155/PUU-XXII/2024

KETETAPAN Nomor 155/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Oktober 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Yuli Puspitasari, Yuli Eni Kusrini, Rinaldi Andreas, Dwi Fery Kurniawan, dan Ir. Udibowo Ciptomulyono, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK/KHI/10- 24 dan Nomor 071/SK/KHI/10-24 keduanya bertanggal 09 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Fadhli Alhusaini, S.H.I., M.H., Melisha Yolanda, S.H., M.Kn., Ike Elvia, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Nanda Putra, S.H., Rafiq Azian, S.H., M.Kn., Nola Vanya Mouzard, S.H., Muhammad Azzam Indra, S.H., Ayu Nursyadrina Amanda, S.H., dan Bagas Al’Kautsar, SH., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/ PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor 155/PUU- XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 2 Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK). Terhadap Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 a quo Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 155.155/PUU/TAP.MK/Panel/10/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, bertanggal 23 Oktober 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 155.155/PUU/TAP.MK/HS/10/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, bertanggal 23 Oktober 2024; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Pemohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK. Dalam Sidang Panel tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat di antaranya agar para Pemohon mempertegas bagian muatan norma/pasal yang akan dinyatakan inkonstitusional. Para Pemohon juga perlu mempertegas 3 mengenai kualifikasi dan kerugian hak konstitusional yang dialami untuk memperkuat uraian dalam bagian Kedudukan Hukum. Pada bagian Alasan Permohonan, para Pemohon perlu mempertajam uraian mengenai alasan pertentangan antara norma/pasal yang diujikan dengan dasar pengujian yang digunakan. Selain itu, para Pemohon juga telah diingatkan oleh Mahkamah untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan, pada bagian petitum, para Pemohon perlu melakukan perbaikan terkait kejelasan dan kesesuaian antar-petitum. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, Mahkamah telah menerima dokumen perbaikan permohonan perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, bertanggal 19 November 2024. Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, Mahkamah juga menerima surat dari para Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, bertanggal 21 November 2024 melalui e-mail; e. bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan sekaligus konfirmasi perihal permohonan pencabutan perkara a quo yang dihadiri oleh para Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon 4 membenarkan perihal permohonan pencabutan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, tanggal 25 November 2024 hlm. 1]; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 25 November 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 155/PUU-XXII/2024 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 155/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai 6 Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati