156/PUU-XXI/2023

1 PUTUSAN Nomor 156/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Jaksa Alamat : Jalan Puntadewa, Gang Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Alfin Julian Nanda, S.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Diponegoro XI, Gang Thamrin II Nomor 02, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2023, memberi kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H.; Weni Sepalia, S.H., M.H.; Hengki, S.H., M.H.; dan Ryzky Yan Deriza, S.H., M.H., adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Konstitusi Peduli Penegakan Hukum Indonesia (Constitutional Lawyers for A Better Law Enforcement), beralamat di Jalan Ceger Raya, Gang Keluarga, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2023, 2 memberi kuasa kepada Daud R.A. Pangaribuan, S.H.; Inaldo S. Purba, S.H.; Cesar B.D. Mantiri, S.H.; Mikhael I. Zalukhu, S.H.; dan Johanes B. Butar-butar, S.H., M.H., adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IDK & Partners Law Office, beralamat di Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya Blok RSK 2 Nomor 55, RT. 004/RW. 017, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 156/PUU-XXI/2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (I) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The 4 Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada permohonan a quo berkaitan dengan uji materi (judicial review) Pasal 169 huruf (q) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu pasal, ayat, dan/atau frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hak konstitusional tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi dari penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bagi rakyat/masyarakat adalah untuk memilih pemimpin yang selain memperoleh legitimasi atas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga untuk mencari pemimpin (in casu Presiden dan Wakil Presiden) yang memiliki kompetensi memimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, hak konstitusional untuk memiliki pemimpin negara yang memahami kultur penyelenggaraan pemerintahan dan kompeten untuk memimpin pemerintahan menjadi berpotensi terkendala pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seorang pemuda/i untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden hanya dengan dibuktikan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal seharusnya seorang pemuda/i yang berkeinginan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus benar-benar memiliki kompetensi sekurang-kurangnya dibuktikan dengan telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh 7 sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Karena kompeten dalam hal berpolitik berbeda dengan kompeten dalam hal memimpin pemerintahan. Tentu seorang yang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah baru dapat dikatakan kompeten untuk dapat mengikuti apabila telah teruji mampu menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum tersebut. Namun, tetap demi kepastian hukum dan mengakhiri segala kegaduhan yang ada di masyarakat pasca Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 dibacakan karena ketentuan terkait syarat-syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy), maka para Pemohon berpendapat alangkah lebih baik apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengutamakan memutuskan mengembalikan rumusan awal ketentuan dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tersebut sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana sebelumnya hanya dinyatakan syarat usia minimal 40 tahun bagi seseorang untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Akan tetapi, sebagai titik tengah atau alternatif solusi apabila Mahkamah Konstitusi harus mengubah kembali rumusan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu secara rasional, maka rumusan yang tepat seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini penting untuk adanya pencalonan seorang Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang benar-benar berkompeten untuk memimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial tersebut karena terdapat salah seorang Hakim Konstitusi (in casu Ketua Mahkamah Konstitusi) yang memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut telah membuat marwah atau kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi turun. Bahkan terdapat meme yang menunjukan betapa buruknya citra Mahkamah Konstitusi saat 8 ini pasca terbitnya putusan tersebut yang menyatakan bahwa MK bukan lagi merupakan Mahkamah Konstitusi tetapi “Mahkamah Keluarga”. Respon masyarakat berupa kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan konsep negara demokrasi-konstitusionil adalah wajar. Sebab seharusnya dalam prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip peradilan diketahui bahwa seorang hakim tidak diperkenankan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang terdapat konflik kepentingan (conflict of interest), khususnya apabila pada perkara tersebut terdapat kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari keluarganya. Seorang hakim wajib untuk mengundurkan diri apabila terdapat suatu perkara yang terdapat konflik kepentingan seperti itu. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara expressis verbis menyatakan bahwa Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Klaim Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga ikut melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus permohonan yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) tidak terlepas dari fakta atau kenyataan bahwa beliau menikah dengan adik dari Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo) (https://news.detik.com/berita/d- 6096023/sah-ketua-mk-resmi-menikah-dengan-adik-jokowi) yang mana anak kandung Bapak Presiden Joko Widodo dalam permohonan yang diajukan Pemohon pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 disebutkan secara eksplisit dikagumi oleh Pemohon yang menginginkan agar pemuda seperti anak kandung Presiden Joko Widodo yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi juga berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada suatu pemilihan umum. Berdasarkan uraian butir 5 ini jelas dan tidak terbantahkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah rumusan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang menjadi celah hukum bagi keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden tersebut selain menimbulkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tetapi juga telah menerobos batasan-batasan atau nyata-nyata telah melanggar larangan bagi hakim pada semua kekuasaan kehakiman (termasuk Mahkamah Konstitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang diperiksa, diputus, dan diadili melalui proses yang bertentangan dengan prinsip adanya kewajiban bagi hakim untuk mengundurkan diri apabila terdapat konflik kepentingan tersebut. Sebab jelas dan tidak terbantahkan Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan semenda dengan anak Presiden Republik Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Surakarta Periode 2020- 2025 yang namanya disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. adalah pamannya anak-anak Presiden Jokowi akibat dari pernikahan dirinya dengan adik Presiden Jokowi. 6. Bahwa berdasarkan uraian butir 4 dan butir 5 Pemohon I yang merupakan salah satu sarjana hukum ketika menimba ilmu di perkuliahan tahun 2014- 2019 termasuk kategori mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara dengan skripsi berjudul “Implikasi Putusan Conditionally Unconstitutional Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Yang Bersifat Ultra Petita Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Suatu Studi Tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)” mempunyai tanggung jawab moril sangat besar untuk mengawal penegakan hukum dan konstitusi agar sesuai dengan koridornya. Terlebih Pemohon I 10 selain memiliki impian untuk menjadi seorang Jaksa Agung tetapi juga memiliki impian menjadi salah satu Jaksa yang kelak dapat menjadi Hakim Konstitusi karena pemahaman Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang dimiliki. Tanggung jawab moril tersebut mendorong Pemohon I yang menginginkan suatu norma dalam undang-undang memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (bukti P-2) yang mana rumusan ketentuan tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 malah menjadi celah hukum yang memberikan ruang kesempatan kepada seseorang yang belum teruji memiliki kapabilitas memimpin pemerintahan (karena belum menyelesaikan masa kepemimpinan 1 (satu) periode penuh) untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini terlepas dari siapapun yang mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden saat ini, kedepannya sangat rentan sekali rumusan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tersebut dimanfaatkan oleh para politikus yang hanya berambisi terhadap kekuasaan menghalalkan segala cara untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak demokrasi konstitusionil yang diterapkan di Indonesia. Sehingga menggunakan penalaran yang wajar apabila Pemohon I (bukti P-3) sebagai seorang negarawan yang memiliki konsentrasi di bidang hukum tata negara atas dasar kepeduliannya mengajukan permohonan a quo dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu a quo. Mengingat Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pemohon I sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam suatu pemilihan umum tentu juga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta secara pro aktif mengawal agar proses pemilihan umum dilakukan dengan tidak melanggar hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang 11 dikeluarkan secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan larangan/kewajiban dalam Pasal 17 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menjadi alasan yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa Pemohon I memilki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu a quo sebagai bentuk upaya bela negara yang Pemohon I lakukan untuk menunjukan adanya kepedulian Pemohon I sebagai warga negara dan negarawan yang memahami hukum (khususnya hukum tata negara) dan konstitusi secara holistik. 7. Bahwa berdasarkan Penjelasan butir 6 tersebut dapat diambil suatu kesimpulan terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan a quo, Pemohon I terlepas dari statusnya sebagai seorang Jaksa secara individual sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu ini. Bahkan apabila Yang Mulia Majelis Hakim malah menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka suatu keniscayaan telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional yang menimbulkan kerugian konstitusional dirasakan oleh Pemohon I yang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara. Sebab mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh Pemohon I dengan mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sesungguhnya merupakan upaya bela negara yang selain hanya agar terdapat kepastian hukum tetapi juga memang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik/masyarakat terhadap institusi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution) yang harusnya bebas dari intervensi dari pihak manapun dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sempat merosot tajam akibat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) tidak mengundurkan diri atau menolak ikut serta untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut sekalipun Pasal 17 ayat (4) 12 UU Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban untuk mengundurkan diri kepada setiap hakim yang memiliki konflik kepentingan. 8. Bahwa sama seperti Pemohon I yang merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum dan memang merupakan seorang sarjana hukum alumni Universitas Riau yang konsentrasi di bidang hukum tata negara, Pemohon II juga seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) UU pemilu a quo sebagai wujud implementasi hak atau kewajiban bela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Terlebih Pemohon II (bukti P-4) juga memiliki konsentrasi di bidang hukum tata negara yang tentunya mempunyai tanggung jawab moril baik dari sisi keilmuan atau praktik hukum untuk mengawal agar penegakan hukum dan konstitusi berjalan sesuai koridornya. Baik Pemohon I maupun Pemohon II sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pemuda/i harus diberikan ruang kesempatan untuk dapat menjadi pemimpin bangsa tetapi tentunya harus didukung dengan adanya persyaratan yang membuktikan dirinya memiliki kompetensi dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik. Kompeten atau tidaknya seseorang untuk dapat dikatakan layak atau tidak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dibuktikan dengan penilaian publik atas kinerjanya selama masa kepemimpinan penuh selama 1 (satu) periode sebagai pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum termasuk kepala daerah. Sebab jangan sampai masyarakat termasuk Pemohon I dan Pemohon II sebagai konstituen atau pemilih hanya disajikan untuk memilih orang-orang yang baru beberapa tahun misalnya baru 1-2 tahun atau bahkan 1 hari menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum langsung dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. 9. Bahwa track record Pemohon I sebagai seorang negarawan yang memahami hukum dan konstitusi dapat dilihat dari pengalamannya sebagai koordinator uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 13 Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meminta Mahkamah Konstitusi meninjau ulang konstitusionalitas kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019), eks anggota tim kuasa hukum pada uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020), dan Pemohon pada uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023) meminta agar Mahkamah Konstitusi menutup celah hukum yang memberikan kesempatan kepada anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, track record Pemohon II sebagai negarawan yang memahami hukum dan konstitusi dapat dilihat dari pengalamannya bersama Pemohon I (tepatnya Pemohon II bertindak selaku kuasa hukum dari Pemohon I) mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023) yang bertujuan untuk menutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. 10. Berdasarkan Penjelasan butir 1 s.d. butir 9 tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14 III. POKOK PERKARA A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI A QUO Ketentuan Rumusan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang rumusannya berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: …………………. q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” ............................. B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI Ketentuan Rumusan Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24C ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. IV. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON (POSITA) ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISI 1. Bahwa sebagai seorang sarjana hukum tentu baik para Pemohon dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi yang memahami hukum dan konstitusi secara holistik pasti memahami bahwa terdapat kewajiban bagi seorang hakim (termasuk juga hakim konstitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengundurkan diri dari persidangan atau dengan kata lain wajib menolak ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara apabila ia 15 mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 2. Bahwa suatu yang bukan menjadi rahasia lagi apabila baik para Pemohon, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat juga mengetahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. beberapa waktu lalu menikah dengan adik dari bapak Presiden Joko Widodo (https://news.detik.com/berita/d-6096023/sah-ketua-mk- resmi-menikah-dengan-adik-jokowi) yang membuatnya memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung Bapak Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang memiliki kepentingan ikut serta pada kontestansi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Wakil Presiden (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vl5n18p5zo). Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon a quo tentu sebagai seorang negarawan Pemohon meminta kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang tentunya juga merupakan negarawan sejati berani dan bersedia mengundurkan diri dari persidangan atau berani dan bersedia menolak ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Hal ini tidak terlepas dari jelas dan tidak terbantahkan secara tidak langsung akan ada konflik kepentingan (Conflict of Interest) di dalam diri Ketua Mahkamah Konstitusi yang mana satu sisi merupakan hakim konstitusi tetapi pada sisi lain merupakan paman atau keluarga dari salah seseorang yang sedang memiliki kepentingan politik untuk ikut serta pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Wakil Presiden. 3. Bahwa pengunduran diri Ketua Mahkamah Konstitusi dari persidangan atau penolakan untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo sangat penting untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat turun terhadap Mahkamah Konstitusi akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial tersebut. Terlebih para Pemohon pada pokok permohonan (petitum) mengajukan permohonan agar rumusan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 16 Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan dengan 2 (dua) pilihan, yaitu: pertama, kembali pada rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; atau kedua, diartikan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut jelas dan tidak terbantahkan terdapat kewajiban bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Sebab bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) malah melanggar hukum (termasuk prinsip-prinsip hukum) dan konstitusi dengan tetap memaksakan Ketua Mahkamah Konstitusi tetap ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. 17 Oleh karena itu, sebagai seorang negarawan sejati tentu baik para Pemohon maupun masyarakat serta Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memahami kewajiban demikian. Sehingga dengan penuh keikhlasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara para Pemohon memiliki keyakinan penuh bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bersedia mengundurkan diri dari persidangan atau menolak ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. 5. Bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelumnya diputuskan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang seharusnya terdapat kewajiban bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut dengan alasan Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan keluarga dengan seorang Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang nama keponakannya tersebut dikutip oleh Pemohon pada perkara tersebut dan kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka ruang kesempatan bagi Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden, maka sudah seharusnya berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang ingin Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan pokok permohonan provisi sebagai berikut: - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi Force Majeur atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) wajib 18 mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan; - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi Force Majeur atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengulang kembali dari awal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan. 6. Bahwa para Pemohon sangat meyakini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih memiliki hati nurani yang hidup untuk mampu merasakan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara kontroversial substansi putusan juga dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sejak awal permohonan tersebut diperiksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman wajib mengundurkan diri dari persidangan tetapi sangat disayangkan itu tidak terjadi hingga saat ini masyarakat sudah banyak yang terlihat tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi bahkan hingga muncul meme di masyarakat yang menyebut MK dengan istilah “Mahkamah Keluarga”. Para Pemohon sebagai seorang negarawan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pemohon I) dan alumni 19 Fakultas Hukum Universitas Riau (Pemohon II) yang memahami hukum tata negara secara holistik meyakini bahwa kesembilan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pasti juga tidak menginginkan marwah atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi semakin turun atau merosot tajam. Oleh karena itu, para Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menerima permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya mengabulkan permohonan provisi para Pemohon yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN TERKAIT POKOK PERKARA 1. Bahwa sesungguhnya pengaturan terkait syarat usia pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara yuridis normatif tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tepat apabila pengaturan terkait syarat usia pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dikatakan termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden) untuk menentukannya. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memang dapat menyatakan suatu kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan memberikan tafsiran konstitusional tertentu sebagai bentuk Judicial Activism yang memperoleh legitimasi apabila memang terdapat pelanggaran atau setidak-tidaknya menggunakan penalaran yang wajar berpotensi terjadi pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan hak asasi manusia. 3. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat karena Mahkamah Konstitusi telah secara tidak langsung mengambil alih peran dan kewenangan serta 20 tanggung jawab atas resiko pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden). Pasalnya, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan Judicial Creativity berupa membuat rumusan norma baru melalui tafsirannya terhadap Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diartikan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (Separation of Power) dan pembagian kekuasaan (Distribution of Power) dalam konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Sehingga wajar apabila para Pemohon menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebab menurut hemat pemikiran para Pemohon sesunggunya tidak terdapat kondisi yang sangat urgen bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengambil resiko yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab pembentuk undang- undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden). Padahal beberapa waktu sebelumnya terhadap permohonan uji materi UU Kejaksaan yang Pemohon I ajukan (Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023) agar tertutup celah hukum bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung dalam Pasal 20 UU Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi malah menolak permohonan Pemohon I dengan berbagai alasan atau pertimbangan sekalipun faktanya jelas-jelas nyata adanya potensi pelanggaran konstitusi pada kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam Pasal 20 UU Kejaksaan yang tidak mengatur syarat berupa larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sehingga wajar apabila publik termasuk para Pemohon menilai terdapat standar ganda di Mahkamah Konstitusi dalam menilai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ataukah tidak. Hal ini menunjukan adanya ambiguitas yang berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum dalam negara hukum yang tentunya 21 sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan terdapat permasalahan normatif terkait konstitusionalitas dan keabsahan dari rumusan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang harus dicari penyelesaian masalahnya secara bersama-sama dan memang hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih Mahkamah Konstitusi telah sempat mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat atau publik terhadap Mahkamah Konstitusi hingga muncul meme yang menyatakan bahwa MK adalah singkatan Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai seorang negarawan tentu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki hati nurani untuk memahami permasalahan yang ada akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of Constitution) tidak seharusnya dalam memberikan penafsiran konstitusional (Constitutional Interpretation) melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Sebab akan menjadi sesuatu yang kontradiktif dan kontraproduktif apabila Mahkamah Konstitusi malah melakukan pelanggaran terhadap prinsip- prinsip hukum dan konstitusi. Selain kenyataannya Mahkamah Konstitusi telah mengambil alih peran dan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) terkait penentuan batas usia pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tetapi kenyataannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut sekalipun jelas dan tidak dapat terbantahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pun sama dengan masyarakat pasti mengetahui adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Walikota Surakarta (Gibran Rakabuming) yang namanya secara eksplisit disebutkan oleh Pemohon pada perkara tersebut merupakan sosok yang inspiratif yang mana Pemohon secara tidak langsung ingin berkata bahwa putera dari Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut layak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 22 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, Ketua Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri apabila memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, kenyataannya pada perkara tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. yang terindikasi memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan subyek yang namanya disebut oleh Pemohon dalam berkas permohonan memang tidak diperintahkan atau memang tanpa dilandasi kesadaran diri tidak mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut tetap ikut serta memeriksa, mengadili, dan membacakan putusan perkara tersebut yang menjadi penyebab turunnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi bahkan muncul meme MK singkatan dari “Mahkamah Keluarga”, bukan “Mahkamah Konstitusi”. Jelas dan tidak terbantahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tersebut dikeluarkan dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman karena Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. tidak mengundurkan diri dari persidangan atau tidak menolak untuk ikut serta dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan tersebut. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat tetapi karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka terhadap putusan tersebut demi kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 alangkah lebih baiknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon yang memberikan saran sebagai seorang negarawan sejati yang memahami hukum tata negara agar rumusan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang telah berubah pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sebelum adanya putusan yang sangat kontroversial tersebut. Hal ini sangat 23 penting untuk mengembalikan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang mana ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut malah ikut serta memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut sesungguhnya telah melanggar Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah gagal menunjukan adanya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dalam memutus perkara tersebut dengan membiarkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki konflik kepentingan (Conflict of Interest) tetap memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut yang mana putusan tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar bagi pencalonan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. menjadi Calon Wakil Presiden. Terlepas dari realita politik yang terjadi akhir-akhir ini karena seorang sarjana hukum yang memahami tata negara harus menjadi seorang negarawan yang mampu berpikir obyektif, para Pemohon meyakini telah terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut (terlebih memang terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, selain demi kepastian hukum tetapi juga demi menunjukan kepada masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini diisi oleh para hakim yang berintegritas, adil, dan negarawan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, maka para Pemohon sebagai negarawan yang paham hukum dan konstitusi memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan rumusan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang telah berubah pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sebelum adanya putusan yang sangat kontroversial tersebut. Terlebih Mahkamah [Sic!] Kehormatan Mahkamah 24 Konstitusi (MKMK) melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/10/2023 [Sic!) telah memutuskan dan menyimpulkan bahwa praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena para hakim secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa adanya keinginan untuk saling menasihati akibat adanya budaya ewuh pekewuh. Mahkamah [sic!] Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Sapta Karsa Hutama dilakukan oleh kesembilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara bersama-sama membiarkan perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus dengan adanya benturan kepentingan (Conflict of Law). Sehingga jelas dan tidak terbantahkan Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar prinsip Nemo Judex in Causa Sua. 6. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berkenan secara tidak langsung mengakui kesalahan berupa pelanggaran prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang telah terjadi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengabulkan permohonan para Pemohon a quo yang telah diuraikan pada butir 5 dan butir 6, maka Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat mengabulkan pilihan kedua dari pokok permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon agar menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 25 yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini sangat penting agar seorang berusia di bawah 40 tahun yang akan dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden tidak hanya pandai dalam berpolitik dan mencari dukungan masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum tetapi juga memang memiliki kompetensi yang baik sebagai pejabat negara yang terpilih pada pemilihan umum dalam memimpin berlangsungnya pemerintahan. Kompetensi seorang pejabat negara tersebut hanya dapat dilihat dan dinilai apabila dirinya memang pernah menyelesaikan masa jabatan (minimal 1 periode) secara penuh dan bukan hanya sekedar dilihat dari kemampuannya untuk memenangkan pemilihan umum mencari suara atau dukungan masyarakat. 7. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu diantara kedua pilihan permohonan para Pemohon pada permohonan a quo, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mampu menunjukan sikap sebagai seorang negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Putusan tersebut kelak dapat dikatakan sebagai bentuk Judicial Activism yang legitimate karena memperbaiki putusan terdahulu (in casu Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang sangat kontroversial dan terdapat indikasi pelanggaran kode 26 etik pada proses pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dari persidangan atau menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan para Pemohon a quo selain akan dapat mengakhiri polemik berkepanjangan di masyarakat yang mana polemik tersebut justru apabila dibiarkan semakin membuat turunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tetapi juga putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (legal certainty) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sangat rentan terjadi sengketa hasil pemilihan umum. 8. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 s.d. butir 7 tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sesuai dengan salah satu diantara kedua pilihan pada pokok-pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo. V. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) Para Pemohon sebagai seorang negarawan yang memahami hukum dan konstitusi merujuk pada penjelasan Bab Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing), dan Alasan-alasan Permohonan yang telah diuraikan secara mendalam sebelumnya, memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya dapat kembali meningkat kepercayaan publik atau masyarakat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial agar berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon baik dalam provisi maupun pokok perkara sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan 27 permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (conflict of interest); 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi Force Majeur atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi Force Majeur atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengulang kembali dari awal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan. 5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tidak setuju terhadap permohonan provisi para Pemohon pada butir 3 dan/atau butir 4, maka para Pemohon dengan penuh kerendahan hati agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi kembali meningkat setelah adanya kontroversi di balik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan provisi para Pemohon pada butir 1 yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi 28 dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (conflict of interest) atau setidak- tidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman wajib mengundurkan diri dari persidangan. DALAM POKOK PERKARA PILIHAN PERTAMA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.” Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 29 selengkapnya berubah kembali menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; 3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU PILIHAN KEDUA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh 30 sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata- mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jovi Andrea Bachtiar, S.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Alfin Julian Nanda, S.H. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 31 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 32 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 33 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut: Pasal 169 huruf q UU 7/2017: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa para Pemohon menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3 dan bukti P-4] yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; 3. Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai Jaksa yang mengaku sebagai negarawan serta aktivis penegakan hukum dan pengamat hukum tata negara alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta secara pro aktif mengawal agar proses pemilihan umum dilakukan dengan tidak melanggar hukum dan konstitusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi alasan yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo sebagai bentuk upaya bela negara karena memahami hukum (khususnya hukum tata negara) dan konstitusi secara holistik; 4. Bahwa Pemohon II berprofesi sebagai konsultan hukum yang mengaku sebagai negarawan serta aktivis penegakan hukum dan pengamat hukum tata negara alumni Fakultas Hukum Universitas Riau, mempunyai tanggung jawab moril baik dari sisi keilmuan atau praktik hukum untuk mengawal agar penegakan hukum dan konstitusi berjalan sesuai dengan koridornya; 5. Bahwa menurut para Pemohon, pemuda/pemudi harus diberikan ruang atau kesempatan untuk dapat menjadi pemimpin bangsa dengan didukung adanya persyaratan yang membuktikan dirinya memiliki kompetensi dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik. 34 Kompeten atau tidaknya seseorang untuk dapat dikatakan layak atau tidak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dibuktikan dengan penilaian publik atas kinerjanya selama masa kepemimpinan penuh selama 1 (satu) periode sebagai pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum termasuk kepala daerah. Sebab, jangan sampai masyarakat termasuk para Pemohon sebagai konstituen atau pemilih hanya disajikan untuk memilih orang- orang yang baru beberapa tahun, misalnya baru 1-2 tahun atau bahkan 1 hari menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih berdasarkan pemilihan umum langsung dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana bukti berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon [vide bukti P-3 dan bukti P-4] yang memiliki hak untuk memilih (right to vote), termasuk memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu para Pemohon menganggap bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merugikan para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain itu, menurut para Pemohon putusan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam proses pengambilan putusan dimaksud terdapat adanya konflik kepentingan serta membuka ruang intervensi pihak luar yang ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berambisi untuk memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk dapat menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau 35 tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan menguasakan kepada kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2023, memberi kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H.; Weni Sepalia, S.H., M.H.; Hengki, S.H., M.H.; Ryzky Yan Deriza, S.H., M.H.; dan Surat Kuasa Substitusi kepada Raden Ayu Widya Sari, S.H., M.H., serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2023, memberi kuasa kepada Daud R.A. Pangaribuan, S.H.; Inaldo S. Purba, S.H.; Cesar B.D. Mantiri, S.H.; Mikhael I. Zalukhu, S.H.; dan Johanes B. Butar-butar, S.H., M.H. Surat kuasa substitusi atas nama Raden Ayu Widya Sari, S.H., M.H. yang merupakan kuasa substitusi tambahan yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Desember 2023 [vide Risalah Sidang tanggal 12 Desember 2023, hlm. 2-3] belum menyampaikan surat kuasa substitusi yang asli bermaterai. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepaniteraan sudah menghubungi kuasa hukum atas nama Welly Anggara, S.H., M.H. melalui telepon pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB dengan patut. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan tidak menyampaikan surat kuasa substitusi dimaksud. Dengan demikian, Raden Ayu Widya Sari, S.H., M.H. tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan a quo, 36 serta memerintahkan KPU mengulang kembali proses dari awal penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bahwa terhadap permohonan provisi tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku erga omnes bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, maka sepanjang berkaitan dengan permohonan provisi a quo mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih lagi, Mahkamah juga telah mengadili perkara a quo dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yaitu tanpa melalui agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan juga Pihak Terkait. Sedangkan terkait dengan hak ingkar untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah juga telah mempertimbangkan terutama setelah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Putusan MKMK 2/2023), dalam memeriksa dan memutus permohonan yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah tidak lagi menyertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU- 37 XXI/2023 sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat karena Mahkamah Konstitusi telah secara tidak langsung mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang (in casu DPR dan Presiden). Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan judicial creativity berupa membuat rumusan norma baru melalui tafsirannya terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diartikan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 dikeluarkan dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) UU 48/2009 karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo namun tidak mengundurkan diri dari persidangan atau tidak menolak untuk ikut serta dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman maka terhadap putusan tersebut demi kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan rumusan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana juga putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/10/2023 [Sic!]. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: 1. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang rumusannya telah berubah 38 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman dan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.” Atau, 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman dan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 39 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.8] pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait hal tersebut, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 setelah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023; Putusan 40 Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXI/2023 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXI/2023 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, untuk menilai permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau tidak, Mahkamah perlu menyandingkan permohonan a quo dengan permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023, Nomor 148/PUU-XXI/2023, dan Nomor 150/PUU-XXI/2023. Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon a quo dan dibandingkan dengan Permohonan Nomor 141/PUU-XXI/2023, Nomor 148/PUU-XXI/2023, dan Nomor 150/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon a quo terdapat dasar pengujian berbeda. Permohonan Nomor 141/PUU- XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Permohonan Nomor 148/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Permohonan Nomor 150/PUU- XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian baru dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut, Mahkamah tanpa perlu membuktikan lebih lanjut terkait dengan alasan pengujian yang berbeda, karena ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021 menentukan syarat secara alternatif maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaaan dan pembagian kekuasaan serta bertentangan 41 dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena Mahkamah dianggap telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang. Sehingga, secara alternatif dalam Petitum permohonan para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengembalikan norma asal sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atau memaknai kembali norma a quo menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstitusionalitas sebagaimana didalilkan para Pemohon yang termaktub dalam Paragraf [3.13] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan putusan yang tepat karena secara tidak langsung Mahkamah telah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga meminta Mahkamah kembali ke norma asal Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada pokoknya telah ditegaskan oleh Mahkamah, antara lain dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU- XXI/2023. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.14.1.3], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023. Bahkan, terkait dengan keberlakuan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, meskipun terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) sejumlah Hakim Konstitusi, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pemaknaan baru tersebut ditegaskan dalam Paragraf [3.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan Paragraf [3.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut selesai diucapkan. Terlebih lagi, setelah pengucapan tersebut telah terdapat peristiwa hukum baru, yaitu penetapan 42 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, jabatan Presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan negara [Pasal 4 ayat (1) UUD 1945], penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial. Selain itu, posisi Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional, kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Beberapa hal yang menjadi kekuasaan Presiden, yakni: Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945); Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1) UUD 1945]; Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945); Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945); Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 ayat (1) UUD 1945]; Presiden memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 ayat (2) UUD 1945]; Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Pasal 15 UUD 1945); Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan (Pasal 16 UUD 1945); Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 UUD 1945). … Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta haruslah figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang- undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). Berdasarkan penegasan dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendirian berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. 43 Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyesuaikan perumusannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, tidak ada pengambilalihan kewenangan pembentuk undang-undang berkenaan dengan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Sebab, Mahkamah tetap menyerahkan sepenuhnya revisi atau penyesuaian atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 kepada pembentuk undang-undang, termasuk apabila pembentuk undang-undang akan menentukan persyaratan sebagaimana yang diminta para Pemohon dalam Petitum angka 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan putusan-putusan sesudahnya. [3.14.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) UU 48/2009, karena Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Terhadap dalil a quo, Mahkamah juga telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.12.3] dan Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.3], sebagai berikut: [3.12.3] ... Secara faktual Pasal 17 UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang masing- masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi. Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebagai 44 contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 yang masing-masing menyatakan: … (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tersebut tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan yang putusannya pada tingkat pertama dan terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum [vide Pasal 47 UU MK]. Demikian halnya berkenaan dengan amanat Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, yang mewajibkan Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang- kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dengan demikian, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai derajat yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang dalam pengambilan keputusan harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. 45 [3.13.1] Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, di mana terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga norma selengkapnya menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, maka terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung persoalan inkonstitusionalitas ataukah tidak, jika dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK 2/2023 dan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009, Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK, serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021. [3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan: “Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.” Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan: 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023. 2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3. … Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik dalam proses pengambilan putusan, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi, in casu menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terlebih, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 telah secara 46 tegas (expresis verbis) menyatakan bahwa telah ternyata bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil. [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat (binding) sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan antara lain bahwa oleh karena salah satu hakim konstitusi telah terbukti melanggar kode etik dan berkesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditengarai terdapat intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi yang dimohonkan pada prinsipnya sama dengan Permohonan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan a quo. [3.14.3] Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pemaknaan terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah inkonstitusional sebagaimana putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena menurut para Pemohon terjadi praktik pelanggaran benturan kepentingan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, para hakim secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah kembali perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 pada Sub-paragraf [3.13.3] dan Sub-paragraf [3.13.4], sebagai berikut: [3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan. [3.13.4] ..., oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan a quo-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya. Selanjutnya untuk menegaskan perihal keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 menyatakan pula sebagai berikut: … Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah meskipun dalam proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh para hakim konstitusi terbukti bahwa salah seorang hakim yang ikut memutus perkara tersebut melanggar etik. Hal tersebut tidak sertamerta mengakibatkan putusan tersebut tidak sah atau batal. Mahkamah juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung persoalan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009, terhadap objek permohonan dapat diajukan pengujian kembali isu konstitusionalitasnya sepanjang tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau dilakukan melalui legislative review kepada pembentuk undang-undang. Di samping itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah ditegaskan bahwa ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan dalam hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana juga pendirian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) [vide Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 380]. 48 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut berkenaan dengan norma persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (elected officials). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak melanggar prinsip kekuasaan kehakiman dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) UU 48/2009. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil, dan negarawan, serta prinsip perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima; 49 [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera 50 Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi