 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan Ahli. g. Tanggal 10 Maret 2025 Rapat Pleno MDP dan menyampaikan jawaban Rekomendasi kepada Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung. 4. Keterangan Saksi Ipda Agus Marsanto, S.H. Perkenalkan saya Ipda Agus Marsanto, S.H selaku Kanit Idik II (Pidana Khusus) Satreskrim Polres Ngawi, dengan tugas memimpin dan mengawasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dan kejahatan tertentu lainnya. Tugas ini meliputi pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap anggota unit, serta pemantauan perkembangan kasus dan pelaporan kepada pimpinan, serta memastikan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan hukum. Berkenaan dengan hal itu, perkenankan saya menyampaikan keterangan saksi mengenai pengalaman kami dalam penanganan perkara yang kami tangani, dimana pihak terlapor merupakan seorang tenaga medis yaitu seorang dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kesehatan pencabutan gigi. Adapun kronologi nya sebagai berikut: Kronologi kejadian: Awalnya sekira pertengahan tahun 2023, istri pelapor Sdri. NIRA PRANITA ASIH mengeluh pusing di bagian kepala sebelah kiri yang diduga akibat gigi bungsu sebelah kiri yang bermasalah, sehingga pada tanggal 28 Desember 2023 pelapor dan istri pelapor memutuskan pergi ke praktek umum drg. Silvya Wardah untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya drg. SILVYA WARDAH melakukan pemeriksaan awal, dan hasil pemeriksaan korban mengalami gigi impaksi. Untuk 158 meyakinkan dan sesuai prosedur drg. Silvya Wardah meminta korban untuk melakukan rontgen Panoramik gigi di RS terdekat dan akhirnya korban Rontgen di RS SARILLA HUSADA, setelah hasil rontgen di dapat langsung menuju ke tempat praktek dokter untuk menemui drg. SILVYA WARDAH. Setelah melihat hasil Rontgen, drg. SILVYA WARDAH memastikan bahwa korban mengalami gigi impaksi/gagal tumbuh pada bagian gigi bungsu sebelah kiri bawah, sehingga menyarankan untuk dilakukan pencabutan gigi, sehingga drg. SILVYA WARDAH menyarakan dan mengedukasi korban dan suami korban untuk pencabutan gigi bungsu bagian kiri bawah tersebut. Mendengar saran dokter tersebut korban dan suami korban menyetujui untuk dilakukan cabut gigi oleh drg. Silvia Wardah, setelah dilakukan cabut gigi korban tidak mengalami keluhan apapun, sehingga korban diperbolehkan pulang dengan dokter memberikan obat dan memberikan arahan agar menjaga kesehatan serta apabila mengalami keluhan segera menghubungi dokter. Namun beberapa hari pasca pencabutan gigi tersebut, tepatnya tgl 31 Desember 2023 pada saat korban berada di Solo mengalami bengkak pada pipi bagian sebelah kiri, dan berobat ke Rumah Sakit terdekat. Semenjak itu korban sering berobat ke Rumah Sakit dan keluar masuk Rumah Sakit, bahkan menjalani operasi torax, hingga akhirnya tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB istri pelapor dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya: 1. Pada tanggal 27 Mei 2025 atau selang 1 bulan setelah korban meninggal, Polres Ngawi menerima laporan terkait dugaan maalpraktik pencabutan gigi, yang dilakukan oleh An. drg. SILVYA WARDAH, dimana korban adalah seorang perempuan (almarhumah) yang merupakan istri dari pelapor. Dalam laporannya, pelapor meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor adalah maalpraktek dimana seharusnya gigi bungsu impaksi dilakukan tindakan oleh dokter spesialis bedah mulut bukan seorang dokter gigi umum dan terlapor tidak merujuk kepada dokter spesialis bedah mulut. 2. Setelah menerima laporan dari pelapor, kami penyidik Polres Ngawi menerbitkan surat perintah penyelidikan dan melaksanakan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah TKP, mengundang/ meminta keterangan para saksi baik dari pihak pelapor, dokter yang menangani selama perawatan dan juga dari pihak terlapor dengan terlebih dahulu meminta rekom dari PDGI (yang dalam hal ini PDGI Ngawi, yang menaungi keprofesian terlapor). 159 3. Dari serangkaian tindakan penyelidikan, kami telah meminta keterangan kepada 12 (dua belas) dokter yang sempat memberikan tindakan medis maupun perawatan terhadap korban selama mengalami infeksi pada dagu hingga leher dan torax. Namun, tidak ada satupun keterangan dari para dokter yang dapat mengatakan bahwa infeksi yang dialami oleh korban berawal dari tindakan pencabutan gigi. 4. Kemudian penyidik melakukan pendalaman atas apa yang disangkakan oleh pelapor, bahwa tindakan pencabutan gigi impaksi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut, bukan seorang dokter gigi umum, seharusnya terlapor merujuk korban kepada dokter spesialis bedah mulut. 5. Dengan hal itu, kemudian penyidik berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/777/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Impaksi Gigi, yaitu Keputusan Menteri sebagai pedoman/acuan dalam penanganan/tindakan medis gigi impaksi. Di mana di dalam Keputusan Menteri tersebut menunjukkan tabel rekomendasi tindakan bedah pada gigi impaksi yang diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi antar lain 1A mesioangular, 1A Vertikal, 1B Mesioangular, 1B Vertikal, dan masih banyak lagi klasifikasi terkait jenis-jenis gigi impaksi. Selain klasifikasi tersebut, di dalam keputusan Menteri tersebut juga memberikan pedoman dokter yang boleh menangani gigi impaksi, diantaranya dokter gigi umum dan dokter spesialis bedah mulut. 6. Dalam hal ini penyidik menemui kesulitan, dimana penyidik dengan keterbatasan keilmuan tentang medis tidak dapat menetukan jenis/klasifikasi gigi impaksi yang diderita oleh korban hanya bermodalkan dari hasil rongsen gigi korban. Sehinggga dalam hal ini penyidik memerlukan ahli dibidang medis, yang dapat menjelaskan jenis/klasifikasi gigi impaksi yang diderita oleh korban. 7. Dapat kami jelaskan pula, bahwa perkara yang kami tangani ini cukup viral baik dari media sosial maupun di pemberitaan nasional, dimana pihak pelapor sebelum membuat laporan kepada Polres Ngawi telah membuat video tiktok yang menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi dari netizen. Sehingga kami, penyidik sangat berhati-hati melakukan langkah-langkah dalam menangani perkara tersebut. 160 8. Selanjutnya kami penyidik Polres Ngawi bersurat ke MKDKI pusat meminta rekomendasi dalam melakukan tindak lanjut terhadap penanganan dugaan tindak pidana tersebut. Dalam surat permohonan pada pokoknya meminta kepada MKDKI melakukan pemeriksaan terkait kesesuaian pelaksanaan praktik keprofesian dengan standar keprofesian dan menentukan apakah pelaksanaan praktik tersebut merupakan penyebab langsung dari kematian korban. Namun ternyata MKDKI sudah tidak ada lagi dan sesuai dengan UU Kesehatan permintaan rekomendasi diajukan kepada MDP. 9. Surat permohonan rekomendasi dari Polres Ngawi diterima MDP pada tanggal 25 Oktober 2024 dan pada saat itu Penyidik Polres Ngawi merupakan APH yang pertama kali mendapatkan rekomendasi dari MDP sejak terbentuknya MDP. 10. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2024, selang 5 (lima) hari sejak menerima surat permohonan, pihak MDP melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap perkara yang kami tangani. Dan pada tanggal 1 November 2025 kami telah menerima surat rekomendasi dari MDP yang pada pokoknya perkara tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh drg. SYLVIA WARDAH sudah sesuai dengan standar. 11. Selanjutnya kami mengundang pihak MDP ke Polres Ngawi karena penyidik ingin berdiskusi dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait standar praktik keprofesian yang dilakukan Terlapor. Pada waktu itu, Dr. Prasetyo Edi perwakilan dari MDP menjelaskan bahwa gigi impaksi yang dialami oleh korban merupakan gigi impaksi dengan klasifikasi 1A Mesioangular, yang mana untuk klasifikasi tersebut tindakan medisnya dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi umum dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar keprofesian. 12. Dengan adanya dasar surat rekomendasi dari MDP dan penjelasan dari pihak MDP tersebut, serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan maka perkara yang kami tangani menjadi terang, sehingga kami penyidik Polres Ngawi melakukan gelar perkara penghentian penyelidikan (SP2Lid) dengan keputusan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. 161 13. Dari pengalaman kami yang baru pertama kali menangani perkara yang melibatkan tenaga medis yaitu dokter gigi sebagai terlapor, serta perkara yang dipersangkakan berkaitan dengan pelayanan medis tentunya kami selaku penyidik memerlukan keterangan seorang ahli di bidang medis pula. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kami memerlukan rekomendasi dari MDP yang bagi kami rekomendasi tersebut dapat menjadi terang perkara yang berkaitan dengan pelayanan medis. Selain itu dari pihak MDP sangat mudah kami ajak berdiskusi baik via telepon maupun datang ke Polres Ngawi untuk menjelaskan kepada penyidik berkenaan dengan perkara yang kami tangani. Sebelum kami memintakan rekomendasi kepada MDP, kami telah melakukan penyelidikan, meminta keterangan terhadap pihak-pihak terkait, setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya kami meminta rekomendasi kepada MDP. Sehingga bagi kami khususnya penyidik Polres Ngawi, kami merasa MDP tidak menghalangi proses penyelidikan kami, bahkan menjadikan terang perkara yang kami tangani. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta'adi., S.Kp.Ns.S.H., M.H.Kes memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2025, dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETERANGAN PIHAK TERKAIT A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UU KESEHATAN PADA PERKARA A QUO 1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Anggota Majelis Disiplin Profesi, untuk selanjutnya disingkat (“MDP”) periode tahun 2024-2028 yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2027 dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi Periode Tahun 2024-2028, yang kemudian telah 162 pula diangkat dan disumpah dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor KP.01.05.MENKES/748/2924 tanggal 14 Oktober 2024, sehingga Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian permohonan a quo; 2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Pasal 304 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (“UU Kesehatan”), MDP memiliki kewenangan di bidang penegakan disiplin profesi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga apabila terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 ayat (1) UU Kesehatan, MDP dapat memberikan sanksi disiplin kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3. Selain itu pula, Pihak Terkait yang merupakan bagian dari keanggotaan MDP, yang karena jabatannya, dalam menjalankan fungsi dari penegakan disiplin profesi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, menurut ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap adanya dugaan tindak pidana, dan/atau kerugian pasien secara perdata atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang mana hal tersebut sedang diuji dalam permohonan perkara a quo, sehingga Pihak Terkait secara nyata memiliki legal standing sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam pengujian Permohonan a quo. B. KEBERATAN TERHADAP LEGAL STANDING PARA PEMOHON 1. Bahwa terkait permohonan uji materi terhadap UU Kesehatan, setiap warga negara yang memenuhi kriteria tertentu, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk mengenai pengujian secara materiil terhadap UU Kesehatan, sepanjang Para Pemohon memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, dengan terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan adanya: 163 a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menjadi landmark decision dan berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah secara tegas dan konsisten memberikan pengertian dan kualifikasi batasan kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa apabila disandingkan antara ketentuan mengenai legal standing yang berlaku dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan legal standing Para Pemohon yang didalilkan pada permohonannya, maka Pihak Terkait berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi dan kriteria tertentu untuk dapat 164 mengajukan permohonan a quo, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a. Dalam uraian mengenai dasar permohonannya, Para Pemohon tidak secara jelas menguraikan bahwa hak dan/atau kewenang konstitusionalnya dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; b. Para Pemohon tidak menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, walaupun Para Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan terhadap keberlakuan Pasal 308 UU Kesehatan yang diuji, namun tidak menguraikan bentuk kerugian apa yang dialaminya, terlebih dengan alasan Pemohon II dan Pemohon III yang berprofesi sebagai advokat yang memiliki kewajiban profesi untuk memberikan jasa hukum kepada klien yang diamanatkan oleh UU Advokat, tidak serta-merta menjadi dasar bagi Para Pemohon menganggap memiliki kerugian konstitusional dan berhak mengajukan permohonan a quo; c. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, karena apa yang didalilkan oleh Para Pemohon hanya sebatas kekhawatiran yang tidak disertai dengan bukti konkret mengenai kerugian hak apa yang tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa oleh karenanya, menurut Pihak Terkait Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi atau tidak memenuhi kriteria tertentu untuk disebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 165 C. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR MAJELIS DISIPLIN PROFESI 1. Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” dan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Maka dari itu upaya peningkatan derajat kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas, dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang optimal; 2. Bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengindikasikan perlunya fungsi pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dari peran negara terhadap praktik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk aspek disiplin profesi. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, negara melalui pemerintah harus tetap memiliki ruang kewenangan yang proporsional untuk memastikan bahwa praktik profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara akuntabel dan berpihak pada keselamatan serta kepentingan masyarakat yang merupakan hukum tertinggi (Salus populi suprema lex esto); 3. Bahwa secara konkret amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 diimplementasikan oleh Pembentuk Undang-Undang melalui UU Kesehatan, dan melalui UU Kesehatan dalam rangka terciptanya profesionalitas tenaga medis dan Tenaga Kesehatan, pembentuk undang-undang menghendaki untuk dibentuknya lembaga Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang memiliki tugas dan fungsinya untuk menegakan disiplin profesi bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang bertujuan terciptanya peningkatan mutu terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat melalui profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan; 4. Bahwa terbentuknya MDP sejalan pula dengan tujuan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan 166 praktik keprofesian, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur bahwa: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan Pasien” Namun demikian, hak perlindungan hukum tersebut didasari pula dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 274 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur bahwa: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien”; 5. Bahwa kehadiran MDP sebagai bentuk melindungi hak tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menjalankan praktik keprofesian sekaligus memberikan hukuman disiplin apabila terdapat pelanggaran praktik keprofesian, termasuk memberikan rekomendasi kepada penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata; 6. Bahwa keberadaan MDP secara historis, tidak bisa dipisahkan dengan adanya lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dibentuk melalui UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dengan tugas dan fungsinya untuk menegakan disiplin profesi dalam penyelenggara praktik kedokteran (terbatas pada profesi dokter dan dokter gigi), dimana kemudian untuk menjangkau lebih luas, serta memperhatikan aspek efektif dan efisiensi, melalui ketentuan Pasal 450 UU Kesehatan jo. Pasal 1167 PP 28/2024 mereformulasi keberadaan MDP sekaligus menggantikan keberadaan MKDKI yang berfungsi sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan yang lebih kuat dan tidak terbatas terhadap penegakan disiplin tenaga medis saja yaitu dokter dan dokter gigi, melainkan juga terhadap tenaga 167 kesehatan yang menurut Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan meliputi: tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenega keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 7. Adapun melalui ketentuan Pasal 714 PP 28/2024 jo. Pasal 26 Permenkes 12/2024, susunan organisasi dari MDP terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota, yang masing-masing anggota mewakili unsur dari: - 3 (tiga) orang perwakilan Kementerian Kesehatan; - 2 (dua) orang perwakilan profesi; - 1 (satu) orang perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan; - 1 (satu) orang perwakilan ahli hukum; - 2 (dua) orang perwakilan masyarakat; 8. Bahwa selain ruang lingkup kewenangan MDP yang lebih kuat dibandingkan MKDKI dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi, MDP juga dilibatkan dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien yang saat ini sedang diuji materi mengenai konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon. D. TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS DISIPLIN PROFESI DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI 1. Bahwa kewenangan MDP dalam pemberian rekomendasi berdasarkan ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan yang berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum secara pidana dalam 168 pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata; 2. Adapun mekanisme permohonan dan pemberian rekomendasi oleh MDP dilakukan dengan pedoman yang lengkapnya sebagai berikut: a. Alur Pemberian Rekomendasi pada Perkara Pidana: - Penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP; - Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi; - Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli; - Melakukan pengujian atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan batu uji pemeriksaan berupa standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; - Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan; - MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. b. Alur Pemberian Rekomendasi pada Perkara Perdata 169 - Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP; - Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi; - Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli; - Melakukan pengujian atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan batu uji pemeriksaan berupa standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; - Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan; - MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. 3. Bahwa sejak dibentuknya kelembagaan MDP hingga tertanggal 21 Mei 2025, MDP telah menerima permohonan rekomendasi dari berbagai intansi yang ada di seluruh daerah Indonesia, dan telah ditindaklanjuti oleh MDP dengan pemberian rekomendasi dan terdapat permohonan diantaranya masih dalam pemeriksaan oleh MDP yang lengkapnya sebagai berikut: Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi Tahun 2024 No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP Perkara Pidana 1. Polres Ngawi Dokter gigi Tidak dapat dilakukan penyidikan 170 2. Polres Banggai Sulawesi Tengah Dokter Umum dan Bidan Tidak dapat dilakukan penyidikan 3. Polresta Cilacap Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan 4. Polda Riau Dokter spesialis anak dan Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan 5. Polda Jawa Barat Dokter spesialis Bedah - Konsultan Bedah Digestif, dan Dokter Spesialis Urologi Dapat dilakukan penyidikan 6. Polda DIY Dokter Spesialis Mata Dapat dilakukan penyidikan 7. BP POM RI Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan 8. Polresta Sidoardjo Dokter Umum, Dokter Spesialis Anestesi, dan Dokter spesialis THT Tidak dapat dilakukan penyidikan 9. Bareskrim Mabes Polri Dokter Spesialis Bedah Onkologi Tidak dapat dilakukan penyidikan 10. Polresta Cirebon Perawat Dihentikan pemeriksaan karena adanya penarikan permohonan rekomendasi dari penyidik Perkara Perdata 1. RS Siloam Karawaci Tangerang Dokter Umum, Dokter spesialis penyakit dalam, dan Dokter Spesialis Bedah Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi Tahun 2025 No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP Perkara Pidana 1. Polda Lampung Bidan Tidak dapat dilakukan penyidikan 2. Polda Jawa Tengah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dapat dilakukan penyidikan 3. Polda Sumatera Utara Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Tidak dapat dilakukan penyidikan 4. Polda Sumatera Selatan Dua orang Dokter Umum, Dokter Spesialis Anestesi, dan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Tidak dapat dilakukan penyidikan 5. Polda Bangka Belitung Delapan orang Dokter Umum, Dokter spesialis anak, dan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Sembilan Named tidak dapat dilakukan penyidikan dan satu Named dapat dilakukan penyidikan 6. Polresta Bogor Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan Dapat dilakukan penyidikan 171 Dokter Spesialis Anestesi 7. BP POM Tangerang Dua orang Apoteker Dapat dilakukan penyidikan 8. Polres Garut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dapat dilakukan penyidikan 9. Polres Lahat Farmasi Dapat dilakukan penyidikan namun bukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 10. BP POM di Cilegon Apoteker Dapat dilakukan penyidikan 11. Polres Binjai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Anak Masih dalam proses pemeriksaan 12. Polres Binjai Dua orang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Anestesi Masih dalam proses pemeriksaan 13. Polres Bangkalan Bidan Masih dalam proses pemeriksaan Perkara Perdata 1. RSUP Kariadi Semarang Dokter spesialis THT Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar 2. RS Siloam MRCCC Semanggi Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar 4. Dari rekapitulasi laporan rekomendasi tersebut, terdapat data yang dimohonkan rekomendasi, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Rekomendasi pada Perkara Pidana: - dapat dilakukan penyidikan terhadap 27 (dua puluh tujuh) tenaga medis atau tenaga kesehatan; - tidak dapat dilakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) tenaga medis atau tenaga kesehatan; dan - masih dalam proses pemeriksaan terhadap 3 permohonan. b. Rekomendasi pada Perkara Perdata: - sesuai standar terhadap 5 tenaga medis atau tenaga kesehatan; dan - tidak sesuai standar tidak ada/nihil. 5. Adapun jumlah laporan tenaga medis dan tenaga kesehatan dimohonkan rekomendasi kepada MDP atas dugaan melakukan pelanggaran hukum atau telah merugikan pasien terhadap pelayanan kesehatan sebagai berikut: 172 No. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Jumlah Laporan 1. Dokter Umum 16 Laporan 2. Dokter Spesialis Bedah 5 Laporan 3. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 4 Laporan 4. Dokter Spesialis Anestesi 3 Laporan 5. Apoteker 3 Laporan 6. Bidan 3 Laporan 7. Dokter Spesialis Anak 3 Laporan 8. Dokter spesialis THT 2 Laporan 9. Dokter Gigi 1 Laporan 10. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 Laporan 11. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 1 Laporan 12. Dokter Spesialis Urologi 1 Laporan 13. Dokter Spesialis Mata 1 Laporan 14. Farmasi 1 Laporan 6. Dengan demikian, hingga saat ini MDP masih memenuhi untuk memeriksa dan memberikan jawaban terhadap semua permohonan rekomendasi yang dimohonkan kepada MDP, adapun terbatasnya susunan organisasi MDP yang hanya berada di tingkat pusat dengan beranggotakan 9 (sembilan) orang, tidak menghalangi kualitas dan kuantitas kinerja MDP atau menjadi terbengkalainya permohonan rekomendasi yang dimintakan oleh berbagai intansi di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana kekhawatiran Para Pemohon, hal ini dikarenakan MDP tidak menjalankan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan penegakan disiplin profesi harus bersama-sama secara kolektif kolegial antar semua anggota, melainkan terbagi melalui tim pemeriksa yang bersifat ad hoc yang ditetapkan oleh Ketua MDP atas nama Menteri Kesehatan. E. ILUSTRASI SENGKETA DI BIDANG KESEHATAN YANG DIMOHONKAN REKOMENDASI KEPADA MAJELIS DISIPLIN PROFESI 1. Rekomendasi yang dimohonkan Polres Ngawi: - Bermula dari adanya praktik kedokteran gigi yang menyebabkan kematian dengan korban atas nama Sdri. Nira Pranita Asih setelah melakukan pencabutan gigi bungsu sebelah kiri pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wib yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah di tempat praktek yang beralamaat di Ds. Walikukun Kec. Widodaren Kabupaten Ngawi, Jawa Timur; - Atas tindakan medis yang menyebabkan kematian tersebut, drg. Sylvia Wardah dilaporkan atas dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 359 KUHP; 173 - Kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Ngawi, dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada MDP melalui suratnya Nomor B/1620/X/RES.1.24./2024/Satreskim tertanggal 8 Oktober 2024 perihal rekomendasi; - Menindaklanjuti surat tersebut, MDP melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan atau pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien dan keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli atas dugaan tindak Pidana yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah dari aspek disiplin profesi dengan melihat standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; - Setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan, MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi melalui surat nomor KI.06.05/2/REK/MDP/X/2024, tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam menjalankan profesi. 2. Rekomendasi yang dimohonkan Tenaga Medis Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B, dkk: - Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, yang diajukan oleh Debby Natalia, S.H., M.H., C.Med., selaku Penggugat terhadap Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B dkk selaku Para Tergugat, dengan register Perkara Nomor: 1161/Pdt.G/2024/PN.Tng.; - Terhadap gugatan tersebut, Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B dkk mengajukan permohonan rekomendasi kepada MDP melalui suratnya tanggal 11 November 2024; - Setelah melakukan tinjauan atau pemeriksaan lapangan, terhadap praktik keprofesian yang dilakukan oleh sejumlah tenaga medis yaitu Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B; Dr. dr. Rocksy Fransisca V. Situmeang, Sp.N; dan dr. Bryan Rumayauw Jahja di Rumah Sakit Siloam Hospitals Lippo Village terhadap pasien atas nama Giok Eng Nio, pada tanggal 28 November MDP memberikan rekomendasi bahwa tindakan medis telah 174 dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam menjalankan profesi. F. KONSTITUSIONALITAS UU KESEHATAN TERHADAP UUD 1945 DAN KHUSUSNYA SANGGAHAN TERHADAP MATERI PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa menurut Pihak Terkait, adanya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan tidak menghilangkan hak konstitusional bagi setiap orang untuk dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang ataupun mengajukan gugatan kerugian kepada pengadilan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan; 2. Bahwa Kewenangan MDP yang diberikan oleh UU Kesehatan dalam memberikan Rekomendasi tidak bertindak sebagai layaknya lembaga penegak hukum untuk melakukan kegiatan pro justitia (demi keadilan) dan menafsirkan pelanggaran hukum pada suatu sengketa di bidang kesehatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai tugas dan fungsi konstitusionalnya, keberadaan MDP sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan tentunya lebih menilai atau menguji apakah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga Kesehatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasi, sebagaimana alasan pembentukan MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) UU Kesehatan yaitu dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga adanya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan tidak sebagai bentuk menghalang-halangi para pencari keadilan untuk dapat mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana; 3. Bukti adanya kewenangan rekomendasi MDP tidak dalam rangka menghalang-halangi para pencari keadilan, faktanya tugas dan fungsi yang dijalankan MDP dalam memberikan rekomendasi untuk menjaga kepastian hukum yang pasti dengan memberikan batasan 14 (empat belas) hari kerja, 175 dan semua permohonan yang ditujukan kepada MDP untuk memberikan rekomendasi selalu diproses dan diberikan rekomendasi kurang dari 14 hari kerja (empat belas), sehingga prinsip equality before the law tidak hanya dimaknai dengan seeorang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum akan tetapi adanya akses yang sama dalam hukum; 4. Selain itu pula, pasien atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan, tetap memiliki hak penuh tanpa adanya pembatasan sedikitpun untuk dapat menempuh segala upaya hukum secara bersamaan, baik itu mengajukan laporan pidana kepada pihak yang berwenang dan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan, maupun membuat laporan pengaduan kepada MDP untuk dapat diselesaikan secara disiplin profesi; 5. Adapun secara praktik, rekomendasi yang diberikan MDP sebagai bentuk pertimbangan terhadap ruang lingkup disiplin profesi atas tindakan tenaga medis dan kesehatan sebelum penyidik melakukan agenda penyidikan atau gugatan keperdataan yang merugikan pasien telah diputus oleh putusan pengadilan, mengingat secara praktik pelanggaran hukum di bidang Kesehatan konsekuensinya juga merupakan pelanggaran terhadap disiplin profesi di bidang medis dan/atau kesehatan, sedangkan tidak semua pelanggaran terhadap disiplin profesi di bidang medis dan/atau kesehatan dapat dikategorikan juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan/atau perdata; 6. Hal ini dikarenakan, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya dapat berupaya secara maksimal dengan sungguh-sungguh untuk menyembuhkan dengan melakukan pengobatan yang terbaik bagi pasien, dan kegagalan penerapan ilmu di bidang kesehatan pada pasien tidak dapat dimaknai sama dengan kesalahan/kelalaian dari tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dalam merencanakan atau melakukan tindakan medis dan/atau kesehatan; 7. Adanya kegagalan dalam penerapan ilmu di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan tidak dapat sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata, dikarenakan timbulnya risiko dalam praktik pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan penanganan sesuai dengan 176 standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional maupun telah dilakukan mitigasi sebelumnya dalam melakukan penanganan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun disiplin profesi; 8. Bahwa rekomendasi MDP, sejatinya dapat menjadi bukti permulaan atau tambahan pada koridor disiplin profesi, sehingga penilaiannya hanya terbatas kepada apakah perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien telah memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sehingga tidak dalam rangka untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan; 9. Bahwa kehadiran MDP sebagai lembaga penagak disiplin profesi memiliki original intent untuk memastikan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan seluruh kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 274 UU Kesehatan untuk memberikan praktik pelayanan kesehatan kepada pasien maupun masyarakat berdasarkan kewenangan dan kompetensi keprofesian dengan memperhatikan ketentuan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional; 10. Dimana adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang telah menjalankan seluruh kewajiban hukumnya dalam memberikan praktik pelayanan kesehatan kepada pasien maupun masyarakat memiliki hak hukum (legal rights) untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata, sebagaimana dalam contoh ilustrasi rekomedasi diatas yang dimohonkan oleh Polres Ngawi atas dugaan tindak pidana terhadap praktik keprofesian yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah maupun permohonan yang diajukan oleh tenaga medis atas nama Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B, dkk dalam gugatan perdata, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa MDP tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam menjalankan praktik keprofesian, sehingga tenaga medis tersebut memiliki hak untuk diberikan pelindungan hukum untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum; 177 11. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas profesi sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesian serta memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional harus diberikan pelindungan hak-hak hukum, sebagaimana ketentuan berikut: Pasal 273 ayat (1) UU Kesehatan: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; Sehingga pemberian rekomendasi MDP yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan sebagai bentuk peran negara melalui MDP dalam menjaga hak-hak yang seimbang antara hak-hak pasien atau masyarakat untuk senantiasa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu melalui terbentuknya profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menjaga hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menerapkan keilmuanya atas praktik pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk senantiasa diberikan pelindungan hukum bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang telah berkerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya; 12. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XII/2014 tanggal 27 April 2015, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan tenaga medis yaitu dokter dan dokter gigi sebagai profesi yang istimewa sehingga harus diatur secara istimewa keprofesian tersebut, yang lengkapnya sebagai berikut: Pertimbangan Putusan MK No. 14/PUU-XII/2014 Paragraf [3.14] hal. 61: “Profesi dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang istimewa dalam hubungannya dengan nyawa manusia, maka sudah sewajarnya jika profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan terhadap profesi tersebut diatur secara istimewa.” Pertimbangan Putusan MK No. 14/PUU-XII/2014 Paragraf [3.18] hal. 64: “… Mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran (baik dokter atau dokter gigi) harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan/asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata 178 dilihat dari kacamata Undang-Undang mengenai hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.” Sehingga pembentuk undang-undang telah memberikan kewenangan rekomendasi pada MDP melalui pengaturan Pasal 308 UU Kesehatan, pada pokoknya telah sejalan dengan Putusan MK a quo untuk melegitimasi keistimewaan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk diatur secara istimewa melalui instrumen yang berbeda dalam menerapkan dan menegakan hukum di bidang kesehatan, sehingga menjadi beralasan bagi aparat penegak hukum yaitu kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, dan kejaksaan untuk perkara pidana, maupun pengadilan baik pidana maupun perdata untuk memperlakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara berbeda yang tidak hanya menilai pertanggungjawaban maupun kesalahan mengenai pelayanan kesehatan dari aspek ketentuan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun hukum perdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), melainkan juga memperhatikan aspek disiplin profesi kesehatan melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh MDP; 13. Oleh karenanya, adanya rekomendasi MDP tiada lain untuk melindungi hak- hak konstitusional pasien atau masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan fasilitasnya secara layak dan bermutu tinggi dengan terciptanya profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan pelindungan terhadap hak-hak konstitusional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah menjalankan kewajiban hukum atas praktik keprofesian dengan sebaik-baiknya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945; 14. Bahwa dengan demikian, menurut kami Pihak Terkait adanya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2), serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Kesehatan tidak dapat dimaknai bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), terlebih pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 179 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” menurut Pihak Terkait UU Kesehatan secara materi telah memberikan kepastian hukum, bahkan melindungi dan memberikan perlakuan yang sama dan seimbang di hadapan hukum antara pasien atau masyarakat luas yang merasa dirugikan terhadap praktik pelayanan kesehatan dengan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang telah menjalankan kewajiban tugas keprofesian dengan sebaik-baiknya; II. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum agar Permohonan Para Pemohon ditolak, untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Pihak Terkait I. KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mohon kiranya agar berkenan untuk menganggap bahwa seluruh keterangan yang telah disampaikan Pihak Terkait dalam keterangan sebelumnya dianggap berlaku secara mutatis mutandis sebagai suatu kesatuan dengan keterangan tambahan ini. 180 A. Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Pemberian Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi pada Perkara Perdata 1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam keterangan Pihak Terkait sebelumnya, pemberian rekomendasi MDP dalam rangka memberikan pelindungan hukum yang seimbang antara hak-hak pasien atau masyarakat dengan hak-hak tenaga medis atau tenaga kesehatan setelah menjalankan kewajiban keprofesian sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU Kesehatan; 2. Bahwa pelindungan hukum yang seimbang antara hak-hak pasien atau masyarakat dengan hak-hak tenaga medis atau tenaga kesehatan, diberikan secara pasti kepastian hukumnya melalui ketentuan Pasal 308 ayat (7) UU Kesehatan dengan memberikan batasan 14 (empat belas) hari kerja kepada MDP untuk dapat memproses, memeriksa, dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan kepada MDP, dan faktanya MDP senantiasa memberikan rekomendasi kurang dari 14 (empat belas) hari kerja kepada pemohon rekomendasi; 3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa MDP pada perkara pidana maupun perdata, baik dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan maupun pemeriksaan lapangan dilakukan dengan seimbang dengan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan adil secara proporsional (audi et alteram partem), sehingga pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan, melainkan juga kepada pasien, keluarga pasien, saksi dan mendengarkan keterangan ahli; 4. Adapun dalam perkara perdata, adanya frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU Kesehatan, pada pokoknya sebagai pemberian hak kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah menjalankan kewajiban hukumnya dalam memberikan praktik pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU Kesehatan namun digugat secara perdata karena diduga telah 181 merugikan pasien, sehingga tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk dapat dinilai terlebih dahulu praktik keprofesian yang telah dilakukan secara disiplin profesi oleh MDP sebelum adanya putusan pengadilan; 5. Faktanya, kewenangan yang diberikan MDP dalam memberikan rekomendasi bersikap pasif, dimana rekomendasi hanya dapat diproses, diperiksa, dan diberikan setelah adanya permohonan tertulis dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan, adanya hak yang telah diberikan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada MDP, tidak menghalangi jalannya proses hukum atau due process of law yang sedang berlangsung; 6. Adanya frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU Kesehatan, tidak dalam rangka untuk menghalang-halangi proses peradilan yang berlangsung, dan ketentuan tersebut secara tidak langsung telah memberikan kesempatan yang sama serta adil secara proporsional (audi et alteram partem) antara hak-hak pasien atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan dengan hak-hak tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah menjalankan tanggung jawab keprofesian. B. Urgensi Keberadaan Ahli Hukum di Bidang Pidana atau Perdata dalam Susunan Organisasi Majelis Disiplin Profesi atau Tim Pemeriksa 1. Bahwa keberadaan seorang ahli hukum sebagai salah satu unsur perwakilan keanggotaan MDP telah diakomodir melalui ketentuan PP 28/2024 dan Permenkes 12/2024, adapun ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan, pada prinsipnya telah membatasi kewenangan MDP dalam memproses permohonan rekomendasi hanya terfokus menguji sesuai atau tidak sesuainya pelaksanaan praktik keprofesian yang telah dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada pasien dengan menggunakan 3 (tiga) aspek standar batu uji, yaitu: standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; 2. Sehingga MDP dalam menguji permohonan rekomendasi dari penyidik (kepolisian/PNS) terhadap dugaan tindak pidana tidak dalam konteks 182 menilai kesengajaan atau kelalaian akibat mati atau cacatnya seseorang, begitupun halnya dengan menguji permohanan rekomendasi yang diajukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam perkara perdata tidak dalam rangka menilai ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, melainkan terfokus kepada penilaian terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atas pelaksanaan praktik keprofesian yang telah dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan; 3. Ketidakhadiran seorang ahli hukum di bidang pidana ataupun perdata dalam susunan organisasi MDP atau tim pemeriksa yang bersifat ad hoc, tidak mengurangi esensi atau membuat MDP tidak objektif dalam memberikan rekomendasi yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan, dikarenakan pemberian rekomendasi MDP hanya terbatas kepada penilaian pengujian terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atas pelaksanaan praktik keprofesian yang telah dilakukan; 4. Selain itu pula, tim pemeriksa MDP dalam melakukan pemeriksaan, selain dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan, pasien atau keluarga pasien, dan saksi, apabila diperlukan dan dibutuhkan untuk lebih meyakinkan dalam mengambil keputusan pada rapat pleno MDP, tim pemeriksa MDP dapat mengundang ahli di bidang hukum pidana atau perdata untuk dimintai keterangan terhadap perkara yang dimohonkan rekomendasi; C. Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi 1. Bahwa terdapat perbaikan mengenai data permohonan rekomendasi yang telah diproses, diperiksa, dan diberikan rekomendasi oleh MDP beserta pertimbangan, yang lengkapnya sebagai berikut: Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi Tahun 2024 No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP Pertimbangan Perkara Pidana 1 Polres Ngawi Dokter gigi Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 2. Polres Banggai Sulawesi Tengah Dokter Umum dan tiga orang Bidan Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 183 3. Polresta Cilacap Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 4. Polda Riau Dokter spesialis anak dan Dokter Umum Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 5. Polda Jawa Barat Dokter spesialis Bedah - Konsultan Bedah Digestif, dan Dokter Spesialis Urologi Named bedah dapat dilakukan penyidikan dan named urologi tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi named spesialis bedah sudah sesuai standar dan named spesialis urologi tidak sesuai standar 6. Polda DIY Dokter Spesialis Mata Dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi tidak sesuai standar 7. BP POM RI Dokter Umum Dapat dilakukan penyidikan namun bukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Tidak terkait dengan praktik keprofesian atau pelayanan kesehatan 8. Polresta Sidoardjo Dokter Spesialis Anestesi dan Dokter spesialis THT Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 9. Bareskrim Mabes Polri Dokter Spesialis Bedah Onkologi Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 10. Polresta Cirebon Perawat Dihentikan pemeriksaan Adanya penarikan permohonan rekomendasi dari penyidik Perkara Perdata 1. RS Siloam Karawaci Tangerang Dokter Umum, Dokter spesialis penyakit dalam, dan Dokter Spesialis Bedah Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar Praktik profesi sudah sesuai standar Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi Tahun 2025 No. Pemohon Rekomendasi Named/Nakes Rekomendasi MDP Pertimbangan Perkara Pidana 1. Polda Lampung Bidan Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 2. Polda Jawa Tengah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi tidak sesuai standar 3. Polda Sumatera Utara Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 4. Polda Sumatera Selatan Dua orang Dokter Umum, dua orang Dokter Spesialis Anestesi, dan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Tidak dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sudah sesuai standar 184 5. Polda Bangka Belitung Delapan orang Dokter Umum, Dokter spesialis anak, dan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Sembilan named tidak dapat dilakukan penyidikan dan satu named dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi sembilan named sudah sesuai standar dan satu named spesialis anak tidak sesuai standar 6. Polresta Bogor Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan Dokter Spesialis Anestesi Dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi tidak sesuai standar 7. BP POM Tangerang Dua orang Apoteker Dapat dilakukan penyidikan namun bukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Tidak terkait dengan praktik keprofesian atau pelayanan kesehatan 8. Polres Garut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi tidak sesuai standar 9. Polres Lahat Farmasi Dapat dilakukan penyidikan namun bukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Tidak terkait dengan praktik keprofesian atau pelayanan kesehatan 10. BP POM di Cilegon Apoteker Dapat dilakukan penyidikan Praktik profesi tidak sesuai standar 11. Polres Binjai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Anak Masih dalam proses pemeriksaan - 12. Polres Binjai Dua orang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Anestesi Masih dalam proses pemeriksaan - 13. Polres Bangkalan Bidan Masih dalam proses pemeriksaan - Perkara Perdata 1. RSUP Kariadi Semarang Dokter spesialis THT Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar Praktik profesi sudah sesuai standar 2. RS Siloam MRCCC Semanggi Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif Telah melakukan praktik keprofesian sesuai standar Praktik profesi sudah sesuai standar 2. Dari rekapitulasi laporan rekomendasi tersebut, terdapat data yang dimohonkan rekomendasi, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Rekomendasi pada Perkara Pidana: 185 - Terdapat 8 (delapan) tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diberi rekomendasi dapat dilakukan penyidikan berkaitan dengan pelayanan kesehatan; - Terdapat 28 (dua puluh delapan) tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diberi rekomendasi tidak dapat dilakukan penyidikan berkaitan dengan pelayanan kesehatan; - Terdapat 3 (tiga) tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diberi rekomendasi dapat dilakukan penyidikan namun tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan; - Terdapat 1 (satu) tenaga kesehatan yang dihentikan pemeriksan karena adanya penarikan permohonan rekomendasi dari penyidik; dan - Terdapat 3 (tiga) permohonan rekomendasi yang masih dalam proses pemeriksaan tim pemeriksa MDP. b. Rekomendasi pada Perkara Perdata: - Terdapat 5 (lima) tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diberi rekomendasi praktik keprofesian sudah sesuai standar; dan - Tidak sesuai standar keprofesian tidak ada/nihil. 3. Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi diatas yang telah diberikan oleh MDP, memuat presentase sebagai berikut: Rekomendasi Pidana No. Amar Rekomendasi Jumlah Named/Nakes Presentase 1 Dapat dilakukan penyidikan 8 orang 20 % 2. Tidak dapat dilakukan penyidikan 28 orang 70 % 3 Dapat dilakukan penyidikan namun tidak berkaitan pelayanan kesehatan 3 orang 7,5 % 4. Proses pemeriksaan dihentikan 1 orang 2,5 % Rekomendasi Perdata No. Amar Rekomendasi Jumlah Named/Nakes Presentase 1 Praktik keprofesian telah sesuai standar 5 orang 100 % 2. Praktik keprofesian tidak sesuai standar - 0% 4. Adapun jumlah laporan tenaga medis dan tenaga kesehatan dimohonkan rekomendasi kepada MDP atas dugaan melakukan pelanggaran hukum atau telah merugikan pasien terhadap pelayanan kesehatan sebagai berikut: 186 No. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Jumlah Laporan 1. Dokter Umum 15 Laporan 2. Dokter Spesialis Bedah 5 Laporan 3. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 4 Laporan 4. Dokter Spesialis Anestesi 4 Laporan 5. Bidan 4 Laporan 6. Apoteker 3 Laporan 7. Dokter Spesialis Anak 3 Laporan 8. Dokter spesialis THT 2 Laporan 9. Dokter Gigi 1 Laporan 10. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 Laporan 11. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 1 Laporan 12. Dokter Spesialis Urologi 1 Laporan 13. Dokter Spesialis Mata 1 Laporan 14. Farmasi 1 Laporan 5. Dari jumlah rekomendasi diatas, menjadi terbantahkan apabila kewenangan MDP dalam memberikan rekomendasi dianggap hanya untuk melindungi kepentingan hak tenaga medis atau tenaga kesehatan, melainkan untuk melindungi kepentingan hak yang seimbang antara hak-hak pasien atau masyarakat dengan hak-hak tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan MDP dalam praktiknya telah memberikan rekomendasi terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk dilanjutkan proses penyidikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang apabila terbukti tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan MDP telah menjalankan praktik keprofesian kepada pasien atau masyarakat tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta'adi., S.Kp.Ns.S.H., M.H.Kes juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Afdhal Mahatta. S.H., M.H., dan Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. serta 1 (satu) orang saksi atas nama Dr. Sundoyo yang masing-masing keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 187 1. Keterangan Ahli Dr. Afdhal Mahatta. S.H., M.H. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Sebelum ahli menerangkan keterangan menyangkut keahlian terhadap pokok-pokok permasalahan yang sedang diuji, perlu sekiranya ahli sampaikan bahwa keterangan ini disusun semata-mata dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum di bidang hukum peraturan perundang-undangan dari segi konsep maupun teori dalam menilai norma hukum yang sedang diuji. Keterangan ini pada pokoknya hanya memberikan perspektif sesuai dengan keahlian yang ahli kuasai dan yakini mengenai kebenarannya. Adapun adanya ketidaksepahaman akibat adanya perbedaan pendekatan dan sudut pandang atas apa yang ahli sampaikan, setidaknya ahli mencoba untuk memecahkan persoalan hukum untuk menemukan kebenaran dengan bersandar kepada dasar norma, teori maupun konsep yang logis dan dapat diterima sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Ahli memandang pengujian materiil Pasal 308 UU Kesehatan pada Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024. Pada pokoknya, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan telah merugikan hak konstitusional para pemohon karena dianggap memberikan perhatian khusus kepada named atau nakes yang berlebih, dan hadirnya kewenangan rekomendasi pada Majelis Disiplin Profesi (MDP) dinilai akan berdampak kepada terhambatnya proses hukum yang adil (due process of law) serta terhalangnya akses bagi para pencari keadilan yang didasarkan oleh pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan untuk dapat mengambil upaya hukum baik secara pidana maupun perdata atas pelaksanaan pelayanan kesehatan. Terhadap hal yang demikian itu, ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: A. Hierarki dan Harmonisasi Kewenangan Rekomendasi MDP terhadap Norma Dasar UUD 1945 Ahli merasa perlu untuk menjelaskan bahwa secara teori dan praktik sistem ketatanegaraan kita, dengan dipilih dan diakuinya negara hukum secara konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie berakibat hukum sebagai komando tertinggi penyelenggaraan negara sehingga dikenal adanya prinsip “the rule of law and not of man”, di mana negara tidak hanya berkewajiban tunduk terhadap hukum melainkan juga menghormati hak-hak individu tiap 188 orang sebagai negara konstitusional. Sehingga sebagai negara konstitusional oleh negara terhadap hak-hak individu tiap warga negara yang tidak hanya dimaknai harus sama melainkan juga seimbang (equality among the equals) termasuk dalam keseimbangan antara hak pasien dan keluarga pasien dengan named atau nakes. Untuk menilai dalil para pemohon terhadap keberlakuan norma Pasal 308 UU a quo, apakah adanya kewenangan rekomendasi MDP akan menghambat atau jauhnya proses hukum yang adil terhadap pencari keadilan aksesnya layak untuk diuji ulang, ahli memandang harus melihat dari kesesuaian aspek hierarki maupun harmonisasi norma tersebut terhadap ketentuan norma hukum yang lebih tinggi maupun undang-undang lainnya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Tentu dengan berkembangnya literatur mengenai peraturan perundang-undangan dewasa ini, tidak bisa menafikan keberadaan teori jenjang (stufen theorie) yang dipelopori oleh Hans Kelsen masih memiliki relevansi hingga saat ini termasuk dalam menjawab constitutional issue pada perkara a quo, dimana untuk menyatakan secara pasti bahwa norma yang berlaku secara berjenjang berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga seterusnya tertuju kepada norma tertinggi (grundnorm). Kemudian oleh Adolf Merkel dalam “doktrin dua wajah” menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu memiliki dua kedudukan, di mana ia bersumber dari aturan yang lebih tinggi, sekaligus menjadi dasar bagi aturan yang lebih rendah. Selain itu, jenjang suatu norma yang menurut UU 12/2011 diadopsi dengan sebutan hierarki mempengaruhi harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apakah secara materi ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan telah sejalan dengan hierarki dan harmonisasi baik secara vertikal dengan UUD 1945 khususnya terhadap pasal-pasal yang menjadi batu uji oleh para pemohon maupun secara horizontal dengan undang-undang lainnya. Menurut ahli, adanya hubungan kausal antara kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat termasuk dalam menjamin adanya nakes yang berkualitas berikut perangkat fasilitas yang layak untuk mendukung praktik keprofesiannya sebagaimana 189 ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dengan adanya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hubungan kausal tersebut diimplementasikan oleh pembentuk undang- undang melalui ketentuan Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU Kesehatan, pada pokoknya named dan/atau nakes dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan kepada pasien diwajibkan untuk memenuhi tiga standar yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, berikut etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Dimana, kewajiban hukum tersebut harus dilakukan oleh named atau nakes dengan sebaik-baiknya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka tentunya pasien atau keluarga pasien selaku korban maupun pihak yang dirugikan terhadap jalannya praktik keprofesian named atau nakes dalam pelayanan kesehatan memiliki hak penuh tanpa dibatasi sedikitpun dan berhak mengajukan dan/atau pelaporan maupun secara upaya disiplin profesi. Akan tetapi, apabila kewajiban hukum named atau nakes tersebut telah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya untuk kebaikan pasien dengan kewenangan dan kompetensi keprofesian serta memenuhi ketentuan tiga standar tersebut, maka named atau nakes tersebut memiliki hak-hak hukum yang sama dengan pasien untuk senantiasa dapat dilindungi oleh negara. Sehingga MDP dalam memberikan rekomendasi sebagai bentuk kepanjangan tangan dari negara atas menilai apakah kewajiban hukum yang dilakukan oleh named atau nakes telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan maksimal terhadap praktik pelayanan kesehatan kepada pasien yang terbatas pada penilaian terhadap tiga standar yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang menjadi batu uji-nya. Selain itu, harmonisasi pengaturan Pasal 308 UU Kesehatan telah sejalan dengan putusan MK No. 14/PUU-XII/2014 tanggal 27 April 2015 yang melalui pertimbangannya telah mengakui keberadaan named (dokter dan dokter gigi) sebagai profesi istimewa. Sehingga harus diatur secara khusus/khas pengaturannya dalam aturan yang sifatnya khusus/khusus 190 diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali), yang kemudian oleh UU Kesehatan tersebut melingkupi juga kekhususan pengaturan terhadap profesi nakes yang juga dianggap sebagai profesi istimewa. Pasal 308 UU Kesehatan secara aktual telah mengakomodir putusan MK No. 14/PUU-XII/2014 dengan mempertegas bahwa adanya keharusan rekomendasi MDP pada perkara pidana ataupun perdata terhadap praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh named atau nakes tidak boleh semata-mata hanya dilihat dari kacamata Undang-Undang mengenai Hukum Pidana (KUHP) ataupun Hukum Perdata (KUHPer) pada umumnya, melainkan juga memperhatikan aspek disiplin profesi melalui rekomendasi yang diberikan oleh MDP sebagai rujukan utama dalam melakukan penyidikan atau pemeriksaan di persidangan. Adanya keistimewaan terhadap profesi tertentu sehingga menimbulkan pengaturan khusus dalam menegakkan hukum tidak hanya terjadi dalam UU Kesehatan dengan mengistimewakan profesi named dan nakes, tetapi juga terjadi pada profesi notaris. Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris memberikan suatu kewenangan tertentu kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk dapat menyetujui atau menolak notaris dipanggil hadir “dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris” atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan yang berlangsung. Kendati demikian, UUD 1945 seyogianya juga telah mengakui keistimewaan terhadap jabatan presiden dan/atau wakil presiden sehingga diperlukan kekhususan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemberhentian (pemakzulan) presiden dan/atau wakil presiden. Dimana lembaga peradilan yang berwenang untuk menentukan “pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden terkait pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela” justru diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara bukan kepada peradilan umum, yang tentunya terdapat mekanisme dan seperangkat aparat penegak hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum pidana sebagaimana mestinya. 191 B. Rekomendasi MDP sebagai Open Legal Policy dari Pembuat Undang- Undang Menurut Maria Farida Indrati bahwa suatu undang-undang adalah suatu kehendak umum, sehingga adresatnya selalu ditujukan untuk umum. Sehingga suatu undang-undang yang lahir dari kehendak umum akan menciptakan suatu tujuan umum yaitu kepentingan umum. Demikian kewenangan pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama-sama antara DPR dengan presiden menurut Hamid Attamimi dalam membentuk undang-undang bertumpu kepada cita-cita negara dan teori bernegara yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di mana cita-cita negara tersebut diimplementasikan lebih lanjut dalam UU Kesehatan sebagai bentuk negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Menurut ahli bahwa adanya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis” untuk perkara pidana dan frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis” untuk perkara perdata pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan merupakan pilihan kebijakan yang bebas atau terbuka (open legal policy) yang diberikan UUD 1945 kepada hak pembentuk undang-undang untuk memilih dan menentukan sendiri kebijakan hukum paling sesuai untuk mengakomodir kepentingan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui terciptanya profesionalitas bagi named dan nakes dalam memberikan praktik keprofesian terhadap pelayanan kesehatan kepada pasien. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengakui kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), selama tidak melanggar hak-hak dasar warga negara dan prinsip-prinsip konstitusi. Pembentuk undang-undang telah berpedoman kepada putusan MK sebelumnya untuk tidak sebebas- bebasnya dalam menentukan kebijakan hukum yang sesuai melainkan juga dibatasi dengan apa yang disyaratkan melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) 192 UUD 1945, hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 paragraf [3.17.4]: “Bahwa UUD 1945 tidak membatasi siapa yang berhak melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, akan tetapi UUD 1945 mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat baik sebagai muzaki maupun sebagai penerima, yang oleh karenanya UUD 1945 juga memberikan hak kepada pembentuk undang-undang untuk memilih kebijakan hukum (open legal policy) yang paling sesuai bagi pendayagunaan zakat. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].” Oleh karena itu, dikarenakan ketentuan Pasal 308 Kesehatan menurut ahli telah memperhatikan batasan-batasan yang disyaratkan dalam memilih kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan tidak bertentangan dengan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Maka, ahli menilai bahwa dalil para pemohon leluasa dalam menganggap Pasal 308 UU Kesehatan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Justru menurut ahli ketentuan tersebut telah sejalan dengan semangat cita-cita negara dalam mewujudkan akses kesehatan yang baik bagi setiap warga negara dan memajukan kesejahteraan umum dalam pelayanan kesehatan sebagai dasar kebutuhan warga negara melalui kewajiban negara. C. Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap adanya Peran Rekomendasi MDP Bahwa sudah seyogianya suatu materi muatan undang-undang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, di antaranya harus mencerminkan kepada asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Lalu apakah asas-asas tersebut tidak tercermin khususnya dalam ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Sebagaimana yang telah ahli sampaikan sebelumnya, ahli menilai ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan pada pokoknya tidak mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang dipersoalkan oleh 193 para pemohon. Jika melihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU 12/2011 asas keadilan tidaklah dimaknai sepihak dan dapat di monopoli oleh salah satu pihak, melainkan diberikan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dalam UU Kesehatan seyogianya juga telah mengakomodir aspek keadilan yang setara dan seimbang antara hak-hak pasien dengan hak-hak named atau nakes. Ada suatu adagium dalam ilmu hukum bahwa “justitia est ius suum cuique tribuere” yang dapat diartikan secara bebas bahwa keadilan diberikan kepada setiap orang atas apa yang menjadi haknya. UU Kesehatan telah mengakomodir hak-hak pasien yang adil dan seimbang dengan named atau nakes, di mana pasien selain memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai melalui praktik yang dilakukan oleh named atau nakes secara profesional. Pasien dan keluarga pasien juga memiliki hak untuk dapat menggugat, melaporkan, atau mengadukan atau protes yang bersangkutan baik secara hukum maupun secara disiplin profesi atas ketidakpuasan terhadap praktik pelayanan kesehatan yang telah dijalankannya. Hal inilah yang pada akhirnya ahli menilai bahwa pembentuk undang- undang dalam memberlakukan ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan merasa perlu untuk memberikan hak-hak yang seimbang atau proporsional kepada named atau nakes yang turut dilaporkan oleh pasien atau keluarga pasien atas praktik keprofesian yang telah dijalankannya untuk dapat dipertimbangkan terlebih dahulu secara disiplin profesi melalui rekomendasi yang diberikan oleh MDP. Timbulnya hak-hak bagi named atau nakes tersebut tidak lepas dari akibat adanya kewajiban hukum terlebih dahulu yang harus dipenuhi oleh named atau nakes sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU Kesehatan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, berikut etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Jika kewajiban hukum tersebut tidak dijalankan oleh named atau nakes maka demi hukum MDP dapat memberikan rekomendasi yang bersifat bahwa named atau nakes bersangkutan dalam menjalankan praktik keprofesian tidak sesuai dengan standar dan/atau nama dan nakes tersebut dapat dilakukan penyidikan. 194 Sehingga hemat ahli, adanya ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan tidak serta merta dapat diartikan dalam rangka menghalang-halangi para pencari keadilan (obstruction of justice) untuk dapat mengajukan upaya hukum dan menghambat jalannya proses peradilan yang tengah berlangsung. Justru, hal tersebut sebagai bentuk akomodir pembentuk undang-undang dalam memberikan keadilan yang setara dan proporsional mengenai hak-haknya dan status kesamaan kedudukannya dalam hukum. Terlebih dengan adanya pengaturan tersebut rekomendasi MDP dapat diartikan terbatas pada penilaian terhadap aspek disiplin profesi dan hal tersebut harusnya akan mempermudah dan membantu penyidik atau hakim dalam menggali fakta hukum yang sebenarnya. Selain itu pula, menurut ahli ketentuan Pasal 308 UU a quo telah memberikan kepastian hukum yang pasti dengan memberikan jaminan kepada pencari keadilan bahwa rekomendasi diproses, diperiksa, dan diberikan oleh MDP limitatif 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila MDP tidak memberikan rekomendasi sesuai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja maka dianggap telah memberikan jawaban sehingga tidak dilakukan penyidikan atas tindak pidana. Adapun tindak dimohonkan rekomendasi oleh named atau nakes dalam perkara perdata tidak juga akan terhalangnya proses hukum sedang berlangsung, sehingga pengadilan akan memutus perkara named atau nakes yang merugikan pasien tanpa mempertimbangkan aspek disiplin profesi. D. Penutup Dengan demikian, menurut ahli ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan telah mengadopsi ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa perlunya perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum antara pasien dengan named atau nakes. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 195 Akhirnya, demikian keterangan ini ahli sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. Lex semper dabit remedium. Hukum selalu memberi obat atau solusi. Wallahu a’lam bishawab. 2. Keterangan Ahli Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. 1. Ketentuan Pidana dalam UU a quo merupakan Hukum Pidana Administratif Pada pokoknya, ketentuan pidana dalam Undang-Undang a quo secara ilmiah dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana administratif. Istilah hukum pidana administratif pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa hukum (legal language) oleh James Goldschmidt “Das Verwaltungsstrafrecht”. Dalam perkembangannya banyak yang menggunakan istilah berbeda untuk itu, antara lain “penal law for keeping good order”, “penal law of the police”, “administrative penal law” or “quasi- penal law” (Byung-Sun CHO, 1993: 261). Dari ragam istilah tersebut, hukum pidana administrasi (administrative penal law) dipandang lebih tepat untuk digunakan. Alasan tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: pertama, istilah ini biasa digunakan dalam berbagai literatur (commonly used in the literature) oleh berbagai ahli. Ahli yang menggunakan istilah ini antara lain Byung-Sun CHO, Gabor Mathe (Gabor Mathe, http://acta.bibl.u- szeged.hu/7461/1/juridpol_073_499-509.pdf.), Bruce Zagaris (Bruce Zagaris dan David R. Stepp, https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol2p337.pdf) , David R. Stepp (Loc.cit), Barda Nawawi Arief, Muladi (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012: 249-250), Dwidja Priyatno, Indriyanto Seno Adji, Maroni dan lain sebagainya. Kedua, istilah ini digunakan dalam forum ilmiah sehingga dapat dikatakan sebagai common usage. Forum ilmiah tersebut antara lain XIVth International Congress of Penal Law yang diadakan di Wina 2–7 Oktober 1989 merupakan forum ilmiah yang menggunakan “administrative penal law” menjadi salah satu topik yang dibahas. Lengkapnya dalam Section I. The legal and practical problems posed by the difference between criminal law and administrative penal law. Terdapat berbagai pengertian mengenai hukum pidana administrasi. Byung-Sun CHO seorang guru besar ilmu hukum dari Cheongju University 196 College of Law Korea Selatan menemukakan beberapa pengertian hukum pidana administrasi antara lain (Byung-Sun CHO, Loc.cit.): 1. Administrative Penal Law is hence a quasi-Penal Law, which allows state or local administrative bodies to impose sanctions, which has the character of, or at least are similar to punishments; 2. administrative penal law as that part of penal law, to protect the public order and administration from unlawful conduct; 3. administrative penal law therefore consists of those penal provisions, contained in individual regulations other than the penal code; and 4. administrative penal law epitomizes in penal regulations outside the penal code, the military penal code, juvenile justice act etc. Indriyanto Seno Adji mengartikan hukum pidana administrasi sebagai semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana (Maroni, 2015: 26.). Ahli berpendapat bahwa secara substansi Undang-Undang a quo termasuk kategori hukum administrasi negara karena mengandung ciri-ciri mengatur perihal kepentingan umum penyelenggaraan kesehatan, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, perizinan, dan norma administratif lain. Oleh karena itu ketentuan pidana yang ada dalam Undang- Undang a quo harus dipandang sebagai hukum pidana administratif. Selanjutnya Ahli perlu menjelaskan karakteristik yang melekat pada hukum pidana administratif yang tentunya termasuk bagi Undang-Undang a quo. Hukum pidana administratif dapat dimaknai penanggulangan tindak pidana di bidang administrasi dengan menggunakan sarana sanksi pidana. Melalui ragam pengertian hukum pidana administratif di atas, dapat pula dikeluarkan karakteristiknya antara lain: Pertama, hukum pidana administratif bagian dari hukum pidana. Hukum pidana mengatur aspek hal yang sangat luas. Makanya kemudian dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya jenis hukum pidana. Berbagai jenis hukum pidana yaitu: a. hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana; b. hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; c. hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan; d. hukum pidana umum dan hukum pidana lokal; e. hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis; dan f. hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Berbagai jenis hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan betapa luasnya ruang lingkup hukum 197 pidana. Hukum pidana administratif termasuk dalam hukum pidana yang tidak dikodifikasikan yang dimuat dalam peraturan administrasi. Walaupun hukum pidana administratif dimuat atau berada dalam regulasi di bidang hukum administrasi, namun sesungguhnya bukan bagian dari hukum administrasi negara melainkan bagian dari hukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana administratif pada pokoknya memuat norma hukum pidana. Hukum pidana administratif memiliki objek kajian meliputi: a. ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana administrasi yang umumnya berisi asas-asas hukum pidana administrasi, tujuan hukum pidana administrasi, tindak pidana administrasi, pertanggungjawaban pidana administrasi dan sanksi pidana administrasi; b. norma hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang administrasi yang umumnya dapat mengatur hal-hal yang bersifat khusus dari yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana. Hal-hal khusus tersebut dapat berupa penyidikan, penuntutan atau bahkan pemeriksaan pengadilan. Konsekuensinya aturan umum pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP maupun KUHAP berlaku pula terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang a quo. Kedua, hukum pidana administrasi dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi. Perumusan hukum pidana administrasi berada dalam undang-undang yang di dalamnya memuat hukum administrasi. Keberadaan hukum pidana administrasi dapat diidentifikasi dengan adanya ketentuan dalam undang- undang administrasi yang didalamnya mengatur: a. adanya bab yang mengatur tentang ketentuan pidana; b. penetapan tindak pidana di bidang administrasi; c. penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran perbuatan yang dinyatakan sebagai “tindak pidana administrasi”; dan d. dapat pula memuat ketentuan hukum acara dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana administrasi. Bab XVII Penyidikan dan Bab XVIII Ketentuan Pidana dalam UU a quo merupakan hukum pidana administratif. 198 Ketiga, hukum pidana administratif berorientasi pada tujuan. Dirumuskannya hukum pidana administratif dalam sebuah undang-undang administrasi bukan tanpa tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya kebijakan formulasi hukum pidana administratif salah satunya adalah memberikan sebuah sarana penyelesaian terakhir terhadap pelanggar norma hukum administrasi yang tidak menaati sanksi administrasi yang telah dijatuhkan. UU a quo merupakan undang-undang yang core-nya adalah hukum administrasi negara yang mengatur penyelenggaraan kesehatan. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana merupakan bagian kecil dari banyaknya norma yang ada di dalamnya, dan posisinya sebagai norma subsidiair bukan primair. Pemahaman demikian disimpulkan dengan melihat anatomi dari UU a quo yang terdiri dari: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Bab III Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab IV Penyelenggaraan Kesehatan Bab V Upaya Kesehatan Bab VI Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bab VII Sumber Daya Manusia Kesehatan Bab VIII Pembekalan Kesehatan Bab IX Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bab X Teknologi Kesehatan Bab XI Sistem Informasi Kesehatan Bab XII Kejadian Luar Biasa dan Wabah Bab XIII Pendanaan Kesehatan Bab XIV Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan Bab XV Partisipasi Masyarakat Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan Bab XVII Penyidikan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup 199 Secara umum, sanksi pidana harus diletakkan sebagai upaya terakhir dalam mengatasi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana administrasi. Sedapat mungkin, sanksi administrasi diupayakan lebih dahulu sebelum sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggar. Sudarto tegas mendudukkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dengan mengatakan hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yakni “obat terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak memadai dan dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana (Loc.cit.). Senada dengan Sudarto, Topo Santoso dalam buku berjudul “Hukum Pidana: Suatu Pengantar” menegaskan untuk perbuatan yang melanggar undang- undang administrasi sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium (Topo Santoso, 2020: 154.). Dari sini ahli mengatakan bahwa upaya penanggulangan delik yang diatur dalam Bab XVIII Ketentuan Pidana Undang-Undang a quo haruslah sebuah upaya terakhir. Pemberian rekomendasi yang dilakukan MDP dengan menggunakan 3 (tiga) standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional adalah sebuah norma yang berfungsi memastikan tujuan hukum pidana administrasi berhasil dijalankan. 2. Berlakunya Asas Ultimum Remedium bagi Pembentukan dan Penegakan Hukum terhadap Delik dalam UU a quo Di dalam hukum pidana terdapat sebuah aliran yang dikenal dengan aliran hukum modern. Aliran ini merefleksikan sebuah pemikiran modern tentang hukum pidana. Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat (Ibid, 154). Dalam kaitannya dengan asas ultimum remedium, aliran modern menjadi aliran yang sangat dekat dengan asas ini. Aliran modern dikembangkan antara lain oleh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Franz von Lizt dan beberapa ahli lainnya. Oleh karena itu, dalam pendekatan asas ultimum remedium, secara tegas disebutkan bahwa sifat hukum pidana adalah subsidiar (Eddy O.S. Hiariej, Op.cit., 31.). Terhadap ketiga pijakan tersebut, Eddy O.S. Hiariej menerangkan sebagai berikut: mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan. Cesare Lombroso sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah 200 laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Perihal dasar pijakan yang kedua yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berjalan dengan ilmu hukum semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi, dan lain sebagainya. Bahkan, penyelidikan ilmiah secara sistematis terhadap kejahatan pertama dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1847) seorang Belgia, ahli matematika. Salah satu hasil Quetelet adalah statistik kriminal. Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni ultimum remedium, perlu dijelaskan, dasar ini berlaku universal hampir di seluruh negara. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum (Ibid., 31- 32). Ketiga hal tersebut merupakan fondasi yang memperkokoh sebuah bangunan bernama hukum pidana. Ketiganya juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang melandasi hukum pidana modern. Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Delik dalam UU a quo sebagai bagian Pembangunan Hukum Pidana Modern. International Association of Penal Law menegaskan: "Administrative penal law resembles criminal law in that it provides for the imposition of retributive sanctions. This similarity requires application of the basic principles of criminal law and of due process to the field of administrative penal law (International Association of Penal Law, 1990: 103). Hal ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana ke dalam hukum pidana administrasi. Asas-asas umum pemidanaan dengan demikian berlaku bagi delik dalam UU a quo. Salah satu asas yang berlaku adalah asas ultimum remedium. Asas ultimum remedium dikenal luas dalam berbagai istilah yaitu the ultima ratio principle, the subsidiarity of penal law, dan the last resort principle. Asas ultimum remedium merupakan salah satu dari fondasi bangunan aliran hukum pidana modern. Selain sebagai prinsip dasar, asas ultimum remedium merupakan asas yang bersifat universal. Hal ini terlihat dengan dirumuskannya asas ini dalam konstitusi, KUHP, bahkan direkomendasikan oleh berbagai pakar seperti Frank von Lizt, G.E. Mulder, Merkel, Modderman, 201 Claus Roxin, Nils Jareborg, Van Kan, Brent Fisse, Ayres dan Braithwaiten, dan lain sebagainya. Gagasan “rasio ultima” adalah konsep dasar dari banyak bidang hukum. Misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan pemutusan kontrak oleh pemberi kerja adalah “rasio ultima”, juga ada gagasan dalam konflik perburuhan pemogokan adalah “rasio ultima”. Namun, penerapan prinsip rasio ultima yang paling populer mungkin dapat ditemukan dalam hukum pidana di mana teorema dari teori hukum pidana modern menjadikannya sejenis *“common property which is treated in nearly every textbook or commentary (Rudolf Wendt, 2013: 85).” Asas ultimum remedium merupakan jantung dari hukum pidana modern. Asas ultimum remedium mengandung tuntutan etis agar sanksi pidana seyogianya dijadikan sebagai sarana terakhir, apabila cara-cara lain diluar hukum pidana tidak berhasil dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan korporasi. Refleksi prinsip hukum pidana sebagai “ultimum remedium” mengakibatkan adanya perhatian besar terhadap syarat-syarat kriminalisasi dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya pada saat proses legislasi, tetapi juga harus disadari pada saat penegakan hukum sampai dengan penerapan pidana yang harus memenuhi syarat-syarat atas prinsip pembatas (the limiting principles of moral and legislation). Dalam hukum pidana, prinsip ultimum remedium merupakan prinsip yang fundamental, universal, dan metaprinciple dalam hukum pidana. Bahkan aliran hukum pidana modern menjadikan prinsip ini sebagai salah satu pijakan utamanya (Eddy O.S. Hiariej, Op.cit., 31). Prinsip tersebut mengandung pandangan sekaligus tuntutan etis agar penggunaan hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana dilakukan sebagai sarana terakhir, apabila upaya lain tidak memadai. Sehingga wajar apabila hukum pidana dikatakan bersifat accessoir, subsidiar atau mercenary. Terdapat negara yang merumuskan asas ini secara eksplisit dalam KUHP-nya dengan menyebutnya sebagai principle of subsidiarity of criminal liability, dalam hal ini negara Republik Ceko. Sementara lebih banyak negara merumuskan asas tersebut secara implisit terkandung dalam ketentuan mengenai “prinsip dasar dan batasan penegakan hukum pidana”, “prinsip dasar dan batasan penegakan hukum pidana”, “prinsip dasar dan batasan 202 sanksi pidana”, dan “dasar pertanggungjawaban pidana”. Prinsip ini menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam tataran kebijakan formulasi dan penegak hukum pada saat penegakan hukum pidana. Dengan kata lain sebagai basis for legislative and judicial jurisdiction. Prinsip ultimum remedium dalam istilah lain dikenal dengan Prinsip Subsidiaritas Hukum Pidana. Berkenaan dengan prinsip subsidiaritas hukum pidana, International Association of Penal Law menegaskan: *"The decriminalization of transgressions is in accord with the principle of subsidiarity of penal law and is thus welcomed. An inflation of administrative penal law is, however, not desirable; purely administrative measures should be used as an alternative. In any event, legislatures and legal science should devote increased care to defining the proper limits of as well as the guiding principles applicable to administrative penal law (International Association of Penal Law, Loc.cit)." Dari sini terlihat bahwa prinsip subsidiaritas meletakkan norma hukum pidana sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi. Tindakan administratif (administrative measure) harus tetap jadi landasan utama dan pertama dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang administrasi. Prinsip ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya inflasi hukum pidana administrasi. Untuk itu, kriminalisasi terhadap perbuatan pelanggaran administrasi sedapat mungkin dihindari. Perbuatan yang tidak memenuhi kriteria kriminalisasi harus diatasi dengan kebijakan dekriminalisasi. Lembaga legislatif dan ilmu hukum harus mencurahkan perhatian yang lebih besar untuk mendefinisikan batasan yang tepat sebagai “guiding principles” yang dapat diberlakukan bagi hukum pidana administrasi. Dalam menggunakan sanksi pidana untuk mengatasi pelanggaran hukum di bidang administrasi harus dijadikan sebagai upaya terakhir. implementasi dari asas ini dalam penegakan delik dalam uu a quo yakni delik yang diatur dalam pasal 427–446 dilakukan dengan: a. Penggunaan dan pengoptimalan norma hukum administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pidana administrasi misalnya berupa pembinaan dan pengawasan. b. Penegakan hukum administrasi negara melalui pengenaan sanksi administratif meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, dengan administratif, pencabutan izin, pembayaran uang paksa/ganti rugi, 203 pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan, pembatasan izin usaha, dan lain sebagainya; dan c. Penegakan hukum pidana dilakukan setelah tindakan dan sanksi administrasi diberikan. dalam hal ini ketentuan dalam pasal 308 pada uu a quo dapat dikategorikan sebagai tindakan yang harus dilakukan sebelum penegakan hukum pidana terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dijalankan. Sederhananya sebagai bentuk pengimplementasian asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pada uu a quo. Dukungan penerapan asas ini dalam delik hukum pidana administrasi pada undang-undang a quo tidak hanya didasarkan pada pandangan ilmiah sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan juga amanat berbagai putusan yang menekankan hakikatnya penggunaan sanksi pidana sebagai sarana terakhir antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/PID.SUS/2010; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285.K/PID.SUS/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/PID.SUS/2013; Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/B/PK/PJK/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/PK/PJK/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 760 K/PID.SUS/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/PID.SUS.LH/2016; dan lain sebagainya. Dalam salah satu putusannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat: Dalam ilmu hukum suatu sanksi (ancaman pidana) dibuat sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang bersifat internal maksud dari larangan hukum. perbuatan yang merugikan ini disebut delik (khusus dalam hukum pidana). delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum meletakkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang merupakan kondisi itu. dengan demikian suatu perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawa suatu sanksi. Selanjutnya yang perlu dipertanyakan bagaimana konsep delik itu dihubungkan dengan pembuat undang-undang yang akan menilai 204 apakah suatu jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat yakni suatu malum. dalam hal ini, perbuatan tersebut adalah perbuatan malum prohibita, karena suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai malum atau delik jika perbuatan itu prohibitum (dilarang). Ancaman pidana harus tepat dan proporsional. pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurut mahkamah: (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan oleh ancaman pidana justru lebih besar dari tujuan yang akan dicapai, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social defence, fairness, procedural and substantive justice). Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- X/2012, Mahkamah berpendapat suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan upaya terakhir dalam hal menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Apabila perbuatan yang dikriminalisasi justru menimbulkan tidak terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia, dan masih tersedia penyelesaian yang lebih baik dari hukum pidana yaitu pembinaan, perizinan dan pengawasan maka tidak ada dasar untuk mengenakan sanksi pidana. Apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan pendapat dari H.G de Bunt yang menyatakan hukum pidana dapat menjadi primum remedium jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (irreparable) (Atmasasmita, Romli, 2020). Selain pendapat ini, Remmelink menyatakan pidana sebagai sanksi yang jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam hanya boleh dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok (Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 2015). 205 3. Penegakan Hukum Pidana terhadap Delik di Bidang Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam UU a quo membutuhkan keahlian khusus Dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum atas adanya dugaan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan suatu keahlian khusus dimana harus memahami standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Apabila hal itu tidak dipahami maka pembuktian dalam melakukan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan akan mengalami kesulitan. Hal ini menjadi logis karena tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelaksanaan profesi, standar operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Ketentuan Pasal 308 dalam Undang-Undang a quo yang menyatakan bahwa: (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh MDP yang terdiri 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota yang masing-masing mewakili unsur dari: 3 (tiga) orang perwakilan kementerian kesehatan; 2 (dua) orang perwakilan profesi; 1 (satu) orang perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan; 1 (satu) orang perwakilan ahli hukum; dan 2 (dua) orang perwakilan masyarakat. Hasil rekomendasi yang diberikan oleh MDP tersebut diambil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 206 a. Permohonan Tertulis dari Penyidik Penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP. b. Pembentukan Tim Pemeriksa ad Hoc Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi. c. Pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan keterangan-keterangan ahli. d. Pengujian Hasil Pemeriksaan dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Usulan Rekomendasi Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan. MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. 4. Rekomendasi MDP sebelum Melakukan Penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Dibidang Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan Bentuk Penegakan Hukum yang Berbasis pada Asas Keseimbangan Perlindungan Hukum Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini mengandung asas keseimbangan kepentingan. Perkembangan asas keseimbangan dalam hukum pidana diantaranya dapat diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguat asas keseimbangan. Dalam KUHP Nasional sebagai refleksi perkembangan hukum pidana modern dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 207 a. Materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia; b. memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu; c. keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (daad-daderstrafrecht); d. dan lain sebagainya. Beranjak pada pertimbangan diatas ahli berpendapat sebagai berikut: a. Kebijakan penanggulangan pelanggaran hukum pidana dalam UU a quo harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan kepentingan kesehatan pasien Kepentingan terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi setiap orang merupakan amanat Pasal 28 H(1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” dan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” maka dari itu upaya peningkatan derajat kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas, dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang optimal. Artinya dalam hal terjadi dugaan pelanggaran atas hak kesehatan pasien oleh named atau nakes maka tentu harus juga memperhatikan kepastian tetap terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi yang lain. Rekomendasi MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 308 UU a quo berfungsi agar proses penyidikan atas dugaan pelanggaran praktik kesehatan dilakukan setelah ada pemeriksaan mengenai kebenaran kepastian bahwa named dan nakes benar-benar terbukti melanggar standar 208 profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Ketidadaan rekomendasi dari MDP justru akan menimbulkan potensi penyidikan terhadap named dan nakes yang ternyata tidak melanggar standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang pada akhirnya terpenuhinya perlindungan individu pasien tapi mengabaikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang layak. b. Keseimbangan antara kepentingan perlindungan hukum terhadap named dan nakes dan pasien Kebijakan hukum pidana nasional harus memperhatikan keseimbangan kepentingan perlindungan hukum bagi named/nakes dan pasien. Dalam hal ini dalam hal ini kepentingan terhadap named dan nakes terlihat jelas dalam Pasal 273 ayat (1) UU Kesehatan yang menyebut bahwa: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan Pasien”, namun demikian hak perlindungan hukum tersebut didasari pula dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 274 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur bahwa: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien”. Rekomendasi dari MDP dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap Named dan Nakes yang menjalankan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Perlindungan terhadap pasien diberikan dengan adanya proses penyidikan terhadap named dan nakes yang berdasarkan pemeriksaan MDP nakes dan named melanggar standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Dalam praktik pemberian rekomendasi oleh MDP terlihat tidak bersifat menghalangi para pencari keadilan atas proses penegakan hukum, dan justru membantu proses penegakan hukum yang juga bentuk bahwa pelanggaran hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 209 dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan apabila terhadap pelanggaran standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional pada saat praktik pelayanan kesehatan. Rekomendasi pada Perkara Pidana yang dikeluarkan oleh MDP sebagai berikut: a. dapat dilakukan penyidikan terhadap 27 (dua puluh tujuh) tenaga medis atau tenaga kesehatan; b. tidak dapat dilakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) tenaga medis atau tenaga kesehatan; dan c. masih dalam proses pemeriksaan terhadap 3 permohonan. 5. UU a quo memuat ketentuan Hukum Pidana Khusus Dalam hukum pidana, terdapat jenis-jenis hukum pidana. Sudarto membagi berbagai jenis hukum pidana yang semuanya dapat dicermati dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana I” antara lain hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan; hukum pidana umum dan hukum pidana lokal; hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis; dan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya menerangkan berbagai jenis hukum pidana tersebut diatas seperti hukum pidana materiil-hukum pidana formil, hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif, hukum pidana berdasarkan adessat, hukum pidana umum-hukum pidana khusus, hukum pidana nasional-hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional. Melihat berbagai jenis hukum pidana tersebut, terlihat hukum pidana umum dan hukum pidana khusus bagian dari jenis hukum pidana yang dikenal luas. Eddy O.S. Hiariej menerangkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu. Hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi dalam KUHP dan KUHAP. (Eddy O.S. Hiariej: 2016). Berbagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP merupakan tindak pidana umum, misalnya delik pencurian, pembunuhan, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. Apa yang tercantum dalam KUHAP merupakan ketentuan hukum acara pidana umum. 210 Eddy O.S. Hiariej juga menjelaskan Hukum pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada diluar KUHP atau secara formil berada diluar KUHAP (Eddy O.S. Hiariej: 2016). Karakteristik kekhususan yang ada dalam hukum pidana khusus tersebut timbul dengan adanya penyimpangan terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Berbagai contoh tindak pidana khusus diatur dalam UU Tipikor, UU Terorisme, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Transfer Dana, UU Kesehatan dan lain sebagainya. Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, (Hasanal Mulkan: 2022): a. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus); b. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang); c. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus); d. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus); e. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus); f. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus); g. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus); h. Pidana denda ditambah seperti terhadap korporasi (menyimpang); i. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus); j. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU tu(ketentuan khusus); k. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus); l. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindk pidana yang terjadi (ketentuan khusus); m. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus). 211 Secara umum penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut (Hasanal Mulkan: 2022): a. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain; c. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi; d. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara; e. Penundaan pidana khusus didilai di pengadilan khusus; f. Dianutnya peradilan in absentia; g. Diakuinya keterangan terdakwa rahasia bank; h. Diatur pembuktian terbalik; i. Larangan menyebutkan identitas pelapor; j. Perlunya pegawai penghubung. UU Kesehatan dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus karena didalamnya memuat ketentuan khusus : a. Ketentuan Khusus hukum pidana materiil dalam UU Kesehatan antara lain: (1) adanya pengaturan khusus delik yang dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang kesehatan dalam Pasal 427-446; (2) adanya ketentuan khusus pidana tambahan bagi manusia dalam hal ini tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Pasal 429; (3) adanya perluasan subjek tindak pidana bukan hanya manusia tetapi juga korporasi dalam Pasal 447; (4) adanya ketentuan khusus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 447; (5) adanya ketentuan khusus pidana pokok bagi korporasi dalam Pasal 447; dan (6) adanya ketentuan khusus pidana tambahan bagi korporasi dalam Pasal 448. b. Ketentuan Khusus hukum pidana formil dalam UU Kesehatan antara lain: 212 (1) Ketentuan khusus permintaan rekomendasi dari MDP dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 308; (2) Adanya ketentuan khusus penyidikan dalam Bab XVII dalam UU a quo; (3) Adanya ketentuan mengenai penyidik pegawai negeri sipil kesehatan sebagaimana dalam Pasal 424. Akhirnya, demikian Keterangan ini Ahli sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. Lex semper dabit remedium. Hukum selalu memberi obat. 3. Keterangan Saksi Dr. Sundoyo “MENDORONG TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEPROFESIAN TIDAK DEFENSIF”. Bahwa keterangan ini ditulis oleh Saksi berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan/atau dialami Saksi pada saat terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, Pembahasan RUU Kesehatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada saat itu, Saksi sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panja Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1284/2023 tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (terlampir). Sejak tahun 2009 Saksi terlibat dalam penyusunan: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 213 Selain itu, Saksi juga terlibat dalam penyusunan beberapa peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut di atas yang meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pelayanan Kesehatan merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 dan pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan tersebut. Sampai dengan disusunnya DIM RUU Kesehatan masih banyak masyarakat belum mendapatkan akses dengan baik, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Permasalahan/penyebab masyarakat belum mendapatkan akses pelayanan dengan baik tersebut harus dapat diselesaikan dengan RUU Kesehatan, beberapa permasalahan dan arah kebijakan kedepan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan mudah adalah sebagai berikut: PERMASALAHAN LAYANAN PRIMER No. PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Layanan kesehatan yang fokus ke upaya penyembuhan (kuratif) menghabiskan biaya lebih banyak. Memperkuat upaya pencegahan penyakit (promotif dan preventif). 2 Layanan kesehatan berfokus ke penyakit yang di alami. Memberikan layanan kesehatan yang berfokus ke pasien dengan menangani masalah kesehatan secara menyeluruh. 3 Masyarakat masih sulit mendapatkan layanan kesehatan, termasuk layanan laboratorium Menjangkau masyarakat melalui unit layanan kesehatan di desa dan membangun sistem laboratorium kesehatan masyarakat berjenjang. PERMASALAHAN LAYANAN RUJUKAN No. PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Layanan kesehatan belum merata dan terpusat di kota besar. Menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pembangunan fasyankes, peningkatan jenis layanan, dan telemedisin. 2 Tingginya jumlah pasien yang memilih berobat ke luar negeri. Membangun pusat layanan unggulan berstandar internasional. 3 Adanya perbedaan pemberian layanan kesehatan di berbagai daerah. Membangun jejaring pengampuan pelayanan kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan seragam dan terstandar. PERMASALAHAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN No. PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Industri kesehatan dalam negeri masih bergantung kepada bahan baku, obat, dan alat kesehatan impor. Mendorong penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri serta memberikan insentif bagi produsen dalam negeri. 2 Banyaknya hambatan dalam melakukan penelitian dan pengembangan obat dan alat kesehatan. Membangun ekosistem riset yang mendukung inovasi dengan menyediakan infrastruktur serta memudahkan perizinan. 3 Sistem deteksi penyakit belum terhubung antara satu dengan lainnya. Menghubungkan sistem deteksi penyakit di fasilitas kesehatan (RS, Laboratorium, Klinik) dan pintu masuk. 214 4 Kurangnya SDM terlatih yang bisa digerakkan untuk memberikan layanan kesehatan dasar dalam kondisi darurat. Melakukan registrasi dan pelatihan tenaga cadangan kesehatan untuk mengantisipasi kondisi darurat. PERMASALAHAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN 1 Perencanaan dan evaluasi anggaran kesehatan belum berbasis bukti. Menerapkan sistem pelaporan realisasi belanja dan perencanaan berbasis kinerja. 2 Kendali mutu dan biaya pada program JKN belum optimal Memberlakukan standar tarif, mengendalikan moral hazard, dan penilaian teknologi kesehatan (HTA). 3 Kerja sama antara Pemerintah dan swasta terkait penjaminan pelayanan kesehatan belum optimal. Menambahkan koordinasi pendanaan antara Pemerintah dan swasta melalui asuransi kesehatan tambahan. 4 Kurangnya upaya promotif dan preventif yang masuk ke dalam JKN menyebabkan pembiayaan mahal. Menambahkan upaya promotif, preventif, dan paliatif ke dalam manfaat JKN. PERMASALAHAN SDM KESEHATAN No. PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Kurangnya jumlah dokter spesialis. Meningkatkan produksi dokter spesialis dengan membuka kesempatan bagi RS untuk dapat menyelenggarakan pendidikan spesialis. 2 Birokrasi penerbitan STR dan SIP yang rumit sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami kesulitan untuk melayani masyarakat. Menyederhanakan proses penerbitan STR dan SIP tanpa menghilangkan fungsi penjagaan mutu dan kompetensi. PERMASALAHAN TEKNOLOGI KESEHATAN No. PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Data kesehatan antar fasilitas kesehatan tidak saling terhubung satu sama lain. Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan untuk memudahkan masyakat dalam mengakses layanan. 2 Rendahnya inovasi terknologi kesehatan dalam negeri. Membangun kerja sama antara peneliti dan industri untuk menciptakan inovasi kesehatan Berdasarkan permasalahan dan arah kebijakan di atas, maka Pemerintah bersama DPR telah merumuskan dan menyepakati Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya UU No. 17 Tahun 2023) yang bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pada saat itu dan mengantisipasi permasalahan yang akan datang, serta memberikan hak atas kesehatan bagi masyarakat sesuai amanah dalam UUD 1945. Secara konstitusional, UUD 1945 menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin keberlangsungannya oleh negara. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”; dan Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan 215 fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dalam konstruksi konstitusi tersebut, kesehatan tidak hanya ditempatkan sebagai kebutuhan dasar, tetapi sebagai salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam tujuan bernegara. Berangkat dari amanat konstitusional tersebut, UU No. 17 Tahun 2023 hadir sebagai bentuk kodifikasi sistem hukum kesehatan lndonesia yang selama ini tersebar dan terfragmentasi di berbagai peraturan perundang-undangan, yang ditandai oleh segmentasi kelembagaan dan disparitas profesi yang belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan integratif dengan membangun konsep arah kebijakan kedepan dan melakukan inventarisasi masalah yang digunakan dalam menyusun UU No. 17 Tahun 2023 ini pada prinsipnya menata ulang relasi kelembagaan secara lebih proporsional antara masyarakat, negara, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dengan menyusun kembali arsitektur kelembagaan yang selama ini berorientasi pada organisasi profesi, menjadi struktur yang seimbang dan berorientasi pada masyarakat. Rasionalitas pembentukannya tidak hanya bersumber dari kebutuhan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga untuk menjamin adanya kejelasan fungsi, kewenangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan standar, pelatihan, pengawasan, serta pelindungan atas hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah aksesnya, baik kualitasnya, dan terjangkau biayanya. UU No. 17 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan regulasi untuk menjawab beberapa permasalahan di bidang kesehatan, termasuk pengelolaan SDM Kesehatan. Hal ini mencakup pengaturan yang komprehensif terhadap penataan kelembagaan, penguatan peran pemerintah sebagai regulator, dan perbaikan tata kelola perencanaan, pendidikan, pengadaan, pendayagunaan, dan pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Banyaknya peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang tumpang tindih dan saling bertabrakan dan tidak ada kepastian hukum juga menjadi salah satu penyebab pelayanan Kesehatan tidak dapat diakses dengan baik oleh masyarakat yang akhirnya menyulitkan pemerintah, pemerintah daerah termasuk para pemangku kepentingan untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akhirnya terdapat 11 (sebelas) undang-undang bidang kesehataan dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023. UU No. 17 Tahun 2023 disusun dengan 216 metode Omnibus Law, hal ini dilakukan agar dalam penyusunan RUU Kesehatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, apabila 11 undang-undang yang dicabut tersebut akan dilakukan perubahan atau revisi satu per satu akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Secara umum pada saat menyusun DIM RUU Kesehatan maupun dalam melakukan pembahasan RUU Kesehatan dengan DPR tujuan yang ingin dicapai dalam RUU ini adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, pasien safety, dan dari aspek biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pencegahan berbagai penyakit, serta memberikan edukasi kesehatan agar setiap individu dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri. Oleh karena itu, peran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sangat strategis dalam membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat atau pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan kedudukannya tidak seimbang dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Ketidakseimbangan ini muncul karena pasien berada dalam kondisi yang rentan dan bergantung pada keahlian serta keputusan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menangani permasalahan kesehatannya. Oleh karena itu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan praktik keprofesian memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kompetensi dan kaidah keilmuan, maka berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mengedepankan prinsip etika kedokteran dan kesehatan yang menekankan sikap yang profesional, transparan, serta berbasis pada komunikasi yang baik. Standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional mempunyai fungsi menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada penerima pelayanan kesehatan (pasien) sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien, keselamatan pasien, dan mutu pelayanan. 217 Standar profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Standar pelayanan berfungsi untuk menjamin bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sementara itu, standar prosedur operasional berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas secara sistematis dan efisien, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dengan baik. Apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, maka praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada pasien harus dianggap benar, karena ketiga standar tersebut apabila telah dipatui Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut berhak memperoleh hak pelindungan hukum. Hal tersebut oleh pembentuk UU No. 17 Tahun 2023 dirumuskan dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien”. Hal ini memberikan kepercayaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penerima pelayanan kesehatan (pasien) tanpa rasa khawatir akan tuntutan hukum yang dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, diatur tentang kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Pasien, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan, antara lain: a. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pelindungan hukum bagi Tenaga Medis diatur dalam Pasal 50 dinyatakan bahwa: 218 “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan d. menerima imbalan jasa”. b. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pelindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. c. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pelindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional”. d. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pelindungan hukum bagi Perawat diatur dalam Pasal 36 huruf a, dinyatakan bahwa: “Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. e. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Pelindungan hukum bagi Bidan diatur dalam Pasal 60 huruf a dinyatakan bahwa: “Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional”. Pelindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam 5 (lima) undang-undang tersebut di atas belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan apabila ada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehataan yang diduga melakukan tindak pidana dalam melakukan praktik keprofesiannya dan dilaporkan ke penyidik maka penyidik akan langsung melakukan pemeriksaan tanpa mempertimbangkan apakah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan/praktik keprofesian 219 sudah/belum sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pengalaman Saksi dalam beberapa kali mendampingi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana bidang kesehatan, saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Saksi menyampaikan bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki pelindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang sepanjang dalam memberikan pelayanan kesehatan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”. Kemudian hal ini dijawab oleh penyidik agar dibuktikan pada saat persidangan di pengadilan. Dalam kondisi demikian, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana, proses pemeriksaannya disamakan dengan tindak pidana umum lainnya. Hal tersebut menyebabkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehataan tidak memiliki pelindungan dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekalipun dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Demikian halnya apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang digugat oleh pasien atau keluarganya secara perdata di pengadilan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan verifikasi atas tindakan keprofesiannya dari lembaga atau entitas yang berwenang memeriksa untuk memastikan apakah praktik keprofesian yang dilakukannya sudah/belum sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, Pembentuk UU No.17 Tahun 2023 menghendaki adanya penegakan disiplin bagi Tenaga Medis dan Tanaga Kesehatan, yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 304 ayat (1) bahwa “Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi”. Pasal ini selain memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian, juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pembentuk undang-undang membentuk MDP sebagaimana diatur 220 dalam Pasal 304 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 yang memiliki tugas untuk menentukan ada/tidaknya pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023. Dalam menentukan ada/tidaknya pelanggaran disiplin profesi, MDP melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan atas praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Implementasi pelindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi isu pembahasan pada saat penyusunan DIM, sehingga dilakukan rapat koordinasi secara khusus yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi pertimbangan pada saat pembahasan adalah agar tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak defensif, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan defensif (defensive medicine) adalah praktik di mana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengambil tindakan atau menghindari tindakan tertentu bukan semata-mata demi kepentingan terbaik pasien, tetapi lebih untuk melindungi diri dari risiko tuntutan hukum atau sanksi profesional. 2. Dampak dari pelayanan kesehatan defensif yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan antara lain: a. Dampak pada Pasien Pelayanan kesehatan defensif sering kali menyebabkan dokter melakukan pemeriksaan atau tindakan medis yang tidak diperlukan secara medis, hanya untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat dituntut jika terjadi sesuatu pada pasien. Akibatnya, pasien harus membayar biaya tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Alih-alih fokus pada kebutuhan medis pasien, dokter lebih memprioritaskan pelindungan diri. Hal ini dapat menyebabkan tindakan medis yang tidak optimal, bahkan bisa menghambat pengambilan keputusan cepat pada kasus-kasus gawat darurat, sehingga membahayakan keselamatan pasien. Pemeriksaan dan pengobatan yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, memperbesar risiko komplikasi, dan membuat pasien mengalami kecemasan yang tidak perlu seperti: 221 1) Keterlambatan diagnosis dan pengobatan Pelayanan defensif dapat menyebabkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lebih fokus pada melindungi diri sendiri daripada memberikan perhatian yang tepat kepada pasien, sehingga diagnosis dan pengobatan dapat tertunda. 2) Kurangnya kepercayaan pasien Pasien mungkin merasa tidak dipercaya atau tidak dihargai jika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pelayanan defensif, sehingga kepercayaan pasien terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menurun. b. Dampak pada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tekanan dari kemungkinan tuntutan hukum membuat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bekerja dalam ketakutan, yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka dan menurunkan motivasi kerja. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus kritis. Mereka bisa menunda tindakan penting hingga keluarga pasien hadir atau memilih untuk tidak menangani kasus-kasus berisiko tinggi sama sekali, seperti: 1) Stres dan kelelahan Pelayanan defensif dapat menyebabkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merasa stres dan lelah karena harus selalu waspada dan siap menghadapi kemungkinan tuntutan hukum. 2) Kurangnya kepuasan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mungkin merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka jika harus melakukan pelayanan defensif, sehingga motivasi dan semangat kerja dapat menurun. 3) Kerusakan reputasi Pelayanan defensif dapat merusak reputasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan jika pasien merasa tidak diperlakukan dengan baik. c. Dampak pada Sistem Kesehatan Praktik defensif terbukti meningkatkan biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Di negara maju, miliaran dolar terbuang setiap tahun akibat tindakan medis yang tidak perlu, baik dari sisi pemeriksaan tambahan maupun biaya litigasi. 222 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan cenderung enggan ditempatkan di daerah dengan fasilitas terbatas karena takut terkena masalah hukum jika terjadi komplikasi. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil menjadi lebih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, hal tersebut juga berdampak pada: 1) Biaya kesehatan yang meningkat Pelayanan defensif dapat menyebabkan biaya kesehatan meningkat karena Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mungkin melakukan tes dan prosedur yang tidak perlu untuk melindungi diri sendiri. 2) Kurangnya efisiensi Pelayanan defensif dapat mempengaruhi efisiensi sistem kesehatan karena Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mungkin lebih fokus pada melindungi diri sendiri daripada memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. 3) Kerusakan hubungan antara Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien Pelayanan defensif dapat merusak hubungan antara Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pasien, sehingga pasien mungkin tidak merasa nyaman untuk berbagi informasi tentang kondisi kesehatannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pembentuk undang-undang menghendaki adanya pelindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien”. Hal ini harus dapat terimplementasi dengan baik agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak bersifat defensif karena adanya kekhawatiran tuntutan hukum baik pidana maupun perdata oleh penerima pelayanan kesehatan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada saat penyusunan dan pembahasan DIM RUU Kesehatan, Pemerintah dan DPR memandang perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pemeriksaan 223 terlebih dahulu atau double check oleh Majelis apabila ada dugaan pidana yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilaporkan kepada penyidik atau gugatan perdata dari pasien dan/atau keluarganya dalam hal praktik keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dianggap merugikan. Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pembentuk undang-undang sepakat bahwa sebelum masuk dalam proses hukum yang menyangkut praktik keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus meminta rekomendasi kepada Majelis, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Dugaan Tindak Pidana Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan dapat dikenai sanksi pidana, maka penyidik harus minta rekomendasi kepada Majelis. Konsep tersebut akhirnya dirumuskan dan disepakati antara pemerintah dan DPR dalam Pasal 308 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa “Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis.” Terkait dengan ada/tidaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dilakukan klarifikasi dan verifikasi apakah dalam melaksanakan praktik keprofesian sudah/belum sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada penyidik, Majelis melakukan klarifikasi dan verifikasi melalui pemeriksaan terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Pasien, Saksi dan Ahli serta alat bukti untuk memastikan apakah praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai/tidak sesuai dengan 3 (tiga) batu uji yang digunakan, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak sesuai dengan standar maka rekomendasi majelis berupa penyidik dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran dugaan tindak pidana, namun sebaliknya dalam hal hasil 224 pemeriksaan dalam praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sudah sesuai dengan standar, maka rekomendasi majelis berupa tidak dapat dilakukan penyidikan. Hal tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan dan disepakati antara pemerintah dan DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (5) yang berbunyi: “Rekomendasi berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”. 2. Gugatan Perdata di Pengadilan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga merugikan pasien dan dimintai pertanggungjawaban secara perdata maka Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus meminta rekomendasi kepada Majelis. Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk mendapatkan pelindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan praktik keprofesiannya diwujudkan dalam bentuk permintaan rekomendasi dari Majelis yang merupakan lembaga/entitas yang berwenang dalam menentukan apakah praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Konsep tersebut akhirnya dirumuskan dan disepakati antara pemerintah dan DPR dalam Pasal 308 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis”. Proses pemeriksaan oleh Majelis pada prinsipnya sama dengan proses pemeriksaan Majelis dalam hal dugaan tindak pidana. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak sesuai dengan standar maka rekomendasi majelis berupa pelaksanaan praktik keprofesian tidak sesuai dengan standar, namun sebaliknya dalam hal hasil pemeriksaan dalam praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sudah sesuai dengan standar, maka rekomendasi majelis berupa pelaksanaan praktik keprofesian sesuai dengan standar. 225 Konsep terkait dengan rekomendasi Majelis tersebut di atas dirumuskan dan disepakati antara pemerintah dan DPR dalam Pasal 308 ayat (6) yang berbunyi: “Rekomendasi berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”. Rekomendasi dari Majelis dapat digunakan sebagai alat bukti bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam persidangan di pengadilan. 3. Batas Waktu Rekomendasi Pada awalnya dalam pembahasan, batas waktu pemberian rekomendasi diusulkan 30 (tiga puluh) hari, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, namun dalam pembahasan mengingat hal ini menyangkut dengan masalah kepastian hukum dan nasib Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pasien/keluarganya, waktu 30 (tiga puluh) hari dinilai terlalu lama, sehingga disepakati menjadi 14 (empat belas) hari kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, baik terhadap dugaan tindak pidana maupun tuntutan perdata dan tidak menghambat adanya proses hukum baik rekomendasi yang dimohonkan oleh penyidik maupun oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Pasal 308 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi “Rekomendasi diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima”. Dengan batas waktu tersebut tidak ada alasan bahwa proses terhadap mekanisme pemeriksaan menjadi lama, karena pasal tersebut memastikan bahwa proses hukum tidak berlarut- larut dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dalam hal Majelis tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka rekomendasi berbunyi penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 308 ayat (8) UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa “Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana”. Hal ini untuk memastikan adanya kepastian 226 hukum dan tidak ada penundaan yang berkepanjangan dalam penanganan kasus tersebut. 4. Melakukan Tindak Pidana Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Kesehatan Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan tindak pidana atau perbuatan perdata yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan maka berlaku prinsip umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana atau perbuatan perdata yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang selanjutnya dituangkan dalam Pasal 308 ayat (9) UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.” Rumusan Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk mendorong agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ada kepercayaan diri dan tidak takut atas risiko tuntutan hukum karena ada pelindungan dan kepastian hukum, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak defensif. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) telah menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Bahwa dalam keterangannya, AIPKI menyampaikan penjelasan mengenai Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) telah menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 September 227 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) Bahwa dalam keterangannya, ARSPI menyampaikan penjelasan mengenai Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) telah menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa setelah membaca naskah Permohonan uji Materiil a quo yang diajukan Pemohon, Assosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan pandangan sebagai berikut: Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi (AFDOGI) Setelah membaca Naskah Permohonan uji Materiil a quo yang diajukan pemohon, Assosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan pandangan 1. Pada dasarnya Assosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) yang untuk selanjutnya disebut AFDOKGI dengan di undangkannya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyambut positif terkhusus pada Pasal 304 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) karena adanya pembaharuan aturan/ hukum yang bisa memberikan rasa keadilan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pembaharuan aturan hukum ini akan bisa meniadakan sanksi moral, sanksi psikis, sanksi sosial dan sanksi ekonomi yang selama ini terjadi pada proses penegakkan hukum bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dilaporkan melakukan suatu pelanggaran hukum/tindak pidana walaupun masih pada tahap Laporan/ penyidikan. Perlu kami sampaikan bahwa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah rawan terhadap pembunuhan karakter, dan menjadi sumber pemberitaan yang menarik bagi media masa dan media sosial. Dampak yang muncul dari proses pemberitaan tersebut akan menjadi tekanan secara kejiwaan, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, menjadi bahan omongan di media sosial, nama baik menjadi tercemar dan juga berdampak pada penurunan kepercayaan pasien pada tempat praktik; 228 praktik mandiri/klinik/Rumah sakit tempat bekerja. Tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah profesi mulia yang memiliki niat baik untuk membantu pasien dalam rangka upaya penyembuhan penyakit yang diderita pasien, tidak ada dalam proses pengobatan tenaga medis dan tenaga kesehatan punya niat agar pasiennya celaka atau menderita atau supaya penyakitnya tidak sembuh, semakin parah, muncul kejadian tidak diinginkan, kecacatan atau bahkan kematian. Pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan didasarkan pada ilmu kedokteran dan kesehatan bukanlah ilmu pasti layaknya matematika atau fisika, sehingga tidak ada jaminan bahwa obat yang diberikan akan menyembuhkan penyakit yang diderita Pasien. Sebagai illustrasi Pasien A dengan keluhan gusi bengkak datang ke drg. B diberikan obat antibiotic C karena ada infeksi, 3 hari kemudian gusi bengkak hilang atau sembuh, selang 1 bulan kemudian ditempat gusi yang sama terjadi pembengkakan datang ke drg.B yang pernah menangani sebelumnya oleh dokter tersebut diberikan antibiotic C karena ada infeksi pada pengobatan yang ke-2 tidak akan ada jaminan dari dokter tersebut bahwa hasil pengobatannya akan berhasil seperti pada pengotan yang pertama, bisa jadi pada pengobatan ke-2 bengkaknya tidak mereda bahkan terjadi infeksi secara sistemik yang berakibat Pasien meninggal dunia. Bisa dibayangkan pasiennya sama, keluhan nya sama, pada tempat yang sama , dokter yang menangani sama dan diberikan obat yang sama tapi hasilnya bisa sangat berbeda, itulah ilustrasi bahwa bukan kepastian yang dijanjikan oleh dokter tapi upaya maksimal sesuai dengan keilmuan kedokteran. Jadi sangat tidak adil bila ada proses pengobatan dengan hasil yang tidak sesuai harapan Pasien dilaporkan sebagai tindak pidana malpratik yang dalam proses penyidikan biasanya menggunakan pasal yang berhubungan dengan karena kelalaian berakibat hilangnya nyawa orang lain/berakibat kecacatan. Oleh karena itu kehadiran Majelis Disiplin Profesi yang salah satu fungsinya memeriksa ada tidaknya pelanggaran disiplin dalam penerapan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan sebelum masuk pada proses hukum yang sifatnya terbuka adalah suatu aturan hukum yang memberikan keadilan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. 2. Pandangan AFDOKGI terhadap Pemohon yang merasa ada HAMBATAN untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum dengan diberlakukannya 229 Pasal 308 Ayat (1) sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud Pasal 304”, ayat (2) sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaiman dimaksud dalam Pasal 304”, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan a. Sepahaman AFDOKGI adalah tidak ada makna dalam ketentuan pasal tersebut yang tidak membolehkan Pasien dan/atau tenaga kesehatan dalam proses meminta rekomendasi berkonsultasi dengan perkumpulan hukum medis kesehatan dan/atau penasehat hukum/advokat sehingga hak perkumpulan untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum tidak dihambat ataupun dihilangkan b. Perlu ada pemahaman bersama bahwa seorang tenaga medis karena juga sebagai seorang warga negara, maka bisa melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana dalam dua kapasitas yang berbeda yaitu kapasitas sebagai pengemban profesi dan kapasitas sebagai warga negara, sebagai pengemban profesi tentu tindak pidana yang terkait dengan proses pengobatan/perawatan /pelayan kesehatan, sedangkan tindak pidana sebagai warga negara adalah yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan profesi misal tindak pidana korupsi, mencuri, lakalantas dst sebagaimana yang diberlakukan juga pada warga negara pada umumnya yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dalam kontek UU Kesehatan yang wajib dimintakan rekomendasi adalah pelanggaran/ kasus hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan profesinya, BUKAN terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pelanggaran disiplin profesi adalah pintu masuk terjadinya pelanggaran hukum, melalui pemeriksaan disiplin untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin adalah suatu bentuk pelindungan negara dalam melindungi hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi mulianya agar tidak dirugikan dalam proses penegakkan hukum seperti yang terjadi selama ini yaitu pembunuhan karakter yang berdampak secara moral , psikis, social dan ekonomis yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan c. Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pemohon kurang update, diantaranya sebagaimana tertulis pada halaman 29 naskah permohonan 230 pada nomer 84. Yang menyatakan MDP hanya beranggotakan 9 orang dan tidak mempunyai perwakilan di tingkat propinsi, sepengetahuan saya sebagai ketua AFDOKGI ada proses seleksi MDP ditingkat propinsi. Halaman 31 pada nomor 86. Penegakkaan terkait pelanggaran disiplin menggunakan Perkonsil No 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter gigi , saat ini sudah digantikan oleh PMK No 3 tahun 2025 tentang Penegakkan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Kepmenkes Nomor 775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan d. Batu uji yang digunakan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam menentukkan ada tidaknya pelanggaran disiplin adalah Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan Standar prosedur operasional, oleh karena itu bila ada yang dilanggar oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Majelis Disiplin Profesi akan memberikan rekomendasi untuk proses hukumnya [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2025, serta menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Setelah mempelajari hal-hal yang disampaikan oleh Para Pemohon berikut dalil-dalinya pada masing-masing Perkara, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh ketentuan-ketentuan dalam UU Kesehatan yang diuji dalam ketiga perkara bersinggungan langsung dengan tugas dan tanggung jawab Mendiktisaintek. Di sisi lain, Mendiktisaintek memandang penting untuk menjelaskan hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024, sejauh berkaitan dengan aspek kelembagaan pembentukan Kolegium oleh kelompok ahli di bidang ilmu Kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 UU Kesehatan. Hal ini disebabkan sebagaimana dijelaskan oleh masing-masing pihak dalam kedua perkara, terdapat irisan antara Kolegium dengan pendidikan tinggi bagi tenaga medis dan tenaga 231 kesehatan dalam desain normatif UU Kesehatan. Selain itu, oleh karena pendidikan profesi relevan dengan organisasi profesi, juga akan disampaikan keterangan perihal organisasi profesi. Dengan pembatasan ruang lingkup ini, Kemdiktisaintek berharap keterangan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap hubungan antara Kolegium dengan tata kelola pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keterangan Tambahan Kemdiktisaintek Keterangan tambahan Kemdiktisaintek berisi tanggapan terhadap pertanyaan para hakim mengenai isu-isu dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) telah menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) Yang berikutnya pokok perkara nomor 156 perkara uji material Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Dalam Pasal 308 ayat (1) UU no 17 tahun 2023: menyebutkan “Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan pelanggaran disiplin, sebelum diberikan sanksi administratif, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi.” ARSGMPI memaknai regulasi ini “ Tidak boleh langsung menjatuhkan sanksi administratif (oleh rumah sakit, Kemenkes, atau fihak lain) tanpa melalui mekanisme profesional di Majelis Disiplin Profesi.” Dan Majelis Disiplin Profesi berfungsi sebagai filter profesional dan etik untuk memastikan kasus yang muncul memang pelanggaran disiplin, bukan sekadar kesalahan administratif atau konflik internal. Pasal 308 UU Nomor 17 Tahun 2023 mewajibkan adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi untuk menuntut pidana tenaga medis dan kesehatan yang 232 diduga melanggar hukum dalam praktik pelayanan. Kami ARSGMPI berpendapat bahwa pasal yang meminta rekomendasi dari majelis profesional sebelum proses hukum pidana atau perdata dapat dilanjutkan, dengan tujuan profesionalisme, Karakteristik RS Pendidikan yang sangat rentan terhadap potensi pelanggaran disiplin atau etik baik oleh peserta didik maupun pembimbing klinik membutuhkan second opinion dari majelis disiplin profesi sebelum diproses lebih lanjut. Pasal 308 ayat (1) dapat memberikan perlindungan Hukum yang pertama bagi Tenaga Medis dan Staf Pendidikan di RS Pendidikan, sebelum dijatuhi sanksi lebih lanjut. Tenaga medis di RS Pendidikan berhak mendapatkan proses etik- profesional yang adil, dan mencegah keputusan sepihak dari fihak eksternal tanpa pertimbangan professional dan yang ketiga RS Pendidikan, serta dapat terhindar dari konflik internal atau gugatan hukum karena prosedur penjatuhan sanksi sudah melalui mekanisme resmi dari Majelis Disiplin Profesi. Oleh karena itu Peran Majelis Disiplin Profesi dalam UU Kesehatan No. 17/2023 sangat penting sebagai penguat mekanisme pengawasan profesional dan kontrol internal bagi tenaga medis/tenaga kesehatan. Bagi rumah sakit, keterlibatan Majelis Disiplin Profesi mendukung: Peningkatan standar pelayanan medis, Pengelolaan risiko malapraktik, Perlindungan institusional dan akuntabilitas, serta reputasi RS dan kepercayaan publik. Secara ringkas ARSGMPI menyetujui Pasal 308 ayat (1) frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) , karena memberikan payung hukum dan legitimasi profesional bagi RS Pendidikan untuk: Melindungi tenaga medis dan peserta didik dari keputusan sepihak, Menjaga profesionalisme dan mutu pendidikan klinik, Meningkatkan akuntabilitas pelayanan, dan Menguatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 233 Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia menyampaikan perihal kolegium berkenaan dengan Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Permohonan Nomor 182/PUU-XXII/2024. [2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah yakni Dr. dr. Iqbal Mochtar, MPH, MKKK, DIPLCARD, DOCCMED, SP.OK dan Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, MMedEd, Ph.D., telah menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Dr. dr. Iqbal Mochtar, MPH, MKKK, DIPLCARD, DOCCMED, SP.OK.  Pasal 708 ayat (1), yang menyatakan bahwa tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi pidana setelah terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi;  Majelis Disiplin Profesi (MDP) berperan sebagai lembaga teknis yang menilai apakah suatu tindakan medis: sudah sesuai dengan standar of care, merupakan komplikasi medis yang tidak dapat dihindari; atau merupakan bentuk kelalaian yang melampaui batas profesi;  Dalam profesi khusus, bukan hal baru dan tidak mengurangi kesetaraan hukum: militer (peradilan militer), advokat (Dewan Kehormatan Advokat);  Kendala teknis: batas 14 hari, keterbatasan geografis, komposisi anggota MDP;  Potensi penyalahgunaan konflik dan kepentingan;  Penyesuaian dengan kendala: keputusan adalah rekomendasi profesional, restrukturisasi MDP, desentralisasi, penyesuaian waktu proses. 2. Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, MmedEd., Ph.D Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan • Dalam menjalankan tugasnya Dokter dipandu oleh sumpah yang telah diucapkan, diantaranya membaktikan hidup demi kepentingan kemanusiaan dan tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. 234 • Ilmu kedokteran sering berhubungan dengan probabilitas, bukan kepastian. Sementara setiap pasien, sangat unik dan tidak sama; yang dapat memberikan respon yang berbeda terhadap suatu treatment yang sama untuk suatu diagnosis yang sama. • Sangat tidak tepat dan tidak adil bila dalam proses pelaksanaan profesi memberikan hasil yang tidak sesuai harapan pasien, dilaporkan sebagai tindak pidana malpraktek. • Review dari peer-group sesama dokter untuk memastikan apakah ada pelanggaran etika, standar profesi, standar pelayanan atau standar prosedur operasional harus dilakukan sebelum dikenai sanksi perdata maupun pidana. [2.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para Pemohon dan Presiden yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Juni 2025 serta kesimpulan tambahan dari para Pemohon dan Presiden yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 22 Oktober dan 23 Oktober 2025 pada pokoknya sebagai berikut. Kesimpulan Pemohon I. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN A. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PEMERINTAH 1. Bahwa Pemerintah dalam memberikan Keterangannya sangat kontradiktif dengan Fakta-Fakta yang telah terjadi, dimana sebetulnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) justru sangat menghalang-halangi bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan Rekomendasi ataupun Informasi, hal ini akibat adanya ketentuan Pasal 308 Undang-Undang a quo. 2. Bahwa adapun keterangan Pemerintah yang sangat kontradiktif dan telah disampaikan dalam pesidangan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, sebagai berikut: - Rekomendasi sama sekali tidak menghalang-halangi, tapi justru membantu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian menilai atau menguji proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar profesi. Rekomendasi bukan berarti meniadakan peran aparat 235 penegak hukum, baik kepolisian dalam perkara pidana maupun Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata. - Adanya rekomendasi rekomendasi dari MDP tidak menghalang- halangi pencari keadilan karena pemberian rekomendasi diatur jangka waktunya, yaitu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Selanjutnya, dalam Pasal 308 ayat (8) Undang Undang 17/2023 juga ditegaskan bahwa dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut, majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. - Bahwa permintaan rekomendasi oleh tenaga medis, atau tenaga kesehatan, atau kuasanya dalam perkara perdata dapat dilakukan secara paralel dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga hukum acara perdata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau dalam hal ini tidak menghentikan proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian rekomendasi oleh MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum. 3. Bahwa adapun dokumen-dokumen yang membukti jika keterangan Pemerintah sangat kontradiktif dengan fakta-fakta yang telah terjadi, sebagai berikut: Fakta Perkara Pidana - Surat Nomor: B/471/IV/RES.1.24/2025/Reskrim Perihal: Permohonan Rekomendasi tertanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Binjai dan ditujukan kepada Ketua Majelis Disiplin Profesi, dimana intinya menyatakan: “… untuk kepentingan penyelidikan perkara bersama ini dimohon kepada Ketua untuk dapat memberikan Rekomendasi …”. Surat ini untuk atas nama Indra Buana Putra selaku Pelapor (Vide Bukti P- 12 B) - Surat Nomor: B/472/IV/RES.1.24/2025/Reskrim Perihal: Permohonan Rekomendasi tertanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Binjai dan ditujukan kepada Ketua Majelis Disiplin Profesi, dimana intinya menyatakan: “… untuk kepentingan penyelidikan perkara bersama ini dimohon kepada Ketua untuk dapat memberikan Rekomendasi …”. Surat ini untuk atas nama Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu selaku Pelapor (Vide Bukti P-13 B) - Surat Nomor: 169/RM&P.V/2025 Perihal: Mohon Agar Rekomendasi Dari KETUA MAJELIS DISIPLIN PROFESI (MDP) Atas Permohonan Penyidik POLRES BINJAI Sesuai Surat Nomor: B/471/IV/RES.1.24/2025/Reskrim Tanggal 29 April 2025, dan Surat Nomor: B/472/IV/RES.1.24/2025/Reskrim Tanggal 29 April 2025, Atas Laporan Polisi Nomor: 236 LP/B/627/XII/2024/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 04 Desember 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/630/XII/2024/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 05 Desember 2024, Diberikan Juga Kepada Klien Kami Sebagai Pihak Yang Berkepentingan Sebagai PELAPOR, tertanggal 28 Mei 2025 (Vide Bukti P-14 A) - Surat Nomor: MD.02.01/MDP/603/VI/2025 Perihal: Surat Jawaban Permohonan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan MDP atas Permohonan Rekomendasi Kepala Kepolisian Resor Binjai tertanggal 4 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), dimana intinya menyatakan; “permohonan rekomendasi dan pemberitahuan penyidikan dimintakan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, sehingga surat jawaban rekomendasi kami sampaikan kepada pihak yang mengajukan permohonan rekomendasi.” (Vide Bukti P-14 B) - Surat Nomor: B/23/VI/RES.1.2.4/2025 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 5 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Binjai, dimana intinya menyatakan; “Bersama ini kami beritahukan bahwa Pihak Majelis Disiplin Profesi telah mengirimkan hasil Rekomendasi …” (Vide Bukti P-13 C) Fakta Perkara Perdata - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 (Vide Bukti P-9) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 (Vide Bukti P-10) dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding” 4. Bahwa perlu kami sampaikan dan jelaskan mengenai dokumen fakta- fakta tersebut di atas, sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, maka sangat jelas jika terhadap keterangan Pemerintah sangat kontradiktif, karena akibat adanya Pasal 308 Undang-Undang a quo dan akibat adanya Majelis Disiplin Profesi (MDP) justru menjadi terhalang seta terhambat bagi pencari keadilan dalam melakukan proses Upaya Hukum baik secara Pidana maupun Perdata; 237 - Bahwa kemudian, dalam proses pengajuan permohonan rekomendasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian (Vide Bukti P- 12 B dan P-13 B), terbukti pihak Majelis Disiplin Profesi (MDP) TIDAK MAMPU memberikan Rekomendasi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) justru memberikan Rekomendasi setelah hampir 30 (tiga puluh) hari kerja; - Bahwa karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja belum memberikan Rekomendasi, maka Pasien atau PARA PEMOHON menyurati Majelis Disiplin Profesi (MDP) (Vide Bukti P-14 A) dengan tujuan untuk mem-follow up surat permohonan rekomendasi yang sebelumnya diajukan oleh pihak kepolisian dan sekaligus meminta langsung Rekomendasi untuk keperluan pribadi sebagai pihak yang berkepentingan, namun Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak memberikan karena dianggap tidak memiliki kewenangan untuk meminta ataupun mengajukan permohonan Rekomendasi (Vide Bukti P-14 B),, maka hal ini yang menimbulkan ketidakadilan hukum, ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan dihadapan hukum; - Bahwa yang perlu diketahui juga, FAKTANYA pihak Kepolisian tidak bisa melanjutkan proses penyelidikan sampai pihak Majelis Disiplin Profesi (MDP) memberikan Rekomendasi kepada pihak Kepolisian, sehingga sudah dapat dipastikan ketentuan Pasal 308 ayat (8) Undang-Undang a quo tidak diterapkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), kemudian hal ini menyebabkan terhambatnya proses Pidana yang sedang berjalan. - Bahwa bukti nyata, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) baru memberikan Surat Rekomendasi setelah Pasien atau PARA PEMOHON menyurati Majelis Disiplin Profesi (MDP) pada tanggal 28 Mei 2025 (Vide Bukti P-14 A), dimana pihak kepolisian menyampaikan Surat kepada Pelapor atas nama Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu pada tanggal 5 Juni 2025 intinya telah mendapatkan Rekomendasi (Vide Bukti P-13 C), namun terhadap 238 Pelapor atas nama Indra Buana Putra hingga saat ini belum diberikan Rekomendasi; - Bahwa selanjutnya terhadap Upaya Hukum Perdata yang diajukan oleh Pasien ataupun PARA PEMOHON akan menjadi sia-sia dan mengalami kesulitan, hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4) memberikan kewenangan hanya bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dapat meminta Rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP), sehingga sangat mustahil jika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang digugat (sebagai Tergugat) di Pengadilan meminta Rekomendasi, maka sudah dipastikan juga bagi Upaya Hukum Perdata yang diajukan oleh Pasien ataupun PARA PEMOHON akan dinyatakan “tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” sama seperti Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 (Vide Bukti P-10) 5. Bahwa terbukti, jika Pemerintah tidak memahami kondisi yang telah terjadi dan kerugian yang telah dialami oleh Pasien khususnya PARA PEMOHON, karena sampai saat ini akibat berlakunya Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, menyebabkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) menjadi Lembaga yang Super Power dan dapat menghalang-halangi Pasien khususnya PARA PEMOHON dalam mencari keadilan serta kepastian hukum; B. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN DPR 6. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam memberikan Keterangannya sangat tidak berdasar karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidak mengetahui apa yang terjadi setelah adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, dimana Majelis Disiplin 239 Profesi (MDP) memiliki kewenangan yang terlalu luas hingga dapat menentukan apakah laporan pidana ataupun gugatan perdata yang ditujukan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat atau tidak dapat dilaksanakan; 7. Bahwa adapun keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang telah disampaikan dalam pesidangan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, sebagai berikut: - Bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan diatur lebih lanjut adanya jangka waktu bagi MDP untuk mengeluarkan rekomendasi, yakni 14 hari kerja sejak MDP menerima permohonan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perkara pidana atau tenaga medis, tenaga kesehatan ,atau yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, atau yang diberikan kuasa oleh pasien, atau keluarga pasien (vide Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (7) Undang-Undang Kesehatan). Dalam hal MDP tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 hari kerja, MDP dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana, undang undang a quo mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait MDP dalam peraturan pemerintah (vide Pasal 309 Undang-Undang Kesehatan). - Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP merupakan suatu mekanisme atau instrumen yang tidak menghilangkan atau mengurangi pelaksanaan proses hukum yang berlaku. Rekomendasi ini akan memperkuat penegakan hukum dengan memberikan pertimbangan teknis yang telah sesuai dengan standar prosedur, standar profesi kedokteran. Dengan demikian, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum akan tetap terjaga dan terlaksana. Maka telah jelas bahwa dalil Para Pemohon merupakan bentuk kekhawatiran Para Pemohon saja, tanpa memperhatikan dinamika hukum dan proses hukum yang terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan. 8. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebetulnya tidak memahami kondisi yang terjadi setelah adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, karena berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi dan yang dialami dimasyarakat, banyak sekali yang mengalami hambatan dalam mencari keadilan terhadap tindakan malapraktik yang dilakukan Tenaga 240 Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga hal ini bukan lagi merupakan kekhawatiran dari Pasien ataupun PARA PEMOHON melainkan karena Pasal 308 Undang-Undang a quo sudah terbukti bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28d Ayat (1) Dan Pasal 28h Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; C. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT 9. Bahwa Pihak Terkait dalam memberikan Keterangannya tidak mengacu pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum dan setelah adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) juga hanya beranggotakan 9 (Sembilan) orang, sehingga dapat dipastikan adanya ketidakmampuan dan ketidakahlian Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam memeriksa seluruh pengaduan ataupun permohonan rekomendasi yang dimohonkan akibat adanya Upaya Hukum Pidana maupun Perdata; 10. Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait yang telah disampaikan dalam pesidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut: - MDP melalui Undang-Undang Kesehatan tidak hanya pelanggaran disiplin, tapi juga memberikan rekomendasi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh nakes atau named ketika berurusan dengan penyidik atau PPNS dan juga ketika dia digugat oleh pasien di rumah sakit. Jadi, aspek pidana kami memberikan rekomendasi kepada penyidik dan PPNS, aspek perdata pun demikian. Jadi, sebelum mereka digugat perdata, wajib bagi nakes atau named meminta rekomendasi ke MDP itu sesuai dengan perintah Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan. - Menurut Pasal 714 PP 28 Tahun 2024, kami ada bersembilan, masing-masing merupakan unsur perwakilan dari 3 orang Kementerian Kesehatan, kemudian 2 orang dari perwakilan profesi, 1 orang perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, 1 orang perwakilan ahli hukum, dan 2 orang perwakilan masyarakat. - Terkait mengenai permohonan rekomendasi pidana. Jadi, penyidik atau PPNS bersurat kepada MDP, yang intinya menyebutkan bahwa ada nakes atau named yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, ketika bersurat, kami diberikan waktu oleh undang undang sesuai Pasal 308, 14 hari untuk memberikan rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan. 241 - Jadi, jika pidana itu dimohonkan oleh penyidik dan PPNS, untuk perdata dimohonkan oleh nakes atau named. Jadi, dokternya meminta rekomendasi kepada MDP. 11. Bahwa terbukti pada faktanya, Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum mengeluarkan Rekomendasi untuk Perkara Pidana dan Perdata hanya diperiksa oleh 1 (satu) orang ahli hukum, dimana ahli hukum tersebut tidak dapat diartikan sebagai ahli hukum Pidana ataupun Perdata, sehingga dapat dibuktikan jika sebetulnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak memiliki keahlian untuk memberikan Rekomendasi terhadap Perkara Pidana maupun Perdata; 12. Bahwa kemudian, apabila Majelis Disipin Profesi (MDP) hanya beranggotakan 9 (Sembilan) orang, sudah dapat dipastikan akan terjadinya ketidakmampuan Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mengurus dan memeriksa seluruh permohonan rekomendasi yang dimohonkan untuk perkara pidana dan perkara perdata, hal tersebut sejalan dengan peristiwa FAKTA yang sudah diuraikan pada dalil diatas sebelumnya, dimana terbukti Majelis Disiplin Profesi (MDP) baru mengeluarkan dan memberikan surat Rekomendasi setelah hampir 30 (tiga puluh) hari kerja; D. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI DAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DAN PEMERINTAH 13. Ahli PARA PEMOHON (Vera Dumonda Silitonga), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan mekanisme baru dalam sistem pengawasan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dimana ada proses pemeriksaan, penyidikan, hingga pelaporan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan atas dugaan pelanggaran hukum, yang mana harus didahului dengan permintaan rekomendasi dari majelis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 308 Undang Undang Kesehatan. Ketentuan ini secara spesifik tercermin di dalam Pasal 308 ayat (1) hingga ayat (9), terutama dalam frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Namun demikian, muncullah masalah persoalan konstitusionalitas terhadap frasa tersebut, dimana syarat rekomendasi dari majelis sebelum dimulainya proses hukum dapat membatasi akses masyarakat 242 terhadap keadilan, serta menghambat proses hukum yang adil dan setara. - Objek Permohonan ini untuk diuji terhadap norma konstitusi yang lebih tinggi, yaitu: a. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Berarti di sini semua warga negara sama dalam hukum. b. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” c. Kemudian Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” - Dengan demikian pembatasan melalui keharusan memperoleh rekomendasi dari majelis, ini bertentangan dengan prinsip prinsip hak asasi manusia dan negara hukum, khususnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hak atas keadilan, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. - Kita lihat dari perbandingan, saya lihat secara perbandingan internasional, perbandingan di internasional, di Inggris, di nama lembaga MDP-nya, Majelis Disiplin Profesinya adalah General Medical Council, mengawasi etik dan standar profesi dokter. Dimana kalau ada kasus pidana, polisi tetap dapat menyelidiki dugaan tindak pidana medis. Begitu juga dengan di Jepang, di Amerika Serikat. Jadi di sini bahwa yang meminta rekomendasi hanya di Indonesia, mungkin ini menjadi bahan renungan kita bahwa sebenarnya Majelis Disiplin Profesinya bukan untuk mengadili, tetapi untuk memverifikasi, yang mana nanti kita lihat dari internasional, polisi boleh bertanya kasus-kasusnya kepada Majelis Disiplin Profesinya. 14. Ahli Presiden (Suparji) pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Jaminan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, setiap orang berhak mendapatkan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum umumnya bertujuan memberikan keadilan, manfaat, dan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. - Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilakuzmanusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lain. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu 243 negara. Adapun jika melanggar, maka mereka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundangan- undangan. Dalam praktiknya, jaminan kepastian hukum adalah adanya peraturan perundangan-undangan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. - Bahwa pada dasarnya keadilan tidak boleh tertunda, karena keadilan yang tertunda adalah merupakan bentuk dari ketidakadilan. Namun demikian, keadilan tidak identik dengan lembaga penegak hukum dan tidak identik dengan lembaga pengadilan. Keadilan telah bertransformasi dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, bahkan pada social justice. 15. Ahli Presiden (Ibnu Sina Chandranegara), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Dalam doktrin, istilah ‘equality before the law’ umumnya merepresentasi makna equal atau persamaan secara formal. Namun di samping itu, makna equal juga terdapat konsep yang dimaknai secara substantif, seperti equality protection of law (kesamaan akses atas perlindungan terhadap hukum) atau equality among the equals (kesamaan atas sesama yang setara). Ahli memandang Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan basic structure dari konsep persamaan di hadapan hukum Indonesia yang mengombinasikan bentuk persamaan formal dan substantif sekaligus. Hal ini disebabkan norma Pasal 27 ini tidak hanya bermakna formal atas kesamaan kedudukan, namun juga dijaminkan kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminkan kesamaan atas sesama yang setara. - Apabila diklasifikasikan melalui norma-norma dalam Undang- Undang Dasar 1945, selanjutnya maka diketahui terdapat beberapa pola yang menegaskan mengenai kesamaan kedudukan secara formal, yaitu kedudukan formal, lalu kemudian jaminan kesamaan akses perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama yang setara, equality among the equals, atau kombinasi di antara dua atau ketiganya. Sebagai contoh, Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk formal equality. Di samping itu, dikenal bentuk Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjaminkan adanya bebas dari perlakuan diskriminatif Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjaminkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bentuk hak asasi jaminan kesamaan akses perlindungan hukum. - Jaminan kesamaan atas sesama atau equality among equals dapat ditemui dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar yang memberikan jaminan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 244 guna mencapai persamaan dan keadilan dan Pasal 28I ayat (1) yang menjaminkan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sedangkan bentuk kombinasi antara dijaminkannya kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminan kesamaan atas sesama yang setara dapat ditemui dalam Pasal 29I ayat (1) yang menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 16. Saksi PARA PEMOHON (Venny Romatua Damanik), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Sebelum kami menyampaikan dampak Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan terhadap kami, terlebih dahulu kami sampaikan secara singkat permasalahan klien kami. - Yang pertama, klien kami adalah bernama Rintho Lumbangaol, istrinya yaitu Vanny Fransisca atau pasien, menjadi korban dugaan malapraktik pada waktu melahirkan anak ketiga secara operasi sesar pada tanggal 5 Desember 2021. Dugaan malapraktik ini dilakukan oleh dr. Lukman, Sp.OG (K)FER MARS, spesialis kandungan dan dr. Yudhanarko, Sp.An., spesialis anestesi, di Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Nuraida Bogor. Dari awal kehamilan, pasien telah berkonsultasi kepada dr. Lukman, lalu Vanny Francisca telah dijadwalkan melahirkan melalui operasi sesar pada tanggal 12 Desember 2021. Namun, pada waktu konsultasi terakhir, yaitu pada tanggal 4 Desember 2021, dr. Lukman menyatakan terdapat kelainan pada detak jantung janin, sehingga harus segera dilakukan operasi dan pasien sudah tidak diizinkan pulang untuk persiapan rawat inap, pasien masuk IGD dan dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pasien. Semua baik- baik saja, termasuk tensi normal, dan tidak ada kelainan atau masalah apa pun pada pasien. - Masalah pertama dari tindakan dr. Lukman adalah diagnosis kelainan detak jantung janin pada tanggal 4 Desember 2021, sehingga harus segera dilakukan operasi atau CITO istilah medisnya, namun operasi baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2021. - Masalah kedua adalah dr. Lukman tidak merujuk pasien kepada dokter ahli jantung anak karena dugaan kelainan jantung pada janin. Setelah bayi lahir, ternyata dalam keadaan sehat dan tidak terdapat masalah apa pun pada bayi, termasuk denyut jantung, sebagaimana diagnosis dr. Lukman. Yang menjadi masalah, justru pasien mengalami pendarahan hebat setelah selesai operasi sesar dan perawat memberi tahu kepada suami pasien terdapat perlengketan plasenta pada rahim, sehingga rahim harus diangkat tanpa memberi penjelasan, kenapa rahim harus diangkat dan apa risikonya? Setelah kurang lebih 2 jam, perawat menemui lagi suami pasien untuk meminta tanda tangan operasi kandung kemih karena 245 katanya terjadi perlengketan pada kandung kemih, dan tanda tangan persetujuan ini baru diminta setelah operasi dilakukan. - Alhasil karena kesakitan luar biasa akibat pendarahan hebat, mata pasien tertutup, pasien koma, meronta-ronta kesakitan, sampai tangan dan kaki diikat, sehingga dr. Yudhanarko telah menyatakan curiga terjadi sesuatu di kepala pasien karena sampai sore atau beberapa jam setelah operasi, pasien tidak sadarkan diri. - Masalah berikutnya adalah pasien tidak ditangani dengan baik. Sudah curiga terjadi sesuatu di kepala, tapi tidak dilakukan tindakan CT Scan atau merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dan sampai 4 hari pasien dibiarkan kesakitan dan koma. Dari tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember, suami pasien berusaha memindahkan pasien ke beberapa rumah sakit di daerah Bogor, namun semua menolak dan menyatakan bahwa sebelumnya Pihak RSIA Nuraida juga sudah ingin memindahkan pasien, namun karena RSIA Nuraida tidak memberikan rujukan yang jelas, mereka menolak pasien. - Pada tanggal 8 Desember 2021, suami pasien menemukan rumah sakit yang mau menerima pasien, yaitu Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Akhirnya, suami pasien mengambil inisiatif untuk memindahkan pasien ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Pada waktu dilakukan diagnosis di rumah sakit tersebut, terdapat pendarahan hebat di kepala bagian kiri pasien dan segera dilakukan operasi untuk membersihkan darah tersebut. Pasien dirawat selama 4 bulan di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta, dan sampai saat ini belum bisa merespons, lumpuh, dan menggunakan alat bantu makan dan juga bantuan dari perawat. - Kemudian, Pasal 308 Undang-Undang 17 Tahun 2003 menghambat pasien atau klien kami dan keluarga pasien dalam memperjuangkan keadilan. Suami pasien telah mengadukan dr. Lukman dan dr. Yudhanarko ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan hasilnya adalah MKDKI menjatuhkan sanksi pencabutan STR selama 3 bulan kepada dr. Lukman dan sanksi peringatan tertulis kepada dr. Yudhanarko. - Setelah ada putusan MKDKI, kami melaporkan tindakan malapraktik tersebut di Kepolisian Resort Bogor Kota. Dalam proses inilah, Pasal 308 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan menjadi kendala bagi kami untuk mendapatkan keadilan. Meskipun masih dalam tahap wawancara dan penyelidikan, MPD telah menolak undangan permohonan Polres Bogor Kota dengan menggunakan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini. Padahal yang diminta oleh penyelidik Polres Bogor Kota masih sebatas undangan untuk wawancara terkait putusan MKDKI terhadap perkara ini dan permohonan untuk MDP agar mengirim staf dari MDP sebagai ahli dalam perkara ini untuk membuat terang dan jelas perkara ini. Namun, MDP telah mengharuskan Polresta Bogor Kota untuk mengacu pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan undangan wawancara. 246 - Kami telah mengimbau penyelidik untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan, tanpa rekomendasi MDP. Namun, penyelidik tidak mau dengan alasan rekomendasi MDP perlu ada. Padahal penyelidik sendiri sudah mengakui perbuatan telah memenuhi unsur perbuatan Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 360 KUHP. - Kami juga menjadi sangat takut mengajukan gugatan secara perdata dalam perkara ini karena Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan ini juga mensyaratkan gugatan dapat diterima jika sudah ada rekomendasi MDP yang dimintakan oleh TMTK yang bersangkutan atau yang digugat. Dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa rekan, pengadilan telah menerapkan Pasal 308 ini untuk menyatakan gugatan korban malapraktik tidak dapat diterima karena premature akibat belum ada rekomendasi dari MDP. Kami masih sangat menunggu putusan MK ini, yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan secara perdata atas perkara kami. Kami sangat mengharapkan atensi dan perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 308 ini yang sangat melemahkan posisi pasien yang diduga menjadi korban malapraktik. - Tambahan sedikit lagi, pada hari Senin yang lalu, kami diundang oleh Komisi IX DPR RI dalam RDPU, beberapa korban malapraktik tindakan tenaga medis, anggota Komisi IX DPR RI juga menyatakan, menyampaikan kepada kami bahwa terdapat masalah dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan ini. 17. Saksi PARA PEMOHON (Dedy Rinaldy Siregar), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Sebelum saya menyampaikan Keterangan saya sebagai Saksi, saya ingin menyampaikan sedikit pembuka bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah pokok-pokoknya penyelesaian sengketa medis sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023. - Penyelesaian sengketa medis dan kesehatan sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan dengan contoh kasus keluarga pasien berhadapan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi di Medan, Yang Mulia, yang pada saat itu tahun 2021 perkara ini cukup viral. Karena pasien ini awalnya didiagnosa diabetes di rumah sakit, selama 7 hari tidak dilakukan tindakan. DPJP-nya waktu itu adalah dokter bedah menyarankan agar pasien terlebih dahulu di CT-Scan angiografi lower, yang mana alatnya tidak ada di rumah sakit tersebut, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, pihak rumah sakit saat itu tidak merujuk dengan alasan banyak hal. Pihak rumah sakit penerima rujukan belum ACC dan seterusnya, sampai 7 hari, - Kemudian, pada hari yang ketujuh, ibunya mengalami drop, sesak napas, sehingga dipakaikan oksigen. Nah, pada sore hari setelah ibunya stabil sudah bisa diajak bicara, kemudian dokter ICU 247 meminta kepada keluarga pasien agar si pasien dipindahkan ke ruang ICU karena perawatnya lebih siaga dan alat-alatnya lebih lengkap. Setelah pasien setuju dan keluarga pasien setuju, kemudian sore harinya ada dua perawat yang datang ke ruangan ibu itu dirawat, membawa tabung oksigen portable ke ruangan yang akan dipakai nanti pada saat pemindahan pasien dari ruang rawat inap ke ruang ICU. Nah, keluarga pasien sebenarnya sudah curiga karena melihat regulator dari tabung oksigen ini sebenarnya jarumnya itu sudah menunjuk ke warna merah. Sudah dipertanyakan, “Apakah itu ada isinya?” Dijawab, “Ya, ada isinya.” Keluarga pasien juga melihat tabung gelembungnya itu juga sudah mengecil, dipertanyakan lagi, dinyatakan, “Itu memang biasa seperti itu.” Lalu kemudian, pendek cerita, dibawalah ibu ini menuju ruang ICU. Dalam perjalanan belum jauh dari ruang rawat inap, ternyata ibunya menderita sesak nafas hebat. Sangat sulit untuk bernafas dan kelihatan meronta-ronta, sehingga kemudian terjadi kepanikan di situ, dan perawatnya pergi meninggalkan pasien. Justru yang menarik pasien kembali ke ruangan rawat inap adalah keluarga pasien, dicoba disambungkan lagi selangnya dengan oksigen sentral yang ada di ruangan, ibunya sudah tidak tertolong. - Nah, perkara ini, akhirnya kami gugat di Pengadilan Negeri Medan, yang kemudian setelah kami dapat membuktikan bahwa perkara ini, kami dapat membuktikan dalil-dalil kami, gugatan kami dikabulkan oleh PN Negeri Medan, gugatan penggugat tersebut, dan si tergugat waktu itu rumah sakit dan kawan kawan diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengganti kerugian kepada pasien. Nah, ini sampai di PN, PT, kasasi, di kasasi, dan PK bahkan pasien dimenangkan. Saat itu belum ada rekomendasi dari MDP sesuai dengan yang diperintahkan Undang-Undang Kesehatan yang baru, karena saat itu belum berlaku. - Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa medis dan kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan. Nah, contoh kasus yang akan saya bawakan adalah perkara seorang pasien di Jakarta, yang melaksanakan atau menerima beberapa kali operasi plastik bagian hidung, namanya rhinoplasty, yang mana dapat kita lihat, di slide yang sebelah kiri adalah bentuk hidungnya cukup bagus saat itu, tapi dia menginginkan lebih lagi. Kemudian setelah dioperasi ada dua dokter di Indonesia yang melakukan operasi sebanyak masing-masing tiga kali dan hasilnya menjadi seperti yang disebelah kanan. - Nah, masalah ini kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awalnya, karena kami dapat membuktikan dalil-dalil kami, sehingga majelis hakim di Jakarta Selatan memutus perkara ini dikabulkan, gugatan penggugat dikabulkan, dan para tergugat diputus melakukan PMH, dan dihukum mengganti rugi. Masalah yang terjadi adalah ketika perkara ini diajukan banding, majelis hakim banding kemudian menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau NO karena penggugat (pihak pasien) tidak 248 memintakan atau seharusnya memintakan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. - Padahal sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 308 yang memintakan rekomendasi itu adalah para tergugat atau tenaga medis, tenaga kesehatan, bukan pasien. Namun, ini dipandang oleh majelis hakim dalam putusannya bahwa itu kesalahan penggugat, kesalahan kami, sehingga gugatan dianggap cacat formil, makanya di-NO. - Para Tergugat telah memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, yaitu dengan sengaja tidak meminta rekomendasi dari MDP karena mereka mengetahui bahwa konsekuensi hukumnya menguntungkan mereka. Bahwa perkara ini telah kami upayakan kasasi, Yang Mulia, dan faktanya sampai hari ini mereka belum meminta rekomendasi. - Dengan demikian, terbukti hak konstitusional kami dan klien kami untuk memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan hukum telah dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 308. Demikian Keterangan atas hal-hal yang Saksi alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon. 18. Saksi Presiden (Prasetyo Edi), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana dan perdata terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi. Dalam pemberian rekomendasi oleh MDP atas permintaan penyidik dalam perkara pidana atau tenaga medis, tenaga kesehatan dalam perkara perdata, Bahwa PARA PEMOHON ingin menyampaikan, jika terhadap seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi Prasetyo Edi, sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, dimana sebetulnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang tidak mampu dan tidak ahli dalam memberikan Rekomendasi terhadap perkara pidana maupun perdata, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut: - Bahwa dalam perkara pidana terhadap Permohonan Rekomendasi atas nama Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu (Vide Bukti P-13 B) baru diberikan setelah jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan terhadap Permohonan Rekomendasi atas nama Indra Buana Putra 249 (Vide Bukti P-12 B) sampai saat ini belum diberikan oleh Majelis Disiplin Profesi, dimana sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari; - Bahwa kemudian, terhadap perdata perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 (Vide Bukti P-9) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 (Vide Bukti P-10), Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak melakukan tindakan apapun terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak kunjung meminta Surat Rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP), mengingat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta meminta adanya Surat Rekomendasi sesuai Pasal 308 Undang-Undang aquo. Perlu diketahui pula, hingga saat ini Tenaga Medis dan Tenaga Kesahatan belum juga meminta Surat Rekomendasi, sehingga perkara perdata tersebut menjadi sia-sia dan mengalami jalan buntu; - Bahwa terakhir, Saksi Prasetyo Edi tidak menjalankan perintah dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2021 Tanggal 23 Desember 2021 (Vide Bukti P-15), dimana seharusnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) dapat diakses secara publik, namun faktanya Majelis Disiplin Profesi (MDP) baru dapat diakses sejak Tahun 2025 saja. Adapun tujuan mengapa diperlukan akses bagi publik, agar pihak yang berkepentingan (pasien/keluarga pasien) dapat mengakses dan memeriksa proses pengaduan ataupun putusan terhadap pengaduan serta agar mengetahui Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang pernah dikenakan hukuman/sanksi. Akan tetapi, FAKTANYA, Majelis Disiplin Profesi (MDP) masih sulit di akses secara publik dan belum seluruh informasi (termasuk terkait Rekomendasi) diberitahukan dalam website Majelis Disiplin Profesi (MDP). 19. Saksi Presiden (Agus Marsanto), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Menyampaikan sedikit kronologis terkait perkara yang kami tangani, yaitu awalnya sekira pertengahan tahun 2023 istri pelapor, Saudari Nira Pranita Asih mengeluh pusing di bagian kepala sebelah kiri yang diduga akibat gigi bungsu sebelah kiri yang bermasalah, sehingga pada tanggal 28 Desember 2023, pelapor dan istri pelapor memutuskan pergi ke praktik umum Dokter Gigi Sylvia Wardah untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya dr. Sylvia Wardah 250 melakukan pemeriksaan awal dan hasil pemeriksaan korban mengalami gigi impaksi. Untuk meyakinkan dan sesuai prosedur, drg. Sylvia Wardah meminta korban untuk melakukan rontgen panoramic gigi di rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Sarilla Husada. - Setelah hasil rontgen didapatkan, kemudian menuju ke tempat praktik dokter untuk menemui dr. Sylvia Wardah. Setelah melihat hasil rontgen, dokter memastikan bahwa korban mengalami gigi impaksi atau gagal tumbuh pada bagian gigi bungsu sebelah kiri bawah, sehingga menyarankan untuk dilakukan pencabutan gigi. Kemudian dr. Sylvia Wardah menyarankan dan mengedukasi korban dan suami korban untuk pencabutan gigi bungsu bagian kiri bawah tersebut. Kemudian mendengar saran dokter tersebut, akhirnya korban dan suami korban menyetujui untuk dilakukan cabut gigi oleh dr. Sylvia Wardah. Setelah dilakukan cabut gigi, korban tidak mengalami keluhan apapun. Sehingga korban dibolehkan pulang dengan dokter memberikan obat, memberikan arahan agar menjaga kesehatan, serta apabila mengalami keluhan, segera menghubungi dokter. - Namun beberapa hari pasca pencabutan gigi tersebut, tepatnya itu tanggal 31 Desember 2023, pada saat korban berada di Solo, mengalami bengkak pada pipi bagian sebelah kiri dan berobat ke rumah sakit terdekat di Solo. Semenjak itu, korban sering berobat ke rumah sakit dan keluar masuk rumah sakit, bahkan menjalani operasi toraks. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, istri pelapor menyatakan meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2024, atau selang satu bulan setelah korban meninggal, Polres Ngawi menerima laporan terkait dugaan malpraktik pencabutan gigi yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah, dimana korban adalah seorang perempuan, yaitu almarhumah yang merupakan istri dari pelapor. - Dalam laporannya, pelapor meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor adalah malpraktik, dimana seharusnya gigi bungsu impaksi dilakukan tindakan oleh dokter spesialis bedah mulut, bukan seorang dokter gigi umum, dan terlapor tidak merujuk kepada dokter spesialis bedah mulut. Setelah menerima laporan dari pelapor, kami penyidik Polres Ngawi menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melaksanakan serangkaian penyelidikan, - Bahwa tindakan pencabutan gigi impaksi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut, bukan seorang dokter gigi umum. Sehingga dalam hal ini penyidik memerlukan ahli di bidang medis yang dapat menjelaskan jenis atau klasifikasi gigi impaksi yang diderita oleh korban. Bahwa PARA PEMOHON ingin menyampaikan, jika terhadap keterangan Saksi Agus Marsanto selaku penyidik yang menangani kasus Malapraktik, sudah dapat disimpulkan apabila terjadi dugaan Malapraktik yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 251 sebetulnya yang dibutuhkan bukanlah Rekomendasi, akan tetapi pihak penyidik kepolisian sebetulnya lebih membutuhkan ahli di bidang Medis untuk dilakukan wawancara ataupun dimintakan keterangannya sebagai Ahli demi membuat terang perkara pidana dibidang medis dan Kesehatan tersebut. II. ANALISA HUKUM Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi baik dari Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keterangan Pemerintah Republik Indonesia, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Ahli dan Saksi serte Bukti-Bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi TERBUKTI jika Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28d Ayat (1) Dan Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pertimbangan dan bukti sebagai berikut: TERBUKTI BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa upaya hukum baik perdata maupun pidana terkait dugaan malapratik yang di duga dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 252 sebagaimana di atur dalam Pasal 308 UU aquo dengan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari majelis. Rekomendasi yang disyaratkan dalam Pasal 308 uu aquo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 2. Bahwa bukti nyata adanya bentuk diskriminasi dan tidak terpenuhi persamaan kedudukan dihadapan hukum melalui Pasal 308 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan: “(3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.” “(4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.” 3. Bahwa sangat jelas, jika Pasal 308 undang-undang a quo memberikan perbedaan dan kedudukan bagi Pasien khususnya PARA PEMOHON dalam memperjuang hak-haknya, dimana dalam melakukan Upaya Hukum secara pidana dan perdata, Pasien ataupun PARA PEMOHON tidak diberikan kewenangan untuk meminta Rekomendasi sehingga hal tersebut dapat menghambat dan mempersulit karena adanya diskriminasi dan ketidaksamaan kedudukan dihadapan hukum; 4. Bahwa adapun analogi yang paling tidak masuk akal adalah apabila Pasien ataupun PARA PEMOHON sebagai PENGGUGAT yang mengalami kerugian materiil telah mengajukan dan telah mendaftarkan gugatan secara Perdata melalui Pengadilan Negeri, kemudian gugatan tersebut ditujukan kepada Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan sebagai TERGUGAT, maka Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) agar mendapatkan Rekomendasi, dimana Rekomendasi tersebut intinya untuk menentukan apakah Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan dapat digugat secara Perdata atau Tidak, jika Rekomendasi tersebut menyatakan tidak dapat digugat perdata karena tidak terbukti adanya pelanggaran 253 hukum, maka gugatan Pasien ataupun PARA PEMOHON akan menjadi sia- sia. Selanjutnya, jika Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan justru tidak mengajukan permohonan Rekomendasi, maka gugatan Pasien ataupun PARA PEMOHON akan menjadi sia-sia juga, sehingga hal inilah yang sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945; 5. Bahwa sebetulnya Pengurus/Anggota Majelis Disiplin Profesi (MDP) rata- rata diisi oleh profesi Dokter, maka akan sulit bagi Pasien dan PARA PEMOHON untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) pasti akan melindungi sesama profesinya, maka dari itu Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304” sangat menimbulkan ketidaksamaan kedudukan sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON, dimana seharusnya suatu Undang-Undang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945; Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli: Ahli Presiden (Suparji) pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Jaminan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, setiap orang berhak mendapatkan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum umumnya bertujuan memberikan keadilan, manfaat, dan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. - Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilakuzmanusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lain. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Adapun jika melanggar, maka mereka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam praktiknya, jaminan kepastian hukum adalah adanya peraturan perundangan- undangan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. - Bahwa pada dasarnya keadilan tidak boleh tertunda, karena keadilan yang tertunda adalah merupakan bentuk dari ketidakadilan. Namun demikian, keadilan tidak identik dengan lembaga penegak hukum dan 254 tidak identik dengan lembaga pengadilan. Keadilan telah bertransformasi dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, bahkan pada social justice. Ahli Presiden (Ibnu Sina Chandranegara), pada keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2025, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Dalam doktrin, istilah ‘equality before the law’ umumnya merepresentasi makna equal atau persamaan secara formal. Namun di samping itu, makna equal juga terdapat konsep yang dimaknai secara substantif, seperti equality protection of law (kesamaan akses atas perlindungan terhadap hukum) atau equality among the equals (kesamaan atas sesama yang setara). Ahli memandang Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 merupakan basic structure dari konsep persamaan di hadapan hukum Indonesia yang mengombinasikan bentuk persamaan formal dan substantif sekaligus. Hal ini disebabkan norma Pasal 27 ini tidak hanya bermakna formal atas kesamaan kedudukan, namun juga dijaminkan kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminkan kesamaan atas sesama yang setara. - Apabila diklasifikasikan melalui norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya maka diketahui terdapat beberapa pola yang menegaskan mengenai kesamaan kedudukan secara formal, yaitu kedudukan formal, lalu kemudian jaminan kesamaan akses perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama yang setara, equality among the equals, atau kombinasi di antara dua atau ketiganya. Sebagai contoh, Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk formal equality. Di samping itu, dikenal bentuk Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjaminkan adanya bebas dari perlakuan diskriminatif Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjaminkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bentuk hak asasi jaminan kesamaan akses perlindungan hukum. - Jaminan kesamaan atas sesama atau equality among equals dapat ditemui dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar yang memberikan jaminan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan Pasal 28I ayat (1) yang menjaminkan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sedangkan bentuk kombinasi antara dijaminkannya kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminan kesamaan atas sesama yang setara dapat ditemui dalam Pasal 29I ayat (1) yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 255 TERBUKTI BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 6. Bahwa terbukti terdapat fakta yang membuktikan jika PEMOHON II mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat berlakunya ketentuan a quo yang menyatakan intinya “diwajibkan adanya rekomendasi terlebih dahulu dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum mengajukan gugatan perdata ataupun laporan pidana”, hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI yang telah memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat V, Pembanding III semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat IV tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah); 7. Bahwa amar putusan tersebut di atas dikeluarkan karena adanya pertimbangan hukum yang dikeluarkan melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024, dimana dalam 256 Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding.” 8. Bahwa Ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah membuat aturan yang berbenturan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, dimana dalam Perkara Pidana ataupun Perdata memiliki aturan tersendiri apabila terdapat permasalahan hukum baik secara pidana atau perdata dapat diselesaikan langsung melalui instansi yang berwenang seperti Kepolisian dan Pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Sehingga terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sudah seharusnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak perlu diberikan wewenang untuk terlebih dahulu memeriksa untuk memberikan rekomendasi, guna menghindari adanya pemahaman yang keliru seperti Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024; 9. Bahwa perlu disampaikan, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak serta merta dapat dipersamakan dengan Lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro Justitia sehingga harus menerapkan due process of law, termasuk menerapkan asas presumption of innocence, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan Lembaga penegak Disiplin dalam profesi dibidang Medis dan Kesehatan, yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan dalam penerapan disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing profesi tersebut. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) lebih berfokus pada due process of ethics dan due process of discipline bukan due process of law; Maka, sepatutnya terkait Pelanggaran Hukum Pidana dan Perdata yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, tidak memerlukan rekomendansi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mengajukan Upaya Hukum secara Pidana ataupun Perdata, karena 257 Majelis Disiplin Profesi (MDP) bukanlah Lembaga Hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap Perkara Pidana ataupun Perdata. 10. Bahwa frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan menurut PARA PEMOHON jelas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi PARA PEMOHON maupun seluruh Warga Negara Indonesia yang dirugikan dan melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. Berbenturan atau menimbulkan konflik kepentingan. Bahwa rekomendasi atas dapat tidaknya seorang tenaga medis dituntut secara pidana ataupun perdata berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat majelis yang notabene seorang dokter atau tenaga medis kencenderungannya akan saling melindungi rekan sejawat; B. Tidak Memberikan Perlindungan Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia. Bahwa upaya hukum perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan terutama korban malapraktik dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 258 Berikut kami sampaikan alur penyelesaian sengketa medis dan sengketa Kesehatan sebagai sebelum berlakunya Undang-Undang aquo dan setelah berlakunya Undang-Undang a quo. TERBUKTI BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA “TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304”, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 11. Bahwa apabila mengacu kembali pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding.” 12. Bahwa dalam Pasal 28 H setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, dengan kata lain pelanggaran atas pelayanan Kesehatan yang 259 buruk seharusnya disediakan upaya hukum yang adil bagi semua warga negara yang mengalami hambatan yang diakibatkan adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) UU Kesehatan. 13. Bahwa terbukti secara fakta PEMOHON I dan PEMOHON II telah mengalami kerugian konstitusional serta PEMOHON III potensial akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh PEMOHON I dan PEMOHON II, dimana dalam melakukan upaya hukum secara Pidana maupun Perdata terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, apabila masih diberlakukan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harsus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan Pasal 308 Ayat (2) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU Kesehatan maka bagi setiap pencari keadilan harus terlebih dahulu meminta rekomendasi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). 14. Bahwa adapun kesenjangan yang membedakan adanya perbedaan perlakuan yang diterapkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) sehingga mengakibatkan tidak berjalan dengan baik hingga tidak akan tercapainya hak konstitusional PARA PEMOHON dalam mencapai pelayanan kesehatan yang baik. Berikut alur yang membuktikan adanya Disparitas Keadilan Dalam Penyelesaian Pelanggaran yang ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), sebagai berikut: 260 Sehingga, berdasarkan alur di atas, membuktikan jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak berfungsi dengan baik dan tidak adanya keseimbangan serta akan merugikan bagi setiap masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan Hak Konstitusionalnya baik secara Perdata maupun Pidana, apabila terdapat Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. TERBUKTI BAHWA PASAL 308 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 15. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah ketentuan mengatur lebih lanjut terkait dengan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) terkait rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam perkara pidana dan Pasal 308 ayat (2) terkait rekomendasi MDP dalam perkara perdata sehingga dalil- dalil permohonan PARA PEMOHON pada Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan saling berkaitan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta ayat (9). Bilamana Mahkamah Konsitusi menilai permohonan PARA PEMOHON dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) beralasan secara hukum maka Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta ayat (9) menjadi tidak berlaku lagi; 16. Bahwa proses untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan. Bahwa dikarenakan dalam permohonan aquo PARA PEMOHON mendalilkan adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) maka norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) juga merupakan pelanggaran atas 261 prinsip dan asas kesamaan di depan hukum, menimbulkan tidakpastian hukum serta berpotensi juga menghilangkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan in casu perlindungan hukum terhadap pasien sebagaimana uraian PARA PEMOHON tersebut diatas; 17. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pasal 308 ayat (1) “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan ayat (2), sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” Undang-undang Kesehatan, yang mana menurut hemat PARA PEMOHON Pasal 308 ayat (1) “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan ayat (2), sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” Undang-undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka untuk kepastian hukum secara mutatis mutandis Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan harus juga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. III. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Pasal 308 Ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) 262 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Kesimpulan Tambahan Pemohon I. Analisa Fakta Persidangan 1. KETERANGAN ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (AFDOKGI) YANG DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025: Bahwa setelah membaca naskah permohonan uji materiil yang diajukan PARA PEMOHON, AFDOKGI melalui Prof. drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D selaku Ketua AFDOKGI menyampaikan pandangan AFDOKGI terhadap Pokok Perkara Uji Material Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.1. PANDANGAN PERTAMA AFDOKGI: Pada dasarnya dengan diundangkannya Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, AFDOKGI menyambut positif, terkhusus pada Pasal 304 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) karena adanya pembaharuan aturan atau hukum yang bisa memberikan rasa keadilan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pembaharuan aturan hukum ini akan bisa meniadakan sanksi moral, sanksi psikis, sanksi sosial, dan sanksi ekonomi yang selama ini terjadi pada proses penegakan hukum bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dilaporkan melakukan satu pelanggaran hukum atau tindak pidana, walaupun masih pada tahap laporan atau penyidikan; AFDOKGI menyampaikan bahwa profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah rawan terhadap pembunuhan karakter dan menjadi sumber pemberitaan yang menarik bagi media massa atau media sosial. Dampak yang muncul daripada proses pemberitaan tersebut akan menjadi tekanan secara kejiwaan, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, 263 menjadi bahan omongan di media sosial, nama baik menjadi tercemar dan juga terdampak pada penurunan kepercayaan pasien pada tempat praktik, baik praktik mandiri, klinik maupun rumah sakit tempat bekerja; Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah profesi mulia yang memiliki niat baik untuk membantu pasien dalam rangka upaya penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien. Tidak ada dalam proses pengobatan tenaga medis atau tenaga kesehatan punya niat agar pasiennya celaka, atau menderita, atau supaya penyakitnya tidak sembuh, semakin parah, muncul kejadian tidak diinginkan, kecacatan, atau bahkan kematian. Pengobatan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan didasarkan pada ilmu kedokteran dan kesehatan, bukanlah ilmu pasti layaknya matematika atau fisika, sehingga tidak ada jaminan bahwa obat yang diberikan akan menyembuhkan penyakit yang diderita pasien; Sebagai ilustrasi, pasien A dengan keluhan gusi bengkak datang ke dokter gigi B, diberikan obat antibiotik C karena ada infeksi, tiga hari kemudian gusi bengkak hilang atau sembuh, selang satu bulan kemudian di tempat gusi yang sama terjadi pembengkaan, datang ke dokter gigi B yang pernah menangani sebelumnya, kemudian diberikan dengan obat yang sama karena ada infeksi, dokter tersebut tidak berani menjamin bahwa akan terjadi proses penyembuhan seperti kedatangan yang pertama. Bisa disimpulkan bahwa pasiennya sama, keluhannya sama, diberikan obat yang sama oleh dokter yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda, bahkan kedatangan yang kedua bisa jadi kondisi infeksinya menjadi sistemik, bahkan juga bisa timbul suatu kematian. Jadi sangat tidak adil bila ada proses pengobatan dengan hasil yang tidak sesuai harapan pasien dilaporkan sebagai tindak pidana malapraktik yang dalam proses penyidikan biasanya menggunakan pasal yang berhubungan karena kelalaian berakibat hilangnya nyawa orang lain atau berakibat kecacatan. Oleh karena itu, kehadiran Majelis Disiplin Profesi yang salah satu fungsinya adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran disiplin dalam penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan sebelum masuk pada proses hukum yang sifatnya terbuka adalah suatu aturan hukum yang memberikan keadilan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis. 1.2. PANDANGAN KEDUA AFDOKGI: Pandangan AFDOKGI terhadap PARA PEMOHON yang merasa ada hambatan untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum dengan diberlakukannya Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: a. Tidak ada makna di dalam ketentuan pasal tersebut yang tidak membolehkan pasien dan/ atau Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam proses meminta rekomendasi berkonsultasi dengan Perkumpulan Hukum Medis dan Kesehatan dan/atau 264 Penasihat Hukum atau Advokat sehingga hak perkumpulan untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum tidak dihambat ataupun dihilangkan; b. Bila perlu ada pemahaman bersama bahwa seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan karena juga sebagai seorang warga negara, maka bisa melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam dua kapasitas yang berbeda, yaitu kapasitas sebagai pengemban profesi dan kapasitas sebagai warga negara. Sebagai pengemban profesi tentu tindak pidana yang terkait dengan proses pengobatan, perawatan, atau pelayanan kesehatan. Sedangkan tindak pidana sebagai warga negara adalah yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan profesi, misalnya melakukan tindak pidana korupsi, mencuri, lakalantas, dan seterusnya sebagaimana yang diperlakukan juga pada warga negara pada umumnya yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Dalam konteks Undang-Undang 17, yang wajib dimintakan rekomendasi adalah pelanggaran kasus hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan profesinya, bukan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, karena pelanggaran disiplin profesi adalah pintu masuk terjadinya pelanggaran hukum. Melalui pemeriksaan disiplin untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin adalah satu bentuk pelindungan negara dalam melindungi hak-hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan profesi mulianya agar tidak dirugikan di dalam proses penegakan hukum seperti yang terjadi selama ini, yaitu pembunuhan karakter yang berdampak secara moral, psikis, sosial, dan ekonomis yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan; c. Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh PARA PEMOHON kurang update di antaranya sebagaimana tertulis pada halaman 29 Permohonan pada Nomor 84 yang menyatakan MDP hanya beranggotakan sembilan orang dan tidak mempunyai perwakilan di tingkat provinsi. Sepengetahuan AFDOKGI ada proses seleksi MDP di tingkat provinsi. Halaman 31 pada nomor 86, penegakan terkait pelanggaran disiplin menggunakan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi saat ini sudah digantikan oleh PMK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Kemenkes Nomor 775/2025 tentang uraian jenis pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. Batu uji yang digunakan oleh Majelis Disiplin Profesi dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin adalah yang pertama: standar profesi, yang kedua: standar pelayanan, dan yang ketiga: standar prosedur operasional. Oleh karena itu, bila ada yang dilanggar oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Majelis Disiplin Profesi akan memberikan rekomendasi untuk proses hukumnya. 2. TANGGAPAN PARA PEMOHON ATAS PANDANGAN-PANDANGAN ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (AFDOKGI) 265 YANG DISAMPAIKAN PADA KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025: 2.1. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP PANDANGAN PERTAMA AFDOKGI: PARA PEMOHON menolak Pandangan Pertama AFDOKGI tersebut karena: - Bahwa Majelis Disiplin Profesi salah satu fungsinya adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran disiplin. Majelis Disiplin Profesi terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota, dan dari 9 orang anggota tersebut hanya 1 (satu) orang anggota dengan latar belakang ahli Hukum, dan bukan juga sebagai seorang yang ahli Hukum Pidana ataupun Hukum Perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Disiplin Profesi adalah rekomendasi yang tidak didukung oleh pendapat seorang ahli atau ahli-ahli yang memiliki keahlian dalam Perkara Pidana maupun dalam Perkara Perdata; - Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan PARA PEMOHON, telah nyata dialami dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara: 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 (vide Bukti P-9) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 (vide Bukti P-10), Gugatan Perdata yang diajukan oleh Pasien terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Majelis Hakim yang semula (pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) memutus Perkara “Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pasien” namun kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi dengan menyatakan “Gugatan Penggugat/ Pasien tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah karena tidak adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin 266 Profesi sebagaimana Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan; - Majelis Disiplin Profesi tidak akan mengeluarkan Rekomendasi terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak mengajukan atau meminta Surat Rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan, sehingga upaya Hukum Perdata yang ditempuh Pasien menjadi sia-sia karena adanya persyaratan Rekomendasi tersebut. Pasien menjadi tidak dapat mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan jika tidak ada Rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, dan oleh karenanya Pasien tidak dapat menuntut secara Perdata meskipun nyata-nyata ditemukan adanya pelanggaran yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi Pasien; - Dengan demikian pembatasan adanya keharusan memperoleh rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi, jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, khususnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hak atas keadilan, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. 2.2. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP PANDANGAN KEDUA AFDOKGI: PARA PEMOHON menolak Pandangan Kedua AFDOKGI tersebut karena: - Majelis Disiplin Profesi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota yang seluruhnya berjumlah total 9 (sembilan) orang anggota yang berperan mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia dalam peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; - Fungsi Majelis Disiplin Profesi: 267 (1) Penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (2) Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; (3) Menyelenggarakan sidang Disiplin untuk memeriksa dan memutus pengaduan; (4) Pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; (5) Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien; - Dalam menjalankan Fungsi Majelis Disiplin Profesi tersebut untuk menegakkan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Majelis Disiplin Profesi membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk memeriksa seluruh pengaduan dari seluruh Indonesia, sehingga Hak Konstitusional Pasien atau Keluarga Pasien selaku Pengadu sangat dirugikan apabila syarat Rekomendasi diwajibkan ada terlebih dahulu sebelum diajukannya Gugatan Perdata atau Laporan Polisi sebagaimana Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Dengan demikian, Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) sepanjang 268 frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjadi hambatan bagi Pasien atau Keluarga Pasien untuk melakukan upaya Hukum Perdata dan Hukum Pidana demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. 2.3. Bahwa AFDOKGI pada pokoknya dalam memberikan pandangan- pandangan dalam keterangannya tersebut, tidak memahami kondisi yang terjadi setelah adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, karena berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi dan yang dialami dimasyarakat, banyak sekali yang mengalami hambatan dalam mencari keadilan terhadap tindakan malapraktik yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga hal ini bukan lagi merupakan kekhawatiran dari Pasien ataupun PARA PEMOHON melainkan karena Pasal 308 Undang- Undang a quo sudah terbukti bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28d Ayat (1) Dan Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; AFDOKGI pun dalam memberikan pandangan-pandangan dalam keterangannya tersebut tidak mengacu pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum dan setelah adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, karena Majelis Disiplin Profesi juga hanya beranggotakan 9 (Sembilan) orang, sehingga dapat dipastikan adanya ketidakmampuan dan ketidakahlian Majelis Disiplin Profesi dalam memeriksa seluruh pengaduan ataupun permohonan 269 rekomendasi yang dimohonkan akibat adanya Upaya Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. II. ANALISA HUKUM: Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khusus yang menyangkut dan terkait dengan permohonan PARA PEMOHON sebagaimana disampaikan oleh AFDOKGI, maka TERBUKTI jika Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (2) Sepanjang Frasa “Terlebih Dahulu Harus Dimintakan Rekomendasi Dari Majelis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304”, Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28d Ayat (1) Dan Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang telah disampaikan PARA PEMOHON dalam KESIMPULAN PARA PEMOHON yang telah diajukan PARA PEMOHON pada bulan Juli 2025 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Perkara Nomor: 156/PUU-XXII/2024, yang menjadi satu kesatuan dengan KESIMPULAN TAMBAHAN PARA PEMOHON ini. III. PETITUM: Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Pasal 308 Ayat (2) Sepanjang Frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 270 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Kesimpulan Presiden I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 308 UU 17/2023. Walaupun dalam permohonan a quo Para Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan terhadap keberlakuan Pasal 308 UU 17/2023 yang diuji, namun oleh karena Para Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya maka tidak serta merta menjadi dasar bagi Para Pemohon menganggap memiliki kerugian konstitusional. Tidak diuraikannya bentuk kerugian dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK 2/2021 serta syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 271 II. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu objek pengujian dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. Terhadap objek pengujian tersebut, Pemerintah menanggapi bahwa ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 selengkapnya berbunyi: “Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.” Bahwa dalam ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 tidak terdapat frasa “terlebih dahulu”. Frasa “terlebih dahulu” memiliki makna suatu proses/prosedur yang harus dilewati sebelum melakukan perbuatan/tindakan selanjutnya, sedangkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 memiliki makna bahwa gugatan perdata atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Majelis, karena gugatan perdata dapat diajukan sebelum tenaga medis atau tenaga kesehatan meminta rekomendasi Majelis. Permintaan rekomendasi Majelis oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dilakukan secara paralel dengan proses gugatan perdata, namun hal ini tidak menghalangi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan. 2. Bahwa salah satu batu uji dalam permohonan a quo adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Batu uji tersebut tidak memiliki korelasi dengan objek permohonan a quo dan tidak ada ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang 272 dilanggar/bertentangan dengan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 lebih menekankan terkait penegakan disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta penyelesaian perselisihan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 Mei 2025. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025 terdapat beberapa pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Arsul Sani, Yang Mulia Ridwan Mansyur, Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh, dan Yang Mulia Saldi Isra. Terhadap pertanyaan- pertanyaan tersebut, Pemerintah telah menyampaikan tanggapan dalam Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 12 Juni 2025 dan telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juni 2025. 3. Pemerintah juga telah menyampaikan alat bukti sebanyak 11 (sebelas) dokumen (vide Bukti PK-1 s.d PK-6b) pada tanggal 12 Juni 2025 yang diserahkan bersamaan dengan Kesimpulan Presiden. 4. Bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Dr. drg. Vera Dumonda Silitonga, SH, MH pada tanggal 22 Mei 2025, dengan poin keterangan: - Mekanisme baru terkait rekomendsi MDP dalam UU 17/2023 berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap keadilan serta menghambat proses hukum yang adil dan setara. 273 - Imunitas/perlindungan hukum untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan seharusnya bukan imunitas yang absolut, keseluruhan, tetapi ada batasan-batasannya. - Dari benchmarking internasional, di Inggris, Jepang, dan AS bahwa MDPnya adalah General Medical Council yang mengawasi etik dan standar profesi dokter, di mana kalau ada kasus pidana, polisi tetap dapat menyelidiki dugaan tindak pidana medis. Rekomendasi MDP hanya ada di Indonesia, sebenarnya MDP bukan mengadili, tetapi memverifikasi, seperti halnya dapat dilihat dari internasional, polisi boleh bertanya kasus-kasusnya kepada MDP. - Pasal 308 menimbulkan diskriminatif dan apabila pasal ini disetujui maka profesi-profesi yang lain juga akan mencari seperti imunitas. - Imunitasi dalam ketentuan ini akan memungkinkan dokter akan menjadi ceroboh terhadap SOP, standar pelayanan, dan standar profesi. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 tidak menghilangkan hak konstitusional bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. - Kewenangan MDP yang diberikan oleh UU 17/2023 dalam memberikan rekomendasi bukan selayaknya menggantikan peran penegak hukum dan menafsirkan pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tetapi sebatas sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan yang menilai atau menguji suatu tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. - Rekomendasi dari MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan karena pemberian rekomendasi diatur jangka waktunya, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Selanjutnya dalam Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023 juga ditegaskan 274 bahwa dalam hal Majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu tersebut, Majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. - Bahwa permintaan rekomendasi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan atau kuasanya dalam perkara perdata dapat dilakukan secara paralel dengan proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga hukum acara perdata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (tidak menghentikan proses hukum). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian rekomendasi oleh MDP tidak menghalang-halangi pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum. - Kehadiran MDP sebagai lembaga penegak disiplin profesi memiliki original intent untuk memastikan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan seluruh kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 274 UU 17/2023 untuk memberikan praktik pelayanan kesehatan kepada pasien maupun masyarakat berdasarkan kewenangan dan kompetensi keprofesian dengan memperhatikan ketentuan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas profesi sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesian serta memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional harus diberikan pelindungan hak-hak hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU 17/2023 yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. - Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XII/2014 tanggal 27 April 2015, Majelis Hakim Konstitusi mengakui keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai profesi yang istimewa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim:  Pertimbangan Majelis Hakim Paragraf [3.14] halaman 61: 275 “Profesi dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang istimewa dalam hubungannya dengan nyawa manusia maka sudah sewajarnya jika profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan terhadap profesi tersebut diatur secara istimewa.”  Pertimbangan Majelis Hakim Paragraf [3.18] halaman 64: “….Mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran (baik dokter atau dokter gigi) harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan/asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata undang-undang mengenai hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan hal tersebut, pemberian kewenangan kepada MDP melalui pengaturan Pasal 308 UU 17/2023 telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk meligitimasi keistimewaan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui instrumen hukum yang berbeda dalam menerapkan dan menegakkan hukum di bidang kesehatan. Hal ini menjadi cukup beralasan bagi aparat penegak hukum maupun pengadilan untuk memperlakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara berbeda, yang tidak hanya menilai pertanggungjawabannya dalam memberikan pelayanan kesehatan dari aspek hukum pidana/KUHP maupun aspek hukum perdata/KUH Perdata, melainkan juga memperhatikan aspek disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh MDP. - Bahwa tanggapan pemerintah ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. Suparji, SH, MH, yang pada pokoknya menyampaikan:  Kepastian hukum adalah prinsip di mana hukum yang berlaku harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan ambiguitas sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum. 276  Ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 merupakan ketentuan yang spesifik mengenai hukum acara dalam pemeriksaan terhadap dugaan melanggar hukum pidana dan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien.  Ketentuan tersebut telah dirumuskan secara terang benderang sebagai hukum acara dalam pemeriksaan disiplin kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, karena telah mengatur kewenangan MDP dan jangka waktu pemeriksaan. Kewenangan yang dimiliki hanya terbatas untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien telah memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sehingga tidak dalam rangka untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum pidana atau perdata yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, sehingga tidak bisa dikualifikasi sebagai ketentuan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan kewenangan penyidikan dan peradilan perdata, sebagaiman diatur dalam KUHP, KUHAP maupun KUHPerdata.  Pemeriksaan terlebih dahulu tersebut, sebagai bentuk pemeriksaan pendahuluan dengan fokus utama untuk menguji disiplin profesi di bidang kesehatan, dengan batu uji pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasi, sebagaimana alasan pembentukan MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) UU 17/2023 yaitu dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan.  Ketentuan dalam frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis” tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk menghalang-halangi proses pencarian keadilan melalui peradilan atau melalui proses hukum, karena kewenangan pemeriksaan tersebut hanya terbatas memberikan rekomendasi dan secara limatatif dan imperatif telah dibatasi, yakni paling lama 277 14 (empat belas) hari kerja, sehingga menjamin adanya pemenuhan kepastian hukum.  Pemeriksaan terlebih dahulu perlu dilakukan, dengan pertimbangan adanya kekhususuan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang khusus di bidang kesehatan dan kegagalan dalam pelayanan pada umumnya karena tidak disiplin dalam merencanakan atau melakukan tindakan medis dan/atau kesehatan, bukan karena adanya kesalahan (schuld) baik karena kesengajaan (dolus/opzet), maupun karena kurang berhati- hati/lalai (culpa). Dalam mememuhi unsur kesengajaan ini, ada tiga kategori yaitu: a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); c. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).  Kewenangan MDP dalam memberikan rekomendasi perkara pidana atau perdata, pada dasarnya hanya menguji, dengan permasalahan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien, telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pemeriksaan perkara pidana dan perdata tersebut, hanya sebatas aspek disiplin, tidak memasuki ranah menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. - Bahwa dalam praktiknya, MDP juga menajalankan tugas sebagaimana benchmarking yang disampaikan oleh Ahli Pemohon. MDP 278 sebagaimana ketentuan Pasal 304 ayat (3) UU 17/2023 memiliki tugas untuk menentukan ada/tidaknya pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam menentukan ada/tidaknya pelanggaran disiplin profesi, MDP melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan atas praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. - Pendapat ahli yang menyatakan imunitasi dalam ketentuan ini akan memungkinkan dokter akan menjadi ceroboh terhadap SOP, standar pelayanan, dan standar profesi, dapat Pemerintah tanggapi bahwa hal tersebut hanya asumsi yang belum dibuktikan kebenarannya. Dalam ketentuan Pasal 291 ayat (1) UU 17/2023 disebutkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 justru dimaksudkan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum agar tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum perdata akan diperiksa oleh Majelis dengan 3 (tiga) batu uji, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 5. Bahwa dalam persidangan tanggal 22 Mei 2025 Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Venny Romatua Damanik dan Dedy Rinaldy Siregar. Adapun poin keterangan para saksi dan tanggapan Pemerintah adalah sebagai berikut: a. Venny Romatua Damanik Saksi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut: - Menceritakan terkait kasus malpraktik di RSIA Nuraida Bogor, yang mana sudah ada putusan MKDKI, tetapi pada saat melaporkan kasus ini ke Polres Kota Bogor, penyidik menolak untuk menaikkan kasus ini karena belum ada rekomendasi MDP. 279 - Proses untuk ke tingkat penyidikan itu sangat lama karena adanya ketentuan mengenai rekomendasi MDP dan penyidik tidak mau meningkatkan ke penyidikan karena harus ada rekomendasi, jadi mereka melama-lamakan. Oleh karena klien Saksi menyurati ke Komisi IX, Komnas HAM, KPAI, dan ke Ombudsman akhirnya lembaga-lembaga/instansi-instansi ini melakukan tekanan kepada Polresta Bogor untuk meminta rekomendasi. MDP memberikan rekomendasi, tetapi kami sudah mendapatkan kendala dari penyidiknya sendiri. - Saksi diundang oleh Komisi IX dalam RDPU dan Komisi IX menyampaikan bahwa ada masalah dalam Pasal 308 UU 17/2023. Terhadap Keterangan Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: - Bahwa terkait kasus dugaan malpraktik di RSIA Nuraida Bogor, yang mana Saksi menyampaikan prosesnya lama pada saat lapor ke Polres Bogor, hal ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi lebih pada implementasi norma. Permasalahan tersebut bukan terkait dengan lamanya proses penerbitan rekomendasi oleh MDP, melainkan keterlambatan penyidik Polres Bogor meminta rekomendasi kepada MDP. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Pemerintah Dr. dr Prasetyo Edi, Sp.BTKV.Subsp VE(K), FIATCVS, SH, MH, yang mana proses di Polresta Bogor adalah sebagai berikut: 1) Tanggal 1 Februari 2024 Polres Bogor menerima laporan dari keluarga pasien. 2) Tanggal 6 Februari 2024 Polresta Bogor melakukan penyelidikan. 3) Tanggal 10 Maret 2025 setelah melakukan penyelidikan, Polresta Bogor meminta Rekomendasi kepada MDP. Ketua MDP membentuk Tim Pemeriksa. Berdasarkan Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023, batas waktu rekomendasi yang harus disampaikan kepada Penyidik adalah tanggal 27 Maret 2025. 4) Tanggal 17 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan (pemeriksaan saksi-saksi, Terlapor dan Pelapor). 280 5) Tanggal 19 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan ahli. 6) Tanggal 21 Maret 2025 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan ahli. 7) Tanggal 26 Maret 2025 Rapat Pleno MDP dan menyampaikan jawaban Rekomendasi kepada Polresta Bogor. Berdasarkan proses tersebut, rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP kurang dari 14 (empat belas) hari kerja, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023. - Bahwa terkait kasus malpraktik di RSIA Nuraida Bogor, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Pemerintah Dr. dr Prasetyo Edi, Sp.BTKV.Subsp VE(K), FIATCVS, SH, MH, yang pada pokoknya menyampaikan pada saat itu Saksi selaku Ketua MKDKI yang menangani pemeriksaan kasus tersebut di MKDKI dan kemudian turut menangani kembali dalam pemeriksaan kasus tersebut di MDP. Kasus ini perlu di-trace lagi oleh MDP sesuai kaidah Pasal 308 UU 17/2023 karena pada saat pemeriksaan di MKDKI konteksnya berbeda, di mana pada saat itu pasien mengadukan RSIA Nuraida kepada MKDKI dengan putusan tenaga medis tersebut dinyatakan bersalah dan dicabut STR-nya. Proses ini merupakan pengaduan disiplin. Sedangkan permohonan rekomendasi dari penyidik ke MDP adalah untuk menindaklanjuti laporan dari keluarga pasien terkait adanya dugaan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan oleh tenaga medis sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023. Hasil rekomendasi MDP pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga medis yang dilaporkan melanggar standar (tidak sesuai standar), sehingga dapat dilakukan penyidikan. - Bahwa terkait Saksi diundang oleh Komisi IX dalam RDPU dan Komisi IX menyampaikan bahwa ada masalah dalam Pasal 308 UU 17/2023, pemerintah menanggapi bahwa informasi yang disampaikan oleh Saksi tidak komprehensif. Ketika dikonfirmasi melalui pertanyaan dari Pemerintah, Saksi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Komisi IX tidak menyebutkan spesifik juga Pasal 308 UU 17/2023. Hal tersebut adalah kesimpulan sepihak dari 281 Saksi yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut, ketentuan mana yang bermasalah dan apakah terkait dengan normanya atau merupakan permasalahan implementasi norma. b. Dedy Rinaldy Siregar Saksi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut: - Saksi menyampaikan terkait penyelesaian sengketa medis sebelum dan sesudah UU 17/2023. - Perkara malpraktik di Medan yang pernah ditangani sebelum berlakunya UU 17/2023, pasien/Penggugat menang di tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali, sehingga pasien/Penggugat mendapatkan pembayaran ganti rugi. Terhadap Keterangan Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: - Bahwa keberadaan MDP secara historis, tidak bisa dipisahkan dengan adanya lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dibentuk melalui UU 29/2004 dengan tugas dan fungsinya untuk menegakan disiplin profesi dalam penyelenggara praktik kedokteran (terbatas pada profesi dokter dan dokter gigi). Untuk menjangkau lebih luas, serta memperhatikan aspek efektif dan efisiensi, melalui ketentuan Pasal 450 UU 17/2023 jo. Pasal 1167 PP 28/2024 mereformulasi keberadaan MDP sekaligus menggantikan keberadaan MKDKI yang berfungsi sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan yang lebih kuat dan tidak terbatas terhadap penegakan disiplin tenaga medis saja, melainkan juga terhadap tenaga kesehatan. - Bahwa MKDKI sebagaimana ketentuan UU 29/2004 bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Sedangkan cakupan tugas MDP lebih luas, tidak hanya menerima pengaduan terhadap dokter dan dokter gigi (tenaga medis), tetapi juga terhadap tenaga kesehatan. Selain menerima pengaduan, MDP juga memberikan rekomendasi atas permohonan dari penyidik dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan 282 oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan rekomendasi atas permohonan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum yang dianggap merugikan pasien dan/atau keluarganya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 6. Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juni 2025 Pemerintah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Suparji, SH, MH dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Dr. dr Prasetyo Edi, Sp.BTKV.Subsp VE(K), FIATCVS, SH, MH (dari MDP) dan Penyidik dari Polres Ngawi, yaitu IPDA Agus Marsanto, S.H. 7. Bahwa terhadap Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan ahli dan saksi pemerintah yaitu: a. Pendapat Ahli Prof. Dr. Suparji, SH, MH, yang pada pokoknya sebagai berikut 1) Konstitusi dan Kesehatan Secara konstitusional masalah kesehatan tercantum dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” dan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada kewajiban konstitusional untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas. Dalam rangka optimalisasi dan profesionalisme pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya pengawasasan negara terhadap praktik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk aspek disiplin profesi. Pengawasan tersebut, untuk 283 memastikan pelayanan kesehatan berlangsung secara professional dalam menyehatkan pasien. Mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan, secara kelembagaan dilakukan oleh MDP dengan tugas dan fungsinya untuk menegakan disiplin profesi bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang bertujuan terciptanya peningkatan mutu terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat melalui profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pembentukan MDP sebagai bentuk melindungi hak tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menjalankan praktik keprofesian sekaligus memberikan hukuman disiplin apabila terdapat pelanggaran praktik keprofesian, termasuk memberikan rekomendasi kepada penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata. Rekomendasi MDP berdasarkan ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 yang berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum secara pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata; 2) Eksistensi Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 Dalam Perpektif Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generali Dalam pembaharuan hukum, agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional warga negara, harus memperhatikan asas hukum. Salah satu asas hukum, adalah lex specialis derogat legi generali mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus 284 mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum (regim) yang sama dengan lex generalis. Konflik norma dalam peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan asas derogasi yaitu peniadaan validitas norma terhadap norma lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Berdasarkan asas hukum tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, setiap orang berhak mendapat jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum umumnya bertujuan untuk memberikan keadilan, manfaat, dan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Adapun jika mereka melanggar, maka mereka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, jaminan kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah ketentuan pasti yang diberikan oleh perangkat hukum, yang mampu menjamin secara pasti hak dan kewajiban seseorang dalam penerapan aturan hukum. Menurut Jan M. Otto yang dikutip oleh M. Arief Sidharta dalam buku Refleksi Struktur Ilmu Hukum, jaminan kepastian hukum memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: 285 a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya. c) Mayoritas warga negara pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Gustav Radbruch juga mengemukakan ada empat karateristik mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu: a) Hukum itu positif atau berupa perundang-undangan. b) Hukum itu didasarkan pada fakta atau kenyataan, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. c) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan. d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap sistem hukum agar aturan yang berlaku dapat diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Aplikasi dari teori ini adalah untuk mengevaluasi adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu kepastian hukum. Dalam konteks kesehatan, hukum yang tumpang tindih dapat mempengaruhi pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan. Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi 286 dapat berdampak pada perkembangan sektor kesehatan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Kepastian hukum adalah prinsip di mana hukum yang berlaku harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan ambiguitas sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum. Ketentuan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 17/2023 merupakan ketentuan yang spesifik mengenai hukum acara dalam pemeriksaan terhadap dugaan melanggar hukum pidana dan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Ketentuan tersebut telah dirumuskan secara terang benderang sebagai hukum acara dalam pemeriksaan disiplin kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, karena telah mengatur kewenangan MDP dan jangka waktu pemeriksaan. Kewenangan yang dimiliki hanya terbatas untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien telah memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sehingga tidak dalam rangka untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum pidana atau perdata yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, sehingga tidak bisa dikualifikasi sebagai ketentuan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan kewenangan penyidikan dan peradilan perdata, sebagaiman diatur dalam KUHP, KUHAP maupun KUHPerdata. 3) Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata (Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2)) UU 17/2023. a) Mekanisme permohonan dan pemberian rekomendasi oleh MDP dalam perkara pidana dilakukan sebagai berikut:  Penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP; 287  Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi;  Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli;  Melakukan pengujian atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan batu uji pemeriksaan berupa standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;  Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan;  MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. b) Alur Pemberian Rekomendasi pada Perkara Perdata.  Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP;  Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi;  Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan 288 tenaga kesehatan, pasien/keluarga pasien, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli;  Melakukan pengujian atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan batu uji pemeriksaan berupa standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;  Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi dalam rapat Pleno MDP untuk dilakukan pembahasan dan disepakati hasil rekomendasi yang akan diberikan;  MDP memberikan rekomendasi kepada pemohon rekomendasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima yang berisikan sesuai atau tidak sesuainya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang telah dijalankan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian dalam rangka pelayanan kesehatan. - Pemeriksaan perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh MDP dengan mendasarkan pada frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghapusan atau penundaan untuk mendapatkan hak konstitusional, berupa hak keadilan, bagi warga negara yang bermaksud memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum pidana melalui penyidikan oleh penyidik atau untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekansime gugatan di pengadilan, akibat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, yang diduga melanggar hukum atau menimbulkan kerugian. - Pemeriksaan terlebih dahulu tersebut, sebagai bentuk pemeriksaan pendahuluan dengan fokus utama untuk menguji disiplin profesi di bidang kesehatan, dengan batu uji pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga 289 kesehatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasi, sebagaimana alasan pembentukan MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) UU 17/2023 yaitu dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. - Ketentuan dalam frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk menghalang-halangi (obstruction of justice) proses pencarian keadilan melalui peradilan atau melalui proses hukum, karena kewenangan pemeriksaan tersebut hanya terbatas memberikan rekomendasi dan secara limatatif dan imperatif telah dibatasi, yakni paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sehingga menjamin adanya pemenuhan kepastian hukum. - Pemeriksaan terlebih dahulu perlu dilakukan, dengan pertimbangan adanya kekhususuan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang khusus di bidang kesehatan dan kegagalan dalam pelayanan pada umumnya karena tidak disiplin dalam merencanakan atau melakukan tindakan medis dan/atau kesehatan, bukan karena adanya kesalahan (schuld) baik karena kesengajaan (dolus/opzet), maupun karena kurang berhati-hati/lalai (culpa). Dalam mememuhi unsur kesengajaan ini, ada tiga kategori yaitu: a) Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); b) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); c) Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) 290 bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheids- bewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan). - Kewenangan MDP dalam memberikan rekomendasi perkara pidana atau perdata, pada dasarnya hanya menguji, dengan permasalahan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien, telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pemeriksaan perkara pidana dan perdata tersebut, hanya sebatas aspek disiplin, tidak memasuki ranah menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. - Berdasarkan uraian di atas, maka frase “terlebih dahulu” sebagaimana Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 17/2023 terhadap UUD 1945, tidak merugikan atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, karena tertunda dalam proses penyidikan di kepolisian atau gugatan di pengadilan, tetapi justru dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum secara sederhana, cepat, adil, mudah dan murah. - Kedilan tidak boleh tertunda, karena Justice delayed is justice denied, artinya, terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. b. Pendapat Ahli Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Makna Ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 Dikaitkan dengan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum - Pasal 308 UU 17/2023 merupakan bentuk pernomaan yang bermaksud untuk dijaminkan kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjaminkan kesamaan atas sesama yang setara. Pasal 308 UU 17/2023 tidak bisa dibaca secara parsial, tanpa membaca Pasal 273 dan Pasal 274 291 UU 17/2023 yang menjaminkan hak dan kewajiban terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan atas kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama (tenaga medis dan tenaga kesehatan) yang setara. - Apabila merujuk pada Pasal 291 UU 17/2023, terdapat kewajiban bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional ditetapkan oleh organ yang berbeda-beda. Standar profesi untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri. Standar pelayanan diatur dengan Peraturan Menteri, sedangkan Standar prosedur operasional ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Pasal 308 merupakan bentuk pengujian kesesuaian atas penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. - Bentuk pengujian di MDP sebelum adanya dugaan kerugian pasien secara perdata atau dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keselarasan penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dengan dugaan kerugian secara perdata yang ditimbulkan atau dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yang disangkakan. Karena secara tujuan, adanya standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan khususnya pasien itu sendiri. - Sangkaan yang menilai bahwa Pasal 308 UU 17/2023 tidak menjaminkan kesamaan proses hukum seperti profesi lainnya disebabkan adanya perbedaan yang dimiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan menunjukan bahwa alasan yang mengaburkan fakta profesi lainnya tidak memiliki memiliki 292 bentuk dan kedudukan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang serupa dengan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, justru Pasal 308 UU 17/2023 merupakan bentuk memperoleh akses atas perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama (nakes dan named) yang setara. 2) Rekomendasi Dalam Ketentuan Pasal 308 UU 17/2024 tidak Menghambat Proses Hukum Gugatan Perdata dan Penyelidikan Pidana - Rekomendasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 308 UU 17/2023 merupakan bentuk hasil pengujian atas kesesuaian atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Hal Ini sesuai dengan kedudukan Pasal 308 UU 17/2023 yang diletakkan sebagai Bagian Kesebelas dalam UU 17/2023 yang mengatur mengenai penegakkan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan dan penyelesaian perselisihan. - Pengujian atas kesesuaian atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional merupakan konsekuensi kekhasan yang terjadi antara hubungan antara pasien, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bersifat inspanningsverbintennis yaitu hubungan yang menitikberatkan pada upaya atau proses yang dilakukan, bukan terhadap hasil. Sifat hubungan yang menitikberakan pada upaya atau proses ini menjadikan hasil tidak menjadi suatu jaminan, dan tidak bertanggung jawab jika hasil tidak tercapai, selama upaya maksimal telah dijalankan. Dari sifat hubungan yang demikian ini, maka informed consent dan bentuk perjanjian terapeutik dalam UU 17/2023 digunakan untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan antara pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan sifat hubungan hukum, kewajiban dalam upaya kesehatan dan perikatan atas persetujuan yang timbul, maka keberadaan standar profesi, standar pelayanan, dan standar 293 prosedur operasional merupakan bentuk komitmen yang harus dipenuhi sebagai bentuk melaksanaan upaya maksimal berdasarkan standar yang ditetapkan menurut Pasal 291 UU 17/2023. - Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 308 UU 17/2023 merupakan proses dan tahapan yang penting dalam menilai apakah segala usaha yang dilakukan telah maksimal, telah sesuai, dan tidak mengabaikan semua standar yang harus ditempuh dalam upaya kesehatan. Dari proses inilah sesungguhnya, dapat diketahui apakah sesungguhnya diketahui adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan timbulnya risiko medis. Proses dan tahapan yang penting ini juga dikenal sebelum lahirnya UU 17/2023 dengan dikenal melalui lembaga Majelis Kehomatan Dispilin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hal membedakan melalui lembaga Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam UU 17/2023 adalah pertama, perubahan cakupan profesinya yang tidak terbatas pada dokter dan kedua, juga adanya tahapan yang ditempuh sebelum dilakukannya gugatan perdata dan/atau proses pidana. - Perbedaan sepanjang menyangkut tahapan yang ditempuh tidak dapat dimaknai sebagai bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ini dikarenakan tahapan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 UU 17/2023 tidak dimaksudkan untuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, melainkan bentuk adanya pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Pemenuhan hak ini didasari oleh adanya kepastian hukum atas pengujian apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah dijalankan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Apabila kemudian hal yang demikian ini baru 294 dilakukan pada tahapan pembuktian dalam perkara perdata atau justru dinilai oleh penegak hukum dalam konteks pidana, maka hal ini justru akan mengaburkan penilaian disiplin profesional dalam menilai penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ditempuhnya proses pengajuan rekomendasi justru membantu memberikan kepastian hukum dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan apakah segala tindakan medis tersebut bersesuaian dengan standar yang ditentukan, sedangkan dalam hal gugatan perdata rekomendasi dapat ditempuh untuk mendapat verifikasi profesional atas dalil yang akan diajukan dalam gugatan perdata dan tidak mengurangi atau menghambat hak hukum seseorang dalam mengajukan gugatan perdata. 8. Bahwa terkait dengan mekanisme/tata kerja MDP dalam proses penerbitan rekomendasi dan jumlah permohonan rekomendasi yang diproses oleh MDP telah diperkuat dengan Keterangan Saksi Pemerintah, Dr. dr Prasetyo Edi Sp. BTKV, Subsp VE(K), FIATCVS, SH, MH selaku anggota MDP. Adapun pada pokoknya saksi menyampaikan: a. Mekanisme Penerbitan Rekomendasi: - MDP dibentuk berdasarkan Pasal 304 UU 17/2023 dan Pasal 712 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP 28/2024), untuk menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. 295 - Berdasarkan Pasal 308 UU 17/2023, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi. - Tim pemeriksa rekomendasi melakukan pemeriksaan atas penilaian kesesuaian terhadap praktik keprofesian tenaga medis atau tenaga kesehatan apakah telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. - Tim pemeriksa rekomendasi melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan, pasien, saksi dan ahli dan/atau dokumen, termasuk rekam medis. - Tim pemeriksa rekomendasi dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen, rekam medis dan standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional yang digunakan dalam melakukan praktik keprofesian di kantor MDP dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan. - Pemeriksaan lapangan, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi dan pelapor. - Tim pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap ahli terkait. - Selanjutnya tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya dalam rapat Pleno MDP serta melakukan pengambilan putusan untuk memberikan rekomendasi secara musyawarah mufakat. b. Jumlah Permohonan Rekomendasi Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025, MDP telah menerima 25 (dua puluh lima) permohonan rekomendasi, yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) perkara pidana dan 3 (tiga) perkara perdata. 9. Bahwa terkait dengan proses permintaan rekomendasi MDP dalam penyidikan kasus tindak pidana juga telah diperkuat dengan Saksi Pemerintah, yaitu Ipda Agus Marsanto, S.H selaku penyidik dari Polres Ngawi, Jawa Timur. Adapun pada pokoknya saksi menyampaikan: 296 - Polres Ngawi merupakan pengalaman pertama menangani perkara yang melibatkan tenaga medis yaitu dokter gigi sebagai terlapor dan perkara yang dipersangkakan berkaitan dengan pelayanan medis. Oleh karena itu, saksi selaku penyidik pada saat itu memerlukan keterangan seorang ahli di bidang medis. Selanjutnya sesuai dengan UU 17/2023 saksi kemudian meminta rekomendasi ke MDP. - Surat permohonan rekomendasi dari Polres Ngawi diterima MDP pada tanggal 25 Oktober 2024. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2024 selang 5 (lima) hari sejak menerima surat permohonan, pihak MDP melakukan pemeriksaan ke lapangan dan pada tanggal 1 November 2025 MDP menerbitkan rekomendasi yang pada pokoknya perkara dimaksud tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Terlapor sudah sesuai dengan standar. - Rekomendasi MDP tersebut sangat membantu dalam proses penyelidikan yang berkaitan dengan pelayanan medis, tidak menghalangi proses penyelidikan yang sedang dilakukan. 10. Bahwa Pemerintah sependapat dengan Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Redi, SH, MH dalam persidangan tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 tidak menghilangkan hak konstitusional bagi setiap orang untuk dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang ataupun mengajukan gugatan kerugian kepada pengadilan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan; - Bahwa kewenangan MDP yang diberikan oleh UU 17/2023 dalam memberikan rekomendasi tidak bertindak sebagai layaknya lembaga penegak hukum untuk melakukan kegiatan pro justitia (demi keadilan) dan menafsirkan pelanggaran hukum pada suatu sengketa di bidang kesehatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai tugas 297 dan fungsi konstitusionalnya, keberadaan MDP sebagai lembaga penegak disiplin profesi di bidang kesehatan tentunya lebih menilai atau menguji apakah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Hal ini sejalan dengan alasan pembentukan MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) UU 17/2023 yaitu dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga adanya frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 tidak sebagai bentuk menghalang- halangi para pencari keadilan untuk dapat mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana. - Bukti adanya kewenangan rekomendasi MDP tidak dalam rangka menghalang-halangi para pencari keadilan, faktanya tugas dan fungsi yang dijalankan MDP dalam memberikan rekomendasi untuk menjaga kepastian hukum yang pasti dengan memberikan batasan 14 (empat belas) hari kerja, dan semua permohonan yang ditujukan kepada MDP untuk memberikan rekomendasi selalu diproses dan diberikan rekomendasi kurang dari 14 hari kerja (empat belas), sehingga prinsip equality before the law tidak hanya dimaknai dengan seeorang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum akan tetapi adanya akses yang sama dalam hukum. - Bahwa pasien atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan, tetap memiliki hak penuh tanpa adanya pembatasan sedikitpun untuk dapat menempuh segala upaya hukum secara bersamaan, baik itu mengajukan laporan pidana kepada pihak yang berwenang dan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan, maupun membuat laporan pengaduan kepada MDP untuk dapat diselesaikan secara disiplin profesi. - Bahwa dalam praktiknya, rekomendasi yang diberikan MDP sebagai bentuk pertimbangan terhadap ruang lingkup disiplin profesi atas tindakan tenaga medis dan kesehatan sebelum penyidik melakukan agenda penyidikan atau gugatan keperdataan yang merugikan pasien 298 telah diputus oleh putusan pengadilan, mengingat secara praktik pelanggaran hukum di bidang kesehatan konsekuensinya juga merupakan pelanggaran terhadap disiplin profesi di bidang medis dan/atau kesehatan, sedangkan tidak semua pelanggaran terhadap disiplin profesi di bidang medis dan/atau kesehatan dapat dikategorikan juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan/atau perdata. Hal ini dikarenakan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya dapat berupaya secara maksimal dengan sungguh-sungguh untuk menyembuhkan dengan melakukan pengobatan yang terbaik bagi pasien, dan kegagalan penerapan ilmu di bidang kesehatan pada pasien tidak dapat dimaknai sama dengan kesalahan/kelalaian dari tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam merencanakan atau melakukan tindakan medis dan/atau kesehatan. - Adanya kegagalan dalam penerapan ilmu di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan tidak dapat sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata, dikarenakan timbulnya risiko dalam praktik pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan penanganan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional maupun telah dilakukan mitigasi sebelumnya dalam melakukan penanganan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun disiplin profesi. - Bahwa rekomendasi MDP, sejatinya dapat menjadi bukti permulaan atau tambahan pada koridor disiplin profesi, sehingga penilaiannya hanya terbatas kepada apakah perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada pasien telah memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sehingga tidak dalam rangka untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. 299 - Kehadiran MDP sebagai lembaga penegak disiplin profesi memiliki original intent untuk memastikan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan seluruh kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 274 UU 17/2023 untuk memberikan praktik pelayanan kesehatan kepada pasien maupun masyarakat berdasarkan kewenangan dan kompetensi keprofesian dengan memperhatikan ketentuan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas profesi sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesian serta memenuhi ketentuan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional harus diberikan pelindungan hak-hak hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU 17/2023 yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Berdasarkan hal tersebut, pemberian rekomendasi MDP yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 merupakan bentuk peran negara melalui MDP dalam menjaga hak-hak yang seimbang antara hak-hak pasien atau masyarakat untuk senantiasa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu melalui terbentuknya profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menjaga hak- hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menerapkan keilmuanya atas praktik pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk senantiasa diberikan pelindungan hukum bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang telah berkerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diuji dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 300 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Kesimpulan Presiden Tambahan 1. Keterangan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) yang pada pokoknya menyatakan: a. Pasal 308 UU 17/2023 merupakan pembaharuan aturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai salah satu bentuk pelindungan negara dalam melindungi hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. b. Ketentuan Pasal 308 UU 17/2023 tidak melarang pasien atau tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk berkonsultasi dengan perkumpulan hukum medis dan/atau advokat. 301 c. UU 17/2023 mengatur bahwa yang wajib dimintakan rekomendasi adalah dugaan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan profesinya, bukan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan batu uji yang digunakan adalah standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 2. Keterangan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Indonesia (ARSGMI) yang pada pokoknya menyatakan: a. Majelis Disiplin Profesi berfungsi sebagai filter profesional dan etik untuk memastikan kasus yang muncul memang pelanggaran disiplin, bukan sekadar kesalahan administrasi atau konflik internal. b. Pasal yang meminta rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebelum proses hukum pidana atau perdata dapat dilanjutkan dengan tujuan profesionalisme. Karakteristik rumah sakit pendidikan yang sangat rentan pada potensi pelanggaran disiplin atau etik oleh peserta didik, oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pembimbing klinik membutuhkan second opinion dari Majelis Disiplin Profesi sebelum diproses lebih lanjut. c. ARSGMPI menyetujui Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis, sebagaimana dalam Pasal 304 ayat (2) UU 17/2023, sepanjang frasa terlebih dahulu harus disertakan rekomendasi dari Majelis karena memberikan payung hukum dan legitimasi profesional bagi rumah sakit pendidikan untuk melindungi tenaga medis, tenaga kesehatan dan peserta didik dari kebutuhan sepihak. 3. Keterangan Ahli IQBAL MOCHTAR yang pada pokoknya menyatakan: a. Majelis Disiplin Profesi berperan sebagai lembaga teknis yang menilai apakah suatu tindakan medis sudah sesuai dengan standar of care atau tidak, apakah merupakan komplikasi medis atau tidak, apakah merupakan bentuk kelalaian atau tidak. Ketiga domain ini, sulit dinilai selain institusi yang termasuk di dalam medis. Dengan adanya Majelis Disiplin Profesi bukan berarti tidak menghormati kesetaraan hukum. b. Namun, di dalam Majelis Disiplin Profesi ini ada kendala teknis, diantaranya: - keputusan harus dikeluarkan dalam batas 14 hari. Ini tentu saja sulit. Bagaimana bisa sebuah keputusan medis tentang malapraktik atau tidak itu harus dikeluarkan dalam waktu 14 hari. 302 - keterbatasan geografis karena Majelis Disiplin Profesi hanya berada dan berlokasi di Jakarta. Sementara di Indonesia ini tersebar puluhan ribu pulau dengan jumlah rumah sakit yang ribuan. Kalau setiap rumah sakit punya satu persoalan saja setiap bulan, maka ada ribuan persoalan yang harus di-cover oleh Majelis Disiplin Profesi. - komposisi anggota Majelis Disiplin Profesi saat ini tidak menggambarkan komposisi yang tepat. Banyak di antara mereka yang sebenarnya bukan praktisi murni yang pernah atau tahu memahami bagaimana praktik kedokteran. Banyak di antara mereka yang memang memiliki keahlian hukum, tetapi tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan praktik klinis. Sehingga ketika mereka mengambil kesimpulan patut diduga bahwa kesimpulan tidak berdasarkan senses keklinisan. c. Majelis Disiplin Profesi bila tidak ditangani dengan baik bisa terjadi potensi penyalahgunaan konflik dan kepentingan. Karena itu kalaupun misalnya ini tetap harus ada perlu penyesuaian dengan kendala yang ada. Misalnya keputusan mereka itu harus sifatnya rekomendasi dan bukan sesuatu yang sifatnya tetap. Kemudian, perlu dilakukan restrukturisasi MDP, desentralisasi, dan penyesuaian waktu proses. 4. Keterangan Ahli Prof. GANDES RETNO RAHAYU yang pada pokoknya menyatakan: Sangat tidak tepat dan tidak adil bila dalam proses pelaksanaan profesi memberikan hasil yang tidak sesuai harapan pasien, kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana malapraktik. Sehingga review dari peer group sesama dokter untuk memastikan apakah ada pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan atau standar prosedur operasional harus dilakukan sebelum dikenai, baik perdata dan/atau pidana. Terhadap keterangan di atas, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pemerintah sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh AFDOKGI, ARSGMI, dan Ahli Prof. Gandes Retno Rahayu yang secara umum mendukung berlakunya Pasal 308 UU 17/2023. 2. Terkait dengan pendapat Ahli IQBAL MOCHTAR, Pemerintah menanggapi: 303 a. MDP dalam menerima permohonan rekomendasi melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, pasien, saksi, dan ahli, dan/atau barang bukti termasuk rekam medis. Pemeriksaan tersebut diuji berdasarkan pada standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, yang sudah jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kejelasan batu uji maka cukup waktu untuk menerbitkan rekomendasi dalam waktu 14 hari kerja. Pemberian waktu 14 hari kerja juga dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menghampat proses penegakan hukum sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dan pelayanan publik. b. Anggota MDP terdiri dari 9 orang yang berasal dari unsur perwakilan Kementerian Kesehatan, profesi, perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas MDP yang terkait dengan kasus pelanggaran disiplin profesi di seluruh wilayah Republik Indonesia, pada praktiknya membutuhkan dukungan dari setiap provinsi, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (selanjutnya disebut “Permenkes 12/2024”), diatur mengenai keberadaan tim pemeriksa yang berasal dari setiap provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenkes 12/2024, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi memeriksa dan memutuskan setiap pengaduan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, Ketua MDP atas nama Menteri menetapkan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. Dengan demikian, keberadaan MDP walaupun hanya beranggotakan 9 orang tetapi tetap efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dibantu oleh tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. c. Dalam Pasal 308 UU 17/2023 tidak ada ketentuan bahwa rekomendasi MDP bersifat mengikat. Rekomendasi MDP sebagai pendukung teknis dalam penentuan aspek pelanggaran disiplin profesi yang beririsan dengan aspek hukum dan sebagai pertimbangan 304 hukum oleh APH atau majelis hakim dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Terkait dengan beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menanyakan apakah majelis profesi ini bisa menilai kasus dari kaidah-kaidah yuridisnya ataukah hanya semata-mata dari aspek medisnya? Apakah ada unsur dari ahli pidananya dalam MDP terkait bisa atau tidaknya rekomendasi itu diteruskan kepada penegak hukum untuk dilakukan penyidikan, Pemerintah menanggapi: Sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, MDP dalam menerima permohonan rekomendasi melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, pasien, saksi dan ahli, dan/atau dokumen termasuk rekam medis. Berdasarkan Pasal 714 ayat (1) UU 17/2023, salah satu unsur anggota MDP berasal dari ahli hukum. MDP tidak melakukan penilaian aspek pidana, namun melakukan penilaian atas profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengacu pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Aparat Penegak Hukum yang berwenang menilai apakah rekomendasi MDP terkait adanya pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional memenuhi unsur adanya pelanggaran hukum pidana maupun perdata. Petitum 1. Menerima Kesimpulan Tambahan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lampiran Kesimpulan Tambahan Presiden Atas nama Gladys 305 Saya Gladys, berdomisili di Jakarta, dengan ini menyampaikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan pengalaman saya dalam proses pengaduan ke Majelis Disiplin Profesi (MDP), saya merasakan bahwa keberadaan MDP sangat membantu dalam upaya mencari keadilan atas tindakan medis yang saya alami. Melalui MDP, kami berupaya memperoleh transparansi karena selama proses tindakan medis sebelumnya, terdapat banyak kekurangan penjelasan baik dari pihak dokter maupun pihak rumah sakit. Oleh karena itu, kami mengajukan pengaduan kepada MDP agar dapat dilakukan mediasi dan penelaahan yang objektif, guna memastikan apakah tindakan medis yang saya alami telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Sesuai dengan UU 17 Nomor 2023, saya menilai keberadaan MDP ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Namun, saya juga ingin memberikan masukan agar ke depan perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam hal pembuktian dan transparansi proses. Dalam kasus saya, terdapat bagian-bagian yang sulit saya pahami sebagai masyarakat awam. Akan sangat baik apabila dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan saksi, penjelasan dapat disampaikan secara lebih detail dan mudah dipahami, sehingga pihak pasien benar-benar mengerti apa yang terjadi. Selain itu, pada kasus saya yang melibatkan jarum dan benang yang tertinggal di dalam tubuh, saya berpendapat bahwa pihak-pihak terkait seperti vendor alat dan bahan medis juga perlu dihadirkan. Hal ini penting agar proses penelaahan tidak hanya terbatas pada pendapat para ahli, tetapi juga mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap alat dan bahan yang digunakan. Dengan demikian, penentuan sejauh mana tanggung jawab tenaga medis dapat dilakukan secara lebih adil dan komprehensif. Dari pengalaman saya mengikuti sidang di MDP, saya melihat bahwa beberapa majelis, khususnya pimpinan sidang, benar-benar berupaya menggali kasus secara mendalam untuk memahami mengapa dan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Pendekatan seperti ini sangat berarti bagi pasien seperti saya yang membutuhkan kejelasan dan penjelasan atas peristiwa yang dialami. Sebagai contoh dalam sidang MDP, pimpinan sidang menjelaskan bahwa benang yang digunakan seharusnya memiliki kekuatan dan daya tahan tertentu. Penjelasan seperti ini memberikan titik terang bagi saya, yang sebelumnya tidak saya dapatkan dari dokter maupun pihak rumah sakit. Hal-hal seperti inilah yang 306 menunjukkan bahwa keberadaan MDP sangat penting dalam membantu pasien memperoleh keadilan, transparansi, serta pemahaman yang lebih jelas mengenai tindakan medis yang dilakukan. Jika ditanya terkait keadilan, saya sebagai Masyarakat masih sangat mengharapkan MDP bisa lebih tegas dapat menertipkan Dokter-Dokter, Tenaga Medis lainnya bahkan Pihak Rumah Sakit untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan prinsip kemanusian. [2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae yang disampaikan Hatta Naibaho, Yonatan Kusnadi, Santi Dewi, Indra Buana Putra, dan Rintho Franki Lumbangaol yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas permohonan a quo. [2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 307 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 308 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 308 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 308 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 17/2023, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 308 UU 17/2023 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang 309 diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK), yang dibuat di hadapan Notaris Yosril A, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 24 Akta Pendirian PKHMK Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021, diwakili oleh Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP., AIIArb. dan Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum dan Sekretaris PKHMK. 4. Bahwa Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 308 UU 17/2023. Dalam hal ini, Pemohon I menjelaskan norma Pasal 308 UU 17/2023 menghambat dalam memberikan bantuan hukum berupa advokasi kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Hal 310 ini terjadi disebabkan norma yang dimohonkan pengujian mewajibkan adanya rekomendasi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) apabila ingin melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana dalam hal terjadi kasus malapraktik; 5. Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesi karena adanya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya atas pelanggaran hukum oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, sebagaimana halnya Putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1221/Pdt/2024/PT.DKI pada tanggal 10 Oktober 2024. Putusan tersebut menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional tidak hanya bagi Pemohon II dalam menjalankan profesi, tetapi juga menyebabkan kerugian klien Pemohon II dalam mendapatkan hak konstitusionalnya terkait dengan kasus malapraktik yang dialaminya karena berlakunya norma Pasal 308 UU 17/2023; 6. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai pengacara atau advokat. Selain itu, Pemohon III juga merupakan anak kandung dari korban yang mengalami malapraktik di Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village, memberikan kuasa kepada Kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Peradi Tangerang untuk mengajukan upaya hukum perdata dalam memperjuangan haknya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Pemohon III, keberlakuan norma Pasal 308 UU 17/2023 potensial merugikan hak konstitusionalnya sebagai anak kandung dari korban malapraktik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat (perkumpulan), in casu PKHMK, sesuai dengan Akta Pendirian PKHMK [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] diwakili oleh Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H., serta Pemohon II dan Pemohon III dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti 7A sampai dengan Bukti P-8C], telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial perihal hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan 311 pengujian. Begitu pula dengan Pemohon II dan Pemohon III yang dalam menjalankan profesi sebagai advokat dan memberikan bantuan advokasi hukum kepada masyarakat, masing-masing telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (casual verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional atau setidak- tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, norma yang dimohonkan pengujian membebankan kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi dari majelis dewan profesi dalam kaitan dengan dugaan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, sehingga menyebabkan adanya perlakuan khusus atau ketidaksetaraan bagi kedudukan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana ataupun perdata, ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, dan Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu [sic!] harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, serta Pasal 308 ayat (3) sampai 312 dengan ayat (9) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena persyaratan rekomendasi majelis sebelum menempuh upaya hukum perdata maupun pidana atas dugaan malapraktik tenaga medis dan tenaga kesehatan telah menghalangi pencari keadilan, sehingga berpotensi menimbulkan proses peradilan yang berlarut-larut, serta bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena Majelis Disiplin Porfesi (MDP) sejatinya hanya berwenang menangani persoalan etik dan tidak memiliki kapasitas untuk menilai adanya pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata. Pemberian kewenangan kepada majelis etik untuk memberikan rekomendasi dan memeriksa dugaan pelanggaran hukum tersebut dinilai tidak tepat, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat akses keadilan bagi pihak yang hendak menempuh upaya hukum melalui pengadilan, mengingat perkara pidana dan perdata merupakan pelanggaran hukum, bukan penggaran disiplin; 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena adanya kewajiban memperoleh rekomendasi MDP sebelum menempuh jalur pidana atau perdata sehingga menghambat pemenuhan hak warga negara atas pelayanan kesehatan yang baik sebagaiman dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1221/Pdt/2024, yang menunjukkan bahwa rekomendasi MDP dijadikan syarat pendahuluan sehingga menghalangi masyarakat mengajukan upaya hukum atas dugaan pelayanan kesehatan yang buruk. Selain itu, adanya syarat rekomendasi MDP menurut para Pemohon, berpotensi memperlambat atau bahkan menutup jalur hukum karena dalam praktiknya, MDP dinilai tidak berfungsi secara optimal, tidak seimbang, dan belum mampu menjamin 313 perlindungan hak kosntitusional warga negara dalam menangani dugaan pelanggaran hukum oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, MDP bukan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan pro justitia, melainkan lembaga penegak disiplin profesi di bidang medis dan kesehatan yang berfokus pada due process of ethics dan due process of discipline, bukan due process of law, sehingga rekomendasi MDP tidak sepatutnya dijadikan syarat karena MDP tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa maupun memberikan rekomendasi atas perkara hukum tersebut. Selain itu, norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 menimbulkan beberapa permasalahan mendasar, antara lain potensi konflik kepentingan karena rekomendasi yang dimaksud menimbulkan kecenderungan melindungi rekan sejawat, serta ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat, khususnya bagi para korban dugaan malaparaktik yang mencari keadilan sehingga menghambat akses terhadap keadilan. Selain itu, MDP hanya beranggotakan sembilan orang tanpa perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga dinilai tidak mampu memberikan rekomendasi atas seluruh kasus pelanggaran oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan proses hukum menjadi terhambat dan menghalangi pencari keadilan dalam menempuh upaya hukum perdata maupun pidana; 5. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 308 ayat (3) sampai dengan ayat (9) UU 17/2023 yang mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan rekomendasi MDP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UUD 17/2023 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Oleh karena Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka menurut para Pemohon norma Pasal 308 ayat (3) sampai dengan ayat (9) UU 17/2023 yang menjadi satu rangkaian prosedur secara otomatis juga menimbulkan dampak konstitusional yang sama; Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 308 ayat (1) UU 27/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 304”, Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu [sic!] harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”, Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 November 2024 dan alat bukti tambahan, yaitu Bukti P-12A sampai dengan Bukti P-17 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2025, namun tidak disahkan dalam persidangan karena diserahkan bersamaan dengan kesimpulan, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Kolonel CKM (K) (Purn) Dr. dr. drg. Vera Dumonda Silitonga, S.H., M.H., MARS., CIQnR., CCL. dan 2 (dua) orang saksi atas nama Dedy Rinaldi Siregar, S.H., M.H. dan Venny Romatua Damanik, S.H., yang keterangannya diterima di Mahkamah melalui surat elektronik masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025 serta penyerahan berkas fisik pada tanggal 21 Mei 2025, yang kemudian didengarkan dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2025. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan keterangan saksi secara tertulis atas nama Rhida Sarly Amalia, Santi Dewi, Indra Buana Putra, Seprina Dwi Cahya Br. Sitepu, dan Rintho Franki Lumbangol yang keterangannya diterima Mahkamah melalui surat elektronik masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025 serta penyerahan berkas fisik pada tanggal 21 Mei 2025. Lebih lanjut, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 12 Juni 2025 dan 22 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2025 dan 23 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 8 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 315 [3.10] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2025, serta mengajukan alat bukti tambahan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6b yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2025 namun tidak disahkan dipersidangan karena diserahkan bersamaan dengan kesimpulan. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. serta 2 (dua) orang saksi atas nama Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV.Subsp VE(K), FIATCVS, S.H., M.H., dan Ipda Agus Marsanto, S.H. yang keterangannya diterima di Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 27 Mei 2025 serta berkas fisiknya pada tanggal 28 Mei 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2025 dan 23 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta'adi, S.Kp.Ns.S.H., M.H.Kes telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2025, dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025. Selain itu, Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta'adi, S.Kp.Ns.S.H., M.H.Kes juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Afdhal Mahatta. S.H., M.H., dan Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. serta seorang saksi atas nama Dr. Sundoyo yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2025. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan Amicus Curae atas nama Hatta Naibaho, Yonatan Kusnadi, Santi Dewi, Indra Buana Putra, dan Rintho Franki Lumbangaol, yang keterangan tertulisnya masing-masing telah diterima oleh Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 19 Agustus 2025 dan berkas fisiknya masing-masing telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2025. 316 [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo Mahkamah menilai diperlukan pendalaman dalam pemeriksanaan persidangan lanjutan berkenaan dengan beberapa substansi norma dalam UU 17/2023 yang dimohonkan dalam Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024, Permohonan Nomor 156/PUU- XXII/2024, dan Permohonan Nomor 182/PUU-XXII/2024. Dalam hal ini, pelaksanaan pemeriksanaan persidangan lanjutan dimaksud dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PMK 7/2025. Di mana dalam keadaan tertentu, setelah batas waktu penyampaian kesimpulan berakhir dan permohonan belum diputus, Mahkamah dapat membuka kembali pemeriksaan persidangan yang sebelumnya telah dinyatakan ditutup untuk menghadirkan pihak-pihak yang diperlukan untuk mendalami lebih lanjut substansi tertentu. Kebutuhan Mahkamah tersebut disampaikan kepada para pihak dalam persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan lanjutan Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024, Permohonan Nomor 156/PUU-XXII/2024, dan Permohonan Nomor 182/PUU- XXII/2024 tanggal 8 Agustus 2025 [vide Risalah Sidang tanggal 8 Agustus 2025 hlm. 3-4]. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Mahkamah yakni Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), yang telah menyerahkan keterangan masing-masing pada tanggal 26 September 2025, 29 September 2025, dan 30 September 2025 yang keterangannya telah didengarkan dalam persidangan pada tanggal 30 September 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2025, dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2025, serta keterangan tambahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025; serta Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2025. Selain itu, Mahkamah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yakni Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, MmedEd., Ph.D. dan Dr. dr. Iqbal Mochtar, MPH, MKKK, DIPLCARD, DOCCMED, SP.OK yang 317 telah menyerahkan keterangan tertulis masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2025, serta telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta'adi., S.Kp.Ns.S.H., M.H.Kes, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dr. Eddi Junaidi, Sp.Og, M.Kes, S.H., dan Dr. Ta'adi., S.Kp.Ns.S.H., M.H.Kes, keterangan para pemberi keterangan dan ahli yang dihadirkan Mahkamah serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada isu pokok, yaitu apakah norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 yang esensinya menentukan adanya “rekomendasi dari majelis” bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan layanan kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana atau ganti kerugian secara perdata, berdampak pada pelaksanaan ayat-ayat lain dalam Pasal 308 ayat (3) sampai dengan ayat (9) UU 17/2023, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.15] Menimbang bahwa ihwal persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa hak “memperoleh pelayanan kesehatan” yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan hak yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya mencakup akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mutu pelayanan, keamanan tindakan medis, serta perlindungan dari potensi kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan. Dimensi ini mengharuskan negara untuk tidak sekadar menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi juga membangun suatu sistem pelayanan kesehatan yang mampu memastikan bahwa 318 setiap tindakan medis berlangsung secara aman, profesional, dan akuntabel. Sebab, setiap tindakan medis yang dilakukan, baik oleh tenaga medis maupun oleh tenaga kesehatan harus dilakukan secara hati-hati, karena dalam menjalankan profesinya mengandung risiko apabila tidak dilakukan sesuai dengan standar, sehingga masyarakat menuntut agar kompetensi dan profesionalisme menjadi standar yang pasti. Hal ini dikarenakan, keputusan seorang tenaga medis dapat menentukan hasil suatu pengobatan terhadap tubuh manusia, bahkan dapat berakibat pada nyawa seorang pasien. Karena itu, profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya bertumpu pada keahlian klinis, tetapi juga dibangun atas komitmen etis yang kuat. Kekhasan profesi tenaga medis tersebut ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2015 yang antara lain menyatakan: [3.14] … Posisi ilmu pengetahuan kedokteran menjadi istimewa, setidaknya di hadapan hukum, karena ilmu kedokteran dan praktiknya memiliki kaitan yang signifikan dengan kesehatan bahkan kehidupan/keselamatan manusia… Keistimewan atau kekhasan profesi dokter dan dokter gigi adalah adanya “pembenaran yang diberikan oleh hukum, yaitu diperkenankan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan”… Dengan demikian, selain diatur secara etika, profesi dan praktik kedokteran maupun kedokteran gigi diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) serta diatur pula menurut hukum” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, hlm. 60-61]. Kekhasan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut membawa konsekuensi antara lain penilaian atas tindakan medis tidak dapat disamakan dengan perbuatan hukum pada umumnya karena selalu terkait dengan pertimbangan ilmiah, risiko medis, dan berbagai macam standar yang hanya dapat dinilai oleh otoritas profesi yang kompeten. Namun pertanyaannya, bagaimana menilai dan memastikan kualitas tenaga medis dan tenaga Kesehatan dalam melaksanakan hak “memperoleh pelayanan kesehatan” yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan pengaturan secara cermat dan hati-hati karena memiliki karakteristik yang kompleks dan sarat risiko, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dengan tujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pasien dan perlindungan terhadap profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sendiri. Dalam rangka perwujudan hak 319 “memperoleh pelayanan kesehatan” yang multidimensional sebagaimana dijelaskan di atas, UU 17/2023 dibentuk dengan metode omnibus untuk melakukan rekonstruksi sistem hukum kesehatan nasional, dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menjadi kerangka dasar pengaturan kesehatan [vide Pasal 454 UU 17/2023]. Pengaturan lebih lanjut yang bersifat operasional didelegasikan ke peraturan pemerintah yang mencakup pengaturan seperti standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika. Berbagai standar tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai pedoman teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen dalam perlindungan profesi bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Artinya, berbagai standar profesi atau mekanisme penyelesaian sengketa merupakan satu kesatuan sistem perlindungan hukum yang dirancang untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menjalankan profesi secara aman dan bertanggung jawab, termasuk kepastian ketika menghadapi permasalahan hukum. Namun demikian, pengaturan dimaksud tetap harus menjaga dan menjamin ruang bagi pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak menutup ruang dilakukan penegakan sanksi pidana atau ganti kerugian secara perdata terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan. [3.16] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan norma Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa norma Pasal 308 UU 17/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitas oleh para Pemohon merupakan bagian dari pengaturan mengenai penegakan disipilin tenaga medis dan tenaga kesehatan [vide Bagian Kesebelas tentang Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan UU 17/2023]. Secara normatif, keberadaan ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri sehingga menilai konstitusionalitasnya harus dibaca secara utuh dan komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya secara keseluruhan dalam UU 320 17/2023. Dalam kaitan ini, substansi norma Pasal 308 merujuk pada Pasal 304 UU 17/2023, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 sebagai berikut: (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, norma Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 pada prinsipnya mengatur perihal penegakan disiplin profesi sebagai upaya untuk mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang diwujudkan dengan pembentukan majelis disiplin profesi (MDP). Secara normatif, ketentuan penegakan disiplin terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dalam melaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien [vide Pasal 273 ayat (1) huruf a UU 17/2023]. Dalam hal ini, standar profesi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri [vide Pasal 291 ayat (2) UU 17/2023]. Standar pelayanan diatur dengan peraturan menteri sedangkan standar prosedur operasional ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan [vide Pasal 291 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2023]. Dalam konteks ini, MDP diberi kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan [vide Pasal 304 ayat (3) UU 17/2023]. Berkenaan dengan kewenangan tersebut di atas, bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan MDP terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dinilai melanggar disiplin profesi, MDP akan menjatuhkan sanksi disiplin berupa: a) peringatan tertulis; b) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan 321 terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c) penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d) rekomendasi pencabutan SIP [vide Pasal 304 ayat (3) jo. Pasal 306 UU 17/2023]. Hasil pemeriksaan MDP bersifat mengikat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun demikian, sekalipun tenaga medis dan tenaga kesehatan telah menjalani sanksi disiplin yang dijatuhkan MDP sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 306 ayat (1) UU 17/2023, dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan model penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) [vide Pasal 306 ayat (3) UU 17/2023]. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif terkait dengan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana maksud norma Pasal 306 ayat (3) UU 17/2023, tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar praktik pelayanan kesehatan yang mengandung risiko. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan medis tidak dapat dilakukan semata-mata menggunakan model penyelesaian hukum umum, melainkan memerlukan pendekatan secara khusus, yaitu evaluasi para ahli. Dalam konteks ini, dalam hal suatu pelayanan kesehatan yang berujung pada sengketa atau upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana, keberadaan dan rekomendasi MDP menjadi krusial sebagai instrumen penilaian profesional awal. Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2023 menegaskan bahwa MDP memiliki tugas atau fungsi yaitu mengeluarkan rekomendasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana dan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan secara perdata. Dalam kaitan ini, MDP membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, pasien, saksi dan ahli dan/atau dokumen, termasuk rekam medis. Dengan demikian, pembentukan MDP sebagai organ penegakan disiplin profesi, yang menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mengeluarkan rekomendasi sebagaimana yang dipersoalkan para Pemohon, menurut Mahkamah, merupakan sebuah mekanisme scientific-professional gatekeeping, yaitu proses penyaringan awal berbasis kompetensi keilmuan untuk memastikan bahwa tindakan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah dinilai berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 308 ayat (5) dan ayat (6) UU 17/2023. 322 Amanat dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 291 ayat (1) UU 17/2023 yang menegaskan kewajiban bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. [3.16.2] Bahwa perihal rekomendasi MDP merupakan bagian dari prosedur scientific-professional gatekeeping, yang tidak menyebabkan MDP dapat dipersamakan dengan lembaga pro justitia, secara doktriner hal tersebut dibenarkan karena lembaga pro justitia secara hukum adalah lembaga yang diberi kewenangan melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, atau menjatuhkan putusan yang membawa akibat langsung, sehingga tunduk sepenuhnya pada due process of law dan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Berkenaan dengan hal itu, oleh karena MDP bukan merupakan lembaga pro justitia, dalam konteks hukum pidana, fungsi yang diberikan kepada MDP tidak dimaksudkan menggantikan atau mengambil alih kewenangan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Memosisikan rekomendasi MDP sebagai bagian dari prosedur awal tidak berarti menerapkan due proccess of law pada MDP, melainkan memastikan due process of law pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berlangsung secara akurat, proporsional, dan berbasis fakta ilmiah. Dalam hal ini, jikalau aparat penegak hukum bergerak tanpa dilandasi fondasi profesional yang memadai, berpotensi merugikan kedua belah pihak, yaitu kerugian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun kerugian bagi pasien atau masyarakat pada umumnya. Hal ihwal standar yang proper bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam proses penegakan hukum telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2015, yang antara lain menyatakan: [3.18] …Mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran (baik dokter atau dokter gigi) harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan/asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata Undang-Undang mengenai hukum pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, hlm. 63-64]. 323 Oleh karena itu, sepanjang diposisikan sebagai professional judgement dalam pelayanan kesehatan dan dilakukan secara objektif, rekomendasi dari MDP tidak dapat dinilai mengurangi asas presumption of innocence, tidak mengintervensi kewenangan penyidik atau hakim, dan tidak bertentangan dengan due process of law. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, rekomendasi MDP dapat menjadi salah satu pijakan dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang adil yang bermuara pada upaya pemenuhan substansi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam pelayanan kesehatan. [3.16.3] Bahwa setelah Mahkamah menjelaskan hal-hal di atas, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang pada intinya merasa dihambat dengan adanya rekomendasi untuk mempersoalkan secara hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan berlakunya norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (5) UU 17/2023. Dalam hal ini, norma dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi MDP untuk dapat atau tidak dapat dilakukannya penyidikan. Menurut Mahkamah, meskipun secara redaksional terdapat frasa “dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan” dalam norma Pasal 308 ayat (5) UU 17/2023, namun pada norma lain apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, rekomendasi dimaksud tidak dikeluarkan maka dianggap MDP telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan [vide Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023]. Dalam konteks itu, adanya rekomendasi MDP harus dibaca dan dimaknai penilaian terhadap keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional harus menjadi penilaian sebelum dimulainya proses hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tidak hanya itu, keharusan adanya rekomendasi MDP tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, rekomendasi MDP tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ternyata melanggar standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam pelayanan kesehatan. 324 [3.16.4] Bahwa sebagai profesi, secara komparasi, kerangka perlindungan profesi bagi suatu profesi yang diberikan oleh undang-undang, norma Pasal 308 UU 17/2023 tidak sebagaimana perlindungan bagi profesi notaris. Dalam hal ini, norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) secara eksplisit menyatakan, “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”. Artinya, untuk kepentingan proses peradilan, penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) terlebih dahulu memerlukan “persetujuan dari majelis kehormatan notaris” untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Sementara itu, tindakan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan “hanya” memerlukan rekomendasi dari MDP. Berkenaan dengan “persetujuan dari majelis kehormatan notaris” dalam UU 2/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, antara lain menyatakan: [3.13] … Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, hlm. 39] Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 memberikan perlindungan dengan derajat lebih bagi profesi notaris, yaitu menggunakan frasa “persetujuan dari majelis kehormatan notaris” jika dibandingkan dengan frasa “rekomendasi MDP” bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Pasal 308 UU 17/2023. 325 [3.16.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah keharusan adanya rekomendasi dalam Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023 yang dinyatakan dengan frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan dalam Pasal 308 ayat (2) frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU 17/2023, tidak menciptakan pembedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan pengaturan bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik khusus profesi medis. Selain itu, rekomendasi MDP bertujuan memastikan tindakan medis dievaluasi secara benar sebelum adanya proses hukum. Dalam batas penalaran yang wajar, menghilangkan rekomendasi MDP, antara lain potensial menciptakan risiko kriminalisasi sehingga menimbulkan ketidakamanan praktik medis yang akhirnya bermuara menghambat tujuan mewujudkan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU 17/2023. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan ihwal kapasitas organisasi MDP yang terbatas serta potensi konflik kepentingan internal. Berkenaan dengan kapasitas anggota MDP, secara normatif UU 17/2023 tidak mengatur jumlah anggota MDP. Selain itu, UU 17/2023 pun tidak mengatur perihal tugas dan wewenang MDP. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat menilai perihal kapasitas organisasi MDP. Meskipun demikian, Mahkamah perlu untuk menegaskan jumlah anggota serta tugas dan wewenang MDP harus mampu menjawab kebutuhan untuk menilai keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Begitu pula dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, susunan anggota MDP harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar menjadi lembaga yang mampu menilai soal 326 keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ihwal ini, susunan anggota MDP harus melibatkan pihak di luar tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tujuannya, meminimalisir potensi keberpihakan dan konflik kepentingan karena tidak dibentuk secara eksklusif oleh sesama tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan kapasitas dan konflik kepentingan MDP adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa selain mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU 17/2023, para Pemohon juga mengaitkannya dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2023 yang menurut para Pemohon apabila permohonan dikabulkan, norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2023 juga harus dibatalkan. Terkait dengan dalil tersebut, oleh karena norma Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa “terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa “harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304” UU 17/2023 tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma, maka sebagai konsekuensi hukumnya tidak terdapat pula persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2023. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon berkenaan dengan norma dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2023, tidak menimbulkan ketidaksamaan di hadapan hukum, ketidakpastian hukum yang adil, dan tidak menghalangi proses hukum bagi 327 pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 328 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.25 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Ahmad Redi, dkk. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani 329 PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika