155/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 155/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Taufik Umar Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 05 RT 001, RW 001, Bonesompe, Poso Kota Utara, Kabupaten Poso Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2025, 8 September 2025 dan 10 September 2025 memberi kuasa kepada Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., Raymond Kamil, Timbul Gindo Simarmata, Budhy Munawar Rachman, Ir. Santianer Silalahi, Teguh Sugiharto, dan Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 157/PUU/ PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor 155/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945”; Salinan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagai bukti P-04 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Salinan UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagai bukti P-05 3 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Salinan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bukti P-06 6. Bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyatakan “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Salinan PMK Nomor 7 Tahun 2025 sebagai BUKTI P-07 7. Bahwa mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan pengujian dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap objek permohonan yang dimohonkan PEMOHON yaitu Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI; 4 (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik dan privat; (d) lembaga negara. 9. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau (d) Lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: (a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945; (b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; (c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; (d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5 (e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak atau tidak akan terjadi. 10. PEMOHON adalah salah satu korban sweeping KTP yang terjadi selama konflik “bernuansa agama” yang pernah terjadi di Kabupaten Poso: (a) PEMOHON dan keluarga saat itu melakukan perjalanan pada tanggal 18 April 2000 dari Poso menuju Kota Palu dan sepanjang jalan poros Trans Sulawesi yang sangat panjang dan melelahkan juga mengerikan karena harus menghadapi gelombang demi gelombang massa yang menghentikan mobil yang dilakukan silih berganti kelompok Muslim maupun Kristen. Mobil dihentikan massa sekitar dua belas kali, almarhum ayah PEMOHON yang lebih hafal urutan dan nama desa sepanjang perjalanan dan mayoritas memeluk agama apa. (b) PEMOHON dan keluarga merasa ketakutan terutama saat memasuki daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen karena jelas tertera di KTP bahwa kami adalah rombongan dari Poso yang beragama Islam, Puji Tuhan PEMOHON dan keluarga selamat sampai tujuan karena yang duduk di depan adalah alm. Faisal Mahri (kakak kandung dari ibu kandung PEMOHON) yang sedang menderita stroke yang kami duga membuat “pen-sweeping Kristen” trenyuh dan memerintahkan agar mobil cepat melanjutkan perjalanan. (c) PEMOHON mengetahui bahwa banyak orang mati atau terluka hanya karena tercantum status agama di KTP yang dibawanya saat terjadi sweeping, tidak ada kesempatan sedikitpun untuk melakukan “white lie” karena apa yang tercantum di KTP adalah yang diyakini kebenarannya oleh pelaku untuk membedakan kawan atau lawan. 11. Bahwa sebelum mengalami sweeping, yaitu pada masa kerusuhan awal PEMOHON menyaksikan sendiri Bus Vernando yang membawa penumpang dari Manado dihentikan di tengah area Pasar Sentral Poso yang mayoritas muslim dan bisa dipastikan penumpang bus mayoritas beragama Kristen sebagaimana mayoritas penduduk Kota Manado. Penumpang bus tersebut dikerubungi massa Muslim dan nampak ada pemeriksaan KTP dan terlihat oleh PEMOHON dari kejauhan ada penumpang yang lari hingga ke atas atap ruko dan melompat dari satu atap ke atap lainnya dan menurut 6 kabar yang PEMOHON percaya kemudian tewas akibat terjatuh dan dibakar massa. 12. Bahwa kolom agama di KTP menjadi kausa meningkatnya risiko keselamatan pada waktu itu sebagaimana terbukti banyak korban sweeping dianiaya dan atau dibunuh bukan hanya mengancam PEMOHON, tetapi juga mengancam banyak orang lainnya sebagaimana tersebut di buku karya Drs. M. Tito Karnavian (Ketua Satgas Poso Kepolisian Negara Republik Indonesia) berjudul “INDONESIAN TOP SECRET MEMBONGKAR KONFLIK POSO Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah” ISBN: 978-979-22-3763-4, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun 2008 atau setidak-tidaknya menjadi korban penghinaan yang merendahkan derajat kemanusiaan hanya karena tercantumnya agama yang dianggap sebagai musuh oleh pelaku sweeping. 13. Pada waktu itu pernah membahayakan keselamatan dan menurut penalaran yang wajar jika kerusuhan serupa terjadi saat PEMOHON berada di lokasi kerusuhan maka risiko itu dapat terjadi kembali ancaman tercabutnya hak hidup secara melawan hukum sebagaimana dialami banyak korban kerusuhan yang tidak peduli apakah korban adalah orang yang sangat toleran dan tidak ingin terlibat konflik bahkan tidak peduli apa agamanya yang sesungguhnya karena pelaku berpedoman pada apa yang tercantum di kartu identitas atau setidak-tidaknya pencantuman kolom agama dapat menjadi kausa tindak diskriminasi bahkan pembunuhan. 14. Bahwa Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” memberi hak konstitusional kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan a quo karena permohonan pengujian materiil itu sendiri adalah salah satu cara sesuai hukum berlaku guna mempertahankan hidup dan kehidupan PEMOHON di masa sekarang terlebih masa mendatang jika kerusuhan serupa terjadi dan agar peristiwa dimaksudkan tidak terulang lagi dan karena memiliki hubungan kausalitas maka jika dikabulkan kerugian dimaksudkan yaitu meningkatnya risiko kehilangan hidup dan kehidupan dapat dihilangkan. 15. Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan hak konstitusional “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan 7 perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” yang jelas dan terang benderang dengan berlakunya objek permohonan maka itu hanya karena berbeda yang kemudian dianggap sebagai musuh yang bisa disiksa atau dihina karena memeluk agama sebagaimana tersebut di KTP bahkan sweeping yaitu memeriksa identitas secara paksa (melawan hukum) adalah sebentuk penghinaan karena pihak yang memeriksa pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sedemikian bahkan walaupun apa yang tercantum pada dasarnya belum tentu berkorespondensi dengan kenyataan karena hukum di Indonesia mewajibkan penduduk untuk memilih salah satu pilihan yang ada di kolom isian atau tidak dilayani maka itu jelas membuat banyak orang memilih mencantumkan agama yang disediakan sistem adminduk walaupun tidak sesuai kenyataan dirinya. 16. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan maka risiko serupa baik menyangkut PEMOHON sendiri atau pihak lain manapun juga dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya berkurang secara signifikan dan oleh karena terdapat hubungan sebab akibat maka kerugian atau satu ancaman kehilangan hidup atau mengalami kekerasan dan diskriminasi karena identitas agama tidak akan terjadi lagi. 17. Uraian kausalitas di atas dapat dinyatakan secara sederhana menggunakan Kaidah Persetujuan (John Stuart Mill, 1843, A System of Logic, hlm. 454): (1) Bunyi Kaidah Persetujuan: “Apabila ada dua macam peristiwa atau lebih pada gejala yang diselidiki dan masing-masing peristiwa itu mempunyai faktor yang sama, maka faktor itu merupakan sebab bagi gejala yang diselidiki”. (2) Peristiwa 1: “Siang harinya massa Islam melakukan sweeping, 2 orang Kristen yang kebetulan lewat dan terkena sweeping tewas dibunuh.” [Karnavian: 2008, hlm. 59] Peristiwa 2: “Menjelang Maghrib, sebuah mobil dihentikan dan setelah diperiksa KTP dan diinterview penumpangnya ternyata Pendeta Tentena bernama Oranye Tadjoja dan keponakannya Yohanes Tadjoja. Keduanya bermaksud ke Desa Tangkura untuk melakukan misa. Kedua korban langsung diseret keluar mobil dan dikeroyok hingga meninggal dunia. Mayat keduanya dibawa kembali ke mobil dan mobil dibawa oleh 8 Sudirman alias Aco ke tepi Sungai Puna, dan selanjutnya mobil dibakar.” (Karnavian: 2008, hlm. 140) Peristiwa 3: “Di Kayamanya, Poso Kota sejumlah pemuda Muslim melakukan sweeping, menghentikan kendaraan umum dan mencari warga Nasrani. Satu insiden terjadi di mana seorang warga Nasrani dikeroyok.” (Karnavian: 2008, hlm. 226) Peristiwa 4: “Sweeping yang dialami PEMOHON, walau tidak mengakibatkan dibunuhnya PEMOHON dan keluarga, karena patut diduga pelaku sweeping dari pihak Kristen trenyuh menyaksikan paman yang sedang menderita stroke tetapi tetap PEMOHON dan keluarga mengalami ketakutan luar biasa”. (3) Faktor yang sama dari peristiwa-peristiwa di atas adalah FAKTOR (A) “kolom agama” yang tertulis di KTP dan FAKTOR (B) penganiayaan/pembunuhan /penghinaan/pengancaman. (4) Kesimpulan: a. Terdapat hubungan kausalitas antara pencantuman agama di KTP (FAKTOR A) merupakan penyebab dari terjadinya penganiayaan/ pembunuhan/pengancaman (FAKTOR B); b. Menurut penalaran yang wajar dapat disimpulkan sebagaimana KTP menuliskan data agama maka KK juga dapat menjadi FAKTOR A karena jika tidak menemukan KTP tetapi menemukan KK maka ancaman serupa juga terjadi; c. Kemunculan FAKTOR A adalah amanat Pasal 61 ayat (1) UU yang dimohonkan pengujiannya. 18. Kesimpulan lanjutannya adalah setelah dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara FAKTOR A dan FAKTOR B yang mana FAKTOR A adalah konsekuensi dari berlakunya objek permohonan maka: (1) Berlakunya objek permohonan adalah sebab dari terjadinya FAKTOR B; (2) Karena adanya hubungan kausalitas maka terbukti pula “ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional (hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak beragama) seperti didalilkan tidak atau tidak akan terjadi”. 19. Bahwa kerugian akibat adanya “kolom agama” di KTP yaitu setidaknya menjadi sasaran pemeriksaan KTP yang dilakukan secara melawan hukum 9 karena pelaku bukanlah petugas atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan memaksa memeriksa KTP bersifat aktual, sedangkan kerugian PEMOHON akibat adanya “kolom agama” di Kartu Keluarga bersifat potensiel: (1) Bahwa apabila kolom agama di KTP dihilangkan sementara masih ada kolom agama di Kartu Keluarga maka muncul kemungkinan dalam peristiwa serupa yang akan diperiksa adalah Kartu Keluarga atau pelaku akan mencari data di Kartu Keluarga menggunakan data di KTP; (2) Bahwa terdapat potensi PEMOHON mendapat diskriminasi jika melamar pekerjaan yang umumnya mensyaratkan lampiran FC KTP dan KK jika pewawancara atau pemilik usaha memiliki kecenderungan melakukan diskriminasi berdasarkan agama pelamar kerja dan berbagai kemungkinan lain sejenis seperti tetapi tidak terbatas diskriminasi yang dialami penganut kepercayaan. Bahkan saat ini terjadi gejala diskriminasi berdasar agama yang dilakukan secara terang benderang seperti munculnya KOST KHUSUS MUSLIM/Muslimah/Kristen dan sejenisnya. Berikut beberapa link diskriminasi dimaksudkan: https://www.olx.co.id/item/kost-muslimah-cempaka-putih-barat-jakarta- pusat-1-kamar-tersedia-iid-930084299 https://www.dekoruma.com/properti/dijual-jatinegara-jakarta-timur- rumah-modern-oleh-budi-5vb1lP8qjV https://www.instagram.com/muslimproperti.id?igsh=MWo1MGFlOTJlcW Q5bg== 20. Oleh karena itu, berdasar uraian di atas PEMOHON memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Huruf (a) UU MK dan Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025 dan dengan demikian PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN PEMOHON (POSITA PETITUM) 21. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 mengenai ne bis in idem mengatur sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi rnuatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 10 22. Bahwa Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". dimohonkan kembali oleh PEMOHON dengan dasar pengujian dan alasan yang berbeda yaitu karena perkara hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa dan hak beragama (karena PEMOHON ingin beragama dengan tenang tanpa kekhawatiran), yaitu: (1) Pengujian dalam perkara yang diputus MK dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memiliki dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1); (2) Walaupun pada dasarnya apa yang pernah terjadi dan mungkin dapat terjadi lagi pada PEMOHON juga dapat dikatakan sebagai akibat berlakunya objek permohonan mengakibatkan terjadinya diskriminasi yaitu menjadi korban kekerasan verbal maupun fisik karena berbeda agama dapat menjadi dasar tetapi dalam permohonan ini PEMOHON mengajukan dasar pengujian objek permohonan khususnya pengujian terhadap Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” dan bunyi Pembukaan UUD 1945 yang PEMOHON sebut sebagai “tujuan negara” yaitu “… membentuk suatu Pemerintah Negara 11 Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. (3) PEMOHON juga pernah menjadi korban persekusi yang dilakukan Front Pembela Islam Poso hanya karena diduga para pelaku menganut agama Islam mazhab Syiah Dua Belas Imam yang dalam hal ini bertentangan dengan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama. Keterangan tertulis tentang persekusi dimaksudkan sebagai Bukti P-08 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebagai Bukti P-09 23. Bahwa berdasar uraian di atas dapat disimpulkan pengajuan kembali pengujian Pasal a quo tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025, dan permohonan a quo sesuai Pasal 72 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025 karena PEMOHON mengajukan dasar pengujian berbeda dan alasan permohonan berbeda, maka selanjutnya akan diuraikan posita petitum. Dalil dan keterangan umum 24. Bahwa pada pokoknya posita petitum permohonan ini secara ringkas mengenai kerugian hak konstitusional PEMOHON yang rinciannya akan diterangkan kemudian adalah sebagai berikut: (1) Hak untuk hidup (Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945): pencantuman agama yang ditampilkan berpotensi bahkan pernah aktual menjadi kausa langsung hilangnya nyawa banyak orang sebagaimana tersebut di catatan kepolisian dan atau tersebut dalam buku Karya Drs. Tito Karnavian; (2) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat (Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945): pencantuman agama menyebabkan terjadinya sweeping yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan secara bermusuhan dan melawan hukum, persekusi dan penghinaan; (3) Hak beragama dan kemerdekaan hati nurani (Pasal 29I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945): PEMOHON ingin agar setiap orang termasuk dirinya dalam melaksanakan agama secara tenang tanpa kekhawatiran dan ketakutan terlebih hanya karena pencantuman agama di kartu identitas; 12 (4) Tujuan negara (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945): pencantuman agama kontraproduktif bahkan bertentangan dengan tujuan negara “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. 25. Maka perlu PEMOHON tegaskan bahwa permohonan tidak berkaitan dan semoga tidak dipahami secara salah sebagai upaya menghapus agama tetapi semata-mata “menghapus pencantuman agama” di KTP dan KK dan demi kepentingan administrasi dan aneka keperluan termasuk tetapi tidak terbatas hukum perkawinan, waris dan keluarga tetap dicatat dalam database kependudukan yang dapat diakses secara terkontrol dan atau tersimpan sebagai data di chips yang ditanam di KTP. 26. Bahwa data kependudukan termasuk data agama diperlukan selain untuk keperluan administrasi juga diperlukan untuk optimalisasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan negara serta upaya melindungi warga negara dan penduduk (KTP/KK tidak hanya bagi WNI saja). Pencantuman agama mengandung kontradiksi internal dengan “upaya melindungi”, dan karena itu data agama karena tetap diperlukan seharusnya disimpan di database dan atau di dalam chips KTP-el sebagaimana sekarang KTP-el memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata dan sidik jari (Keterangan DPR RI dalam perkara No. 97/PUU- XIV/2016, hlm. 112) yang dapat diakses secara terkontrol. 27. Bahwa jelas pula sistem pencatatan dan penyimpanan dengan akses terkontrol justru membantu negara dalam mengurangi kasus diskriminasi, kekerasan dan sebagainya berdasar agama dan itu berarti negara lebih melaksanakan tugas dan fungsinya “melindungi segenap bangsa” dan menyeimbangkan aspek privasi individu dengan kebutuhan hukum dan/atau perencanaan pembangunan dan sejenisnya. 28. Bahwa dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan hukum internasional dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: (1) Indonesia telah meratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right) dengan UU No. 12 Tahun 2005; (2) Bahwa Pasal 19 ICCPR menjamin kebebasan beragama dan hati nurani, serta menyatakan negara tidak boleh memaksa seseorang untuk menyatakan keyakinannya secara terbuka; 13 (3) Oleh karena itu, pencantuman agama di KTP/KK tidak hanya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tersebut di angka 23, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban internasional Republik Indonesia yang telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan ICCPR. 29. Bahwa benar isian kolom agama di KTP dan KK bukanlah satu-satunya identifikasi agama pemegangnya dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Apa yang tertulis belum bisa dipastikan kebenaran korespondensinya dengan kenyataan setiap saat, karena jika terjadi perubahan iman/ agama maka KTP dan KK tidak serta merta dapat diubah melainkan harus mengikuti proses sesuai peraturan perundangan terkait; (2) Apa yang tertulis di dalamnya adalah “agama resmi secara hukum administrasi” belaka, selain ada kemungkinan berbeda dengan kenyataan juga pada dasarnya secara substansial memaksa penduduk untuk hanya dan hanya memilih salah satu dari tujuh pilihan yang ada yang oleh karena itu mungkin tidak sesuai kenyataan setiap waktu. Bukankah jelas bahwa penganut Sikh misalnya diarahkan untuk memilih isian agama Hindu tidak sesuai fakta dan mereka juga pada dasarnya menolak disebut beragama Hindu. Dan bahkan banyak kalangan Hindu Bali sesungguhnya meyakini agama mereka bukanlah agama Hindu tetapi AGAMA TIRTA. Bukankah juga jelas bahwa penganut Bahaisme bukanlah penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (KYME) karena KYME di kolom agama bukanlah terminologi secara bahasa yang mencakup segala penganut THEISME tetapi khusus untuk penghayat kepercayaan warisan leluhur Nusantara. Istilah KYME serupa dengan yang dialami merek AQUA dan ODOL yang sebenarnya merek tetapi dipahami masyarakat secara salah sebagai nama generik.; (3) Agama juga dapat diketahui dari pengakuan atau pernyataan yang bersangkutan baik secara sukarela atau terpaksa; (4) Agama juga dapat diketahui dari ciri fisik walau tidak selalu tetapi umumnya Muslim bersunat; (5) Agama juga terkadang diidentifikasi dari nama, seperti kecil kemungkinan seorang bernama Abdurahman ad-Dakhil (nama lahir Presiden Abdurahman Wahid) adalah pemeluk Hindu walau sekarang 14 banyak orang bernama resmi menggunakan nama baptis “tradisi Katholik” seperti DEODATUS Andreas Dedy Cahyadi Sundjojo (Deddy Corbuzier) ternyata pemeluk Islam; (6) Agama (juga jenis kelamin) terkadang diidentifikasi dari gaya berbusana, tetapi itu dapat dengan mudah diubah atau disamarkan sebagaimana dapat diketahui ilustrasinya dalam Film Peekay (2014) khususnya tetapi tidak terbatas menit ke 1:37:00 hingga 1:40:00 bahwa cara berbusana juga dapat dimanipulasi, sebagaimana nama juga dapat salah identifikasi; Film (PK) sub indonesia - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jgf3GtwxKfs&ab_channel=MovieSub Indo 30. Bahwa walaupun bukan satu-satunya cara mengidentifikasi agama seseorang tetapi secara legal formal dan demi kemudahan apa yang tertera di kartu identitas secara hukum dianggap sesuai dengan kenyataan dan telah dibuktikan menjadi kausa pembunuhan dalam peristiwa kerusuhan di Poso. 31. Bahwa jika kolom agama tidak dicantumkan di KTP tetapi hanya tersimpan di database dengan akses terbatas dan dapat ditelusuri catatannya maka risiko menjadi korban kekerasan dan atau diskriminasi dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi secara signifikan. 32. Bahwa hal serupa juga dapat terjadi pada Kartu Keluarga yang menampilkan kolom agama, selama ini tidak ada sweeping Kartu Keluarga patut diduga karena di KTP yang biasa dibawa kemanapun sudah ada kolom agama. Oleh karena itu pelaku sweeping tidak terpikir untuk repot memaksa orang menunjukkan Kartu Keluarga, mereka tidak melakukan sweeping Kartu Keluarga karena KTP sudah ada. Artinya, jika pelaku menemukan Kartu Keluarga yang menunjukkan agama alih-alih menemukan KTP maka hal serupa menurut penalaran yang wajar akan terjadi juga. 33. Bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengalami diskriminasi bukan hanya karena isian di KTP namun juga isian di Kartu Keluarga karena sudah menjadi kebiasaan lamaran pekerjaan dan layanan financial mensyaratkan KTP dan KK, bahkan Kuasa Hukum (Teguh 15 Sugiharto dan Raymond Kamil) karena tugas jabatannya pernah melakukan tindakan diskriminasi dimaksudkan. Pasal 64 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 34. Bahwa Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. 35. Bahwa perkara pengujian undang-undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, para Pemohon dalam perkara dimaksud mendalilkan mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat karena kolom agama di KTP dan KK dikosongkan atau diisi dengan tanda strip dan oleh Pemerintah karena mendapat perlakuan yang berbeda untuk hal yang serupa. Oknum masyarakat pelaku diskriminasi melakukan diskriminasinya berdasarkan isian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isian kolom agama di KTP/KK menjadi kausa langsung perlakuan diskriminasi dimaksudkan karena pelaku diskriminasi memperoleh informasi yang memicu yang bersangkutan melakukan diskriminasi berasal dari informasi yang tercantum di KTP dan atau KK yang harus disertakan bersama surat lamaran kerja. 36. PEMOHON tidak hanya menjadi korban diskriminasi tetapi lebih dari itu hampir menjadi korban dicabutnya hak hidup secara melawan hukum dalam kerusuhan karena adanya pencantuman identitas agama di KTP. Berikut dua link video dokumenter terkait konflik dan di media sosial banyak beredar video serupa: judul video: Konflik Poso 1998-2001 | Salah Satu Konflik SARA Paling Sadis Dalam Sejarah Indonesia link:https://www.youtube.com/watch?v=PUwjz_rT8M&ab_channel=PenaW aktuByTSC 16 judul video: Memahami Konflik Poso dalam 30 Menit link:https://www.youtube.com/watch?v=FKIJ8ADA9Iw&ab_channel=NasCr eativy 37. Bahwa perlu PEMOHON tegaskan segala dalil Pemerintah dan DPR RI mengenai pentingnya data isian kolom agama yang diperoleh melalui sistem adminduk dan harus dicantumkan sehingga seolah-olah hanya menjadi satu-satunya jalan tidak dapat diterima karena: (1) Tidak adanya kolom agama di KTP dan KK serta bukti identitas lainnya termasuk tetapi tidak terbatas passport di negara lain di seluruh dunia tidak menimbulkan masalah-masalah sebagaimana yang sering dikemukakan pihak yang menginginkan tetap ditampilkan di dokumen identitas. (2) Sebelum tahun 1967, identitas agama juga tidak dicantumkan dan tidak ada kabar ada masalah mengenai perkawinan, penguburan orang tak dikenal dan segala yang didalilkan selama ini. Bahkan pencantuman agama justru terbukti sebaliknya yaitu memicu tindak diskriminasi sebagaimana didalilkan dan dibuktikan Para Pemohon dalam perkara PUU Nomor 97/PUU-XIV/2016 bahwa saat dikosongkan kolom agama di KTP memicu diskriminasi, maka menurut penalaran yang wajar diisi apapun tetap memicu diskriminasi misalkan dari seorang beragama tertentu yang mengidap penyakit intoleransi terhadap seseorang yang beragama lainnya dan bukan hanya karena dikosongkan atau diberi tanda strip. (3) Betapa berbahayanya dan sulitnya seorang WNI non Muslim dan sedang membawa KTP dan/atau KK berada di wilayah yang misalnya dikuasai kaum radikalisme fundamentalisme terorisme islamisme, (Puji Tuhan, tidak ada kolom agama di Passport Indonesia) dan sebaliknya seorang Muslim yang mencantumkan agama Islam saat berada di kawasan yang ANTI-ISLAM karena orang-orang yang berbahaya di kawasan dimaksud mudah mengenali identitas keagamaan WNI tersebut. Bahkan sesungguhnya hal serupa bukan hipotesis karena PEMOHON mengalami sendiri dalam Konflik Poso. Dalam masa konflik itu, PEMOHON dan keluarga terancam hidupnya salah satunya karena pencantuman status agama di KTP. 17 (4) Selain Konflik Poso juga tercatat Konflik Ambon 1999 dan Konflik Tolikara 2015 dan Konflik Lampung 2012. Bukankah tidak perlu alasan atau dalih apapun bahwa dalam setiap konflik bersenjata atau kerusuhan yang melibatkan pertikaian yang mengatasnamakan identitas keagamaan segala data identitas yang memuat kolom agama dapat menjadi kausa yang mengancam keselamatan secara instan, cukup memeriksa KTP atau KK atau menemukan daftar yang memuat data dimaksudkan untuk mengenali siapa yang akan dibantai dalam konflik dimaksudkan. Tentu saja identifikasi agama seseorang tidak hanya dari KTP atau KK tetapi dapat juga dari genre nama diri atau gaya busana dan sebagainya tetapi jelas pencantuman status agama di KTP dan KK meningkatkan risiko menjadi korban hanya karena jenis agama yang tertera di atas selembar kertas identitas resmi negara. (5) Oleh karena itu, demi konstitusi khususnya tetapi tidak terbatas tujuan bernegara “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PEMOHON karena keselamatan satu jiwa warga bangsa adalah sangat berharga terlebih terbukti bahwa adanya kolom agama di KTP dan KK dapat mengakibatkan terjadinya risiko kehilangan nyawa di daerah yang sedang terjadi konflik karena alasan agama atau setidak-tidaknya menjadi kausa diskriminasi secara melawan hukum. (6) Oleh karena negara tidak memberikan jaminan peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang maka penghilangan kolom agama di KTP masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. (7) Untuk memperoleh data dimaksud baik perorangan maupun agregat dan persebarannya serta berbagai data maupun pengolahan data yang dibutuhkan Pemerintah dapat juga memperoleh dari dan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan sensus dan berbagai kegiatan statistik lainnya terkait kebutuhan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan sebagainya. Tentu saja juga dapat tetap dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan dinas terkait di tingkat daerah hanya saja tidak perlu dicantumkan di KTP dan KK, cukup 18 dicatat di database kependudukan yang dapat diakses untuk keperluan pembuatan kebijakan negara dan sebagainya oleh pejabat yang berwenang. (8) Oleh karena itu, penghapusan kolom agama di KTP dan KK dapat dilakukan tanpa menyebabkan permasalahan hukum dan kependudukan atau pelayanan publik maupun perolehan data guna perencanaan pembangunan dan juga menjawab segala keberatan selama ini karena negara dalam hal ini Pemerintah tetap dapat mencatat status agama penduduk hanya saja tidak dicantumkan dalam KTP dan KK. (9) Pencatatan status agama tetap dapat dilakukan dengan sistem pilihan tertutup seperti selama yaitu penduduk wajib memilih salah satu pilihan yang ada atau yang terbaik sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan karena lebih sesuai kenyaan adalah menggunakan sistem terbuka yaitu setiap penduduk berhak memberikan nama sendiri untuk agama dan atau kepercayaan yang dianutnya. (10) Oleh karena itu: demi konstitusi, demi hukum, demi mencegah tindak diskriminasi dan demi mencegah terjadinya pembunuhan atau kekerasan karena status agama, Mahkamah Konstitusi selain mengabulkan permohonan ini perlu memerintahkan atau setidaknya menyarankan kepada DPR RI dan Presiden RI agar membuat peraturan perundangan yang melarang pihak lain manapun menanyakan identitas keagamaan pihak lain kecuali antara lain: 1) untuk keperluan pemenuhan hak penanya dan atau yang ditanya, 2) untuk keperluan sosial sebagaimana semestinya, 3) pengadilan dan/atau pejabat yang berwenang terkait tugas jabatannya. 38. Bahwa dalam keterangan Pemerintah terkait perkara No. 97/PUU-XIV/2016 (halaman 106 – 109) karena memiliki keterkaitan dengan permohonan ini dapat PEMOHON sampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Angka 5 “…Jika kita runut adalah karena adanya ketentuan tentang pengakuan agama di Indonesia, pada intinya negara mengakui keberagaman enam agama yang selama ini telah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Keenam agama itu adalah Islam, Katolik, 19 Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di luar agama di atas, negara tetap membiarkan eksistensinya dengan syarat tidak menganggu dan melanggar ketentuan di Indonesia." (2) Bentuk pengakuan itu dan kebijakan membiarkan eksistensinya diwujudkan dengan mengosongkan agama atau memberi tanda strip bagi semua agama dan kepercayaan yang belum diakui (yaitu bagi selain yang enam) sebagaimana bunyi Pasal 61 Ayat 2 dan Pasal 64 Ayat (2) yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 maka saat ini tidak ada lagi alternatif bagi penduduk kecuali dipaksa memilih salah satu dari tujuh pilihan. (3) Bahwa tidak ada jalan legal bahkan mungkin jalan politik untuk “menghidupkan kembali” pasal mengenai pengosongan agama yang telah “dimatikan” maka yang tersisa adalah paksaan untuk memilih salah satu dari tujuh walau tidak sesuai kenyataan. (4) Bahwa keterangan Pemerintah angka 7 dan angka 8 dan angka 9 menekankan pentingnya kolom agama bagi tertib administrasi dan layanan kependudukan dan sebagainya: a. PEMOHON tidak hendak menyanggah segala dalil mengenai pentingnya dan manfaat adanya kolom agama dalam data kependudukan dan hukum karena PEMOHON hanya dan hanya memohon agar data agama apapun isinya agar tidak ditampilkan di dokumen publik (KTP dan KK) yang biasa diperlihatkan dalam banyak urusan sehari-hari; b. Bahwa dengan demikian jelas permohonan ini tidak mempengaruhi data agama tetapi hanya tentang bagaimana tata cara mengunakannya yang mana itu bersifat teknis yang dapat dilaksanakan dengan teknologi komputasi saat ini sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Ahli Dr. Budhy Munawar-Rachhman, bahwa agama tetap didata dan dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi tidak ditampilkan di KTP dan KK. (5) Bahwa keterangan Pemerintah angka 12 menyebutkan “Memperhatikan berbagai dinamika tersebut di atas, maka Pemerintah memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom agama dalam rangka 20 menentukan arah kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara.” Oleh karena adalah sangat tepat jika Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan atas pengaturan kolom agama yang menurut hemat PEMOHON pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. Sudah sepatutnya agama penduduk tetap didata namun tidak ditampilkan di KTP dan KK karena dapat menjadi kausa diskriminasi bahkan kekerasan hingga pembunuhan; b. Bahwa data dimaksudkan dapat diakses secara terbatas sesuai keperluan administrasi dan hukum yang dapat diatur dengan segala rincian teknis dan pertanggungjawabannya; c. Bahwa semua agama dan kepercayaan adalah setara dan dijamin kemerdekaan dan eksistensinya sepanjang tidak melawan hukum negara, oleh karena itu data agama harus didesain sebagai kolom isian terbuka mengikut kaidah statistika yang baik agar dapat berdaya guna bagi keperluan pembangunan dan sebagainya; 39. Bahwa di situs kementerian agama ditemukan artikel berjudul “Kolom Agama Dalam KTP Perlu Dipertahankan” dengan tanggal terbit 17 Mei 2006 dapat diuraikan rincian dan sanggahannya sebagai berikut: (1) Link berita: https://kemenag.go.id/nasional/kolom-agama-dalam-ktp-perlu- dipertahankan-g81tvx (2) Isi berita: Makassar, 18/5 (Pinmas) - Kolom agama yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih perlu dipertahankan karena hal itu penting untuk menentukan identitas seseorang, sedang di sisi lain, pluralisme dalam beragama sudah dijamin dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Hal tersebut dikemukakan Ir Andi Timo Pangerang, anggota Komisi C DPRD Sulsel dan KH Sanusi Baco, LC, Ketua MUI Sulsel, Kamis, menanggapi usulan beberapa LSM agar kolom agama pada KTP dihapus saja untuk menghilangkan diskriminasi. Menurut Timo, kolom agama sebaiknya tetap dipertahankan dalam KTP, karena negara dan bangsa Indonesia sendiri mengakui adanya pluralistik dalam beragama, di mana negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dengan mencatumkan agama pada KTP itu, 21 sekaligus memberikan identitas individu. Apalagi sudah ditetapkan bahwa setiap warga negara yang sudah cukup umur, maka wajib memiliki KTP. Timo memberi contoh ringan, jika bertemu seseorang dengan mengetahui agamanya, tentu kita bisa bersikap dalam menjamunya sesuai dengan agama yang diyakininya, sebagai wujud toleransi dalam beragama, namun jika tidak mengetahui agamanya, mungkin saja disuguhkan makanan atau minuman yang diharamkan dalam agama orang tersebut. "Jadi, kalau kolom agama dalam KTP dihilangkan, maka akan menimbulkan bias dalam toleransi beragama," ujarnya. Sebagai perbandingan, lanjutnya, kalau di luar negeri kolom agama tidak dicantumkan, karena agama memang dianggap sebagai privasi, yakni hubungan individu dengan Tuhannya, namun di Indonesia, ada falsafah Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 yang menjamin keyakinan dan agama setiap warga negara. Hal senada dikemukakan Sanusi Baco saat dihubungi secara terpisah dengan mengatakan bahwa negara mengakui berbagai macam agama, oleh karena itu identitas agama harus tetap tercantum pada KTP, bukan berarti ada upaya mendiskriminasikan agama-agama tertentu. Kolom agama tersebut penting, lanjutnya, jika seseorang mengalami kecelakaan lalulintas misalnya, tentu yang dilihat orang atau petugas medis adalah KTPnya. Jika ternyata kemudian meninggal, maka tidak perlu bingung untuk menyemayamkannya sesuai dengan agama korban bersangkutan. "Karena itu, masih sangat penting untuk tetap mencantumkan kolom agama pada KTP. Diskriminasi tidak perlu terlalu dirisaukan karena penerapan toleransi beragama diakui dan dilindungi oleh UU sehingga menjamin kebebasan beragama seseorang di negeri ini," tandasnya (Ant/Ba). (3) Sanggahan: a. Timo memberi contoh ringan, jika bertemu seseorang dengan mengetahui agamanya, tentu kita bisa bersikap dalam menjamunya sesuai dengan agama yang diyakininya, sebagai wujud toleransi dalam beragama, namun jika tidak mengetahui agamanya, mungkin 22 saja disuguhkan makanan atau minuman yang diharamkan dalam agama orang tersebut Sanggahan:  Dalam pergaulan sehari-hari tidak biasa kita meminta KTP dan/atau KK seseorang untuk mengetahui agamanya, oleh karena itu argumen Timo mengada-ngada.  Pada umumnya jika telah mengenal seseorang maka kita mengetahui apa agamanya, dan jika belum mengetahui maka kita akan bertanya secara hati-hati dengan bahasa yang sesopan-sopannya.  Jika seseorang bertamu dan misalkan hendak shalat adalah hal yang biasa kita memberitahu maksud kita kepada tuan rumah yang biasanya akan memberikan fasilitasi.  Praktek umum juga bagi kita untuk memberitahukan misalnya “maaf saya memelihara anjing di rumah” atau “maaf makanan di rumah kami tidak halal”. b. Timo juga menyatakan “Sebagai perbandingan, lanjutnya, kalau di luar negeri kolom agama tidak dicantumkan, karena agama memang dianggap sebagai privasi, yakni hubungan individu dengan Tuhannya, namun di Indonesia, ada falsafah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin keyakinan dan agama setiap warga negara.” Sanggahan: Timo menyatakan dua hal yang tidak memiliki korelasi, apa korelasi agama di Indonesia “BUKAN PRIVAT” dan jaminan keyakinan dan agama; (BUKAN PRIVAT adalah penyimpulan langsung dari pernyataan Timo). Apakah agama dan beragama, hubungan seseorang dengan Tuhan jika bukan privasi kemudian dianggap sebagai hal “publik”? Juga tidak jelas atau kabur korelasi antara penjaminan negara dan pencantuman agama di KTP. Bukankah seharusnya seluruh warga negara Indonesia diasumsikan sebagai beragama atau berkeyakinan “karena diwajibkan” untuk beragama atau berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu tanpa pencantuman apapun 23 sudah tidak perlu jika hanya untuk menunjukkan kita bangsa yang ber-Tuhan. Timo mungkin terlupa bahwa KTP dan KK wajib tidak hanya bagi WNI tetapi juga WNA yang memenuhi syarat wajib yang mereka seperti kata Timo “agama dianggap sebagai privasi”. c. Hal senada dikemukakan Sanusi Baco saat dihubungi secara terpisah dengan mengatakan bahwa negara mengakui berbagai macam agama, oleh karena itu identitas agama harus tetap tercantum pada KTP, bukan berarti ada upaya mendiskriminasikan agama-agama tertentu. Sanggahan:  Benar pencantuman agama bukanlah diskriminasi terlebih jika bersifat terbuka dan bukan pilihan tertutup yang memaksa tetapi pencantuman itu dapat menjadi pendorong identifikasi bagi oknum yang berkecenderungan melakukan diskriminasi bahkan bisa menjadi kausa pembunuhan sebagaimana disebutnya dalam buku Drs. Tito Karnavian.  Bahwa sebelum Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 pengosongan kolom agama atau pemberian tanda strip dinyatakan MK sebagai bentuk diskriminasi yang dilarang sehingga MK menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. d. Sanusi Baco juga menyatakan “Kolom agama tersebut penting, lanjutnya, jika seseorang mengalami kecelakaan lalulintas misalnya, tentu yang dilihat orang atau petugas medis adalah KTPnya. Jika ternyata kemudian meninggal, maka tidak perlu bingung untuk menyemayamkannya sesuai dengan agama korban bersangkutan.” Sanggahan:  Jika jenazah ada KTP-nya artinya bisa menghubungi keluarganya karena jika ada KTP maka bisa diketahui data Kartu Keluarganya, mengapa Sanusi Baco yang bingung bagaimana menyemayamkan jenazah tersebut?  Dan jika ada jenazah tak dikenal dengan atau tanpa KTP maka itu menjadi tanggung jawab kepolisian dan bukan tanggung jawab DPRD 24 (Ir. Andi Timo Pangerang), juga bukan tanggung jawab MUI (Sanusi Baco). Maka serahkan masalah itu pada pihak kepolisian.  Apakah Timo dan Sanusi Baco mengetahui bagaimana perlakuan terhadap jenazah serupa sebelum tahun 1967 yang mana saat itu tidak ada kolom agama di kartu identitas apapun? Apakah sebelum 1967 tidak ada kejadian rekaan imajinasi tersebut? 40. Bahwa ketuhanan dan keagamaan tidak harus dicantumkan secara eksplisit administratif tercantum di dokumen kependudukan tetapi datanya dapat disimpan di database tertutup karena justru “Sinar Ketuhanan” menjadi padam saat pencantuman agama di KTP dan atau KK menjadi sebab diskriminasi dan pembunuhan. 41. Bahwa benar pencantuman itu bukanlah satu-satunya jalan mengidentifikasi agama seseorang karena identifikasi dapat juga dilakukan melalui penampakan cara berpakaian dan atau nama diri seseorang dan sebagainya yang sama juga seperti isian kolom agama belum tentu menuunjukkan kebenaran agama seseorang. Namun jelas bahwa isian kolom agama dapat menjadi dan pernah menjadi kausa pembunuhan dalam kerusuhan bernuansa agama maka penghapusan penampilan kolom agama di KTP dan atau KK dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan seseorang menjadi korban. 42. Bahwa jika kolom agama dihapuskan, dikhawatirkan muncul resistensi sosial dari kelompok yang merasa identitasnya “dihilangkan” atau “Indonesia sedang sekulerisasi” tidak dapat dibenarkan karena: (1) Justru identitas yang diumbar dalam dokumen publik membuka jalan bagi diskriminasi, ekstrimisme dan sektarianisme; (2) Perlindungan terhadap hidup dan kehidupan tetap lebih penting dari perasaan “kehilangan simbol” karena negara tetap dapat mewajibkan warga negara untuk mengisi kolom agama yang akan disimpan di database kependudukan dan dapat tetap menghormati pilihan warga negara asing yang memenuhi syarat wajib memiliki KTP dan/atau KK untuk mengisinya sesuai penamaan agamanya sebagaimana senyatanya di negaranya atau komunitasnya atau bahkan tidak mengisinya. 25 (3) Identitas itu tidak dihilangkan tetapi tetap dicatat negara dan dapat diakses oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk pembuktian identitas seseorang. 43. Pencantuman status agama dapat membahayakan hidup pada dasarnya telah menjadi hasil kajian Kementerian Dalam Negeri sebagaimana pemberitaan di www.detik.com pada tanggal 28 April 2006: (1) Sekjen Kemendagri kala itu masih disebut sebagai Depdagri yaitu alm. Progo Nurdjaman dikutip detik.com mengatakan: “Penghapusan itu (catatan PEMOHON: maksudnya penghapusan status agama di KTP) dikarenakan jika kita di satu daerah yang mengalami konflik agama atau suatu hari nanti mengalami sweeping agama, maka masyarakat tidak perlu khawatir tentang hal ini.” (2) Karena PEMOHON tidak memiliki cukup sumber daya dan kemampuan menghadirkan pihak Sekretariat Jenderal Kemendagri maka PEMOHON memohon bantuan dan kemudahan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memanggil dan menghadirkan dari pihak Sekretariat Jenderal Kemendagri sebagai saksi untuk bersaksi mengenai hasil kajian terkait. Salinan berita detik.com sebagai Bukti P-10 44. PEMOHON sebagai pihak yang menjadi korban sweeping KTP bermaksud untuk memberikan kesaksian di hadapan sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadi bukti faktual khususnya termasuk tetapi tidak terbatas mengenai diskriminasi dan atau ancaman tercabutnya hak hidup dan rasa tidak terlindungi oleh negara karena pencantuman status agama di dokumen kependudukan. 45. Bahwa Drs. M. Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat masih bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia menulis buku berjudul “INDONESIAN TOP SECRET MEMBONGKAR KONFLIK POSO Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah” dengan ISBN: 978-979-22-3763-4 yang diterbitkan Penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2008 memberikan kesaksian mengenai pencantuman status agama di KTP dapat menjadi kausa tercabutnya hak hidup secara melawan hukum: 26 (1) Halaman 59: “Siang harinya massa Islam melakukan sweeping, 2 orang Kristen yang kebetulan lewat dan terkena sweeping tewas dibunuh.” Sangat jelas dan terang “HANYA KARENA KEBETULAN LEWAT” dan hanya karena di KTP mereka tercantum status agamanya. (2) Halaman 61: “Lalu, pada tanggal 19 Mei 2000 massa Kristen yang ada di Taripa melakukan sweeping terhadap mobil-mobil yang melintas di sana.” Di buku dimaksud tidak disebutkan mengenai jumlah korban dalam sweeping tersebut. (3) Halaman 140: “Menjelang Maghrib, sebuah mobil dihentikan dan setelah diperiksa KTP dan diinterview penumpangnya ternyata Pendeta Tentena bernama Oranye Tadjoja dan keponakannya Yohanes Tadjoja. Keduanya bermaksud ke Desa Tangkura untuk melakukan misa. Kedua korban langsung diseret keluar mobil dan dikeroyok hingga meninggal dunia. Mayat keduanya dibawa kembali ke mobil dan mobil dibawa oleh Sudirman alias Aco ke tepi Sungai Puna, dan selanjutnya mobil dibakar.” (4) Halaman 226: “Di Kayamanya, Poso Kota sejumlah pemuda Muslim melakukan sweeping, menghentikan kendaraan umum dan mencari warga Nasrani. Satu insiden terjadi di mana seorang warga Nasrani dikeroyok.” (5) Halaman 239: “Tanpa menunggu hasil penyidikan Polri, beberapa sweeping terhadap warga Nasrani sudah terjadi meski dapat ditangani Polri dan sejumlah tokoh Muslim Poso.” Salinan buku dimaksud sebagai Bukti P-11 46. Bahwa fakta yang sangat penting yang diungkapkan di buku yang ditulis oleh Drs. Tito Karnavian, menyatakan secara eksplisit kolom agama di KTP menjadi pemicu langsung pembunuhan saat sweeping di Poso, yang dengan demikian berarti: (1) Pemerintah tidak bisa berdalih “tidak tahu” risiko tersebut, terlebih sebagaimana dikutip detik.com secara internal pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI di bawah Menteri Tito Karnavian –penulis buku Konflik Poso- mengetahui bahayanya, oleh karena itu segala penolakan penghapusan kolom agama tidak dapat diterima; 27 (2) Sekjen Kemendagri (alm. Progo Nurdjaman) sebagaimana dikutip detik.com pernah mengusulkan penghapusan kolom agama pada tahun 2006 dengan alasan keamanan; (3) Para Pemohon dalam putusan perkara No. 97/PUU-XIV/2016 mendalilkan bahwa isian kolom itu menjadi pemicu terjadinya tindak diskriminasi karena dikosongkan atau diberi tanda strip dan menurut penalaran yang wajar apapun isinya dapat memicu tindak diskriminasi. Diskriminasi itu pernah dilakukan Kuasa Hukum (Teguh Sugiharto) karena tugas jabatan melaksanakan arahan pimpinan. 47. Bahwa pada dasarnya posita petitum yang PEMOHON ajukan bersifat sederhana, absolute sentienfia expositore non indiget (dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut) bahwa pencantuman status agama sama sekali tidak mencerminkan “Sinar Ketuhanan” yang adil dan penuh kasih karena pencantuman itu justru dapat menjadi kausa kematian. Oleh karena itu pencantuman status agama jelas bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Karena jika peraturan perundangan justru membuka potensi terbunuhnya seseorang, maka itu bertentangan dengan essensi dan substansi serta filosofi dasar dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 48. Bahwa salah satu prinsip dasar negara adalah Salus Populi Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka ketika terbukti pencantuman identitas status agama menjadi penyebab hilangnya keselamatan maka negara wajib menghapuskan penyebabnya, oleh karena itu jika tetap diperlukan mencatatnya sebagai bahan perencanaan pembangunan hendaknya hanya disimpan di database yang dapat diakses pejabat berwenang dan tidak dicantumkan di kartu identitas. (1) Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menegaskan dalam berbagai karyanya tentang prinsip negara hukum progresif bahwa “Negara hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang buta nilai. Negara hukum harus berpihak kepada mereka yang paling rentan.” (2) Dalam negara hukum progresif haruslah: a. Hukum tidak boleh hanya dilihat secara normatif, tetapi harus dimaknai dengan hati nurani dan keberpihakan moral; 28 b. Saat norma hukum (UU Adminduk) dalam praktiknya justru membuka jalan bagi persekusi dan pembunuhan maka norma hukum itu harus dikoreksi; c. Kolom status agama di KTP dan KK adalah pelabelan yang membuka jalan diskriminasi dan kerentanan akut yang bahkan dapat menjadi kausa langsung terjadinya pembunuhan hanya karena isinya menjadi pembeda dan bukan pemersatu; d. Negara hukum progresif seharusnya menghapus instrumen yang menciptakan atau meningkatkan ancaman terhadap kelompok minoritas, pemeluk agama yang rentan dan atau siapapun dalam situasi konflik yang pernah terjadi dan mungkin dapat terjadi lagi; e. Dalam negara hukum progresif hidup tidak hanya dilihat sebagai data tetapi “hidup dan kehidupan satu jiwa lebih tinggi nilainya daripada ketaatan pada hukum administratif yang dapat menyebabkan pembunuhan.” (3) Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mewajibkan negara untuk: a. Menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia; b. Menolak segala bentuk pengelompokan yang dapat mengurangi harkat dan martabat kemanusiaan terlebih hanya yang bersifat administratif; c. Kolom agama terbukti menjadi alat penanda untuk melakukan tindak diskriminasi dan bahkan penghilangan nyawa yang mana ini adalah terang terjadi atau menyebabkan hilangnya kemanusiaan yang adil dan beradab. (4) Dalil sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”: a. Persatuan membutuhkan identitas nasional yang menurut terminologi Robert N. Bellah dapat disebut sebagai Civil Religion yang melampaui segala perbedaan dan sekat-sekat identitas personal maupun kelompok dan kesukuan; b. Dengan mencetak identitas agama di dokumen KTP dan KK yang harus dibawa kemanapun dan digunakan untuk banyak urusan identifikasi sosial ekonomi dan pemerintahan itu berarti negara justru 29 melakukan tindakan kontradiktif dan kontraproduktif terhadap Persatuan Indonesia karena pencantuman itu justru 1) menekankan perbedaan identitas; 2) memelihara prasangka; 3) membuka peluang potensi terjadinya polarisasi dan diskriminasi bahkan kekerasan dan pembunuhan. (5) Pencantuman identitas agama dalam kartu pengenal yang terbukti menjadi banyak kausa terjadinya diskriminasi dan pembunuhan justru bersifat memadamkan “Sinar Ketuhanan”, kebijakan itu adalah bentuk penyimpangan moral negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila, dan amanat Konstitusi. 49. Bahwa sesuai dengan prinsip non-refoulement dalam hukum perlindungan dalam konteks ini, tidak mencantumkan status agama di KTP (dan KK) dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan internal terhadap potensi kekerasan, penganiayaan dan atau pembunuhan berbasis data agama yang sejalan juga dengan prinsip melindungi yang lemah dari ancaman sistemik. 50. Dalil “Sinar Ketuhanan”: (1) Bahwa “Sinar Ketuhanan” yang nyata adalah perlindungan terhadap hidup dan kehidupan, bukan sekadar pencantuman formil identitas agama di KTP dan KK; (2) Apakah “Sinar Ketuhanan” dapat dibuktikan dari selembar identitas, ataukah justru dari tindakan negara melindungi martabat dan nyawa umat beragama tanpa kecuali bahkan jika itu berarti harus dilaksanakan dengan menghapuskan pencantuman identitas di KTP dan KK, karena perlindungan itu adalah wujud nyata dari “Sinar Ketuhanan” itu sendiri; (3) Karena “Sinar Ketuhanan” bukanlah slogan, tetapi tuntutan konstitusional untuk melindungi yang paling rentan; 51. Pencantuman status agama jelas bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena negara tidak melakukan upaya yang cukup bahkan turut menjadi aktor yang secara langsung dan atau tidak langsung menyebabkan ancaman terhadap hak hidup, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.” 30 Pasal 61 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 52. Bahwa bunyi Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.” 53. Bahwa benar sweeping yang pernah dialami PEMOHON dan keluarganya dan juga banyak orang lainnya yang data lengkapnya lebih diketahui oleh Drs. M. Tito Karnavian adalah sweeping terhadap KTP dan tidak terhadap Kartu Keluarga, patut diduga karena semua mengetahui di KTP tercantum kolom agama. Untuk mengetahui identitas formil (legal formal karena agama sesungguhnya pemegang KTP dapat berbeda) status agama seseorang yang telah dewasa cukup melihat KTP tanpa perlu melihat Kartu Keluarga. 54. Bahwa oleh karena itu permohonan penghapusan pencantuman status agama di KTP harus dimohonkan bersama dengan permohonan penghapusan pencantuman status agama di Kartu Keluarga karena dua dokumen itu bersifat satu paket dan dalam kategori yang sama memuat data privat yang dapat diakses publik bahkan menjadi kebiasaan banyak urusan menuntut syarat KTP dan KK. Maka patut diduga kuat menurut penalaran yang wajar jika kolom agama di KTP dihilangkan, jika terjadi kerusuhan bernuansa keagamaan dan pelaku sweeping mengetahui tidak ada kolom agama di KTP maka yang akan dilakukan adalah sweeping Kartu Keluarga. 55. Bahwa bahkan saat ini akses terhadap Kartu Keluarga melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital milik Ditjen Dukcapil Kemendagri atau diakses melalui berbagai aplikasi yang terhubung sebagaimana di perbankan yang memungkinkan orang mengakses data agama yang tertera di Kartu Keluarga. 56. Bahwa diskriminasi berdasarkan data di Kartu Keluarga pernah dilakukan Kuasa Hukum (Teguh Sugiharto yang juga akan menjadi salah satu saksi) saat bekerja di Ikatan Alumni Universitas Indonesia – Fakultas Ekonomi, yaitu karena syarat pemohon beasiswa adalah Fotokopi Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga (permohonan beasiswa dimaksudkan tidak mensyaratkan Fotokopi KTP). 31 57. Bahwa dalam buku terbitan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia”, tahun 2017, halaman 3 – 4 menyebutkan tingkat toleransi terhadap agama lain yang rendah sebagaimana dikutip di bawah ini: Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial Tahun 2014 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa kegiatan oleh sekelompok suku bangsa yang berbeda lebih dapat diterima oleh masyarakat dibanding kegiatan oleh sekelompok agama yang berbeda. Sekitar 61,72 persen rumah tangga di Indonesia menyatakan sangat setuju/setuju terhadap kegiatan oleh suku bangsa lain, dan sekitar 42,81 persen rumah tangga menyatakan sangat setuju/setuju terhadap kegiatan oleh agama lain (BPS, 2016). Jika sikap toleransi dilihat per wilayah, maka terlihat adanya variasi yang cukup antar provinsi dengan selisih sekitar 33 persen antara persentase tertinggi dan terendah untuk sikap toleransi. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa lain dan selisih mencapai 69 persen untuk sikap toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh agama lain (BPS, 2016). Satu temuan yang memperihatinkan dari indikator sikap toleransi ini adalah jika membandingkan data Susenas tahun 2012 dengan data Susenas tahun 2014 karena ditemukan sedikit penurunan tren sikap toleransi (lihat Gambar 1). Apabila mencermati kondisi Indonesia belakangan ini di mana mulai muncul berbagai konflik antar suku bangsa dan antar agama. Misalnya pada tahun 2016 terjadi berbagai kasus intoleransi seperti kasus pembakaran vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan kasus penistaan agama Islam di Jakarta. Hal ini cukup membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan jika kondisi ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan yang semakin luas dan dapat berdampak mengganggu kelancaran pembangunan di Indonesia. Salinan buku dimaksud sebagai Bukti P-12 58. Bahwa dengan demikian permohonan pengujian “penghapusan kolom agama di KTP” yang bagi PEMOHON merugikan secara faktual tidak illusoir jika dimohonkan bersama dengan “penghapusan kolom agama di Kartu Keluarga” 32 yang bagi PEMOHON merugikan secara potensiel dan data agama disimpan di database yang dapat diakses pejabat berwenang. Isian identitas agama di database kependudukan harus bersifat isian terbuka 59. Bahwa data kependudukan khususnya terkait agama yang dikumpulkan pemerintah adalah data yang tidak dapat diandalkan yang tidak mencerminkan kenyataan karena pemerintah hanya memberi pilihan tertutup dengan pendekatan memaksa penduduk untuk memilih salah satu dari tujuh pilihan. Adakah makna lain dalam “pilihan wajib tertutup” selain “memaksa” penduduk memilih salah satu yang tersedia dengan ancaman non verbal “jika tidak memilih tidak dilayani”, “jika tidak memilih sistem tidak akan memproses”? 60. Bahwa patut diduga Warga Negara Asing yang memiliki ijin tinggal tetap dan sebagainya yang memenuhi syarat untuk wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga mengalami kesulitan khususnya jika agamanya tidak ada di pilihan isian sebagaimana misalnya penganut Sikh yang banyak dianut warga negara di anak benua India atau Sinto yang banyak juga dianut warga negara Jepang atau warga negara Republik Rakyat China atau Korea yang pada umumnya tidak menganut agama apapun juga atau warga negara asing lainnya yang memiliki penamaan khusus untuk agama yang dianutnya. 61. Bahwa oleh itu dan agar data dapat diandalkan dan sebagai cerminan perlindungan hak beragama sudah sepatutnya isian agama yang dikumpulkan pemerintah harus bersifat terbuka dengan pengendalian melalui kamus kode yang hidup, penduduk (tidak hanya Warga Negara Indonesia tetapi juga Warga Negara Asing yang diwajibkan memiliki KTP dan/atau KK) boleh menyebutkan penamaan agama dan/atau kepercayaan dan/atau keyakinannya yang setara dengan agama, selanjutnya Pemerintah memetakan dan menautkannya ke taksonomi yang konsisten untuk keperluan statistik dan pelayanan. 62. Argumentasi dan dalil lebih lengkap disertai gambaran teknis secara garis besar dapat ditemukan setidak-tidaknya dalam Keterangan Tertulis Ahli Dr. Budhy Munawar-Rachman. 63. Bahwa dengan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk mencatat database sebagaimana dimaksud sebagai alternatif dicatat tetapi tidak ditampilkan, namun dapat diakses sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat terpusat yaitu data disimpan di server dan atau tersimpan juga di chip yang ditanam di kartu identitas sebagaimana cara bekerjanya kartu e-money 33 yang dapat dibaca sewaktu-waktu menggunakan alat khusus untuk itu oleh pejabat yang berwenang dan atau pihak lain yang diberi kewenangan untuk itu. Saksi dan Keterangan Ahli yang mendukung permohonan 64. Bahwa guna melengkapi bukti dan dalil PEMOHON berencana mengajukan sejumlah saksi dan ahli yang sebagian telah lengkap persyaratan sebagai saksi dan/atau ahli, kekurangan persyaratan akan disusulkan kemudian dan saksi serta ahli dapat berubah selama pemeriksaan persidangan sepanjang diijinkan menurut peraturan persidangan yang berlaku. 65. PEMOHON bermaksud mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: (1) Saksi Taufik Umar, yaitu PEMOHON sendiri, yang akan memberikan kesaksian mengenai kebenaran terjadinya persekusi terhadap dirinya, kebenaran bahwa kolom agama di KTP dan KK pernah menjadi ancaman keselamatan diri dan keluarganya; (2) Saksi Teguh Sugiharto, yang akan memberikan kesaksian mengenai kebenaran bahwa apapun isinya kolom agama menjadi kausa diskriminasi yaitu saat saksi bekerja sebagai Office Manager, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi: a. Pada saat pelaksanaan rencana pemberian beasiswa kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dipesankan secara khusus oleh Sekretaris Jenderal ILUNI FE (Dr. Darwin Zahedi Saleh, mantan Menteri ESDM 2009 – 2011) agar tidak semua beasiswa diberikan kepada yang beragama Islam tetapi harus ada beberapa yang diberikan kepada non muslim dan minoritas (etnis Tionghoa) agar ILUNI FE tidak dipandang diskriminatif dan hanya mengutamakan muslim saja; b. Di saat yang sama kriteria penerima beasiswa diutamakan mereka yang berasal dari keluarga yang kesulitan secara ekonomi, jelas diskiminasi “positif” itu mengurangi kesempatan yang muslim jika memang tidak mampu, bagaimana pun hal tersebut tetaplah bersifat diskriminatif karena menjadikan agama sebagai kriteria tambahan yang pada hakikatnya kontradiksi dengan term agar tidak dipandang diskriminatif. c. Jika dan jika kita semua tidak mengetahui apa agama pemohon beasiswa maka kriteria sepenuhnya berdasarkan kebutuhan ekonomi sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. 34 (3) Saksi Raymond Kamil yang akan memberikan kesaksian mengenai kebenaran bahwa atas arahan beberapa kakanda senior di organisasi kemahasiswaan dan pejabat rekotrat Universitas Brawijaya, Saksi Raymond Kamil menjadikan agama menjadi syarat penerima beasiswa Supersemar semasa ditugaskan melakukan seleksi penerima. (4) Saksi Susi Tri Ekawati penganut Bahai Indonesia yang akan memberikan kesaksian mengenai kesulitan warga penganut Bahai karena saat ini diarahkan petugas untuk mengisi kolom agama dengan KYME karena Bahaisme tidak ada di salah satu dari tujuh pilihan yang disediakan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 selain pemeluk 6 agama dapat mengosongkan atau diberi tanda strip yang dapat dimaknai sebagai “Agama Lain-lain”. (5) Saksi Sekretaris Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hanya dan hanya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan dan bantuan untuk menghadirkan yang bersangkutan karena PEMOHON tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadirkan yang bersangkutan ke hadapan sidang, untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran pemberitaan di detik.com yang menyatakan pihak Sekretariat Jenderal Kemendagri pernah melakukan kajian terkait penghapusan kolom agama di KTP dan KK atau dalam hal ini kami memohon kemudahan dan bantuan Majelis Hakim sesuai Pasal 55 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025 “Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.”; (6) Saksi Drs. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat permohonan ini disampaikan), jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan dan bantuan untuk menghadirkan yang bersangkutan karena PEMOHON tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadirkan yang bersangkutan ke hadapan sidang, untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran peristiwa kerusuhan Poso bahwa kolom agama di KTP benar menjadi penanda korban sweeping yang akhirnya dianiaya dan atau dibunuh atau dalam hal ini kami memohon kemudahan dan bantuan Majelis Hakim sesuai Pasal 55 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025 “Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak 35 Terkait, dan atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.”; (7) Saksi salah satu atau lebih anggota Satgas Poso yang dahulu dipimpim oleh Drs. Tito Karnavian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika dan hanya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan dan bantuan untuk menghadirkan yang bersangkutan karena PEMOHON tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadirkan yang bersangkutan ke hadapan sidang, untuk memberikan kesaksian serupa dengan saksi Drs. Tito Karnavian atau dalam hal ini kami memohon kemudahan dan bantuan Majelis Hakim sesuai Pasal 55 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025 “Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait, dan atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.”. 66. PEMOHON juga menyampaikan sejumlah Keterangan Ahli sebagai berikut: (1) Dr. Ade Armando: “Pendapat Ade Armando tentang Kolom Agama dalam KTP”. (2) Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.: “Kolom Agama Sebaiknya Dikosongkan”. (3) Dr. Budhy Munawar-Rachman: “Kolom Agama di KTP: Perlukah?” (4) Adv Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H., C.P.M., C. Parb., Laksamana Muda TNI (Purn.): “Tanggapan Uji Materiil UU Adminduk” (5) Andreas Harsono, Ph.D. (6) Prof. Dr. Budi Santoso (7) Romo Franz Magnis-Suseno (8) Soedarto, S.Ag., MA 67. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan saksi dan keterangan ahli dan sebagainya cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” termasuk “kepercayaan” tidak dihapuskan dan/atau dianggap tidak ada. Dalam kalimat redaksional lain dapat diungkapkan sebagai tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata “agama” termasuk “kepercayaan” dianggap tidak ada. 36 IV. PETITUM 68. Berdasarkan posita petitum di atas dan bukti dan kesaksian serta keterangan ahli yang diajukan dan sebagainya, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan PEMOHON; 2) Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 37 memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; atau Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; 3) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU 38 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 39 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; atau Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; 4) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan segala peraturan perundangan agar sesuai dengan putusan ini, yaitu pencatatan sesuai dengan agama dan kepercayaan penduduk dalam database kependudukan untuk keperluan administrasi negara dan sebagainya, namun tidak ditampilkan dalam dokumen publik dan akses terhadap data dimaksudkan bersifat terbatas dan terkontrol; 5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang unuk melakukan perubahan segala peraturan perundangan agar sesuai dengan putusan ini, yaitu pencatatan data agama dan kepercayaan penduduk dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip statistika yang baik yang bersifat isian terbuka dan bukan pilihan sempit yang memaksa dan diskriminatif; 40 6) Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa dari Pemohon kepada: Bukti P-01-A: Santiamer Silalahi dan Teguh Sugiharto; Bukti P-01-B: Manotar Tampubolon; Bukti P-01-C: Raymond Kamil; Bukti P-01-D: Timbul G. Simarmata; Bukti P-01-E: Budhy Munawar-Rachman; Bukti P-01-F: Al Makin; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan Pemohon tentang persekusi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Detiknews “Depdagri Kaji Penghapusan Kolom Agama di KTP” bertanggal 28 April 2006; 11. Bukti P-11 : Fotokopi buku “Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso, Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku 41 Kekerasan di Sulawesi Tengah” ISBN: 978-979-22-3763-4, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun 2008; 12. Bukti P-12 : Fotokopi buku “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia”, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebuyaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017, hlm. 3-4. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 42 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan Pemohon, memperjelas bagian kedudukan hukum Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan dan pertentangannya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, mempertimbangkan kembali apakah perlu dilakukan pengujian norma Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang terkait dengan Kartu Keluarga serta memperbaiki bagian Petitum permohonan sehingga menjadi jelas dan tidak kabur [vide Risalah Sidang, tanggal 3 September 2025, hlm. 8-12]. Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan kesesuaian antara posita dan petitum, berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”; 43 Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon a quo, rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut. 1) …; 2) Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 44 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; atau Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; 3) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” dianggap tidak ada; atau Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pernah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan 45 amar putusan yang berbunyi “Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; atau Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai mewajibkan pencantuman “agama” dan “kepercayaan”; 4) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan segala peraturan perundangan agar sesuai dengan putusan ini, yaitu pencatatan sesuai dengan agama dan kepercayaan penduduk dalam database kependudukan untuk keperluan administrasi negara dan sebagainya, namun tidak ditampilkan dalam dokumen publik dan akses terhadap data dimaksudkan bersifat terbatas dan terkontrol; 5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan segala peraturan perundangan agar sesuai dengan putusan ini, yaitu pencatatan data agama dan kepercayaan penduduk dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip statistika yang baik yang bersifat isian terbuka dan bukan pilihan sempit yang memaksa dan diskriminatif; Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, khususnya terkait dengan sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian yaitu terkait dengan meniadakan kata “agama dan kepercayaan” dalam Pasal 61 ayat (1) dan 46 Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan data agama harus didesain sebagai kolom isian terbuka mengikuti kaidah statistika yang baik agar dapat berdaya guna bagi keperluan pembangunan dan sebagainya, menurut Mahkamah, Pemohon juga sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai mengenai pertentangan antara sistem pencatatan data agama yang terdapat saat ini dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara menghapus kata “agama dan kepercayaan” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dengan pencatatan agama dalam data kependudukan harus dilakukan secara terbuka. Namun kemudian dalam petitum, Pemohon memohon agar pencatatan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip statistika yang bersifat isian terbuka. Ketiadaan uraian yang cukup menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.3] Bahwa selain fakta hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan Pemohon, telah ternyata rumusan petitum angka 2 dan angka 3 yang dirumuskan oleh Pemohon secara alternatif, telah ternyata justru menimbulkan ketidakjelasan tentang apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih, petitum angka 4 dan angka 5 bukanlah rumusan petitum yang lazim dimohonkan dalam pengujian undang-undang. Rumusan petitum angka 4 dan angka 5 menjadi tidak konsisten dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena tidak terdapat uraian maupun argumentasi hukum yang mendukung dalam rangkaian uraian dalam posita. Terlebih lagi, petitum angka 4 dan angka 5 juga tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang oleh pembentuk undang-undang perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan putusan a quo, karena tidak semua peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal demikian telah menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan ambiguitas antara posita 47 dan petitum serta antar petitum permohonan Pemohon yang menyebabkan ketidakjelasan maksud atau substansi permohonan Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dalam posita dengan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.3] di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan serta rumusan petitum tidak jelas atau kabur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PMK 7/2025, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 48 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 49 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca